Rusia: Sanksi AS Buat Hubungan Bilateral Renggang

Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) bersalaman dalam pertemuan di Helsinki, Senin (16/7).

Foto: ABC News

AS jatuhkan sanksi ekonomi yang menyasar perusahaan yang didanai Rusia.

CB, MOSKOW -- Pemerintah Rusia mengatakan sanksi ekonomi baru yang diterapkan AS terhadap negaranya bukan pertanda baik bagi hubungan bilateral kedua negara. Sanksi itu justru berpotensi semakin merenggangkan hubungan AS-Rusia.

"Kami mempertahankan sikap kami pada langkah-langkah ketat ini (sanksi). Ini bukan pertanda baik bagi hubungan bilateral," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam sebuah konferensi pers pada Selasa (14/8).

Kongres AS baru saja menerbitkan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan yang mengatur tentang pembatasan investasi dalam utang luar negeri Rusia. Rancangan UU itu pun melarang bank-bank yang dikelola Pemerintah Rusia untuk beroperasi di AS.

Sebelumnya, AS juga telah mengumumkan akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sanksi yang akan mulai diberlakukan pada 22 Agustus itu membidik semua perusahaan negara atau perusahaan yang didanai Rusia.

Adapun alasan AS menjatuhkan sanksi ekonomi terbaru berkaitan dengan dugaan keterlibatan Rusia dalam aksi penyerangan agen ganda Sergei Skripal di Salisbury, Inggris, pada Maret lalu. Ia diserang dengan menggunakan agen saraf Novichok.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, sanksi terbaru kemungkinan akan diikuti langkah-langkah yang lebih luas. Hal itu seperti menangguhkan hubungan diplomatik dan mencabut hak mendarat Aeroflot, yakni maskapai penerbangan nasional Rusia.

Peskov menyebut sanksi ekonomi terbaru yang dijatuhkan terhadap negaranya ilegal dan tak dapat diterima. Menurutnya, sanksi itu akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan pendekatan konstruktif terhadap AS.

Menurut Peskov, Putin telah lebih dari sekali menyatakan kesiapannya memperbaiki hubungan dengan AS. "Dan dia telah menunjukkan pendekatan konstruktif dan kesiapannya menemukan jalan keluar dari situasi dan pertanyaan-pertanyaan yang sulit," ucapnya.

Dengan adanya sanksi baru dari AS, ia yakin Putin tak akan mempertahankan pendekatan konstruktif terhadap AS. "Tidak ada yang meragukan bahwa Putin tidak akan mempertahankan pendekatan ini," ujar Peskov.


Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia. Hal itu karena AS menyakini Moskow telah menggunakan racun saraf untuk menyerang bekas mata-mata Rusia beserta putrinya di Inggris.


Pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Deplu telah memberi tahu Kremlin soal sanksi tersebut pada Rabu (7/8). Sergei Skripal, mantan kolonel pada dinas intelijen militer Rusia, GRU, dan putrinya, yang berusia 33 tahun, Yulia, ditemukan dalam keadaan tidak sadar di kota Inggris selatan, Salisbury, pada Maret. Mereka terkapar setelah cairan mengandung zat saraf jenis Novichok melekat di pintu depan rumah mereka.


Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, mengatakan Deplu berkeyakinan bahwa Rusia menggunakan senjata kimia atau hayati, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Rusia juga diyakini telah menggunakan senjata kimia atau biologis terhadap warga negaranya sendiri.

Credit  republika.co.id

Survei Jenderal: Turki Keluar dari NATO Tahun Ini

S-400 Triumf (NATO menyebutnya SA-21 Growler) dapat menghancurkan semua target udara, termasuk pesawat generasi kelima atau siluman, drone, rudal balistik, dan rudal jelajah. Triumf mampu menjangkau target udara sejauh 400 km dengan ketinggian maksimum 27 km. Sputnik/Sergei Malgavko

CB, Jakarta - Permusuhan antara Turki dan Amerika Serikat semakin mendidih membuat Turki diperkirakan akan keluar dari NATO, organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang didirikan tahun 1949, dalam tahun ini.
Perkiraan Turki keluar dari NATO didasarkan survei Academy Securities yang berlangsung selama 6 bulan bertajuk Geopolitical Intelligence Group yang beranggotakan 10 mantan jenderal dan laksamana, mengutip laporan www.intelliNews.com, Selasa, 14 Agustus 2018.

Survei ini memuat outline berbagai aspek alasan tentang Ankara sepertinya akan keluar dari aliansi militer tersebut. Hasil survei berkesimpulan: Turki tidak akan lagi sebagai sekutu NATO.

Laporan Academy Securities yang ditulis Jenderal James "Spider" Marks dan Rachel Washburn yang dipublikasikan hanya beberapa saat setelah Recep Tayyib Erdigan terpilih kembali sebagai presiden Turki akhir Juni lalu menyajikan sejumlah alasan mengenai kemungkinan Turki keluar dari NATO.
Laporan itu juga menyebutkan tentang Turki yang semakin mendekat ke Rusia.

IPresiden Iran Hassan Rouhani (kiri), Presiden Rusia Vladimir Putin (tengah) dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. [http://aa.com.tr]

"Turki melanjutkan untuk memperkuat hubungannya dengan Rusia, mengibarkan bendera merah terhadap hubungan NATO di kawasan itu," ujar laporan itu.Permusuhan Turki dan AS dipicy dari rencana Turki membeli rudal S-400 buatan Rusia yang disebut tidak sesuai dengan peralatan militer NATO.
Persteruan berlanjut dengan dukungan AS terhadap milisi Kurdi dengan organisasinya yang disebut Ankara sebagai YPG dan PKK di Suriah. Ankara memasukkan YPG dan PKK sebagai organisasi teroris.
Pasukan Kurdi melawan berbagai operasi ISIS di Irak dan Suriah.
Bersamaan dengan perang di Suriah yang berkecamuk, Turki, Rusia dan Iran bersama-sama berupaya mempengaruhi Suriah.

Tank dan kendaraan lapis baja Angkatan Darat Prancis tiba di pangkalan militer TAHA, di Estonia, 29 Maret 2019. Tentara Prancis ini merupakan bagian dari pasukan NATO yang ditempatkan di Estonia, Latvia, Lithuania and Polandia. AFP/Raigo Pajula

"Mereka mempengaruhi Suriah ke arah kerja sama yang tak diperkirakan sebelumnya di antara ketiga negara," ujar laporan lembaga intelijen itu.Alasan lainnya, Turki yang mengarah pada negara otoriter menjadi faktor yang dapat mendorong Ankara keluar dari NATO. "Tidak lagi sebagai muslim demokrasi sekuler, Turki menjadi rezim otoriter berbahaya dan meningkatnya keagamaan, memangkas kesepakatannya sendiri."

Credit  tempo.co

Perang Dagang Turki - AS, 3 Ancaman Erdogan kepada Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjabat tangan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan disaksikan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Brussels Belgia, 11 Juli 2018. (Presidency Press Service via AP, Pool)

CB, Jakarta - Kecamuk perang kata antara Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, melawan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kian keras. Saling hujat kedua pemimpin itu menimbulkan perang dagang, apa saja ancaman Erdogan terhadap Trump.

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. REUTERS
1. Boikot produk elektronik Amerika Serikat

Presiden Erdogan menyatakan akan memboikot seluruh barang elektronik buatan Amerika Serikat. "Jika Amerika Serikat memiliki iPhone, akan kita ganti dengan Samsung dari Korea Selatan yang banyak di pasaran atau kita membeli Vestel buatan dalam negeri."
2. Jual emas, dolar atau euro
Presiden Erdogan meminta kepada seluruh rakyat Turki menjual simpanan emas, dolar atau euro yang mereka pegang untuk ditukarkan ke mata uang nasional, lira. Saat ini, lira melemah hingga kurang lebih 45 persen dari mata uang asing. Menurut Erdogan, pelemahan itu disebabkan Turki menjadi sasaran perang dagang oleh Amerika Serikat.
"Kita akan lawan Amerika Serikat. Seluruh perusahaan atau pengusaha jangan ramai-ramai memburu dolar agar mata uang kita kuat," desak Erdogan kepada para pengusaha Turki.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, kanan, dan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, kiri, di pertemuan NATO di Brussels [Paul Hanna/Reuters]
3. Pastor Andrew Brunson tak dibebaskan
Presiden Erdogan menyatakan tidak akan membebaskan pastor Amerika Serikat, Andrew Brunson, sebelum ada keputusan tetap dari pengadilan meskipun mendapatkan tekanan.
Pastor Brunson dijebloskan ke penjara sejak Oktober 2016 karena dituding terlibat aktivitas terorisme. Pria yang tinggal di Turki lebih dari dua dekade itu, terindikasi membantu sekelompok organisasi yang dianggap bertanggung jawab atas kudeta melawan Erdogan. "Dia dituntut hukuman penjara maksimal 35 tahun. Namun Brunson menolak segala dakwaan," tulis Reuters.

Credit  tempo.co

Krisis Ekonomi, Turki Bersumpah Boikot Produk Amerika Serikat

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bersama Mustafa Varank, Menteri Industri dan Teknologi Turki.[www.sozcu.com.tr]

CB, Jakarta - Presiden Turki Recep Tayip Erdogan mengumbar angkara murka kepada Amerika Serikat dengan mengatakan Ankara akan memboikot seluruh produk elektronik negeri itu.
Erdogan menyatakan, Turki akan menghentikan pembelian barang eletronik Amerika Serikat, termasuk iPhones. Sebagi gantinya, jelasnya, Turki akan membeli Samsung buatan Korea Selatan atau Vestel produksi dalam negeri.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kiri) dan menantunya Menteri Keuangan Berat Albayrak (kanan). Via Almonitor

"Jika mereka memiliki iPhone, ada Samsung di manapun. Kami memiliki Vestel," ucapnya seperti dikutip Al Jazeera, Selasa 14 Agustus 2018. Erdogan tidak menjelaskan, kapan boikot itu akan diberlakukan.
Beberapa hari ini, mata uang Turki, lira, mengalami pelemahan hebat terhadap dolar Amerika Serikat hingga mencapai lebih dari 45 persen.

Bocoran iPhone SE 2 dengan kamera Face ID dan notch. Kredit: @OnLeaks/Twitter
Dalam pernyataannya kepada media, Erdogan menolak pendapat para ahli yang mengatakan pelemahan lira terhadap mata uang asing disebabkan oleh fundamental ekonomi. Menurut Erdogan, Turki saat ini menjadi target perang ekonomi.

Untuk itu, dia berkali-kali meminta warga Turki menjual dolar dan euro yang dipegang demi memperkuat mata uang nasional. Erdogan juga mendesak seluruh perusahaan tidak ramai-ramai membeli dolar. "Amerika Serikat telah menusuk Turki dari belakang. Kita akan memboikot barang elektronik mereka," kata Erdogan, Selasa.

Credit  tempo.co

AS: Turki akan Banyak Tekanan Ekonomi Jika tak Lepas Brunson

Presiden AS Donald Trump bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Roosevelt Room Gedung Putih, Selasa, 16 Mei 2017 di Washington.

Foto: AP Photo/Evan Vucci

Brunson membantah terlibat dalam upaya kudeta pemerintahan Turki.

CB, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) memperingatkan, Turki akan mendapat lebih banyak tekanan ekonomi jika bersikikuh menolak melepaskan pendeta Amerika yang dipenjara, Andrew Brunson.


Pejabat pemerintahan AS mengatakan hal itu pada Selasa (14/8) sore terkait dengan hubungan yang semakin keruh di antara dua sekutu negara NATO itu.

Pesan tegas itu muncul sehari setelah penasihat keamanan nasional Gedung Putih John Bolton bertemu secara pribadi dengan duta besar Turki di AS, Serdar Kilic yang membicarakan kasus pendeta evangelis Andrew Brunson.


"Bolton memperingatkan Kilic bahwa AS tidak akan memberikan alasan apapun lagi soal ini," ujar seorang pejabat senior AS dikutip dari laman Reuters, Rabu (15/8).

Pejabat Gedung Putih tersebut mengatakan, tidak ada perkembang lebih jauh terkait kasus Brunson. Pemerintah AS akan tetap teguh dalam hal ini.


"Presiden itu 100 persen berkomitmen untuk membawa Pastor Brunson pulang dan jika kami tidak melihat tindakan dalam beberapa hari atau pekan berikutnya, mungkin ada tindakan lebih lanjut yang akan diambil lagi,” kata pejabat itu.



Tindakan lebih lanjut AS, dimungkinkan dalam bentuk sanksi ekonomi. "Tekanan akan terus meningkat jika kami tidak melihat hasil yang nyata dari pembebasan Brunson," kata dia.
Hubungan antara Turki dan AS memanas menyusul penahanan Brunson dan juga perbedaan pendapat soal berbagai kepentingan di Suriah. Trump melipatgandakan tarif pada impor baja dan aluminium Turki pekan lalu, yang berkontribusi terhadap penurunan tajam lira pada Senin (13/8) lalu.

AS juga memberikan denda terhadap Halkbank milik negara Turki karena diduga membantu Iran menghindari sanksi AS. Awal bulan ini, AS juga menjatuhkan sanksi pada dua pejabat penting di kabinet Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam upaya untuk mendapatkan Turki untuk menyerahkan Brunson.

Brunson dituduh mendukung upaya kudeta terhadap Turki Erdogan dua tahun lalu. Ia ditengarai juga terlibat gerakan terlarang di Turki, Fethullah Gulen. Namun Brunson membantah segala tuduhan tersebut.  Hingga kini, ia dalam proses pengadilan dengan tuduhan terorisma. Ia dikenai tahanan rumah, setelah dua tahun di penjara. 

Pengacara Brunson mengatakan, ia sudah  mengajukan banding ke pengadilan Turki untuk membebaskannya dari tahanan rumah dan mencabut larangan bepergiannya.

Credit  republika.co.id

PBB: lebih 130 orang tewas kerusuhan di Suriah barat-laut

Ledakan terlihat di Quneitra, sisi Suriah pada perbatasan Suriah-Israel dilihat dari wilayah pendudukan Israel, Golan Heights, Minggu (22/7/2018). (REUTERS/Ronen Zvulun)

PBB, New York (CB) - Dalam lonjakan kerusuhan dalam perang saudara di Suriah, lebih dari 130 orang tewas, termasuk "banyak anak kecil", di tiga gubernuran selama akhir pekan, kata PBB pada Senin (13/8).

Kantor bagi Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), yang berpusat di Markas Besar PBB di New York, mengatakan permusuhan yang berlangsung di bagian barat-laut Suriah telah menewaskan sedikitnya 134 orang, termasuk banyak anak kecil, selama akhir pekan lalu di Gubernuran Idlib, Hama dan Aleppo.

"Sedikitnya 59 anak kecil dilaporkan meninggal, 17 di antara mereka anak kecil, ketika satu depot amunisi dan senjata meledak di satu bangunan permukiman di dekat Kota Kecil Sarmada di pinggir utara Gunernuran Idlib," kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq kepada wartrawan dalam satu taklimat rutin.

Badan Anak PBB (UNICEF) menghitung "28 anak kecil dilaporkan meninggal di Idlib dan Aleppo Barat di Suriah Utara" dalam 36 jam belakangan, katanya.

"Tiga instalasi kesehatan yang didukung UNICEF diserang," kata Haq, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam. "Dua di antaranya --yang menyediakan bantuan buat perempuan dan anak-anak-- sekarang tak bisa beroperasi."

"Lembaga pendidikan dilaporkan menghentikan semua kegiatan belajar-mengajar di Khan Shaukun, Maarrat An-Numan dan Kafr Nobol di Idlib selama tiga hari akibat permusuhan," katanya.

"Kami mengingatkan semua pihak dalam konflik tersebut mengenai kewajiban mereka untuk melindungi semua warga sipil dan benda sipil, termasuk sekolah dan instalasi kesehatan; dan mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan, berkelanjutan dan aman ke semua orang yang memerlukan sejalan dengan hukum kemanusiaan internasional," kata wakil juru bicara PBB itu.
Editing oleh Chaidar Abdullah

Credit  antaranews.com

PBB Serukan Serangan Terhadap Anak-anak Diakhiri

Anak-anak di Idlib, Suriah. (AFP PHOTO / Omar haj kadour) 

Jakarta, CB -- Badan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Kesejahteraan Anak-anak UNICEF menyerukan agar serangan terhadap anak-anak dalam peperangan di Suriah dan Yaman dihentikan.

Seruan itu dilontarkan UNICEF menyusul laporan terbaru yang menyatakan 28 anak-anak tewas di Idlib daan Aleppo Barat, Suriah Utara, Minggu (12/8).

Dari jumlah tersebut, tujuh korban tewas adalah satu keluarga.

Menurut UNICEF tiga fasilitas medis telah diserang dan dua telah rusak parah.

"Peperangan terhadap anak-anak Suriah menimbulkan risiko terhadap sejuta anak-anak di Idlib," kata kata Geert Cappelaere, Direktur Regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara dalam laporan tersebut.

Insiden yang menimpa 28 anak di Suriah tersebut merupakan insiden terbaru menyusul serangan terhadap bis piknik yang menewaskan 40 anak di Yaman.

Bagi Juliet Touma, kepala komunikasi regional UNICEF, kedua insiden itu menunjukkan peningkatan serangan terhadap anak-anak.

"Jelas terjadi sebuah perang terhadap anak-anak," katanya seperti dilansir UN News, menjelaskan bahwa perperangan yang berlangsung dalam kedua negara tersebut merampas hak-hak dasar anak seperti akses kesehatan dan pendidikan.

Sejak perang Suriah meletus delapan tahun lalu, warga sipil harus "menanggung beban konflik yang ditandai dengan penderitaan, kehancuran dan pengabaian terhadap kehidupan manusia," kata Kantor Koordinasi urusan Kemanusiaan PBB, OCHA.

UNICEF melaporkan bahwa lebih dari lima juta anak-anak membutuhkan bantuan kemanusiaan dengan hampir separuh diantaranya terpaksa mengungsi dari rumah-rumah mereka.

Perang yang berlangsung selama tiga tahun di Yaman menyebabkan hampir dua pertiga penduduk Yaman membutuhkan bantuan darurat atau perlindungan untuk bertahan hidup.

"Ada sekitar 30 juta anak-anak yang membutuhkan bantuan kemanusiaan di seluruh wilayah," kata Touma mengenai peristiwa yang juga dialami berbagai negara Timur-Tengah seperti Libya, Sudan dan Wilayah Pendudukan Palestina. "Anak-anak diserang, dan itu harus dihentikan," kata dia.




Credit  cnnindonesia.com

Aksi Protes di Pemakaman Anak-anak Korban Serangan Saudi

Ribuan warga Yaman melontarkan kemarahan kepada Arab Saudi dan AS dalam upacara pemakaman massal anak-anak korban serangan koalisi Saudi. (REUTERS/Khaled Abdullah)

Jakarta, CB -- Ribuan warga Yaman melontarkan kemarahanya kepada Arab Saudi dan Amerika Serikat dalam upacara pemakaman massal untuk anak-anak yang tewas sepulang piknik karena busnya dihantam serangan udara koalisi pimpinan Saudi, Senin (13/8).

Komite Internasional Palang Merah memastikan 51 orang tewas 40 di antaranya anak-anak, akibat serangan udara ke sebuah bus yang sedang melintas di Pasar Dahyan, Provinsi Saada, Yaman Utara, Kamis (9/8).

Pemakaman massal diadakan di Ibu Kota Saada, markas pemberontak Houthi dengan gambar yang disiarkan di Stasiun Televisi Al-Masirah. Peti-peti itu ditutupi dengan tirai hijau. Sekitar 50 kendaraan membawa peti mati tersebut.



Warga berdatangan sambil mengangkat foto anak-anak dan meneriakkan ucapan-ucapan yang menentang Arab Saudi dan Amerika Serikat.



"Amerika membunuh anak-anak Yaman," tulis di salah satu foto seperti dilansir kantor berita AFP.

Kepala Dewan Revolusioner Pemberontak, Mohammed Ali Al-Houthi mengambil bagian dalam pemakaman dan mengecam serangan itu sebagai kejahatan yang dilakukan oleh AS dan sekutunya terhadap anak-anak di Yaman.

Kementerian Kesehatan Houthi mengklaim 51 orang tewas dalam serangan itu dan 40 diantaranya anak-anak. Serangan itu juga menyebabkan 59 orang luka-luka, 56 anak-anak.

Koalisi pimpinan Arab Saudi telah mengambil bagian dalam konflik Yaman sejak 2015 untuk mendukung pemerintahan Presiden Yaman, Abedrabbo Mansour Hadi dalam perjuangannya melawan kaum Houthi.

Anwar Gargash, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA), meratapi sisi perang dan menyebutkan peran penyelidikan koalisi terhadap serangan itu.

"Dalam perang ini kami telah melihat warga sipil ditembak, dibom, dibunuh, dan sayangnya, ini benar-benar bagian dari konfrontasi apa pun," kata dia.

Berdasarkan laporan dari AFP, perang di Yaman menyebabkan hampir 10.000 orang tewas. Hal ini sesuai dengan yang digambarkan PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Utusan PBB ke Yaman, Martin Griffiths, telah mengundang pihak yang bertikai untuk melakukan pembicaraan pada 6 September di Jenewa.

Foto: REUTERS/Naif Rahma Sisa-sisa bus piknik yang dihantam serangan udara koalisi Saudi di Saada.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman sudah melakukan pembicaraan melalui telepon, pada Senin (13/8).

Namun, menurut Laporan Departemen Luar Negeri di pembicaraan itu, Pompeo tidak menyebutkan serangan udara akibat Koalisi Pimpinan Arab Saudi yang menghantam bus sekolah di Yaman dan menewaskan puluhan anak-anak tersebut.

Dilansir dari CNN, Pompeo berterima kasih kepada Putra Mahkota untuk dukungan Arab Saudi terhadap kebutuhan stabilisasi mendesak di Suriah, kemudian keterlibatannya dengan pemerintah Irak, dan tawarannya untuk membantu Irak mengatasi kekurangan air dan listrik.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert membahas pemboman itu hanya setelah dia ditanya oleh wartawan pada pekan lalu.

Dirinya mengatakan bahwa AS pasti prihatin oleh laporan serangan yang mematikan, tetapi dia tidak bisa mengkonfirmasi semua rincian karena mereka tidak ada di sana.

"Kami menyerukan koalisi yang dipimpin Saudi untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan atas insiden itu," kata dia.

Juru bicara Pentagon, Letnan Rebecca Rebarich mengatakan bahwa seorang jenderal bintang tiga AS sedang menekan Arab Saudi untuk melakukan penyelidikan transparan terhadap serangan bus sekolah di Yaman dan memberitahukan hasilnya kepada publik, pada Senin (13/8).

"Seorang jenderal bintang tiga sedang menyesuaikan kunjungannya yang dijadwalkan ke Arab Saudi untuk membahas insiden serangan tersebut dan melihat langsung ke lokasi," kata dia.




Credit  cnnindonesia.com

Presiden Mesir: keamanan Yaman penting buat seluruh wilayah

Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi berbicara saat upacara pelantikan dirinya untuk masa jabatan yang kedua, di Dewan Perwakilan Rakyat di Kairo, Mesir, Sabtu (2/6/2018). (The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS)

Kairo, Mesir (CB) - Presiden Mesir Abdel Fattah As-Sisi pada Senin menekankan bahwa keamanan Yaman sangat penting buat keamanan nasional Mesir dan kestabilan seluruh wilayah tersebut.

Mesir menolak digunakannya Yaman untuk mengancam pelayaran di Laut Merah dan Selat Bab Al-Mandeb, kata As-Sisi dalam taklimat di Kairo bersama timpalannya dari Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi --yang saat ini hidup di pengasingan bersama pemerintahnya, yang diakui masyarakat internasional.

Ia mengatakan kunjungan Hadi ke Mesir sangat penting mengingat tahap penting krisis yang dilalui Yaman dan tantangan serius yang dihadapi wilayah Arab serta mengancam kestabilan dan keamanannya dengan cara yang tak pernah terjadi sebelumnya.

Situasi itu memerlukan pengerahan semua upaya untuk mengubah kondisi berat yang dialami rakyat Yaman, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam. Semua negara Arab, katanya, menghadapi ancaman bahaya.


Presiden Mesir tersebut kembali menyampaikan keinginan negaranya mengenai keamanan dan kestabilan Yaman dan keutuhan wilayahnya, dan menyampaikan dukungan penuh buat pemerintah sah Yaman dalam menghadapi "mereka yang berusaha mengutak-atik kestabilan dan keamanan negeri itu".

As-Sisi juga mengatakan pembicaraannya dengan presiden Yaman berpusat pada peningkatan hubungan bilateral, perkembangan krisis Yaman, keamanannya dan dampak politik terhadap wilayah tersebut serta upaya yang dilancarkan Mesir untuk memajukan mekanisme penyelesaian politik.

Yaman telah dilanda perang saudara sejak gerilyawan Syiah Al-Houthi merebut sebagian besar wilayah Yaman dan menguasai semua provinsi utara pada penghujung 2014, termasuk Ibu Kota Yaman, Sana`a.

Arab Saudi memimpin koalisi militer Arab yang mencampuri perang Yaman pada 2015 guna mendukung Pemerintah Hadi.

Lebih dari 10.000 orang Yaman, kebanyakan warga sipil, telah tewas dalam perang itu dan sebanyak tiga juta orang kehilangan tempat tinggal.

Credit  antaranews.com

Ada Jejak Bom AS dalam Serangan Horor Bus Sekolah Yaman

Potongan bom MK-82 buatan Amerika Serikat ditemukan di lokasi serangan horor Koalisi Arab terhadap bus sekolah di Yaman. Foto/Twitter @narrabyee

SANAA - Ada potongan bom buatan Amerika Serikat (AS) dalam serangan horor koalisi Arab terhadap bus sekolah di Yaman. Serangan koalisi yang dipimpin Arab Saudi ini menewaskan 51 orang, yang sebagian besar anak-anak sekolah.

Potongan bom AS yang ditemukan adalah jenis bom Mark 82 buatan kontraktor pertahanan Raytheon. Jejak bom Amerika itu ditemukan wartawan lokal dan warga Yaman yang mengamati lokasi serangan pada hari Kamis lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Koalisi Arab menyerang sebuah bus sekolah di daerah Dahyan, Provinsi Saada. Wilayah itu dikendalikan pemberontak Houthi. Serangan tersebut juga menyebabkan 71 orang lainnya terluka.

Potongan-potongan bom AS ditemukan di dekat jasad-jasad korban yang hangus. Foto-foto mengerikan di lokasi serangan telah dibagikan jurnalis Nasser Arrabyee. Salah satu foto menunjukkan potongan bom Mark 82 atau MK-82 seberat seberat 500 pon.

Bom MK-82 diketahui memang dijual AS secara terus-menerus kepada Arab Saudi.

"Sisa-sisa bom AS yang menewaskan anak-anak Yaman dalam pembantian terbaru AS-Saudi dan kejahatan perang 9 Agustus 2018, di Saada, Yaman utara," tulis Nasser Arrabyee di Twitter via akun @narrabyee.

Jejak bom MK-82 yang membunuh warga sipil Yaman bukan sekali ini terlacak. Bom MK-82 pernah menjadi berita mengejutkan pada tahun 2016 ketika Koalisi Arab membom sebuah aula komunitas di Sanaa saat pemakaman Sheikh Ali al-Rawishan, yang menewaskan lebih dari 140 orang dan melukai 525 orang lainnya.

Penjualan senjata ke Arab Saudi sudah berulang kali dikecam oleh organisasi hak asasi manusia. Penjualan tersebut dianggap sebagai salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap melonjaknya jumlah korban tewas di Yaman.

Menurut angka perkiraan PBB, lebih dari 10.000 orang telah tewas dalam perang tiga tahun terakhir di Yaman. Sedangkan blokade Arab Saudi terus berkontribusi terhadap kelaparan dan penyakit di negara itu.

Meskipun ada desakan yang berulang kali oleh LSM dan bahkan oleh anggota parlemen AS untuk menghentikan pasokan senjata ke Saudi, Pentagon tetap melanjutkan untuk memberikan kontrak kunci Lockheed Martin/General Dynamics untuk memasok bom MK-82 ke Koalisi Arab.

Sementara itu, juru bicara Komando Pusat AS Mayor Jenderal Josh Jacques berkilah soal bukti jejak bom Amerika dalam serangan mengerikan terhadap bus sekolah di Yaman.

"Kita mungkin tidak pernah tahu apakah amunisi (yang digunakan) adalah salah satu yang dijual AS kepada mereka," kata Jacques, kepada Vox, yang dikutip Senin (13/8/2018). 

Credit  sindonews.com

Indonesia Gandeng Inggris Perkuat Keamanan Siber

Wakil Menteri Luar Negeri A. M. Fachir (kedua kanan) bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik (kiri), Menteri Muda Urusan Asia Pasifik Kemlu Inggris Y.M Mark Field (kedua kiri) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi (kanan) berfoto bersama usai menandatangani MoU di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (14/8).

Foto: Antara/Galih Pradipta

Indonesia dan Inggris juga sepakat meningkatkan nilai perdagangan.

CB, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Inggris sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang keamanan siber. Pakta kerja sama tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI Djoko Setiadi dan Menteri Muda Urusan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Inggris Mark Field pada Selasa (14/8).

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) juga disaksikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir. Dia mengatakan, kerja sama dalam bidang siber dengan Inggris merupakan hal yang cukup progresif dibanding dengan negara-negara lainnya.

"Kerja sama dengan Inggris ini cukup progresif karena sudah mengarah kepada upaya kerja sama yang konkret," kata Wakil Menteri (Wamen) AM Fachir di Jakarta, Selasa (14/8).

 

Dia mengungkapkan, salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah kedua negara dalam kerja sama tersebut adalah dialog mengenai keamanan siber. Selain itu, kedua negara akan melakukan pengembangan dan implementasi strategi keamanan siber, manajemen insiden keamanan siber, promosi kesadaran, dan pelatihan keamanan siber hingga pengembangan kapasitas di bidang keamanan siber.

 

Kepala BSSN RI Djoko Setiadi mengatakan, kerja sama tersebut merupakan titik awal dari kerja sama di bidang siber yang akan terjalin antara kedua negara. Dia mengatakan, Inggris merupakan salah satu negara Eropa yang unggul terkait penanganan keamanan siber.

 

Menurut Djoko, menggandeng negara maju sambil mengadaptasi teknologi mereka dalam hal keamanan siber merupakan hal yang diperlukan. Dia mengatakan, kerja sama dalam bidang teknologi cyber security membuat Indonesia akan mampu menangkal beragam jenis serangan di dunia maya.

 

"Kita ke depan tidak dapat membayangkan jenis-jenis serangan siber kedepannya akan seperti apa. Kawan-kawan dengar sendiri apa yang terjadi di dalam negara kita, KPU kemarin pemilu serangan-serangan sudah sangat masif," kata Djoko.

 

Djoko mengungkapkan, pemerintah Inggris akan memberikan pelatihan pembangunan kapasitas di bidang keamanan siber untuk Indonesia. Mereka juga akan mengadakan transfer pengalaman agar Indonesia bisa berpikir lebih jauh lagi guna mengantisipasi serangan siber di nasa depan.

 

Mark Field mengatakan, hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris merupakan hal yang krusial dan penting. Dia mengatakan, kerja sama tersebut akan membuat kedua negara memiliki kesempatan untuk mendiskusikan sejumlah isu internasional, terlebih setelah terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk dua tahun mendatang.

 

Menurut Field, masuknya Indonesia ke dalam anggota DK PBB membuat kedua negara dapat lebih mendiskusikan pelestarian nilai-nilai demokrasi internasional yang kini tengah terancam. Dia mengatakan, RI dan Inggris nantinya dapat berkerja sama untuk meningkatan demokrasi internasional dalam dua tahun ke depan.

 

Tak hanya mengunjungi Indonesia, Mark Field rencananya akan menyambangi sejumlah megara Asia Tenggara lainnya. Dia mengatakan, akan mendatangi Kamboja, Filipina, Thailand, Laos dan Brunei Darussalam dalam kunjungan 13 hari ke ASEAN.

 

"Saya tidak sabar untuk terus melanjutkan kerjasama antara kedua negara serta negara-negara ASEAN lainnya," kata Mark Field.

 

Sementara, kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Inggris tidak hanya dalam bidang keaman siber. Kerja sama juga dilakukan dalam sektor ekonomi dan perdagangan mengingat Inggris merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia.

 

Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan yang dalam lima tahun terakhir berada di bawah potensi dengan nilai hanya mencapai 2,4 hingga 2,5 mikiar dolar Amerika Serikat (AS). Kedua negara sepakat mencari cara-cara kreatif guna meningkatkan kerja sama perdagangan tersebut.

 

Kedua negara juga sepakat untuk menghidupkan kembali partnership forum. Sejumlah menteri akan bertemu dalam upaya meninjau berbagai kerja sama karena mekanisme bikteral yang banyak dan berada di berbagai bidang.

 

Indonesia dan Inggris pun sepakat untuk mengadopsi mekanisme perdagangan antara RI dan Uni Eropa setelah Brexit. Kedua negara sepaham untuk mengupayakan mekanisme tersebut menjadi norma internasional.

Credit  republika.co.id

Inggris Sebut Demokrasi dan HAM Fokus Kemitraan di Asia

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad seusai pemilu yang baru lalu. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Inggris memuji gelaran pemilihan umum Malaysia pada Mei lalu yang dianggap berhasil menggambarkan penerapan demokrasi di Negeri Jiran dan berharap Indonesia bisa melakukan hal yang sama pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Muda Inggris Urusan Kawasan Asia Pasifik Mark Field dalam diskusi di Pusat Kajian Internasional dan Strategis (Centre for Strategic & International Studies/CSIS) bertajuk The UK and All of Asia: A Modern Partnership di Jakarta, Selasa (14/8).

"Pemilu Malaysia menggambarkan dukungan tegas terhadap kekuatan demokrasi-sesuatu yang sudah lama hidup dan diterapkan di Indonesia," papar Field di depan sejumlah akademisi, pelajar, dan awak media.



"Dan dalam beberapa waktu mendatang saya berharap dapat melihat warga Thailand, Bangladesh, Afghanistan, dan tentunya Indonesia mengekspresikan suara mereka berpartisipasi ke tempat pemungutan suara," kata dia menambahkan.

Dalam kesempatan itu Field menegaskan komitmen Inggris untuk terus memperkuat kemitraan dengan negara-negara di Asia, tak terkecuali di Indonesia. Hal ini, tuturnya, bisa dilihat dari kebijakan Inggris yang memiliki 50 misi diplomatik di seluruh penjuru Asia, termasuk di seluruh 10 negara ASEAN.

Field mengatakan salah satu kebijakan yang difokuskan Inggris di Asia adalah mendukung penerapan demokrasi, hak asasi manusia, dan aturan hukum di kawasan.

Menurutnya negara-negara Asia harus bisa memastikan seluruh warganya bebas mengekspresikan diri dan menjalani kehidupan sesuai pilihan masing, bebas memeluk agama yang diyakini tanpa takut didiskriminasi, dan dihargai tanpa melihat gender, etnis, atau orientasi seksualnya.

"Kami percaya orang-orang Asia dan seluruh dunia menerapkan nilai-nilai itu semua. Dalam semboyan nasional Indonesia, persatuan dalam keberagaman atau (Bhineka Tunggal Ika)," papar Field.

Dalam kesempatan itu, Field turut menyinggung sejumlah isu dan konflik yang dikhawatirkan bisa mengancam penerapan demokrasi dan HAM di Asia. Mulai dari pengekangan pemerintah China terhadap gerakan demokrasi di Hong Kong, ancaman terhadap kebebasan beragama di Nepal dan Pakistan, kekhawatiran terhadap dugaan penindasan warga minoritas di Xinjiang, China, hingga krisis kemanusiaan di Myanmar.

Foto: REUTERS/Clodagh Kilcoyne Pengungsi Rohingya di Bangladesh.

"Di Myanmar, saya menyoroti perlunya pihak-pihak yang terlibat kejahatan dan kekejaman untuk diadili. Sementara di Thailand dan Kamboja, saya juga mendorong pemerintah menciptakan kondisi pemilu yang bebas, adil, dan transparan," ucap Field.

Dalam isu keamanan, Field juga menegaskan kebijakan Inggris yang terus mendukung kawasan Asia yang bebas nuklir.

Selain itu, London juga terus mendorong penerapan kebebasan bernavigasi dan penghormatan terhadap hukum internasional di Laut China Selatan, perairan yang menjadi sengketa antara China dan sejumlah negara Asia Tenggara.







Credit  cnnindonesia.com

Tokoh Muslim Krimea: Rusia Coba Hapus Keberadaan Kami

Tokoh Muslim Tatar Krimea, Mustafa Dzhemilev. FOTO/Victor Maulana/SINDONEWS

JAKARTA - Tokoh Muslim Tatar Krimea, Mustafa Dzhemilev menyatakan, Krimea pada awalnya adalah rumah bagi Muslim Tatar. Namun, pada abad ke-17, Rusia yang saat itu masih berbentuk kerajaan, melakukan aneksasi wilayah Krimea dan perlahan-lahan mengusir warga Tatar dari wilayah yang terletak di sisi di Laut Hitam itu.

Ditemui di kantor Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta, Dzhemilev menyatakan, masa paling kelam bagi warga Tatar adalah pasca Perang Dunia II, di mana saat itu Uni Soviet menerapkan kebijakan yang sangat keras terhadap Muslim Tatar.

"Kami dahulu pernah memiliki negara, tapi pada 1978 diduduki oleh Rusia. Tatar dibersihkan hingga populasi kami hanya 19 persen dari warga Krimea. Pada masa Uni Soviet (Rusia) lebih keras, pada tahun 1944 banyak warga Krimea yang dideportasi keluarga negeri dan Rusia banyak membawa warganya ke Krimea," kata Dzhamilev pada Selasa (14/8).

"Kami kehilangan hampir 40 persen dari warga kami. Setelah diusir, warga kami berusaha untuk kembali ke Krimea. Kebijakan kami saat ini adalah kebijakan tanpa kekerasan untuk dapat kembali ke Krimea," sambungnya.

Namun, Dzhemilev menuturkan, walaupun berusaha kembali secara damai, Rusia tetap menanggapi keras kemauan warga Tatar Krimea. Menurutnya, tidak sedikit yang dipenjara hanya karena ingin kembali ke rumah, termasuk dirinya.

"Tatar sempat mendapatkan haknya kembali saat Ukraina menyatakan kemerdekaan. Tapi, tidak semua bisa kembali, masih banyak yang tinggal di Kazakstan, Uzbekistan dan negara lainnya. Sebelum pendudukan kedua oleh Rusia pada tahun 2014, warga Tatar berjumlah 13 persen dari total penduduk Ukraina," sambungnya.

Saat ini,  papar Dzhemilev, warga Tatar diawasi dengan ketat oleh dinas intelijen Rusia. Di Krimea, warga Tatar terus mendapat tekanan karena menolak pendudukan Rusia. "Kami tepaksa pergi lagi karena tekanan tersebut," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Muslim Krimea kecewa atas diamnya dunia Islam

Tiga wanita membawa potret saat aksi yang diprakarsai kerabat tentara Ukraina, yang diyakini ditawan dalam konflik militer di Ukraina timur, memohon pihak berwenang Jerman memberikan bantuan mencari mereka, di depan kedutaan Jerman di Kiev, Ukraina, Rabu (14/9/2016). (REUTERS/Gleb Garanich)

Jakarta (CB) - Tokoh masyarakat Muslim Tatar di Semenanjung Krimea, Mustafa Dzhemilev, pada Selasa di Jakarta menyatakan kecewa atas sikap diam negara berpenduduk sebagian besar Muslim, yang diam terhadap pencaplokan wilayah tersebut oleh Rusia dari Ukraina sejak 2014.

"Kami kecewa karena hanya 22 dari 57 negara Muslim mendukung keutuhan wilayah Ukraina dan membebaskan kami dari penjajahan Rusia," kata Dzhemilev, anggota parlemen Ukraina dan pernah memimpin Majelis Rakyat Tatar di Krimea, yang kini dibubarkan Rusia karena dianggap membangkang.

Tatar Krimea adalah suku Muslim, yang terbentuk dan menjadi mayoritas penduduk di Krimea hingga 1944. Pemerintah Uni Soviet pada saat itu mengusir semua suku Tatar Krimea sehingga kini tersisa sebagai kelompok kecil dengan jumlah 13 persen dari keseluruhan penduduk di semenanjung tersebut.

Kemerdekaan Ukraina usai Uni Soviet bubar sempat membuat sebagian dari mereka bisa kembali ke kampung halaman ke Krimea.

Tetapi, semenjak Rusia menganeksasi Krimea pada 2014, kehidupan Muslim Tatar di sana kembali terancam, kata Dzhemilev, yang menentang pendudukan Moskow karena dinilai hanya akan menjadikan kampung halamannya sebagai pangkalan militer untuk meluaskan pengaruh Putin.


Sebagai kelompok minoritas yang menentang pendudukan Rusia, Muslim Tatar sering menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia oleh otoritas perwakilan Moskow di Krimea. Mereka ditangkap tanpa dakwaan jelas, dipenjara tanpa pengadilan, diadu domba, bahkan terancam diusir dari Krimea, kata Dzhemilev.

Pada 2014, Dzhemilev sempat mengunjungi sejumlah negara Muslim seperti untuk meminta dukungan mereka dalam meloloskan resolusi Majelis Umum PBB yang menegaskan integritas keutuhan wilayah Ukraina, termasuk Krimea. Tetapi usaha tersebut gagal karena hanya 22 dari 57 negara anggota Organisasi Konferensi Islam yang mendukungnya.

"Meski kecewa, kami bisa memahami sikap tersebut karena mereka tidak ingin merusak hubungan bilateral yang baik dengan Rusia," kata Dzhemilev.

Dia mencontohkan pengalaman pribadinya membela Afghanistan saat diokupasi oleh Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Dia sempat dipenjara selama tiga tahun oleh pemerintah Moskow atas aktivitas politiknya tersebut. Tetapi dia kini kecewa karena Afghanistan memilih abstain saat Ukraina mengusulkan resolusi keutuhan wilayah.

"Tetapi sekarang saya kecewa karena Afghanistan justru memilih abstain karena tidak ingin membuat marah Rusia," kata Dzhemilev.

Di sisi lain, dia berterimakasih kepada pemerintah Indonesia, yang menjadi salah satu dari sebagian negara Muslim pendukung resolusi PBB pada 2014.

Credit  antaranews.com

Erdogan: AS Coba Tikam Turki dari Belakang, Bisakah Diterima?

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Foto/REUTERS/File Photo

ANKARA - Presiden Recep Tayyip Erdogan kembali mengecam Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu Turki di keanggotaan NATO yang justru tindakannya bertolak belakang. Menurutnya, Washington mencoba menikam Ankara dari belakang.

Komentar Erdogan itu membuat bank sentral Turki pada hari Senin (13/8/2018) gagal menghentikan anjloknya nilai mata uang lira. Kegagalan itu membuat ekonomi Ankara bergejolak.

Perselisihan kedua negara itu dipicu penahanan pastor Amerika Serikat, Andrew Brunson, di Ankara atas tuduhan terlibat terorisme dan mendukung upaya kudeta militer Turki 2016. Washington telah menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri di kabinet Erdogan setelah Ankara menolak membebaskan Brunson.

Ketika lira merosot tujuh persen dalam nilainya, investor resah. Gejolak itu merembet ke bank-bank Eropa.

Lira Turki telah jatuh sekitar 16 persen terhadap dolar AS pada hari Jumat lalu karena Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia telah menggandakan tarif untuk baja dan aluminium dari Turki.

"Kami bersama dalam NATO dan kemudian Anda berusaha untuk menikam mitra strategis Anda di belakang. Bisakah hal semacam itu diterima?," kata Erdogan dalam sebuah konferensi di Ankara, kemarin, seperti dikutip AFP, Selasa (14/8/2018).

Erdogan mengindikasikan bahwa dia tidak berminat untuk menawarkan konsesi kepada Amerika Serikat dalam salah satu pertikaian terburuk antara dua sekutu NATO dalam beberapa tahun.

Erdogan mengatakan Turki menghadapi "pengepungan ekonomi" yang dia sebut sebagai serangan terhadap negaranya.

Sebelumnya, pemimpin Turki itu mengancam akan mencari sekutu baru karena kecewa dengan perilaku AS terhadap Ankara.

Ketika ekonomi Turki gonjang-ganjing, Erdogan minta kepada rakyatnya untuk tidak khawatir. "Ini sama sekali tidak seperti kita tenggelam dan kita sudah selesai. Dinamika ekonomi Turki solid, kuat dan sehat dan akan terus demikian," katanya.

Erdogan juga mengecam apa yang dia sebut sebagai "teroris ekonomi" di media sosial setelah para pengguna media sosial ramai memperbincangkan anjloknya nilai mata uang lira. Dia berjanji bahwa pengadilan Turki akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghukum pengguna media sosial yang dia anggap spekulan.

Kantor berita Anadolu melaporkan, Kementerian Dalam Negeri meluncurkan penyelidikan terhadap 346 akun media sosial atas dasar "pembagian materi provokatif". 

Credit  sindonews.com

Sebanyak 9.795 Warga AS Kena Kanker akibat Serangan 9/11

Serangan teroris 11 September 2001 terhadap menara kembar World Trade Center. Foto/REUTERS/File Photo

NEW YORK - Sebanyak 9.795 warga Amerika Serikat (AS) terserang kanker yang ditimbulkan dari debu dampak serangan 11 September 2001 atau 9/11. Serangan teroris dengan pesawat bajakan saat itu menghantam menara kembar World Trade Center (WTC), di mana al-Qaeda dituduh sebagai pelakunya.

Data korban tewas akibat kanker itu dirilis The Federal World Trade Center Health Program. Lembaga itu didirikan pada 2010 untuk memberikan manfaat medis bagi kelompok-kelompok tertentu yang terkena dampak serangan teroris 9/11.

Data yang dikutip The New York Post menunjukkan 9.795 orang Amerika menderita kanker  terkait serangan 9/11, termasuk responden pertama, penduduk, mahasiswa dan orang-orang yang bekerja di Manhattan, tempat kedua menara 110 lantai itu runtuh.

Dari jumlah itu, 420 orang di antaranya telah meninggal. "9/11 masih membunuh," kata John Feal, seorang advokat untuk responden WTC kepada media AS tersebut.

Lebih dari 11.000 petugas pemadam kebakaran, di bawah pengawasan Departemen Pemadam Kebakaran Kota New York (FDNY), mengoperasikan upaya penyelamatan dan pemulihan yang berkelanjutan di lokasi itu pada hari-hari dan minggu-minggu setelah runtuhnya gedung WTC.

Serangan 9/11 pada saat itu menewaskan 2.606 orang, tidak termasuk mereka yang berada di pesawat yang menabrak menara kembar WTC.

Studi epidemiologi telah menunjukkan bahwa baik pekerja penyelamat dan pemulihan yang bekerja di lokasi setelah runtuhnya gedung itu memiliki tingkat kanker tiroid yang lebih tinggi secara signifikan. Mereka juga mengalami melanoma atau kanker kulit dan kanker kandung kemih.

Kanker lain yang diderita oleh non-responden yang terkena debu adalah kanker payudara, limfoma non-Hodgkin, leukemia dan gangguan sel darah lainnya.

Michael Crane, direktur medis Program Kesehatan WTC di Mount Sinai Hospital, mengatakan kepada New York Post, "Kami mendapatkan referensi ini 15 hingga 20 kali seminggu."

Sebuah penelitian yang diterbitkan di New England Journal of Medicine pada peringatan satu tahun serangan 9/11 menggambarkan apa yang disebut oleh penulisnya sebagai "Batuk World Trade Center", yang didefinisikan sebagai "batuk terus-menerus yang berkembang setelah terpapar di situs serangan".

Credit  sindonews.com

Sebut Presiden Trump Idiot, Agen FBI Peter Strzok Dipecat

Agen FBI Peter Strzok dipecat setelah mengirim pesan teks anti-Presiden Donald Trump. Foto/REUTERS/Joshua Roberts

WASHINGTON - Biro Investigasi Federal atau FBI memecat seorang agennya yang bernama Peter Strzok. Musababnya, agen tersebut mengirim pesan teks berisi ujaran anti-Presiden Donald Trump, termasuk ujaran "idiot" untuk sang presiden.

Strzok merupakan agen yang pernah membantu memimpin penyelidikan dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika Serikat (AS). Rusia dituduh ikut campur pemilu AS tahun 2016 untuk membantu memenangkan Trump menjadi presiden.

Strzok, yang berusia 21 tahun, juga pernah membantu penyelidikan skandal email Hillary Clinton. Sikap kritisnya yang anti-Trump tidak bisa diterima FBI.

Salah satu pesan teks yang dia tulis dan menyebar di internal FBI adalah pesan di mana dia melabeli Trump sebagai presiden "idiot" masa depan.

Dalam sebuah penyelidikan bulan Juni terungkap bahwa pesan teks Strzok dikirim untuk Lisa Page, seorang pengacara FBI. Keduanya berbalasa pesan selama tahun 2016.

Dalam satu pertukaran pesan, Page bertanya; "(Trump) tidak akan pernah menjadi presiden, bukan? Benar?!".

Strzok menjawab; “Tidak. Bukan, bukan dia. Kami akan menghentikannya".

Kantor inspektur jenderal tidak menemukan bukti bahwa sikap yang direfleksikan dalam teks mempengaruhi pekerjaan investigasi FBI. Namun, pesan teks Strzok dan Page dianggap "melemparkan awan" atas penyelidikan penggunaan server email pribadi Hillary Clinton ketika dia menjadi Menteri Luar Negeri AS.

Trump dan sekutunya telah mengecam Strzok. Agen FBI yang baru dipecat ini jadi sosok yang dianggap Trump dan kubunya melakukan "perburuan penyihir" karena melakukan penyelidikan terhadap campur tangan Rusia dalam pemilu AS 2016. Sebutan "perburuan penyihir" sebagai anggapan bahwa tuduhan intervensi Rusia dalam pemilu AS tahun 2016 tidak benar.

Penasihat khusus Robert Mueller telah memindahkan Strzok dari penyelidikan terhadap Rusia setelah pesan-pesan teks anti-Trump itu ditemukan.

Pengacara Strzok mengatakan deputi direktur FBI David Bowdich memerintahkan pemecatan pada hari Jumat.

"Keputusan ini (untuk memecat Strzok) seharusnya sangat mengganggu bagi semua orang Amerika," kata pengacara Strzok, Aitan Goelman, mengatakan dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip The Guardian, Selasa (14/8/2018).

Credit  sindonews.com

AS Kerja Keras Stop Ketergantungan pada Mesin Roket Rusia

Mesin roket RD-180 Rusia. Amerika Serikat masih ketergantungan pada mesin roket itu untuk menerbangkan roket Atlas-nya ke luar angkasa. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Amerika Serikat bekerja keras untuk menghentikan ketergantungannya pada mesin roket RD-180 Rusia. Administator Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional (NASA) AS, Jim Bridenstine, mengungkapnya.

Pada bulan Agustus ini pemerintah Presiden Donald Trump mengumumkan penjatuhan sanksi baru terhadap Rusia sebagai tanggapan atas dugaan penggunaan senjata kimia Moskow terhadap mantan perwira intelijen Rusia Sergei Skripal di kota Salisbury, Inggris, pada bulan Maret.


Kepala Komite Anggaran Majelis Tinggi Rusia, Sergei Ryabukhin, kepada Sputnik telah mengancam bahwa Moskow bisa mengambil opsi melarang penjualan mesin roket RD-180 kepada Washington sebagai balas dendam atas sanksi yang dijatuhkan AS.

"Amerika Serikat bekerja sangat keras untuk tidak bergantung pada mesin RD-180. NASA adalah yang unik dari (badan) pemerintah federal lainnya dalam arti bahwa ketika hubungan menjadi sulit di antara negara-negara, ketika mereka tidak begitu baik, NASA mampu mempertahankan hubungan itu," kata Bridenstine dalam sebuah wawancara dengan penyiar C-SPAN, yang dilansir Senin (13/8/2018).

Bridenstine menekankan bahwa NASA tidak ingin bergantung pada Rusia, tetapi ingin mempertahankan hubungan baik dengan Moskow.

Rusia memasok mesin RD-180 ke AS berdasarkan kontrak tahun 1997. Program luar angkasa AS bergantung pada mesin buatan Rusia itu untuk menyalakan tahap pertama roket Atlas V, yang digunakan untuk mengirim muatan besar ke luar angkasa.

Pada akhir Juli, Igor Arbuzov, kepala produsen mesin roket utama Rusia JSC NPO Energomash, mengatakan bahwa perusahaannya telah menandatangani perjanjian baru dengan United Launch Alliance untuk pengiriman enam mesin roket RD-180 yang digunakan untuk penerbangan roket Atlas V pada tahun 2020. 

Credit  sindonews.com

Kapal Perang AS Pembawa Rudal Berpandu Masuk Laut Hitam

Kapal perang AS tipe perusak, USS Carney. Kapal pembawa rudal berpandu ini memasuki Laut Hitam sejak Minggu (12/8/2018). Foto/Sputnik/CCo

WASHINGTON - Kapal perang Amerika Serikat (AS), USS Carney, yang membawa peluru kendali (rudal) berpandu telah memasuki Laut Hitam. Armada Keenam Angkatan Laut AS mengonfirmasi pengiriman kapal jenis perusak itu.

"Kapal perusak USS Carney (DDG 64) kelas Arleigh Burke dengan rudal berpandu memasuki Laut Hitam, 12 Agustus, untuk melakukan operasi keamanan maritim dan meningkatkan kemampuan dan interoperabilitas dengan sekutu dan mitra di wilayah tersebut," bunyi pernyataan Armada Keenam Angkatan Laut AS yang dirilis Minggu (12/8/2018) malam.

Komandan kapal USS Carney, Tyson Young, mengatakan dalam pernyataan bahwa kedatangan kapal di Laut Hitam menunjukkan komitmen Amerika Serikat untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut.

Kapal perusak ini sebelumnya memasuki Laut Hitam pada bulan Januari lalu. Saat itu misinya untuk bergabung dalam latihan perang bersama Angkatan Laut Ukraina.

Pada 23 Juli lalu, komandan Kelompok Angkatan Laut Kedua NATO Boudewijn Boots mengatakan, kapal-kapal militer NATO telah ditingkatkan intensitas kehadirannya di kawasan Laut Hitam.

Langkah NATO itu diambil setelah Rusia menumpuk kekuatan militernya di kawasan Laut Hitam usai aneksasi Crimea dari Ukraina. Crimea bergabung dengan Rusia setelah melepaskan diri dari Ukraina melalui referendum tahun 2014 atau saat krisis Ukraina pecah. Namun, referendum itu tak pernah diakui Ukraina dan negara-negara Barat. 

Credit  sindonews.com

Khamenei: Iran Lakukan Kesalahan Tata Kelola Ekonomi

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei

Foto: AP

AS mulai memberlakukan sanksi ekonomi baru terhadap Iran pada 6 Agustus.

CB, TEHERAN -- Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Pemerintah Iran telah melakukan kesalahan tata kelola ekonomi. Hal itu, menurutnya, menyebabkan kondisi masyarakat Iran kian terpukul menyusul diberlakukannya sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat (AS).

"Lebih dari sanksi, kesalahan tata kelola ekonomi (oleh pemerintah) memberi tekanan pada masyarakat Iran. Saya tidak menyebutnya sebagai pengkhianatan, tapi kesalahan besar dalam tata kelola," kata Khamenei pada Senin (13/8).

Ia menilai, bila tata kelola ekonomi lebih baik, Iran dapat mengatasi gejolak akibat sanksi yang dijatuhkan AS. "Dengan tata kelola dan perencanaan yang lebih baik, kita dapat menahan sanksi dan mengatasinya," ujarnya.

Mata uang Iran, rial, telah kehilangan sekitar setengah dari nilainya sejak April. Hal itu disebabkan meningkatnya permintaan dolar di kalangan masyarakat Iran yang ingin melindungi tabungannya. Mereka tahu AS telah mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Teheran.


Selain melemahkan rial, sanksi AS juga menyebabkan harga emas di Iran meroket. "Jatuhnya rial dan kenaikan harga koin emas adalah masalah ekonomi utama. Orang-orang (pejabat) korup harus dihukum tegas," ujar Khamenei.

Seorang pekerja minyak Iran bersepeda di kilang minyak Teheran selatan ibukota Teheran, Iran.

Sekitar 60 orang, termasuk pejabat Iran telah ditangkap karena dituding melakukan penyelewengan yang menyebabkan rial melemah dan harga emas melambung. Mereka terancam hukuman mati.

AS mulai memberlakukan sanksi ekonomi baru terhadap Iran pada 6 Agustus. Akibat sanksi tersebut, Iran kehilangan sejumlah transaksi dan kontrak bisnisnya. Satu di antaranya adalah pembatalan kontrak senilai 20 miliar dolar AS untuk menjual 110 pesawat Boeing ke Iran Air dan Aseman Airlines.

Selain itu, AS memberlakukan pelarangan impor mobil terhadap Iran yang menjadi pasar mobil terbesar ke-12 pada 2017. Tahun lalu, Iran mengimpor 1,6 juta unit mobil. Hal itu menyebabkan perusahaan Prancis PSA, produsen mobil Puegeot, akan menghentikan operasinya di Iran.

Sanksi AS pun melarang perdagangan emas dan logam mulia lainnya. Emas sempat dijadikan sebagai alat tukar untuk membeli minyak Iran pada masa lalu guna menghindari sanksi perbankan. Pada tahun fiskal 2017, Iran menerima setidaknya 64,5 ton emas.

Presiden AS Donald Trump telah mengancam, siapa pun negara yang masih berbisnis dengan Iran, tak akan berbisnis dengan AS. Ia menegaskan sanksi yang diterapkan terhadap Iran kali ini merupakan sanksi paling menggigit.

AS akan melipatgandakan sanksinya pada 4 November mendatang. Sanksi berikutnya akan mengincar sektor minyak dan perbankan Iran.

Kecemasan ekonomi telah memicu gelombang demonstrasi di sejumlah wilayah Iran. Dalam beberapa pekan terakhir, ribuan masyarakat Iran telah melakukan protes terkait tingginya harga bahan pokok dan praktik korupsi di tubuh pemerintahan.

Tak hanya itu, masyarakat pun menyuarakan tentang minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Aksi-aksi tersebut dengan cepat beralih menjadi unjuk rasa anti-pemerintah. 

Credit  republika.co.id