Credit republika.co.id
Rabu, 29 Agustus 2018
Raja Salman Batalkan IPO Saudi Aramco, Kenapa?
CB, Riyadh – Raja
Salman dari Arab Saudi membatalkan rencana penawaran saham perdana atau
Initial Public Offering perusahaan minyak terbesar dunia Saudi Aramco.
Penawaran saham sekitar 5 persen ini ditaksir bisa menghasilkan dana cukup besar dengan valuasi perusahaan itu sekitar US$2 triliun atau sekitar Rp29,200 triliun.
“Pada akhir Juni, raja mengirim pesan kepada pejabat pemerintahan atau Diwan untuk menghentikan proses IPO,” begitu dilansir Reuters pada Senin, 27 Agustus 2018 waktu setempat.
Seorang pejabat Saudi yang enggan disebut namanya mengatakan keputusan raja bersifat final. “Ketika dia bilang tidak maka tidak ada bantahan,” kata pejabat ini.
Namun seorang pejabat lainnya mengatakan proses IPO tetap berlangsung namun akan dilakukan pada waktu yang belum dipastikan. “Waktu IPO akan ditentukan oleh komite yang kemudian dimintakan persetujuan kepada pemerintah,” kata pejabat ini.
Awalnya, dana hasil penjualan ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan Visi 2030 yang digagas Putra Mahkota Mohammed Bin Salman.
Kilang minyak Aramco di dekat Khurais, Riyadh, Saudi Arabia REUTERS/Ali Jarekji
Konsep pembangunan ini adalah Saudi tidak lagi mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari penjualan minyak saja melainkan memiliki sumber-sumber ekonomi baru.
Karena IPO Saudi Aramco dihentikan maka pemerintah membutuhkan sumber dana baru. Caranya, Saudi Aramco akan membeli kepemilikan saham perusahaan investasi PIF, yang juga milik pemerintah, di SABIC, yang merupakan perusahaan petrokimia pelat merah Saudi.
Mohammed bin Salman dan Putin
Dana yang didapat PIF dari Saudi Aramco ini bakal digunakan untuk membiayai sejumlah proyek investasi baru sesuai Visi 2030.
“Arab Saudi tetap dapat mendapatkan uang tunai dengan cara alternatif ini dan melanjutkan rencana reformasi ekonominya,” begitu dilansir Reuters.
Media Arab News
melansir kebutuhan dana dari IPO menjadi kurang mendesak setelah harga
minyak bumi naik ke level 70 dolar per barel. Ini terjadi setelah OPEC
dan Rusia bersepakat mengurangi produksi untuk mengangkat harga jual
minyak.
Selain itu, sumber pendanaan untuk pembangunan sesuai Visi 2030 Saudi bisa diperoleh dengan penerbitan obligasi, privatisasi hingga mengundang investor selain dari IPO Saudi Aramco.
Penawaran saham sekitar 5 persen ini ditaksir bisa menghasilkan dana cukup besar dengan valuasi perusahaan itu sekitar US$2 triliun atau sekitar Rp29,200 triliun.
Seorang pejabat Saudi yang enggan disebut namanya mengatakan keputusan raja bersifat final. “Ketika dia bilang tidak maka tidak ada bantahan,” kata pejabat ini.
Namun seorang pejabat lainnya mengatakan proses IPO tetap berlangsung namun akan dilakukan pada waktu yang belum dipastikan. “Waktu IPO akan ditentukan oleh komite yang kemudian dimintakan persetujuan kepada pemerintah,” kata pejabat ini.
Awalnya, dana hasil penjualan ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan Visi 2030 yang digagas Putra Mahkota Mohammed Bin Salman.
Kilang minyak Aramco di dekat Khurais, Riyadh, Saudi Arabia REUTERS/Ali Jarekji
Konsep pembangunan ini adalah Saudi tidak lagi mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari penjualan minyak saja melainkan memiliki sumber-sumber ekonomi baru.
Karena IPO Saudi Aramco dihentikan maka pemerintah membutuhkan sumber dana baru. Caranya, Saudi Aramco akan membeli kepemilikan saham perusahaan investasi PIF, yang juga milik pemerintah, di SABIC, yang merupakan perusahaan petrokimia pelat merah Saudi.
Mohammed bin Salman dan Putin
Dana yang didapat PIF dari Saudi Aramco ini bakal digunakan untuk membiayai sejumlah proyek investasi baru sesuai Visi 2030.
“Arab Saudi tetap dapat mendapatkan uang tunai dengan cara alternatif ini dan melanjutkan rencana reformasi ekonominya,” begitu dilansir Reuters.
Selain itu, sumber pendanaan untuk pembangunan sesuai Visi 2030 Saudi bisa diperoleh dengan penerbitan obligasi, privatisasi hingga mengundang investor selain dari IPO Saudi Aramco.
Credit tempo.co
AS Tidak Rekomendasikan Turki Beli S-400 Rusia
WASHINGTON
- Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis, memperingatkan
Turki untuk tidak membeli sistem pertahanan udara Rusia. Ia
memperingatkan Turki bahwa AS tidak merekomendasikan pembelian tersebut.
“Turki punya pilihan untuk dibuat, keputusan berdaulat untuk dibuat. Tapi jelas Turki membawa sistem anti-pesawat, anti-rudal Rusia ke negara NATO, kita tidak bisa mengintegrasikannya ke NATO,” kata Mattis.
"Ya, itu menyangkut kami dan kami tidak merekomendasikan itu," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (29/8/2018).
AS memblokir penjualan pesawat tempur F-35 buatannya ke Turki awal bulan ini sebagai tanggapan atas keputusan Ankara untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Namun, Turki bermaksud untuk terus maju dengan rencana pembelian tersebut, dan sudah melakukan pembayaran pertama untuk sistem tersebut tahun lalu.
“Turki punya pilihan untuk dibuat, keputusan berdaulat untuk dibuat. Tapi jelas Turki membawa sistem anti-pesawat, anti-rudal Rusia ke negara NATO, kita tidak bisa mengintegrasikannya ke NATO,” kata Mattis.
"Ya, itu menyangkut kami dan kami tidak merekomendasikan itu," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (29/8/2018).
AS memblokir penjualan pesawat tempur F-35 buatannya ke Turki awal bulan ini sebagai tanggapan atas keputusan Ankara untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Namun, Turki bermaksud untuk terus maju dengan rencana pembelian tersebut, dan sudah melakukan pembayaran pertama untuk sistem tersebut tahun lalu.
Eksportir senjata Rusia, Rosoboronexport mengatakan, batch pertama sistem S-400 akan dikirimkan ke Turki tahun depan.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membela keputusannya untuk membeli sistem pertahanan itu dari Rusia. Erdogan beralasan bahwa AS telah menolak permintaannya untuk memberikan lebih banyak perangkat keras selama bertahun-tahun.
"Apakah kita akan bergantung pada AS lagi?" kata orang kuat Turki itu pada bulan Juni.
“Ketika kami telah menuntut dari mereka selama bertahun-tahun, jawaban yang telah diberikan kepada kami adalah: Kongres (AS) tidak memungkinkan,” ujarnya.
Pada saat itu, Erdogan menambahkan bahwa ia sepenuhnya bermaksud untuk menggunakan sistem pertahanan baru.
“Kami tidak akan membeli S-400 dan menempatkannya di gudang. Kami akan menggunakannya jika perlu,” cetusnya.
“Ini adalah sistem pertahanan. Apa yang akan kita lakukan jika tidak menggunakan sistem pertahanan ini?” tanyanya.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membela keputusannya untuk membeli sistem pertahanan itu dari Rusia. Erdogan beralasan bahwa AS telah menolak permintaannya untuk memberikan lebih banyak perangkat keras selama bertahun-tahun.
"Apakah kita akan bergantung pada AS lagi?" kata orang kuat Turki itu pada bulan Juni.
“Ketika kami telah menuntut dari mereka selama bertahun-tahun, jawaban yang telah diberikan kepada kami adalah: Kongres (AS) tidak memungkinkan,” ujarnya.
Pada saat itu, Erdogan menambahkan bahwa ia sepenuhnya bermaksud untuk menggunakan sistem pertahanan baru.
“Kami tidak akan membeli S-400 dan menempatkannya di gudang. Kami akan menggunakannya jika perlu,” cetusnya.
“Ini adalah sistem pertahanan. Apa yang akan kita lakukan jika tidak menggunakan sistem pertahanan ini?” tanyanya.
Keretakan hubungan yang semakin dalam antara AS dan Turki atas S-400 telah diperparah oleh penahanan terus menerus pendeta Amerika, Andrew Brunson. Brunson telah ditahan di Turki sejak 2016 atas dugaan keterlibatan dalam upaya kudeta yang gagal melawan pemerintah Erdogan, dan terancam hukuman 35 tahun penjara.
Ketika perang kata-kata atas Brunson meningkat, Presiden AS Donald Trump menggandakan tarif baja dan aluminium pada impor Turki hingga 50 dan 20 persen masing-masing awal bulan ini. Ankara membalas dengan menaikkan tarif pada 22 produk buatan Amerika, mulai dari mobil hingga tembakau dan juga mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap langkah AS.
Credit sindonews.com
Rusia Kirim Armada Kapal Perang Terbesar ke Suriah
Dilansir Newsweek, Kommersant memberitakan bahwa Moskow telah memobilisasi dua sistem pertahanan rudal Tor-M2 di Suriah.
Pengerahan kekuatan Rusia di Suriah terjadi di tengah kabar bahwa Amerika Serikat akan menyerang negeri pimpinan Presiden Bashar Al Assad tersebut.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton mengklaim bahwa militer AS mendapat indikasi bahwa Assad, sekutu Rusia dan Iran, berencana menggunakan senjata kimia dalam rangka mengambil alih provinsi Idlib, yang dikuasai ekstremis Islam. Bolton menyatakan AS akan memberikan respons keras jika itu benar.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov baru-baru ini menyatakan Amerika Serikat telah membangun kekuatan angkatan laut di Mediterania. Konashenkov menuduh AS, "Sekali lagi mempersiapkan provokasi di Suriah menggunakan substansi beracun untuk mendestabilisasi situasi dan mengganggu proses perdamaian yang berlangsung," kata Konashenkov seperti dilansir Business Insider, Selasa (28/8).
Pentagon membantah hal tersebut dan menyebut klaim Rusia sebagai propaganda. Pentagon memperingatkan bahwa militer AS bukannya "tidak siap merespons aksi itu." Berdasarkan pantauan Business Insider terhadap lalu lintas maritim Mediterania, hanya ada satu kapal perang Angkatan Laut AS di wilayah tersebut.
Pemantauan yang sama menunjukkan Rusia memiliki lebih dari 13 kapal perang di kawasan dan kapal-kapal selam sedang dalam perjalanan menuju Laut Mediterania.
Credit cnnindonesia.com/
Rusia Akan Gelar Simulasi Perang Terbesar sejak Perang Dingin
Jakarta, CB -- Rusia berencana menggelar latihan perang terbesar sejak tahun 1980-an, ketika Perang Dingin masih berlangsung.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan militer yang dikenal The Vostok-2018 itu akan berlangsung pada 11-15 September dengan melibatkan setidaknya 300.000 personel dan 1.000 pesawat.
"Ini akan menjadi suatu pengulangan latihan Zapad-81, tetapi dalam beberapa hal bahkan lebih besar dari itu," ucap Shoigu merujuk pada latihan perang 1981 lalu di Eropa Timur.
"Bayangkan sebanyak 36.000 peralatan militer bergerak bersama--tank-tank, kendaraan lapis baja, dan kendaraan tempur infanteri. Dan semua itu, tentu saja, dilakukan semirip mungkin dengan perang," katanya seperti dikutip kantor berita Rusia yang dilansir AFP, Selasa (28/8).
Shoigu juga mengatakan China dan Mongolia akan berpartisipasi dalam latihan itu.
Moskow menyebut latihan militer Zapad yang dilakukan 2017 lalu melibatkan sedikitnya 12.700 personel. Latihan tersebut dilakukan di wilayah Rusia dan sekutunya, Belarus.
Namun, NATO memperkirakan setidaknya 100.000 personel dilibatkan Kremlin dalam latihan tersebut.
Latihan militer ini digelar ketika relasi Rusia dan negara barat terutama Amerika Serikat dan Inggris mencapai titik terendah sejak Perang Dingin.
Relasi antara Rusia dan negara barat memanas karena Kremlin menolak menarik diri dari konflik sipil Suriah. Rusia berkeras mendukung pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad dalam melancarkan serangannya memberangus pemberontak.
Relasi Kremlin dengan Barat sebenarnya sudah mulai tegang sejak Rusia mencaplok Krimea pada 2014 lalu.
Sementara itu, hubungan bilateral Rusia-AS memanas setelah komunitas intelijen Negeri Paman Sam menyimpulkan bahwa Kremlin mengintervensi pemilihan presiden 2016 lalu.
Moskow disebut berada di belakang para peretas yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu AS dan membantu Presiden Donald Trump untuk menang.
Di sisi lain, Rusia dan Inggris masih terlibat cekcok diplomatik setelah kasus peracunan eks mata-mata Rusia, Sergei Skripal, di Salisbury, London, awal Maret lalu. London menuding Moskow berada dibalik insiden tersebut.
Credit cnnindonesia.com
Korut peringatkan AS pembicaraan denuklirisasi kemungkinan berantakan
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu
dengan peserta Konferensi Nasional Veteran Perang ke-5 dalam foto tidak
bertanggal yang disiarkan oleh Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA),
Jumat (27/7/2018). (KCNA via REUTERS)
Washington, (CB) - Pejabat-pejabat Korea Utara telah
memperingatkan Amerika Serikat melalui surat bahwa pembicaraan soal
penghapusan senjata nuklir (denuklirisasi) "kembali dipertaruhkan dan
mungkin berantakan", menurut laporan CNN, Selasa, yang mengutip sejumlah
sumber.
Surat itu disampaikan secara langsung kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan menyatakan bahwa pemerintahan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un merasa proses itu tidak bisa maju.
"AS masih belum siap memenuhi harapan-harapan (Korea Utara) dalam hal mengambil langkah maju untuk menandatangani suatu perjanjian perdamaian," lapor CNN.
Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian. Dengan demikian, pasukan Perserikatan Bangsa-bangsa pimpinan AS secara teknis masih berperang dengan Korea Utara.
Korea Utara telah sekian lama menjelaskan bahwa pihaknya menganggap mengakhiri secara resmi status perang sama pentingnya dengan menurunkan ketegangan di semenanjung Korea.
Amerika Serikat selama ini enggan menyatakan bahwa Perang Korea berakhir sampai Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya.
Surat kabar Washington Post melaporkan pada Senin bahwa Presiden AS Donald Trump telah membatalkan rencana kunjungan Menlu Pompeo ke Korea Utara.
Langkah itu diambil Trump setelah Pompeo menerima surat bernada perang dari seorang pejabat tinggi Korea Utara, hanya beberapa jam setelah rencana kunjungan itu diumumkan pekan lalu.
CNN melaporkan bahwa surat itu dikirim mantan kepala badan intelijen Korea Utara, Kim Yong Chol, namun tidak diketahui dengan cara apa surat itu dikirimkan.
Washington Post mengatakan Korea Utara telah meningkatkan komunikasi melalui kantor perwakilannya untuk PBB, demikian laporan Reuters.
Laporan CNN menyebutkan surat dari Korut juga berbunyi bahwa, jika kompromi tidak bisa dicapai dan pembicaraan buyar, Korea Utara akan melanjutkan "kegiatan-kegiatan nuklir dan peluru kendali".
Pada Minggu, media Korea Utara kelolaan negara menuduh Amerika Serikat "berkhianat" dan "menelurkan rencana jahat" namun tidak menyebut-nyebut soal kunjungan Pompeo yang dibatalkan.
Saat mengumumkan pembatalan kunjungan Pompeo, Trump secara terbuka untuk pertama kalinya mengakui bahwa upayanya untuk membuat Korea Utara menghapuskan senjata nuklir macet sejak ia melakukan pertemuan dengan pemimpin Korut Kim Jong Un pada 12 Juni.
Surat itu disampaikan secara langsung kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan menyatakan bahwa pemerintahan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un merasa proses itu tidak bisa maju.
"AS masih belum siap memenuhi harapan-harapan (Korea Utara) dalam hal mengambil langkah maju untuk menandatangani suatu perjanjian perdamaian," lapor CNN.
Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian. Dengan demikian, pasukan Perserikatan Bangsa-bangsa pimpinan AS secara teknis masih berperang dengan Korea Utara.
Korea Utara telah sekian lama menjelaskan bahwa pihaknya menganggap mengakhiri secara resmi status perang sama pentingnya dengan menurunkan ketegangan di semenanjung Korea.
Amerika Serikat selama ini enggan menyatakan bahwa Perang Korea berakhir sampai Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya.
Surat kabar Washington Post melaporkan pada Senin bahwa Presiden AS Donald Trump telah membatalkan rencana kunjungan Menlu Pompeo ke Korea Utara.
Langkah itu diambil Trump setelah Pompeo menerima surat bernada perang dari seorang pejabat tinggi Korea Utara, hanya beberapa jam setelah rencana kunjungan itu diumumkan pekan lalu.
CNN melaporkan bahwa surat itu dikirim mantan kepala badan intelijen Korea Utara, Kim Yong Chol, namun tidak diketahui dengan cara apa surat itu dikirimkan.
Washington Post mengatakan Korea Utara telah meningkatkan komunikasi melalui kantor perwakilannya untuk PBB, demikian laporan Reuters.
Laporan CNN menyebutkan surat dari Korut juga berbunyi bahwa, jika kompromi tidak bisa dicapai dan pembicaraan buyar, Korea Utara akan melanjutkan "kegiatan-kegiatan nuklir dan peluru kendali".
Pada Minggu, media Korea Utara kelolaan negara menuduh Amerika Serikat "berkhianat" dan "menelurkan rencana jahat" namun tidak menyebut-nyebut soal kunjungan Pompeo yang dibatalkan.
Saat mengumumkan pembatalan kunjungan Pompeo, Trump secara terbuka untuk pertama kalinya mengakui bahwa upayanya untuk membuat Korea Utara menghapuskan senjata nuklir macet sejak ia melakukan pertemuan dengan pemimpin Korut Kim Jong Un pada 12 Juni.
Credit antaranews.com
Pompeo Batal Menyambangi Pyongyang, Korut Kirim Surat Ancaman
WASHINGTON
- Korea Utara (Korut) memperingatkan Amerika Serikat (AS) dalam sebuah
surat bahwa pembicaraan denuklirisasi lagi-lagi dipertaruhkan dan
mungkin berantakan.
Dikutip dari CNN, Rabu (29/8/2018), surat itu dikirim ke Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Pompeo secara tiba-tiba membatalkan kunjungan keempatnya ke Pyongyang, beberapa jam sebelum ia dijadwalkan untuk berangkat dengan utusan khusus barunya Stephen Biegun pada Jumat.
Tiga sumber yang mengetahui terkait posisi Korut tentang denuklirisasi mengatakan surat itu menyatakan bahwa rezim Kim Jong-un merasa bahwa proses itu tidak dapat bergerak maju karena AS masih belum siap untuk memenuhi harapa Korut dalam hal mengambil langkah maju untuk menandatangani perjanjian damai.
AS sejauh ini tidak mau mengganti perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea dengan perjanjian perdamaian permanen yang mengikat secara hukum, yang akan memerlukan persetujuan dua pertiga Senat.
Dikutip dari CNN, Rabu (29/8/2018), surat itu dikirim ke Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Pompeo secara tiba-tiba membatalkan kunjungan keempatnya ke Pyongyang, beberapa jam sebelum ia dijadwalkan untuk berangkat dengan utusan khusus barunya Stephen Biegun pada Jumat.
Tiga sumber yang mengetahui terkait posisi Korut tentang denuklirisasi mengatakan surat itu menyatakan bahwa rezim Kim Jong-un merasa bahwa proses itu tidak dapat bergerak maju karena AS masih belum siap untuk memenuhi harapa Korut dalam hal mengambil langkah maju untuk menandatangani perjanjian damai.
AS sejauh ini tidak mau mengganti perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea dengan perjanjian perdamaian permanen yang mengikat secara hukum, yang akan memerlukan persetujuan dua pertiga Senat.
"Jika
kompromi tidak dapat dicapai dan perundingan yang baru lahir runtuh,
Pyongyang bisa melanjutkan kegiatan nuklir dan rudal," kata
sumber-sumber itu.
Keberadaan surat itu, dikirim ke Pompeo oleh Kim Yong-chol, mantan agen mata-mata Korut, pertama kali dilaporkan oleh Washington Post.
Washington Post, yang menyebut surat itu sebagai komunikasi "rahasia", mengatakan tidak jelas bagaimana Kim mengirimkan surat itu ke Pompeo. Namun diduga surat itu mungkin telah dikirim melalui misi PBB Korut.
Namun, sebuah sumber mengatakan, Pompeo mengandalkan dukungan yang dimilikinya untuk berhubungan langsung dengan rekan diplomatiknya asal Korut Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho.
"Sebelum dan sesudah Pompeo menjadi Menteri Luar Negeri, ia tampaknya lebih tertarik untuk mempertahankan dan melibatkan Kim Yong-chol melalui saluran belakang pintu, daripada dengan rekan resminya Ri Yong-ho," kata sumber itu.
Korut menuduh AS merancang plot kriminal untuk meletuskan perang
Washington Post melaporkan bahwa surat itu, yang ditunjukkan kepada Presiden Donald Trump oleh Pompeo, menghasilkan keputusan pemimpin AS untuk membatalkan perjalanan yang dijadwalkan Pompeo ke Pyongyang, Jumat.
Pompeo dan Andrew Kim, kepala Pusat Misi Korea CIA, terlihat memasuki Sayap Barat Gedung Putih pada Jumat sore hanya beberapa jam sebelum Trump memposting serangkaian tweet yang menguraikan alasannya untuk membatalkan kunjungan.
Keberadaan surat itu, dikirim ke Pompeo oleh Kim Yong-chol, mantan agen mata-mata Korut, pertama kali dilaporkan oleh Washington Post.
Washington Post, yang menyebut surat itu sebagai komunikasi "rahasia", mengatakan tidak jelas bagaimana Kim mengirimkan surat itu ke Pompeo. Namun diduga surat itu mungkin telah dikirim melalui misi PBB Korut.
Namun, sebuah sumber mengatakan, Pompeo mengandalkan dukungan yang dimilikinya untuk berhubungan langsung dengan rekan diplomatiknya asal Korut Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho.
"Sebelum dan sesudah Pompeo menjadi Menteri Luar Negeri, ia tampaknya lebih tertarik untuk mempertahankan dan melibatkan Kim Yong-chol melalui saluran belakang pintu, daripada dengan rekan resminya Ri Yong-ho," kata sumber itu.
Korut menuduh AS merancang plot kriminal untuk meletuskan perang
Washington Post melaporkan bahwa surat itu, yang ditunjukkan kepada Presiden Donald Trump oleh Pompeo, menghasilkan keputusan pemimpin AS untuk membatalkan perjalanan yang dijadwalkan Pompeo ke Pyongyang, Jumat.
Pompeo dan Andrew Kim, kepala Pusat Misi Korea CIA, terlihat memasuki Sayap Barat Gedung Putih pada Jumat sore hanya beberapa jam sebelum Trump memposting serangkaian tweet yang menguraikan alasannya untuk membatalkan kunjungan.
"Saya telah meminta Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk tidak pergi ke Korea Utara, pada saat ini, karena saya merasa kami tidak membuat kemajuan yang cukup sehubungan dengan denuklirisasi Semenanjung Korea," kata Trump pada hari Jumat.
"Menteri Pompeo berharap untuk pergi ke Korea Utara dalam waktu dekat, kemungkinan besar setelah hubungan Perdagangan kita dengan China teratasi."
Pompeo berada di ruangan ketika Trump mengirim tweetnya membatalkan perjalanan, sekretaris pers Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan kepada CNN.
Sumber diplomatik senior mengatakan kepada CNN bahwa para pejabat Departemen Luar Negeri "mendampingi sekutu" kedutaan tentang tujuan mereka untuk perjalanan seperti 10 menit sebelum "perjalanan dibatalkan, dan Pompeo sendiri telah mengumumkan kunjungan Pyongyang hanya sehari sebelumnya.
Credit sindonews.com
Korut Tuduh AS Belum Siap Soal Kesepakatan Denuklirisasi
Sebuah surat dari Korea Utara menyebutkan AS tidak siap akan kesepakatan denuklirisasi dan mengancam perundingan itu bisa saja
Seorang sumber yang kerap terlibat dalam proses tersebut mengatakan kepada CNN bahwa surat itu ditujukan untuk Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang perjalanannya ke Pyongyang mendadak dibatalkan oleh Presiden Donald Trump.
Tiga sumber yang mengetahui posisi Korea Utara dalam perundingan ini menyebut rezim Kim Jong Un merasa upaya yang telah berjalan selama beberapa waktu terakhir tidak akan bergerak maju.
Pemerintahan Kim disebut merasa "Amerika Serikat masih belum siap untuk memenuhi harapan Korea Utara dalam hal mengambil langkah maju untuk menandatangani perjanjian damai."
Di sisi lain, AS sejauh ini belum berkeinginan mengganti perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea secara permanen, atau mengikat secara hukum.
Sumber CNN mengatakan bila kompromi antara Korea Utara dan AS tak tercapai, maka Pyongyang bakal mengaktifkan kembali program rudal dan nuklir mereka.
Surat 'peringatan' yang pertama kali dilaporkan oleh The Washington Post tersebut diketahui dikirim kepada Pompeo oleh Kim Yong Choi, mantan kepala badan intelijen Korea Utara.
The Washington Post menyebut surat tersebut sebagai komunikasi rahasia dan melaporkan masih belum diketahui cara Kim menyampaikan surat tersebut ke Pompeo, namun disinyalir surat itu dikirim melalui misi PBB yang ia jalankan.
Di sisi lain, sumber lain mengatakan bahwa Pompeo telah menggunakan 'saluran belakang' untuk mengadakan negosiasi diplomatik alih-alih menghubungi langsung Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong Ho.
"Sebelum dan sesudah Pompeo menjadi Menteri Luar Negeri, dia tampaknya lebih tertarik untuk mempertahankan dan melibatkan Kim Yong Chol melalui saluran belakang, ketimbang dengan rekan formalnya, Ri Yong Ho," kata sumber tersebut.
Keberadaan surat tersebut menjadi pertanyaan lantaran mampu membuat Trump membatalkan keberangkatan Pompeo usai menerima surat itu.
Pompeo diketahui mestinya berangkat ke Pyongyang bersama utusan khusus yang baru Stephen Biegun pada Jumat lalu.
Sebelum kabar pembatalan itu mengemuka di publik melalui kicauan Donald Trump, Pompeo dan Kepala Pusat Misi Korea CIA, Andrew Kim, terlihat memasuki Sayap Barat Gedung Putih pada Jumat sore.
"Saya telah meminta Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk tidak pergi ke Korea Utara, pada saat ini, karena saya merasa kami tidak membuat kemajuan yang cukup sehubungan dengan denuklirisasi Semenanjung Korea," kata Trump, Jumat lalu.
"Menteri Pompeo bakal bertolak ke Korea Utara dalam waktu dekat, kemungkinan besar setelah hubungan dagang kita dengan China teratasi," lanjut Trump.
Credit cnnindonesia.com
AS: Mahkamah Internasional Tak Berwenang soal Sanksi Iran
Ilustrasi. (Pixabay/Succo)
"Pengadilan tidak memiliki kaidah dasar atau prima facie yurisdiksi untuk merespons permintaan Iran," ucap pengacara Kementerian Luar Negeri AS, Jennifer Newstead, dalam sidang di Den Haag, Selasa (28/8).
Newstead berdalih bahwa sanksi yang dijatuhkan AS kepada Iran merupakan hak untuk melindungi kepentingan keamanan nasional Negeri Paman Sam.
Dikutip AFP, dia menganggap Perjanjian Persahabatan 1955 antara AS-Iran selama ini "tidak dapat dijadikan dasar bagi yurisdiksi pengadilan" dalam kasus ini.
Pernyataan itu diutarakan Newstead menanggapi gugatan Iran yang meminta ICJ memerintahkan AS mencabut sanksi yang kembali dijatuhkan kepada negaranya.
Sanksi unilateral itu diterapkan kembali terhadap Iran setelah Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir 2015.
Dalam gugatan itu, Iran menyatakan bahwa sanksi AS sangat merusak perekonomian yang sudah lemah, dan melanggar ketentuan Perjanjian Persahabatan 1955 antara Iran dan Amerika Serikat.
Saat persidangan pertama pada Senin (27/8), pengacara Iran mengatakan sanksi AS mengancam kesejahteraan warganya.
Selain itu, tekanan tersebut juga merugikan bisnis Iran hingga miliaran dolar karena para pengusaha lebih memilih kehilangan bisnis di Iran, ketimbang dilarang membuka usaha di AS.
Mahkamah Internasional adalah badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ICJ dibentuk guna menyelesaikan perselisihan internasional.
Keputusan ICJ mengikat secara hukum, tapi tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan. Dalam beberapa kasus, keputusan ICJ bahkan diabaikan banyak negara, termasuk AS.
Credit cnnindonesia.com
UEA: Laporan PBB Soal Kejahatan Houthi Harus Ditanggapi
ABU DHABI
- Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan bahwa laporan PBB yang merinci
kekejaman Houthi dan kriminalitas mereka terhadap warga sipil layak
mendapat tanggapan dan tinjauan.
"Setiap krisis memiliki tantangan politik dan kemanusiaan sendiri, tetapi tetap menjadi dasar krisis Yaman bahwa koalisi, pada gilirannya, bertujuan untuk memulihkan negara Yaman dan melestarikan masa depan wilayah tersebut dari pelanggaran Iran dan merusak keamanan kita selama beberapa generasi untuk datang," cuit Menteri Negara Urusan Luar Negeri UAE Anwar Gargash seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (29/8/2018).
Dalam laporan terbaru kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, para penyelidik mengatakan bahwa pemerintah Yaman, Arab Saudi, dan UEA mungkin telah bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam perang. Mereka juga menunjukkan kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh pemberontak Houthi dalam memerangi koalisi pimpinan Saudi.
"Setiap krisis memiliki tantangan politik dan kemanusiaan sendiri, tetapi tetap menjadi dasar krisis Yaman bahwa koalisi, pada gilirannya, bertujuan untuk memulihkan negara Yaman dan melestarikan masa depan wilayah tersebut dari pelanggaran Iran dan merusak keamanan kita selama beberapa generasi untuk datang," cuit Menteri Negara Urusan Luar Negeri UAE Anwar Gargash seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (29/8/2018).
Dalam laporan terbaru kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, para penyelidik mengatakan bahwa pemerintah Yaman, Arab Saudi, dan UEA mungkin telah bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam perang. Mereka juga menunjukkan kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh pemberontak Houthi dalam memerangi koalisi pimpinan Saudi.
UAE
adalah bagian dari koalisi militer Arab Saudi yang telah memerangi
Houthi sejak Maret 2015 untuk mendukung pemerintah yang diakui dunia
internasional yang dipimpin oleh Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Koalisi telah meluncurkan serangan udara terus menerus terhadap target pemberontak Houthi yang didukung Iran yang telah merebut Ibu Kota Sanaa dan sebagian besar provinsi Yaman utara.
Koalisi mengatakan Selasa bahwa mereka telah merujuk laporan PBB ke tim hukumnya untuk ditinjau dan akan mengambil tindakan yang tepat setelah peninjauan selesai.
Perang di Yaman telah menyebabkan lebih dari 10.000 orang terbunuh, kebanyakan warga sipil, dan juga menelantarkan 3 juta orang lainnya.
Koalisi menyalahkan Iran karena mendukung pemberontak Syiah Houthi dan mendestabilisasi semenanjung Arab.
Pada hari Senin, UAE menolak klaim pemberontak Houthi yang menyerang Bandar Udara Internasional Dubai oleh sebuah pesawat tak berawak militer.
Koalisi telah meluncurkan serangan udara terus menerus terhadap target pemberontak Houthi yang didukung Iran yang telah merebut Ibu Kota Sanaa dan sebagian besar provinsi Yaman utara.
Koalisi mengatakan Selasa bahwa mereka telah merujuk laporan PBB ke tim hukumnya untuk ditinjau dan akan mengambil tindakan yang tepat setelah peninjauan selesai.
Perang di Yaman telah menyebabkan lebih dari 10.000 orang terbunuh, kebanyakan warga sipil, dan juga menelantarkan 3 juta orang lainnya.
Koalisi menyalahkan Iran karena mendukung pemberontak Syiah Houthi dan mendestabilisasi semenanjung Arab.
Pada hari Senin, UAE menolak klaim pemberontak Houthi yang menyerang Bandar Udara Internasional Dubai oleh sebuah pesawat tak berawak militer.
Credit sindonews.com
AS Disebut Ancam Kurangi Dukungan buat Koalisi Saudi di Yaman
Ilustrasi markas Pentagon. (Reuters/Yuri Gripas)
Dua pejabat mengatakan kepada CNN bahwa jajaran Pentagon sedang frustrasi melihat laporan kematian warga sipil saat Saudi menggempur kelompok pemberontak al-Houthi di Yaman.
Kekhawatiran kian parah setelah sebuah serangan menghantam satu bus sekolah, menewaskan 40 anak di dalamnya pada 9 Agustus lalu.
Pentagon dan Kementerian Luar Negeri AS pun melayangkan pesan langsung kepada Saudi mengenai upaya untuk menghindari korban sipil.
"Pada titik ada kata cukup?" ucap sumber tersebut kepada CNN.
Hingga kini, belum diketahui tanggapan Donald Trump mengenai wacana pengurangan dukungan terhadap negara yang dianggap sebagai sekutu oleh sang presiden ini.
Sementara itu, Menteri Pertahanan AS, James Mattis, sendiri sudah mengirimkan seorang perwakilan tinggi untuk membahas masalah korban sipil ini dengan Saudi.
Letnan Jenderal Michael Garret akhirnya bertemu dengan sejumlah pemimpin Saudi pada 12 Agustus, di mana ia menyampaikan pesan kuat.
"Letjen Garrett menyampaikan sebuah pesan kekhawatiran mengenai insiden dengan korban sipil belakangan ini, dan mewakili pemerintah AS untuk mendesak investigasi menyeluruh dan terus menekankan agar tak ada korban warga sipil lagi dalam kampanye Yaman," ucap juru bicara Kemhan AS, Rebecca Rebarich.
Pesan tersebut meningkatkan kemungkinan pemangkasan bantuan AS. Namun, sejumlah pejabat Kemhan khawatir jika AS menarik diri, mereka justru tidak bisa lagi menekan Saudi untuk menghindari korban sipil.
Selama ini, AS memberikan dukungan berupa pengisian bahan bakar udara untuk jet-jet Saudi dan beberapa bantuan intelijen. Namun, tak pernah ada kepastian mengenai bantuan untuk menyasar target.
Mantan Presiden Barack Obama sempat melarang penjualan teknologi amunisi yang dapat menembak target dengan tepat karena "kekhawatiran masalah HAM." Namun, aturan itu ditangguhkan oleh Trump pada Maret 2017.
CNN belum mendapatkan pernyataan resmi dari Saudi. Namun sebelumnya, juru bicara koalisi Saudi, Turki al-Maliki mengatakan bahwa posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengecam serangan pasukannya sebenarnya sangat bias.
"Koalisi sangat terkejut dengan sejumlah pernyataan oleh pejabat PBB di Yaman maupun di markas PBB yang mengambil posisi bias terkait laporan kesalahan target," katanya.
Credit cnnindonesia.com
PBB: Beberapa Serangan Koalisi Saudi di Yaman Mungkin Kejahatan Perang
JENEWA
- Laporan Dewan HAM PBB menyatakan, beberapa serangan udara Koalisi
Arab yang dipimpin Arab Saudi di Yaman mungkin termasuk kategori
kejahatan perang. Beberapa serangan udara koalisi itu telah menyebabkan
banyak korban sipil di pasar, acara pernikahan dan kapal-kapal nelayan.
Laporan yang disusun para ahli independen itu dirilis Dewan HAM PBB pada hari Selasa (28/8/2018) di Jenewa.
Arab Saudi memimpin aliansi Arab yang didukung Barat meluncurkan agresi di Yaman mulai tahun 2015. Agresi atas permintaan presiden sah Yaman, Abd Rabbo Mansour Hadi, untuk memerangi kelompok pemberontak Houthi yang dianggap sebagai sekutu Iran.
Pasukan Koalisi Arab telah memberlakukan blokade ketat pada pelabuhan Laut Merah dan bandara Sanaa, yang merampas pasokan bantuan penting bagi rakyat Yaman. Menurut Dewan HAM PBB, tindakan itu mungkin masuk kategori kejahatan internasional.
Laporan yang disusun para ahli independen itu dirilis Dewan HAM PBB pada hari Selasa (28/8/2018) di Jenewa.
Arab Saudi memimpin aliansi Arab yang didukung Barat meluncurkan agresi di Yaman mulai tahun 2015. Agresi atas permintaan presiden sah Yaman, Abd Rabbo Mansour Hadi, untuk memerangi kelompok pemberontak Houthi yang dianggap sebagai sekutu Iran.
Pasukan Koalisi Arab telah memberlakukan blokade ketat pada pelabuhan Laut Merah dan bandara Sanaa, yang merampas pasokan bantuan penting bagi rakyat Yaman. Menurut Dewan HAM PBB, tindakan itu mungkin masuk kategori kejahatan internasional.
"Prosedur
pemeriksaan tambahan koalisi di pelabuhan Hodeidah telah memiliki efek
mengerikan pada pelayaran komersial," bunyi laporan tersebut.
Pemeriksaan ketat itu sebagai upaya pencarian senjata asing yang
diselundupkan ke Yaman untuk pemberontak Houthi.
"Serangan udara koalisi telah menyebabkan sebagian besar korban sipil yang terdokumentasi. Dalam tiga tahun terakhir, serangan udara tersebut telah menghantam daerah pemukiman, pasar, pemakaman, pernikahan, fasilitas penahanan, perahu sipil dan bahkan fasilitas medis," lanjut laporan panel Dewan HAM PBB, seperti dikutip Reuters.
Penyelidikan terhadap 11 insiden serangan udara menimbulkan keprihatinan serius tentang proses penargetan yang diterapkan oleh Koalisi Arab. Serangan yang gagal menyelamatkan orang atau struktur yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional akan dinyatakan sebagai pelanggaran hukum.
"Individu di dalam pemerintah (Yaman) dan Koalisi Arab, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, mungkin telah melakukan serangan yang melanggar prinsip-prinsip pembedaan, proporsionalitas dan tindakan pencegahan yang mungkin termasuk kejahatan perang," kata para ahli di panel itu.
Panel Dewan HAM PBB mengaku telah menyusun daftar tersangka, namun rinciannya masih dirahasiakan.
Kendati demikian, Dewan HAM PBB juga menyalahkan kelompok Houthi yang menembakkan rudal ke Arab Saudi, memblokir pengiriman pasokan bantuan ke Taiz dan menembaki kota strategis dari dataran tinggi. Laporan itu turut menyebut pemberontak Houthi melakukan penyiksaan.
Hingga saat ini, belum ada reaksi dari pemerintah-pemerintah Koalisi Arab meski mereka telah menerima salinan laporan dari PBB.
Menurut laporan setebal 41 halaman itu, semua pihak telah mewajibkan anak-anak berusia antara 11 hingga 17 tahun dalam konflik dan menggunakan mereka untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Tindakan itu pun akan masuk kategori kejahatan perang.
"Serangan udara koalisi telah menyebabkan sebagian besar korban sipil yang terdokumentasi. Dalam tiga tahun terakhir, serangan udara tersebut telah menghantam daerah pemukiman, pasar, pemakaman, pernikahan, fasilitas penahanan, perahu sipil dan bahkan fasilitas medis," lanjut laporan panel Dewan HAM PBB, seperti dikutip Reuters.
Penyelidikan terhadap 11 insiden serangan udara menimbulkan keprihatinan serius tentang proses penargetan yang diterapkan oleh Koalisi Arab. Serangan yang gagal menyelamatkan orang atau struktur yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional akan dinyatakan sebagai pelanggaran hukum.
"Individu di dalam pemerintah (Yaman) dan Koalisi Arab, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, mungkin telah melakukan serangan yang melanggar prinsip-prinsip pembedaan, proporsionalitas dan tindakan pencegahan yang mungkin termasuk kejahatan perang," kata para ahli di panel itu.
Panel Dewan HAM PBB mengaku telah menyusun daftar tersangka, namun rinciannya masih dirahasiakan.
Kendati demikian, Dewan HAM PBB juga menyalahkan kelompok Houthi yang menembakkan rudal ke Arab Saudi, memblokir pengiriman pasokan bantuan ke Taiz dan menembaki kota strategis dari dataran tinggi. Laporan itu turut menyebut pemberontak Houthi melakukan penyiksaan.
Hingga saat ini, belum ada reaksi dari pemerintah-pemerintah Koalisi Arab meski mereka telah menerima salinan laporan dari PBB.
Menurut laporan setebal 41 halaman itu, semua pihak telah mewajibkan anak-anak berusia antara 11 hingga 17 tahun dalam konflik dan menggunakan mereka untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Tindakan itu pun akan masuk kategori kejahatan perang.
Credit sindonews.com
Rusia Sebut White Helmets Pasok Bahan Kimia Beracun ke Militan Suriah
MOSKOW
- Pasokan besar bahan kimia telah dikirimkan ke militan di Idlib,
Suriah, dengan bantuan kelompok White Helmets. Bahan kimia ini nantinya
akan digunakan dalam aksi provokasi dan menyalahkan pemerintah Suriah
atas serangan senjata kimia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia.
"Militer Rusia telah menerima informasi dari beberapa sumber di Provinsi Idlib bahwa pasokan besar zat beracun telah dibawa ke kota Saraqib oleh dua truk dari desa Afs," Mayor Jenderal Aleksey Tsygankov, kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
"Bahan-bahan kimia itu dikirim ke depot senjata, yang digunakan oleh kelompok militan Ahrar al-Sham, ditemani oleh delapan anggota organisasi White Helmets," ungkap Tsygankov, menambahkan bahwa kargo itu dipenuhi oleh dua komandan Ahrar al-Sham.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia.
"Militer Rusia telah menerima informasi dari beberapa sumber di Provinsi Idlib bahwa pasokan besar zat beracun telah dibawa ke kota Saraqib oleh dua truk dari desa Afs," Mayor Jenderal Aleksey Tsygankov, kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
"Bahan-bahan kimia itu dikirim ke depot senjata, yang digunakan oleh kelompok militan Ahrar al-Sham, ditemani oleh delapan anggota organisasi White Helmets," ungkap Tsygankov, menambahkan bahwa kargo itu dipenuhi oleh dua komandan Ahrar al-Sham.
"Kemudian,
sebagian dari muatan itu dimasukkan ke dalam tong plastik tanpa label
dan diangkut ke markas militan lain di Idlib selatan untuk tahap
penggunaan senjata kimia dan kemudian menyalahkan pasukan pemerintah
yang menggunakan zat beracun terhadap warga sipil,” bunyi pernyataan itu
seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (29/8/2018).
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan bahwa Amerika Serikat (AS) telah merencanakan untuk mengatur serangan kimia palsu di Suriah. Itu dilakukan sebagai dalih untuk serangan terhadap pasukan pemerintah Suriah.
"Pengerahan USS Ross dengan 28 rudal jelajah Tomahawk di atas kapal ke Mediterania serta kedatangan kapal perang AS lainnya ke Teluk Persia dan Qatar adalah bagian dari persiapan serangan itu," kata Kementeriuan Luar Negeri Rusia.
Washington sebelumnya memperingatkan bahwa akan menanggapi senjata senjata kimia yang digunakan oleh pemerintah Suriah dengan serangan balasan. Serangan ini akan lebih kuat daripada yang dilakukan terhadap negara itu oleh AS, Inggris dan Perancis pada bulan April lalu.
Serangan itu dilakukan setelah laporan serangan kimia yang datang dari White Helmets, sebuah kelompok bantuan yang didukung Barat.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan bahwa Amerika Serikat (AS) telah merencanakan untuk mengatur serangan kimia palsu di Suriah. Itu dilakukan sebagai dalih untuk serangan terhadap pasukan pemerintah Suriah.
"Pengerahan USS Ross dengan 28 rudal jelajah Tomahawk di atas kapal ke Mediterania serta kedatangan kapal perang AS lainnya ke Teluk Persia dan Qatar adalah bagian dari persiapan serangan itu," kata Kementeriuan Luar Negeri Rusia.
Washington sebelumnya memperingatkan bahwa akan menanggapi senjata senjata kimia yang digunakan oleh pemerintah Suriah dengan serangan balasan. Serangan ini akan lebih kuat daripada yang dilakukan terhadap negara itu oleh AS, Inggris dan Perancis pada bulan April lalu.
Serangan itu dilakukan setelah laporan serangan kimia yang datang dari White Helmets, sebuah kelompok bantuan yang didukung Barat.
Credit sindonews.com
Suriah Tolak Tawaran AS Tarik Pasukan dengan Imbalan Iran Mundur
DAMASKUS
- Suriah menolak tawaran dari Amerika Serikat (AS) untuk menarik
pasukan mereka dari al Tanf, sebuah pangkalan di tenggara dan zona
Eufrat Timur, dengan imbalan tiga konsesi dari pemerintah Assad.
Demikian laporan yang diturunkan media Lebanon al-Akhbar.
Sejumlah pejabat dari badan intelijen dan keamanan AS dilaporkan mendarat dengan pesawat swasta UEA di Bandara Internasional Damaskus pada akhir Juni. Mereka kemudian berangkat dengan konvoi menuju pusat Damaskus untuk bertemu dengan kepala kantor keamanan nasional Suriah, Mayor Jenderal Ali Mamlouk.
Pertemuan tersebut dilaporkan berlangsung selama empat jam. Kedua belah pihak membahas berbagai aspek dari perang tujuh tahun di negara itu sebelum Amerika membuat tawaran mereka: penarikan pasukannya dari Al Tanf dan Timur Eufrat pada tiga kondisi, termasuk penarikan lengkap Iran, bagian dalam rampasan minyak Suriah, dan intelijen tentang teroris.
Bagian dalam rampasan minyak Suriah yang diminta AS adalah bagian sektor minyak di Suriah timur. Wilayah tersebut hingga saat ini masih diduduki oleh militan ISIS dengan kubu pertahanan di Deir el-Zor.
Sejumlah pejabat dari badan intelijen dan keamanan AS dilaporkan mendarat dengan pesawat swasta UEA di Bandara Internasional Damaskus pada akhir Juni. Mereka kemudian berangkat dengan konvoi menuju pusat Damaskus untuk bertemu dengan kepala kantor keamanan nasional Suriah, Mayor Jenderal Ali Mamlouk.
Pertemuan tersebut dilaporkan berlangsung selama empat jam. Kedua belah pihak membahas berbagai aspek dari perang tujuh tahun di negara itu sebelum Amerika membuat tawaran mereka: penarikan pasukannya dari Al Tanf dan Timur Eufrat pada tiga kondisi, termasuk penarikan lengkap Iran, bagian dalam rampasan minyak Suriah, dan intelijen tentang teroris.
Bagian dalam rampasan minyak Suriah yang diminta AS adalah bagian sektor minyak di Suriah timur. Wilayah tersebut hingga saat ini masih diduduki oleh militan ISIS dengan kubu pertahanan di Deir el-Zor.
Selain
itu, para pejabat AS juga dilaporkan mencari data intelijen Suriah
terhadap teroris yang bisa menghadirkan ancaman ke negara-negara Barat
di masa depan.
Menurut al-Akhbar, Mamlouk menanggapi setiap permintaan AS. Mengenai para teroris, dia mengatakan bahwa Suriah memiliki struktur informasi besar pada mereka, tetapi pengungkapannya terkait dengan evolusi posisi politik AS di Suriah. Ia menambahkan bahwa informasi tersebut telah dibagikan kepada Uni Emirat Arab (UEA) dan Yordania.
Ketika datang ke cadangan minyak Suriah, Mamlouk dilaporkan menyuruh orang Amerika untuk mengantre.
"Perusahaan-perusahaan AS kemudian dapat memasuki sektor energi Suriah melalui perusahaan-perusahaan Barat atau Rusia," kata Mamlouk seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (29/8/2018).
Ia menambahkan bahwa Suriah tidak tertarik melakukan bisnis dengan negara-negara yang berusaha menggulingkan pemerintah mereka, menggambarkan perusahaan-perusahaan Barat dan Rusia lainnya yang berbasis di negara-negara yang memiliki niat tidak bersekongkol melawan rakyat Suriah.
"Kami tidak akan memberikan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan milik negara-negara yang telah memerangi kami," tegas Mamlouk.
Ketika datang soal penarikan Iran, pejabat Suriah itu menggarisbawahi kedaulatan negaranya dan posisi bahwa AS adalah kekuatan pendudukan.
"Anda memasuki wilayah kami secara paksa, tanpa izin, dan Anda bisa keluar dari tempat dengan cara yang sama," ujar Mamlouk.
Menurut al-Akhbar, Mamlouk menanggapi setiap permintaan AS. Mengenai para teroris, dia mengatakan bahwa Suriah memiliki struktur informasi besar pada mereka, tetapi pengungkapannya terkait dengan evolusi posisi politik AS di Suriah. Ia menambahkan bahwa informasi tersebut telah dibagikan kepada Uni Emirat Arab (UEA) dan Yordania.
Ketika datang ke cadangan minyak Suriah, Mamlouk dilaporkan menyuruh orang Amerika untuk mengantre.
"Perusahaan-perusahaan AS kemudian dapat memasuki sektor energi Suriah melalui perusahaan-perusahaan Barat atau Rusia," kata Mamlouk seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (29/8/2018).
Ia menambahkan bahwa Suriah tidak tertarik melakukan bisnis dengan negara-negara yang berusaha menggulingkan pemerintah mereka, menggambarkan perusahaan-perusahaan Barat dan Rusia lainnya yang berbasis di negara-negara yang memiliki niat tidak bersekongkol melawan rakyat Suriah.
"Kami tidak akan memberikan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan milik negara-negara yang telah memerangi kami," tegas Mamlouk.
Ketika datang soal penarikan Iran, pejabat Suriah itu menggarisbawahi kedaulatan negaranya dan posisi bahwa AS adalah kekuatan pendudukan.
"Anda memasuki wilayah kami secara paksa, tanpa izin, dan Anda bisa keluar dari tempat dengan cara yang sama," ujar Mamlouk.
"Suriah bukan sebuah negara yang terputus dari pohon; itu adalah bagian dari poros yang luas," cetus Mamlouk, menyoroti aliansi Presiden Suriah Bashar Assad dengan Teheran dan Hizbullah.
Pada hari Senin, Al Akhbar melaporkan bahwa Hizbullah telah menerima permintaan resmi dari pemerintah Suriah untuk tinggal di Suriah setelah pembebasan provinsi Idlib dari para jihadis untuk membantu rekonsiliasi pasca-konflik. Hizbullah telah dituduh sebagai wakil Iran oleh Barat, meskipun operasi utamanya di Libanon.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)