CUPUMA

Kamis, 27 Desember 2018

Militerisasi Ruang Angkasa, AS Tebar Ancaman ke Rusia dan China

MOSKOW - Cita-cita Washington untuk mendominasi militer di ruang angkasa berpotensi menimbulkan risiko bagi keamanan Rusia dan China. Demikian yang dikatakan oleh Duta Besar Rusia untuk China, Andrey Denisov.

"Memang, mitra AS kami mengklaim beberapa posisi dominan, termasuk militer di ruang angkasa, yang tentu saja, berpotensi menimbulkan ancaman bagi China, Rusia dan semua negara," kata Denisov seperti disitir dari Sputnik, Rabu (26/12/2018).

Denisov mengatakan baik Rusia maupun China memiliki sikap yang sama mengenai perlunya mencapai kesepakatan mengenai penciptaan sistem kontrol internasional dan pembatasan penyebaran senjata di ruang angkasa.

"Kami memiliki dialog yang cukup aktif dalam organisasi internasional tentang beberapa bentuk kontrol atas penyebaran senjata di ruang angkasa. Penempatan senjata ofensif adalah sesuatu yang dapat dikenai sistem regulasi berdasarkan basis internasional," tuturnya.

"Jika masalah tersebut memungkinkan solusi, itu tidak ada hubungannya dengan meningkatkan potensi teknis tetapi terkait dengan mencapai kesepakatan tertentu yang akan membatasi proses ini, menempatkannya dalam kerangka kerja yang masuk akal. Dan masalah itu kami punya pandangan yang sama dengan China," ujar Denisov.

Pada 2008, Rusia dan China mengajukan diskusi di Konferensi Perlucutan Senjata tentang Perjanjian Pencegahan Penempatan Senjata di Luar Angkasa, Ancaman atau Penggunaan Kekuatan Terhadap Benda-benda Luar Angkasa. Dokumen itu berupaya menjaga ruang angkasa bebas dari senjata dan terbuka untuk penelitian damai oleh semua negara tanpa kecuali.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerukan pembentukan "Komando Luar Angkasa," cabang baru dari Departemen Pertahanan AS yang secara efektif akan memiliki kendali atas operasi militer AS di luar angkasa.

Pada bulan Oktober, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan pada pertemuan pertama Dewan Antariksa Nasional yang baru dihidupkan kembali bahwa AS perlu menjadi dominan di ruang angkasa seperti di Bumi, karena musuh Washington secara aktif mengembangkan gangguan, peretasan, dan teknologi lainnya yang dimaksudkan melumpuhkan sistem komunikasi navigasi pengawasan militer.

Credit sindonews.com

Jalur Kereta Penghubung Dua Korea Terganjal Sanksi Amerika

Korea Utara dan Korea Selatan setuju untuk menjalankan sebuah proyek jalur kereta yang menghubungkan kedua negara sejak perang Korea meletup pada 1950 - 1953. Sumber: Yonhap via REUTERS

CB, Jakarta -Rencana pembangunan jalur kereta yang akan menghubungkan Korea Utara dan Korea Selatan masih dihadapkan pada kendala. Pembangunan jalur kereta ini belum bisa di mulai sampai sanksi ekonomi terhadap Korea Utara dicabut.
Dikutip dari Reuters, Rabu, 26 Desember 2018, Korea Utara dan Korea Selatan menyetujui pembangunan proyek jalur kereta ini sejak Oktober 2018 menyusul membaiknya hubungan kedua negara. Akan tetapi, proses pembangunan sampai sekarang masih tertatih.
"Ada banyak hal yang harus dilakukan sebelum proses pembangunan yang sebetulnya dimulai," kata Menteri Transportasi Korea Selatan, Kim Hyun-mee.

Menurut Kim, bahan-bahan dan investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan masih dilarang masuk ke Korea Utara oleh PBB dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Washington berkeras sanksi harus tetap diberlakukan hingga Korea Utara benar-benar menghentikan program senjata nuklirnya.

Terkait hal ini, Wakil Menteri Perkeretaapian Korea Utara, Kim Yun Hyok, menyerukan gerakan melawan sanksi yang berdampak pada pembangunan proyek kereta api ini. Dia mengatakan pembangunan proyek jalur kereta ini adalah keinginan rakyat.Kendati masih diselimuti sanksi ekonomi, namun Korea Utara dan Korea Selatan berencana melakukan survei tambahan dan tetap merancang jalur rel kereta yang proses penyelesaian proyek ini bisa memakan waktu satu sampai dua tahun.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un sebelumnya sudah setuju untuk melakukan denuklirisasi saat bertemu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Juni 2018. Namun pelaksanaan denuklirisasi ini tak banyak mengalami kemajuan karena Pyongyang kecewa dengan Washington yang masih memberlakukan sanksi pada negara itu hingga program senjata nuklir Korea Utara benar-benar dihentikan.

Credit tempo.co

Korea Selatan-Korea Utara Luncurkan Proyek Jalur Kereta

SEOUL - Dua Korea kemarin meluncurkan proyek untuk menghubungkan kembali jalur kereta dan jalan yang terputus sejak Perang Korea 1950-1953. Meski demikian, pembangunannya tidak dapat dimulai karena berbagai sanksi masih diterapkan pada Korea Utara (Korut).

Korea Selatan (Korsel) dan Korut telah sepakat pada Oktober untuk bekerja menghubungkan kembali jalan dan jalur kereta sebagai bagian perbaikan hubungan dua Korea. Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) khawatir perbaikan hubungan itu akan merusak upaya menekan Korut agar bersedia menyerahkan senjata nuklirnya.

“Ada banyak hal harus dilakukan sebelum kita benar-benar dapat memulai konstruksi,” ungkap Menteri Transportasi Korsel Kim Hyun-mee, kemarin, sebelum upacara peluncuran di kota Kaesong di sisi perbatasan Korut.

Bahan material dan investasi diperlukan untuk konstruksi itu dilarang sesuai sanksi AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diterapkan dalam program nuklir dan rudal Korut. Washington menegaskan berbagai sanksi itu tetap diberlakukan hingga Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya.

Para pejabat Korsel, politisi dan anggota keluarga yang mengungsi akibat perang dibawa dengan kereta khusus menuju upacara peluncuran tersebut. Shin Jang-chul yang mengemudikan kereta barang terakhir antara dua Korea saat keduanya mengoperasikan kawasan industri bersama satu dekade lalu tidak pernah menduga dia akan kembali ke Korut.

“Saya sangat tersentuh. Ini sudah 10 tahun dan saya bertanya-tanya apakah saya dapat kembali lagi setelah saya pensiun,” ungkap Shin pada kantor berita Reuters.

Shin dan lainnya itu bergabung dengan delegasi Korut, serta para pejabat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), China, Rusia dan Mongolia. Berbicara dalam acara itu, Wakil Menteri Kereta Korut Kim Yun-hyok menyerukan tekad untuk berdiri melawan hembusan angin yang mengancam proyek tersebut.

“Hasil proyek kereta dan jalan ini bergantung pada semangat dan tekad rakyat kita,” papar Kim.

Menteri Transportasi Korsel Kim Hyun-mee menyatakan kedua pihak akan melakukan survei gabungan tambahan dan desain kerja yang membutuhkan waktu satu atau dua tahun hingga selesai.

Upacara peluncuran proyek yang digelar kemarin itu menjadi contoh baru membaiknya hubungan antara dua Korea yang secara teknis masih berperang setelah konflik itu berakhir dengan gencatan senjata dan bukan traktat perdamaian.

Meski demikian, berbagai inisiatif ekonomi skala besar belum dimulai karena kurangnya kemajuan dalam denuklirisasi Korut.
Pemimpin Korut Kim Jong-un sepakat bekerja untuk denuklirisasi saat konferensi tingkat tinggi (KTT) dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura pada Juni lalu.

Namun berbagai negosiasi tak mengalami kemajuan besar karena Pyongyang kecewa dengan Washington yang tetap menerapkan sanksi hingga Korut mengambil langkah nyata menyerahkan senjata nuklir.

“Korsel berupaya membangun sesuai berbagai kesepakatan yang ada, yakin bahwa membaiknya hubungan antar-Korea akan memiliki dampak positif pada denuklirisasi,” ujar Shin Beom-chul, pengamat di Asan Institute for Policy Studies, Seoul, Korsel.

Dia menambahkan, “Tapi karena tidak ada konstruksi nyata, Korut akan tetap menekan Korsel agar mewujudkannya meski ada berbagai sanksi, sesuai upaya Kim untuk menopang rezimnya.”

Sementara, hubungan antara Korut dan AS justru semakin memburuk dengan berbagai langkah yang diambil Washington. Pekan ini, Pengadilan AS memerintahkan Korut membayar ganti rugi sebesar USD501 juta (Rp7,3 Triliun) terkait penyiksaan dan kematian mahasiswa AS Otto Warmbier.

Warmbier meninggal dunia pada 2017 beberapa saat setelah dibebaskan dari penjara Korut. Orangtua Warmbier menggugat Korut pada April terkait kematian putranya. Mahasiswa usia 22 tahun itu meninggal beberapa hari setelah dia kembali ke AS dalam keadaan koma. Seorang koroner asal Ohio menyatakan penyebab kematiannya adalah kekurangan oksigen dan darah ke otak.

“Korut bertanggung jawab atas penyiksaan, penyanderaan dan pembunuhan di luar proses pengadilan terhadap Otto Warmbier dan melukai ibu dan ayahnya, Fred dan Cindy Warmbier,” papar Hakim Bery Howell di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Kolumbia dalam vonis yang dibacakannya, dilansir Reuters.

Pyongyang menyalahkan botulisme dan menelan obat tidur sebagai penyebab kematian Warmbier serta menyangkal tuduhan telah terjadi penyiksaan.

Fred dan Cindy Warmbier menyatakan mereka telah menjanjikan keadilan untuk putranya. “Kami berterima kasih bahwa AS memiliki sistem pengadilan yang terbuka dan adil sehingga dunia dapat melihat bahwa rezim Kim secara legal dan moral bertanggung jawab atas kematian Otto,” ungkap pernyataan keduanya.

Credit sindonews.com

Australia Dukung Palestina Merdeka Usai Klaim Soal Yerusalem

Australia menyatakan tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik, walau mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. (Anadolu Agency/Mostafa Alkharouf)

Jakarta, CB -- Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan menyatakan negaranya tetap mendukung kemerdekaan Palestina, walau mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel.

Quinlan juga menuturkan Australia tetap berkomitmen mendukung solusi dua negara menjadi satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

"Sesuai dengan komitmen kami untuk solusi dua negara, Pemerintah Australia mengakui aspirasi rakyat Palestina untuk sebuah negara masa depan dengan Ibu Kota di Yerusalem Timur," ucap Quinlan melalui pernyataan yang ia unggah di akun Twitternya pada Senin (17/12).

Pernyataan itu diutarakan Quinlan menyusul sikap Perdana Menteri Scott Morrison soal Yerusalem Barat pada Sabtu (15/12) lalu.

Keputusan itu diambil Morrison lantaran Yerusalem Barat selama ini telah menjadi tempat di mana parlemen Israel, Knesset, dan lembaga pemerintah Israel lainnya beroperasi. Namun, Morrison menuturkan Australia belum berniat memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat.

Quinlan menuturkan relokasi kedutaan itu tidak akan dilakukan "sampai status final Yerusalem telah diputuskan melalui negosiasi antara Palestina dan Israel."

Australia telah mempertimbangkan merelokasi kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem sejak Oktober lalu.

Kala itu, Morrison mengatakan pertimbangan ini muncul lantaran proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai. Penyebabnya adalah kedua negara memperebutkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka kelak.

Pernyataan Morrison ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Indonesia. Sebagai pendukung Palestina, Indonesia menentang keras rencana Australia tersebut karena dianggap semakin mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina.

Palestina juga menyatakan kecewa dengan sikap Australia dengan pengakuan atas Yerusalem Barat.

Selain itu, Indonesia menilai langkah kontroversial Australia yang terinspirasi dari Amerika Serikat itu melanggar hukum internasional.

Tak lama setelah rencana kontroversial itu diumumkan Morrison, Indonesia langsung menerbitkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Indonesia bahkan mengancam rencana Negeri Kangguru itu bisa mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian perdagangan bernilai US$11,4 miliar (sekitar Rp17,3 triliun) dengan Australia.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Tuding Israel Langgar Kedaulatan Suriah

Burung merpati terbang di Alun-Alun Marjeh di Damaskus, Suriah, Sabtu, 27 Februari 2016.

Foto: AP Photo/Hassan Ammar

Serangan Israel menyebabkan tiga tentara Suriah terluka.

CB, MOSKOW – Rusia menuduh Israel telah melanggar kedaulatan Suriah. Dalam serangan udara yang dilancarkan pada Selasa (25/12), pesawat tempur Israel bahkan mengancam dua penerbangan sipil di Damaskus.

"Kami sangat prihatin dengan serangan-serangan itu dan bagaimana serangan itu dilakukan. Ini merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan dikutip Aljazeera, Rabu (27/12).

Menurut media pemerintah Suriah, pertahanan udara Suriah berhasil mencegah rudal Israel di dekat Damaskus. Namun, Israel berdalih rudal itu merupakan upaya perlindungan diri dari tembakan tembakan anti-pesawat.

"Sebuah sistem pertahanan udara (milik Israel) diaktifkan sebagai tanggapan terhadap rudal anti-pesawat yang diluncurkan dari Suriah," tulis akun Twitter resmi tentara Israel.

Moskow juga mengatakan serangan Israel membahayakan dua pesawat penumpang.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan serangan dari wilayah Libanon itu terjadi ketika dua pesawat, bukan dari Rusia, bersiap mendarat di bandara Beirut dan Damaskus.

Konashenkov menjelaskan pembatasan diberlakukan pada penggunaan sistem pertahanan udara pasukan pemerintah Suriah untuk mencegah terjadinya tragedi. Salah satu pesawat dialihkan ke pangkalan udara Rusia di Suriah.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, tiga tentara Suriah terluka dalam serangan. Pesawat-pesawat tempurIsrael menjatuhkan sebanyak 16 bom. Dari jumlah tersebut, 14 dihancurkan oleh sistem pertahanan Suriah.

Credit republika.co.id

Rusia Sebut Serangan Israel ke Suriah Ancam Dua Penerbangan

Ilustrasi serangan rudal. (Reuters)

Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan Rusia menyebut serangan rudal Israel di Suriah pada Selasa (25/12) secara langsung mengancam dua penerbangan sipil.

Dikutip dari Reuters, laporan media setempat, Interfax pada Rabu (26/12) menyebut Kementerian Pertahanan tidak merinci penerbangan mana yang sempat terancam. Namun, mereka menyebut pertahanan udara Suriah telah menghancurkan 14 dari 16 rudal Israel yang diluncurkan terhadap sasaran yang tidak ditentukan di dekat Damaskus.

Media pemerintah Suriah melaporkan tiga tentara Suriah terluka dalam serangan itu. Sedangkan militer Israel menolak mengomentari serangan rudal yang dilaporkan dan dituduhkan Rusia.

Berbicara pada upacara kelulusan untuk pilot baru di pangkalan angkatan udara Israel pada hari Rabu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak membuat referensi langsung ke serangan spesifik atau kritik Moskow.

Namun, dia menegaskan kembali niat Israel untuk mencegah pertahanan militer Iran yang ditujukan terhadap Israel di Suriah.

"Kami akan bertindak menentangnya, dengan penuh semangat dan terus-menerus, termasuk selama periode saat ini," kata Netanyahu.

Selama lebih dari tujuh tahun perang di negara tetangga Suriah, Israel telah tumbuh sangat mengkhawatirkan dengan musuh bebuyutan Iran, sekutu kunci Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Angkatan udara Israel telah menyerang sejumlah target yang digambarkannya sebagai penyebaran atau transfer senjata Iran ke gerakan Hizbullah yang didukung Iran di Libanon dalam konflik Suriah.

Credit cnnindonesia.com

Survei Ungkap Separuh Warga Israel Menolak Kembali Dipimpin Netanyahu

TEL AVIV - Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Otoritas Penyiaran Israel, terungkap bahwa setengah dari warga Israel tidak ingin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjadi pemimpin Israel berikutnya.

Survei itu menunjukkan bahwa 37 persen orang Israel melihat Netanyahu sebagai favorit kuat untuk memenangkan pemilu dini yang akan digelar pada 9 April 2019 mendatang. Namun, 52 persen responden percaya bahwa Netanyahu seharusnya tidak menjadi Perdana Menteri berikutnya.

Melansir Anadolu Agency pada Rabu (26/12), dalam survei itu juga disebutkan bahwa responden yakin partai Likud yang dipimpin Netanyahu akan memenangkan 30 kursi dari 120 kursi di Knesset atau Parlemen Israel.

Survei itu juga meramalkan bahwa Partai Yesh Atid dan Arab Joint List akan memenangkan masing-masing 13 kursi dalam pemilu mendatang, diikuti oleh partai Jewish Homedengan 12 kursi dan Uni Zionis dengan hanya 10 kursi.

Sebelumnya diwartakan, juru bicara Netanyahu pada Senin mengatakan, Israel akan mengadakan pemilu dini pada bulan April mendatang, Pemilu ini digelar setelah anggota koalisi pemerintahan Netanyahu bertemu untuk membahas perbedaan mengenai undang-undang.

"Para pemimpin koalisi memutuskan dengan suara bulat untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilu pada awal April," tulis juru bicara itu di Twitter.

Di bawah hukum Israel, pemilu harusnya diadakan pada November 2019. Pemerintah Netanyahu akan tetap di tempatnya sampai Perdana Menteri dan pemerintah Isral yang baru disumpah.

Credit sindonews.com

Kritik Erdogan, Netanyahu Dikecam Hamas

GAZA - Kepala politik kelompok perjuangan Hamas, Ismail Haniyeh, mengecam kritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan baru-baru ini. Haniyeh menyebut Netanyahu penjahat, tidak pantas mengkritik Erdogan.

"Seorang penjahat dan pembunuh anak-anak seharusnya tidak memberi pelajaran tentang kemanusiaan," kata Haniyeh, merujuk pada perdana menteri Israel itu.

"Mereka yang melanjutkan aksi terorisme dan ketidakadilan di Palestina seharusnya tidak mengkritik mereka yang mendukung kaum tertindas di seluruh dunia," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (26/12/2018).

Haniyeh mengaitkan pernyataan Netanyahu yang bermusuhan terhadap Erdogan dengan "kepanikan" yang melandanya menghadapi boikot global terhadap Israel dan semburan tuduhan korupsi.

Dalam tweetnya pada hari Minggu, Netanyahu menyerang Erdogan atas upaya kontra-terorisme Turki yang sedang berlangsung di tenggara Turki. Netanyahu juga menyerang Erdogan terkait permasalahan dengan Siprus.

Credit sindonews.com

Wartawan Pakistan Kecewa, Pemerintah Berlakukan Sensor

Wartawan di Pakistan memprotes ancaman sensor oleh pemerintah. Sumber: KM Chaudary/AP/aljazeera.com

CB, Jakarta - Wartawan di Pakistan kecewa dengan ancaman sensor oleh pemerintah. Wartawan dan para penasehat kebebasan berpendapat, mengatakan militer dan badan intelijen Pakistan atau ISI telah menekan media-media yang kritis melakukan peliputan.
Qazi Salauddin, mantan wartawan Pakistan, mengatakan sensor yang diberlakukan pemerintah Pakistan saat ini lebih buruk dari sebelumnya. Perdana Menteri Pakistan yang baru, Imran Khan telah memangkas anggaran iklan dan memeras sumber pendapatan utama surat kabar dan stasiun TV milik swasta.
"Hari ini, kami tidak tahu apa yang akan mengganggu mereka (wartawan). Padahal kami telah melakukan sensor sendiri sehingga ini adalah sensor terburuk yang pernah terjadi karena dilakukan untuk menghapuskan ketakutan," kata Salauddin.

Dikutip dari aljazeera.com, Rabu, 26 Desember 2018, pemberlakuan sensor telah membuat sejumlah situs pemberitaan di bredel, seperti situs Urdu yang merupakan bagian dari Voice of America. Pembredelan situs itu dilakukan setelah situs urdu mempublikasi laporan operasi militer di wilayah perbatasan Pakistan - Afganistan.
Mashaal Radio yang terafiliasi dengan Radio Kebebasan Eropa juga ikuti dibredel.

Terkait sensor, Cyril Almeida, wartawan Pakistan, dituntut atas tuduhan telah melakukan pengkhianatan setelah dia mempublikasi wawancara dengan mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif. Dalam wawancara itu, Sharif menuding militer Pakistan telah membantu kelompok militan bersenjata melancarkan serangan di kota Mumbai, India, pada 2008.
Selain memberlakukan sensor pada perusahaan media dan wartawan, otoritas berwenang Pakistan juga melakukan sensor pada media sosial. Pakistan telah secara langsung meminta Twitter membekukan sejumlah akun dan meminta Facebook agar menutup ribuan laman di situs itu yang mengkritik militer hingga menyebarkan ujaran kebencian dan menghina Islam.

Credit tempo.co

Usai Liput Pemilu, Puluhan Wartawan Bangladesh Dianiaya

Ilustrasi wartawan Bangladesh.[Public Radio International]

CB, Jakarta - Sekitar dua puluhan pemuda bertopeng menyerang sekelompok wartawan Bangladesh dengan tongkat hoki dan pemukul yang meliput kampanye pemilu. Sepuluh wartawan terluka setelah mereka diserang saat beristirahat di hotel setelah meliput kampanye.
Menurut laporan Reuters yang dikutip pada 26 Desember 2018, peristiwa terjadi pada Senin tengah malam di kota Nawabgonj, sekitar 40 kilometer dari Dhaka, usai kampanye politik untuk pemuli yang akan digelar pada 30 Desember.

Para penyerang yang identitasnya belum diketahui juga merusak jendela dan merusak puluhan mobil media, kata jurnalis.
"Beberapa dari kami berlingdung di dalam toilet karena takut," kata Abdullah Tuhin, salah satu jurnalis dari TV lokal. "Penyerang mengancam rekan-rekan kami dan menyuruh kami segera pergi atau menghadapi konsekuensi serius."

Kekerasan Buntut Pemilu Kontroversial di Bangladesh Menyebar
Dhaka Reporters Unity, sebuah asosiasi jurnalis, mengatakan banyak dari anggotanya terluka akibat serangan, namun belum diketahui seberapa parah luka korban.
Pejabat tinggi Kepolisian Dhaka, Shah Mizan, mengatakan pihaknya langsung mengirim tim ke TKP, namun belum mengidentifikasi para pelaku atau menangkap pelaku sejauh ini.
Partai oposisi mengklaim serangkaian serangan dan kekerasan beberapa hari terakhir dilakukan oleh simpatisan partai berkuasa selama masa pemilu.
Namun partai petahana PM Sheikh Hasina, Partai Liga Awami, yang ingin memenangkan pemilu untuk periode ketiga menyangkal tuduhan telah melakukan intimidasi terhadap wartawan dan kandidat.

Salah satu anggota parlemen oposisi, Salma Islam, istri dari pemilik surat kabar dan TV mengaatakan akan mengajukan gugatan terkait serangan di hotel.Sebanyak 32 wartawan dan editor media yang diwawancara mengatakan penguatan hukum pencemaran nama baik baru-baru ini menyebarkan iklim ketakutan di media Bangladesh selama masa pemilu, namun pemerintah menyangkal mengekang kebebasan berbicara tersebut.

Credit tempo.co

Pasukan Sudan bubarkan pengunjuk rasa setelah demonstrasi sepekan

Presiden Sudan Omar al-Bashir menyapa anggota militer di Heglig, Senin (23/4). Al-Bashir berjanji akan bernegosiasi dengan Sudan Selatan usai menduduki wilayah Heglig. Jenderal Kamal Abdul Maarouf, komandan tentara Sudan yang memimpin pertempuran di Heglig mengatakan tentaranya telah menewaskan 1200 anggota pasukan Sudan Selatan selama pertempuran, sebuah angka yang disangkal oleh Sudan Selatan. (FOTO ANTARA/REUTERS/Mohamed Nu)

Khartoum (CB) - Sedikitnya tiga pengunjuk rasa luka-luka terkena tembakan pada Selasa (25/12) ketika pasukan keamanan Sudan membubarkan demonstrasi di Khartoum, kata sejumlah saksi mata, setelah unjuk rasa menentang pemerintahan Presiden Omar al-Bashir berlangsung sepekan.

Seorang saksi mata Reuters mengatakan pasukan keamanan menghadang para pengunjuk rasa melakukan aksi mereka dekat istana presiden di Khartoum dengan melepaskan tembakan dan gas air mata ke udara.

Tiga saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa tiga pengunjuk rasa menderita luka-luka karena terkena tembakan, satu di antaranya di bagian kepala.

Seorang juru bicara kepolisian belum bersedia memberikan komentar. Sebelumnya, para pejabat mengatakan pasukan keamanan menahan diri dan menangani para pengunjuk rasa dengan "cara beradab".

Para pejabat dan saksi mata mengatakan bahwa sejauh ini sedikitnya 12 orang tewas dalam kerusuhan. Amnesty International melaporkan pada Selasa sedikitnya 37 orang tewas.

Kenaikan harga, kelangkaan komoditas pokok dan krisis uang tunai telah mendorong para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di seluruh Sudan untuk menentang Bashir, yang naik ke tampuk kekuasaan melalui kudeta militer tahun 1989.

Para pengunjuk rasa, yang telah berkumpul di berbagai lokasi di Khartoum pada Selasa berpawai menuju istana, sebelumnya menyasar kantor-kantor partai berkuasa, membakar beberapa di antara bangunan tersebut.

Bashir, salah seorang penguasa paling lama berkuasa di Afrika dan Timur Tengah, mengatakan kepada para peserta pawai di negara bagian Jazirah, Sudan tengah, Selasa, bahwa mereka yang menghancurkan institusi-institusi dan membakar properti umum adalah "pengkhianat" dan "orang-orang yang dibayar".

Credit antaranews.com

Tentara Suriah dikerahkan untuk hadapi pasukan dukungan Turki

Tentara Pasukan Demokratis Suriah menaiki kendaraan lapis baja setelah Raqqa dibebaskan dari milisi Negara Islam, di Raqqa, Suriah, Selasa (17/10/2017). (REUTERS/Erik De Castro)

Beirut (CB) - Tentara pemerintah Suriah yang didukung pasukan Rusia telah mengerahkan tambahan tentara ke Manbij setelah berkoordinasi dengan para milisi yang menguasai kota tersebut, kata seorang juru bicara milisi.

Sementara itu, para pejuang Suriah dukungan Turki mengatakan mereka siap menyerang Manbij.

Pengerahan itu dikoordinasikan dengan milisi dukungan Amerika Serikat di Manbij, kata juru bicara Dewan Militer Manbij, Selasa (25/12). Kegiatan itu merupakan bagian dari penambahan lebih banyak pasukan di kawasan itu.

"Pertempuran akan segera dimulai," kata Mayor Youssef Hamoud, juru bicara Tentara Nasional, pasukan pejuang utama dukungan Turki di kawasan itu, kepada Reuters. "Saat ini, kami melihat pengerahan di garis depan untuk bersiaga penuh menghadapi pertempuran."

Rencana presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik tentara AS dari Suriah telah menimbulkan kewaspadaan di kalangan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi. Mereka bekerja sama dengan Washington dalam perang melawan ISIS dan sekarang takut langkah AS itu akan membuka jalan bagi Turki untuk melancarkan serangan yang sudah lama diancamkan kepada mereka.

"Tentara Rusia telah memulihkan pusat koordinasi Suriah-Rusia ke Desa Arima ke sebelah barat kota Manbij, setelah penarikannya dari sana setahun lalu," kata Sharfan Darwish, juru bicara Dewan Militer Manbij.

Manbij direbut tahun 2016 dari ISIS milisi Suriah sekutu SDF, yang menguasai hampir seperempat Suriah. Penguasaannya merupakan tonggak dalam kampanye dukungan AS melawan ISIS.

Pada Juni, Amerika Serikat dan Suriah mencapai persetujuan yang akan mengawasi milisi YPG Kurdi Suriah keluar dari kota itu, tetapi Turki mengatakan pelaksanaanya telah ditunda. Pada November, tentara Turki dan AS mulai berpatroli bersama di kawasan tersebut.

Credit antaranews.com

Rusia: Wilayah yang Ditinggalkan AS Harus Kembali Dikendalikan Suriah

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia menuturkan, menyusul pasukan Washington menarik diri dari Suriah, kendali atas wilayah Suriah yang dikuasai Amerika Serikat (AS) harus diberikan kepada pemerintah Suriah.Juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova mengatakan, sejak AS mengumumkan mereka akan menarik pasukan dari Suriah, belum ada informasi tentang kontak yang relevan antara Washington dan Damaskus mengenai hal ini."Muncul pertanyaan, siapa yang akan menerima kendali atas wilayah Suriah yang dikuasai AS? Jelas, sesuai dengan hukum internasional dan dengan mempertimbangkan apa yang telah dilalui Suriah dan rakyatnya, itu haruslah pemerintah Suriah," kat Zakharova."Namun, saat ini, kami tidak memiliki data tentang kontak apa pun antara Washington dan Damaskus mengenai masalah ini," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (26/12).Mengomentari pernyataan AS tentang fase baru dalam perang melawan terorisme setelah penarikan pasukannya dari Suriah, Zakharova mencatat bahwa masih belum jelas apakah Amerika dapat terus melakukan serangan udara dan operasi militer darat terbatas di Suriah.

Credit sindonews.com

AS Tarik Pasukan dari Suriah, Erdogan Undang Trump ke Ankara

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. REUTERS

CB, Washington – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, telah mengundang Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengunjungi negaranya pada 2019.
“Saat ini belum ada rencana definitif, Presiden terbuka untuk pertemuan di masa depan,” kata Hogan Gidley, juru bicara Gedung Putih dalam pernyataan seperti dilansir Reuters pada Selasa, 25 Desember 2018.
Hubungan Erdogan dan Trump mulai menghangat pasca percakapan telepon keduannya pada satu – dua pekan lalu mengenai penarikan pasukan AS dari Suriah.
Trump meminta Turki untuk berperan mengalahkan sisa pasukan ISIS di Suriah pasca penarikan pasukan AS dari sana. Trump beralasan AS telah menang melawan ISIS sehingga pasukan tidak perlu lagi berada di sana dengan resiko korban jiwa dan pengeluaran dana yang besar.

Erdogan menyanggupi permintaan Trump dengan syarat mendapat dukungan logistik untuk pertempuran melawan ISIS. Hubungan Turki dan AS sempat menegang karena adaya pasukan Unit Perlindungan Rakyat YPG dari Kurdi, yang disebut teroris oleh Ankara.
Sebelumnya, hubungan Erdogan dan Trump memburuk terkait desakan AS agar seorang pastor dibebaskan dari penjara di Ankara. Turki sempat menolak sehingga AS menaikkan tarif impor untuk baja Turki, yang membuat nilai tukar mata uang negara itu melemah drastis.
Secara terpisah, Anadolu melansir Turki meminta AS menarik pasukan dari Kota Manbij, yang menjadi tempat perlindungan YPG. Soal ini, kedua negara telah bersepakat untuk menyelesaikan perjanjian mengenai Kota Manbij pasca penarikan penuh pasukan AS dari Suriah.
Menurut Anadolu, Turki dan AS bersepakat menyelesaikan penarikan pasukan YPG dari kota itu. Menlu Turki, Mevlut Cavusoglu bakal melakukan perjalanan ke Rusia untuk mendiskusikan proses penarikan pasukan AS ini.

Credit tempo.co

Komandan Inggris: Serangan Udara Hancurkan Logistik ISIS Suriah

Pesawat tempur Angkatan Udara Inggris, Tornado GR4, membawa dua rudal jelajah Storm Shadow (di bawah badan pesawat) untuk menyerang target pembuatan senjata kimia di Homs, suriah, 14 April 2018. Inggris menembakan delapan rudal Storm Shadow dalam penyerangan ini. Cpl L Matthews/AP

CB, Washington – Pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat di Suriah melaporkan hasil serangan udara yang menghancurkan sejumlah fasilitas yang digunakan kelompok teror ISIS.

Penjelasan pasukan koalisi ini terjadi kurang dari sepekan setelah Presiden AS, Donald Trump, menyatakan kemenangan atas ISIS dan menarik pasukan dari Suriah.

Ads by Kiosked

Pasukan koalisi menyatakan serangan terkoordinasi ini dilakukan pada 16 – 22 Desember 2018 dan menyasar fasilitas logistik dan area yang dikuasai ISIS.

“Serangan ini berhasil merusak kemampuan kelompok itu untuk membiayai kegiatannya,” begitu dilansir Reuters pada Selasa, 25 Desember 2018 waktu setempat.

Mayor Jenderal Christopher Ghika dari Inggris mengatakan serangan ini berhasil menewaskan ratusan anggota pasukan ISIS di medan pertempuran.
“ISI berbahaya bagi wialyah ini untuk jangka panjang dan misi kami tetap sama yaitu mengalahkan ISIS,” kata Ghika, yang merupakan deputi komandan pasukan koalisi.
Pernyataan Ghika ini menjadi kontras terhadap pernyataan Trump pada pekan lalu bahwa pasukan AS telah sukses dengan misinya mengalahkan ISIS sehingga tidak perlu lagi berada di Suriah.

Pejuang Suriah yang didukung Turki menembakkan mortir ke gunung Barsaya, timur laut Afrin, Suriah, 28 Januari 2018. REUTERS/Khalil Ashawi
Keputusan Trump untuk menarik pasukan dari Suriah mendapat kritik dari sejumlah politikus Partai Republik, yang mendukungnya. Mereka beralasan penarikan pasukan itu hanya akan memperkuat pengaruh Rusia dan Iran, yang keduanya mendukung Presiden Suriah Bashar al – Assad.

Penarikan pasukan oleh Trump ini juga mendapat kritik dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Dia menilai sekutu seharusnya bisa saling bantu. Dia meminta sekutu tidak melupakan pasukan lokal, yang selama ini dilatih.
Soal penarikan pasukan ini, CNN melaporkan Trump menelpon Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dan memintanya untuk mengalahkan sisa pasukan ISIS di Suriah.

Erdogan menyanggupi permintaan ini dengan syarat AS memberikan dukungan logistik yang dibutuhkan untuk perang. Juru bicara Presiden Erdogan, Ibrahim Kalin, mengatakan Turki tidak akan membiarkan kelompok ISIS berkeliaran di Suriah, Irak dan negaranya.

Credit tempo.co

Turki Bantah Sarankan Teknisi AS Harus Pelajari S-400 Rusia

ANKARA - Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar, dengan tegas membantah laporan yang mengklaim Ankara menyarankan teknisi Amerika Serikat (AS) harus mempelajari sistem rudal S-400 buatan Rusia.

"Tidak ada yang seperti itu. Proses penerapan kontrak untuk pembelian sistem pertahanan udara Rusia S-400 berjalan sesuai rencana. Jangka waktu," kata Akar seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (26/12/2018).

Pernyataan ini muncul setelah laporan Bloomberg yang mengutip dua sumber mengatakan pekan lalu bahwa Turki diduga menyarankan para teknisi AS mempelajari sistem S-400 untuk "mengendalikan kerusakan" dalam hubungan dengan Washington yang berasal dari keputusan Ankara mengikat kontrak dengan Moskow.

Sekretaris pers Presiden Rusia, Dmitry Peskov, untuk bagiannya, mengingatkan bahwa kontrak Rusia-Turki menetapkan bahwa Ankara tidak mengungkapkan data tertentu.

"Sebagai aturan, kerja sama militer dan pertahanan Rusia dengan negara-negara lain perlu mempertimbangkan kewajiban hukum untuk tidak mengungkapkan kategori informasi tertentu, data sensitif yang terkait dengan kerja sama ini. Dalam hal ini dengan pihak Turki, ada kewajiban seperti itu juga. Kami tidak melihat alasan untuk tidak mempercayai mitra Turki kami," Peskov menegaskan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu membenarkan bahwa Ankara telah menyelesaikan kesepakatan S-400 dan akan membeli sistem rudal dari Rusia "tanpa keraguan".

Pemerintah AS telah berulang kali menyatakan keprihatinan atas keputusan Turki untuk melanjutkan pembelian sistem pertahanan rudal buatan Rusia. AS mengancam akan memblokir pengiriman jet tempur generasi kelima F-35 ke Ankara di tengah kekhawatiran bahwa teknologi sensitif dapat dikompromikan dan digunakan untuk meningkatkan pertahanan udara Rusia jika Turki memperoleh keduanya.

Kantor berita Turki Anadolu, pada gilirannya, mengutip sumber berpangkat tinggi di Washington yang mengatakan bahwa AS terus menganggap sistem pertahanan udara S-400 sebagai ancaman terhadap platform pesawat tempur siluman F-35, dan dapat menjatuhkan sanksi terhadap Ankara.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Turki Akar menyatakan bahwa penyebaran sistem S-400 ke Turki akan dimulai pada Oktober 2019. Pada saat yang sama, ia menambahkan bahwa program jet tempur AS F-35 akan dilanjutkan sesuai rencana, dengan batch jet yang berikutnya akan dikirim pada bulan Maret 2019.

Desember lalu, Ankara menandatangani perjanjian pinjaman dengan Moskow yang membayangkan pengiriman sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia ke Turki. Sergey Chemezov, kepala eksekutif perusahaan pertahanan milik negara Rusia, Rostec, mengatakan sekitar empat set batalion S-400 senilai USD2,5 miliar dapat dipasok, dengan 55 persen dari jumlah kontrak yang ditanggung oleh pinjaman Rusia.

Credit sindonews.com

Bekas Komandan NATO Tuding Erdogan Peras Trump

WASHINGTON - Langkah Presiden Donald Trump menarik pasukan Amerika Serikat (AS) dari Suriah memicu spekulasi apakah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memeras rekannya itu dalam keputusan tersebut. Hal itu diungkapkan mantan komandan NATO, Wesley Clark.

Dalam sebuah wawancara dengan CNN, Clark secara khusus menyoroti kurangnya alasan strategis apa pun untuk keputusan itu. Hal itu, katanya, mendorong orang untuk bertanya mengapa langkah itu dilakukan.

"Orang-orang di seluruh dunia menanyakan hal ini dan beberapa teman dan sekutu kami di Timur Tengah bertanya, apakah Erdogan memeras presiden? Apakah ada imbalan atau sesuatu? Mengapa seorang lelaki membuat keputusan seperti ini? Karena semua rekomendasi menentangnya," tutur Clark seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (26/12/2018).

Ia mengklaim bahwa keputusan Trump mungkin juga menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan luar negeri Washington.

"Apa yang dikatakan hal ini tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat? Bahwa kita tidak dapat diandalkan? Bahwa kita membuat keputusan strategis berdasarkan tidak ada logika strategis? Orang macam apa yang memegang kendali? Itulah masalahnya," catat Clark.

Komentarnya muncul sehari setelah Trump mentweet bahwa Erdogan memberitahunya Turki akan memberantas apa pun yang tersisa dari ISIS di Suriah.

"Dan dia adalah pria yang bisa melakukannya plus, Turki tepat di sebelah. Pasukan kami akan pulang!" tulis Trump.

Pernyataan itu menyusul laporan CNN mengutip beberapa sumber Pentagon yang mengatakan pekan lalu bahwa Menteri Pertahanan James Mattis yang mengundurkan diri akan menandatangani perintah untuk menarik pasukan AS dari Suriah.

Laporan ini bertepatan dengan Mattis menulis surat pengunduran diri, di mana ia menyatakan bahwa Trump memiliki hak untuk memiliki menteri pertahanan yang pandangannya lebih selaras dengan pandangan presiden AS.

Mattis mengumumkan pengunduran dirinya Kamis lalu, sehari setelah Trump memutuskan untuk menarik pasukan AS dari Suriah, memposting di Twitter bahwa Amerika Serikat telah mengalahkan kelompok teroris ISIS di Republik Arab Suriah.

Pada akhir Maret lalu, Trump mengatakan AS akan segera menarik pasukannya dari Suriah, meskipun pemerintah Trump kemudian menjelaskan akan mempertahankan pasukan di Suriah sampai ISIS berhasil dikalahkan.

Koalisi yang dipimpin AS terus melancarkan serangan udara pada posisi ISIS di Suriah, dalam kampanye yang tidak disetujui oleh PBB maupun pemerintah Suriah.

Credit sindonews.com

Bentrokan Kembali Pecah di Yaman

Salah satu sudut kota di Yaman yang hancur akibat perang.

Foto: Reuters

Saat ini Hodeidah masih dikuasai pemberontah Houthi.

CB, HODEIDAH--Terjadi sebuah bentrokan antara pasukan pro-pemerintah dengan pemberontak Houthi di Hodeidah, Yaman. Bentrokan ini terjadi tepat saat kedua belah pihak akan bertemu dengan tim pengawas gencatan senjata.

Kabarnya terdengar suara rentetan tembakan arteleri berat dan baku tembak di sebelah timur kota pelabuhan tersebut. Menandakan rentannya perjanjian gencatan senjata yang disepakati pada 18 Desember lalu.

Salah seorang pejabat koalisi yang dipimpin Arab Saudi mengatakan ada sebanyak 10 pasukan pro-pemerintah yang tewas sejak perjanjian gencatan senjata disepakati. Ia menuduh pemberontah Houthi melanggar kesepakatan tersebut sebanyak 183 kali.

"Faktanya adalah, sayangnya, pemberontak Houthi jelas melakukan provokasi untuk mendapatkan tanggapan dari koalisi dan tidak ada yang meminta pertanggungjawaban mereka," kata pejabat itu seperti dilansir dari Aljazirah, Rabu (26/12).

Sementara pemberontak Houthi juga mengatakan hal yang sama. Mereka mencatat pasukan pro-pemerintah Yaman setidaknya sudah melakukan 31 pelanggaran dalam 24 jam. Mereka mengatakan hal ini di stasiun televisi Al-Masirah yang mereka kelola.

Gencatan senjata di kota Hodeidah sangat penting. Karena jutaan orang yang terancam kelaparan sangat bergantung pada pelabuhan ini. Gencatan senjata ini dinilai sebagai peluang terbaik untuk mengakhir perang sudah terjadi selama empat tahun terakhir.

Saat ini Hodeidah masih dikuasai pemberontah Houthi. Pejabat koalisi yang dipimpin Arab Saudi mengatakan akan ada bentrokan-bentrokan yang kembali terjadi jika pelanggaran-pelanggaran kesepakatan gencatan senjata terus dilakukan.

"Kami berharap dapat mendukung upaya Patrick Cammaert, kami sangat berharap dia berhasil, tapi jika tidak, kami memiliki hak untuk kembali melakukan serangan untuk membebaskan kota itu," kata pejabat yang tidak berkenan disebutkan namanya.

Cammaert seorang pensiunan jendral Belanda yang memiliki pengalaman di Sri Lanka, Kamboja dan Kongo menjadi ketua tim pengawas gencatan senjata di Yaman. Menurut PBB seharusnya ia bertemu dengan perwakilan pasukan pro-pemerintah dan pemberontak Houthi pada hari Rabu (26/12).

"Pertemuan itu akan dilakukan disebuat tempat yang rencananya dihadiri sebuah anggota," kata salah satu pejabat PBB yang tidak berwenang mempublikasikan informasi ini.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan pertemuan tersebut menjadi salah satu prioritas utama misi Cammaert di Yaman. Tim pengawas PBB bertujuan untuk mengamankan fungsi pelabuhan Hodeidah dan mengawasi penarikan pasukan kedua belah pihak dari kota itu.

"Meminta semua pihak untuk menghormati kesepakatan gencatan senjata," tulis Dewan Keamanan PBB dalam surat persetujuan mereka.

Credit republika.co.id

Dua Mantan Presiden Mesir Bertemu dalam Persidangan Sama

Mantan presiden Mesir Husni Mubarak.

Foto: Reuters

Keduanya bertemu dalam sidang terkiat Mursi dan pemimpin Ikhwanul Muslimin

CB, KAIRO— Dua mantan presiden Mesir muncul di persidangan yang sama. Pada Rabu (26/12) Husni Mubarak menjadi saksi dalam persidangan Mohammed Morsi.

Mubarak yang sudah 90 tahun datang ke persidangan tersebut memakai tongkat. Mubarak seorang diktaktor Mesir yang berkuasa selama tiga dekade sampai akhirnya di gulingkan pada 2011.

Sementara Mursi presiden Mesir pertama yang dipilih secara demokratis pada tahun berikutnya. Kekuasaannya dicopot oleh militer Mesir pada 2013 setelah unjuk rasa besar-besaran menentang pemerintahannya yang memecah belah rakyat Mesir.

Mantan presiden yang kini mendekam di penjara tersebut menghadapi beberapa dakwaan.

Keduanya muncul dalam persidangan yang menyangkut hukuman penjara untuk Mursi dan pemimpin Ikhwanul Muslimin lainnya selama pemberontakan mereka pada 2011.

Mubarak menolak menjawab sebagian besar pertanyaan yang diajukan di persidangan.

Mubarak mengatakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu diharus mendapatkan izin dari Presiden Mesir saat ini Abdel-Fattah el-Sissi dan militer.

Credit republika.co.id

Parlemen Dibubarkan, Israel Percepat Pemilu

Ilustrasi. (AFP PHOTO/THOMAS COEX)

Jakarta, CB -- Para anggota dewan Israel memutuskan untuk membubarkan parlemen dan mempercepat pemilihan umum menjadi 9 April 2019.

Keputusan ini diambil setelah parlemen menggelar pemungutan suara dengan hasil 102-3.

Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri sudah setuju untuk menggelar pemilu lebih cepat, Senin (24/12).

Semua keputusan ini diambil di tengah kebuntuan para pemimpin partai untuk menyepakati rancangan undang-undang terkait tentara.

Saat ini, koalisi Netanyahu kehilangan satu kursi setelah Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman, mengundurkan diri karena keputusan gencatan senjata kontroversial di jalur Gaza.

Di tengah kemelut ini, sejumlah analis memperkirakan Netanyahu sebenarnya ingin keputusan mengenai waktu pemilu diambil setelah Jaksa Agung mengumumkan putusan terkait dakwaan korupsi atas sang perdana menteri.

Namun kini, dengan keputusan parlemen, berbagai pihak sudah memulai kampanye. Netanyahu pun terus berupaya agar koalisi penguasa yang berhaluan kanan tetap mendukungnya.

Di lokasi tempat permukiman Yahudi di Tepi Barat, Netanyahu berupaya menarik perhatian para pemimpin setempat.

"Kita akan melihat upaya sayap kiri menyingkirkan kekuasaan kita dengan bantuan media dan lainnya. Mereka tak akan berhasil karena jika berhasil, akan sangat berbahaya bagi gerakan pendudukan," katanya seperti dikutip AFP.

Credit cnnindonesia.com