Credit republika.co.id
Jumat, 08 Februari 2019
Panel PBB Sebut Korea Utara Sembunyikan Senjata Nuklir di Bandara
CB, Jakarta - Panel ahli PBB mengungkap bahwa program rudal balistik nuklir Korea Utara tetap utuh dan Pyongyang menggunakan bandara dan fasilitas lain untuk menyembunyikan senjata nuklirnya.
Dikutip dari Channel News Asia, 6 Februari 2019, panel mengatakan dalam sebuah laporan yang dirilis pada Selasa bahwa sanksi terhadap Korea Utara "tidak efektif" dengan Pyongyang mengakuisisi pengiriman ilegal produk minyak, menjual batu bara yang dilarang dan melanggar embargo senjata.
Menurut laporan CNN, panel para ahli yang menyusun laporan dibentuk setelah beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menekan Pyongyang untuk menghentikan uji coba nuklir dan peluncuran rudal. Laporan itu disampaikan kepada komite sanksi Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang pada hari Jumat, kata sumber itu kepada CNN.
"Program rudal balistik nuklir dan balistik Republik Demokratik Rakyat Korea tetap utuh," kata laporan itu. "Panel menemukan bahwa DPRK menggunakan fasilitas sipil, termasuk bandara untuk perakitan rudal balistik dan pengujian dengan tujuan antisipasi tuntutan "pelucutan" secara efektif."
Foto dari satelit Digital Globe menemukan markas rudal milik Korea Utara di Sakkanmol, 29 Maret 2018. CSIS/Beyond Parallel/DigitalGlobe 2018/Handout via REUTERS.
Laporan rahasia itu dikirim ke Dewan Keamanan PBB ketika Presiden Donald Trump mempersiapkan KTT kedua bulan ini dengan pemimpin Kim Jong Un bahwa Amerika Serikat berharap akan menghasilkan kemajuan nyata dalam membongkar program senjata Pyongyang.
Tetapi Korea Utara telah menggunakan transfer ilegal minyak, bahan bakar dan batubara menggunakan jaringan kapal di laut untuk menghindari langkah-langkah yang bertujuan merampas pendapatan Pyongyang untuk membangun program senjatanya.
"Pelanggaran-pelanggaran ini membuat sanksi PBB terbaru tidak efektif dengan mengabaikan batas atas impor produk minyak dan minyak mentah oleh DPRK serta larangan batubara yang diberlakukan pada tahun 2017," kata laporan.Resolusi sanksi PBB telah menetapkan batas tertinggi untuk Korea Utara empat juta barel minyak mentah per tahun dan 500.000 barel produk minyak.
"Panel menemukan bahwa pelabuhan dan bandara DPRK digunakan untuk pelanggaran yang merajalela dari resolusi mulai dari impor minyak ilegal dan ekspor batu bara ke penyelundupan uang tunai besar-besaran oleh warga negara DPRK," ungkap laporan.
Korea Utara memilik Rudala Balistik Antar Benua atau ICBM yang sudah operasional, yaitu Taepodong 2. Rudal balistik ini mampu menghancurkan target sejauh 4.000-15.000 km. Taepodong dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. AFP/Ed Jones
Korea Utara terus melanggar embargo senjata dan berusaha memasok senjata ringan ke Suriah, pemberontak Houthi di Yaman, Libya dan Sudan.
"Sanksi finansial tetap merupakan langkah yang paling tidak diterapkan dan secara aktif menghindari rezim sanksi," kata panel.
Lembaga keuangan Korea Utara beroperasi di setidaknya lima negara meskipun ada pembatasan yang diberlakukan oleh PBB sementara diplomatnya membantu negara mereka menghindari sanksi dengan mengendalikan rekening bank di beberapa negara.Temuan panel itu sejalan dengan penilaian intelijen AS bahwa Korea Utara tidak mungkin membatalkan program senjatanya tetapi mungkin menawarkan untuk mengurangi kegiatannya untuk memenangkan bantuan sanksi.
Pekan lalu, Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats mengatakan para pemimpin Korea Utara melihat kemampuan senjata nuklir sebagai "penting bagi kelangsungan rezim" Korea Utara.
Dikutip dari Channel News Asia, 6 Februari 2019, panel mengatakan dalam sebuah laporan yang dirilis pada Selasa bahwa sanksi terhadap Korea Utara "tidak efektif" dengan Pyongyang mengakuisisi pengiriman ilegal produk minyak, menjual batu bara yang dilarang dan melanggar embargo senjata.
Menurut laporan CNN, panel para ahli yang menyusun laporan dibentuk setelah beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menekan Pyongyang untuk menghentikan uji coba nuklir dan peluncuran rudal. Laporan itu disampaikan kepada komite sanksi Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang pada hari Jumat, kata sumber itu kepada CNN.
"Program rudal balistik nuklir dan balistik Republik Demokratik Rakyat Korea tetap utuh," kata laporan itu. "Panel menemukan bahwa DPRK menggunakan fasilitas sipil, termasuk bandara untuk perakitan rudal balistik dan pengujian dengan tujuan antisipasi tuntutan "pelucutan" secara efektif."
Foto dari satelit Digital Globe menemukan markas rudal milik Korea Utara di Sakkanmol, 29 Maret 2018. CSIS/Beyond Parallel/DigitalGlobe 2018/Handout via REUTERS.
Laporan rahasia itu dikirim ke Dewan Keamanan PBB ketika Presiden Donald Trump mempersiapkan KTT kedua bulan ini dengan pemimpin Kim Jong Un bahwa Amerika Serikat berharap akan menghasilkan kemajuan nyata dalam membongkar program senjata Pyongyang.
Tetapi Korea Utara telah menggunakan transfer ilegal minyak, bahan bakar dan batubara menggunakan jaringan kapal di laut untuk menghindari langkah-langkah yang bertujuan merampas pendapatan Pyongyang untuk membangun program senjatanya.
"Pelanggaran-pelanggaran ini membuat sanksi PBB terbaru tidak efektif dengan mengabaikan batas atas impor produk minyak dan minyak mentah oleh DPRK serta larangan batubara yang diberlakukan pada tahun 2017," kata laporan.Resolusi sanksi PBB telah menetapkan batas tertinggi untuk Korea Utara empat juta barel minyak mentah per tahun dan 500.000 barel produk minyak.
"Panel menemukan bahwa pelabuhan dan bandara DPRK digunakan untuk pelanggaran yang merajalela dari resolusi mulai dari impor minyak ilegal dan ekspor batu bara ke penyelundupan uang tunai besar-besaran oleh warga negara DPRK," ungkap laporan.
Korea Utara memilik Rudala Balistik Antar Benua atau ICBM yang sudah operasional, yaitu Taepodong 2. Rudal balistik ini mampu menghancurkan target sejauh 4.000-15.000 km. Taepodong dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. AFP/Ed Jones
Korea Utara terus melanggar embargo senjata dan berusaha memasok senjata ringan ke Suriah, pemberontak Houthi di Yaman, Libya dan Sudan.
"Sanksi finansial tetap merupakan langkah yang paling tidak diterapkan dan secara aktif menghindari rezim sanksi," kata panel.
Lembaga keuangan Korea Utara beroperasi di setidaknya lima negara meskipun ada pembatasan yang diberlakukan oleh PBB sementara diplomatnya membantu negara mereka menghindari sanksi dengan mengendalikan rekening bank di beberapa negara.Temuan panel itu sejalan dengan penilaian intelijen AS bahwa Korea Utara tidak mungkin membatalkan program senjatanya tetapi mungkin menawarkan untuk mengurangi kegiatannya untuk memenangkan bantuan sanksi.
Pekan lalu, Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats mengatakan para pemimpin Korea Utara melihat kemampuan senjata nuklir sebagai "penting bagi kelangsungan rezim" Korea Utara.
Credit tempo.co
Pesawat Norwegia mendarat di Stockholm karena ancaman bom
A Norwegian Air Shuttle plane is seen on
the tarmac of the Arlanda airport, outside Stockholm, Sweden February
7, 2019. TT News Agency/Jonas Ekstromer via REUTERS ATTENTION EDITORS -
THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR
EDITORIAL SALES IN SWEDEN. (REUTERS/TT NEWS AGENCY)
Stockholm (CB) - Sebuah pesawat maskapai Norwegia, Air
Shuttle, dengan 169 penumpang di dalamnya kembali ke Bandara Arlanda di
luar Stockholm dan dievakuasi pada Kamis (7/2) setelah mendapat ancaman
bom, kata Kepolisian Swedia.
Kepolisian mengatakan ada ancaman bom terhadap pesawat tertentu yang kini mendarat di Arlanda.
"Ketika evakuasi selesai, pesawat akan digeledah oleh satuan penjinak bom nasional," kata Juru Bicara Kepolisian Towe Hagg.
Televisi Swedia mengatakan pesawat itu mengangkut beberapa anggota tim renang Swedia yang berangkat ke Prancis untuk mengikuti perlombaan dan kamp pelatihan.
"Semua orang duduk dengan tenang dan menunggu kapan kami bisa turun dari pesawat," kata perenang gaya bebas Isak Eliasson seperti dikutip SVT.
Otoritas Norwegia mengatakan ada ancaman terhadap pesawat dengan nomor penerbangan DY4321 yang terbang dari Arlanda menuju Nice di Prancis.
Kepolisian mengatakan ada ancaman bom terhadap pesawat tertentu yang kini mendarat di Arlanda.
"Ketika evakuasi selesai, pesawat akan digeledah oleh satuan penjinak bom nasional," kata Juru Bicara Kepolisian Towe Hagg.
Televisi Swedia mengatakan pesawat itu mengangkut beberapa anggota tim renang Swedia yang berangkat ke Prancis untuk mengikuti perlombaan dan kamp pelatihan.
"Semua orang duduk dengan tenang dan menunggu kapan kami bisa turun dari pesawat," kata perenang gaya bebas Isak Eliasson seperti dikutip SVT.
Otoritas Norwegia mengatakan ada ancaman terhadap pesawat dengan nomor penerbangan DY4321 yang terbang dari Arlanda menuju Nice di Prancis.
Credit antaranews.com
Rabu, 06 Februari 2019
Prancis, Jerman umumkan kontrak pertama pembuatan jet tempur
Kanselir Jerman Angela Merkel dan
Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadiri sebuah diskusi dengan
penduduk di Aachen, Jerman, Selasa (22/1/2019). (REUTERS/WOLFGANG
RATTAY)
Paris (CB) - Prancis dan Jerman pada Rabu akan mengumumkan
kontrak pertama selama dua tahun bernilai 65 juta euro (sekitar satu
triliun rupiah), yang didanai secara setara oleh keduanya, untuk
merancang jet tempur masa depan, menurut sumber di militer Prancis.
Dassault Aviation dan Airbus yang akan membangun jet, yang diharapkan akan menggantikan Rafale dari Dassault dan Eurofighter dari Jerman pada 2024, akan mulai mengerjakan konsep dan perancangan, menurut sumber tersebut.
Kedua perusahaan diperkirakan akan mendemonstrasikan pesawat dan mesinnya pada pertengahan 2019.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Angela Markel pertama kali mengumumkan rencana tersebut pada Juli 2017 untuk Sistem Pesawat Tempur Masa depan (FCAS), yang akan meliputi jet tempur dan senjata terkait, termasuk `drone` (pesawat nirawak).
Setelah hampir dua tahun persiapan kedua perusahaan, kesepakatan pada Rabu dan penandatanganan kontrak akan membuka jalan sesungguhnya bagi dimulainya program tersebut.
Airbus dan Dassault telah menunggu penandatanganan pertama kontrak-kontrak untuk mengawali pelaksanaan proyek baru tersebut.
Perusahaan mesin pesawat Safran dari Prancis dan MTU Aero dari Jerman diharapkan membentuk satuan tugas bersama untuk mengembangkan mesin pesawat baru sedangkan perusahaan elektronik Prancis Thales dan pembuat roket Eropa MBDA juga akan ikut serta dalam proyek.
Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly dan Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen akan memimpin upacara penandatanganan yang berlangsung di Safran, di barat daya Prancis, Rabu.
Jerman melepaskan kendala terbesar untuk mencapai kemajuan dalam proyek itu pekan lalu ketika negara itu tunduk pada permintaan Prancis serta mengeluarkan pesawat siluman F-35 buatan Lockheed Martin dari tender multimiliar euro untuk menggantikan jet tempur tua Tornado, yang bisa mengangkut senjata nuklir AS.
Prancis dan Jerman akan menambahkan Spanyol sebagai mitra penuh dalam program tersebut pada musim panas, kata beberapa sumber kepada Reuters pada Desember.
Inggris, yang akan meninggalkan Uni Eropa pada Maret, memperlihatkan program pembangunan pesawat saingannya, yang disebut Tempest, dalam pameran dirgantara Farnborough pada Juli.
Dassault Aviation dan Airbus yang akan membangun jet, yang diharapkan akan menggantikan Rafale dari Dassault dan Eurofighter dari Jerman pada 2024, akan mulai mengerjakan konsep dan perancangan, menurut sumber tersebut.
Kedua perusahaan diperkirakan akan mendemonstrasikan pesawat dan mesinnya pada pertengahan 2019.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Angela Markel pertama kali mengumumkan rencana tersebut pada Juli 2017 untuk Sistem Pesawat Tempur Masa depan (FCAS), yang akan meliputi jet tempur dan senjata terkait, termasuk `drone` (pesawat nirawak).
Setelah hampir dua tahun persiapan kedua perusahaan, kesepakatan pada Rabu dan penandatanganan kontrak akan membuka jalan sesungguhnya bagi dimulainya program tersebut.
Airbus dan Dassault telah menunggu penandatanganan pertama kontrak-kontrak untuk mengawali pelaksanaan proyek baru tersebut.
Perusahaan mesin pesawat Safran dari Prancis dan MTU Aero dari Jerman diharapkan membentuk satuan tugas bersama untuk mengembangkan mesin pesawat baru sedangkan perusahaan elektronik Prancis Thales dan pembuat roket Eropa MBDA juga akan ikut serta dalam proyek.
Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly dan Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen akan memimpin upacara penandatanganan yang berlangsung di Safran, di barat daya Prancis, Rabu.
Jerman melepaskan kendala terbesar untuk mencapai kemajuan dalam proyek itu pekan lalu ketika negara itu tunduk pada permintaan Prancis serta mengeluarkan pesawat siluman F-35 buatan Lockheed Martin dari tender multimiliar euro untuk menggantikan jet tempur tua Tornado, yang bisa mengangkut senjata nuklir AS.
Prancis dan Jerman akan menambahkan Spanyol sebagai mitra penuh dalam program tersebut pada musim panas, kata beberapa sumber kepada Reuters pada Desember.
Inggris, yang akan meninggalkan Uni Eropa pada Maret, memperlihatkan program pembangunan pesawat saingannya, yang disebut Tempest, dalam pameran dirgantara Farnborough pada Juli.
Credit antaranews.com
Respons Cermin untuk AS, Rusia Bikin Rudal Hipersonik Nuklir
MOSKOW
- Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan negaranya harus
membuat rudal hipersonik berhulu ledak nuklir dan rudal jelajah Kalibr
berbasis darat terbaru. Keputusan itu sebagai "respons cermin" terhadap
tindakan Amerika Serikat (AS) yang mulai memproduksi bom nuklir baru
setelah menarik diri dari Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces
(INF) 1987.
Misil hipersonik baru yang diminta Kremlin untuk diproduksi adalah misil berbasis darat dengan jangkauan tembak 500km. Pembuatan diminta dimulai tahun 2020 dan tahun 2021 harus sudah siap dioperasikan.
Pada hari Jumat lalu AS mengonfirmasi telah menangguhkan keikutsertaannya dalam Traktat INF yang telah bertahan selama beberapa dekade. Perjanjian kontrol senjata rudal dan nuklir yang diteken AS dan Uni Soviet dan kemudian dilanjutkan oleh Rusia itu berisi larangan memiliki dan menguji coba rudal jarak menengah yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 310-3.400 mil.
Misil hipersonik baru yang diminta Kremlin untuk diproduksi adalah misil berbasis darat dengan jangkauan tembak 500km. Pembuatan diminta dimulai tahun 2020 dan tahun 2021 harus sudah siap dioperasikan.
Pada hari Jumat lalu AS mengonfirmasi telah menangguhkan keikutsertaannya dalam Traktat INF yang telah bertahan selama beberapa dekade. Perjanjian kontrol senjata rudal dan nuklir yang diteken AS dan Uni Soviet dan kemudian dilanjutkan oleh Rusia itu berisi larangan memiliki dan menguji coba rudal jarak menengah yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 310-3.400 mil.
Pemerintah Washington menuduh misil 9M729 Moskow bertentangan dengan perjanjian era Perang Dingin tersebut dan meminta untuk dihancurkan. Namun, Moskow membantah dan menuntut bukti atas tuduhan itu.
Pada hari berikutnya setelah AS menangguhkan kepatuhannya dari Perjanjian INF, Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi dengan mengikuti langkah serupa sepeti yang dilakukan pemerintah Trump.
Putin mengatakan Rusia akan memberikan "respons cermin" terhadap AS dengan terlibat dalam penelitian dan pengembangan untuk teknologi rudal nuklir terbaru. Kendati demikian, dia menjamin Moskow tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata yang mahal.
Shoigu, sebagaimana dikutip kantor berita RIA, mengatakan pada Selasa (5/2/2019) bahwa mengingat Perjanjian INF itu tidak lagi diperhatikan, maka menjadi penting bagi Moskow untuk meningkatkan jangkauan sistem rudal daratnya dalam dua tahun ke depan.
"Pada 2019-2020, kita harus mengembangkan versi kompleks Kalibr berbasis laut dengan rudal jelajah jarak jauh, yang terbukti efektif di Suriah. Selama periode yang sama, kita harus membuat kompleks rudal darat dengan misil hipersonik jarak jauh," kata Shoigu.
Keluarga rudal Kalibr berbeda dalam ukuran, platform peluncuran, jangkauan, dan kecepatan. Namun, semuanya dapat membawa hulu ledak konvensional atau pun nuklir.
Angela
Kane, seorang peneliti senior di Pusat Perlucutan Senjata dan
Non-Proliferasi Wina, mengatakan AS "mematikan" perjanjian kontrol
senjata nuklir bilateral itu karena pihaknya memandang perjanjian itu
sebagai sesuatu yang membatasinya ketika bersaing dengan rival lain yang
muncul.
"Saya menduga di sini, tetapi saya memperkirakan bahwa AS ingin mengembangkan rudal yang juga dapat diarahkan terhadap China atau negara-negara lain seperti Iran atau Korea Utara," katanya pada panel berjudul "Nuclear Brinkmanship" di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari lalu.
Kane menambahkan bahwa tanpa Perjanjian INF 1987, banyak rudal nuklir dapat dikerahkan ke wilayah mana pun di seluruh
"Saya menduga di sini, tetapi saya memperkirakan bahwa AS ingin mengembangkan rudal yang juga dapat diarahkan terhadap China atau negara-negara lain seperti Iran atau Korea Utara," katanya pada panel berjudul "Nuclear Brinkmanship" di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari lalu.
Kane menambahkan bahwa tanpa Perjanjian INF 1987, banyak rudal nuklir dapat dikerahkan ke wilayah mana pun di seluruh
Credit sindonews.com
AS Bersiap Uji Rudal Antarbenua Minuteman III dari Vandenberg
WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) bersiap untuk menguji coba sebuah rudal balistik antarbenua (ICBM) Minuteman III
setelah uji coba terakhir dilakukan tiga bulan lalu. Senjata itu
diperkirakan akan meluncur Selasa malam atau Rabu (6/2/2019) pagi dini
hari waktu setempat dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg utara.
Misil yang proses peluncurannya berlangsung tiga tahap tersebut dijadwalkan akan keluar dari silo bawah tanah antara Selasa pukul 23.01 malam hingga Rabu pukul 05.01 dini hari.
Setelah diluncurkan, militer akan melacak hulu ledak tiruan pada misil itu saat terbang 4.200 mil menuju target yang telah ditentukan di Atol Kwajalein, Samudra Pasifik tengah.
Misil yang proses peluncurannya berlangsung tiga tahap tersebut dijadwalkan akan keluar dari silo bawah tanah antara Selasa pukul 23.01 malam hingga Rabu pukul 05.01 dini hari.
Setelah diluncurkan, militer akan melacak hulu ledak tiruan pada misil itu saat terbang 4.200 mil menuju target yang telah ditentukan di Atol Kwajalein, Samudra Pasifik tengah.
Kendati
demikian, tes ICBM Minuteman III dapat ditunda jika ada masalah teknis
atau cuaca yang tidak menguntungkan di Vandenberg atau pun di downrange.
Angkatan Udara AS rutin melakukan uji coba rudal balistik antarbenua beberapa kali setahun dari pangkalan Vandenberg untuk mengumpulkan informasi tentang akurasi dan keandalan sistem senjata.
"Pengujian perkembangan memberikan data berharga kepada Komando Serangan Global Angkatan Udara, dan secara holistik menguji sistem, prosedur, dan penerbang dari perencanaan misi awal hingga tahap akhir penempatan senjata," kata perwakilan dari Pangkalan Angkatan Udara (AFB) Vandenberg.
Pihak Komando Serangan Global Angkatan Udara mengatakan uji coba ICBM Minuteman III telah dijadwalkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelumnya, dan bukanlah reaksi terhadap insiden atau isu di dunia nyata.
Angkatan Udara Amerika memiliki total 400 unit rudal Minuteman III dalam keadaan siaga di dekat Minot dan di F.E. Warren AFB, Wyoming dan Malmstrom AFB, Montana.
Tes senjata yang dijadwalkan ini akan menjadi peluncuran ketiga pada 2019 dari Vandenberg, namun menjadi yang pertama untuk program ICBM Komando Serangan Global.
Uji rudal yang dijadwalkan ini hanya berselang beberapa hari setelah administrasi Donald Trump menangguhkan Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF) 1987. Wakil Direktur Nuclear Age Peace Foundation, Rick Wayman, mengatakan Perjanjian INF 1987 merupakan salah satu perjanjian pengendalian senjata paling penting yang pernah dicapai antara Amerika Serikat dan Rusia.
Angkatan Udara AS rutin melakukan uji coba rudal balistik antarbenua beberapa kali setahun dari pangkalan Vandenberg untuk mengumpulkan informasi tentang akurasi dan keandalan sistem senjata.
"Pengujian perkembangan memberikan data berharga kepada Komando Serangan Global Angkatan Udara, dan secara holistik menguji sistem, prosedur, dan penerbang dari perencanaan misi awal hingga tahap akhir penempatan senjata," kata perwakilan dari Pangkalan Angkatan Udara (AFB) Vandenberg.
Pihak Komando Serangan Global Angkatan Udara mengatakan uji coba ICBM Minuteman III telah dijadwalkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelumnya, dan bukanlah reaksi terhadap insiden atau isu di dunia nyata.
Angkatan Udara Amerika memiliki total 400 unit rudal Minuteman III dalam keadaan siaga di dekat Minot dan di F.E. Warren AFB, Wyoming dan Malmstrom AFB, Montana.
Tes senjata yang dijadwalkan ini akan menjadi peluncuran ketiga pada 2019 dari Vandenberg, namun menjadi yang pertama untuk program ICBM Komando Serangan Global.
Uji rudal yang dijadwalkan ini hanya berselang beberapa hari setelah administrasi Donald Trump menangguhkan Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF) 1987. Wakil Direktur Nuclear Age Peace Foundation, Rick Wayman, mengatakan Perjanjian INF 1987 merupakan salah satu perjanjian pengendalian senjata paling penting yang pernah dicapai antara Amerika Serikat dan Rusia.
"Minggu
yang sama, kedua negara ini sekarang tampaknya akan menguji peluncuran
ICBM. Ketika ICBM tidak akan melanggar Perjanjian INF, itu
mengkhawatirkan bahwa ketegangan luar biasa ini akan datang ke kepala
dengan tes rudal berkemampuan nuklir utama hanya berjam-jam atau
berhari-hari," ujar Wayman kepada Noozhawk.
AS dan Rusia merupakan pemilik lebih dari 90 persen dari sekitar 14.500 senjata nuklir di dunia.
"Angkatan Udara selalu berusaha untuk menjelaskan tes ICBM sebagai rutin dan terputus dari peristiwa geopolitik saat ini. Tetapi tidak ada yang rutin untuk melatih pemusnahan jutaan orang," kata Wayman.
"Keputusan Presiden Trump yang ceroboh untuk membakar Perjanjian INF telah menempatkan kita pada risiko bencana nuklir yang bahkan lebih tinggi, dan pengujian ICBM yang terus dilakukan Amerika Serikat harus dilihat dengan cara ini," imbuh dia.
AS dan Rusia merupakan pemilik lebih dari 90 persen dari sekitar 14.500 senjata nuklir di dunia.
"Angkatan Udara selalu berusaha untuk menjelaskan tes ICBM sebagai rutin dan terputus dari peristiwa geopolitik saat ini. Tetapi tidak ada yang rutin untuk melatih pemusnahan jutaan orang," kata Wayman.
"Keputusan Presiden Trump yang ceroboh untuk membakar Perjanjian INF telah menempatkan kita pada risiko bencana nuklir yang bahkan lebih tinggi, dan pengujian ICBM yang terus dilakukan Amerika Serikat harus dilihat dengan cara ini," imbuh dia.
Credit sindonews.com
Para menteri Inggris diam-diam bahas penundaan Brexit
Pendukung anti Brexit Steve Bray
berunjuk rasa diluar Downing Street di London, Inggris, Selasa (22/1).
ANTARA FOTO/REUTERS/Toby Melville/cfo/19
London (CB) - Para menteri Inggris secara diam-diam
mengadakan pertemuan untuk membahas rencana menunda Brexit (pemisahan
Inggris dari Uni Eropa) sekitar enam pekan, harian The Telegraph
melaporkan, Selasa (5/2).
Penundaan itu akan memundurkan Brexit menjadi 24 Mei. Saat ini, Inggris berencana meninggalkan Uni Eropa (EU) pada 29 Maret 2019.
Para menteri berharap EU akan menyetujui "masa tenggang" dua bulan setelah 29 Maret, kalau-kalau kesepakatan yang diajukan Perdana Menteri Theresa May lolos di parlemen, untuk menambah waktu bagi pembuatan undang-undang, menurut laporan The Telegraph.
May akan menuju Brussel pada Kamis untuk meminta para pemimpin EU menerima perubahan-perubahan yang mengikat secara hukum atas pengaturan perbatasan Irlandia dalam kesepakatan pemisahan Inggris atau menghadapi kemungkinan kekacauan karena tidak ada kesepakatan soal Brexit.
London dan Brussel mempermasalahkan apakah kesepakatan Brexit yang sekarang sudah ditutup pada November bisa diubah, sehingga memberi peluang kemungkinan penangguhan untuk Brexit, detik-detik penentuan apakah sepakat atau tidak sepakat soal Inggris keluar dari EU.
Penundaan itu akan memundurkan Brexit menjadi 24 Mei. Saat ini, Inggris berencana meninggalkan Uni Eropa (EU) pada 29 Maret 2019.
Para menteri berharap EU akan menyetujui "masa tenggang" dua bulan setelah 29 Maret, kalau-kalau kesepakatan yang diajukan Perdana Menteri Theresa May lolos di parlemen, untuk menambah waktu bagi pembuatan undang-undang, menurut laporan The Telegraph.
May akan menuju Brussel pada Kamis untuk meminta para pemimpin EU menerima perubahan-perubahan yang mengikat secara hukum atas pengaturan perbatasan Irlandia dalam kesepakatan pemisahan Inggris atau menghadapi kemungkinan kekacauan karena tidak ada kesepakatan soal Brexit.
London dan Brussel mempermasalahkan apakah kesepakatan Brexit yang sekarang sudah ditutup pada November bisa diubah, sehingga memberi peluang kemungkinan penangguhan untuk Brexit, detik-detik penentuan apakah sepakat atau tidak sepakat soal Inggris keluar dari EU.
Credit antaranews.com
UAE dituduh alihkan senjata ke gerilyawan Yaman
FILE PHOTO: Houthi militants patrol a
street where pro-Houthi protesters demonstrated against the Saudi-led
coalition in Hodeidah, Yemen December 10, 2018. Picture taken December
10, 2018. REUTERS/Abduljabbar Zeyad/File Photo (REUTERS/ABDULJABBAR
ZEYAD)
Dubai (CB) - Amnesty International pada Rabu menuduh Uni
Emirat Arab (UAE) mengalihkan pasokan persenjataan dari negara-negara
Barat dan negara-negara lain ke "para gerilyawan tak bertanggung jawab
yang diduga melakukan kejahatan perang" di Yaman.
UAE dan Arab Saudi memimpin koalisi militer, yang juga meliputi pasukan setempat dari berbagai faksi di Yaman, untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah yang diakui secara internasional. Pemerintahan tersebut didepak pada 2014 oleh kelompok Al Houthi, yang terkait dengan Iran.
"Pasukan Emirat menerima persenjataan senilai miliaran dolar dari negara-negara Barat dan negara-negara lain, namun mengalihkannya kepada gerilyawan yang tidak jelas di Yaman dan diketahui melakukan kejahatan perang," kata Amnesty dalam sebuah pernyataan.
"Penyebarluasan kekuatan tempur ini menjadi faktor utama bencana bagi ribuan warga sipil Yaman yang telah tewas, sementara jutaan lainnya berada diambang kelaparan akibat dampak langsung dari peperangan ini," kata organisasi hak asasi manusia (HAM) itu.
Kantor Media Pemerintah UAE masih belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Amnesty tersebut.
UAE telah melatih dan mempersenjatai ribuan pejuang Yaman, sebagian besar di provinsi-provinsi di wilayah selatan dan pesisir barat, sebagai bagian dari pasukan yang memerangi Al Houthi.
Al Houthi kini mengusai sebagai besar wilayah perkotaan, termasuk Ibu Kota Sanaa dan pelabuhan utama Hodeidah.
Negara-negara Barat yang sebagian besar menyediakan persenjataan dan intelijen bagi koalisi, telah menekankan agar perang hampir empat tahun di negara itu diakhiri setelah pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.
Peristiwa pembunuhan itu membuat mereka meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas Arab Saudi di kawasan.
Sejumlah organisasi HAM menuduh kedua pihak yang bertikai kemungkinan melakukan kejahatan perang, termasuk kekerasan terhadap para tahanan. Tuduhan itu ditepis kedua pihak.
Amnesty menyerukan kepada berbagai negara untuk menghentikan penjualan sejatan ke pihak-pihak yang bertikai sampai "tidak ada lagi risiko besar" bahwa persenjataan itu kemungkinan digunakan untuk melanggar kemanusiaan atau hukum HAM.
Konflik di Yaman secara luas dianggap sebagai perang antara Muslim Suni Arab Saudi dan Muslim Syiah Iran, yang dihasut oleh suatu pihak berpengaruh.
Al Houthi membantah tuduhan bahwa Iran memasok mereka dengan persenjataan dan mengatakan bahwa revolusi mereka menentang korupsi.
UAE dan Arab Saudi memimpin koalisi militer, yang juga meliputi pasukan setempat dari berbagai faksi di Yaman, untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah yang diakui secara internasional. Pemerintahan tersebut didepak pada 2014 oleh kelompok Al Houthi, yang terkait dengan Iran.
"Pasukan Emirat menerima persenjataan senilai miliaran dolar dari negara-negara Barat dan negara-negara lain, namun mengalihkannya kepada gerilyawan yang tidak jelas di Yaman dan diketahui melakukan kejahatan perang," kata Amnesty dalam sebuah pernyataan.
"Penyebarluasan kekuatan tempur ini menjadi faktor utama bencana bagi ribuan warga sipil Yaman yang telah tewas, sementara jutaan lainnya berada diambang kelaparan akibat dampak langsung dari peperangan ini," kata organisasi hak asasi manusia (HAM) itu.
Kantor Media Pemerintah UAE masih belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Amnesty tersebut.
UAE telah melatih dan mempersenjatai ribuan pejuang Yaman, sebagian besar di provinsi-provinsi di wilayah selatan dan pesisir barat, sebagai bagian dari pasukan yang memerangi Al Houthi.
Al Houthi kini mengusai sebagai besar wilayah perkotaan, termasuk Ibu Kota Sanaa dan pelabuhan utama Hodeidah.
Negara-negara Barat yang sebagian besar menyediakan persenjataan dan intelijen bagi koalisi, telah menekankan agar perang hampir empat tahun di negara itu diakhiri setelah pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.
Peristiwa pembunuhan itu membuat mereka meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas Arab Saudi di kawasan.
Sejumlah organisasi HAM menuduh kedua pihak yang bertikai kemungkinan melakukan kejahatan perang, termasuk kekerasan terhadap para tahanan. Tuduhan itu ditepis kedua pihak.
Amnesty menyerukan kepada berbagai negara untuk menghentikan penjualan sejatan ke pihak-pihak yang bertikai sampai "tidak ada lagi risiko besar" bahwa persenjataan itu kemungkinan digunakan untuk melanggar kemanusiaan atau hukum HAM.
Konflik di Yaman secara luas dianggap sebagai perang antara Muslim Suni Arab Saudi dan Muslim Syiah Iran, yang dihasut oleh suatu pihak berpengaruh.
Al Houthi membantah tuduhan bahwa Iran memasok mereka dengan persenjataan dan mengatakan bahwa revolusi mereka menentang korupsi.
Credit antaranews.com
Drone Bawah Air Rusia Mampu Menyelam 1 Km dan Berkecepatan 200 Km/Jam
MOSKOW - Poseidon, drone bawah air terbaru Rusia,
dilaporkan dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan hingga 200
km/jam. Drone ini juga mampu menyelam sedalam 1 km untuk menembus
pertahanan apa pun.
"Kendaraan bawah air tak berawak (UUV) bisa menembus segala tindakan penanggulangan perang kapal selam dan sistem pertahanan musuh lainnya karena sistem kontrol sepenuhnya otonom," ujar sumber di dalam militer Rusia mengungkapkan kepada kantor berita TASS.
Sumber tersebut juga memberikan sedikit banyak senjata rahasia dan fitur yang dirahasiakan.
"Kendaraan bawah air tak berawak (UUV) bisa menembus segala tindakan penanggulangan perang kapal selam dan sistem pertahanan musuh lainnya karena sistem kontrol sepenuhnya otonom," ujar sumber di dalam militer Rusia mengungkapkan kepada kantor berita TASS.
Sumber tersebut juga memberikan sedikit banyak senjata rahasia dan fitur yang dirahasiakan.
Dikatakannya,
Poseidon akan dapat menyelam di lebih dari 1 km dan pada kedalaman
seperti itu mesin dapat mendorongnya hingga 200 km jam.
"Secara keseluruhan, kemampuan intelektual dan daya dorong akan membuat kendaraan itu tak terkalahkan dan memastikan bahwa itu mengenai sasaran," imbuh sumber itu seperti disitir RT dari TASS, Selasa (5/2/2019).
Torpedo rahasia akan dibawa oleh kapal selam berbahan bakar nuklir milik Angkatan Laut Rusia itu.
Sementara kecepatan dan kedalaman maksimum penyelaman Poseidon mungkin tampak mengejutkan bagi publik, teknologi yang dikembangkan di zaman Soviet dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana hal itu menjadi mungkin.
Sebagai contoh, kapal selam bertenaga nuklir Rusia K-278 Komsomolets pernah mencapai rekor kedalaman selam 1.027 meter di Laut Norwegia, Mikhail Khodarenok, seorang pakar militer Rusia mengatakan kepada RT.
"Pada 800 meter dia bisa menembakkan torpedo tiruan melalui tabungnya," katanya.
Demikian juga, ada torpedo ultra-cepat yang mulai beroperasi pada Angkatan Laut Soviet di tahun 1977. Dijuluki 'Shkval' (Squall), senjata anti-kapal itu dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan 200 knot atau 370km/jam di bawah air karena mesin roket berbahan bakar padat.
"Secara keseluruhan, kemampuan intelektual dan daya dorong akan membuat kendaraan itu tak terkalahkan dan memastikan bahwa itu mengenai sasaran," imbuh sumber itu seperti disitir RT dari TASS, Selasa (5/2/2019).
Torpedo rahasia akan dibawa oleh kapal selam berbahan bakar nuklir milik Angkatan Laut Rusia itu.
Sementara kecepatan dan kedalaman maksimum penyelaman Poseidon mungkin tampak mengejutkan bagi publik, teknologi yang dikembangkan di zaman Soviet dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana hal itu menjadi mungkin.
Sebagai contoh, kapal selam bertenaga nuklir Rusia K-278 Komsomolets pernah mencapai rekor kedalaman selam 1.027 meter di Laut Norwegia, Mikhail Khodarenok, seorang pakar militer Rusia mengatakan kepada RT.
"Pada 800 meter dia bisa menembakkan torpedo tiruan melalui tabungnya," katanya.
Demikian juga, ada torpedo ultra-cepat yang mulai beroperasi pada Angkatan Laut Soviet di tahun 1977. Dijuluki 'Shkval' (Squall), senjata anti-kapal itu dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan 200 knot atau 370km/jam di bawah air karena mesin roket berbahan bakar padat.
"Jika
banyak dari ini telah dilakukan sejak lama, maka mengapa fitur ini
tidak dapat direproduksi hari ini, terutama mengingat fakta bahwa semua
teknologi, biro desain, pengembang dan tradisi telah dipertahankan?"
tanyanya.
"Sangat mungkin bahwa Poseidon bisa menyelam lebih dalam dan bergerak lebih cepat dari yang diketahui publik," ujarnya memprediksi.
Menurutnya segala sesuatu yang tersedia di sumber terbuka adalah untuk menyembunyikan fitur kinerja sebenarnya dari UUV. Menurutnya ini adalah "praktik umum."
"Sangat mungkin bahwa Poseidon bisa menyelam lebih dalam dan bergerak lebih cepat dari yang diketahui publik," ujarnya memprediksi.
Menurutnya segala sesuatu yang tersedia di sumber terbuka adalah untuk menyembunyikan fitur kinerja sebenarnya dari UUV. Menurutnya ini adalah "praktik umum."
Credit sindonews.com
AS Bujuk Uni Eropa Blokir Produk 5G Huawei
Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)
Tindakan ini dilakukan sebagai langkah lanjutan pertemuan Komisi Uni Eropa dengan pemerintah Belgia di Brussel. Pemerintah AS sebelumnya juga telah mengajukan permintaan serupa kepada Prancis, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya.
"Kami mengatakan Anda harus sangat, sangat berhati-hati dan kami mendesak mereka (Uni Eropa) untuk tidak terburu-buru menandatangani kontrak dengan pemasok yang tidak dipercaya dari negara-negara seperti China," kata pejabat AS yang namanya tidak diungkap.
Mengutip Reuters, AS beralasan jika perangkat China menimbulkan risiko keamanan sehingga Uni Eropa harus mengeluarkan larangan.
"Menggunakan perangkat buatan Huawei atau ZTE memiliki serangkaian konsekuensi untuk keamanan nasional.. Kami adalah sekutu dengan hampir semua anggota Uni Eropa, termasuk untuk urusan keamanan," ucap pejabat itu.
AS menyatakan telah melarang penggunaan perangkat Huawei pada layanan pemerintah dan perusahaan swasta. Sementara AS nampak memanfaatkan langkah Uni Eropa yang masih belum menentukan sikap atas isu keamanan produk China.
Langkah AS merespons upaya Uni Eropa yang tengah mempertimbangkan proposal soal larangan penggunaan infrastruktur Huawei. Jerman menyatakan khawatir dengan isu spionase melalui perangkat asal China.
Sebaliknya, Prancis justru menyatakan pihaknya belum mengambil sikap untuk melarang penggunaan produk Huawei lantaran tidak memiliki semua informasi layaknya AS.
"Kami mengambil keputusan berdasarkan apa yang kami ketahui. Pada tahap ini, kami belum memutuskan untuk melarang Huawei di Prancis," kata seorang pejabat Prancis baru-baru ini.
Credit cnnindonesia.com
AS-Rusia Tegang soal INF, Prancis Simulasikan Serangan Nuklir
PARIS - Angkatan Udara Prancis melakukan simulasi serangan nuklir yang melibatkan sebuah jet tempur multirole
Rafale pada hari Selasa. Misi langka ini dilakukan di saat Amerika
Serikat dan Rusia sedang bersitegang setelah keduanya sama-sama
menangguhkan kepatuhannya terhadap Perjanjian Intermediate-Range Nuclear
Forces (INF) 1987.
Juru bicara Angkatan Udara Prancis Kolonel Cyrille Duvivier kepada Reuters yang dilansir Rabu (6/2/2019) mengatakan simulasi berlangsung selama 11 jam. Simulasi mencakup semua fase misi serangan nuklir, termasuk adegan pengisian bahan bakar hingga penembakan rudal layaknya seperti dalam serangan nyata.
"Serangan nyata ini dijadwalkan dalam kehidupan sistem senjata," kata Kolonel Duvivier. "Itu dilakukan secara berkala, tetapi tetap langka karena rudal yang sebenarnya, tanpa hulu ledak, ditembakkan," ujarnya.
Juru bicara Angkatan Udara Prancis Kolonel Cyrille Duvivier kepada Reuters yang dilansir Rabu (6/2/2019) mengatakan simulasi berlangsung selama 11 jam. Simulasi mencakup semua fase misi serangan nuklir, termasuk adegan pengisian bahan bakar hingga penembakan rudal layaknya seperti dalam serangan nyata.
"Serangan nyata ini dijadwalkan dalam kehidupan sistem senjata," kata Kolonel Duvivier. "Itu dilakukan secara berkala, tetapi tetap langka karena rudal yang sebenarnya, tanpa hulu ledak, ditembakkan," ujarnya.
Mantan
Menteri Luar Negeri Prancis Hubert Vedrine mendesak Moskow dan
Washington untuk membuat perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian
INF 1987.
Pada hari Jumat lalu AS mengonfirmasi telah menangguhkan keikutsertaannya dalam Traktat INF yang telah bertahan selama beberapa dekade. Perjanjian kontrol senjata rudal dan nuklir yang diteken AS dan Uni Soviet dan kemudian dilanjutkan oleh Rusia itu berisi larangan memiliki dan menguji coba rudal jarak menengah yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 310-3.400 mil.
Pemerintah Washington menuduh misil 9M729 Moskow bertentangan dengan perjanjian era Perang Dingin tersebut dan meminta untuk dihancurkan. Namun, Moskow membantah dan menuntut bukti atas tuduhan itu.
Pada hari berikutnya setelah AS menangguhkan kepatuhannya dari Perjanjian INF, Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi dengan mengikuti langkah serupa sepeti yang dilakukan pemerintah Trump.
Putin mengatakan Rusia akan memberikan "respons cermin" terhadap AS dengan terlibat dalam penelitian dan pengembangan untuk teknologi rudal nuklir terbaru. Kendati demikian, dia menjamin Moskow tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata yang mahal.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan negaranya harus membuat rudal hipersonik berhulu ledak nuklir dan rudal jelajah Kalibr berbasis darat terbaru. Keputusan itu sebagai "respons cermin" terhadap tindakan AS yang mulai memproduksi bom nuklir baru setelah menarik diri dari Perjanjian INF 1987.
Pada hari Jumat lalu AS mengonfirmasi telah menangguhkan keikutsertaannya dalam Traktat INF yang telah bertahan selama beberapa dekade. Perjanjian kontrol senjata rudal dan nuklir yang diteken AS dan Uni Soviet dan kemudian dilanjutkan oleh Rusia itu berisi larangan memiliki dan menguji coba rudal jarak menengah yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 310-3.400 mil.
Pemerintah Washington menuduh misil 9M729 Moskow bertentangan dengan perjanjian era Perang Dingin tersebut dan meminta untuk dihancurkan. Namun, Moskow membantah dan menuntut bukti atas tuduhan itu.
Pada hari berikutnya setelah AS menangguhkan kepatuhannya dari Perjanjian INF, Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi dengan mengikuti langkah serupa sepeti yang dilakukan pemerintah Trump.
Putin mengatakan Rusia akan memberikan "respons cermin" terhadap AS dengan terlibat dalam penelitian dan pengembangan untuk teknologi rudal nuklir terbaru. Kendati demikian, dia menjamin Moskow tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata yang mahal.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan negaranya harus membuat rudal hipersonik berhulu ledak nuklir dan rudal jelajah Kalibr berbasis darat terbaru. Keputusan itu sebagai "respons cermin" terhadap tindakan AS yang mulai memproduksi bom nuklir baru setelah menarik diri dari Perjanjian INF 1987.
Misil
hipersonik baru yang diminta Kremlin untuk diproduksi adalah misil
berbasis darat dengan jangkauan tembak 500km. Pembuatan diminta dimulai
tahun 2020 dan tahun 2021 harus sudah siap dioperasikan.
Shoigu, sebagaimana dikutip kantor berita RIA, mengatakan pada Selasa (5/2/2019) bahwa mengingat Perjanjian INF itu tidak lagi diperhatikan, maka menjadi penting bagi Moskow untuk meningkatkan jangkauan sistem rudal daratnya dalam dua tahun ke depan.
"Pada 2019-2020, kita harus mengembangkan versi kompleks Kalibr berbasis laut dengan rudal jelajah jarak jauh, yang terbukti efektif di Suriah. Selama periode yang sama, kita harus membuat kompleks rudal darat dengan misil hipersonik jarak jauh," kata Shoigu.
Keluarga rudal Kalibr berbeda dalam ukuran, platform peluncuran, jangkauan, dan kecepatan. Namun, semuanya dapat membawa hulu ledak konvensional atau pun nuklir.
Shoigu, sebagaimana dikutip kantor berita RIA, mengatakan pada Selasa (5/2/2019) bahwa mengingat Perjanjian INF itu tidak lagi diperhatikan, maka menjadi penting bagi Moskow untuk meningkatkan jangkauan sistem rudal daratnya dalam dua tahun ke depan.
"Pada 2019-2020, kita harus mengembangkan versi kompleks Kalibr berbasis laut dengan rudal jelajah jarak jauh, yang terbukti efektif di Suriah. Selama periode yang sama, kita harus membuat kompleks rudal darat dengan misil hipersonik jarak jauh," kata Shoigu.
Keluarga rudal Kalibr berbeda dalam ukuran, platform peluncuran, jangkauan, dan kecepatan. Namun, semuanya dapat membawa hulu ledak konvensional atau pun nuklir.
Credit sindonews.com
Saudi Dituduh Berikan Senjata AS ke Kelompok Terkait al-Qaeda
WASHINGTON
- Arab Saudi dan mitra koalisinya di Yaman, Uni Emirat Arab (UEA)
dituduh memberikan senjata buatan Amerika Serikat (AS) kepada
kelompok-kelompok yang terkait dengan al-Qaeda. Kelompok milisi yang
komandannya pernah melayani cabang ISIS di Yaman juga disebut ikut
menerima senjata tersebu.
Tuduhan itu muncul dari laporan investigasi CNN. Tuduhan itu menguatkan laporan serupa yang pernah diterbitkan Al Jazeera. Bedanya, laporan CNN menyebut senjata-senjata AS juga telah jatuh ke tangan pemberontak Houthi yang sejatinya sedang diperangi koalisi pimpinan Arab Saudi.
Arab Saudi dan UEA mulai terlibat perang di Yaman pada 2015. Koalisi Arab tersebut melakukan intervensi militer atas permintaan pemerintah Presiden Yaman Abd Rabbo Mansour Hadi yang nyaris digulingkan kelompok Houthi.
Tuduhan itu muncul dari laporan investigasi CNN. Tuduhan itu menguatkan laporan serupa yang pernah diterbitkan Al Jazeera. Bedanya, laporan CNN menyebut senjata-senjata AS juga telah jatuh ke tangan pemberontak Houthi yang sejatinya sedang diperangi koalisi pimpinan Arab Saudi.
Arab Saudi dan UEA mulai terlibat perang di Yaman pada 2015. Koalisi Arab tersebut melakukan intervensi militer atas permintaan pemerintah Presiden Yaman Abd Rabbo Mansour Hadi yang nyaris digulingkan kelompok Houthi.
Menurut CNN,
yang mengutip komandan dan analis setempat, Koalisi Arb menggunakan
senjata buatan AS sebagai bentuk mata uang untuk membeli loyalitas
milisi atau suku. "Untuk mendukung aktor bersenjata terpilih, dan
memengaruhi lanskap politik yang kompleks," bunyi laporan tersebut, yang
dikutip Rabu (6/2/2019).
Menurut Pentagon, kedua monarki Teluk melanggar ketentuan perjanjian senjata dengan Washington.
Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan kepada CNN bahwa ada penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap masalah ini.
Mengutip situasi di kota Taiz yang sedang bergejolak, CNN mengatakan bahwa al-Qaeda telah membentuk aliansi menguntungkan dengan milisi pro-Saudi yang mereka perjuangkan bersama.
Sebagai contoh, kelompok milisi Brigade Abu al-Abbas memiliki kendaraan lapis baja Oshkosh buatan AS yang diarak di kota itu dalam unjuk kekuatan tahun 2015.
Abu al-Abbas, pendiri milisi, diberi sanksi oleh AS pada tahun 2017 karena diduga mendanai al-Qaeda dan cabang ISIS di Yaman.
"Koalisi masih mendukung saya," kata al-Abbas dalam sebuah wawancara pada bulan Desember dengan Washington Post. "Jika saya benar-benar seorang teroris, mereka akan membawa saya untuk diinterogasi."
Laporan CNN menambahkan, kelompok al-Abbas masih menikmati dukungan dari koalisi yang dipimpin Saudi.
Menurut Pentagon, kedua monarki Teluk melanggar ketentuan perjanjian senjata dengan Washington.
Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan kepada CNN bahwa ada penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap masalah ini.
Mengutip situasi di kota Taiz yang sedang bergejolak, CNN mengatakan bahwa al-Qaeda telah membentuk aliansi menguntungkan dengan milisi pro-Saudi yang mereka perjuangkan bersama.
Sebagai contoh, kelompok milisi Brigade Abu al-Abbas memiliki kendaraan lapis baja Oshkosh buatan AS yang diarak di kota itu dalam unjuk kekuatan tahun 2015.
Abu al-Abbas, pendiri milisi, diberi sanksi oleh AS pada tahun 2017 karena diduga mendanai al-Qaeda dan cabang ISIS di Yaman.
"Koalisi masih mendukung saya," kata al-Abbas dalam sebuah wawancara pada bulan Desember dengan Washington Post. "Jika saya benar-benar seorang teroris, mereka akan membawa saya untuk diinterogasi."
Laporan CNN menambahkan, kelompok al-Abbas masih menikmati dukungan dari koalisi yang dipimpin Saudi.
"Amerika
Serikat belum mengizinkan Kerajaan Arab Saudi atau Uni Emirat Arab
untuk mentransfer kembali peralatan apa pun ke pihak-pihak di Yaman,"
kata juru bicara Pentagon Johnny Michael kepada CNN.
"Pemerintah AS tidak dapat mengomentari investigasi yang tertunda dari klaim pelanggaran penggunaan (senjata) dari artikel dan layanan pertahanan," imbuh Michael.
AS sejauh ini merupakan pemasok senjata terbesar untuk Arab Saudi dan UEA. Dukungan Washington sangat penting bagi perang berkelanjutan di Yaman oleh koalisi yang dipimpin Saudi. Baik Saudi maupun UEA belum mengomentari laporan investigasi soal transfer senjata buatan AS ke para kelompok militan di Yaman.
"Pemerintah AS tidak dapat mengomentari investigasi yang tertunda dari klaim pelanggaran penggunaan (senjata) dari artikel dan layanan pertahanan," imbuh Michael.
AS sejauh ini merupakan pemasok senjata terbesar untuk Arab Saudi dan UEA. Dukungan Washington sangat penting bagi perang berkelanjutan di Yaman oleh koalisi yang dipimpin Saudi. Baik Saudi maupun UEA belum mengomentari laporan investigasi soal transfer senjata buatan AS ke para kelompok militan di Yaman.
Credit sindonews.com
Sekjen PBB: Tentara Bayaran Picu Terorisme dan Ekstremisme
Sekjen PBB Antonio Guteres. Foto/Reuters
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan ada laporan yang menyebut “adanya peningkatan dalam penggunaan tentara bayaran,” kantor berita Associated Press melaporkan via VOA.
Tentara bayaran itu tidak saja bertempur secara ilegal dalam peperangan, tapi juga secara ilegal mengeksploitasi sumber daya alam dan sekarang juga ‘membiayai’ kejahatan transnasional terorganisasi, terorisme dan ekstremisme kekerasan, kata Guterres.
Senin (4/2), Guterres mengatakan menyerukan dukungan yang lebih luas terhadap perjanjian regional dan internasional menentang penggunaan tentara bayaran. Dia juga menyerukan upaya penuntutan terhadap tentara bayaran dan memperkuat usaha mencegah anak-anak muda khususnya untuk menjadi anggota tentara bayaran.
Menteri Luar Negeri Rwanda Richard Sezibera mengatakan “sekarang kita menyaksikan meningkatnya serangan siber dan spionase industri yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tentara bayaran di dalam negeri sendiri.”
Sezibera mengatakan di hadapan Dewan Keamanan PBB bahwa tentara bayaran terus tumbuh dan berinovasi sebab itu PBB dan Uni Afrika mesti menanggapinya.
Credit okezone.com
Perusahaan Cryptocurrency Krisis Usai Pendiri Meninggal Dunia
Ilustrasi. (Foto: REUTERS/Marco Bello)
Cotten dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit komplikasi saat sedang di India awal Desember lalu.
Kematiannya menyisakan krisis lantaran Cotten menggunakan perangkat fisik yang tidak terhubung dengan internet atau 'cold storage' untuk menyimpan dana.
'Cold storage' digunakan untuk melindungi dana pengguna dari tangan usil peretas. Sementara Cotten menjadi satu-satunya orang yang memiliki kendali atas akun dan password menyimpan Bitcoin senilai US$145 juta atau sekitar Rp2 miliar dan sejumlah aset digital lainnya.
Sementara untuk dana yang bisa diakses untuk transfer tersimpan dalam 'hot wallet' dengan nominal lebih kecil dibandignkan yang ada di 'cold storage'. Quadriga juga memiliki uang sekitar US$53 juta, namun tetap tidak cukup untuk menutupi aset milik lebih dari 100 ribu penggunanya.
Jennifer Robertson, istri Cotten mengatakan QuadrigaCX mengajukan perlindungan kreditor lantaran tak bisa mengakses dana di 'cold storage'.
"Selama beberapa pekan terakhir kami berusaha mengatasi masalah likuiditas, termasuk mencari cara untuk mengakses 'cold storage'. Sayangnya upaya ini belum berhasil karena tidak ada yang tahu kata sandi dan akses pemulihannya," ucap Robertson dalam pernyataannya seperti dilansir CNN.
QuadrigaCX dilaporkan juga sudah merekrut seorang ahli untuk membobol laptop dan perangkat lainnya namun belum berhasil memecahkan kode enkripsinya.
Credit cnnindonesia.com
Indonesia dan Swiss Teken MLA, Aset Hasil Kejahatan Bisa Dirampas
JAKARTA
- Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Konfederasi Swiss
menadatangani Mutual Legal Assistance (MLA) atau Perjanjian Bantuan
Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Perjanjian berisi 39 pasal,
yang antara lain mengatur bantuan hukum tentang pelacakan, pembekuan,
penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.
MLA diteken Bernerhof Bern, Senin (4/2/2019). Penandatangan dari pihak Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly.
"Perjanjian MLA RI-Swiss merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa, dan menjadi sejarah keberhasilan diplomasi yang sangat penting, mengingat Swiss merupakan financial center terbesar di Eropa,” kata Yasonna dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (5/2/2019).
MLA diteken Bernerhof Bern, Senin (4/2/2019). Penandatangan dari pihak Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly.
"Perjanjian MLA RI-Swiss merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa, dan menjadi sejarah keberhasilan diplomasi yang sangat penting, mengingat Swiss merupakan financial center terbesar di Eropa,” kata Yasonna dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (5/2/2019).
Bagi
Indonesia, perjanjian ini merupakan MLA yang ke-10. Sebelumnya,
Indonesia meneken MLA dengan ASEAN, Australia, Hong Kong, China, Korea
Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran. Sedangkan bagi
Swiss, perjanjian ini merupakan MLA ke-14 dengan negara-negara
non-Eropa.
"Perjanjian ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya,” kata Yasonna.
Cakupan perjanjian tersebut luas. Perjanjian dengan Swiss ini untuk mendukung proses hukum pidana di negara peminta.
MLA antara Indonesia dan Swiss dirintis melalui berbagai diplomasi, termasuk perundingan dua kali putaran yang dipimpin Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Cahyo Rahadian Muzhar yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU).
"Perjanjian ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya,” kata Yasonna.
Cakupan perjanjian tersebut luas. Perjanjian dengan Swiss ini untuk mendukung proses hukum pidana di negara peminta.
MLA antara Indonesia dan Swiss dirintis melalui berbagai diplomasi, termasuk perundingan dua kali putaran yang dipimpin Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Cahyo Rahadian Muzhar yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU).
Perundingan
putaran pertama dilakukan di Bali pada tahun 2015. Sedangkan putaran
kedua berlangsung tahun 2017 di Bern, Swiss. Perundingan kedua digelar
untuk merampungkan pembahasan pasal-pasal yang belum disepakati pada
perundingan pertama.
Yasonna berharap Dewan Perwkilan Rakyat (DPR) mendukung penuh MLA yang telah diteken tersebut dengan cara segera meratifikasi. Dukungan parlemen akan bisa bermanfaat bagi para penegak hukum, dan instansi terkait lainnya untuk menjalankan ketentuan dalam perjanjian tersebut.
Yasonna berharap Dewan Perwkilan Rakyat (DPR) mendukung penuh MLA yang telah diteken tersebut dengan cara segera meratifikasi. Dukungan parlemen akan bisa bermanfaat bagi para penegak hukum, dan instansi terkait lainnya untuk menjalankan ketentuan dalam perjanjian tersebut.
Credit sindonews.com
Facebook Copot Akun 4 Kelompok Pemberontak Myanmar
![Pemberontak Arakan Army di Myanmar. [ NARINJAYA]](https://statik.tempo.co/data/2019/01/07/id_809589/809589_720.jpg)
CB, Jakarta - Facebook telah mencopot akun 4 kelompok pemberontak bersenjata Myanmar
dan menyebut keempatnya sebagai organisasi berbahaya. Sebelumnya,
raksasa media sosial AS ini telah mencopot dan memblokir ratusan akun,
halaman dan organisasi yang merupakan jaringan militer Myanmar.
Keempat kelompok pemberontak itu adalah The Arakan Army, The Myanmar Democratic Alliance Army, Kachin Independence Army, dan Ta'ang National Liberation Army.
Facebook bertindak setelah mendapat kritik karena tidak berupaya mencegah kekerasan dalam konten dan kebencian yang disebarkan di platformnya, saat konflik menajam di Myanmar.
"Dalam upaya mencegah dan membuat gangguan secara offline, kami tidak membolehkan organisasi-organisasi ini atau individu-individu yang menyampaikan misi kekerasan atau terlibat dalam kekerasan muncul di Facebook," ujar Facebook dalam pernyataannya seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa, 5 Februari 2019.
Keempat kelompok pemberontak ini telah berjuang demi mendapatkan otonomi melalui berbagai konflik sejak Myanmar merdeka dari Inggris tahun 1948. Keempat kelompok pemberontak yang disebut Facebook belum menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan pemerintah. Mereka juga kerap bentrok dengan pasukan bersenjata Myanmar dalam beberapa tahun terakhir.
Kachin Independence Army menguasai wilayah utara Myanmar. Arakan Army telah terlibat pertarungan di wilayah barat sejak Desember lalu yang mengakibatkan 5.000 meninggalkan rumah mereka.
Serangan Arakan Army pada Januari lalu telah menewaskan 13 polisi perbatasan Myanmar.
Juru bicara Ta'ang National Liberation Army, Mong Aik Kyaw membenarkan halaman akun Facebooknya sudah dicopot. Namun menolak untuk menanggapi alasan Facebook tersebut. Sedangkan 3 kelompok pemberontak lainnya tidak memberikan tanggapan.
Facebook menyatakan peristiwa tersebut jadi bukti jelas bahwa keempat kelompok pemberontak Myanmar bertanggung jawab atas berbagai serangan terhadap warga sipil dan terlibat kekerasan di Myanmar, sehingga dilarang menggunakan layanan Facebook untuk memanasi situasi di lapangan.
Keempat kelompok pemberontak itu adalah The Arakan Army, The Myanmar Democratic Alliance Army, Kachin Independence Army, dan Ta'ang National Liberation Army.
Facebook bertindak setelah mendapat kritik karena tidak berupaya mencegah kekerasan dalam konten dan kebencian yang disebarkan di platformnya, saat konflik menajam di Myanmar.
"Dalam upaya mencegah dan membuat gangguan secara offline, kami tidak membolehkan organisasi-organisasi ini atau individu-individu yang menyampaikan misi kekerasan atau terlibat dalam kekerasan muncul di Facebook," ujar Facebook dalam pernyataannya seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa, 5 Februari 2019.
Keempat kelompok pemberontak ini telah berjuang demi mendapatkan otonomi melalui berbagai konflik sejak Myanmar merdeka dari Inggris tahun 1948. Keempat kelompok pemberontak yang disebut Facebook belum menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan pemerintah. Mereka juga kerap bentrok dengan pasukan bersenjata Myanmar dalam beberapa tahun terakhir.
Kachin Independence Army menguasai wilayah utara Myanmar. Arakan Army telah terlibat pertarungan di wilayah barat sejak Desember lalu yang mengakibatkan 5.000 meninggalkan rumah mereka.
Serangan Arakan Army pada Januari lalu telah menewaskan 13 polisi perbatasan Myanmar.
Juru bicara Ta'ang National Liberation Army, Mong Aik Kyaw membenarkan halaman akun Facebooknya sudah dicopot. Namun menolak untuk menanggapi alasan Facebook tersebut. Sedangkan 3 kelompok pemberontak lainnya tidak memberikan tanggapan.
Facebook menyatakan peristiwa tersebut jadi bukti jelas bahwa keempat kelompok pemberontak Myanmar bertanggung jawab atas berbagai serangan terhadap warga sipil dan terlibat kekerasan di Myanmar, sehingga dilarang menggunakan layanan Facebook untuk memanasi situasi di lapangan.
Credit tempo.co
Parlemen Isyaratkan Dukungan untuk Amandemen Konstitusi Myanmar
CB, Jakarta - Penasihat Negara Myanmar
Aung San Suu Kyi mengatakan anggota parlemen bertanggung jawab untuk
mengubah konstitusi sekarang setelah sebuah proposal amandemen telah
disetujui untuk meninjau kembali piagam konstitusi.
Suu Kyi mengatakan, selain memberlakukan undang-undang, perubahan piagam adalah mandat yang sangat penting dari parlemen.
"Anggota parlemen tidak hanya bertanggung jawab atas hukum yang berkaitan dengan rakyat tetapi juga amandemen konstitusi," kata Suu Kyi, dikutip dari Myanmar Times, 6 Februari 2019.
Suu Kyi membuat komentar dua hari setelah Amyotha Hluttaw (Majelis Tinggi) Aung Kyi Nyunt mengajukan proposal mendesak untuk membentuk komite amandemen konstitusi.
Usulan itu adalah inisiatif pertama untuk mendorong perubahan piagam sejak Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa mulai berkuasa pada 2016.
Amandemen dari piagam militer 2008 yang dirancang oleh militer adalah di antara janji-janji pemilihan NLD yang tetap tidak terpenuhi. Banyak yang melihat isi konstitusi tidak demokratis, terutama ketentuan yang mengalokasikan 25 persen kursi parlemen untuk militer.
Pada acara yang sama Jumat lalu, Presiden U Win Myint mengingatkan legislator untuk tidak bertentangan dengan ketentuan piagam dalam melaksanakan proyek dengan pemerintah daerah atau negara bagian.
Dia mendesak mereka untuk menghormati cabang eksekutif dan yudisial pemerintah untuk menjaga sistem checks and balances yang sehat.
Komite parlemen gabungan untuk merancang amandemen Konstitusi Militer Myanmar tampaknya akan terbentuk setelah mayoritas kuat anggota parlemen yang bergabung dalam debat proposal di Parlemen pada Selasa mendukung gagasan tersebut.
Dikutip dari The Irrawaddy, Dalam langkah pertama oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) untuk mengubah piagam militer-drafter sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2016, anggota parlemen partai U Aung Kyi Nyunt mengajukan proposal minggu lalu untuk membentuk komite ad hoc "secepat mungkin".
Pembuat undang-undang yang ditunjuk militer legislatif keberatan keras, mengklaim langkah itu melanggar aturan konstitusional. Anggota parlemen militer, yang dijamin 25 persen kursi di Parlemen oleh Konstitusi, muncul hingga debat Selasa tentang proposal tetapi menolak untuk berpartisipasi.
Tiga puluh anggota parlemen bergabung dalam perdebatan, dengan 12 dari NLD, 11 dari lima partai etnis minoritas, lima dari Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP) dan satu dari Partai Persatuan Demokrasi Nasional. Semua kecuali lima dari USDP yang didukung militer berbicara mendukung komite dan menawarkan saran tentang bentuk apa yang harus diambil.
Suu Kyi mengatakan, selain memberlakukan undang-undang, perubahan piagam adalah mandat yang sangat penting dari parlemen.
"Anggota parlemen tidak hanya bertanggung jawab atas hukum yang berkaitan dengan rakyat tetapi juga amandemen konstitusi," kata Suu Kyi, dikutip dari Myanmar Times, 6 Februari 2019.
Suu Kyi membuat komentar dua hari setelah Amyotha Hluttaw (Majelis Tinggi) Aung Kyi Nyunt mengajukan proposal mendesak untuk membentuk komite amandemen konstitusi.
Usulan itu adalah inisiatif pertama untuk mendorong perubahan piagam sejak Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa mulai berkuasa pada 2016.
Amandemen dari piagam militer 2008 yang dirancang oleh militer adalah di antara janji-janji pemilihan NLD yang tetap tidak terpenuhi. Banyak yang melihat isi konstitusi tidak demokratis, terutama ketentuan yang mengalokasikan 25 persen kursi parlemen untuk militer.
Pada acara yang sama Jumat lalu, Presiden U Win Myint mengingatkan legislator untuk tidak bertentangan dengan ketentuan piagam dalam melaksanakan proyek dengan pemerintah daerah atau negara bagian.
Dia mendesak mereka untuk menghormati cabang eksekutif dan yudisial pemerintah untuk menjaga sistem checks and balances yang sehat.
Komite parlemen gabungan untuk merancang amandemen Konstitusi Militer Myanmar tampaknya akan terbentuk setelah mayoritas kuat anggota parlemen yang bergabung dalam debat proposal di Parlemen pada Selasa mendukung gagasan tersebut.
Dikutip dari The Irrawaddy, Dalam langkah pertama oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) untuk mengubah piagam militer-drafter sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2016, anggota parlemen partai U Aung Kyi Nyunt mengajukan proposal minggu lalu untuk membentuk komite ad hoc "secepat mungkin".
Pembuat undang-undang yang ditunjuk militer legislatif keberatan keras, mengklaim langkah itu melanggar aturan konstitusional. Anggota parlemen militer, yang dijamin 25 persen kursi di Parlemen oleh Konstitusi, muncul hingga debat Selasa tentang proposal tetapi menolak untuk berpartisipasi.
Tiga puluh anggota parlemen bergabung dalam perdebatan, dengan 12 dari NLD, 11 dari lima partai etnis minoritas, lima dari Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP) dan satu dari Partai Persatuan Demokrasi Nasional. Semua kecuali lima dari USDP yang didukung militer berbicara mendukung komite dan menawarkan saran tentang bentuk apa yang harus diambil.
Konstitusi Myanmar telah dikritik karena tidak demokratis baik di dalam maupun di luar negeri untuk artikel yang menempatkan militer di luar kendali pemerintah sipil dan yang membatasi hak-hak etnis minoritas termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.
NLD telah mendorong amandemen konstitusi sejak 2013. Dalam jajak pendapat nasional pada saat itu, 97 persen responden di 267 kota di seluruh negeri mengatakan mereka ingin Konstitusi Myanmar diubah.
Dalam debat hari Selasa, Daw Htu May, dari Arakan League for Democracy, mengatakan ia menyambut baik pembentukan komite reformasi karena "krisis konstitusi adalah krisis Myanmar" dan menyerukan sebuah badan inklusif.
Aung San Suu Kyi membuka KTT Investasi Myanmar 2019 di Nay Pyi Taw, ibukota Myanmar. [MYANMAR TIMES]
U Sai Tun Aye, dari Liga Nasionalitas Demokrasi Shan, mengatakan reformasi konstitusi diperlukan untuk menangani masalah-masalah seperti desentralisasi, yang pada gilirannya dapat membantu etnis minoritas mencapai penentuan nasib sendiri yang lebih besar.
U Maung Myint dari USDP "secara serius" keberatan, menggemakan keluhan militer dari minggu lalu bahwa aturan konstitusional dilanggar.
Mengutip Bab 12 Konstitusi, USDP dan militer mengatakan setiap amandemen yang diusulkan harus diajukan sebagai RUU sebelum diajukan ke Parlemen untuk dibahas.
"Panitia harus dibentuk setelah kita memiliki RUU. Sekarang terbalik urutan prosedurnya," kata U Maung Myint.
Namun, U Aung Kyi Nyunt, yang mengusulkan komite, dan Ketua U T Khun Myat mengatakan proposal itu tidak ada hubungannya dengan penyusunan RUU.
"Pembentukan komite adalah langkah pertama untuk menyusun rancangan undang-undang untuk mengubah Konstitusi," kata U T Khun Myat.
Parlemen, tempat partai NLD Aung San Suu Kyi memiliki lebih dari setengah kursi, akan memberikan suara pada pembentukan komite penyusun amandemen konstitusi Myanmar pada hari Rabu.
Credit tempo.co
Netanyahu-Putin Akan Bertemu Perdana sejak Tragedi Pesawat Rusia
TEL AVIV
- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan melakukan perjalanan
ke Moskow akhir bulan ini untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden
Rusia Vladimir Putin. Jika terealisasi, itu akan menjadi pertemuan
formal perdana sejak Moskow menyalahkan Tel Aviv atas jatuhnya pesawat
militer Rusia di Suriah tahun lalu.
Netanyahu mengatakan dia akan terbang ke Moskow pada 21 Februari 2019 untuk pembicaraan yang difokuskan pada upaya Iran untuk membangun kehadiran militernya di Suriah.
Dia membuat pengumuman itu selama konferensi pers dengan Presiden Austria Alexander Van der Bellen.
Netanyahu mengatakan dia akan terbang ke Moskow pada 21 Februari 2019 untuk pembicaraan yang difokuskan pada upaya Iran untuk membangun kehadiran militernya di Suriah.
Dia membuat pengumuman itu selama konferensi pers dengan Presiden Austria Alexander Van der Bellen.
Kantor
Netanyahu mengatakan para pemimpin Israel dan Rusia juga akan membahas
masalah regional dan meningkatkan koordinasi keamanan antara militer
kedua negara di Suriah.
Moskow belum mengonfirmasi soal rencana pertemuan Putin dengan Netanyahu. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengumumkan ada pertemuan tiga pihak antara Putin, Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 14 Februari di Sochi. Peskov mengatakan topik pertemuan ketiga pemimpin itu masih soal krisis Suriah.
Netanyahu telah berkali-kali bertemu dengan Putin sejak intervensi militer Rusia di Suriah dimulai tahun 2015. Kontak keduanya terhenti sejak insiden jatuhnya pesawat mata-mata militer Moskow, September 2018.
Israel mengatakan pihaknya telah melakukan ratusan serangan udara selama waktu itu terhadap target yang terkait Iran sebagai bagian dari kampanye untuk mencegah Teheran membangun kehadiran militernya di Suriah.
"Dalam banyak hal kami telah memblokir kemajuan itu, tetapi kami berkomitmen untuk terus memblokirnya, terus-menerus mencegah Iran menciptakan front perang melawan kami di sini di seberang Dataran Tinggi Golan," kata Netanyahu dalam konferensi pers dengan Van der Bellen, dikutip Haaretz, Rabu (6/2/2019).
Moskow belum mengonfirmasi soal rencana pertemuan Putin dengan Netanyahu. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengumumkan ada pertemuan tiga pihak antara Putin, Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 14 Februari di Sochi. Peskov mengatakan topik pertemuan ketiga pemimpin itu masih soal krisis Suriah.
Netanyahu telah berkali-kali bertemu dengan Putin sejak intervensi militer Rusia di Suriah dimulai tahun 2015. Kontak keduanya terhenti sejak insiden jatuhnya pesawat mata-mata militer Moskow, September 2018.
Israel mengatakan pihaknya telah melakukan ratusan serangan udara selama waktu itu terhadap target yang terkait Iran sebagai bagian dari kampanye untuk mencegah Teheran membangun kehadiran militernya di Suriah.
"Dalam banyak hal kami telah memblokir kemajuan itu, tetapi kami berkomitmen untuk terus memblokirnya, terus-menerus mencegah Iran menciptakan front perang melawan kami di sini di seberang Dataran Tinggi Golan," kata Netanyahu dalam konferensi pers dengan Van der Bellen, dikutip Haaretz, Rabu (6/2/2019).
Pada
bulan September, sistem pertahanan udara S-200 Suriah secara tak
sengaja menembak jatuh sebuah pesawat mata-mata militer Rusia ketika
sistem pertahanan itu merespons serangan jet-jet tempur Israel di
Latakia. Insiden jatuhnya pesawat Moskow itu menewaskan 15 tentara
Rusia.
Rusia, yang bersekutu dengan Damaskus, menyalahkan militer Israel atas insiden itu. Namun, Tel Aviv menolak disalahkan. Sebagai respons, Moskow kemudian memasok sistem pertahanan udara S-300 kepada militer Suriah.
Rusia, yang bersekutu dengan Damaskus, menyalahkan militer Israel atas insiden itu. Namun, Tel Aviv menolak disalahkan. Sebagai respons, Moskow kemudian memasok sistem pertahanan udara S-300 kepada militer Suriah.
Credit sindonews.com
Militer Iran Habiskan Rp111,6 T Lawan Musuh Beranggaran Rp1.395 T
TEHERAN
- Iran membanggakan diri sebagai negara yang tidak lagi ketergantungan
pada Amerika Serikat (AS) dan berubah jadi kekuatan utama di Asia Barat
Daya. Negara para Mullah itu juga bangga dengan anggaran pertahanan USD8
miliar (Rp111,6 triliun) melawan musuh-musuh regionalnya yang anggaran
pertahanannya rata-rata USD100 miliar (Rp1.395 triliun).
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mayor Jenderal Mohammad Baqeri menyampaikan kebanggan itu saat berbicara di Universitas Teknik Aeronautika Shahid Sattari pada hari Selasa (5/2/2019). Acara di kampus itu didedikasikan untuk perayaan ulang tahun ke-40 Revolusi Islam Iran.
Baqeri menggambarkan peristiwa revolusioner tahun 1979 sebagai "keajaiban Ilahi".
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mayor Jenderal Mohammad Baqeri menyampaikan kebanggan itu saat berbicara di Universitas Teknik Aeronautika Shahid Sattari pada hari Selasa (5/2/2019). Acara di kampus itu didedikasikan untuk perayaan ulang tahun ke-40 Revolusi Islam Iran.
Baqeri menggambarkan peristiwa revolusioner tahun 1979 sebagai "keajaiban Ilahi".
"Pada
titik mana pun dalam sejarah, musuh-musuh revolusi melakukan apa pun
yang mereka miliki," tetapi tidak berhasil," kata Baqeri, yang disiarkan
stasiun televisi setempat.
"Ini adalah kehormatan besar bagi bangsa Iran bahwa hari ini telah berubah menjadi kekuatan utama di Asia Barat Daya setelah mengalami dua abad penghinaan," ujar Baqeri, merujuk pada "era kelam" di bawah rezim Shah Pahlavi yang didukung AS.
Menurut Baqeri, Iran berutang kepada pasukan bersenjatanya terkait keamanan negara. Berkat pasukan militer, kata dia, negara menikmati stabilitas meski berada di kawasan paling tidak aman di dunia.
Dia juga membanggakan industri militer Iran yang memungkinkan negara itu untuk melawan musuh-musuh regional seperti Arab Saudi Saudi, Uni Emirat Arab dan Israel, yang rata-rata menghabiskan USD100 miliar per tahun untuk belanja militer.
Komandan militer tersebut juga meledek AS karena anggaran militernya yang besar. "Setiap tahun, lebih dari USD700 miliar (Rp9.768 triliun) dihabiskan oleh Angkatan Bersenjata AS, yang tidak memiliki perencanaan yang tepat," katanya, dikutip Sputnik, Rabu (6/2/2019).
"Ini adalah kehormatan besar bagi bangsa Iran bahwa hari ini telah berubah menjadi kekuatan utama di Asia Barat Daya setelah mengalami dua abad penghinaan," ujar Baqeri, merujuk pada "era kelam" di bawah rezim Shah Pahlavi yang didukung AS.
Menurut Baqeri, Iran berutang kepada pasukan bersenjatanya terkait keamanan negara. Berkat pasukan militer, kata dia, negara menikmati stabilitas meski berada di kawasan paling tidak aman di dunia.
Dia juga membanggakan industri militer Iran yang memungkinkan negara itu untuk melawan musuh-musuh regional seperti Arab Saudi Saudi, Uni Emirat Arab dan Israel, yang rata-rata menghabiskan USD100 miliar per tahun untuk belanja militer.
Komandan militer tersebut juga meledek AS karena anggaran militernya yang besar. "Setiap tahun, lebih dari USD700 miliar (Rp9.768 triliun) dihabiskan oleh Angkatan Bersenjata AS, yang tidak memiliki perencanaan yang tepat," katanya, dikutip Sputnik, Rabu (6/2/2019).
Baqeri
mengatakan dengan anggaran pertahanan sekitar USD8 miliar per tahun,
Iran mampu memproduksi hampir 90 persen perangkat keras militernya di
dalam negeri.
Pada hari Sabtu lalu, militer Teheran meluncurkan rudal jelajah baru yang dinamai Hoveyzeh. Misil itu diklaim memiliki jangkauan lebih dari 1.350km, dan kemampuan terbang di ketinggian rendah untuk mencegah intersepsi.
Situs intelijen militer Israel, DEBKAfile, memperingatkan bahwa rudal yang dapat mencapai wilayah Israel, mungkin tidak dapat dicegat atau diintersepsi oleh sistem pertahanan rudal Israel atau pun AS.
Pada hari Sabtu lalu, militer Teheran meluncurkan rudal jelajah baru yang dinamai Hoveyzeh. Misil itu diklaim memiliki jangkauan lebih dari 1.350km, dan kemampuan terbang di ketinggian rendah untuk mencegah intersepsi.
Situs intelijen militer Israel, DEBKAfile, memperingatkan bahwa rudal yang dapat mencapai wilayah Israel, mungkin tidak dapat dicegat atau diintersepsi oleh sistem pertahanan rudal Israel atau pun AS.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)