Kamis, 14 Februari 2019

Menteri Mundur, Pemerintahan Kanada Diguncang Skandal


Menteri Mundur, Pemerintahan Kanada Diguncang Skandal
Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. (REUTERS/Chris Wattie)



Jakarta, CB -- Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, terkejut setelah Menteri Urusan Veteran, Jody Wilson-Raybould (47), mengundurkan diri. Kini pemerintahannya menghadapi krisis politik karena mantan menterinya itu disebut menolak terlibat menyalahgunakan wewenang ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (13/2), Raybould mengirimkan sepucuk surat kepada Trudeau yang berisi dia dengan berat hari mundur dari kabinet berat tanpa memberikan alasan.

Jody dilaporkan membantu perusahaan konstruksi SNC-Lavalin Group Inc., menghindari kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di Kanada.



Surat kabar Globe dan Mail melaporkan staf kepresidenan Trudeau mencoba menekan Jody untuk mengatur kesepakatan agar perusahaan itu lolos dari denda. Namun, Trudeau membantah laporan tersebut. Jody sempat mengabaikan tekanan tersebut, dan menyebabkan dia digeser menjadi Menteri Urusan Veteran pada Januari lalu.

Jody diangkat sebagai Menteri Kehakiman ketika Trudeau berkuasa pada November 2015. Dia dan menjadi salah satu politikus paling menonjol.

"Terus terang, saya terkejut dan kecewa dengan keputusannya untuk mundur," ucap Trudeau.

"Jika ada yang merasa berbeda, mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikannya kepada saya. Tidak ada seorang pun, termasuk Jody, melakukan hal tersebut," tambah Trudeau.


Pengunduran diri Jody tersebut dapat merusak citra kelompok liberal yang akan bersaing dalam pemilihan umum pada Oktober mendatang. Hal ini juga menjadi pukulan kedua bagi Trudeau. Hasil jajak pendapat menunjukkan kelompok liberal yang dipimpin Trudeau unggul tipis dari pihak oposisi konservatif.

Komisaris Etika Independen, Mario Dion, mengatakan dia sedang menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat terkait kasus itu.

"Penyimpangan etika Trudeau dan penanganannya terhadap skandal terbaru ini telah membuat pemerintahannya kacau," kata pemimpin kelompok konservatif, Andrew Scheer.


Pada 2017, Trudeau meminta maaf setelah Komisi Etika mengatakan dia telah melanggar undang-undang konflik kepentingan karena menerima liburan di pulau Bahama milik Aga Khan, seorang pemimpin agama Ismaili.




Credit  cnnindonesia.com