CUPUMA

Selasa, 15 Januari 2019

Trump Menggertak Soal Kurdi, Turki Tetap Pada Pendirian

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. (Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Pemerintah Turki meminta Amerika Serikat menghormati kerja sama strategis mereka, menanggapi gertakan Presiden Donald Trump yang bakal menghancurkan perekonomian negara itu jika berani menyerang etnis Kurdi. Turki tetap berpendirian sejumlah organisasi Kurdi tergolong teroris, meski AS menganggapnya sebagai sekutu.

"Teroris tidak dapat menjadi mitra dan sekutu Anda, @realDonaldTrump. Turki berharap AS dapat menghormati kemitraan strategis kami dan tidak menghalanginya dengan propaganda teroris," cuit juru bicara kepresidenan, Ibrahim Kalin, melalui akun Twitternya, seperti dilansir Reuters, Senin (14/1).

Dalam cuitan yang berbeda, Kalin juga menekankan Turki akan melawan segala bentuk aksi terorisme, dan bukan menyerang etnis Kurdi.

"Menyamakan Kurdi Suriah dengan PKK, yang ada dalam daftar teroris AS dan PYD/YPG cabang Suriah, merupakan kesalahan yang fatal. Turki akan melawan terorisme, bukan Kurdi. Kami akan melindungi Kurdi dan warga Suriah lainnya dari semua ancaman teroris," lanjut Kalin.

Cuitan-cuitan tersebut ditujukan langsung kepada Trump, membalas cuitan dalam akun Twitternya kepada Turki.

Turki memandang kelompok suku Kurdi yang mempunyai sayap politik Partai Pekerja Kurdi (PKK), dan sayap militer mereka yaitu Peshmerga, YPJ, dan YPG sebagai organisasi teroris. Di Suriah, mereka turut terlibat dalam perang saudara melawan rezim Presiden Bashar al-Assad dan bertempur melawan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Etnis Kurdi selama ini bergantung dari bantuan senjata dari AS untuk menahan serangan dari Turki dan ISIS.

Penasihat keamanan nasional AS, John Bolton, mengatakan penarikan pasukan akan bergantung pada keputusan Turki untuk tidak menyerang Kurdi begitu pasukan AS meninggalkan Suriah.

Keputusan Trump menarik seluruh pasukan dari medan perang di Suriah pada Desember 2018 lalu sudah mulai dilakukan. Pada pekan lalu, sebagian dari pasukan AS di Suriah dilaporkan mulai mengemasi sejumlah peralatan tempur. Trump meminta penarikan pasukan dilakukan bertahap dengan tenggat maksimal empat bulan.

Meski begitu, ada kemungkinan sejumlah peralatan militer AS akan diwariskan kepada petempur Kurdi, karena posisi mereka semakin terdesak setelah AS hengkang dari Suriah. Mereka harus menghadapi Iran, ISIS, Rusia, Suriah dan Turki.

Credit cnnindonesia.com

Pompeo: Ancaman Trump pada Turki Tak Ubah Keputusan Soal Suriah

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menuturkan, ancaman Presiden AS, Donald Trump tidak mempengaruhi keputusan untuk menarik pasukan dari Suriah. Trump mengancam untuk menargetkan ekonomi Turki, jika Ankara menyerang pasukan Kurdi Suriah, ditengah penarikan pasukan Washington dari Suriah.

Dalam konferensi pers pasca melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Pompeo ditanya apa yang dimaksud Trump dengan kehancuran ekonomi. Pompeo mengatakan, dia tidak tahu apa maksud dari ancaman Trump tersebut.

Namun, mantan pemimpin badan intelijen AS atau CIA itu menegaskan, ancaman itu tidak mengubah keputusan untuk menarik mundur semua pasukan AS yang ditempatkan di Suriah.

"Anda harus bertanya kepada presiden. Kami telah menerapkan sanksi ekonomi di banyak tempat, saya berasumsi dia berbicara tentang hal-hal seperti itu. Anda harus bertanya kepadanya," ucap Pompeo.

"Saya tidak berpikir itu mengubah keputusan presiden untuk 2.000 personel berseragam kami untuk meninggalkan Suriah," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/1).

Sementara itu, sebelumnya Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu menegaskan Ankara tidak takut dengan ancaman yang dilontarkan oleh Trump. "Mengancam Turki secara ekonomi tidak akan membawa Anda ke mana-mana," ucapnya.

Dia juga melemparkan kritikan terhadap cara komunikasi Trump, yang lebih senang menyampaikan sesuatu melalui Twitter, dibandingkan menyampaikanya secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.

Credit sindonews.com

Trump Menggertak Hancurkan Ekonomi Turki Jika Serang Kurdi

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengancam akan merusak perekonomian Turki jika negara itu berani menyerang sekutu mereka, etnis Kurdi, yang berada di wilayah perbatasan Suriah. Sebab, etnis Kurdi selama ini bergantung dari bantuan pasokan senjata dari AS untuk menahan serangan dari Turki dan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Kami akan menghancurkan Turki secara ekonomi jika mereka menyerang suku Kurdi. Kami juga tak ingin Kurdi memprovokasi Turki," cuit Trump melalui akun Twitternya, seperti dikutip CNN, Senin (14/1).

Penasihat keamanan nasional AS, John Bolton, mengatakan penarikan pasukan akan bergantung pada keputusan Turki untuk tidak menyerang Kurdi begitu pasukan AS meninggalkan Suriah.

Turki memandang kelompok suku Kurdi yang mempunyai sayap politik Partai Pekerja Kurdi (PKK), dan sayap militer mereka yaitu Peshmerga, YPJ, dan YPG sebagai organisasi teroris. Di Suriah, mereka turut terlibat dalam perang saudara melawan rezim Presiden Bashar al-Assad dan bertempur melawan ISIS.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam Bolton.

"Bolton melakukan kesalahan serius. Jika ia berpikir seperti itu, ia melakukan kesalahan besar. Kami tidak akan berkompromi," kata Erdogan.

Keputusan Trump menarik seluruh pasukan dari medan perang di Suriah pada Desember 2018 lalu sudah mulai dilakukan. Pada pekan lalu, sebagian dari pasukan AS di Suriah dilaporkan mulai mengemasi sejumlah peralatan tempur. Trump meminta penarikan pasukan dilakukan bertahap dengan tenggat maksimal empat bulan.

Keputusan Trump menarik 2000 pasukan dari Suriah ditentang sejumlah pihak. Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis memilih mundur sehari setelah Trump memutuskan hal tersebut.

Melalui cuitan dalam akun Twitternya pada Minggu kemarin, Trump juga menambahkan Rusia, Iran dan Suriah merupakan tiga negara yang menerima manfaat terbesar dari kebijakan jangka panjang AS menghancurkan ISIS di Suriah.

"Kami juga mendapatkan manfaat, tapi sekarang saatnya membawa pasukan kami kembali ke rumah. Hentikan perang tanpa hati!," cuit Trump.

Credit cnnindonesia.com

Respons Ethiopian Airlines Dipaksa Mendarat Jet Tempur Indonesia

JAKARTA - Pesawat kargo Boeing 777 Ethiopian Airlines dipaksa menderat oleh dua pesawat jet tempur F-16 militer Indonesia di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, karena melanggar wilayah udara. Maskapai asing itu merespons dengan mengklaim tak perlu izin negara setempat karena melakukan penerbangan tak terjadwal.

Juru bicara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) Marsekal Pertama Novyan Samyoga mengatakan penerbangan kargo ETH 3728 itu telah terbang dari Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa ke Hong Kong. Namun, dipaksa mendarat oleh dua F-16 TNI-AU karena menerobos wilayah udara Indonesia tanpa izin.

Pihak Ethiopian Airlines mengatakan, pesawatnya membuat penerbangan tak terjadwal yang mendesak untuk menurunkan mesin pesawat di Singapura untuk pemeliharaan.

“(Pesawat) melintasi wilayah udara Indonesia sesuai dengan Konvensi ICAO Chicago Pasal 5, di mana penerbangan yang tidak terjadwal dapat menerbangkan wilayah udara dari negara sahabat tanpa izin terlebih dahulu," kata pihak maskapai melalui email, yang dikutip Selasa (15/1/2019).

Maskapai tersebut telah mengaku sudah memberi penjelasan kepada otoritas Indonesia. Para kru pesawat saat ini sedang beristirahat di sebuah hotel sebelum melanjutkan penerbangan mereka.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua jet tempur F-16 TNI-AU yang memaksa pesawat Ethiopian Airlines mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim berasal dari Skuadron Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.

"Pesawat turun sekira pukul 09.32 WIB," kata Direktur Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim, Suwarso.

Menurutnya, pesawat asing itu membawa enam kru, dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh pihak TNI-AU. "Detailnya silahkan menanyakan ke pihak TNI-AU," katanya.

Credit sindonews.com

TNI AU Jelaskan Kronologi Pendaratan Paksa Pesawat Asing di Batam

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) mendaratkan paksa pesawat Kargo asing Jenis Boeing 777 di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/1/2019).

Pesawat tersebut memasuki wilayah kedaulatan udara yuridiksi Indonesia secara ilegal tanpa dilengkapi flight clearance (FC).

Pemaksaan mendarat pesawat asing tersebut berawal dari laporan Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) III Medan kepada Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) tentang adanya pesawat unschedulle tanpa flight clereance yang akan memasuki wilayah udara nasional.

"Setelah menerima laporan tersebut, Panglima Komando Perhananan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI Imran Baidirus melaporkan kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto terkait pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing," kata Kepala Bidang Penerangan Umum TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman melalui keterangan tertulisnya, Senin (14/1/2019).

Selanjutnya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memerintahkan Pangkohanudnas untuk menurunkan paksa pesawat asing tersebut.

Langkah itu diambil dengan mengerahkan dua pesawat tempur TNI AU jenis F 16 dari Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dengan callsign.

Selanjutnya, keduanya melakukan identifikasi visual dan penyergapan terhadap pesawat asing B-777 ET-AVN setelah melakukan komunikasi dengan frekuensi darurat.

Dari komunikasi udara tersebut dipastikan bahwa pesawat kargo yang dioperasikan oleh maskapai Ethiopian Air tersebut tidak memiliki izin atau flight clearance melintasi wilayah udara nasional Indonesia, sehingga dipaksa mendarat di bandara terdekat yaitu Bandara Hang Nangdim Batam pukul 09.33 WIB.

Credit sindonews.com

Peremajaan Alutsista, Kemhan Beli 17 Heli Angkut dan Serbu PTDI

BANDUNG - Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia memesan 17 helikopter jenis serbu dan angkut berat kepada PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk pengadaan hingga 2020.

Kontrak pendanaan terdiri atas delapan helikopter angkut berat H225M dan sembilan heli serbu BELL-412EPI, lengkap dengan persenjataan dan amunisi, suku cadang, publikasi teknis serta pelatihan. Nilai kontrak untuk pengadaan 17 helikopter yaitu USD330 juta. USD183 juta untuk heli serbu. Sisanya untuk heli angkut.

Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Laksamana Muda TNI Agus Setiadji mengatakan, pemesanan tersebut didasarkan atas kebutuhan dasar TNI AU dan AD dari pengadaan tahap dua.

“Kalau kebutuhan heli serbu butuh 40, kita baru bisa 9. Jadi bertahap. Sedangkan heli angkut berat ini pertama kali kita adakan kerja sama PTDI dan Airbus. Kebutuhan 100 skuadron (16 heli) sekarang baru bisa delapan,” kata Agus usai penandatangan kontrak pemesanan 17 heli di kawasan PTDI, Kota Bandung, Rabu (9/1/2019).

Menurut dia, melalui pemesanan ini, targetnya pada 2020 sudah terpenuhi semua. Karena saat ini baru 67%. Pemerintah, kata dia, berkomitmen peralatannya yang sudah sangat tua, akan diperbaharui semua.

“Kita tidak bisa pertahankan alutsista yang lama dan kemampuannya rendah. Kalau sudah tidak efisien, kami ganti dan melibatkan industri dalam negeri. Kami juga mempertimbangkan, bahwa setiap pembelian alutsista harus memiliki kemampuan menanggulangi bencana alam. Jadi harus ada spek untuk SAR. Harus ada kemampuan untuk penanggulangan bencana,” imbuh dia.

Direktur Utama PTDI Elfien Goentoro mengatakan, untuk pengadaan heli serbu akan dipenuhi dalam tempo 24 bulan sejak kontrak. Sedangkan heli angkut berat bakal dipenuhi selama 36 bulan setelah kontrak.

“Setelah ini kami akan urus pendanaannya dulu, baru bisa produksi. Antara 3-4 bulan. Kami sangat berterimakasih atas kepercayaan diberikan ke kami. Harapan dapat mendukung kemandirian alutsista Indonesia,” kata dia.

Untuk helikopter H225M angkut berat untuk TNI Angkatan Udara memiliki konfigurasi Angkut Berat, Integrated Logistic Support termasuk Airborne Kit, Jasa (Technical Assistant dan Advance Training). Termasuk Publikasi Teknis, Pelatihan dan 1 (satu) unit H225M Level D Full Flight Simulator serta sarana dan prasarana pendukungnya.

Helikopter H225M merupakan nama komersial yang sama dengan Helikopter EC725 Cougar yang merupakan keluarga dari Super Puma, produk kerja sama industri antara PTDI dengan Airbus Helicopters, Perancis.

Sedangkan helikopter serbu lengkap dengan Persenjataan dan amunisi, suku cadang, publikasi teknis serta pelatihan. Sedangkan Helikopter Bell-412EPI merupakan bagian dari Helikopter Bell-412 Series, produk kerja sama industri antara PTDI dengan Bell Helicopter Textron Inc., Canada.

Credit sindonews.com

Singapura sebut hubungan dengan Malaysia hadapi penurunan

Patroli Perbatasan Perairan Batam Komandan Pos Angkatan Laut Pulau Nipa Letda Laut Teknik Asep (kanan) memimpin patroli di kawasan wilayah kerja pos TNI AL Pulau Nipa, Batam, Selasa (24/5/2016). Patroli dan pengawasan di kawasan pulau terluar Indonesia dilakukan untuk menjaga kedaulatan NKRI yang berbatasan dengan perairan Singapura dan Malaysia. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Singapura (CB) - Hubungan Singapura dengan negara tetangga, Malaysia dapat "menurun" akibat serangkaian sengketa udara dan kelautan, kata Menteri Luar Negeri negara kota yang makmur itu, Senin.

Menlu Singapura menambahkan bahwa dia berharap kedua negara akan dapat menyelesaikannya dengan damai.

Perselisihan ini merupakan perkembangan terbaru atas perseteruan berkepanjangan di Selat Singapura, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Vivian Balakrishnan mengeluarkan pernyataan setelah Singapura menyampaikan protes kepada Malaysia pada Minggu (13/1) atas keberadaan seorang menteri negara di sebuah kapal Malaysia, yang dikatakan Singapura memasuki perairannya secara ilegal. Singapura kemudian membatalkan pertemuan tentang kerja sama komersial.

Tindakan Malaysia akhir-akhir ini mengganggu "status quo" yang telah berlangsung bertahun-tahun, kata Balakrishnan, yang pekan lalu mengadakan pertemuan dengan timpalannya dari Malaysia, Saifuddin Abdullah. Dalam pertemuan itu, mereka bersepakat mengenai langkah-langkah untuk melunakkan ketegangan.

"Aksi ini tidak memberi pertanda baik untuk hubungan bilateral kita," kata Balakrishnan kepada parlemen.

"Singapura masih berusaha untuk menemukan penyelesaian damai melalui dialog," katanya. Ia menambahkan bahwa, apabila perundingan gagal mencapai penyelesaian yang dapat diterima, Singapura akan mencari penyelesaian internasional untuk menyelesaikan pertikaian itu.

Pada Desember, Singapura menolak langkah Malaysia yang menambah perluasan batas pelabuhan di bagian selatan, negara bagian Johor, dengan mengatakan bahwa perbatasan baru itu merambah perairannya. Malaysia menyebut pernyataan Singapura itu tidak akurat.

Sebelumnya, Malaysia mengatakan kepada Singapura untuk mengambil kembali kendalinya atas wilayah udara di sebagian wilayah Johor yang dikelola Singapura sejak 1974, menyusul prawacana sistem pendaratan baru di Bandara Seletar, Singapura.

Sistem pendaratan itu mengharuskan pesawat untuk terbang ke bandara kecil Singapura untuk melintasi wilayah udara Malaysia. Malaysia keberatan dengan pengaturan tersebut.

Singapura dulunya adalah bagian dari Malaysia tetapi keduanya berpisah dengan sengit pada 1965 dan memperkeruh hubungan diplomatik dan ekonomi selama bertahun-tahun.

Credit antaranews.com

Mahathir Minta Kekayaan Malaysia Terbagi Adil untuk Semua Etnis

PM Malaysia Mahathir menerima perwakilan berbagai agama di kantornya di Putrajaya pada 11 Januari 2019 seperti Budha, Hindu, Kristen, Sikh, dan Tao. Facebook

CB, Putrajaya – Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan kekayaan negara harus terdistribusi secara adil bagi semua ras di negara jiran itu.

Mahathir juga mengatakan perlu kerja ekstra untuk meningkatkan persatuan ras di Malaysia. Menurut dia, Malaysia tidak bisa mengklaim negara itu sukses jika ada sebagian ras yang tertinggal di belakang.
“Tidak ada gunanya menjadi negara kaya jika kekayaan itu tidak terbagi atau diberikan hanya kepada sekelompok orang saja,” kata Mahathir dalam pernyataan bulanan yang dilakukan kantor Departemen Perdana Menteri pada Senin, 14 Januari 2019 seperti dilansir Channel News Asia.
Mahathir melanjutkan,”Kita harus berbagi apa yang kita punyai bersama karena kita tidak ingin terlihat sebagai bangsa kaya tapi gagal mengurus kelompok minoritas.”

Menurut Mahathir,”Itu sebabnya kita harus menangani kemiskinan sosial di semua ras.” Dia menambahkan sudah menjadi kewajiban semua untuk berbagi kekayaan secara adil atau setidaknya pada level yang bisa diterima oleh semua komunitas di negara ini.
Etnis Melayu dan kelompok bumiputera saat ini mencapai 70 persen dari total populasi di Malaysia. Etnis Cina sekitar 23 persen, dan India 7 persen.
Malaysia memiliki konstitusi yang mengatur bahwa kelompok masyarakat bumiputera mendapat kemudahan lebih seperti biaya perumahan yang lebih murah, kuota beasiswa untuk berkuliah, mendapatkan kontrak pemerintahan dan saham dari perusahaan tercatat di bursa.

Aturan konstitusi ini diinisiasi oleh Partai United Malays National Organization pada 1971 pasca kerusuhan ras 1969. Kerusuhan ras itu menewaskan ratusan warga dari berbagai etnis.
Partai UMNO, seperti dilansir Malaysia Kini, mengalami kekalahan pemilu pertama pada Mei 2018. Koalisi Barisan Nasional, yang dimotori UMNO, kalah oleh Pakatan Harapan, yang terdiri dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Partai Keadilan Rakyat, dan dua partai lainnya.
Mahathir melanjutkan bangsa Malaysia mewarisi negara dengan multi-etnis. “Kita temukan hari ini, ras-ras ini belum bersatu seperti yang diharapkan.”

Menurut Mahathir, saat merdeka dari Inggris, para pendiri bangsa berharap Malaysia bakal menjadi negara dengan satu bahasa, mempraktekkan satu budaya dan hidup harmoni.
“Tapi, karena beberapa ras ingin mempertahankan hubungan dengan negara asalnya kita menerima fakta bahwa negara kita takkan menjadi negara dimana semua berasal dari satu ras,” kata dia seperti dilansir Malay Mail.
Menurut Mahathir, negaranya belajar banyak dari kerusuhan etnis 1969. “Kerusuhan tidak menguntungkan siapapun. Ini sejarah kita. Kita menyadari betapa pentingnya bagi semua ras utnuk saling bekerja sama,” kata dia.
Mahathir menambahkan,”Selama kita mengingat, sejarah kita dan perjuangan yang dilewati negara, maka negara kita akan terus menjadi damai.”

Credit tempo.co

Malaysia kaji enam undang-undang

ILUSTRASI-Lambang Negara Malaysia (REUTERS)

Putrajaya (CB) - Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia saat ini sedang mengambil beberapa inisiatif untuk melaksanakan janji-janji manifesto pemerintahan Pakatan Harapan dalam Pemilihan Umum ke-14 yang berkaitan dengan kementerian ini termasuk mengkaji undang-undang.

"Ini termasuk mengkaji undang-undang berkaitan dengan keselamatan, menangani masalah pendatang asing tanpa izin dan menyelesaikan isu kewarganegaraan bagi kaum India terutama yang berumur 60 tahun ke atas," ujar Menteri Dalam Negeri Malaysia, Tan Sri Dato` Haji Muhyiddin Yassin pada Majelis Amanat Tahun Baru 2019 di Putrajaya, Senin.

Dia mengatakan undang-undang yang sedang dikaji ialah Undang-Undang Hasutan 1948, Undang-Undang Pencegahan Kriminalitas 1959, Undang-Undang Pencegahan Terorisme 2015, Undang-Undang Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Undang-Undang Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khusus) 2012 dan Undang-Undang Perhimpunan Aman 2012.

Prinsip utama dalam kajian undang-undang ini ialah pemerintah perlu memperbaiki undang-undang berkaitan keamanan yang dapat mengimbangi keperluan untuk menjaga keselamatan negara dengan baik dan pada masa yang sama memelihara hak-hak kebebasan asasi seperti yang dijamin oleh Konstitusi Federal," katanya.

Sekarang ini, ujar dia, KDN sedang mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak Kantor Kejaksaan Agung untuk menyempurnakan amandemen yang diusulkan atau menghapus undang-undang ini yang akan disampaikan kepada menteri kabinet untuk persetujuan.

"Selaras dengan janji dalam manifesto, KDN telah menganugerahkan kewarganegaraan kepada 1,641 individu keturunan India berumur 60 tahun ke atas yang telah memenuhi syarat-syarat kewarganegaraan," katanya.

Secara umum, proses permohonan kewarganegaraan memerlukan perombakan terhadap beberapa prosedur dan syarat-syarat yang bersifat administrasi untuk membolehkan penilaian atas permohonan kewarganegaraan dibuat secara cakap, transparan dan adil.

"Ini termasuk penilaian atas kasus permohonan kewarganegaraan yang melibatkan pasangan dan anak warganegara, termasuk anak angkat. Justru satu dasar kewarganegaraan baru perlu diubah untuk memastikan mereka yang memenuhi segala syarat dan peraturan yang termaktub di dalam Konstitusi Federal mendapat anugerah kewarganegaraan tanpa diskriminasi," katanya.

Credit antaranews.com

Malaysia Berlakukan UU Mata Uang Digital

Bendera Malaysia (ilustrasi)

Foto: Reuters

Mata uang digital dan token digital diatur oleh Komisi Sekuritas (SC).

CB, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia mulai memberlakukan Undang-Undang tentang Mata Uang Digital dan Token Digital, Selasa (15/1). Dengan berlakunya UU tersebut, maka siapa pun yang menawarkan koin awal tanpa izin (ICO) atau pertukaran aset digital terancam hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar RM 10 juta atau Rp 34 miliar.

Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng di Kuala Lumpur, Senin (14/1), mengemukakan Aturan Pasar Modal dan Layanan (Prescription of Securities) Mata Uang Digital dan Token Digital tahun 2019 secara efektif berlaku pada Selasa (15/1) dan kerangka kerja yang berlaku pada akhir kuartal pertama tahun ini.

Dengan adanya aturan tersebut, mata uang digital dan token digital atau aset digital ditentukan sebagai efek dan akan diatur oleh Komisi Sekuritas (SC). Menurut Lim, instrumen tersebut dan aktivitas terkait lainnya harus terlebih dahulu disetujui oleh SC dan harus mematuhi hukum dan peraturan sekuritas yang relevan.

"Kementerian Keuangan memandang aset digital, serta teknologi 'blockchain' yang mendasarinya memiliki potensi menghasilkan inovasi di industri lama dan baru," katanya.

Secara khusus, dia percaya aset digital memiliki peran untuk dimainkan sebagai alternatif penggalangan dana bagi pengusaha dan bisnis baru, dan kelas aset alternatif bagi investor. Lim mengatakan SC akan memberlakukan persyaratan peraturan untuk penerbitan ICO dan perdagangan aset digital di bursa aset digital di Malaysia.

"Siapa pun yang menawarkan ICO atau mengoperasikan pertukaran aset digital tanpa persetujuan SC dapat dihukum tidak lebih dari 10 tahun dan denda tidak melebihi RM 10 juta," katanya.

Credit republika.co.id

China Vonis Mati Warga Kanada, PM Trudeau: Beijing Sewenang-wenang

OTTAWA - Perdana Menteri (PM) Justin Trudeau menuduh Beijing sudah menggunakan hukuman mati secara sewenang-wenang setelah warga Kanada dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan China atas tuduhan penyelundupan narkoba. Vonis mati ini bisa memperburuk perseteruan diplomatik yang dimulai ketika Ottawa menangkap bos keuangan Huawei, Meng Wanzhou, atas permintaan Amerika Serikat (AS).

Pengadilan Menengah Rakyat Dalian di Provinsi Liaoning, timur laut China, memutuskan hukuman mati terhadap Robert Lloyd Schellenberg. Vonis itu merupakan hasil banding pria Kanada tersebut setelah sebelumnya dijatuhi hukuman penjara 15 tahun oleh pengadilan yang lebih rendah.

Schellenberg diberitahu di pengadilan bahwa dia memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Liaoning dalam waktu 10 hari setelah menerima putusan.

"Sangat mengkhawatirkan kami sebagai pemerintah, sebagaimana seharusnya bagi semua teman dan sekutu internasional kami, bahwa China telah memilih untuk mulai menerapkan hukuman mati secara sewenang-wenang seperti dalam kasus ini," kata Trudeau kepada wartawan di Ottawa, yang dikutip Reuters, Selasa (15/1/2019).

Bibi Schellenberg, Lauri Nelson-Jones, mengatakan keluarga pria tersebut ketakutan setelah mendengar vonis mati dijatuhkan pengadilan di China.

"Pikiran kami bersama Robert saat ini. Agak tidak terbayangkan apa yang dia rasakan dan pikirkan," katanya dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

"Ini adalah situasi yang mengerikan, tidak menguntungkan, memilukan. Kami dengan cemas mengantisipasi berita tentang banding," ujarnya.

Sekadar diketahui, hubungan China dan Kanada berubah jadi dingin pada awal Desember setelah Meng Wanzhou, kepala keuangan raksasa telekomunikasi China; Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL), ditangkap di Vancouver dengan surat perintah ekstradisi AS.

China memperingatkan konsekuensi yang tidak ditentukan kecuali Meng dibebaskan. Meng telah dibebaskan dengan uang jaminan, namun dilarang meninggalkan Kanada.

Tak lama setelah penangkapan Meng, pihak berwenang China menangkap Michael Kovrig, seorang diplomat Kanada yang sedang cuti tak berbayar dari kedutaan di Beijing. Selain itu, konsultan Kanada; Michael Spavor, juga ditangkap atas tuduhan membahayakan keamanan nasional China.

Sebelumnya pada hari Senin, pemerintah China menolak pernyataan Trudeau bahwa Kovrig menikmati semacam kekebalan diplomatik.

"Trudeau harus dengan sungguh-sungguh mempelajari Konvensi Wina yang mengatur hubungan diplomatik sehingga tidak menjadi bahan tertawaan," kata Kementerian Luar Negeri China melalui seorang juru bicara.

Trudeau mengatakan Ottawa akan terus terlibat secara kuat dengan Beijing atas status Kovrig dan apa yang disebutnya sebagai penggunaan hukum secara sewenang-wenang oleh China.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam hukuman mati terhadap Schellenberg. Sementara itu, Guy St-Jacques, yang merupakan duta besar Kanada di Beijing ketika Kovrig bekerja di sana, menyatakan keprihatinan tentang seberapa cepat pengadilan di China bertindak.

"Pemerintah Kanada akan membuat perwakilan di Beijing, tetapi berdasarkan pengalaman masa lalu saya tidak yakin apakah ini akan berhasil," katanya kepada CBC. "Kami berada di tempat yang sangat sulit."

St-Jacques mengatakan Kanada harus segera menyerukan pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan para pejabat pembuat kebijakan luar negeri dan penasihat keamanan dari kedua negara untuk mengesankan pada pihak China bahwa kedua pihak harus mematuhi hukum internasional.

Alex Lawrence, juru bicara Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland, menolak berkomentar.

William Nee dari Amnesty International mencatat bahwa pelanggaran terkait narkoba tidak memenuhi ambang kejahatan paling serius di mana hukuman mati harus dibatasi berdasarkan hukum internasional.

Penyelundupan narkoba secara rutin dihukum berat di China. Beijing pernah mengeksekusi mati warga Inggris pada tahun 2009 atas tuduhan melakukan kejahatan terkait narkoba.

Pengadilan Menengah Rakyat Dalian mengatakan Schellenberg telah bersekongkol dengan orang lain dalam upaya untuk menyelundupkan 222 kg metamfetamin dari China ke Australia pada akhir 2014.

Schellenberg berargumen di pengadilan bahwa dia adalah turis yang berkunjung ke China dan dijebak oleh penjahat. Seorang pengacara untuk Schellenberg, Zhang Dongshuo, mengatakan kepada Reuters kliennya mungkin akan mengajukan banding terhadap hukuman mati.

Pengadilan Tinggi Liaoning pada akhir Desember memerintahkan pengadilan atas kasus itu diulang setelah jaksa mengatakan hukumannya terlalu ringan dan tidak pantas.

Credit sindonews.com

China Vonis Mati Seorang Warga Kanada

BEIJING - Pengadilan China dilaporkan telah menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang pria Kanada bernama Robert Lloyd Schellenberg karena penyelundupan narkoba. Vonis ini dijatuhkan setelah jaksa mengatakan hukuman 15 tahun yang diberikan kepadanya pada bulan November terlalu ringan.

"Pengadilan Menengah Dalian di provinsi timur laut Liaoning mengadili kembali chellenberg dan memutuskan eksekusi," kata pengadilan dalam sebuah pernyataan di situs webnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/1).

Pengadilan mengatakan, Schellenberg diberitahu di pengadilan bahwa ia memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Liaoning dalam waktu 10 hari setelah menerima putusan.

"Dia terlibat dalam kejahatan narkoba internasional yang terorganisir," kata pengadilan itu dalam pernyataan lanjutan.

Pengacara Schellenberg, Zhang Dongshuo mengatakanbahwa ia kemungkinan akan mengajukan banding atas hukuman itu. Schellenberg, yang akan dideportasi setelah menjalani hukumannya, telah mengajukan banding setelah dijatuhi hukuman 15 tahun pada 20 November di Dalian.

Kasus ini sendiri diprediksi akan kembali menguji hubungan bilateral kedua negara. Seperti diketahui, hubungan keduanya sudah tegang sejak Kanada menahan seorang eksekutif China atas permintaan Amerika Serikat (AS) pada bulan Desember.

Penangkapan itu direspon oleh China dengan menangkap dua orang Kanada karena dicurigai membahayakan keamanan negara.

Credit sindonews.com

Hassan Nasrallah Dikabarkan Terkena Serangan Jantung

Sayyed Hassan Nasrallah, pemimpin Hezbollah. timesofisrael.com

CB, Jakarta - Media Israel melaporkan pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, dilarikan ke rumsah sakit setelah menderita serangan jantung.
Dikutip dari Sputniknews, 14 Januari 2019, surat kabar Israel Hayom yang mengutip jurnalis Lebanon Jerry Mahar mengatakan Nasrallah dibawa ke rumah sakit di Beirut pada Sabtu. Sumber lain mengatakan Nasrallah juga menderita kanker selama beberapa tahun terakhir.

Belum ada tanggapan dari Hizbullah terkait laporan ini, namun pejabat Iran membantah laporan Israel Hayom dan menyebutnya sebagai kebohongan Zionis, menurut laporan Times of Israel.Anggota parlemen Iran untuk urusan luar negeri Hossein Amir Abdollahin menyangkal tweet media berbahasa Ibrani tersebut.

"Tuduhan Zionis yang mengatakan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah menderita penyakit dan terkena serangan jantung adalah kebohongan besar di tahun baru ini," kata Amir. "Hari di mana Nasrallah dan para pemimpin perlawanan Palestina berdoa di Masjid Al Aqsa (di Bukit Bait Suci) setelah dibersihkan dari tangan kotor Zionis pasti akan datang."

Pemimpin Hisbullah Sheik Hassan Nasrallah memberikan pidato melalui layar kaca. AP/Bilal Hussein
Jurnalis Lebanon Jerry Maher juga mengunggah di Twitter bahwa Hizbullah menolak saran agar Nasrallah dibawa ke Damaskus untuk dirawat dokter Rusia dan Iran.
Ini bukan klaim pertama soal kesehatan Nasrallah. Sebelumnya Nasrallah juga pernah dikabarkan sakit parah hingga meninggal, namun selalu ditampik Hizbullah dengan merilis video dirinya berkomentar tentang isu terkini.

Hassan Nasrallah, 58 tahun, memimpin Hizbullah setelah pemimpin sebelumnya tewas diserang helikopter Israel pada 1992 selama konvoi.Dalam setiap pidatonya, Hassan Nasrallah menyampaikan ancaman kepada Israel dengan mengatakan bahwa Hizbullah mengumpulkan ratusan ribu roket dan mengklaim lebih kuat dibanding angkatan bersenjata Lebanon.

Credit tempo.co

Pesawat Kargo Jatuh di Iran, Sembilan Orang Tewas

Ilustrasi pesawat. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

Jakarta, CB -- Sebuah pesawat kargo Boeing 707 yang mengangkut sembilan orang penumpang jatuh di sebelah barat Ibu Kota Iran, Teheran. Tim penyelamat menemukan tujuh awak sudah tewas di lokasi kejadian.

Dalam penyelidikan sementara, diduga insiden itu terjadi karena cuaca buruk. Menurut laporan kantor berita semi-resmi Iran, Fars, yang dikutip Reuters, pada Senin (14/1).

Pesawat itu jatuh di dekat Bandara Fath, dekat Kota Karaj, Provinsi Alborz.

Menurut laporan Fars, pesawat tersebut jatuh karena keliru mengira bandara dengan lapangan terbang lain dikarenakan buruknya cuaca pada saat itu.

Seorang juru bicara penerbangan sipil Iran mengatakan pesawat disebut milik Kirgistan. Sementara itu, juru bicara Bandara Manas di Kirgistan mengatakan, pesawat itu milik maskapai Payam Air, Iran dan bertolak dari bandara itu.

"Kami tidak memiliki informasi yang jelas mengenai rincian kecelakaan itu," kata kepala Departemen Darurat Iran, Pirhossein Kolivand.

Petugas lain mengatakan kepada Fars kalau pesawat itu mengangkut 10 orang, dan mereka semua dikhawatirkan sudah meninggal.

Televisi pemerintah Iran memperlihatkan gumpalan asap dari lokasi kecelakaan. Tim penyelamat telah dikirim ke daerah itu, antara bandara Fath dan Payam.

Credit cnnindonesia.com

May Ancam Batalkan Brexit Jika Parlemen Masih Tolak Usulan

Perdana Menteri Inggris, Theresa May. (REUTERS/Stefan Wermuth)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris, Theresa May memperingatkan anggota parlemen, pada Senin (14/1) untuk menyetujui kesepakatan yang telah ia susun terkait langkah hengkang dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit). Dia mengancam akan membatalkan keputusan Brexit, kalau rancangan itu masih juga ditolak anggota dewan.

Dalam pidatonya kepada para pekerja di sebuah pabrik di Stoke-on-Trent, wilayah Inggris yang pro terhadap Brexit, May mengatakan Parlemen memiliki tugas untuk menerapkan hasil referendum 2016 untuk meninggalkan Uni Eropa.

"Jika mayoritas mendukung, Inggris akan terus menjadi anggota EU. Tidak diragukan lagi perselisihan juga akan berlanjut. Tapi sebagian besar orang tidak memiliki argumen bahwa kita harus meninggalkan Uni Eropa, sehingga kita harus kembali ke pertanyaan dalam referendum," tutur May, seperti dikutip CNN.

May menambahkan kekalahannya dari kesepakatan Brexit di parlemen akan mengecewakan masyarakat Inggris.

"Saya meminta anggota parlemen untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka terhadap kepercayaan masyarakat Inggris kepada demokrasi. Kita semua memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan hasil referendum," katanya.

Menjelang tenggat waktu keluarnya Inggris dari Uni Eropa, yang jatuh pada 29 Maret 2019, kesepakatan antara pemerintah dan parlemen belum juga tercapai.

Dalam pemungutan suara pada Selasa pekan lalu dengan hasil 303-296, parlemen menentang Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan. Parlemen juga memberi kesempatan selama tiga hari untuk May menyodorkan alternatif lain jika kembali dikalahkan dalam pemungutan suara pada Selasa besok.

Kekalahan tersebut bakal menciptakan hambatan baru bagi May untuk keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan. Pemerintahan May akan memerlukan persetujuan parlemen untuk keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan, sebelum mereka bisa menggunakan kekuatan tertentu yang berkaitan dengan hukum perpajakan.

Pihak May juga dianggap lemah, terlebih melihat perpecahan suara partainya beberapa hari sebelum ia dijadwalkan mengadakan pemungutan suara.

Melihat kemungkinan Inggris tak jadi meninggalkan Uni Eropa dan diadakannya referendum kedua, aksi protes dari pendukung Brexit menyemut di luar gedung parlemen dalam beberapa bulan belakangan.

Anggota parlemen memperingatkan Kepolisian Mentropolitan London dalam sebuah surat kalau aksi ini, yang dianggap dipengaruhi kelompok politik sayap kanan, adalah intimidasi dan memiliki potensi kriminal terhadap politisi, jurnalis, aktivis dan masyarakat.

Credit cnnindonesia.com

Spanyol: Brexit Tanpa Kesepakatan Akan Jadi Bencana Besar

MADRID - Menteri Luar Negeri Spanyol, Josep Borrell menyatakan, sebuah proses Brexit yang keras, di mana Inggris akan meninggalkan Uni Eropa (UE) tanpa adanya kesepakatan, akan menjadi bencana besar.

Keluarnya Inggris dari UE, yang memiliki batas waktu hingga 29 Maret menjadi sangat tidak pasti. Alasannya, Parlemen Inggris kemungkinan besar akan menolak untuk meratifikasi kesepakatan yang telah dicapai London dan Brussel pada Desember tahun lalu.

Meratifikasi Perjanjian Brexit sebelum 30 Maret akan mengakhiri hukum UE di Inggris per tanggal 1 Januari 2021, dengan masa transisi 21 bulan. Namun, tanpa ratifikasi sebelum batas waktu, skenario Brexit akan berlaku, di mana hukum UE akan segera berakhir di Inggris pada 30 Maret tahun ini.

"Brexit yang keras akan menjadi bencana bagi semua orang," kata Borrell saat konferensi di Madrid, tanpa memberikan perincian, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/1).

Borrell, dalam konferensi itu kemudian mengatakan bahwa, bahkan dalam kasus Inggris meninggalkan UE tanpa adanya kesepakatan, perjanjian bilateral dengan Spanyol atas Gibraltar akan tetap ada.

Gibraltar adalah wilayah Inggris di pantai selatan Spanyol dan sangat bergantung pada aliran tenaga kerja dan perdagangan bebas dari Spanyol, menjadikannya titik utama pertikaian antara kedua negara. Spanyol telah lama mengklaim kedaulatan Gibraltar.

Dia kemudian mengatakan, status warga Inggris di Spanyol dan warga Spanyol di Inggris tidak akan berubah secara substansial dalam kasus Brexit yang keras. "Spanyol memiliki rencana darurat untuk menghadapi apa yang disebut Brexit keras," ungkapnya.

Ada sekitar 300 ribu warga negara Inggris, banyak di antaranya adalah pensiunan, tinggal di Spanyol. Sementara itu sekitar 130 ribu warga Spanyol tinggal di kepulauan Inggris.

Credit sindonews.com

Jerman Nilai Ancaman Sanksi AS sebagai Tindakan Provokasi

BERLIN - Media Jerman, Der Spiegel melaporkan bahwa Berlin merasa tersinggung dengan ancaman yang disampaikan oleh Amerika Serikat (AS). Berlin menilai ancaman itu adalah sebuah tindakan provokasi.

Ancaman itu disampaikan oleh Duta Besar AS untuk Jerman, Richard Grenell melalui sebuah surat yang disampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pipa gas Nord Stream 2 yang dipimpin Rusia.

Der Spiegel, seperti dilansir Sputnik pada Senin (14/1), melaporkan kantor Kaselir Jerman dan Kementerian Luar Negeri akan bertemu untuk membahas ancaman itu. "Mereka akan membahas apakah akan menanggapi ancaman Grenell dan semua provokasi barunya dan apa tepatnya reaksi yang akan diambil," bunyi laporan Del Spiegel.

Sebelumnya diwartakan, juru bicara Kedutaan Besar AS di Berlin menuturkan dalam surat itu Grenell mengingatkan perusahaan itu dapat dikenai sanksi dibawah Undang-Undang Sanksi Penentang Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).

Namun, juru bicara kedubes AS menegaskan surat itu bukanlah sebuah ancaman, melainkan hanya sebuah pengingat kepada perusahaan-perusahaan Jerman yang terlibat proyek itu.

"Satu-satunya hal yang dapat dianggap sebagai pemerasan dalam situasi ini adalah Kremlin memiliki pengaruh atas pasokan gas di masa depan. Surat itu dikoordinasikan di Washington oleh beberapa lembaga pemerintah AS dan tidak dimaksudkan sebagai ancaman tetapi pesan yang jelas dari kebijakan AS," ungkapnya.

Nord Stream 2 adalah jalur pipa yang akan membawa gas langsung ke Jerman di bawah Laut Baltik, mendorong pertikaian antara Jerman dan sekutunya karena akan menghilangkan Ukraina dari biaya transit gas yang saat ini menguntung Kiev.

Credit sindonews.com

Organisasi senjata kimia akan larang penggunaan racun saraf Novichok

Seorang polisi berjaga di daerah terlarang di pusat kota, tempat mantan intelijen Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia ditemukan teracuni, di Salisbury, Inggris, Selasa (3/4/2018). (REUTERS/Hannah McKay)

Den Haag (CB) - Badan pengawas senjata kimia dunia OPCW akan memasukkan Novichok ke dalam daftar racun yang dilarang setelah beberapa negara anggotanya mengesahkan sebuah usulan, Senin.

Novichok adalah racun saraf era Uni Soviet yang digunakan dalam serangan di Salisbury, Inggris, tahun lalu.

Ke-41 negara anggota badan pengambil keputusan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) mengadopsi sebuah usulan bersama yang diajukan Amerika Serikat (AS), Belanda dan Kanada, kata negara-negara anggota.

Mereka setuju "untuk menambah dua keluarga racun kimia yang sangat mematikan (termasuk racun yang digunakan di Salisbury)," kata wakil Kanada untuk organisasi itu, Sabine Nolke, di Twitter.

"Rusia memisahkan diri dari konsensus ini tapi tetap mematuhinya," tulis Nolke.

Negara-negara sekutu Barat sebelumnya melakukan pengusiran terbesar diplomat Rusia, sejak puncak Perang Dingin, sebagai respons atas serangan terhadap mantan agen rahasia Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury, Maret lalu.

Inggris mengatakan para agen dari badan intelijen militer Rusia GRU meracuni Skripals dengan Novichok. Pemerintah Rusia, di sisi lain, membantah terlibat.

Keputusan OPCW pada Senin tersebut bersifat rahasia dan tidak ada rincian yang diumumkan.

Pelarangan Novichok itu merupakan perubahan pertama pada daftar kimia organisasi itu, yang termasuk racun mematikan VX, gas sarin dan gas mustard, sejak daftar itu disahkan di bawah Konvensi Senjata Kimia pada 1997.

Ke-193 negara anggota OPCW memiliki waktu 90 hari untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pada Senin itu.

OPCW, yang pernah menjadi organisasi berdasarkan konsensus, mendobrak batasan politik atas penggunaan senjata kimia di Suriah, negara yang mendapat dukungan militer Rusia.

Credit antaranews.com

Macron Bikin Acara Debat Publik Redam Demo Rompi Kuning

Presiden Prancis, Emmanuel Macron. (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Jakarta, CB -- Presiden Prancis, Emmanuel Macron pada Minggu (13/1) pekan lalu memulai ajang debat nasional. Hal itu dia lakukan untuk meredam aksi unjuk rasa kelompok Rompi Kuning yang sudah berlangsung selama sembilan pekan dan kerap berujung kerusuhan, dan diklaim memberi ruang bagi rakyat memberikan pendapat untuk pemerintah.

Salah satu dampak buruk aksi unjuk rasa kelompok Rompi Kuning yang berkepanjangan yakni mengganggu ekonomi Prancis. Melalui sepucuk surat, Macron berharap perbedaan pendapat itu tidak terjadi terus-menerus dan segera menemukan jalan keluar.

"Bagi saya, tidak ada isu yang terlarang. Kami tidak akan setujui semuanya, yang merupakan hal lazim dalam demokrasi. Tapi paling tidak kita akan tunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang tidak takut berbicara, bertukar [pendapat] dan berdebat," tulis Macron dalam suratnya, seperti dilansir oleh Reuters pada Senin (14/1).

Macron menjanjikan akan tetap setia terhadap janji kampanyenya. Ia menyatakan tidak bakal melakukan pembaruan kebijakan ekonomi yang dianggap tidak memihak rakyat jelata, yakni tetap mencabut penerapan pajak kekayaan.

Di dalam surat yang akan dipublikasikan di koran-koran Prancis itu, Macron juga turut menanyakan beberapa pertanyaan yang ia harap akan dijawab oleh masyarakat saat pertemuan di balai kota dilakukan atau melalui isian secara daring.

Beberapa pertanyaan disampaikan sebagi berikut:

-Pajak apa yang seharusnya dipotong?

-Penghematan pengeluaran publik seperti apa yang harus diprioritaskan?

-Apakah terlalu banyak proses administrasi?

-Haruskah referendum digunakan lebih sering dan siapa yang semestinya mengusulkan referendum?

Macron berharap hasil debat akan membantu menciptakan kesepakatan baru bagi bangsa Prancis, dan mempengaruhi penerbitan kebijakan oleh pemerintah serta sikap Prancis terhadap berbagai isu di Eropa dan dunia.

Ia juga mengatakan dirinya akan memberikan kesimpulannya sebulan setelah debat berakhir pada 15 Maret mendatang.

"Ini adalah bagaimana saya mengubah kemarahan menjadi solusi," ujar Macron.

Aksi Rompi Kuning berjalan sejak akhir 2018. Mereka yang kebanyakan adalah para penduduk di pedesaan Prancis yang datang ke Paris memprotes kenaikan pajak bahan bakar minyak. Namun, aspirasi yang dibawa melebar dan mereka juga menuntut Macron turun karena kebijakan ekonominya disebut tidak berpihak kepada rakyat jelata.

Credit cnnindonesia.com

Media Kecam Serangan Rompi Kuning atas Insan Pers Prancis

Aksi unjuk rasa rompi kuning di Kota Paris, untuk memprotes kenaikan harga dan reformasi ekonomi.

Foto: AP//Claude Paris

Para wartawan yang meliput protes-protes menjadi sasaran para demonstran.

CB, PARIS— Media dan organisasi-organisasi wartawan Prancis pada Ahad (13/1) mengecam serangan-serangan atas para wartawan oleh pengunjuk rasa "rompi kuning" yang anti-pemerintah dan menyerukan perlindungan lebih baik setelah serangkaian insiden akhir pekan lalu.

Polisi Paris menembakkan gas air mata dan meriam air ke arah para demonstran agar mereka keluar dari Monumen Arc de Triomphe pada Sabtu dalam aksi unjuk rasa kesembilan menentang reformasi ekonomi Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Para wartawan yang meliput protes-protes itu belakangan menjadi sasaran para demonstran.

Di Rouen, kota di bagian barat Prancis, wartawan televisi LCI diserang sekelompok pengunjuk rasa. Salah seorang petugas keamanan yang bekerja untuk awak TV itu dipukuli saat bertugas dan hidungnya patah. Foto insiden itu tersebar luas di media sosial.

Di Paris, seorang wartawan LCI didorong hingga jatuh sementara para pengunjuk rasa berusaha mengambil kameranya. Atas insiden tersebut, LCI akan mengambil tindakan hukum terhadap para penyerang.

Beberapa stasiun lain, termasuk BFM TV dan Fanceninfo, pada Ahad menunjukkan gambar-gambar wartawan yang diganggu atau diusir dalam pawai-pawai "rompi kuning" pada Sabtu (14/1).

Sekretaris Jenderal "Reporters without Borders" Christophe Deloire menyerukan pihak berwenang untuk mengambil tindakan. "Ini kekerasan anti-demokrasi dari orang-orang yang memandang mereka dapat memukul para wartawan jika mereka tidak setuju dengan cara peristiwa-peristiwa diliput," kata dia di Radio France Info.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Christophe Castaner, mengatakan dalam cuitan di Twitter bahwa siapapun yang menyerang para wartawan akan diajukan ke pengadilan.

"Di dalam demokrasi kami, pers bebas ... menyerang wartawan adalah menyerang hak untuk memberi informasi," ujarnya.

Prancis dilanda protes-protes rompi kuning menentang reformasi Macron sejak pertengahan November dalam gerakan yang tak memiliki pemimpin unjuk rasa yang ditunjuk dan tak terkait partai-partai politik atau serikat pekerja.

Berawal sebagai protes terhadap kenaikan harga bahan bakar, gerakan itu telah berubah menjadi perjuangn menuntut keadilan sosial dan demokrasi yang lebih langsung. Bentrokan-bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa tak dapat dielakkan.

Menghadapi perkembangan tersebut, Macron akan meluncurkan debat nasional selama tiga bulan ke depan terkait keluhan-keluhan pemerotes dengan harapan gerakan tersebut mereda karena otoritas dan kebijakan reformasinya terkendala.

Credit republika.co.id