CUPUMA

Jumat, 08 Februari 2019

Adu Canggih Senjata Militer Amerika Serikat dan Rusia

DALAM percaturan perlombaan senjata militer masa depan tak bisa dilepaskan dari ekistensi dua negara adidaya Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Sejauh ini hanya dua negara ini yang mampu mengembangkan peralatan militer canggih. Apa saja itu, berikut di antaranya.

Peralatan Militer Canggih AS

1. HAARP

High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) merupakan proyek yang diinisiasi sebagai program penelitian ionosfer yang didanai Angkatan Udara Amerika Serikat (AS), Angkatan Laut AS, University of Alaska Fairbanks, dan Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Sebagai fasilitas universitas, HAARP adalah pemancar frekuensi berdaya tinggi yang digunakan untuk mempelajari ionosfer.

Para pegiat teori konspirasi menyebut bahwa HAARP mampu memanipulasi ion di udara dan dengan sengaja memicu bencana alam -seperti gempa, badai, dan banjir- sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh AS.

2. Senjata Laser LaWS

Senjata teranyar AS bernama LaWS (Laser Weapon System). Bukan fiksi maupun isapan jempol, eksistensi LaWS benar-benar nyata dan telah siap beroperasi (battle ready) di kapal logistik amfibi USS Ponce yang kini tengah berlayar di laut Teluk Persia. Demikian seperti yang diwartakan oleh CNN, pada 18 Juli 2017.
Tak seperti senjata konvensional lain, LaWS dapat beroperasi dan ditembakkan ke seluruh target di darat, air, maupun udara. LaWS diklaim mampu mencapai target 50.000 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan kecepatan Intercontinental Ballistic Missile System (ICBM).

3. Proyek Thor

Proyek Thor merupakan sebuah teknologi yang didesain oleh Jerry Pournelle pada 1950-an, berbentuk sebuah alutsista yang dapat terbang statis di angkasa dan mampu menghancurkan target dari langit. Alutsista itu menembakkan sebuah proyektil berupa tombak sepanjang enam meter dari angkasa ke sasaran yang hendak dituju.

Memanfaatkan energi kinetik dan teknologi Kinetic Energy Penetrator (KEP), tombak itu mampu menghasilkan kekuatan setara nuklir, tanpa efek samping ledakan yang dihasilkan dari nuklir.

4. Pesawat Terbang Induk

Jauh sebelum helicarrier di film laga/komik Avengers tampak di layar lebar, AS telah merancang alutsista berkonsep serupa pada 1920-an. Saat itu, Angkatan Laut AS telah mengeksplorasi potensi pesawat terbang induk taktis bermodel Zeppelin yakni USS Akron dan USS Makon. Namun akibat kegagalan teknis pada USS Akron dan USS Makon yang menelan korban jiwa, AS tak lagi memproduksi pesawat semacam itu.

Akan tetapi, baru-baru ini, muncul rumor bahwa DARPA AS membuka kembali proyek pengembangan pesawat tersebut. Kali ini, pesawat itu akan membawa pesawat tak berawak alih-alih pesawat tempur berawak.

Disebut program "Gremlins", inisiatif DARPA yang berani ini akan melibatkan pesawat kargo C-130 yang dimodifikasi. Namun, seperti pada beragam proyek DARPA pada umumnya, kabar itu sulit diverifikasi secara independen.

5. Senapan PHASR

Senapan PHASR (Personnel Halting and Stimulation Response) pada dasarnya adalah senapan laser yang tak mematikan (non-lethal) yang dipakai untuk membutakan sasaran untuk sementara agar tidak menerobos pembatas militer.

Senjata itu tidak menyebabkan kerusakan menetap, tapi musuh atau sasaran hanya lunglai selama beberapa detik sehingga ada waktu untuk memeriksa keadaan ancaman.

Peralatan Militer Canggih Rusia

1. Rudal balistik jarak jauh Sarmat

Rudal balistik antarbenua (ICBM) Sarmat disebut-sebut mampu membawa muatan besar di kutub Utara atau Selatan, atau ke lokasi mana saja di muka bumi. Sarmat dirancang untuk membawa hulu ledak hipersonik glider, Avangard. Glider ini dapat terbang di atmosfer dengan kecepatan lebih dari 20 Mach dan dapat menahan panas hingga 2.000 celcius yang dihasilkan oleh gesekan udara.
2. Pesawat jet tempur siluman Sukhoi Su-57

Sukhoi Su-57 adalah pesawat tempur paling mutakhir yang bersanding dengan F-35 produksi AS. Pesawat ini menawarkan teknologi jarak pandang rendah, penggunaan material komposit luas dan radar yang ditingkatkan. Persenjataan utama Su-57 disembunyikan di ruang senjata internal untuk mengurangi profil radar alat berat, tetapi juga dapat membawa amunisi tambahan pada tiang-tiang di bawah sayap eksternal.

3. Tank tempur T-14 Armata

Tank ini memiliki turret yang sepenuhnya otomatis dan tanpa awak yang dilengkapi dengan meriam 125 milimeter yang mampu mencapai target dengan jarak tujuh kilometer dengan kecepatan tembak 12 peluru per menit.Awak tank ditempatkan dengan aman di dalam kabin khusus, yang diharapkan dapat menjaga awak tetap selamat termasuk ledakan dari gudang amunisi.

4. Sistem pertahanan udara Triumf S-500

Triumf adalah salah satu sistem anti-pesawat dan rudal Rusia yang paling canggih, dirancang untuk mencegat target aerodinamis hingga jarak 400 kilometer dan rudal balistik hingga 60 kilometer. Satu mobil peluncur dapat menggunakan empat jenis rudal pencegat, sesuai untuk target berbeda.

5. Sandi Tirada-2S

Meskipun tidak mengesankan dibandingkan dengan rudal Sarmat atau pesawat tempur siluman generasi kelima, peralatan baru ini sangat penting dalam setiap pertempuran modern, yakni pengacau sinyal satelit. Teknologi ini secara efektif membuat satelit tidak berguna, membuat musuh kesulitan melewati gangguan dan secara de facto meninggalkan mereka tanpa alat komunikasi modern.

Credit sindonews.com

AS Cabut Visa Anggota Parlemen Venezuela Pendukung Maduro

AS mencabut visa anggota Majelis Konstituen Venezuela, badan yang didirikan Nicolas Maduro untuk mengambil alih peran parlemen di bawah Majelis Nasional. (Miraflores Palace/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mencabut visa anggota Majelis Konstituen Venezuela, badan yang didirikan Presiden Nicolas Maduro untuk mengambil alih peran parlemen di bawah Majelis Nasional.

"Dewan itu merebut kekuatan konstitusional Majelis Nasional yang sah dan menggambarkan kehancuran lembaga-lembaga demokratis akibat ulah Maduro," ujar utusan baru AS untuk krisis Venezuela, Elliot Abrams, sebagaimana dikutip AFP, Kamis (7/2).

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengecam pertemuan para menteri dari belasan negara Eropa dan Amerika Latin di Montevideo, Uruguay, untuk mencari jalan tengah demi mengakhiri krisis politik di Venezuela.

Pembicaraan itu dipelopori oleh Meksiko dan Uruguay, dua dari segelintir negara Amerika Latin yang mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Abrams mengatakan bahwa negara-negara hanya boleh berurusan dengan Guaido, pemimpin Majelis Nasional yang sudah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim di tengah demonstrasi anti-Maduro besar-besaran di Venezuela.

AS diikuti sejumlah negara lainnya langsung memberikan dukungan kepada Guaido karena dianggap mewakili satu-satunya badan yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu, Majelis Nasional.

"Alih-alih mencoba untuk mengakomodasi Maduro melalui contact group atau dialog, kami mendesak negara-negara untuk mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara dan bergabung dengan kami dalam menanggapi permintaan Guaido untuk memberikan bantuan kemanusiaan internasional sesegera mungkin untuk memenuhi kebutuhan rakyat Venezuela," kata Abrams.

Abrams pun memperingatkan negara-negara Eropa dan Amerika Latin itu berhati-hati karena Maduro dikenal kerap berbuat curang.

"Maduro pasti akan memanipulasi setiap panggilan negosiasi demi keuntungannya dan dia sering menggunakan dialog sebagai cara untuk mengulur waktu. Waktu untuk berdialog dengan Maduro sudah lama berlalu," katanya.

Credit cnnindonesia.com

IMF Tunggu Petunjuk untuk Dukung Pemimpin Oposisi Venezuela

Presiden Nicolas Maduro menyampaikan pidato di hadapan para marinir dan komando angkatan laut Venezuela, Ahad, 3 Februari 2019.[teleSUR]

CB, Jakarta - Badan Pendanaan Internasional, IMF masih menunggu petunjuk dari negara-negara anggotanya sebelum memberikan pengakuan resmi terhadap pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido.
Juru bicara IMF, Gerry Rice mengatakan, IMF memerlukan petunjuk ini sebagai langkah pertama sebelum membuat disain program pendanaan untuk Venezuela.

"Menurut saya negara-negara masih menentukan posisi mereka dalam hal pengakuan. Kami memperhatikannya secara dekat dan kami akan dipandu bgeitu kami merasakan dan mereka merasakan bahwa ada pandangan yang terbentuk yang dapat membimbing kami," kata Rice seperti dilansir dari Reuters, Kamis, 7 Februari 2019.

Meski jumlah negara yang mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela semakin banyak, namun menurut Rice, IMF masih menunggu konsensus.
Dalam pernyataan pers resmi lembaga itu pada 2 Mei 2018, Dewan Eksekutif IMF bertemu untuk membahas masalah penyediaan data makroekonomi Venezuela untuk IMF.

Pada pertemuan itu, Dewan Eksekutif mempertimbangkan laporan yang disampaikan direktur pelaksana tentang kemajuan dalam menerapkan langkah-langkah perbaikan yang disetujui pada 3 November 2017 atas kegagalan Venezuela untuk memberikan data yang diperlukan ke IMF berdasarkan pasal VIII bagian 5 dari Pasal Perjanjian Dana.

Dewan menemukan Venezuela belum menerapkan langkah-langkah perbaikan dan gagal memberikan informasi tentang sejumlah item tambahan yang diperlukan.

IMF telah mengeluarkan deklarasi kecaman terhadap Venezuela atas kegagalannya melaksanakan langkah-langkah perbaikan dan gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal VIII bagian 5 tersebut.Begitupun, IMF menyatakan siap membantu Venezuela mengatasi krisis ekonominya.

Credit tempo.co

PBB Didesak Investigasi Penahanan Massal Muslim Uighur di Cina

Umat Islam yang tergabung dalam Solidaritas Ormas Islam kota Surabaya melakukan aksi bela muslim Uighur di depan Konsulat Jenderal Cina di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 28 Desember 2018. Dalam kesempatan tersebut mereka menolak intimidasi kekerasan umat Islam yang ada di Uighur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

CB, Jakarta - Sejumlah kelompok HAM menyerukan agar PBB melakukan investigasi ke sebuah kawasan penahanan massal penduduk Uighur di wilayah barat Xinjiang, Cina. Seruan itu untuk merespon derasnya dugaan adanya penyiksaan terhadap pemeluk Islam di wilayah itu.
"Derasnya tuduhan penyiksaan yang terjadi di Xinjiang tidak bisa dikompromikan. Tuntutan integritas Dewan HAM PBB bahwa negara-negara di dunia tidak mengizinkan Cina menyembunyikan keanggotaan atay ekonominya yang bisa membuat Beijing menghindar dari pertanggung jawabannya," kata Kenneth Roth, Direktur Eksekutif Human Rights Watch atau HRW.

Dikutip dari nytimes.com, Kamis, 7 Februari 2019, kelompok-kelompok HAM di dunia mendesak agar dibuat sebuah misi pencari fakta. Permintaan ini diharapkan bisa menjadi pembahasan dalam sebuah sesi pertemuan Dewan HAM PBB pada akhir Februari nanti.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh akademisi dan wartawan dalam beberapa tahun terakhir menemukan adanya sebuah kampanye yang menghilangkan sekitar satu juta orang, yang sebagian besar penduduk Muslim Uighur. Mereka dimasukkan dalam kamp-kamp penahanan di penjuru Xinjiang dengan alasan untuk di 'edukasi' ulang.

Otoritas Cina juga dituding telah melakukan sebuah penumpasan terahadap pemeluk Islam yang melakukan praktik agama dan tradisi dalam Islam. Pemerintah daerah diduga telah melarang jenggot hingga pemberian nama berbau agama pada anak.

"Ini adalah sebuah upaya untuk mengubah agama dan identitas etnik dari sebuah kelompok minoritas yang penting. Ini membutuhkan sebuah respon internasional," kata Roth.
Kumi Naidoo, Sekjen Lembaga Amnesty Internasional mengatakan Xinjiang telah menjadi sebuah penjara terbuka, sebuah tempat dimana teknologi mata-mata dikerahkan, indoktrinasi politik, asimilasi budaya paksa, penangkapan dan penghilangan sewenang-wenang telah mengubah etnis minoritas menjadi orang asing di tanah kelahiran mereka sendiri.
Dikonfirmasi mengenai tuduhan penyiksaan terhadap Muslim Uighur ini, perwakilan Cina di PBB belum bisa dihubungi. Banyak kantor-kantor pemerintah Cina masih libur Imlek.

Credit tempo.co

Panglima Angkatan Laut: AS Perlu Lebih Ofensif Terhadap Rusia dan China

WASHINGTON - Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), Laksamana John Richardson, menyerukan agar Washington lebih ofensif terhadap China dan Rusia. Pasalnya, kedua musuh besar AS itu semakin agresif menggunakan angkatan laut mereka di darat, laut, dan perebutan kekuasaan.

Dalam acara Dewan Atlantik, Richardson mengumbar pertanyaan yang mendesak bagaiman AS harus menanggapi ancaman yang berkembang. Ia pun menyerukan lebih banyak agresi dan menempatkan bola di sisi Beijing dan Moskow.

Ditanya oleh mantan wakil sekretaris jenderal NATO Alexander Vershbow apa yang bisa dilakukan AS untuk mendorong balik Rusia yang mengambil alih jalur perairan, Richardson mengatakan sudah waktunya untuk menyerang terlebih dahulu.

"AS harus memikirkan tidak hanya tanggapan dalam mendorong kembali, tetapi bagaimana kita menekan pertama kali dalam beberapa bidang? Saya pikir akan lebih baik jika kita bisa membuat orang, Rusia, beberapa pesaing ini untuk menanggapi langkah pertama kami. Ada keuntungan setiap saat untuk memainkan sisi putih di papan," kata Richardson seperti dikutip dari Bussines Insider, Jumat (8/2/2019).

Pasukan Rusia secara rutin menguji Angkatan Laut AS dengan aksi berbahaya di udara dan laut. Pada 2018, dua kali jet Rusia berdengung sangat dekat dengan pesawat Angkatan Laut AS, dan pada 2015 dua Su-24 berulang kali mensimulasikan pemboman yang dilakukan terhadap kapal perusak USS Donald Cook.

Richardson mengatakan bahwa meningkatkan pelatihan dengan pasukan mitra di daerah itu, mendirikan markas besar di negara sekutu terdekat seperti Rumania dapat memberi AS lebih banyak pengaruh untuk merespons, tetapi kemudian membuat sesuatu yang mengejutkan.

"Satu area di mana kami melakukan beberapa hal baru adalah sehubungan dengan pertahanan rudal. Jadi kami memiliki Aegis Ashore di Rumania, saya pikir kemampuan itu membuat pernyataan luar biasa (ke Rusia)," ujar Richardson.

Pertahanan rudal AS di Eropa secara konsisten telah dibahas sebagai langkah untuk melawan ancaman dari Iran, tetapi Rusia juga secara konsisten berpendapat bahwa AS memasang sistem ini untuk membantu berperang melawan Moskow. Richardson tampaknya mengkonfirmasi bahwa situs di Rumania memiliki beberapa kegunaan dalam perang melawan Rusia. Baterai radar dan pencegat Aegis lainnya direncanakan untuk Polandia.

Sementara China, yang baru-baru ini mengancam akan menenggelamkan kapal induk Angkatan Laut AS dengan satu set rudal baru yang dipublikasikan secara luas, Richardson menunjuk ke sebuah perjalanan baru-baru ini ke Beijing di mana ia mendesak stabilitas, tetapi masih menyerukan tanggapan "berotot".

"Jangan saling menghalangi, menyetir kapal kami di depan satu sama lain, melempar rintangan di depan kapal. Mari kita menjadi bias untuk membuatnya mudah," ucap Richardson dalam menyerukan perjanjian tentang perilaku di laut.

Pada akhirnya, Richardson mengatakan bahwa begitu aturan disepakati antara AS dan China, AS-lah yang akan menegakkan aturan itu dengan kuat.

"Hanya memasukkan beberapa mekanisme penegakan hukum ini sehingga membuatnya lebih sulit untuk bermain cepat dan longgar dengan aturan. Tapi Anda harus membuat langkah untuk menegakkan hal-hal itu. Saya pikir banyak dari struktur itu ada, hanya saja kita harus lebih sedikit berotot untuk menegakkannya," tukasnya.

Credit sindonews.com

Cegah Kapal Perang AS-China Tabrakan, Pentagon Serukan Aturan Tegas

WASHINGTON - Seorang petinggi Pentagon menyerukan pembuatan aturan yang lebih tegas yang mengatur pertemuan kapal-kapal perang Amerika Serikat (AS) dan China di perairan sengketa seperti Laut China Selatan. Seruan itu disampaikan setelah kapal perang kedua pihak pernah hampir bertabrakan di perairan sengketa.

"Jangan saling menghalangi, mengemudikan kapal di depan satu sama lain, serta melemparkan rintangan di depan kapal," kata Kepala Operasi Angkatan Laut AS Laksamana John Richardson saat menyampaikan saran dalam sebuah pertemuan yang digelar kelompok think tank Dewan Atlantik di Washington.

"Mari kita menjadikan yang bias untuk membuatnya mudah," ujar Richardson. Dia mengatakan AS harus mencari cara untuk melindungi Angkatan Laut-nya.

Angkatan Laut China dan AS menyetujui Code for Unplanned Encounters 2014 pada 2014. Itu adalah perjanjian yang tidak mengikat secara hukum yang mencegah ketegangan maritim dan penerbangan menjadi konflik besar. Angkatan Laut dari 21 negara mematuhi kode tersebut.

Negara-negara yang bersengketa dengan China atas wilayah Laut China Selatan dan wilayah Laut China Timur antara lain Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei dan Jepang.

Richardson mengatakan bahwa kehadiran Angkatan Laut AS yang konsisten di wilayah tersebut adalah untuk misi penegakan kebebasan navigasi. Dia menuntut lebih banyak cara untuk meminimalkan kemungkinan salah perhitungan antara kapal perang bersenjata berat di perairan sengkata.

Menurutnya, aturan berdasarkan sistem identifikasi otomatis berbasis transponder dapat digunakan untuk berbagi informasi penting di antara kapal untuk menghindari tabrakan.

"Jadi, hanya dengan menempatkan mekanisme penegakan hukum ini membuat lebih sulit untuk bermain cepat dan longgar dengan aturan," kata Richardson. "Tapi Anda harus bergerak untuk menegakkan hal-hal itu. Saya rasa banyak struktur, hanya saja kita harus sedikit lebih berotot dalam menegakkannya."

Pernyataan Richardson tentang "zona abu-abu" atau "rawan konflik" muncul ketika China dan AS terlibat dalam persaingan di banyak bidang. Kedua negara telah terlibat perang dagang terbesar dalam sejarah ekonomi. Kedua negara itu juga dikhawatirkan terlibat konfrontasi terkait sengketa Laut China Selatan dan masalah Taiwan.

AS juga prihatin dengan pertemuan "titik api" yang melibatkan Angkatan Laut Rusia di Mediterania Timur dan Laut Hitam.

Richardson mengatakan bahwa kunjungannya ke Beijing lalu untuk mencari pemahaman yang lebih baik dalam meminimalkan risiko konflik. Dia saat itu bertemu dengan Kepala Staf Gabungan Militer China, Jenderal Li Zuocheng dan petinggi militer lainnya, Wakil Laksamana Shen Jinglong.

"Kami memiliki kepentingan bersama di banyak bidang. Saya akan mengatakan semenanjung Korea yang didenuklirisasi adalah area di mana kami memiliki kepentingan bersama," kata Richardson, dikutip South China Morning Post, Jumat (8/2/2019). "Kami memiliki perbedaan, kami mempertimbangkan Laut China Selatan."

Credit sindonews.com

AS Jual Sistem Rudal ke India untuk Lindungi Pesawat Presiden dan PM

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) sepakat untuk menjual dua sistem pertahanan rudal canggih ke India untuk melindungi presiden dan perdana menteri (PM). Harga dua sistem pertahanan rudal pelindung dua pesawat Boeing-777 itu sekitar USD190 juta.

Menurut Pentagon, penjualan senjata pertahanan tersebut akan mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS dengan membantu memperkuat hubungan strategis AS-India.

Administrasi Trump menyetujui penjualan dua sistem yang dikenal sebagai Large Aircraft Infrared Countermeasures (LAIRCM) dan Self-Protection Suites (SPS) tersebut. Demikian konfirmasi Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan (DSCA) AS dalam surat pemberitahuan kepada Kongres pada hari Rabu.

Keputusan penjualan senjata diambil AS setelah Pemerintah India baru-baru ini mengajukan permintaan untuk LAIRCM dan SPS dengan alasan ada ancaman tingkat tinggi terhadap PM dan presiden.

Menurut Pentagon sistem pertahanan yang akan dipasang pada pesawat dua Boeing 777 itu akan membuat keamanan "Air India One" setara dengan pesawat yang digunakan Presiden AS atau "Air Force One".

Pemerintah India berencana untuk membeli dua Boeing 777 ER dari operator nasional Air India untuk tujuan khusus ini. Tidak seperti di masa lalu, kedua pesawat tidak akan digunakan untuk tujuan komersial oleh Air India.

Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan tujuan dari program LAIRCM adalah untuk melindungi pesawat besar dari rudal portabel. Setelah dipasang, sistem LAIRCM dapat meningkatkan waktu peringatan kru, mengurangi tingkat alarm palsu dan secara otomatis melawan sistem rudal jarak menengah tingkat lanjut.

Subsistem peringatan rudal akan menggunakan beberapa sensor untuk memberikan cakupan spasial penuh.

Subsistem tindakan balasan akan menggunakan laser yang dipasang di rakitan menara penunjuk dan pelacak. Ini juga secara otomatis melawan sistem rudal jarak menengah tanpa tindakan yang diperlukan oleh kru.

Pilot hanya akan diberitahu bahwa rudal ancaman terdeteksi dan macet.

Mengamati bahwa hal itu akan meningkatkan kemampuan India untuk mencegah ancaman regional, notifikasi Kongres mengatakan SPS akan memfasilitasi kemampuan yang lebih kuat ke dalam area-area terkait dengan meningkatnya ancaman rudal.

"India tidak akan memiliki masalah menyerap dan menggunakan sistem ini," bunyi pernyataan DSCA, dikutip Hindustan Times, Jumat (8/2/2019).

Credit sindonews.com

Kemenlu Palestina Sebut Konferensi Warsawa Konspirasi AS

Bendera Palestina

Foto: Reuters

Palestina akan bersikap seolah-olah konferensi tersebut tak pernah terjadi.

CB, RAMALLAH -- Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut konferensi Warsawa yang digagas Amerika Serikat merupakan konspirasi. Konferensi itu digelar untuk membuat peserta konferensi sepakat dengan pandangan Amerika terkait masalah-masalah di kawasan timur tengah khususnya masalah Palestina.

“Ini adalah konspirasi Amerika yang bertujuan mencegah peserta konferensi mengambil keputusan independen dan bebas tentang isu-isu inti berdasarkan posisi utama mereka seperti masalah Palestina,” begitu pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina seperti dilansir Maan News pada Jum'at (8/2).

Kemenlu Palestina juga menyatakan bahwa Palestina tak berurusan dengan hasil konferensi tersebut atau konferensi lainnya yang direncanakan oleh Amerika. Kemenlu Palestina menyebutkan Palestina akan bersikap seolah-olah konferensi tersebut tak pernah terjadi.

Pemerintah AS dinilai membual tentang persiapan konferensi Warsawa yang diklaim akan membahas masalah Timur Tengah yaitu masalah Palestina. Selain itu Kemenlu Palestina mengatakan telah melihat iktikad tak baik dari Amerika, hal itu terlihat dalam pidato Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dalam kongres di Amerika yang menyebutkan akan melanjutkan kebijakan bias absolut terhadap Israel.

“Posisi Palestina terhadap konferensi semacam itu yang dirancang untuk melemahkan dan melikuidasi tujuan kami adalah bahwa ia tidak akan berurusan dengan hasil konferensi ilegal, yang tidak akan mengikat atau menjadi perhatian kami.” katanya.

Credit republika.co.id

AS Blokade Usulan RI soal Misi Internasional Hebron di DK PBB

Ilustrasi DK PBB. (Reuters/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat memblokade sebuah proposal pernyataan penyesalan atas keputusan Israel menutup misi pengamat sipil internasional di Hebron (TIPH) yang diajukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Sejumlah diplomat di PBB mengatakan draf pernyataan itu diusulkan Kuwait dan Indonesia selaku anggota tidak tetap Dewan Keamanan dalam rapat tertutup pada Rabu (6/2).

Melalui pernyataan, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan kecamannya terhadap keputusan sepihak Israel untuk menutup dan mengakhiri mandat misi TIPH.

Pembentukan TIPH sendiri didasarkan kesepakatan antara Israel-Palestina dan juga resolusi DK PBB 904.

"Indonesia meminta para pihak bertindak sesuai hukum internasional dan perjanjian yang ada, serta menahan diri dari tindakan provokatif," demikian pernyataan Kemlu RI melalui situs resmi mereka.

"Indonesia juga menegaskan kewajiban Israel-sebagai occupying power/pihak yang melakukan pendudukan-untuk melindungi penduduk Palestina di Hebron, dan di seluruh wilayah Palestina di bawah pendudukan Israel, sebagaimana ketentuan hukum internasional."

Berdasarkan dokumen yang dilihat AFP, pernyataan itu berisi ungkapan "penyesalan" DK PBB tentang "keputusan sepihak" Israel dan menyerukan "ketenangan dan pengendalian" di Hebron.

Draf itu menekankan kepentingan mandat TIPH dan upayanya selama ini demi menumbuhkan ketenangan di daerah sensitif dan situasi rentan di wilayah itu yang masih berisiko memburuk karena siklus kekerasan yang terus meningkat."

Dokumen itu juga memperingatkan Israel terkait kewajibannya di bawah hukum internasional "untuk menjaga warga sipil Palestina" di seluruh wilayahnya, termasuk di Hebron.

Usulan itu muncul menanggapi keputusan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyatakan tidak akan lagi memperpanjang izin operasional TIPH. Netanyahu menuding misi yang dipimpin Norwegia itu bias terhadap negaranya.

Sebagai sekutu terdekat Israel, AS yang juga anggota tetap DK PBB segera memblokir usulan tersebut. Salah satu syarat meloloskan pernyataan bersama di DK PBB adalah mendapat persetujuan bulat 15 anggotanya, termasuk anggota tetap yang memiliki hak veto.

Meski usulannya ditolak, Duta Besar Kuwait untuk PBB, Mansour al-Otaibi, mengatakan akan tetap mengajukan usulan kepada DK PBB untuk mengunjungi wilayah pendudukan Israel guna melihat dari dekat situasi lapangan.

TIPH merupakan tim pengamat tak bersenjata yang beranggotakan 64 orang. Misi tersebut dibentuk di Hebron pada 1994 berdasarkan kesepakatan Israel-Palestina menyusul insiden pembantaian warga Palestina.

Salah satu tujuan utama misi tersebut adalah untuk mempromosikan rasa aman bagi warga Palestina di Hebron, salah satu kota terbesar di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Sedikitnya 600 orang Israel tinggal di bawah penjagaan militer di Hebron. Sementara itu, 200 ribu warga Palestina juga menetap di kota itu.

Hebron merupakan kota suci bagi umat Muslim dan Yahudi. Selan Yerusalem, kota itu menjadi salah satu wilayah "panas" dalam konflik Israel-Palestina.

Credit cnnindonesia.com

RI Kecam Sikap Israel Putus Mandat Pemantau Internasional di Hebron

JAKARTA - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri melemparkan kecaman atas keputusan sepihak Israel untuk menutup dan mengakhiri mandat misi pengamat sipil internasional “Temporary International Presence in Hebron” (TIPH) di wilayah pendudukan Israel di Hebron, Tepi Barat.

TIPH, yang teridir dari 64 pengamat internasional dibentuk pada tahun 1994 berdasarkan perjanjian antara Israel dan Palestina, dan sebagaimana dimandatkan oleh Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 904.

Resolusi itu diadopsi setelah terjadi pembantaian di Masjid Ibrahimi di Hebron, ketika ekstremis Yahudi Baruch Goldstein menembak mati 29 jemaah Palestina tahun 1994 lalu.

"Sejak terbentuknya misi ini, TIPH telah menjadi mekanisme yang sangat penting untuk memastikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina di Hebron, utamanya terhadap pelanggaran hukum humaniter dan HAM internasional. Karenanya, mempertahankan mandat TIPH sangatlah penting untuk menjaga situasi yang rawan dan mencegah meningkatnya kekerasan," kata kemlu RI dalam keterangan pers yang diterima Sindonews pada Kamis (7/2).

"Indonesia meminta para pihak bertindak sesuai hukum internasional dan perjanjian yang ada, serta menahan diri dari tindakan provokatif. Indonesia juga menegaskan kewajiban Israel (sebagai pihak yang melakukan pendudukan) untuk melindungi penduduk Palestina di Hebron, dan di seluruh wilayah Palestina di bawah pendudukan Israel, sebagaimana ketentuan hukum internasional," sambungnya.

Dalam keterangan, kemlu mengatakan sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina, Indonesia bersama Kuwait dan didukung anggota lainnya telah dorong diselenggarakannya pertemuan tertutup DK PBB untuk bahas tindakan unilateral Israel yang semakin memperburuk upaya menuju perdamaian dan terwujudnya solusi dua negara.

"Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara kontributor TIPH serta para pengamat TIPH yang telah melaksanakan tugasnya selama 22 tahun terakhir, termasuk mereka yang telah gugur dalam melaksanakan tugas," tukasnya.

Credit sindonews.com

Balas Proyektil, Israel Arahkan Tembakan Tank ke Hamas

Militer Israel mengarahkan tembakan dari tank-tanknya ke basis Hamas di Jalur Gaza, Rabu (6/2), sebagai balasan atas serangan proyektil kelompok itu. (Reuters/Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Militer Israel mengarahkan tembakan dari tank-tanknya ke basis Hamas di Jalur Gaza, Rabu (6/2), sebagai balasan atas serangan proyektil kelompok itu.

Sumber keamanan di Gaza mengonfirmasi serangan itu, tapi tak ada korban akibat tembakan Israel ke salah satu basis Hamas di wilayah tersebut.

Melalui pernyataan, militer Israel menuturkan tembakan proyektil Hamas ke wilayahnya di selatan memicu kesiagaan dari pasukannya. Namun, serangan itu dilaporkan tak mengakibatkan kerusakan atau pun korban.

Dikutip AFP, sumber keamanan di Gaza membenarkan bahwa dua proyektil ditembakkan Hamas ke wilayah Israel. Meski begitu, Hamas tak menjelaskan lebih detail mengenai serangan proyektilnya tersebut.

Ketegangan terus meningkat di perbatasan antara Palestina-Israel, seperti Jalur Gaza dan Tepi Barat, terutama setelah Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Maret 2018 lalu.

Sejak 30 Maret 2017 lalu, warga Palestina juga berdemo di sejumlah titik di Jalur Gaza sebagai bentuk protes terhadap pendudukan Israel.

Tak jarang, protes yang dilakukan tepat di depan perbatasan Israel itu memicu kericuhan hingga menyebabkan bentrokan antara warga Palestina dan militer Israel.

Militer Israel tak segan melontarkan tembakan ke arah pendemo yang dianggapnya "mengancam keamanan Israel."

Israel menyatakan tindakannya itu diperlukan untuk mempertahankan keamanan di perbatasan dan menghentikan serangan massal ke wilayahnya.

Setidaknya 247 warga Palestina tewas di tangan tentara Israel sejak protes besar-besaran itu berlangsung. Sementara itu, dua tentara Israel tewas dalam periode yang sama.

Credit cnnindonesia.com

Senat AS Loloskan UU Larang Boikot Israel

Boikot produk Israel.

Foto: Reuters

UU itu berhasil diloloskan Senat setelah hampir satu bulan perdebatan.

CB, WASHINGTON -- Senat Amerika Serikat (AS) telah mengesahkan undang-undang (UU) yang mendefinisikan kebijakan keamanan AS di Timur Tengah. Dalam UU tersebut, negara-negara bagian AS didorong untuk tidak menandatangani kontrak atau perjanjian dengan pihak-pihak yang mendukung gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) terhadap Israel.

UU itu berhasil diloloskan Senat setelah hampir satu bulan perdebatan antara Partai Demokrat dan Republik. Pada akhirnya sebanyak 77 senator memilih mendukung dan 23 lainnya menentang UU tersebut.

Selain melarang negara bagian menjalin hubungan dengan pihak-pihak pendukung BDS, UU tersebut memberikan otorisasi sebesar 3,3 miliar dolar per tahun untuk 10 tahun bantuan militer AS kepada Israel.

"Israel tidak diragukan lagi merupakan salah satu teman terbaik di dunia," ujar Senator Jim Risch yang juga menjabat sebagai ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat dalam sambutannya, dikutip laman Aljazirah, Rabu (6/2).

Menurut Risch Israel memang membutuhkan bantuan AS. "Tentu saja, di lingkungan tempat mereka tinggal, yang merupakan lingkungan berbahaya, mereka membutuhkan bantuan kita. Kami bekerja sangat dekat dengan mereka dalam banyak hal," katanya.

Dia pun sempat menyinggung tentang gerakan BDS. Risch menilai gerakan tersebut tidak pantas digunakan untuk melawan mitra terdekat AS, yakni Israel.

The American Israel Public Affairs (AIPAC) memuji Senat karena meloloskan UU tersebut. "UU ini mencerminkan ketentuan dalam hukum federal saat ini yang melindungi negara-negara yang mengarahkan divestasi dari perusahaan yang berinvestasi di sektor energi Iran," kata AIPAC, dikutip laman Haaretz.

"UU tersebut tidak berdampak pada hak orang Amerika untuk secara pribadi memboikot Israel atau menentang kebijakan Israel," kata AIPAC menambahkan.

Credit republika.co.id

AS akan beli sistem senjata Iron Dome dari Israel

F-35 Lighting II Angkatan Laut Amerika Serikat dalam satu misi. Pesawat tempur berteknologi stealth versi angkatan laut ini berukuran lebih besar dan dengan tenaga lebih mumpuni agar dia bisa beroperasi dari kapal induk. Semua sistem senjata udara yang diadopsi Amerika Serikat dan NATO bisa dia bawa, di antaranya peluru kendali AIM-9L/MX Sidewinder, MBDA Meteor, hingga bom nuklir B61 Mod 12, yang tidak dibagi Amerika Serikat untuk sekutunya. Pesawat tempur ini mirip dengan F-22 Raptor yang akan menjadi teman duetnya di udara, dan dibuat dalam tiga varian, yaitu F-35A, F-35B, dan F-35C. (en.wikipedia.org)

Washington (CB) - Militer Amerika Serikat pada Rabu (6/2) mengumumkan rencana untuk menggunakan sistem senjata pertahanan udara yang dikembangkan oleh Israel.

Sistem tersebut, Iron Dome, dimaksudkan untuk mengisi keperluan jangka pendek bagi program Kemampuan Perlindungan Tembakan Tak Langsung (IFPC), yang dirancang oleh AS untuk mempertahankan diri dari serangan roket, rudal jelajah dan pesawat tanpa awak.

Sistem tersebut akan dikirim ke daerah tempat tentara AS dikerahkan dan bukan digunakan sebagai perlindungan buat wilayah Amerika.

"Iron Dome akan dinilai dan diujicobakan sebagai sistem yang saat ini tersedia untuk melindungi anggota dinas militer AS, yang dikerahkan, dari banyak ancaman tembakan tak langsung dan ancaman udara," kata Kol. Patrick R. Seiber di dalam satu pernyataan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis.

Sistem senjata itu pertama kali dikembangkan oleh perusahaan teknologi pertahanan Israel, Rafael, dan telah digunakan oleh militer Israel selama bertahun-tahun.

Menurut perusahaan pertahanan utama AS, Raytheon, 10 baterai Iron Dome digunakan oleh Israel. Masing-masing baterai memiliki jangkauan 60 mil persegi.

"Meskipun Iron Dome telah dioperasikan oleh Angkatan Udara Israel sejak 2011 dan terbukti efektif dalam pertempuran, mesti diperhatikan bahwa Militer AS akan menilai bermacam pilihan bagi penyelesaian IFPC jangka panjangnya," tambah Reiber.

Credit antaranews.com

Rusia Buru Kelompok Saksi Yehuwa, Puluhan Ditangkap

Ilustrasi borgol. (Istockphoto/BrianAJackson)

Jakarta, CB -- Aparat keamanan di seluruh Rusia saat ini sedang memburu para pengikut jemaat Kristen Saksi Yehuwa. Mereka menyatakan kelompok itu sebagai sekte totaliter dan diduga kuat dirancang untuk menjadi organisasi radikal di kemudian hari.

Seperti dilansir AFP, Jumat (8/2), Badan Intelijen Rusia (FSB) bahkan ikut turun tangan dalam memburu para pengikut Saksi Yehuwa. Hal itu dilakukan bersamaan dengan vonis enam tahun penjara kepada tokoh kelompok itu asal Denmark, Dennis Christensen, karena delik ekstremisme pada Rabu lalu.

Christensen menjadi orang pertama dari gerakan itu yang dibui di Rusia. Sejumlah pengikut kelompok itu di Moldovia juga ditangkap.

"Operasi besar-besaran melibatkan FSB, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lain sedang berjalan. Penyelidikan tengah berlangsung," demikian keterangan yang disampaikan Kepolisian Rusia.

Saksi Yehuwa adalah kelompok keagamaan yang dibentuk di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Mereka berprinsip menyebarkan ajaran Kristen dengan damai. Namun, pemerintah Rusia sudah memerintahkan kelompok itu dibubarkan dua tahun lalu.

Hingga saat ini diperkirakan ada 20 pengikut kelompok itu di Rusia ditahan dan menunggu persidangan. Sedangkan 25 lainnya menjadi tahanan rumah.

Operasi memburu kelompok Saksi Yehuwa itu memancing kecaman dari kalangan pegiat hak asasi manusia. Mereka menyatakan hal ini sama saja dengan persekusi yang dilakukan oleh aparat terhadap kelompok agama pada masa Uni Soviet.

Padahal, Presiden Vladimir Putin menyatakan kelompok Saksi Yehuwa tidak dianggap sebagai teroris. Namun, terkait operasi ini, juru bicara kepresidenan Dmitry Peskov menyatakan tidak bisa memberi komentar banyak.

"Hal ini akan terjadi. Ini adalah proses. Ini bukan masalah yang mudah diselesaikan," kata Dmitry.

Credit cnnindonesia.com

Kakak Raja Thailand Calonkan Diri Jadi Perdana Menteri

Putri Ubolratana Barnavadi, kakak sulung Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mencalonkan diri sebagai perdana menteri dalam pemilihan umum pada Maret mendatang. (AFP Photo/Mike Clarke)

Jakarta, CB -- Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, kakak sulung Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mencalonkan diri sebagai perdana menteri dalam pemilihan umum pada Maret mendatang.

Pencalonan Ubolratana ini diumumkan langsung oleh pengusungnya, Partai Thai Raksa Chart, partai yang didirikan para loyalis mantan perdana menteri yang mengasingkan diri, Yingluck dan Thaksin Shinawatra.

"Majelis partai sepakat bahwa nama Putri Ubolratana, seorang yang berpendidikan dan berbakat, adalah yang paling cocok menjadi pilihan," demikian pernyataan Partai Thai Raksa Chart, sebagaimana dikutip AFP, Jumat (8/2).

Ubolratana dikenal sebagai pribadi ceria, sangat berbeda dengan Vajiralongkorn yang kaku. Ia sempat melepaskan titel kerajaannya saat menikahi seorang warga Amerika Serikat beberapa dekade lalu.

Namun, Ubolratana kemudian bercerai dan kembali ke Thailand, di mana ia masih dianggap sebagai bagian dari keluarga kerajaan.

Dilansir Reuters, Thailand sendiri sudah berdiri sebagai negara monarki konstitusional sejak 1932. Namun, keluarga kerajaan memiliki pengaruh penting dan dapat menggiring opini jutaan warga.

Pemilihan umum ini akan menjadi yang pertama sejak pemerintahan militer Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha menggulingkan pemerintah sipil Yingluck Shinawatra hampir lima tahun silam.

Sejak saat itu, rezim Prayut menulis ulang konstitusi, memberangus oposisi dan pengkritik, hingga menempatkan sekutunya yang merupakan petinggi militer di seluruh puncak birokrasi.

Sementara itu, Yingluck dan Thaksin gencar berkampanye meski berada di luar negeri untuk mengasingkan diri menghindari hukuman di negaranya.

Thaksin gencar membagikan pandangannya tentang masyarakat dan ekonomi Thailand melalui podcast yang ia rilis tiap pekan, sementara Yingluck semakin rajin merilis foto kegiatannya.

Sejumlah analis mengatakan militer masih berupaya mendominasi pemerintah dalam pemilu ini, sementara Prayut berupaya lebih menonjolkan perannya sebagai pemimpin sipil di mata rakyat.

Meski langkah oposisi junta diperkirakan mulus dalam pemilu nanti, pemerintahan sipil tetap tak bisa bergerak bebas lantaran konstitusi yang ditulis ulang oleh rezim militer saat ini.

"Anda bisa menyebutnya (Thailand) sebagai demokrasi hibrid," kata Somjai Phagaphasvivat, analis politik Universitas Thammasat, kepada AFP.

Credit cnnindonesia.com

Malaysia Marah Benderanya Dibakar di Filipina

KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia marah dan mengecam keras pembakaran benderanya dalam sebuah insiden di Filipina Januari lalu. Bendera yang dikenal dengan sebutan Jalur Gemilang itu dibakar massa yang memprotes pasukan penjaga perdamaian Malaysia di Mindanao.

Kementerian Luar Negeri Malayasia, dalam sebuah pernyataan, menyatakan keprihatinannya atas sebuah video kontroversial yang diterbitkan di akun Facebook "President Pamatong Supporters" tanggal 19 dan 21 Januari. Video itu menampilkan pembakaran bendera Jalur Gemilang.

“Malaysia mengecam keras tindakan itu dan memandang pembakaran bendera Malaysia sebagai insiden serius," bunyi pernyataan kementerian tersebut, dikutip The Star, Kamis (7/2/2019).

"Bendera adalah simbol nasional yang sakral dan harus diperlakukan dengan hormat," lanjut pernyataan kementerian itu.

"Tindakan dan komentar anti-Malaysia yang dibuat oleh individu (pembakar bendera) ini ofensif, dan tuduhan yang dibuat tidak berdasar," imbuh Wisma Putra, sebutan lain untuk Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Sosok pembakar bendera yang ditampilkan dalam video itu dilaporkan bernama Elly Pamatong. Dia memproklamirkan diri sebagai pendiri dari United States Allied Freedom Fighters of the East (USAFFE).

Pamatong dilaporkan telah membakar bendera Malaysia untuk memprotes kehadiran pasukan penjaga perdamaian Malaysia di Mindanao.

Kementerian Luar Negeri Malaysia meminta pemerintah Filipina untuk mengambil tindakan tegas terhadap Pamatong dan memastikan insiden seperti itu tidak terulang karena mereka berpotensi menodai hubungan bilateral ramah kedua negara yang sekarang dinikmati.

Credit sindonews.com

Kapal AL Inggris Kejar Kapal Perang Spanyol di Gibraltar

LONDON - Sebuah kapal patroli Spanyol dikejar sebuah kapal kecil Angkatan Laut Inggris dari pantai Gibraltar pada Selasa (5/2/2019) kemarin. Insiden itu terjadi setelah kapal patroli Spanyol melanggar batas perairan yang dikuasai Inggris selama latihan di lepas pantai Gibraltar.

Kapal HMS Sabre terlibat dalam manuver dengan kapal Angkatan Laut Inggris RHIB, ketika kapal Spanyol - Tornado - berlayar ke arah latihan, di mana ia bertahan selama dua jam.

Dalam latihan yang telah diberitahu sebelumnya oleh pihak berwenang Gibraltar, kapal-kapal diperingatkan bahwa manuver kecepatan tinggi dan penembakan hampa akan terjadi. Kapal yang hendak lewat perlu menghubungi kapal Angkatan Laut Inggris yang terlibat dalam latihan dengan menggunakan Saluran 16 - yang dilakukan Spanyol, untuk menyiarkan lagu kebangsaan negara itu.

"Kami dapat mengkonfirmasi telah terjadi serangan oleh Angkatan Laut Spanyol. Seperti semua serangan, kapal Angkatan Laut Spanyol menantang kapal Angkatan Laut Inggris. Ketika ditantang, kapal angkatan laut Spanyol kemudian meninggalkan Perairan Teritorial Gibraltar Inggris," kata Kantor Luar Negeri & Persemakmuran dalam sebuah pernyataan.

"Serangan adalah pelanggaran kedaulatan, bukan ancaman terhadapnya. Kami tidak memiliki keraguan tentang kedaulatan kami atas Gibraltar. Inggris tidak akan pernah melakukan pengaturan di mana orang-orang Gibraltar akan lulus di bawah kedaulatan negara lain melawan keinginan mereka, atau memasuki proses negosiasi kedaulatan yang tidak puas dengan Gibraltar," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari laman Sputnik, Rabu (6/2/2019).

Gibraltar, yang terletak di pantai selatan Spanyol, telah menjadi Wilayah Luar Negeri Inggris sejak 1713, ketika Spanyol menyerahkannya ke Inggris di bawah The Treaty of Utrecht.

Namun sejak referendum Brexit pada Juni 2016, wilayah ini menjadi masalah yang hangat diperdebatkan antara kedua negara anggota NATO. Gibraltar memilih untuk tetap menjadi wilayah luar negeri Inggris dalam referendum 2002, dengan 99 persen memilih untuk menyelaraskan semata-mata dengan Inggris daripada berbagi kedaulatan dengan Spanyol.

Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah Uni Eropa membuat marah Inggris dengan menjuluki Gibraltar "koloni mahkota Inggris" dalam sebuah dokumen yang menjamin perjalanan bebas visa bagi warga negara Inggris setelah Brexit.

Credit sindonews.com

Akhir Kekuasaan Kekhalifahan ISIS di Suriah-Irak

Militan ISIS berparade di atas tank di Suriah.

Foto: AP Photo

Trump Prediksi seluruh Wilayah ISIS di Suriah dan Irak akan direbut pekan depan.

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memprediksi ISIS akan kehilangan seluruh wilayah mereka di Irak dan Suriah pada pekan depan. Ia mengatakan AS tidak akan berhenti memerangi sisa-sisa pasukan ISIS meskipun ia ingin menarik pasukan AS dari Suriah, sebuah keputusan yang sangat ditentang sebagian besar penasihat pertahanannya.

"Harusnya diumumkan dalam waktu dekat, mungkin pekan depan, kami akan memiliki 100 persen wilayah kekhalifan ISIS," kata Trump di depan 79 perwakilan negara anggota koalisi anti-ISIS, Kamis (7/2).

Selama beberapa pekan terakhir pejabat-pejabat AS mengatakan ISIS sudah kehilangan 99,5 persen wilayah mereka. Kini kekuasaan ISIS di Suriah kurang dari 5 kilometer persegi. Wilayah tersebut berada di desa-desa di Lembah Sungai Eufrat Tengah. "Ini bukan akhir perlawanan Amerika, perang ini akan kami lanjutkan bersama Anda," kata Trump.

Namun ada kekhawatiran penarikan pasukan AS dapat membuat kelompok teror tersebut memperluas wilayah mereka. Dalam pertemuan di Departemen Luar Negeri AS tersebut Trump mengatakan biarpun sisa-sisa pasukan ISIS masih berbahaya tapi ia bertekad untuk membawa pulang pasukan AS.

Dikutip AP, ia meminta anggota-anggota koalisi lainnya untuk ambil bagian dalam peperangan melawan terorisme. Dukungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada keputusan Trump ini membuat anggota-anggota koalisi anti-ISIS terkejut.

Keputusan Trump menarik pasukan dari Suriah juga menyebabkan Menteri Pertahanan Jim Mattis dan Utusan AS untuk koalisi anti-ISIS Brett McGurk mengundurkan diri. Kini petinggi-petinggi militer AS menghadapi kekhawatiran yang baru.

Pejabat-pejabat militer AS berusaha menunda keinginan Trump tersebut. Menurut mereka ISIS masih menjadi ancaman nyata dan berpotensi untuk terbentuk dan berkembang kembali. Kebijakan militer luar negari AS mengharuskan pasukan berada di medan perang sampai seluruh kelompok teror binasa.

Kekhawatiran ISIS akan melakukan manuver strategis untuk terus merunduk sampai semua pasukan AS ditarik membuat Trump dihujani kecaman. Sebuah kecaman yang pernah ia sampaikan ke Presiden AS Barack Obama yang menarik mundur pasukan dari Afghanistan.

Kepada anggota koalisi anti-ISIS, Pompeo mengatakan rencana penarikan pasukan ini 'tidak akan mengubah misi utama koalisi'. Tapi hanya mengubah taktik untuk melawan kelompok yang masih dianggap sebagai ancaman. "Dalam era baru ini, pihak berwajib setempat dan pembagian informasi menjadi sangat krusial, dan perlawanan kami tidak harus selalu mengedapankan militer," kata Pompeo.

Pada hari Rabu (6/2) pejabat senior militer AS memberitahu Kongres penarikan pasukan akan memperumit upaya mereka. Kepada Komite Pelayanan Militer House Of Representative pejabat militer AS, Asisten Sekretaris Pertahanan Operasi Khusus Owen West mengatakan ia memiliki penilaian yang sama dengan Jim Mattis.

Dalam sidang yang sama Wakil Direktur Operasi Pasukan Gabungan AS Mayor Jendral James Hecker mengatakan penarikan pasukan akan mempersulit upaya militer AS untuk terus menekan ISIS. Ia mengatakan akan terjadi penurunan tekanan di Suriah.

"Kekhawatirannya adalah jika kami mengeluarkan pasukan dari Suriah mungkin akan menghentikan tekanan kepada pasukan ISIS di Suriah, jadi misi kami adalah mencari tahu apa yang bisa terus kami lakukan untuk memberi tekanan di Suriah tanpa ada pasukan di lapangan," kata Hecker.

Hecker mengatakan penarikan pasukan akan juga memberatkan pihak lain. Tapi ia tidak menjelaskan pihak mana yang ia maksudkan.

Credit republika.co.id

Trump Berencana Deklarasikan ISIS Kalah Pekan Depan

Donald Trump direncanakan mengumumkan secara resmi koalisi pimpinan AS berhasil merebut kembali seluruh wilayah yang sempat dikuasai ISIS di Irak dan Suriah. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump direncanakan mengumumkan secara resmi pada pekan depan bahwa koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat berhasil merebut kembali seluruh wilayah yang sempat dikuasai ISIS di Irak dan Suriah.

Trump mengatakan kemenangan itu "harus diumumkan secara resmi mungkin pekan depan" bahwa koalisi AS telah memberangus 100 persen kekuatan ISIS.

"Tanah (yang dikuasai) mereka hilang. Itu adalah faktor besar. Tanah mereka hilang," kata Trump kepada kepada sedikitnya 79 menteri luar negeri dan pejabat senior negara yang bergabung dalam koalisi AS pada Rabu (6/2).

"Militer AS, mitra koalisi kami, Pasukan Demokratik Suriah telah membebaskan hampir semua wilayah yang sebelumnya dipegang ISIS di Suriah dan Irak."

Sementara itu, Menlu AS, Mike Pompeo, tetap meminta koalisi terus memberikan dukungan terhadap Irak dan Suriah untuk mengamankan daerah-daerah yang telah bebas dari ISIS.

"Koalisi harus terus mendukung pemerintah Irak dalam upayanya mengamankan daerah-daerah yang telah bebas dari ISIS," ucap Pompeo menanggapi pernyataan Menlu Irak, Mohamed al-Hakim, yang khawatir masih ada "sel-sel tidur" ISIS di negaranya.

Dalam kesempatan itu, Trump juga kembali menegaskan tekadnya untuk menarik seluruh pasukan AS dari Suriah.

Trump sebelumnya mengumumkan akan menarik sedikitnya 2 ribu tentara AS dari negara yang telah dilanda konflik berkepanjangan sejak 2011 lalu itu.

Keputusan sepihaknya itu memicu kekhawatiran kabinetnya sendiri, Partai Republik dan Demokrat, hingga negara mitra koalisi AS di Timur Tengah.

Langkah yang diambil Trump tanpa konsultasi itu bahkan memicu pengunduran diri mendadak menteri pertahanannya, James Mattis.

Dalam kesaksiannya di depan Senat, jenderal Angkatan Darat AS untuk Timur Tengah, Joseph Votel, mengatakan ISIS masih bisa bangkit setelah AS menarik seluruh pasukannya dari Suriah.

Dikutip AFP, pertemuan Trump dengan para negara mitra koalisi itu juga yang pertama dilakukan sejak AS mengumumkan penarikan pasukan dari Suriah.

Beberapa menlu negara mitra yang hadir dalam pertemuan itu antara lain dari Turki, Prancis, Arab Saudi, Yordania, Maroko, dan Irak.

Credit cnnindonesia.com

Menlu Turki: koordinasi diperlukan untuk tumpas Da`esh di Suriah

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu (ki)-Menlu AS Mike Pompeo (ka). (Anadolu)

Washington, 7/2 (CB) - Penumpasan sisa anggota kelompok teror Da`esh di Suriah dan penarikan tentara AS dari wilayah tersebut mesti ditangani dengan cara yang terkoordinasi, kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Rabu (6/2).

Cavusoglu berbicara di Washington, Amerika Serikat, dalam pertemuan menteri luar negeri sebagai bagian dari koalisi global untuk mengalahkan Da`esh. Meskipun ia melihat kelompok gerilyawan tersebut sudah kalah, ia mendesak semua negara untuk mencegah kebangkitan kembali kelompok teror itu.

"Menghindari kevakuman kekuasaan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku teror untuk membahayakan keutuhan wilayah Suriah dan keamanan nasional tetangganya akan sangat penting," kata Cavusoglu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis.

"Da`esh telah kalah di Irak dan tak terhindarkan akan menghadapi nasib yang sama di Suriah. Yang penting sekarang ialah mencegah kebangkitannya kembali serta membantu menstabilkan semua negara ini. Perlu untuk menangani pangkal momok ini secara efektif dan dihindarinya pengulangan kesalahan masa lalu," katanya.

Presiden AS Donald Trump mengeluarkan keputusan yang tak terduga pada Desember untuk menarik 2.000 prajurit AS dari Suriah, sehingga menyulut kecaman dari banyak sekutu dan pembantu keamanannya, termasuk Kabinetnya sendiri.

Keputusan tersebut diambil setelah percakapan telepon dengan Presiden Turki Recep Rayyip Erdogan, saat kedua pemimpin itu menyepakati perlunya koordinasi yang lebih efektif di negara yang dicabik perang tersebut.

Cavusoglu menyatakan berbagai upaya bagi pembangunan kembali di Irak dan "pembangunan kembali identitas Irak di dalam sistem politik yang melibatkan banyak pihak" penting bagi kestabilan negeri itu.

"Setelah menempatkan tentaranya dengan cara yang membahayakan dalam perang melawan terorisme di Suriah, dan memfasilitasi kembalinya ratusan ribu pengungsi buat daerah yang dibebaskan, Turki siap melakukan apa saja yang perlu untuk membantu menstabilkan Irak dan Suriah," kata Cavusoglu.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menekankan kepada koalisi tersebut, AS juga akan terus berusaha bagi kestabilan di Irak dan Suriah.

"Pengumuman Presiden Trump bahwa tentara AS akan ditarik dari Suriah bukan akhir dari perang Amerika. Kami akan terus berperang bersama kalian," kata Pompeo kepada para anggota koalisi. "Itu hanya merupakan tahap baru dalam perang lama."

Koalisi dengan 79 anggota tersebut didirikan pada 2014 untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok teror bagi keamanan internasional. Sasarannya ialah menghapuskan kemampuan militer Da`esh, kekuasaan wilayah, pemimpin, sumber keamanan dan pengaruh daringnya.

Credit antaranews.com