CUPUMA

Rabu, 12 September 2018

KRI Rencong 622 Terbakar dan Tenggelam di Perairan Sorong

SORONG - KRI Rencong dengan nomor lambung 622 dilaporkan terbakar dan tenggelam saat patroli di sekitar perairan Pulau Senapan, Sorong, Papua Barat, Selasa (11/9/2018) pagi. Sebanyak 38 personel, termasuk Komandan KRI dilaporkan selamat.

Dari informasi yang didapat dari Kepala Kantor SAR Sorong Emy Freezer, KRI Rencong yang diperbantukan di Lantamal XIV Sorong berada di perairan yang berjarak kurang lebih 8 mil dari Kota Sorong. Kapal ini dilaporkan terbakar pertama kali oleh anggota Lantamal XIV Sorong Mayor Djoko pada pukul 08.00 WIT. Dia kemudian meminta bantuan kapal yang dilengkapi water cannon untuk membantu memadamkan api di KRI Rencong.

Mendapat informasi tersebut, sejumlah kapal datang dan mencoba memadamkan api yang membakar KRI Rencong. Di antaranya Kapal SAR Baladewa, KAL Wayag Lantamal XIV, tug boat pertamina, speedboat Type C Ditpolair, Kapal Pelikan Mabes Polri, dan KNP 361 KPLP. Namun upaya pemadaman api tidak berhasil, sehingga KRI Rencong akhirnya tenggelam pada pukul 12.35 WIT.

Peristiwa ini juga terekam dalam video amatir yang diambil oleh warga sekitar Pulau Senapan. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Lantamal XIV Sorong.

Credit sindonews.com

Warganya Persenjatai Kelompok Papua Merdeka, Polandia Bungkam

JAKARTA - Pemerintah Polandia melalui Kedutaan Besar-nya di Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar terkait penahanan warganya atas tuduhan mempersenjatai kelompok separatis Papua Merdeka. Pria bernama Jakub Fabian Skrzypski, 29, itu terancam hukuman penjara seumur hidup.

Skrzypski ditahan polisi Indonesia di Wamena sejak 26 Agustus 2018. Dia terancam hukuman penjara seumur hidup karena dituduh berkomplot melawan negara Indonesia.

Dia resmi jadi tersangka penyelundupan senjata untuk kelompok separatis Papua Merdeka.

Mengutip laporan Reuters, Selasa (11/9/2018), selain Skrzypski, ada beberapa warga Papua yang juga ditangkap secara terpisah. Mereka dituduh melanggar undang-undang tentang pengkhianatan yang bisa berujung pada hukuman penjara seumur hidup.

"Dia dituduh melakukan (pelanggaran) pengkhianatan," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Polisi Ahmad Musthofa Kamal.

Menurut polisi, Skrzypski masuk Indonesia dengan visa turis. Namun, dia membahas kesepakatan senjata dalam sebuah pertemuan dengan seorang pemimpin separatis kelompok Papua Merdeka, yang bermarkas di Papua Nugini dan belum ditangkap.

Polisi memiliki beberapa bukti, termasuk pesan ponsel dan video yang menunjukkan Skrzypski berpartisipasi dalam latihan menembak.

Kedutaan Besar Polandia di Jakarta hingga kini tidak menanggapi permintaan wartawan untuk berkomentar.

Sementara itu, kelompok pembela hak asasi manusia, TAPOL, meminta pihak berwenang Indonesia untuk membebaskan pria Polandia dan beberapa warga Papua yang dituduh melanggar undang-undang tentang pengkhianatan.

Menurut TAPOL, seorang mahasiswa Papua Barat berusia 29 tahun, Simon Magal, ditangkap di Timika, beberapa hari setelah penangkapan Skrzypski. Magal dikenai tuduhan melakukan pengkhianatan karena telah bertemu dan berkomunikasi dengan Skrzypski. sangat berlebihan.

TAPOL mengatakan bahwa Magal, yang bersiap untuk melakukan perjalanan ke Australia untuk studi pasca-sarjana ketika dia ditangkap, hanya memiliki kontak yang minim dengan Skrzypski. Kelompok HAM ini menegaskan bahwa Magal tidak melakukan negosiasi senjata seperti yang dituduhkan.

Magal, lanjut TAPOL, hanya terseret oleh tindakan Skrzypski.

"Temuan kami menunjukkan bahwa Skrzypski hanyalah seorang turis yang mungkin bertindak sembarangan dan tidak bertanggung jawab di area konflik," kata kelompok tersebut dalam siaran pers-nya.

Menurut TAPOL, Skrzypski dituntut secara tidak adil, karena dia hanyalah seorang turis dengan kecenderungan untuk bepergian ke daerah berbahaya di seluruh dunia dan mungkin telah bertindak naif di zona konflik.

"Teman dekat Skrzypski yang kami wawancarai menggambarkannya sebagai seorang penjelajah 'ekstrem' yang penuh semangat dengan hasrat untuk budaya lain, bahasa, dan masalah kemanusiaan," lanjut TAPOL.

Credit sindonews.com

Jokowi: Nuklir sebagai tantangan perdamaian dunia

Presiden Joko Widodo saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia-Malaysia di Universitas Hankuk Seoul, Korea Selatan, Selasa (11/9/2018) (Joko Susilo)

"... Populisme, proteknisme, dan unilateralisme semuanya lagi naik tajam di berbagai penjuru dunia..."

Seoul (CB) - Presiden Joko Widodo menyatakan, senjata nuklir menjadi salah satu ancaman perdamain dunia saat ini.
"Ancaman nuklir salah satu dari beberapa tantangan yang sedang dihadapi dunia saat ini," kata dia, saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia-Malaysia di Universitas Hankuk Seoul, Korea Selatan, Selasa.

Selain nuklir, dia juga menyebut dunia saat ini menghadapi tantangan keamanan, seperti di Afghanistan, Timur Tengah, Rakhine State-Myanmar.

"Populisme, proteknisme, dan unilateralisme semuanya lagi naik tajam di berbagai penjuru dunia," kata dia.

Ia mengungkapkan, Indonesia dalam UUD 1945 telah diamanatkan untuk menjaga perdamaian dunia akan mengambil perannya.

Jokowi mengatakan, Indonesia dalam perdamaian dunia ingin berperan dalam aspek-aspek agama dalam menangani berbagai konflik internasional. "Ini semua adalah konkret untuk mendorong yang benar, tetapi sejauh kemampuan yang kita miliki," katanya.

Ia menyatakan, Korea Selatan dan Indonesia adalah mitra yang ideal atau mitra alamiah untuk kerjasama menuju agenda internasional yang progresif bagi dunia "Kita dua-duanya menganut demokrasi, demografi saling melengkapi, dimana 60 persen orang Indonesia di bawah usia 30 tahun," kata dia.

Dalam kesempatan ini, dia juga diminati pendapat salah satu mahasiswa mengenai bersatunya Korea Utara dan Korea Selatan.

Atas pertanyaan tersebut, Jokowi mengaku sangat senang dengan pertemuan antara Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. "Sebuah sejarah karena (dua) Korea (itu) saudara dekat. Satu rumpun, kalau bertemu adalah sebuah hal yang wajar dan saya sangat berbahagia," katanya.

Indonesia adalah salah satu dari tidak terlalu banyak negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan kedua Korea bersama-sama.

Selain itu, dia juga merasa gembira saat perdana menteri Korea Selatan dan deputi perdana menteri Korea Utara juga bersama-sama datang di Asian Games.

"Ini menunjukkan bahwa kerukunan dan persatuan antara Korea Utara dan Korea Selatan, perasaan saya mengatakan mendekati sebuah kenyataan. Dan kita harapkan betul-betul nanti menjadi sebuah kenyataan, sehingga energi perdamaian dunia itu dimulai dari Korea," kata dia.

Credit antaranews.com

Presiden Jokowi beri kuliah umum di Universitas Hankuk Seoul

Presiden Joko Widodo saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa jurusan bahasa Indonesia-Malaysia, di Universitas Hankuk Seoul, Korea Selatan, Selasa (11/9/2018). Dalam kuliah umumnya dia bercerita tentang atraksi motor saat pembukaan Asian Games 2018, di Jakarta, waktu itu. (ANTARA News/Joko Susilo)

Seoul (CB) - Presiden Joko widodo memberikan kuliah umum kepada mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia-Malaysia di Universitas Hankuk Seoul, Korea Selatan, Selasa.

Jokowi yang didampingi Ibu Negara, Iriana Jokowi, dan beberapa menteri Kabinet Kerja, tiba di Universitas Hankuk ini sekitar pukul 10.30 waktu setempat langsung disambut para mahasiswa dengan tepuk tangan ketika memasuki ruang pertemuan.

Pengelola kampus menyebut telah mengundang 17 pemimpin negara untuk memberikan kuliah umum dan jokowi merupakan pemimpin negara ke-18 yang hadir di Universitas Hankuk ini.

Dalam pidatonya, Jokowi mengulas beberapa hal. Dia mengakui sudah banyak pemimpin yang terkenal, di antaranya Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, Sekjen PBB, Ban Ki-moon, tetapi mereka-mereka belum pernah melakukan atraksi naik motor.

"Saya cukup yakin dari mereka tidak ada pernah loncat di atas mobil dengan mengendarai motor... Tidak ada," kata Jokowi yang disambut tawa para hadirin dan mahasiswa yang hadir.

Dia kembali mengingatkan para mahasiswa Korea Selatan ini tentang peran dia dalam mengisi acara pembukaan Asian Games 2018, di Jakarta-Palembang.

Jokowi mengatakan, atraksi motor yang dilakukan hanya sebagai hiburan untuk acara pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia ini "Asian Games tahun ini benar-benar memperagakan gambaran spetakuler SDM yang luar biasa yang ada di Asia," kata Jokowi.

Ia menyebut Asian Games ke-18/2018 yang diikuti lebih dari 11.000 atlet dan 2.500 offical dari 45 negara bertanding di 40 cabang olahraga sehingga menjadikan Asian Games terbesar dalam sejarah.

Ia juga menyebut pada pagelaran Asian Games 2018 ada yang membahagiakan, yaitu "bersatunya Korea" saat defile atlet kedua negara di bawah satu bendera, yakni bendera Korea Bersatu.

Dalam Asian Games 2018 ini juga terlihat Perdana Menteri Korea Selatan, Lee Nak-yeon, dan deputi PM Korea Utara bergandengan tangan.

Dalam tanya jawab dengan salah satu mahasiswa yang menanyakan bersatunya Korea ini, Jokowi mengaku bahagia. Ia juga mengapresiasi inisiasi Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, yang mengadakan pertemuan sebagai sejarah baru perdamaian Semenanjung Korea.

"Sebuah sejarah karena (dua) Korea (itu) saudara dekat. Satu rumpun, kalau bertemu adalah sebuah hal yang wajar dan saya sangat berbahagia," katanya.

Jokowi juga menjawab pertanyaan mahasiswa terkait keragaman masyarakat Indonesia yang bisa menjaga persatuan bangsa.
Jokowi mengaku bahwa takdir Indonesia yang berbeda-beda, yani wilayah terdiri dari 17.000 pulau yang masyarakatnya mencapai 163 juta jiwa, 714 suku, 1.100 bahasa daerah, namun persatuan tetap terjaga.

"Saya selalu berpesan kepada rakyat agar selalu saling menghargai, saling menghormati, selalu toleransi meskipun berbeda-beda. Itulah keragaman yang ada di Indonesia," kata dia.

Usai memberikan kuliah umum, dia mendapat cindera mata, yaitu jaket bergaya sportif berkarakter anak muda yang langsung dikenakan. Jokowi juga mengajak para mahasiswa untuk berfoto bersama. Selanjutnya Jokowi dan Iriana Jokowi juga melayani swafoto para mahasiswa yang hadir memenuhi aula kampus tersebut.

Ketika Jokowi dan rombongan meninggalkan tempat acara, para mahasiswa mengiringi dengan menyanyikan lagu Halo-halo Bandung.

Presiden Joko Widodo menerima cidera mata berupa jaket sportif usai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia-Malaysia di Universitas Hankuk, Seoul, Korea Selatan, Selasa (11/9/2018). (ANTARA News/Joko Susilo)

Credit antaranews.com

Senin, 10 September 2018

Rusia Tuding AS Gunakan Bom Fosfor di Suriah

Ilustrasi Deir Ezzor. (AFP Photo/Stringer)

Jakarta, CB -- Militer Rusia menuding ada dua jet tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom fosfor di Provinsi Deir Ezzor, Suriah, pada akhir pekan lalu.

Kantor berita Rusia, TASS dan RIA, melaporkan bahwa serangan itu menargetkan Desa Hajin, kantung ISIS terakhir di Suriah.

Tak lama setelah kabar ini tersebar, juru bicara Kementerian Pertahanan AS, Sean Robertson, langsung merilis pernyataan bantahan penggunaan bom fosfor di Suriah.

"Saat ini, kami belum menerima laporan penggunaan fosfor putih. Tak ada unit militer di daerah tersebut bahkan memiliki amunisi fosfor putih," ujar Robertson, sebagaimana dikutip Reuters.

Meski demikian, sejumlah kelompok pemerhati hak asasi manusia selama ini memang kerap menyatakan bahwa koalisi AS menggunakan fosfor putih untuk menggempur ISIS.

Saat dijatuhkan, bom ini dapat menimbulkan asap putih tebal dan biasa digunakan untuk melakukan pembakaran. Pemerhati HAM khawatir karena bom ini dapat membunuh dan membakar manusia hingga menembus tulang.

Namun, koalisi AS terus membantah laporan tersebut. Mereka memastikan bahwa serangan udara mereka tepat sasaran dan tidak menggunakan amunisi yang dilarang.

Ketegangan antara AS dan Rusia sendiri sedang meningkat menyusul pertimbangan pemerintahan Donald Trump untuk mengambil opsi militer di Suriah.

Opsi itu dipertimbangkan karena Trump jengah dengan Suriah dan Rusia yang terus mengabaikan peringatan AS untuk tidak menggunakan senjata kimia di Idlib, dalam upaya mereka untuk merebut benteng terakhir pemberontak tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Unjuk Rasa di Rusia, 839 Orang Ditahan

Setidaknya 839 orang ditahan saat menggelar unjuk rasa untuk memprotes rancangan kebijakan usia pensiun di Rusia pada Minggu (9/9). (Reuters/Sergei Karpukhin)

Jakarta, CNN Indonesia -- Setidaknya 839 orang ditahan saat menggelar unjuk rasa untuk memprotes rancangan kebijakan untuk menaikkan usia pensiun di Rusia pada Minggu (9/9).

CNN melaporkan bahwa aksi protes tersebut digagas oleh para pendukung pemimpin oposisi, Alexei Navalny, yang kini sedang berada dalam tahanan pemerintah.

Organisasi non-profit OVD-Info menyatakan bahwa penangkapan paling banyak terjadi di kota terbesar kedua di Rusia, St. Petersburg, di mana 354 orang ditahan.

Sejumlah foto unjuk rasa di St. Petersburg pun langsung viral di media sosial. Seorang fotografer lokal, David Frenkel, mengonfirmasi kepada CNN bahwa dua dari serangkaian foto yang tersebar itu merupakan hasil tangkapannya.

Kedua foto itu mengabadikan momen ketika petugas menangkap seorang bocah berusia sekolah, juga satu pensiunan.

Selain itu, salah satu stasiun televisi independen Rusia, TV Rain, mengklaim bahwa salah satu korespondennya, Masha Borzunova, dipukul dengan tongkat ketika polisi berupaya membubarkan protes di Moskow.

"Yang lain dipukul lebih keras. Tak perlu mengkhawatirkan saya," tulis Borzunova melalui akun Twitter pribadinya.

Sementara itu, akun Twitter milik Navalny mengunggah video yang merekam penangkapan salah satu aktivis saat protes di Moskow.

Aksi protes yang digagas oleh para pendukung Navalny ini memang kerap dijadikan wadah untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintahan korup di bawah Presiden Vladimir Putin.

Meski dirundung banyak protes, popularitas Putin tetap tinggi, tapi Navalny mulai menyusul dengan keahliannya menggunakan media sosial dan kanal YouTube.

Credit cnnindonesia.com

Pertama Kalinya, China Ikut Latihan Maritim Terbesar Australia

SYDNEY - China berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam latihan maritim terbesar di Australia. Lebih dari 3.000 personel dari 27 negara terlibat dalam latihan bersama di pelabuhan utara Darwin yang strategis.

Exercise Kakadu menjadi tuan rumah 23 kapal dan kapal selam dari seluruh kawasan Indo-Pasifik. Latihan ini memungkinkan mereka untuk membangun keakraban yang membantu mencegah konflik di laut lepas dan mengoordinasikan upaya bantuan bencana.

Komandan Anita Sellick dari kapal fregat Australia HMAS Newcastle mengatakan dua pelaut Angkatan Laut Australia diterima di frigate angkatan laut China Huangshan selama latihan.

“Dua pelaut angkatan laut Australia kami kenyataannya menyeberang ke sana, sekarang di kapal China. Jadi mereka berdua dapat berintegrasi dalam angkatan laut masing-masing dan belajar sedikit tentang bagaimana kehidupan mereka saat ini di Exercise Kakadu,” kata Sellick seperti dikutip dari Reuters, Minggu (9/9/2018).

Komandan Armada Australia, Laksamana Muda Jonathan Mead, mengatakan kepada wartawan di Darwin dalam wawancara televisi pada hari Jumat bahwa ada manfaat bersama dalam membangun pemahaman dan kepercayaan selama latihan.

Latihan militer gabungan, yang akan berlanjut hingga 15 September, didukung oleh Angkatan Udara Australia dan melibatkan 21 pesawat.

Darwin, pintu depan Asia, adalah kota paling strategis di Australia dan telah menjadi rumah bagi kontingen Marinir AS sejak 2011, menjadikannya tempat yang logis untuk latihan ini.

Mengintegrasikan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China ke dalam latihan dua tahunan dengan pasukan Amerika, Australia, Selandia Baru, dan Kanada untuk pertama kalinya telah memberi China peluang untuk meningkatkan hubungan kerjanya dengan negara-negara itu, yang kadang-kadang berubah menjadi ketegangan.

Pada bulan April, tiga kapal perang Australia menantang China saat mereka melewati Laut Cina Selatan. Kemudian pada bulan Mei, Amerika Serikat menolak China dari latihan angkatan laut bersama di lepas pantai Hawaii sebagai tanggapan terhadap apa yang disebut militerisasi wilayah-wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan, sebuah tuduhan yang ditolak Beijing.

Negara-negara peserta dalam Exercise Kakadu adalah: Cina, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Indonesia, Bangladesh, Brunei, Kamboja, Kanada, Chili, Kepulauan Cook, Fiji, Perancis, India, Malaysia, Selandia Baru, Pakistan, Papua New Guinea, The Filipina, Singapura, Sri Lanka, Timor Timur, Tonga, Uni Emirat Arab, AS, Australia, dan Vietnam.

Credit sindonews.com

Venezuela Kecam Kontak Pejabat Amerika dengan Komplotan Kudeta

Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Berita Xinhua China, personel keamanan mengamankan Presiden Venezuela Nicolas Maduro selama serangan drone ketika dia berpidato di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[Xinhua via AP]

CB, Caracas – Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza, menuduh pemerintah Amerika Serikat berupaya melakukan intervensi dan mendukung konspirasi kelompok militer, yang berupaya melakukan kudeta.

Arreaza mengatakan ini menanggapi berita yang dilansir media New York Times pada Sabtu pekan lalu bahwa beberapa pejabat AS berhubungan dengan seorang bekas komandan militer Venezuela, yang merencanakan plot kudeta terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
“Kami mengecam rencana intervensi dan dukungan pemerintah AS untuk konspirator militer melawan Venezuela,” kata Jorge Arreaza dalam cuitan di Twitter lewat akun @jaarreaza pada Sabtu, 8 September 2018 waktu setempat.

Menurut media NY Times, hubungan antara pejabat AS dengan bekas komandan militer Venezuela itu berlangsung selama setahun terakhir. Penjelasan soal adanya kontak kedua pihak ini berasal dari sejumlah pejabat AS dan bekas komandan militer Venezuela tadi, yang ikut dalam proses pembicaraan.
Hubungan lewat jalur bawah tanah antara pejabat AS dengan kelompok perancang kudeta Venezuela merupakan perjudian besar bagi Washington karena adanya latar belakang sejarah intervensi rahasia AS di Amerika Latin.

Banyak pihak di kawasan ini masih merasakan penolakan yang mendalam terhadap AS karena mendukung berbagai upaya pemberontakan, kudeta, plot di negara-negara seperti Kuba, Nikaragua, dan Chile. AS juga disebut sengaja menutup mata terhadap berbagai pelanggaran HAM oleh rezim militer yang berkuasa di kawasan Amerika Latin ini selama era Perang Dingin.

Gedung Putih menolak menjawab detil pertanyaan NY Times soal pertemuan-pertemuan rahasia itu. Namun, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan bahwa penting untuk terlibat dalam dialog dengan semua orang Venezuela, yang menunjukkan keinginan untuk demokrasi. “Ini untuk membawa perubahan positif ke sebuah negara yang telah sangat menderita di bawah Maduro,” begitu pernyataan Gedung Putih seperti dilansir dari NY Times.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang berkampanye di Billings, Montana, pada Kamis, 6 September 2018, mendesak pendukungnya untuk mencoblos pada pemilu tengah pada November 2018 agar dia tidak terkena pemakzulan. AP via Chicago Tribune
Menurut media ini, salah satu komandan militer Venezuela yang terlibat dalam pembicaraan ini sulit disebut sebagai figur ideal untuk mengembalikan demokrasi ke negara itu. Komandan militer Venezuela itu termasuk dalam daftar pejabat korup yang dikeluarkan pemerintah AS.

Washington telah menuduh komandan militer Venezuela itu dan sejumlah aparat keamanan lainnya sebelum ini terlibat dalam berbagai kejahatan serius. Ini termasuk menyiksa para tokoh kritis, memenjarakan ratusan orang sebagai tahanan politik, melukai ribuan warga sipil, terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang, dan berkolaborasi dengan organisasi FARC, yang merupakan pasukan bersenjata di Kolombia dan dianggap teroris oleh AS.

Pada akhirnya, pejabat AS memutuskan menolak membantu komplotan kudeta ini sehingga rencana mereka terhenti.
Soal ini, media Politico melansir Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump berupaya mengembalikan demokrasi yang damai dan teratur di Venezuela.
“Preferensi kebijakan AS untuk upaya pemulihan demokrasi di Venezuela secara damai dan teratur tetap tidak berubah,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Garrett Marquis, dalam pernyataannya.
Pada 2017, Presiden Trump mengatakan AS mempertimbangkan semua opsi termasuk opsi militer terhadap Venezuela. Komentar ini memunculkan kutukan dari berbagai negara di kawasan itu termasuk musuh politik Maduro.
Ekonomi Venezuela mengalami kebangkrutan di bawah pemerintahan Maduro dengan inflasi hingga 200 ribu persen. Bahan makanan pokok dan obat-obatan dasar semakin sulit diperoleh. Banyak warga Venezuela yang mengungsi ke negara tetangga seperti Kolombia, Ekuador dan Peru.
Maduro menuding Venezuela menjadi korban dari perang ekonomi yang dipimpin barisan politikus oposisi dan didukung pemerintahan Trump. AS telah mengenakan sejumlah sanksi terhadap pemerintahan Venezuela.

Credit tempo.co

Pejabat Amerika Terlibat Pembicaraan Kudeta di Venezuela

Foto yang diambil dari video yang dirilis Venezolana de Television, Presiden Nicolas Maduro (tengah) tengah menyampaikan pidato saat istrinya Cilia Flores mendongak setelah terkejut melihat ledakan di langit, di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[Venezolana de Television melalui AP]

C, Washington – Pejabat dari pemerintahan Presiden Amerika, Donald Trump, bertemu dengan sejumlah pejabat pemberontak Venezuela selama setahun terakhir untuk membicarakan rencana kudeta terhadap Presiden Nicolas Maduro.

Media New York Times melansir penjelasan soal ini berasal dari sejumlah pejabat AS dan seorang bekas komandan militer Venezuela, yang ikut dalam pembicaraan itu.
Hubungan jalur bawah tanah AS dengan kelompok perancang kudeta Venezuela merupakan perjudian besar bagi Washington karena latar belakang sejarah intervensi rahasia AS di Amerika Latin.

Banyak pihak di kawasan ini masih merasakan penolakan yang mendalam terhadap AS karena mendukung berbagai upaya pemberontakan, kudeta, plot di negara-negara seperti Kuba, Nikaragua, dan Chile. AS juga disebut sengaja menutup mata terhadap berbagai pelanggaran HAM oleh rezim militer yang berkuasa di kawasan Amerika Latin ini selama era Perang Dingin.

Gedung Putih menolak menjawab detil pertanyaan NY Times soal pertemuan-pertemuan rahasia itu. Namun, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan bahwa penting untuk terlibat dalam dialog dengan semua orang Venezuela, yang menunjukkan keinginan untuk demokrasi. “Ini untuk membawa perubahan positif ke sebuah negara yang telah sangat menderita di bawah Maduro,” begitu pernyataan Gedung Putih seperti dilansir dari NY Times.
Menurut media ini, salah satu komandan militer Venezuela yang terlibat dalam pembicaraan ini sulit disebut sebagai figur ideal untuk mengembalikan demokrasi ke negara itu. Komandan militer Venezuela itu termasuk dalam daftar pejabat korup yang dikeluarkan pemerintah AS.

Washington telah menuduh komandan militer Venezuela itu dan sejumlah aparat keamanan lainnya sebelum ini terlibat dalam berbagai kejahatan serius. Ini termasuk menyiksa para tokoh kritis, memenjarakan ratusan orang sebagai tahanan politik, melukai ribuan warga sipil, terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang, dan berkolaborasi dengan organisasi FARC, yang merupakan pasukan bersenjata di Kolombia dan dianggap teroris oleh AS.
Pada akhirnya, pejabat AS memutuskan menolak membantu komplotan kudeta ini sehingga rencana mereka terhenti.

Soal ini, media Politico melansir Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump berupaya mengembalikan demokrasi yang damai dan teratur di Venezuela.

“Preferensi kebijakan AS untuk upaya pemulihan demokrasi di Venezuela secara damai dan teratur tetap tidak berubah,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Garrett Marquis, dalam pernyataannya.
Menurut Marquis, pemerintah AS menerima keprihatinan dari berbagai kalangan di Venezuela seperti jutaan elemen masyarakat sipil, pejabat partai berkuasa, pejabat keamanan, hingga jutaan warga yang terpaksa melarikan diri ke luar negeri.
“Mereka semua berbagi satu tujuan: membangun kembali demokrasi di Tanah Air mereka,” kata Maquis.
Solusi jangka panjang bagi krisis di Venezuela, Marquis menjelaskan, hanya dapat datang dari pemulihan pemerintahan dengan praktek-praktek demokrasi, penegakan hukum dan penghormatan terhadap pondasi HAM dan kebebasan.

Credit tempo.co

Venezuela Akui Donald Trump Ingin Gulingkan Pemerintahan Sah

Ikustrasi krisis Venezuela.

Foto: Reuters

Ada tiga gerakan tentara Venezuela yang berusaha menggulingkan pemerintahan Maduro

CB, MEXICOCITY -- Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengonfirmasi rencana Amerika Serikat (AS) menggulingkan pemerintah sah Venezuela. Pada Sabtu, (8/9), media massa AS The New York Times memuat laporan, pemerintah Donald Trump membahas untuk mendukung pemberontak Venezuela yang ingin menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

"Kami mengekspos rencana pemerintah AS untuk ikut campur (dalam urusan dalam negeri Venezuela) dan mendukung rencana militer melawan pemerintahan sah Venezuela. Media AS sendiri merilis bukti terang-terangan," tulis Arreaza akun media sosial Twitter miliknya, seperti dilansir dari Sputnik, Ahad (9/9).

Menurut artikel yang dirilis oleh The New York Times, setidaknya ada tiga gerakan dari tentara Venezuela yang berusaha menggulingkan pemerintahan Maduro. Kudeta dilakukan pada musim panas 2017, Maret dan Mei 2018, tapi tidak ada satu pun rencana tersebut yang berhasil.

Kabarnya ada 11 petinggi pemerintahan Donald Trump dan mantan petinggi militer Venezuela melakukan pertemuan pada tahun 2017. Pertemuan tersebut membahas kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Maduro. Tapi Amerika membantah turut ikut campur dalam urusan internal Venezuela.

Pertemuan tersebut tidak hanya dilakukan satu kali. Serangkaian pertemuan tersebut dilakukan sejak tahun 2017 dan beberapa kali digelar sepanjang tahun ini. The New York Times menulis sejumlah petinggi militer mengalami kesulitan karena kebijakan Maduro yang ototarian.

Para perwira Venezuela dilaporkan berpaling ke AS. Mereka memberikan radio yang terenkripsi sementara mereka membangun kekuatan di luar Venezuela untuk melakukan kudeta sebelum pemilihan presiden digelar.

Credit republika.co.id

Mantan Menlu Inggris Sindir Brexit Sebagai 'Bunuh Diri'

Mantan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson. (Dok. Matt Frost/ITV/REX/Shutterstock via Reuters)

Jakarta, CB -- Keinginan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) dianalogikan mantan menteri luar negeri Boris Johnson seperti rencana bunuh diri.

Di kolom salah satu surat kabar yang terbit Minggu, (9/8), Johnson menyebut Perdana Menteri Inggris saat ini, Theresa May, sedang "mengenakan rompi bunuh diri pada konstitusi kemudian menyerahkan pemicunya kepada Uni Eropa".

Johnson juga mengungkap kepergian Inggris dari Uni Eropa sebagai "penghinaan" yang membuka "diri kita pada pemerasan politik abadi".
"Kita sudah mengenakan rompi bunuh diri pada konstitusi Inggris - kemudian menyerahkan pemicunya pada [pemimpin negosiasi Uni Eropa] Michael Barnier," tulis Johnson, seperti diberitakan Reuters.

Kata-kata Johnson, terutama yang menyinggung rompi bunuh diri, mendapat kecaman dari anggota partai konservatif.

Menteri Luar Negeri Inggris untuk Eropa dan Amerika Alan Duncan mengatakan "salah satu dari momen paling menjijikan dalam politik modern Inggris".

"Buat Boris yang mengatakan pandangan perdana menteri seperti pelaku bom bunuh diri terlalu berlebihan," ucap Duncan pada akun Twitternya.

Pada Juli lalu Johnson menyatakan mengundurkan diri sehari setelah Menteri urusan Brexit David Davis melakukan hal yang sama. Johnson sempat dinilai sebagai tokoh yang seharusnya menggantikan May.

Sebelum mengundurkan diri Johnson sempat menjabat selama dua tahun di bawah kendali May. Pengunduran dirinya dianggap sebagai bentuk protes pada strategi negosiasi May yang dinilai lembek.

"Itu berarti kita adalah negara pengikut," ucap Johnson dalam kolom.

Sejak mengundurkan diri Johnson telah menulis untuk sejumlah kolom surat kabar. Isinya mendorong para konservatif menekan May agar membuang proposal saat konferensi partai digelar akhir bulan ini.

Tulisan Johnson keluar sehari setelah dia dan istrinya, Marina Wheeler, berencana bercerai.

Credit cnnindonesia.com

Cina Perkuat Otot Militer di Laut dengan Pesawat Amfibi

Militer Cina membuat pesawat Amfibi AG600 untuk mengangkut 50 orang pasukan, melakukan misi penyelamatan hingga invasi dadakan ke perairan musuh. Unwire HK

CB, Beijing - Militer Cina mendapat dukungan kekuatan baru dengan peluncuran pesawat terbang amfibi, yang dikabarkan terbesar di dunia dan telah melakukan uji coba dengan sukses.

Kapal terbang ini dirancang untuk melakukan misi pencarian dan penyelamatan di laut. Namun, kapal terbang dengan nama AG600 dapat juga digunakan untuk transportasi pasukan dan melakukan pengintaian musuh di kawasan laut bermasalah.

“Kapal terbang ini juga melakukan penerbangan rendah dengan baik dan semua sistemnya berfungsi,” begitu dilansir China Aviation News dan SCMP pada Ahad, 9 September 2018.

AG600 atau Kunlong memiliki panjang sekitar 37 meter dengan lebar sayap 38,8 meter. Pesawat ini mampu terbang sejauh 4500 kilometer dan didesain untuk mampu lepas landas dan mendarat dengan ketinggian ombak hingga maksimum dua meter.

Pemerintah Cina membangun armada kapal selam nirawak dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mengimbangi pergerakan pasukan AS di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Barat. SCMP

Kunglon memiliki empat mesin baling-baling turboprop dan mampu membawa 50 penumpang. Pesawat ini juga bisa membawa 12 ton air dalam 20 detik untuk kegiatan pemadam kebakaran hutan atau lahan.

Dengan kemampuan mengangkat berat 53,5 ton, Kunglon diklaim mengalahkan pesawat sejenis asal Jepang yaitu ShinMaywa US-2 dan Rusia Beriev Be-200. Pemerintah Cina dan beberapa perusahaan swasta telah memesan 17 pesawat, yang bakal mulai dikirim pada 2022.
Militer Cina mengembangkan AG600 untuk memperkuat otot militer dalam menghadapi sengketa Laut Cina Selatan. Media EurAsian Times melansir pesawat ini dirancang dengan kemampuan untuk melakukan invasi laut dadakan terhadap kawasan musuh.

Credit tempo.co

Media Cina Kritik ABC karena Agresif Terhadap Cina

Banyak situs diblokie di Cina karena adanya Great Firewall.

Foto: ABC

ABC bukan satu-satunya situs berita yang diblokir pemerintah Cina.

CB, MELBOURNE -- Sebuah organisasi media milik pemerintah Cina, harian The Global Times mengkritik media Australia ABC dalam salah satu tajuknya. Global Times menuduh ABC sudah lama memiliki sikap agresif terhadap Cina.

Tajuk itu muncul setelah adanya berita situs dan aplikasi ABC telah diblokir di Cina karena melanggar hukum dan peraturan Cina. Pemerintah Cina telah menolak memberikan penjelasan rinci mengenai peraturan apa yang telah dilanggar ABC.

Global Times menulis ABC membesar-besarkan berita pemblokiran tersebut guna menarik perhatian dunia Barat. Harian tersebut mengatakan situs ABC dalam bahasa Mandarin dibuat untuk mempengaruh masyarakat Cina dengan kebebasan model Barat, dan menguntungkan mereka sendiri dalam hal ideologi dan bisnis.

"Mudah sekali untuk membayangkan ABC merasa terganggu dengan situsnya dilarang di Cina. Tetapi ABC bereaksi terlalu keras hampir sama dengan cara Canberra menangani konflik dengan Beijing," tulis tajuk tersebut.

ABC menolak memberikan komentar mengenai tajuk rencana yang dibuat Global Times tersebut. Global Times adalah sebuah tabloid yang diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh harian People's Daily, yang merupakan corong resmi Partai Komunis Cina.

Harian ini sering mengambil pandangan yang lebih keras mengenai masalah politik luar negeri dibandingkan media Cina lainnnya yang dikontrol oleh pemerintah. Namun Graeme Smith, akademisi di Australian National University Canberra mengatakan pandangan harian tersebut tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

"The Global Times adalah sayap kanan nasional yang paling ekstrem, mewakili bagian dari pemerintahan, walau bukan mewakili pemerintah secara keseluruhan. Namun juga kita tidak bisa mengatakan untuk tidak mengindahkan apa yang mereka katakan. Mereka ada karena satu alasan yaitu untuk memberikan pertanda kepada negeri seperti Australia. Mereka tidak mengeluarkan pertanda tanpa izin dari kalangan yang lebih tinggi," katanya.

ABC telah menghubungi Kedutaan Cina di Canberra namun sampai sejauh ini belum mendapatkan jawaban.

ABC hanya salah satu media yang diblokir Cina

Situs ABC diblokir di Cina sejak 22 Agustus.

ABC adalah media asing terbaru yang diblokir pemerintah Cina. Bulan lalu, BBC dari Inggris juga diblokir setelah mengubah sistem keamanan situs mereka dari HTTP menjadi HTTPS.

BBC mengatakan keputusan itu adalah guna memberikan perlindungan privasi lebih besar kepada pengguna, namun juga membuat penyedia jasa internet lebih susah untuk melacak dan memblok berita-berita individu. Smith memperkirakan pelarangan terhadap BBC dan ABC mungkin dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada negara masing-masing.

"Ada pendapat yang keliru kedua media ini memiliki hubungan dengan pemerintah. BBC dilihat seperti itu, dan ABC juga dipandang dalam hal tertentu dekat dengan pemerintah Australia," katanya.

Sistem pemblokiran yang dilakukan Cina yang dikenal dengan nama Great Firewall juga telah menutup akses untuk media Inggris The Guardian, dan media Amerika Bloomberg dan The New York Times, yang sudah pernah menerbitkan tulisan mengenai kekayaan Presiden Xi Jinping dan para elite lainnya. Kantor berita Reuters juga diblokir.

Susah mengetahui alasan pemblokiran

Keputusan memblokir situs ABC terjadi seelah keputusan pemerintah Austalia untuk tidak mengijinkan dua perusahaan Cina ikut dalam pengembangkan jaringan telepon 5G dan salah satu perusahaan tersebut adalah perusahaan besar teknologi Cina Huawei.

"Dalam tindakan balasan, ada keterbatasan mengenai apa yang bisa lakukan terhadap Australia, jadi sasaran mereka adalah ke hal yang mungkin dilakukan yaitu ke media." kata Smith.

Namun dia menambahkan sulit untuk dengan jelas mengetahui niat pemerintah Cina di belakang keputusan tersebut. "Dua hal yang bisa diduga adalah pelarangan Huawei dan pemerintah Morriso. Saya menduga mereka ingin pemerintahan baru mengambil pendekatan lain terhadap Cina, setelah mereka sebelumnya tidak menyukai pendekatan Turnbull," kata Smith.

Credit republika.co.id

AS Kirim Pasukan Tambahan ke Suriah Pasca Ancaman Serangan Rusia

WASHINGTON - Pentagon mengatakan lebih dari 100 Marinir Amerika Serikat (AS) dikirim sebagai bala bantuan ke pos terpencil koalisi Amerika di Suriah selatan. Pasukan bantuan ini dikirim setelah Rusia mengancam akan menyerang militan di daerah itu.

Dikutip dari South Morning China Post, Minggu (9/9/2018), pasukan tambahan itu diterbangkan dengan helikopter ke pangkalan AS di al-Tanf, sebuah kota kecil dekat perbatasan Suriah, Irak, dan Yordania. Pangkalan itu digunakan oleh pasukan khusus AS untuk melatih pejuang Suriah yang berhadapan dengan militan ISIS.

Sebelumnya Moskow telah mengirimkan sejumlah peringatan kepada AS dalam beberapa terakhir. Moskow memperingatkan bahwa pasukan Rusia dan unit rezim Suriah tengah merencanakan serangan terhadap apa yang mereka sebut terpris di dekat al-Tanf.

Namun para pejabat militer AS dengan terang-terangan memperingatkan Rusia dan Suriah untuk tidak melakukan serangan dalam zona keamanan hampir 50 km yang dipertahankan AS di sekitar al-Tanf, sebuah pos strategis utama.

Sebagai peringatan, Komando Sentral AS mengatakan pasukan yang dikirim ke Tanf akan melakukan latihan tembak menembak menggunakan amunisi hidup.

“Amerika Serikat tidak berusaha untuk melawan Rusia, pemerintah Suriah atau kelompok yang dapat memberikan dukungan kepada Suriah dalam perang sipil Suriah,” kata Letnan Kolonel Earl Brown, juru bicara Komando Pusat AS.

"Namun, Amerika Serikat tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan yang diperlukan dan proporsional untuk mempertahankan pasukan AS, koalisi atau mitra," imbuhnya.

Credit sindonews.com

Diancam Diserang Rusia, Militer AS Gelar Latihan Tembak di Suriah

WASHINGTON - Marinir Amerika Serikat (AS) melakukan latihan serangan udara langsung di Suriah selatan pada Jumat. Latihan ini dirancang untuk memperingatkan pasukan Rusia dan militer lainnya agar menjauhi pangkalan AS di sana.

Latihan Marinir yang melibatkan unit kompi ini dilakukan di dekat garnisun AS di al-Tanf, di sepanjang perbatasan Suriah-Irak dekat Yordania. AS telah lama mendeklarasikan zona dekonflik 35 mil di luar batas bagi yang lain.

Latihan ini mengikuti pemberitahuan Rusia, dan penolakan AS, tentang rencana memasuki zona tersebut untuk mengejar "teroris." Sebelumnya, Rusia dikabarkan telah mengirim peringatan kepada AS akan mengambil wilayah Suriah yang didudukinya.

"Amerika Serikat tidak berusaha untuk melawan Rusia, pemerintah Suriah atau kelompok yang mungkin memberikan dukungan kepada Suriah dalam perang sipil Suriah," kata Letnan Kolonel Earl Brown, seorang juru bicara Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam sebuah pernyataan.

"Namun, Amerika Serikat tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan yang diperlukan dan proporsional untuk membela pasukan AS, koalisi, atau mitranya," imbuhnya seperti dikutip dari Washington Post, Sabtu (8/9/2018).

Garnisun telah berfungsi sebagai landasan peluncuran operasi anti ISIS AS dan fasilitas pelatihan Pasukan Operasi Khusus AS untuk pejuang Suriah yang membantu upaya itu. Zona ini juga terletak di jalur transportasi utama antara Teheran dan Damaskus, dan kontrol atas daerah tersebut telah lama menjadi tujuan pemerintah Suriah dan sekutunya: Rusia serta Iran.

Pertempuran semakin sering terjadi di dekat dan di dalam zona, termasuk pada hari Senin di mana beberapa pejuang yang didukung Iran dan tentara Iran dilaporkan tewas dalam serangan udara. Juru bicara militer AS mengatakan pangkalan itu menerima tembakan dari pasukan tak dikenal tetapi tidak menembak kembali. Israel, yang telah melakukan serangan terhadap pasukan Iran di Suriah, tidak memberikan komentar langsung terkait insiden pada hari Senin tersebut.

Rusia telah berulang kali menuduh bahwa AS menyembunyikan pasukan ISIS di dalam zona itu, sesuatu yang dibantah keras oleh Amerika sementara menunjukkan bahwa Rusia dan sekutu-sekutunya di Suriah mencari alasan untuk menyerang daerah itu.

"Mitra koalisi berada di zona dekonflik al-Tanf untuk perjuangan menghancurkan ISIS," kata Brown.

"Klaim apa pun bahwa AS menyembunyikan atau membantu ISIS sangat tidak akurat," tegasnya menggunakan akronim untuk Negara Islam.

Menguraikan serangkaian peristiwa yang tidak biasa yang mengarah ke latihan, Brown mengatakan bahwa Rusia, menggunakan jalur komunikasi yang didedikasikan untuk menghindari konflik tidak disengaja antara pasukan AS dan Rusia di Suriah, telah memberi tahu Letnan Jenderal AS Paul E. Funk II, komandan pasukan koalisi di Irak dan Suriah, bahwa mereka bermaksud memasuki zona dekonflik al-Tanf untuk mengejar teroris.

Pemberitahuan itu diikuti, kata Brown, dengan catatan tertulis yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Funk dari rekan Rusianya bahwa mereka akan membuat serangan presisi.

"AS tidak memerlukan bantuan apa pun dalam upaya kami untuk menghancurkan ISIS di zona dekonflik al-Tanf," kata Brown,

"Dan saran kami kepada Rusia sangat jelas," tegasnya.

Rusia dan pasukan pro-pemerintah lainnya, ujar Brown, diharapkan untuk mematuhi perjanjian dekonflik.

Credit sindonews.com

Rusia Siap Serang Basis Militer AS di Suriah

WASHINGTON - Rusia telah dua kali mengirim peringatan kepada militer Amerika Serikat (AS) dalam seminggu terakhir. Dalam peringatannya, Rusia bersama unit-unit rezim Suriah siap mengambil wilayah yang diduduki oleh tentara AS.

Rusia mengklaim bahwa ada militan di daerah yang dilindungi oleh pasukan AS.

Peringatan Moskow secara tajam meningkatkan kekhawatiran komanda AS bahwa pasukan Amerika akan berisiko jika Rusia melancarkan serangan. Hal ini telah memicu peringatan AS ke Moskow untuk tidak menentang kehadiran militer AS.

Beberapa pejabat pertahanan AS mengatakan kepada CNN bahwa pusat basis koalisi anti-ISIS yang dipimpin AS berada di al Tanf. Pasukan AS membantu memantau zona eksklusi 55 km di sekitar al Tanf. Mengingat lokasinya dekat perbatasan Suriah, Yordania dan Irak, garnisun al Tanf dilihat sebagai lokasi strategis utama ketika AS, Iran dan Rusia bersaing untuk pengaruh di wilayah tersebut.

Ada kekhawatiran Rusia dapat menggunakan pesawat atau kapal perang angkatan laut mereka di Mediterania timur untuk meluncurkan serangan rudal terhadap apa yang mereka katakan sebagai militan. Ini akan memicu konfrontasi yang secara tidak sengaja dapat menarik pasukan AS jika penargetan Rusia tidak tepat.

Sejauh ini, tidak ada penumpukan pasukan darat Rusia setelah diamati dalam beberapa hari terakhir, kata para pejabat.

Para pejabat AS tidak mengatakan bagaimana Moskow menyampaikan peringatannya ke Washington.

Menteri Pertahanan James Mattis dan Jenderal Joseph Dunford, ketua Kepala Staf Gabungan, mengetahui adanya data intelijen terbaru, kata para pejabat. Pasukan AS di daerah, seperti biasa, memiliki hak membela diri jika mereka diserang dan tidak perlu meminta izin dari tingkat yang lebih tinggi dari pemerintah sebelum bertindak.

Sementara situasinya digambarkan oleh salah satu pejabat AS sangat mengkhawatirkan, jelas ada kepentingan AS dalam membahas peringatan Moskow untuk memastikan Rusia memiliki pandangan yang jelas dari setiap respon militer AS yang potensial.

"Kami telah benar-benar menyarankan mereka untuk tetap keluar dari At Tanf," kata seorang pejabat AS.

"Kami diposisikan untuk merespon," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Jumat (7/9/2018).

"Amerika Serikat tidak berusaha untuk melawan pemerintah Suriah atau kelompok yang mungkin memberikan dukungannya. Namun, jika diserang, Amerika Serikat tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan yang diperlukan dan proporsional untuk mempertahankan pasukan AS, koalisi atau mitranya," seorang pejabat pertahanan mengatakan kepada CNN.

Para pejabat AS, bagaimanapun, berhenti membahas senjata militer apa dan langkah-langkah yang ada untuk melindungi pasukan AS.

Keluhan Rusia tentang kehadiran calon pejuang al-Qaeda atau ISIS di zona penyangga bukanlah hal baru, kata pejabat AS. Tetapi dengan serangan yang didukung Rusia oleh pasukan rezim Suriah di daerah Idlib di utara, ada kekhawatiran Moskow bisa melihat ini sebagai waktu optimal untuk melakukan operasi ofensif ganda.

Credit sindonews.com

Parade Kemerdekaan Korea Utara Tanpa Rudal Antarbenua

Perayaan Hari Kemerdekaan ke-72 Korea Utara. (Foto: REUTERS/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Parade militer pada perayaan Hari Kemerdekaan ke-70 Korea Utara di Pyongyang jadi ajang memamerkan kemampuan angkatan bersenjata. Iring-iringan diisi ribuan tentara yang diikuti tank dan persenjataan lainnya, namun tidak tampak rudal balistik antarbenua (intercontinental ballistic missiles/ICMB).

Setelah 21 tembakan penghormatan, puluhan infanteri berbaris melewati alun-alun Kim II Sung. Beberapa di antaranya menggunakan goggle night-vision dan peluncur granat. Kendaraan pengangkut tentara, peluncur roket, tank, dan pesawat tempur bergerak dalam formasi perayaan.

Parade Militer Korea Utara Tanpa Rudal Antar Benua

Hari Kemerdekaan ke-72 Korea Utara. (Foto: AFP PHOTO / Ed JONES)

Pada satu momen, pesawat jet mengeluarkan buntut asap merah, putih, dan biru, seperti warna bendera Korea Utara.

Puncaknya, senjata misil keluar. Namun hanya senjata anti-kapal Kumsong-3 dan senjata darat-udara Pongae-5 yang dipamerkan.

Tidak terlihat ada Hwasong-14 dan Hwasong-15 yang kemampuan serangannya bisa menjangkau daratan AS. Senjata yang sudah dites pada tahun lalu itu sempat mengubah keseimbangan strategi berbagai negara.

Hari Kemerdekaan ke-72 Korea Utara. (Foto: REUTERS/Danish Siddiqui)

Sang pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menonton parade dari mimbar. Li Zhanshu, pemimpin Standing Committee of the National People's Conggres atau badan legislatif tertinggi di China, duduk di sebelah Kim. Li merupakan utusan Presiden China Xi Jingping.

"Sepertinya Korea Utara benar-benar mencoba mengurangi kebiasaan alami militer [dalam parade kemerdekaan]," kata Chad O'Caroll, Managing Director Korea Risk Group, diberitakan AFP, Minggu (9/9).

"Tidak ada penampilan ICBM, IRBM (Intermediate-range ballictic missiles), yang tidak selaras dengan ide komitmen Korea Utara untuk denuklirisasi. Jadi saya pikir itu akan bisa diterima dengan baik," ucap 'Caroll.

Perayaan Hari Kemerdekaan ke-72 Korea Utara. (Foto: REUTERS/Danish Siddiqui)

Sebelumya sempat dikhawatirkan Korea Utara bakal memamerkan ICBM saat parade. Bila itu dilakukan diprediksi bakal mengganggu upaya damai dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Pada Juni lalu Kim sudah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Singapura membicarakan denuklirisasi. Kemudian pada akhir bulan ini Kim akan bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk membahas perdamaian.

Credit cnnindonesia.com

Rayakan Kemerdekaan, Korea Utara 'Pamer' Parade Militer

Parade militer Korea Utara. (Dok. KCNA/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Democratic Peoples's Republic of Korea (DPRK) atau yang dikenal dengan Korea Utara merayakan hari Kemerdekaan yang ke-70. Parade militer bakal dikerahkan untuk menunjukan kekuatan angkatan bersenjata negara bersenjatakan nuklir ini.

Korea Utara merdeka pada 9 September 1948. Tanggal kemerdekaan selalu masuk dalam kalender politik Korea Utara dan pada hari itu biasanya dirayakan beramai-ramai serta selalu menjadi ajang menunjukan persenjataan termutakhir.

"Perayaan-perayaan (adalah hal) penting di DPRK, dan yang ini juga begitu. Selebrasi ini juga menjadi tempat buat para pemimpin menunjukan pencapaian dan kekuatan nasional, dan juga untuk mendapat pujian untuk itu," kata Evans Revere dari Brooking Institution, wadah pemikir di Washington, seperti diberitakan AFP.

Perayaan diawali dengan tentara yang berbaris melewati Kim II Sun Square. Kemudian pertunjukan semakin mengintimidasi saat deretan tank lewat dan pesawat tempur melintas di atas kepala.

Puncaknya, rudal balistik antarbenua memastikan Korea Utara punya kemampuan militer yang tidak bisa diremehkan. Seluruh pertunjukan diawasi oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Andrei Lankov dari Korea Risk Group mengkritik parade militer yang dilakukan Korea Utara. Dia menyebut hal itu bisa mengganggu upaya damai dengan Korea Selatan dan menjadi tamparan buat Amerika Serikat (AS).

Pada Juni lalu, Presiden AS Donald Trump telah bertemu Kim di Singapura. Kemudian nanti pada akhir September Kim bakal mengadakan pertemuan ketiga dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.

"Jika rudal balistik antarbenua akan ditampilkan dalam parade tersebut, maka itu akan menjadi provokasi besar dan menampar wajah AS," ucap Andrei.

Andrei berharap Korea Utara tidak melakukannya, sebab dianggap bakal membuat delegasi China yang ada di lokasi berada dalam posisi sulit karena terkesan mendukung program persenjataan yang berulang kali menjadi penyebab Pyongyang mendapatkan sanksi internasional.

China merupakan kunci pelindung diplomatis dan rekan perdagangan yang penting bagi Korea Utara. Setelah bertahun-tahun beku karena tes misil dan nuklir Korea Utara, hubungan keduanya menghangat pada tahun ini.

Kim sudah tiga kali mengunjungi Presiden China Xi Jingping dan diduga ada upaya untuk membalasnya. Meski begitu bukan Xi yang akan datang, melainkan pejabat senior China yaitu pemimpin Standing Committee of the National People's Conggres atau badan legislatif tertinggi di China, Li Zhanshu.

Presiden China terakhir yang datang ke Korea Utara adalah Hu Jintao pada 2005.

Keputusan itu dianggap untuk menunjukan dukungan buat Korea Utara tetapi tidak menentang Trump saat China sedang terlibat dalam sengketa perdagangan.

Undangan dipomatis untuk perayaan sudah dikirim ke seluruh dunia, namun satu-satunya pemimpin negara yang bakal datang adalah Presiden Mauritania.

Credit cnnindonesia.com

Pangeran Saudi Tak Pulang usai Salahkan Raja Salman dalam Perang Yaman

RIYADH - Pangeran senior Kerajaan Arab Saudi, Ahmed bin Abdulaziz al-Saud, dilaporkan tak pulang ke negaranya setelah membuat komentar yang terkesan menyalahkan Raja Salman dan Putra Mahkota Saudi dalam perang di Yaman. Pangeran Ahmed diduga sedang mencari pengasingan di luar negeri.

Middle East Eye, mengutip sumber yang dekat dengan Pangeran Ahmed, mengatakan pada hari Jumat bahwa adik Raja Saudi itu mungkin tidak kembali ke negaranya setelah video dari komentarnya di-posting online pekan lalu.

Dalam video tersebut, Pangeran Ahmed, mengatakan kepada para demonstran anti-perang yang berkumpul di luar kediamannya di London bahwa seluruh keluarga kerajaan tidak boleh disalahkan atas perang di Yaman.

"Ada orang-orang tertentu yang bertanggung jawab. Jangan salahkan seluruh keluarga," katanya.

Ditanya siapa orang-orang itu, sang pangeran mengatakan; "Itu adalah raja dan pewarisnya."

"Di Yaman dan di tempat lain, harapan kami adalah bahwa perang berakhir hari ini sebelum besok," imbuh dia.

Video itu sudah beredar luas secara online dan memicu spekulasi bahwa ada perpecahan di internal keluarga Kerajaan Saudi.

Kantor berita negara negara Saudi, SPA, sudah menerbitkan klarifikasi dari Pangeran Ahmed terkait komentarnya di depan para demonstran di London, Inggris. Menurut sang pangeran, komentarnya disalahtafsirkan.

"Saya telah menegaskan bahwa raja dan putra mahkota bertanggung jawab atas negara dan keputusannya," kata pangeran dalam pernyataan.

"Ini benar untuk keamanan dan stabilitas negara dan rakyat. Oleh karena itu, tidak mungkin menafsirkan apa yang saya katakan dengan cara lain," ujarnya.

Namun, Middle East Eye mengatakan bahwa sumbernya mengklaim Pangeran Ahmed sejatinya membela atas pernyataan aslinya.

"Dia mengatakan, laporan oleh SPA yang dikontrol negara itu palsu dan bahwa kata-kata yang dikutip oleh agensi (berita) itu bukan miliknya," tulis Middle East Eye, yang dikutip Senin (10/9/2018).

Perbedaan pendapat jarang ditampilkan di internal kerajaan, di mana kritikus raja Saudi telah menghadapi hukuman penjara yang lama, hukuman fisik dan denda besar.

Puluhan anggota keluarga kerajaan, menteri dan pengusaha top ditangkap pada bulan November 2017 lalu selama "pembersihan anti-korupsi" yang diluncurkan oleh Mohammed bin Salman. Tuduhan terhadap mereka yang ditahan termasuk pencucian uang, penyuapan, dan pemerasan.

Credit sindonews.com

Pangeran Saudi Sangkal Ada Perpecahan Keluarga Kerajaan

RIYADH - Seorang pangeran Arab Saudi membuat komentar kontroversial di depan para demonstran di London yang menentang perang Yaman. Namun, dia menyangkal jika komentarnya itu diartikan bahwa ada perpecahan di keluarga kerajaan.

Pangeran yang membuat komentar untuk para demonstran itu adalah Ahmed bin Abdulaziz al-Saud, yang merupakan saudara lelaki Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud yang berkuasa saat ini.

Pangeran Ahmed mengatakan kepada kerumunan demonstran di London untuk berhenti meneriakkan slogan-slogan kecaman terhadap keluarga Kerajaan Saudi atas keterlibatan kerajaan dalam konflik tiga tahun di Yaman.

"Apa yang harus dilakukan keluarga dengan itu? Orang-orang tertentu bertanggung jawab, raja dan putra mahkota," katanya. Komentar itu menyebar luas secara online dalam bentuk video.

Komentarnya itu dilihat oleh banyak orang di media sosial sebagai kritik langka dari anggota keluarga kerajaan terhadap kepemimpinan kerajaan serta perannya dalam konflik Yaman. PBB menyebut konflik Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Namun dalam sebuah pernyataan, pangeran Ahmed menepis penafsiran orang-orang atas komentarnya yang dia sebut tidak akurat.

"Saya telah menegaskan bahwa raja dan putra mahkota bertanggung jawab atas negara dan keputusannya," kata pangeran Ahmed dalam pernyataan yang dirilis media pemerintah, Saudi Press Agency (SPA) pada Selasa malam.

"Ini benar untuk keamanan dan stabilitas negara dan rakyat. Oleh karena itu, tidak mungkin menafsirkan apa yang saya katakan dengan cara lain," ujarnya seperti dikutip dari Middle East Eye, Jumat (7/9/2018).

Dalam upaya untuk menunjukkan persatuan dalam keluarga kerajaan, beberapa pengguna media sosial pro-Saudi mem-posting gambar Pangeran Ahmed mencium tangan Raja Salman.

Urusan internal keluarga kerajaan selama ini diselimuti kerahasiaan, meski diduga kuat ada perselisihan umum di dalamnya.

Pakar Saudi, James Dorsey, mengatakan bahwa insiden di London itu menunjukkan suatu tingkat pertanyaan dalam negeri tentang peran Riyadh dalam perang Yaman.

Pernyataan itu datang ketika Putra Mahkota Mohammad bin Salman mempererat cengkeramannya pada kekuasaan dengan menindak tegas perbedaan pendapat. Otoritas Saudi baru-baru ini memenjarakan ulama-ulama terkemuka hinga aktivis HAM dan aktivis pembela hak-hak perempuan.

Putra mahkota, arsitek dari intervensi kerajaan dalam peran Yaman sejak tahun 2015. Konflik yang menyebabkan hampir 10.000 orang tewas dan mendorong negara miskin itu ke jurang kelaparan.

Credit sindonews.com