Utusan HAM PBB Tuntut Panglima Militer Myanmar Diadili

Pelapor Khusus HAM PBB di Myanmar, Yanghee Lee. Foto/Istimewa

DHAKA - Penyelidik hak asasi manusia (HAM) PBB mengatakan panglima militer Myanmar harus diadili karena genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya. Ia menambahkan bahwa menahan pelaku untuk bertanggung jawab atas kejahatan diperlukan sebelum para pengungsi yang melarikan diri kembali ke negara itu.

Pelapor Khusus HAM PBB di Myanmar, Yanghee Lee, berbicara dalam perjalanan ke Thailand dan Bangladesh, di mana ia bertemu para pejabat dan pengungsi Rohingya yang diusir dari negara bagian Rakhine barat setelah penumpasan tentara pada tahun 2017.

"Min Aung Hlaing dan yang lainnya harus dimintai pertanggungjawaban atas genosida di Rakhine dan atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di bagian lain Myanmar," kata Lee, yang dilarang dari negara itu, merujuk pada panglima militer Myanmar.

Wawancara ini menandai pertama kalinya Lee secara terbuka menyerukan panglima militer untuk diadili karena genosida. Sebuah misi pencari fakta PBB di Myanmar tahun lalu mengatakan bahwa kampanye militer, yang menurut para pengungsi termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan, diatur dengan niat genosida dan merekomendasikan Min Aung Hlaing dan lima jenderal lainnya dituntut dengan kejahatan paling buruk di bawah hukum internasional.

Sejak Agustus 2017 sekitar 730 ribu Rohingya telah melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh, tempat mereka sekarang tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak.

"Agar pemulangan terjadi para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban, karena mengirim kembali para pengungsi tanpa pertanggungjawaban akan benar-benar memperburuk atau memperpanjang situasi mengerikan di Myanmar," ujar Lee. 

"Dan kemudian kita akan melihat siklus pengusiran lagi," tukasnya seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (26/1/2019).

Juru bicara militer dan pemerintah Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Negara itu sebelumnya telah menyangkal hampir semua tuduhan yang dibuat oleh para pengungsi terhadap pasukannya, yang katanya terlibat dalam operasi kontra-terorisme yang sah.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1373746/40/utusan-ham-pbb-tuntut-panglima-militer-myanmar-diadili-1548487599

Putin Siap Bantu Filipina Perangi Teror Usai Bom Gereja

Presiden Rusia, Vladimir Putin, siap membantu Filipina memerangi terorisme setelah serangan bom ganda di sebuah gereja menewaskan 20 orang pada Minggu (27/1). (Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan siap membantu Filipina dalam memerangi terorisme setelah serangan bom ganda di sebuah gereja menewaskan 20 orang pada Minggu (27/1).

"Saya berharap dalang dan pelaku kejahatan ini akan mendapat hukuman setimpal. Saya ingin menegaskan kembali kesiapan kami untuk lebih meningkatkan interaksi dengan mitra Filipina dalam memerangi ancaman teroris dalam semua bentuk dan manifestasinya," kata Putin, Senin (28/1).

Dalam pesan yang diunggah melalui situs kantor pemimpin Rusia tersebut, Putin juga mengatakan bahwa ia sudah menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, terkait insiden tersebut.

Di bawah pemerintahan Duterte, Filipina mulai menjauh dari sekutu terdekatnya, Amerika Serikat, dan mendekatkan diri ke Rusia dan China. 

Rusia dan Filipina bahkan sudah membicarakan sejumlah kemungkinan jual beli senjata. Namun, Putin tak menjabarkan lebih lanjut bantuan yang dimaksud dalam pernyataannya.

Selain Putin, sejumlah pemimpin lain juga mengucapkan belasungkawa, mulai dari Paus Fransiskus hingga Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau.

Dalam sebuah kicauan di akun Twitter resminya, Trudeau menyebut serangan tersebut sebagai tindakan pengecut yang tercela.

Indonesia juga menyampaikan belasungkawa atas insiden tersebut dan berharap korban terluka segera pulih.

Insiden tersebut terjadi di sebuah katedral di Jolo, Mindanao, pada Minggu (27/1) pagi, tepat saat misa pertama dilaksanakan. Bom susulan meledak sesaat setelah para tentara merespons ledakan pertama. 

Kelompok militan ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang disebut-sebut paling mematikan di Jolo dalam beberapa tahun terakhir itu. Pulau ini sendiri merupakan basis kelompok Islam garis keras Abu Sayyaf.

Sebelumnya, militer Filipina mengatakan wilayah Mindanao merupakan basis militan Islam dan menyebut aksi pengeboman kali ini sebagai aksi terorisme.

"Motifnya sudah pasti terorisme. Mereka adalah orang yang tidak menginginkan perdamaian. Yang menyedihkan, peristiwa ini terjadi tepat setelah undang-undang Bangsamoro sudah diratifikasi," ujar Letkol Gerry Besana seperti dilaporkan AFP. 

Duterte sendiri dilaporkan sangat geram karena serangan ini terjadi tak lama setelah pengesahan undang-undang untuk memperluas otonomi di daerah mayoritas Muslim di Mindanao.

Undang-undang tersebut merupakan hasil dari kesepakatan damai antara pemerintah dan salah satu kelompok pemberontak Islam terbesar, Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

Daerah otonomi itu mencakup sebagian besar wilayah Mindanao, termasuk Sulu, lokasi gereja target pemboman itu berada.

Namun, Sulu menolak undang-undang yang memberikan otonomi lebih luas tersebut, meski mereka masih menjadi bagian daerah tersebut setidaknya hingga 2022 mendatang.

Credit CNN Indonesia


https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190128181630-134-364524/putin-siap-bantu-filipina-perangi-teror-usai-bom-gereja

Duterte Berang soal Serangan Bom Ganda di Gereja Filipina

Presiden Rodrigo Duterte dikabarkan marah menanggapi dua bom yang meluluhlantakkan Gereja Katedral di Jolo dan menewaskan 20 orang pada Minggu (27/1). (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte dikabarkan marah menanggapi dua bom yang meluluhlantakkan Gereja Katedral di Jolo, Filipina selatan, dan menewaskan 20 orang pada Minggu (27/1). 

"Dia (Duterte) sangat marah. Selain itu, dia juga kecewa karena meskipun proses perdamaian (di Filipina) terus dilakukan, masih ada pasukan tertentu yang menebar teror dan membunuh orang-orang," kata juru bicara Duterte, Salvador Panelo, dalam jumpa pers di Manila, Senin (28/1).

Panelo mengatakan sang presiden telah memerintahkan angkatan bersenjata Filipina (AFP) "untuk menjaga keamanan warga sipi, merawat korban terluka, dan memberikan bantuan kepada keluarga korban."

Dia juga mengatakan Duterte akan terbang ke Jolo pada Senin sore untuk meninjau lokasi bom di Gereja Katedral Our Lady of Mt. Carmel.

"Dia telah memerintahkan AFP untuk melakukan langkah-langkah mencegah insiden seperti ini terulang lagi," ujar Panelo seperti dikutip The Inquirer.

Dalam kesempatan itu, Panelo enggan berkomentar banyak ketika ditanyai apakah insiden bom berkaitan dengan Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) Filipina yang baru-baru ini disahkan pemerintah. 

Undang-undang yang baru disahkan itu merupakan hasil kesepakatan damai antara pemerintah dan salah satu kelompok pemberontak Islam terbesar, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), demi mengakhiri pergolakan di selatan Filipina.

Konflik tersebut telah memakan banyak nyawa, menelantarkan jutaan warga miskin Filipina, dan menghentikan pengelolaan investasi di bagian selatan negara.

"Dia akan menunggu penyelidikan. Tentu saja, kami menyadari bahwa ISIS mengklaim (insiden itu) tapi dalam jumpa pers lainnya salah satu kelompok teroris lain juga mengaku bertanggung jawab atas insiden itu, jadi kita harus menunggu penyelidikan, siapa pelakunya dan apakah itu kelompok atau individu," tutur Panelo.

Ledakan bom bermula ketika para pelaku meledakkan sabuk peledak yang dikenakan di dalam gereja dan tempat parkir mobil.

Serangan ini merupakan salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di wilayah tersebut. Pulau ini juga menjadi basis kelompok Islam garis keras, Abu Sayyaf.

Sebelumnya, militer Filipina mengatakan wilayah Mindanao merupakan basis militan Islam dan menyebut aksi pengeboman kali ini sebagai aksi terorisme.

"Motifnya sudah pasti terorisme. Mereka adalah orang yang tidak menginginkan perdamaian. Yang menyedihkan, peristiwa ini terjadi tepat setelah undang-undang Bangsamoro sudah diratifikasi," ujar Letkol Gerry Besana seperti dilaporkan AFP.

Credit CNN Indonesia



https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190128165105-106-364496/duterte-berang-soal-serangan-bom-ganda-di-gereja-filipina

ISIS mengaku tewaskan 30 tentara Nigeria

Sebuah kendaraan militer rusak di Kota Gudumbali setelah serangan oleh para anggota ISIS di Afrika Barat (ISWA), Nigeria, 11 September 2018. (REUTERS/Kolawole Adewale)

Kairo (CB) - Kelompok bersenjata ISIS mengatakan telah menewaskan 30 tentara Nigeria dalam serangan pada Sabtu (26/1) di Negara Bagian Borno, pernyataan yang dibantah Angkatan Bersenjata Nigeria.

Juru bicara militer Nigeria mengatakan serangan pemberontak terhadap pasukan di Desa Logomani di Borno berhasil dicegat pada Sabtu. Delapan tentara mengalami cedera, namun tidak ada yang mengalami luka serius.

ISIS pada Minggu(27/1) mengklaim bertanggung jawab atas serangan di desa yang mereka sebut sebagai Lomani, menurut satu pernyataan yang dirilis kantor berita ISIS, Amaq.

ISIS di Afrika Barat atau Islamic State in West Africa (ISWA), yang terpisah dari kelompok ekstremis Boko Haram pada 2016, melancarkan sejumlah serangan di timur laut Nigeria dalam beberapa bulan terakhir.

Borno merupakan negara bagian paling parah yang dilanda sejumlah serangan oleh kelompok garis keras, yang menyerang pangkalan militer dalam beberapa bulan terakhir. Dengan latar belakang itulah keamanan menjadi isu utama dalam kampanye menjelang pemilu presiden pada 16 Februari mendatang.

"Hanya delapan dari tentara kami yang mengalami cedera, empat tentara sejak itu telah dievakuasi ... sedangkan empat tentara lagi sedang menjalani perawatan," kata juru bicara militer.

Credit AntaraNews




https://m.antaranews.com/berita/792426/isis-mengaku-tewaskan-30-tentara-nigeria

Beginilah Detik-detik Jet Tempur AS dan Kanada Cegat Pesawat Pengebom Nuklir Rusia di Alaska

   

Jet tempur F-22 - Google

CB -    Dua pesawat pengebom Rusia mendekati wilayah udara Amerika Utara di lepas pantai Alaska,  Angkatan Udara AS dan Kanada dengan empat pesawat tempur mencegat pesawat pengebom tersebut, Sabtu (26/01/2019).

Komando Pertahanan Aerospace Amerika Utara mengatakan bahwa dua jet tempur F-22 dan dua pesawat tempur CF-18 mengidentifikasi dua pesawat pengebom strategis Rusia Tu-160 Blackjack (jenis Heavy bomber) yang memasuki area yang dipatroli oleh Angkatan Udara Kerajaan Kanada pada Sabtu pagi.

Tu-160 merupakan bomber canggih yang bisa mengangkut bom nuklir.

Kedua pesawat "tetap berada di wilayah udara internasional", menurut The North American Aerospace Defense Command (NORAD).

Para pejabat mengatakan "NORAD secara positif mengidentifikasi 2x pesawat pengebom strategis Blackjack Rusia Tu-160 yang memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara Kanada".

NORAD men-tweet: "Sebuah pesawat tempur E-3 AWACS, 2x F-22, 2x CF-18 dari NORAD secara positif mengidentifikasi 2x pembom strategis Blackjack Tu-160 Rusia yang memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara Kanada pada 26 Januari 2019."

"Pesawat pengebom tetap berada di wilayah udara internasional dan tidak memasuki wilayah berdaulat."

pesawat tempur CF-18 ()

Angkatan Udara AS mengirim pesawat dari pangkalan udara mereka di Alaska.

Ini adalah penerbangan Rusia pertama yang berada di dekat Amerika Utara tahun ini.

Pada September, jet tempur Angkatan Udara AS dua kali dipaksa mencegat dua pesawat pengebom Rusia di lepas pantai Alaska.

Intersepsi pertama terjadi pada 1 September tahun lalu ketika sepasang pesawat pengebom Rusia lainnya terbang di dekat daerah itu.

Pesawat-pesawat itu juga dicegat oleh jet tempur F-22 setelah mereka menyeberang ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara Alaska di selatan Kepulauan Aleut.

tu-160 blackjack ()

Kemudian dua minggu kemudian, dua lagi pesawat pengebom Rusia terlihat di daerah yang sama.

Komandan NORAD Jenderal Terrence J. O'Shaughnessy mengatakan, "Tanah air tidak lagi menjadi tempat perlindungan dan kemampuan untuk mencegah dan mengalahkan ancaman terhadap warga negara kita."

"Infrastruktur vital dan lembaga-lembaga nasional dimulai dengan berhasil mendeteksi, melacak dan mengidentifikasi pesawat-pesawat kepentingan yang mendekat secara positif."

"Wilayah udara AS dan Kanada."

Credit TRIBUNBATAM.id




http://batam.tribunnews.com/amp/2019/01/28/beginilah-detik-detik-jet-tempur-as-dan-kanada-cegat-pesawat-pengebom-nuklir-rusia-di-alaska

Batu Asal Bulan yang Ditemukan Kru Apollo 14 Berasal dari Bumi?

Gambar meteorit menabrak bulan saat supermoon. Kredit: Jose M. Madiedo/MIDAS

CB, Virginia – Salah satu batu asal Bulan yang ditemukan oleh kru Apollo 14 pada 1971 tampaknya berasal dari Planet Bumi.


Batu ini diduga berusia paling tua dan terbentuk pada era yang sama saat Planet Bumi terbentuk yaitu 4 – 4.1 miliar tahun lalu.
“Batu ini terletak 12.4 mil  (sekitar 20 kilometer) di bawah lapisan kulit bumi tapi uniknya batu ini ditemukan di permukaan bulan,” begitu dilansir Sputnik News pada Ahad, 27 Januari 2019.

Temuan mengenai asal muasal batu Bulan itu diumumkan oleh lembaga analisis Planetary Science Letters. Sebelum pengumumkan ini dilakukan, batu tertua di bumi yang berhasil ditemukan berusia sekitar 2 miliar tahun.


Batu asal Bulan itu ditemukan kru Apollo 14, yang memang ditugasi untuk mengumpulkan contoh bebatuan dari permukaan Bulan saat eksplorasi pada 1971. Sejak itu, para ilmuwan mempelajari batu-batu ini secara metodis dan akhirnya sampai ke batu tertua tadi, yang berada pada akhir daftar.
Pusat Sains Bulan dan Eksplorasi dari NASA mengatakan menemukan sejumlah mineral seperti quartz dan feldspar di batu tertua tadi. Ini merupakn mineral yang umum ditemukan di bumi tapi jarang ditemukan di Bulan.
Menggunakan teknik analisis molekul, ahli bisa mengetahui batu itu terbentuk pada kedalaman berapa kilometer. Ada kemungkinan kecil batu tertua ini memang berasal dari Bulan.


Namun, batu ini berbeda dengan semua sampel batu asal Bulan lainnya karena tingginya kandungan mineral asal Bumi. Jika batu itu berasal dari Bulan, maka batu ini harus terbentuk di inti satelit Bumi itu tapi kemudian muncul di permukaan.

Ada teori yang mengatakan Bulan awalnya merupakan bagian dari Bumi, yang terpisah karena adanya tabrakan asteroid besar pada awal terciptanya planet ini.

Peneliti dari Pusat Sains Bulan dan Eksplorasi dari NASA, David Kring, mengatakan langkah berikutnya setelah penemuan ini adalah mencari tanda mineral yang mirip pada sampel batu Bulan untuk mengetahui Bumi pada saat usianya masih muda.
“Ini temuan luar biasa yang membantu memberikan gambaran lebih baik mengenai Planet Bumi pada awal, dan serangan asteroid yang terjadi dan memodifikasi planet kita pada awal kehidupan,” kata Kring seperti dilansir media Vice terkait batu asal Bulan ini.

Credit  tempo.co

Saudi Bidik Investasi Sebesar 427 miliar dolar AS

Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih

Foto: Alarabiya

Visi 2030 Saudi tak hanya untuk internal tetapi juga jamaah secara umum.

CB, DUBAI — Arsitek terkemuka transformasi ekonomi Arab Saudi berkumpul pada Senin (28/1) di Riyadh, Saudi. Mereka berencana menetapkan langkah lebih lanjut dalam pengembangan Kerajaan Arab Saudi (KSA).


Seperti dilansir di Arab News pada Senin (28/1), mereka akan meluncurkan Program Pengembangan Industri dan Logistik Nasional di negara tersebut.

Karena itu, negara tersebut berencana menarik 427 miliar dolar AS selama dekade berikutnya, baik dari Saudi dan investor sektor swasta global.


Program itu merupakan pilar utama dari strategi Visi Saudi 2030, yang bertujuan mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada pendapatan minyak dan pengeluaran pemerintah.


Menteri Energi Saudi, Khalid al-Falih, mengatakan Kerajaan akan mengumumkan proyek bernilai miliaran dolar AS untuk mendorong sektor industri, pertambangan, energi, dan logistik.


“Program itu sangat ambisius, tetapi sudah lebih dari 10 tahun (merencanakannya), sehingga kami punya waktu untuk melakukannya,” kata dia.


Dia optimistis sektor swasta di luar KSA akan berkontribusi besar. Program itu diluncurkan pada masa krisis perkembangan ekonomi Kerajaan, di tengah volatilitas di pasar energi global, serta meningkatnya kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi dunia yang didorong perang dagang antara AS dan Cina.


Gubernur Otoritas Investasi Umum Arab Saudi (SAGIA), Ibrahim al-Omar, mengatakan menjelaskan Visi Saudi 2030 bukan semata untuk warga Saudi saja, tetapi jamaah dari seluruh dunia.


“Saya pikir ini adalah peluang emas bagi investor untuk bergabung dengan kami dalam perjalanan kami,” ujar dia.


Al-Omar mengatakan, Saudi berada dalam transformasi besar-besaran pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudi berubah secara ekonomi, sosial, dan budaya.


“Kami tiga tahun dalam perjalanan 15 tahun untuk mengubah dan mendiversifikasi ekonomi kami, dan kami melakukannya dengan sangat cepat, karena kami memiliki sikap mewujudkannya,” kata dia. 

Credit  republika.co.id

Konglomerat Saudi al Amoudi Dikabarkan Bebas dari Penjara

Ilustrasi. (Foto: Diolah dari thinkstock)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengumumkan konglomerat berdarah Arab Saudi Mohammed al-Amoudi telah dibebaskan dari penjara.

Diketahui, Amoudi lahir di Dessie, Ethiopia pada Juli 1946. Dia ditangkap otoritas Arab Saudi karena diduga terlibat dalam kasus korupsi pada 2017.

"Amoudi sudah dibebaskan dari penjara Arab Saudi," kata keterangan resmi kantor perdana menteri tersebut melalui akun Twitter. "Kami mendoakan Mohammed Al Amoudi dapat pulang dengan selamat ke Ethiopia."

One of the issues included the release of Mohammed Al Amoudi. Prime Minister Abiy Ahmed in his Millenium Hall address later in May 2018 further assured of his return. We wish Mohammed Al Amoudi a safe return to Ethiopia.#PMOEthiopia

— Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) January 27, 2019

Namun mengutip AFP, pembebasan taipan itu belum dapat dikonfirmasi sumber dari Arab Saudi.

Amoudi sendiri memiliki bisnis di sektor energi, pertanian dan konstruksi yang beroperasi di sejumlah negara. Dia ditangkap terkait dengan langkah antikorupsi Pangeran Saudi Mohammed bin Salman terhadap pejabat dan pebisnis negara tersebut.

Pada Mei 2018, Abiy mengumumkan dirinya berhasil mengamankan pembebasan 1.000 warganya yang dipenjara pemerintah Arab Saudi, Sabtu.


"Kami menuntut pembebasan warga kami dan Putra Mahkota (Mohammed bin Salman) merespons secara positif," kata Abiy dalam pidato di Ibu Kota Etiopia, Addis Ababa seperti dilansir kantor berita Turki, Anadolu.

Dia juga sebelumnya mengupayakan pembebasan konglomerat Mohammed Hussein Al-Amoudi, yang membangun kekaisaran bisnis yang besar di Ethiopia, yang mempekerjakan hampir 70 ribu orang.






Credit  cnnindonesia.com

Iran: Jika Perlu, Kami Akan Menyerang untuk Pertahankan Diri

Mayor Jenderal Mohammad Baqeri, ketua Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, mengatakan bahwa Teheran akan mengadopsi taktik ofensif ketika dianggap perlu. Foto/IRNA

TEHERAN - Panglima militer Iran mengatakan bahwa pihaknya mungkin dapat mengadopsi taktik militer ofensif untuk melindungi kepentingannya, sambil terus mematuhi doktrin pertahanannya yang luas.

Mayor Jenderal Mohammad Baqeri, ketua Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, mengatakan bahwa militer Iran akan mengadopsi taktik ofensif ketika hal itu dianggap perlu.

"Ada, di antara strategi luas negara kami, strategi defensif, kami mempertahankan kemerdekaan dan integritas wilayah dan kepentingan nasional negara itu," kata Baqeri dalam sebuah pernyataan.

“Namun, ini tidak berarti bahwa kami akan bertindak secara eksklusif hanya dengan mengandalkan taktif defensif dan pasif dalam tingkat operasional dan pendekatan taktis kami," sambungnya, seperti dilansir PressTV pada Minggu (27/1).

Dia mengatakan Iran tidak memiliki niat untuk merebut wilayah asing atau merusak kepentingan asing. Namun, dia menegaskan untuk melindungi pencapaian dan kepentingan Iran, Teheran dapat mengadopsi pendekatan ofensif.

"Jika seseorang berusaha untuk menyerang negara kita, jika tanda-tanda dan bukti (agresi semacam itu) terdeteksi, Iran tidak akan duduk diam sehingga kepentingan negara dan ketenangan negara terancam," tukasnya.

Credit  sindonews.com

Mahmoud Abbas Kutuk Serangan Ekstremis Yahudi di al-Mughayer

Presiden Palestina Mahmoud Abbas

Foto: AP Photo/Richard Drew

Satu orang Palestina tewas dan sembilan orang lagi cedera dalam insiden ini.

CB,  RAMALLAH— Presiden Negara Palestina, Mahmoud Abbas, pada Sabtu (26/1), mengutuk serangan oleh pemukim Yahudi pada hari yang sama terhadap Desa Al-Mughayer, bagian timur-laut Tepi Barat Sungai Yordania, dan bentrokan setelahnya dengan pasukan Israel.


Satu orang Palestina tewas dan sembilan orang lagi cedera dalam peristiwa tersebut.

"(Serangan) ini kembali menegaskan bahwa pemerintah Israel melanjutkan kebijakan peningkatan (ketegangannya)," kata Presiden Palestina dalam satu pernyataan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina WAFA, Ahad (27/1).

Pernyataan itu menyatakan Pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertanggung-jawab atas peningkatan serangan tersebut.


"(Peningkatan) ini akan menimbulkan konsekuensi serius, ketegangan lebih lanjut dan terciptanya suasana yang berbahaya dan tak terkendali," katanya.


Presiden Palestina kembali menyeru masyarakat internasional agar memberikan perlindungan buat rakyat Palestina.


Juru Bicara Pemerintah Palestina, Yousif Al-Mahmoud, mengutuk peningkatan ketegangan oleh Israel terhadap Desa Al-Mughayer.


Ia menyatakan pemerintah Israel bertanggung-jawab langsung atas serangan brutal oleh pemukim Yahudi terhadap desa tersebtu sehingga pemuda Palestina, Hamdi Na'san, kehilangan nyawa pada Sabtu pagi.


"Hasutan, kebungkaman masyarakat internasional dan dukungan AS adalah apa yang mendorong penguasa pendudukan Israel untuk melancarkan kebijakan agresifnya terhadap rakyat kami," kata Al-Mahmoud di dalam pernyataan pers.


Pembicaraan perdamaian antara Palestina dan Israel mengalami kebuntuan pada 2014, sedangkan upaya Presiden AS Donald Trump untuk menghidupkan kembali perundingan sejauh ini tak memperlihatkan kemajuan.


Rakyat Palestina ingin mendirikan Negara Palestina Merdeka di Tepi Barat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Israel merebut Yerusalem Timur dalam Perang Arab-Israel 1967.


Israel mencaplok Yerusalem Timur, dalam tindakan yang tak diakui masyarakat internasional dan pada 2015 menarik tentaranya dan pemukim Yahudi dari Jalur Gaza.


Tapi Israel mempertahankan blokade atas daerah kantung Palestina tersebut, yang dikuasai Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS). Israel dan Barat telah memasukkan organisasi Palestina itu ke dalam daftar organisasi teroris.


Di Tepi Barat, rakyat Palestina memiliki kekuasan otonomi terbatas dan kebanyakan wilayah itu dikuasai Israel. Sebagian besar negara memandang permukiman Yahudi telah dibangun secara tidak sah. Israel telah menolak pandangan tersebut dengan mengutip hubungan sejarah, politik serta kitab suci.

Credit  republika.co.id

Warga Palestina Terlibat Bentrok dengan Pasukan Israel

Bentrok warga Palestina dan tentara Israel (Ilustrasi).

Foto: AP Photo/Adel Hana

Warga menolak pembangunan pos pemeriksaan Israel.

CB, RAMALLAH -- Warga Palestina terlibat bentrokan dengan pasukan Israel di Tepi Barat pada Ahad (27/1). Belasan warga Palestina terluka akibat kejadian tersebut.

Seperti dilaporkan laman Anadolu Agency, menurut keterangan penduduk setempat, bentrokan terjadi saat pasukan Israel mendirikan pos pemeriksaan militer di pintu masuk Kota Tirmya. Namun warga menolak adanya pos tersebut. Bentrokan akhirnya tak terhindarkan.

Pasukan Israel menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan warga Palestina yang marah. Serangan itu kemudian dibalas dengan lemparan batu.



Belasan warga Palestina dilaporkan terluka akibat serangan pasukan Israel. Selain itu, dua warga Palestina ditangkap dan ditahan aparat Israel. Militer Israel belum merilis keterangan resmi tentang bentrokan tersebut.
Konflik antara warga Palestina dan pasukan Israel kerap terjadi di Tepi Barat yang diduduki. Selain itu, pasukan Israel juga rutin melakukan penangkapan terhadap warga Palestina yang tinggal di daerah tersebut.

Operasi penangkapan biasanya dilakukan pada malam hari dan mengincar anak-anak muda Palestina. Mereka biasanya ditangkap dan ditahan tanpa dasar yang jelas. Militer Israel hanya menyebut bahwa mereka terlibat dalam gerakan teror yang membahayakan keamanannya.

Credit  republika.co.id

Afrika Selatan Tolak Upaya Penggulingan Pemerintah di Venezuela

Afrika Selatan menegaskan menentang setiap upaya perubahan yang tidak semestinya atau tidak konstitusional dari pemerintah di Venezuela. Foto/Istimewa

NEW YORK - Afrika Selatan menegaskan menentang setiap upaya perubahan yang tidak semestinya atau tidak konstitusional dari pemerintah di Venezuela. Tentangan itu disampaikan Duta Besar Afrika Selatan untuk PBB, Jerry Matjila.



Berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membahas situasi di Venezuela, Matjila mengatakan DK harusnya tidak dijadikan panggung untuk menggulingkan sebuah pemerintahan yang sah.

"DK PBB seharusnya tidak pernah menjadi instrumen yang memvalidasi perubahan inkonstitusional dari pemerintah mana pun," ucap Matjila dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (27/1).



Dia kemudian mencatat bahwa Venezuela telah mengadakan pemilihan presiden pada 20 Mei 2018, yang digelar sesuai hukum berlaku di negara itu. Di mana dalam pemilihan itu, Nicolas Maduro kembali terpilih sebagai Presiden Venezuela.

"Atas dasar inilah Presiden Afrika Selatan, Tuan Cyril Ramaphosa, memberi selamat kepada Maduro setelah pelantikannya untuk masa jabatan keduanya. Setiap keluhan atau perselisihan harus diselesaikan secara damai melalui mekanisme dan proses yang tepat sebagaimana diatur dalam konstitusi Venezuela dan undang-undang pemilihannya, tanpa pengaruh eksternal," ucapnya.



Matjila menambahkan dia mendukung pernyataan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres di Davos pada 24 Januari 2019, di mana Guterres mendesak pengurangan ketegangan untuk mencegah kekerasan lebih lanjut di Venezuela. 

Credit  sindonews.com

Rusia: AS Coba Kelola Langsung Situasi di Venezuela

Rusia menyebut langkah AS untuk menunjuk utusan khusus baru untuk Venezuela adalah upaya untuk secara langsung mengelola situasi di negara Amerika Latin itu. Foto/Reuters

MOSKOW - Rusia menyebut langkah Amerika Serikat (AS) untuk menunjuk utusan khusus baru untuk Venezuela adalah upaya untuk secara langsung mengelola situasi di negara Amerika Latin itu.

"Ini adalah upaya Washington untuk mulai secara langsung mengelola situasi politik di Venezuela yang dianggap elit AS sebagai pengikut masa depan mereka di kawasan itu," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Maria Zakharova.

"Mereka sudah 'memulihkan' demokrasi di Irak, serta di Libya. Mereka gagal di Suriah, atau, akan lebih akurat untuk mengatakan, mereka tidak diizinkan melakukannya. Sekarang giliran Venezuela," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Minggu (27/1).

Sebelumnya, Duta Besar Venezuela untuk Suriah, Jose Gregoria Biomorgi Muzzatiz, menyamakan kejadian yang saat ini terjadi di negaranya dengan situasi di Suriah pada 2011, menghubungkan keduanya dengan menyebut sebagai "skenario yang sama."

Ia mencatat bahwa meskipun oposisi Venezuela menggunakan istilah-istilah seperti demokrasi, namun oposisi tidak mengakui presiden yang terpilih secara sah dan telah mencalonkan kandidat tidak dikenal.

"Banyak (orang) telah meninggal selama delapan tahun terakhir di Suriah, di mana jumlah kehancurannya sangat besar dan masing-masing serta setiap keluarga telah kehilangan setidaknya satu dari orang-orang terkasihnya. Mereka ingin memaksakan skenario yang sama pada Venezuela, tetapi negara kita akan menang," Muzzatiz menegaskan.

Ia menambahkan bahwa semua lembaga negara di Venezuela bekerja dalam mode rutin dan situasi secara keseluruhan berjalan "normal." Pihak berwenang pun menyatakan semuanya berada di bahwa kendali. 

Credit  sindonews.com

Lawan Dunia, Maduro Pamer Kekuatan Militer

Nicolas Maduro

Foto: AP Ariana Cubillos

Ketua partai oposisi Venezuela mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara.

CB, CARACAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengawasi pertunjukan kekuatan peralatan dan militer Rusia yang dimiliki pasukan Venezuela. Ia memamerkan kekuatan rudal antipesawat dan tank yang ia miliki menghancurkan lereng bukit.

"Tidak ada orang yang menghargai orang lemah, pengecut dan pengkhianat. Di dunia ini yang dihargai adalah yang berani, punya nyali, kuat," kata Maduro, Senin (28/1).

Maduro menghadapi tantangan yang belum pernah ia hadapi setelah ketua partai oposisi Juan Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara. Guaido mendapat dukungan internasional dan menawarkan amnesti kepada tentara yang bergabung dengannya. Israel menjadi negara terbaru yang mendukung Guaido.

Didampingi Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino, Maduro melihat satu pleton tentara menembak sebuah lereng bukit dengan peluncur granat, senapan mesin antipesawat dan tank. Persenjataan Rusia menghamburkan debu di Fort of Paramacay, pangkalan militer kendaraan lapis baja Venezuela.

Maduro mengatakan pertunjukan kekuatan militer ini untuk memperlihatkan kepada dunia ia masih didukung militer. Pertunjukan ini juga memperlihatkan tentara nasional Venezuela siap untuk membela negara mereka. Maduro mengatakan Guaido mengambil bagian dari upaya kudeta yang dilancarkan penasihat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Pertunjukan kekuatan militer ini diiringi peluncuran slogan kampanye pemerintah Venezuela 'Selalu Setia, Tidak Pernah Berkhianat'. Sebelumnya diplomat militer Venezuela di AS membelot dari Maduro dan mendukung Guaido sebagai presiden sementara.

Pangkalan militer Fort of Paramacay yang berjarak sekitar dua jam dari Caracas, pernah menjadi saksi bisu upaya kudeta pada 2017. Ketika itu, sekitar 20 orang tentara dan warga sipil bersenjata menyerang pangkalan tersebut. Pemimpin serangan itu mengatakan mereka menuntut pergantian pemerintahan.

Dalam perdebatan di Dewan Keamanan PBB, dengan sangat keras Rusia dan Cina mendukung Maduro. Mereka menolak permintaan AS, Kanada dan negara-negara Amerika Latin serta Eropa yang meminta adanya pemilihan ulang di Venezuela.

Rusia dan Cina adalah pemberi pinjaman terbesar pada Venezuela. Sejak negara anggota OPEC itu dipimpin Hugo Chavez, Venezuela banyak membeli peralatan militer Rusia, termasuk pesawat jet Sukhoi dan persenjataan berat lainnya.

Persekutuan strategis ini terbukti ketika dua pesawat bomber berkekuatan nuklir Rusia mendarat di Venezuela tahun lalu. Kantor berita Reuters melaporkan perusahaan militer swasta yang melakukan misi khusus untuk Rusia sudah tiba di Venezuela untuk meningkatkan keamanan Maduro.

Dalam wawancaranya dengan CNN Turki, Maduro menolak ultimatum masyarakat internasional yang meminta diselenggarakan pemilihan umum ulang dalam delapan hari kedepan. Maduro mengatakan Guaido telah melanggar konstitusi dengan mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai pemimpin sementara.

Maduro juga mengatakan ia terbuka melakukan dialog. Ia menambahkan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump sulit dilakukan tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan.

Sebelumnya, pemerintah AS mendesak masyarakat internasional untuk 'memilih' pihak mana yang mereka bela di Venezuela. AS juga sudah memutus hubungan ekonomi dengan pemerintahan Maduro.

Venezuela sudah mengalami guncangan dibawah kepemimpinan Maduro dengan menipisnya pasokan makanan dan terjadinya banyak unjuk rasa karena krisis ekonomi dan politik. Guncangan menyebabkan imigrasi besar-besaran dan inflasi yang mencapai 10 juta persen pada tahun ini.

Inggris, Jerman, Prancis dan Spanyol menyatakan akan mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela jika Maduro gagal menggelar pemilihan umum pada delapan hari ke depan. Rusia menyebut ultimatum ini sebagai sesuatu yang absurd.

Menteri Luar Negeri Venezuela juga mengkritik ultimatum Eropa tersebut dengan menyebutnya 'kekanak-kanakan'.  AS, Kanada dan sebagian besar negara Amerika Latin dan Eropa mengatakan Maduro menduduki masa jabatan keduanya dengan cara yang curang.

Mantan sopir bus dan ketua serikat pekerja itu memenangkan pemilihan umum pada Mei 2018 dengan mengadang kandidat lainnya untuk maju ke pemilihan umum. Sementara itu, Presiden Turki Tayyep Erdogan sudah memberikan suaranya kepada Maduro.

Credit  republika.co.id

Maduro Tolak Permintaan untuk Gelar Pemilu Ulang

Nicolas Maduro

Foto: EPA-EFE/Miguel Gutierrez

Maduro mengaku siap berdialog dan melakukan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump

CB, JAKARTA -- Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menolak ultimatum internasional yang mendesaknya menyelenggarakan ulang pemilihan presiden dalam waktu delapan hari. Maduro juga menyebut pemimpin oposisi Juan Guaido telah melakukan kekerasan terhadap konstitusi negara karena mendeklarasikan diri sebagai pemimpin.

Maduro, dalam sebuah wawancara, dikutip dari Reuters, mengaku terbuka untuk berdialog dan melakukan pertemuan dengan presiden AS, Donald Trump. Washington yang telah mengenal Guaido sebagai pemimpin juga telah memutuskan hubungan dari pemerintahan Maduro.

Venezuela telah tenggelam dalam kekacauan yang disebabkan oleh warga. Masyarakat menggelar berbagai unjuk rasa, mulai dari menyuarakan krisis politik, ekonomi hingga pangan. Selain itu, ada pula perpindahan masyarakat secara besar-besaran.


Inggris, Jerman, Prancis dan Spanyol, semuanya mengatakan akan mendukung Guaido jika Maduro gagal dalam pemilihan ulang. Sementara itu, Washington, Kanada dan beberapa negara Eropa lainnya menyebut kemenangan Maduro pada pemilihan kedua itu sebagai sebuah kecurangan.


Untuk mempertahankan posisinya sebagai presiden, Maduro menyewa pengawalan ketat dari tentara khusus. Meski mendapat pertentangan dari negara lain, presiden Turki Tayyip Recep Erdogan menyampaikan dukungannya kepada Maduro lewat panggilan telepon.


Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) mendesak negara-negara dunia untuk memutuskan hubungan keuangan dengan pemerintahan Nicholas Maduro. Washington telah memutuskan mendukung presiden sementara Venezuela dari oposisi, Juan Guaido.


"Sekarang saatnya bagi setiap negara lain untuk memilih satu pihak, antara Anda berdiri dengan kekuatan kebebasan atau Anda bersekutu dengan Maduro dan kekacauannya," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pertemuan di Dewan Keamanan PBB pada Sabtu (26/1).


Menurut Pompeo, eksperimen sosialis pemerintahan Maduro telah menyebabkan perekonomian Venezuela ambruk. Hal itu pula yang akhirnya membuat rakyat Venezuela kelaparan.

Credit  republika.co.id

Tolak Maduro, Australia Dukung Juan Guaido Pimpin Venezuela

Australia mengakui dan mendukung Ketua Majelis Nasional Juan Guaido sebagai pemimpin sementara Venezuela. (Foto: Federico PARRA / AFP)

Jakarta, CB -- Australia mengakui dan mendukung Ketua Majelis Nasional Juan Guaido sebagai pemimpin sementara Venezuela.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan dukungan itu selaras dengan konstitusi di Venezuela dan sampai Pemilu segera digelar di negara tersebut.


"Australia menyerukan transisi menuju demokrasi di Venezuela sesegera mungkin," kata Payne dalam rilis resmi negara tersebut yang dikutip CNNIndonesia.com, Senin (28/1).


Selain itu, Australia mendukung seruan Grup Lima agar Nicolas Maduro tak menduduki posisi kursi kepresidenan. Payne juga menjelaskan pihaknya mendesak agar semua pihak bekerja secara konstruktif menuju penyelesaian damai di Venezuela.


Selain Australia, Israel juga secara resmi mengakui Ketua Majelis Nasional Venezuela Juan Guaido sebagai presiden. Langkah ini mengikuti keputusan Amerika Serikat dan beberapa negara lain yang juga mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela.

Pengakuan ini disampaikan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikutip Reuters, Minggu (27/1).

Sebelumnya negara-negara besar Eropa Inggris, Jerman, Prancis dan Spanyol juga mendukung Guaido. Mereka bakal mendukung Guaido dengan catatan jika Presiden Nicholas Maduro tak segera mengambil langkah mengadakan pemilihan umum darurat dalam waktu delapan hari ke depan.

Sementara Rusia sebaliknya, yakni mendukung Maduro. Langkah Rusia ini sejalan dengan sekutu sosialis Amerika Selatan lain seperti Meksiko dan Bolivia.




Credit  cnnindonesia.com

Israel Ikuti AS, Akui Juan Guaido Sebagai Presiden Venezuela

Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Carlos Barria).

Jakarta, CB -- Israel secara resmi mengakui ketua Majelis Nasional Venezuela Juan Guaido sebagai presiden. Langkah ini mengikuti keputusan Amerika Serikat dan beberapa negara lain yang juga mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela.

Pengakuan ini disampaikan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikutip Reuters, Minggu (27/1).

Netanyahu mengumumkan pengakuan tersebut dalam sebuah video online bahwa Israel bergabung dengan Amerika Serikat, Kanada, dan sejumlah negara Amerika Selatan dalam mengakui kepemimpinan baru di Venezuela.


Sebelumnya negara-negara besar Eropa Inggris, Jerman, Prancis dan Spanyol juga bakal mendukung Guaido. Mereka bakal mendukung Guaido dengan catatan jika Presiden Nicholas Maduro tak segera mengambil langkah mengadakan pemilihan umum darurat dalam waktu delapan hari ke depan.

Sementara Rusia sebaliknya, yakni mendukung Maduro. Langkah Rusia ini sejalan dengan sekutu sosialis Amerika Selatan lain seperti Meksiko dan Bolivia.


Maduro kembali terpilih sebagai Presiden pada Mei tahun lalu di tengah tingkat partisipasi pemilu yang rendah dan tuduhan pembelian suara oleh pemerintah. Oposisi domestik, Amerika Serikat, dan pemerintah Amerika Latin yang condong ke kelompok kanan menolak kemudian mengakui hasil pemungutan suara.

Sejak itu Venezuela mulai memanas. Imbasnya ketika Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada hari Rabu lalu. Deklarasi 'kudeta' ini dilakukan meskipun Maduro-yang telah memimpin negara kaya minyak itu sejak 2013 dan mendapat dukungan dari angkatan bersenjata-telah menolak untuk mundur.





Credit  cnnindonesia.com

Diancam Hizbullah, Ini Respon Netanyahu

Netanyahu sebut ancaman itu tanda kegelisahan Hizbullah atas keberhasilan operasi Israel di Suriah dan atas sanksi terhadap Iran, yang mempengaruhi Hizbullah. Foto/Reuters

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu merespon dengan keras ancaman yang dilontarkan pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah. Nasrallah mendesak Israel untuk menghentikan serangan terhadap Suriah, atau Tel Aviv akan menanggung akibatnya.

Berbicara di depan Parlemen Israel, Netanyahu menegaskan ancaman itu adalah tanda kegelisahan Hizbullah atas keberhasilan operasi Israel di Suriah dan juga atas sanksi terhadap Iran, yang berpengaruh terhadap kelompok asal Lebanon itu.

"Dia malu atas keberhasilan kami dalam Operasi Perisai Utara. Sanksi terhadap Iran sangat merusak pendanaan Iran dan satelitnya, Hizbollah yang pertama dan terutama," ucap Netanyahu, seperti dilansir Jerusalem Post pada Minggu (27/1).

Sebelumnya, dalam wawancara dengan stasiun TV Al-Mayadeen yang berbasis di Beirut, Nasrallah mengatakan bahwa Iran, Suriah dan Hizbullah dapat kapan saja memutuskan untuk berurusan secara berbeda dengan tindakan Israel di Suriah. Ia pun mengisyaratkan bahwa Tel Aviv mungkin menjadi target.

"Hati-hati. Jangan melanjutkan apa yang Anda lakukan di Suriah. Jangan salah perhitungan dan jangan menyeret kawasan itu ke dalam perang atau konfrontasi besar," ujarnya.

Dalam wawancara selama tiga jam itu, Nasrallah mengatakan keadaan di kawasan itu telah berubah ketika Iran dan sekutunya, termasuk kelompoknya, memperluas pengaruh mereka di kawasan itu. 

Credit sindonews.com

Pemimpin Hizbullah Klaim Pasukannya Bisa Masuki Wilayah Israel

Tentara Israel membuka pintu terowongan lintas batas dari Lebanon ke Israel di sisi perbatasan Israel, dekat Metula, Rabu, 19 Desember 2018. Juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Jonathan Conricus mengatakan militer telah melacak terowongan yang membentang dari Lebanon ke Israel utara. REUTERS/Ronen Zvulun

CB, Beirut – Kelompok milisi Hizbullah mengklaim mampu memasuki wilayah Israel sejak bertahun-tahun lalu.

Pemimpin Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, mengatakan kelompok ini tidak menginginkan perang dengan Israel apalagi melibatkan Lebanon. Namun, Nasrallah memperingatkan serangan Israel di Suriah bisa mengubah situasi ini.
“Sebagian dari rencana kita untuk perang berikutnya adalah memasuki wilayah Galilee, bagian dari rencana ini adalah kami mampu melakukannya dengan izin Tuhan. Hal penting adalah kami memiliki kemampuan ini dan telah memilikinya selama beberapa tahun,” kata Nasrallah.

Nasrallah, yang menyebut kelompok ini sebagai poros perlawanan, mengatakan serangan berikutnya bisa berupa pengeboman ibu kota Tel Aviv di Israel.

Menurut Nasrallah saat ini ada kekhawatiran PM Israel, Benjamin Netanyahu, keliru mengkalkulasi situasi politik dan melakukan hal tergesa-gesa menjelang pemilu April 2019.
Seperti diberitakan Times of Israel, militer negara itu berhasil menemukan enam terowongan bawah tanah yang menghubungkan wilayah Lebanon dan sebagian wilayah Israel. Salah satu terowongan itu memiliki kedalaman hingga 55 meter dan bisa dimuati puluhan orang untuk menyerang ke dalam wilayah Israel.
Nasrallah tidak mengakui secara gamblang bahwa terowongan yang ditemukan Israel sebagai buatan pasukannya. Dia mengatakan kelompok ini sengaja menggunakan ambiguitas mengenai urusan militer. Ini agar Israel tidak memiliki alasan untuk menyerang.

Saat ini, menurut Nasrallah, militer Israel masih mencari keberadaan lebih banyak terowongan meskipun telah menyatakan operasi itu telah diakhiri dua pekan lalu. Menurut dia,”Israel baru menemukan beberapa terowongan. Tidak diketahui apakah ada lebih banyak terowongan.”
Soal terowongan ini, utusan PBB untuk Timur Tengah mengatakan dua terowongan yang ditemukan melewati batas wilayah Lebanon dan Israel sehingga menjadi pelanggaran.

Hassan Nasrallah



Resolusi DK PBB nomor 1701, yang mengakhiri perang Israel dan Lebanon pada 2006, menyebutkan kedua pihak harus tetap berada di wilayah garis biru masing-masing. Hizbullah juga diharuskan meninggalkan wilayah dekat garis perbatasan.

 

Utusan PBB, Nickolay Mladenov, mengatakan pasukan perdamaian PBB tidak diizinkan memasuki titip masuk salah satu terowongan di sisi Lebanon.
Nasrallah mengindikasikan terowongan yang ditemukan Israel ini telah digali sejak lama. Dia mengaku terkejut militer Israel baru menemukannya kemarin.
“Salah satu terowongan yang ditemukan telah dibangun sejak 13 tahun lalu,” kata dia sambil menekankan ini berarti terowongan itu telah ada sebelum Resolusi 1701 keluar. Namun, dia tidak membahas usia lima terowongan lainnya, yang menyasar wilayah Israel.

Credit  tempo.co

Israel Kutuk Parlemen Irlandia Ajukan RUU Anti Pemukiman

Israel mengutuk parlemen Irlandia yang mendung RUU anti pendudukan. Foto/Ilustrasi/Istimewa

TEL AVIV - Israel mengutuk pemungutan suara oleh parlemen Irlandia yang mendukung undang-undang untuk melarang impor dan penjualan barang-barang dari wilayah yang dikuasai oleh negara Zionis itu pada tahun 1967.

Undang-undang tersebut akan melarang perdagangan barang atau jasa yang berasal dari permukiman Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan yang dicaplok Israel.

Kementerian Luar Negeri Israel mengecam pemungutan suara itu sebagai ekspresi permusuhan murni.

"Sangat mengganggu dan mengecewakan bahwa para penggagas undang-undang ini berfokus pada serangan munafik terhadap Israel, bukan pada kediktatoran yang membantai warganya," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan.

"Ini adalah ekspresi jelas dari diskriminasi obsesif yang harus ditolak dengan jijik," sambung pernyataan itu seperti dilansir dari Xinhua, Jumat (25/1/2019).

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Duta Besar Irlandia untuk Israel akan dipanggil untuk membicarakan tentang teguran terkait hal itu.

Pada hari Kamis, RUU itu melewati tahap yang disebut sebagai tahap kedua di Majelis Rendah Parlemen Irlandia dengan 78 suara melawan 45. Meski begitu, RUU tersebut masih harus melewati beberapa tahap lain sebelum bisa menjadi undang-undang.

Pemerintah Irlandia sendiri menentang RUU tersebut.

Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur bersama dengan Jalur Gaza dalam perang Timur Tengah yang meletus pada 1967. Israel juga merebut Dataran Tinggi Golan, sebuah wilayah yang semula menjadi milik Suriah.

Israel mencaplok Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan tak lama setelah perang, tindakan yang tidak pernah diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional.

Credit  sindonews.com