Kamis, 08 Februari 2018

Rusia: Tak Hengkang setelah ISIS Kalah, AS Ingin Pecah Suriah

MOSKOW - Pemerintah Rusia menganggap Amerika Serikat (AS) ingkar janji dalam tujuan perang melawan ISIS di Suriah. Menurut Moskow, AS ingin memecah negara yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad itu.

Tudingan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Dia mengkritik enggannya pasukan Washington untuk hengkang dari wilayah Suriah meski kelompok Islamic State atau ISIS telah kalah.

”Sangat mungkin Amerika telah mengambil jalan untuk membagi negara ini. Mereka melepaskan jaminannya yang diberikan kepada kami, bahwa satu-satunya tujuan kehadiran mereka di Suriah—tanpa undangan pemerintah yang sah—adalah untuk mengalahkan kelompok Islamic State dan para teroris,” kata Lavrov.

Menurutnya, sikap Washington yang mempertahankan kontingen militer di negara yang dilanda perang saudara itu menunjukkan tujuannya yang sebenarnya secara terbuka.

”Sekarang (orang Amerika) mengatakan bahwa mereka akan mempertahankan kehadiran mereka sampai mereka memastikan proses penyelesaian politik di Suriah dimulai, yang akan menghasilkan perubahan rezim,” ujar Lavrov dalam sebuah konferensi di Sochi, yang dikutip Russia Today, Kamis (8/2/2018). ”Kami tahu tentang mereka.”

AS memiliki hampir 2.000 prajurit yang saat ini ditempatkan di Suriah. Pada bulan Desember, Pentagon mengumumkan bahwa pasukan AS akan tetap berada di wilayah Suriah selama dibutuhkan untuk mendukung sekutunya dalam mencegah kembalinya kelompok teroris.

Pemerintah Suriah menganggap penempatan tentara AS di wilayah kedaulatannya sebagai tindakan ilegal. Namun, Washington membenarkan kehadiran pasukannya dengan dalih memerangi militan ISIS.

Moskow, yang beroperasi di negara tersebut atas permintaan pemerintah Suriah, menegaskan bahwa AS tidak memiliki alasan untuk memiliki kehadiran militer di negara tersebut tanpa seizin pemerintah Assad.

Washington diketahui telah mempersenjatai dan mendanai berbagai kelompok pemberontak atau opisisi Suriah di bawah kelompok Free Syria Army (FSA) dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi Kurdi.

”AS, menggoda berbagai segmen masyarakat Suriah yang menentang pemerintah dengan senjata di tangan mereka, ini dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat berbahaya,” kata Lavrov memperingatkan.

FSA yang didukung Turki saat ini terlibat dalam pertempuran dengan faksi-faksi SDF seperti Unit Perlindungan Kurdi (YPG), di Afrin. Isu-isu ini telah menyebabkan ketegangan serius antara Ankara dan Washington.

Sementara itu, FSA juga mencoba membujuk AS untuk menghidupkan kembali program CIA berupa bantuan uang tunai, senjata dan instruktur untuk melakukan pemberontakan moderat terhadap rezim Assad.

Credit sindonews.com

Rusia Siagakan Rudal Berkemampuan Nuklir di Kaliningrad

Negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengeluhkan penempatan sistem rudal "Iskander" di wilayah Laut Baltik. Namun Moskow menanggapi santai kritik tersebut, dengan menekankan bahwa mereka berhak menempatkan senjata di wilayah mana pun yang mereka pilih di teritorial Rusia, termasuk di Kaliningrad. Negara tetangga Rusia yang menjadi anggota NATO diminta untuk tidak perlu khawatir.

Kaliningrad adalah wilayah Rusia di laut Baltik yang berbatasan dengan negara anggota NATO Lithuania, Latvia, Estonia dan Polandia.

"Penyebaran salah satu senjata atau hal lainnya, pengerahan unit militer dan sebagainya di wilayah kedaulatan Rusia secara eksklusif adalah sepenuhnya menjadi urusan Federasi Rusia,” ujar Dmitry Peskov, Juru Bicara Kremlin. "Rusia tidak pernah mengancam siapa pun dan tidak sedang mengancam siapa pun. Tentu saja, Rusia memiliki hak multak tersebut. Seharusnya tidak ada alasan bagi siapa pun untuk khawatir," tegas Peskov seperti dikutip dari Reuters.

Pernyataan Peskov ini adalah respon balasan atas pernyataan yang dilontarkan presiden Lithuania, dan anggota perlemen senior Rusia yang menyatakan Moskow telah mengerahkan rudal di Kaliningrad, di Laut Baltik. Namun Rusia tidak mengkonfirmasi telah memindahkan sistem persenjataan itu.

Kenapa NATO khawatir?

Beberapa anggota aliansi pertahanan Atlantik Utara menolak penempatan rudal Iskander, dengan alasan wilayahnya sangat dekat dengan lokasi sistem rudal itu. Kaliningrad adalah daerah administratif Federasi Rusia yang terletak di antara negara Lithuania dan Polandia. Rudal tersebut dianggap sebagai ancaman karena diperkirakan dapat menjangkau sebagian besar wilayah anggota NATO seperti Polandia, Lithuania, Latvia dan Estonia. NATO bahkan sejak 2016 telah siaga dengan melakukan segala upaya termasuk penambahan pasukan di perbatasan Rusia.

Kekuatiran negara anggota NATO juga berkaca pada ketegangan yang terjadi saat aneksasi Crimea tahun 2014, ketika hubungan Rusia dan negara tetangga Baratnya memanas.

"Ini lagi-lagi membuat situasi semakin serius karena Iskander in Kaliningrad sangat berbahaya bagi setengah dari ibu kota Eropa," kata Presiden Lithuania Dalia Grybauskaite, Senin (05/02).

Baca juga: Rusia Tawarkan Diri Jadi Penengah Antara AS dan Korea Utara

Rusia ingin menghalau AS

Sejak pemasangan sistem rudal jarak dekat "Iskander M" 2013 Kremlin kerap berkilah, bahwa penempatan rudal di Kaliningrad adalah sebagai upaya untuk menangkis ancaman dari sistem pertahanan rudal dari Amerika Serikat yang ditempatkan di Polandia. Washington menampik alasan tersebut dengan menyebutkan pertahanan rudal AS dirancang untuk menghadapi kemungkinan serangan rudal dari Iran, bukan dari Rusia.

Walau realitanya sulit dibantah, bahwa Polandia berbatasan dengan Rusia dan amat jauh dari Iran. Karena itu Moskow bersikeras menyebutkan sistem persenjataan rudal AS di Polandia justru diarahkan untuk mengancam Rusia.

Seorang pejabat NATO, yang tidak mau diungkap identitasnya mengatakan: "Setiap penempatan rudal yang dekat dengan perbatasan kami dan yang dapat membawa hulu ledak nuklir tidak akan mungkin dapat menurunkan ketegangan. Dengan semangat transparansi, kami berharap dapat mendengar penjelasan lebih lanjut dari Rusia mengenai hal ini."

Credit sindonews.com

Turki: tidak ada perselisihan dengan Rusia terkait gerakan di Suriah

Ilustrasi - Tank tentara Turki mengambil posisi di atas sebuah bukit di dekat perbatasan Mursitpinar di kota Suruc, provinsi Sanliurfa, Turki, Sabtu (11/10/2014). (REUTERS/Umit Bektas)

Istanbul (CB) - Turki dan Rusia tidak berselisih mengenai serangan udara dan darat Ankara di wilayah Afrin di Suriah utara dan kedua negara saling berkomunikasi dalam gerakan tersebut, kata menteri luar negeri Turki, Selasa.

Turki meluncurkan "Gerakan Cabang Zaitun" dua minggu lalu, yang membidik petempur YPG Kurdi di Afrin, membuka perselisihan baru dalam perang saudara Suriah, yang telah berlangsung tujuh tahun dan melibatkan banyak pihak. Rusia adalah pendukung utama Presiden Suriah Bashar al-Assad.

"Kami tidak memiliki perbedaan pendapat dengan Rusia. Kami melanjutkan hubungan kami dengan Rusia," kata Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu dalam wawancara dengan TGRT Haber ketika ditanya tentang kemungkinan ketegangan dengan Moskow mengenai Afrin.

"Kita perlu saling memberitahu pada waktu tepat, terutama mengenai serangan udara dan perkembangan di lapangan. Kami menghubungi mereka pada saat peristiwa atau sebelumnya," katanya seperti dilaporkan Reuters.

Dia juga mengatakan pasukan Turki telah selesai membangun bangunan keenam titik pengamatan di wilayah Idlib Suriah.

Berdasarkan atas kesepakatan yang dicapai dengan Teheran dan Moskow untuk mencoba mengurangi pertempuran antara pasukan pro-pemerintah dan terutama gerilyawan di Suriah barat laut, Turki telah sepakat untuk mendirikan 12 pos pengamatan di provinsi Idlib dan provinsi tetangga.

Tapi, peredaan kekerasan, yang seharusnya mereka pantau, berhenti. Pada Desember, tentara Suriah, dibantu oleh milisi yang didukung Iran dan kekuatan udara Rusia meluncurkan sebuah serangan besar untuk mengambil alih wilayah di provinsi Idlib.

Idlib adalah salah satu kubu pertahanan terakhir pemberontak anti-Assad yang telah diusir dari sebagian besar benteng mereka di Suriah sejak Rusia bergabung dalam perang di pihak pemerintah Damaskus pada 2015

Turki, anggota NATO, telah lama menjadi salah satu sekutu utama pemberontak anti-Assad.

Sementara itu, Pemerintah Suriah menggambarkan serangan Turki di wilayah Afrin di Suriah sebagai "agresi" ilegal dan mengatakan pihaknya akan menanggapi serangan itu dengan tindakan setimpal.

"Operasi militer Turki di Suriah utara adalah agresi yang mencolok," kata kementerian luar negeri Suriah dalam pernyataan yang disebarkan di media pemerintah.

"Keberadaan pasukan asing tanpa izin merupakan `pendudukan dan akan ditindak dengan semestinya`," demikian bunyi pernyataan itu.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Ahad (28/1) berikrar akan membersihkan perbatasan dengan Suriah "dari pelaku teror", tindakan yang dapat meningkatkan risiko bentrokan antara tentara Turki dan Amerika Serikat di negara yang dicabik perang itu.

Wakil Perdana Menteri Turki dan Juru Bicara Pemerintah Bekir Bozdag pada Senin, hari kesepuluh penyerbuan Turki, mengatakan tentara Amerika Serikat akan dijadikan sasaran jika berbaur dengan petempur Kurdi.

Credit antaranews.com

Puluhan pejabat akademi militer Turki dihukum seumur hidup

Sejumlah tentara saling mendorong untuk menaiki bus untuk meloloskan diri dari massa setelah pasukan yang terlibat kudeta menyerahkan diri di Jembatan Bosphorus, Istanbul, Turki, Sabtu (16/7/2016). (REUTERS/Murad Sezer)

Istanbul (CB) - Pengadilan Turki pada Rabu menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap 64 pejabat dan pelatih akademi militer atas keterlibatan mereka dalam percobaan kudeta pada 2016, demikian dilaporkan kantor berita negara Anadolu.

Sebanyak 100 terdakwa lainnya dibebaskan dalam kasus itu, lapor Anadolu.

Para pejabat and pelatih yang dijatuhi hukuman itu adalah mereka yang terlibat rencana kudeta dan pernah menerbangkan para peserta pelatihan ke sebuah markas militer untuk menghadapi para warga sipil yang menentang percobaan pemberontakan, kata Anadolu, yang mengutip dakwaan.

Empat dari orang yang divonis mendapat hukuman "seumur hidup yang diperburuk", yaitu hukuman terberat berdasarkan hukum Turki karena jenis hukuman itu mengurangi peluang bagi terpidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Keempat orang itu dianggap bersalah melakukan upaya menggulingkan ketertiban berdasarkan undang-undang.

Lebih dari 240 orang, yang sebagian besar di antaranya adalah warga sipil tak bersenjata, terbunuh pada malam 15 Juli 2016. Ketika itu, sekelompok oknum tentara membajak tank-tank dan pesawat tempur dalam upaya untuk menyerang parlemen dan menggulingkan Presiden Tayyip Erdogan.

Sejak percobaan kudeta, Erdogan telah melancarkan langkah pembersihan, memenjarakan sekitar 50.000 orang dan memecat atau memberhentikan sementara 150.000 pegawai.

Dalam langkah pembersihan, Turki menutup semua akademi militer serta sekolah-sekolah yang dulu dianggap sebagai pilar negara sekuler.

Pemerintah menyalahkan jaringan Gulen, bekas sekutu Erdogan, yang dianggap menggerakan percobaan kudeta.

Fethullah Gulen, yang mengasingkan diri di Pennsylvania, Amerika Serikat, sejak 1999, telah membantah terlibat dalam percobaan kudeta dan justru mengecam tindakan tersebut.

Credit antaranews.com

Denmark usulkan pelarangan niqab, burqa di tempat umum

Arsip Foto. Seorang perempuan mengenakan niqab di jalanan Saint Denos, dekat Paris, Prancis. Prancis melarang penggunaan kerudung berpenutup wajah, dan mendenda 150 euro mereka yang memakai burqa atau niqab di tempat umum. (REUTERS/Regis Duvi)

Stockholm, Swedia (CB) - Pemerintah Denmark pada Selasa (6/2) mengusulkan penerapan larangan pengenaan kain penutup wajah seperti niqab dan burqa di tempat-tempat umum.

"Ini tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Denmark dan tidak menghargai masyarakat karena menyembunyikan wajah saat bertemu satu sama lain di ruang publik," kata Menteri Kehakiman Denmark Soren Pape Poulsen dalam sebuah pernyataan yang dikutip AFP.

"Dengan larangan menutupi wajah, kami membuat garis di pasir dan menggarisbawahi bahwa di Denmark kami saling menunjukkan rasa percaya dan hormat dengan saling tatap muka," ia menambahkan.

Niqab adalah kerudung dilengkapi cadar yang menutup seluruh wajah kecuali mata, sedang burqa menutup kepala dan seluruh tubuh dengan bagian mata ditutupi oleh kain serupa jala sehingga penggunanya masih bisa melihat meski mengenakannya.

Proposal pemerintah Denmark tersebut masih harus dinilai oleh organisasi hak asasi manusia non-pemerintah dan mungkin ditulis ulang untuk memasukan pertimbangan mereka.

Pemerintah kanan-tengah di negeri itu akan menyampaikan rancangan peraturan tersebut pada musim semi. Bila peraturan itu diberlakukan, maka pelanggarnya akan dikenakan denda sebesar 1.000 kroner (sekitar Rp2,24 juta).

Dengan dukungan partai terbesar kedua negara itu, Partai Rakyat Denmark yang anti-imigrasi, usul undang-undang itu kemungkinan akan disetujui.

Menurut rancangan ketentuan, mereka yang diketahui melanggar larangan itu akan dikenai denda 1.000 kroner (Rp2,2 juta) dan pelanggaran berulang bisa kena denda 10.000 kroner (sekitar Rp22,5 juta).

Usul ketentuan itu menyatakan "burqa, niqab dan balaclava di mana hanya mata dan mulut yang terlihat adalah conton pakaian yang menyembunyikan wajah." Namun menutup wajah dalam perilaku yang dikenal seperti pakaian musim dingin, baju olahraga dan masker untuk perayaan dikecualikan.

Berapa banyak perempuan yang mengenakan niqab dan burqa di Denmark saat ini tidak diketahui.

"Saya kira tidak banyak yang memakai burqa di Denmark sini. Tapi kalau kau melakukannya kau harus dihukum dengan denda," kata Poulsen sebagaimana dikutip kantor berita Ritzau.

Masalah penutupan wajah sedang menadi isu hangat di seluruh Eropa.

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa tahun lalu mengukuhkan pelarangan Belgia terhadap pengenaan penutup wajah semacam itu di tempat umum.

Prancis adalah negara pertama di Eropa untuk melarang pengenaan niqab di tempat publik dengan ketentuan yang diberlakukan tahun 2011. Pengadilan tertinggi Spanyol membatalkan pelarangan pengenaan penutup wajah penuh di tempat umum pada 2013.

Credit antaranews.com

Asosiasi Nuklir Dunia: Indonesia Bisa Penuhi Kebutuhan Listrik dengan Nuklir

JAKARTA - Direktur Jenderal Asosiasi Nuklir Dunia Agneta Rising mengatakan tenaga nuklir dapat membantu Indonesia memenuhi tujuan ekonomi, energi termasuk listrik dan lingkungannya. Dia menyambut komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung penggunaan tenaga nuklir yang inovatif.

Komentar Rising disampaikan saat membuka konferensi World Nuclear Spotlight Indonesia 2018 di Jakarta, hari Rabu (7/2/2018).

”Saya menyambut baik komitmen pemerintah untuk mendukung teknologi nuklir yang inovatif, Indonesia dapat memenuhi tujuan energi yang lebih cepat dengan rancangan reaktor hemat biaya yang telah terbukti dan diterapkan di seluruh dunia,” ujar Rising kepada para delegasi di konferensi tersebut.

Indonesia perlu melipatgandakan kapasitas pembangkit listrik selama sepuluh tahun ke depan, dan melanjutkan ekspansinya hingga melampaui tahun 2050. Menurut asosiasi yang berbasis di London itu, tujuan ekspansi itu untuk memperbaiki akses terhadap listrik dan memenuhi permintaan ekonomi dan populasi Indonesia yang berkembang.

Masih menurut asosiasi itu, pada saat yang sama, Indonesia perlu mengatasi polusi udara tingkat tinggi dan menyampaikan komitmen yang dibuat pada konferensi perubahan iklim COP 21 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 29 persen pada tahun 2030.

Data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia menyebutkan, konsumsi listrik per kapita mencapai 994,41 kilo Watt hour (kWh) hingga September 2017. Angka ini naik 3,98 persen dari posisi akhir 2016 sebesar 956,36 kWh. Angka konsumsi ini akan bertambah lagi seiring dengan adanya program pengembangan mobil listrik.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Yukiya Amano, mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk membangun reaktor nuklir.

Amano, yang ditemui usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia A.M Fachir di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia hari Senin lalu, menuturkan pembangunan reaktor nuklir adalah hak pemerintah Indonesia. IAEA tidak memiliki hak untuk melarangnya.

”Itu semua tergantung Indonesia. Kita tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan negara lain. Semua terserah Anda untuk memutuskan (akan membangun atau tidak),” kata Amano.

Energi nuklir, ujar dia, memiliki keunggulan sebagai penghasil tenaga listrik. Yakni, mampu menghasilkan energi listrik dengan karbon paling rendah.

Pejabat IAEA asal Jepang itu memastikan bahwa organisasinya akan membantu Indonesia terkait pembangunan reaktor nuklir jika keputusan yang dibuat sudah final.

”IAEA akan membantu jika Anda sudah memutuskan. Kita akan membantu untuk menggunakan energi nuklir secara aman dan berkelanjutan. Tidak perlu terburu-buru (dalam mengambil keputusan), pertimbangkan matang-matang berbagai macam elemen,” ujarnya.

Seperti diketahui, IAEA adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Badan ini bekerja untuk mencegah penggunaan energi nuklir yang digunakan untuk kepentingan militer.

Credit sindonews.com

Badan Energi Atom Dunia Dukung Indonesia Bangun Reaktor Nuklir

JAKARTA - Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Yukiya Amano, mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk membangun reaktor nuklir.

Amano, yang ditemui usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia A.M Fachir di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, menuturkan pembangunan reaktor nuklir adalah hak pemerintah Indonesia. IAEA tidak memiliki hak untuk melarangnya.

”Itu semua tergantung Indonesia. Kita tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan negara lain. Semua terserah Anda untuk memutuskan (akan membangun atau tidak),” kata Amano, Senin (5/2/2018).

Energi nuklir, ujar dia, memiliki keunggulan sebagai penghasil tenaga listrik. Yakni, mampu menghasilkan energi listrik dengan karbon paling rendah.

Pejabat IAEA asal Jepang itu memastikan bahwa organisasinya akan membantu Indonesia terkait pembangunan reaktor nuklir jika keputusan yang dibuat sudah final.

”IAEA akan membantu jika Anda sudah memutuskan. Kita akan membantu untuk menggunakan energi nuklir secara aman dan berkelanjutan. Tidak perlu terburu-buru (dalam mengambil keputusan), pertimbangkan matang-matang berbagai macam elemen,” ujarnya.

Seperti diketahui, IAEA adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Badan ini bekerja untuk mencegah penggunaan energi nuklir yang digunakan untuk kepentingan militer.

Credit sindonews.com

Pakar Sebut Segitiga Bermuda Baru Muncul di Dekat Indonesia

JAKARTA - Tabrakan kapal tanker minyak Iran, Sanchi, dengan kapal kargo besar Hong Kong, CV Crystal, pada 6 Januari 2018 lalu membuat pakar kemaritiman menyimpulkan ada “Segitiga Bermuda baru” di Indo-Pasifik, dekat wilayah Indonesia.

Akibat tabrakan tersebut, Sanchi—ada yang menyebutnya kapal Panama—membawa hampir 1 juta barel minyak Iran ke Korea Selatan, terbakar selama lebih dari seminggu. Semua awak kapal tanker, yakni 32 orang tewas.

Sebutan istilah “Segitiga Bermuda baru” itu dilontarkan banyak pakar dan diulas mantan kapten kapal tanker Rahul Khanna. Dia memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di laut dan sekarang menjadi Global Head of Marine Risk Consulting di Allianz.

Dia menyalahkan kecelakaan itu pada kombinasi fatal dari berapa banyak kapal melewati daerah tersebut, cuaca buruk, dan kurangnya masalah keamanan oleh negara-negara yang mengoperasikan pengiriman barang di sana.

“Beberapa (pihak) telah menjuluki wilayah yang luas ini sebagai 'Segitiga Bermuda baru'," kata Khanna.

”Saya tidak akan melangkah sejauh itu, tapi tentu saja merupakan wilayah nomor satu di seluruh dunia untuk insiden pengiriman besar. Tidak hanya lautan di sini sangat sibuk, tapi juga rentan terhadap cuaca buruk dan walaupun saya tidak dapat berspekulasi mengenai hal ini, beberapa standar keselamatan di wilayah ini tidak selalu setinggi yang diharapkan dari standar internasional yang telah ditetapkan,” ulas Khanna, yang dikutip dari situs multimedia Amerika Serikat, Big Think, Selasa (6/2/2018).

Mengapa lokasi kecelakaan tragis itu, sekitar 160 mil laut jauhnya dari Shanghai, China di Laut China Timur, dibandingkan dengan Segitiga Bermuda? Salah satu alasannya, kawasan yang memanjang menuju Indocina, Indonesia, Semenanjung Malaya, Semenanjung Korea dan Jepang telah menjadi tempat terdepan dalam kecelakaan maritim di dunia.

Menurut perusahaan asuransi kelautan Allianz, pada 2016 saja, 34 kapal mengalami kecelakaan maut di wilayah tersebut. Itu adalah 40 persen dari kerugian pengiriman global dari 85 kapal.

Untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, data "Review Keselamatan dan Pengiriman 2017", disiapkan oleh Allianz. Data itu merupakan pengamatan pada 25.898 insiden pengiriman yang mencakup 1.186 “total kerugian” pada periode Januari 2007 sampai Desember 2016.

Sementara jumlah total kerugian turun secara global sebesar 50 persen, efek ini jauh lebih sedikit di perairan Timur/Asia Tenggara. Menurut laporan MarineLink, rata-rata 39 total kerugian kapal per tahun terjadi di wilayah ini. Angka itu sekitar sepertiga dari jumlah di seluruh dunia.

Tak hanya kapal sipil, sederet kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) pun telah mengalami insiden di wilayah “Segitiga Bermuda baru” ini. Beberapa kapal perang AS yang bernasib buruk itu antara lain USS Lake Champlain, USS Fitzgerald, USS Antietam dan USS John McCain. Setidaknya, 17 pelaut AS tewas dalam bencana yang melibatkan kapal perusak USS Fitzgerald dan USS John S. McCain.

Volker Dierks, yang mengepalai asuransi kapal Allianz untuk Eropa tengah dan timur, menganggap insiden tersebut sebagai fakta bahwa ”kapal semakin besar”, yang meningkatkan risiko benturan.

Bencana yang menimpa kapal-kapal di kawasan itu meliputi kebanjiran di lambung kapal dan tenggelam, rusak, kebakaran, ledakan hingga benturan dengan kapal lainnya. Meskipun tidak ada yang sangat misterius yang mungkin terjadi jika insiden tersebut dipertimbangkan secara individual, jumlah insiden di wilayah itu layak diperbandingkan dengan tragedi di Segitiga Bermuda.

Dalam kasus kecelakaan kapal perang USS John McCain, penyebabnya adalah kesalahan manusia yang menyebabkan “kebingungan kemudi”.

Credit sindonews.com

AS di Ambang Bangkrut, Parlemen Pertanyakan Pengeluaran Militer

WASHINGTON - Para anggota Komite Layanan Bersenjata Parlemen Amerika Serikat (AS) mempertanyakan biaya pengeluaran militer yang dianggap membuat negara itu di ambang bangkrut.

Reaksi para anggota parlemen itu muncul saat rapat bersama Menteri Pertahanan AS James Norman Mattis. Dalam rapat, Mattis minta parlemen mendukung alokasi anggaran militer lebih banyak guna melawan negara-negara yang mengancam ”eksperimen demokrasi” Amerika.

”Di dunia yang terendam dalam perubahan dan ancaman yang meningkat, tidak ada tempat untuk berpuas diri,” kata Mattis dalam pernyataan pembukaannya di rapat bersama.

“Rezim nakal seperti Korea Utara dan Iran, Islamic State (ISIS) dan kompetisi strategis jangka panjang dengan China dan Rusia,” lanjut Mattis merinci daftar ancaman yang dia maksud.

Dia berpendapat kurangnya dana bisa diprediksi akan mengikis keunggulan AS dalam teknologi dan peperangan. Dia lantas memohon kepada anggota parlemen untuk menyetujui anggaran untuk militer.

”Tanpa didukung, alokasi yang dapat diprediksi, kehadiran saya di sini hari ini menghabiskan waktu Anda,” kata Mattis kepada parlemen. “Tidak ada strategi yang bisa bertahan tanpa pendanaan yang diperlukan untuk memanfaatkannya.”

Kongres AS telah menyetujui Undang-Undang Otorisasi Pembiayaan Pertahanan pada bulan Desember 2017, namun anggaran dalam UU itu yang mencapai USD700 miliar untuk tahun fiskal 2018 belum diadopsi. Hal itu membuat militer dan seluruh jajaran pemerintah Donald Trump bergantung pada kekuatan politik di parlemen.

“Jika Anda mengancam kami, ini akan menjadi hari terpanjang dan terburuk Anda,” ucap Mattis.

Tidak semua anggota komite di parlemen yakin dengan pendekatan Mattis untuk mencegah konflik tersebut.

Anggota parlemen dari Partai Demokrat, Adam Smith, mengkritik klaim menteri pertahanan tersebut yang menyatakan AS menghadapi bangkitnya kekuatan global baru.

“Saya tidak percaya persaingan kekuatan yang hebat, sama dengan perlombaan senjata tanpa henti,” kata Smith.

”Ini menjadi ramalan yang dipenuhi sendiri. Bagaimana kami tahu bahwa kita harus membangun senjata masif? Kami tidak berbicara dengan (Rusia dan China), jadi kami harus menganggap yang terburuk,” ujarnya.

Di Ambang Bangkrut

Dia mempertanyakan komitmen Mattis terhadap diplomasi dan dialog sebagai cara menjamin keamanan nasional. Dia menyindir Departemen Pertahanan yang seolah-olah merendahkan diplomasi. ”Ketidakpedulian akan diplomasi sangat tidak masuk akal dan menghina,” kritik Smith.

”Saya sangat prihatin saat ini bahwa kita tidak memiliki banyak cara untuk berdialog dengan Rusia,” imbuh Smith.

”Saya setuju kita membutuhkan lebih banyak komunikasi dengan Rusia, dengan China, sejauh ini saya hampir menyebutnya keterlibatan filosofis, dan juga masalah operasional,” jawab Mattis.

Anggota parlemen dari Partai Republik, Walter Jones, mempertanyakan hasil perang di Afghanistan yang telah berlangsung selama hampir 17 tahun dengan biaya USD1 triliun dan korban ribuan nyawa.

”Negara ini di ambang kebangkrutan,” kata Jones, seperti dikutip Russia Today, Rabu (7/2/2018). Dia menunjukkan sikap plinplan pemerintah Trump yang semula komitmen untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan, namun kini memutuskan untuk mengirim lebih banyak tentara ke negara itu.

”Tidak ada yang pernah menaklukkan Afghanistan, dan banyak yang telah mencoba. Kami akan bergabung dengan daftar negara yang telah mencoba dan gagal,” ujar Jones.

Mattis membantah bahwa AS tidak berusaha menaklukkan Afghanistan. Menurutnya, Pentagon memastikan kelompok teroris “menetas” di luar dan tidak terjadi di AS.

Sekadar diketahui, pemerintah Trump pada bulan September 2017 memutuskan untuk mengirim 3.000 tentara tembahan AS ke Afghanistan. Banyak tentara AS yang ditempatkan di Irak juga telah mulai pindah ke Afghanistan pada minggu ini.

Credit sindonews.com

Dokumen Ungkap Perluasan Kasus Kolusi Trump dan Rusia

Dokumen baru menunjukkan bagaimana kasus dugaan kolusi Trump (kiri) dan pemerintahan Putin (kanan) diperluas di bawah jaksa Robert Mueller. (AFP Photo/Vietnam News Agency)

Jakarta, CB -- Sebuah dokumen baru pada Rabu (7/2) menunjukkan jaksa khusus Robert Mueller sempat meminta badan pemerintah mempertahankan berkas-berkas terkait transisi Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat.

Hal ini menunjukkan bagaimana Mueller segera memperluas penyidikan setelah ditunjuk untuk menangani kasus ini.

Permohonan resminya kepada Administrasi Layanan Umum (GSA), badan yang mendukung transisi presidensial, dikirim pada 22 Juni, sekitar sebulan setelah dia ditunjuk sebagai jaksa khusus.

Sebuah surat elektronik antara Biro Investigasi Federal (FBI) dan GSA dari dari Maret 2017, beberapa bulan sebelum penunjukan Mueller, menunjukkan ketertarikan FBI saat itu lebih sempit.

Saat itu, FBI meminta GSA berkonsultasi dengan anggota Kongres sebelum membuang dokumen transisi lain.

Permohonan lebih luas tiba ketika seorang agen divisi kontraintelijen FBI mengirim surel kepada wakil penasihat umum di GSA untuk mempertahankan dokumen, barang elektronik dan komunikasi dari tim transisi Trump.

Semua itu terungkap dalam dokumen yang didapatkan CNN lewat permohonan Akta Kebebasan Informasi.

"Sebagai tindak lanjut permohonan kami, kami rasa lebih baik mengirim GSA surat resmi untuk mempertahankan dokumen. Staf Anda sudah sangat responsif dan kami mengapresiasi kesabaran mereka atas pertanyaan kami," kata agen itu dalam surel.

GSA menyembunyikan nama agen yang mengirim surel tersebut.

Mueller ditunjuk sebagai jaksa khusus pada Mei, menyusul pemecatan Direktur FBI James Comey oleh Trump.

Mueller diberikan kewenangan luas untuk melanjutkan investigasi FBI atas hubungan atau koordinasi apapun antara pemerintah Rusia dan individu yang berhubungan dengan tim kampanye Trump dan "hal apapun yang muncul atau mungkin muncul langsung dari investigasi."

Permohonan FBI kepada GSA tampaknya mengonfirmasi kekhawatiran rekan-rekan Trump, tahun lalu. Mereka khawatir kehadiran jaksa khusus bisa memperluas investigasi melampaui apa yang diselidiki FBI.

Credit cnnindonesia.com

Trump Minta Pentagon Rencanakan Parade Militer

Ilustrasi parade Bastille Day di Perancis. Presiden AS Donald Trump menginginkan parade serupa di Washington. (AFP Photo/Joel Saget)

Jakarta, CB -- Juru bicara Pentagon Charlie Summers mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta pihaknya merencanakan parade militer. Menurutnya, tanggal pelaksanaan pagelaran tersebut sedang ditinjau.

Summers mengatakan proses perencanaan itu masih adalam tahap dini. Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, membenarkan Trump telah meminta Kementerian Pertahanan untuk membahas ide tersebut.

"Presiden Trump sangat mendukung para anggota militer yang mempertaruhkan nyawa setiap harinya untuk memastikan keamanan negara kita," kata Sanders dikutip CNN, Rabu (7/2).

"Dia telah meminta Kementerian Pertahanan untuk membahas selebrasi di mana semua warga Amerika bisa menunjukkan apresiasinya."

The Washington Post pertama kali melapokan keinginan Trump menggelar parade militer ini pada bulan lalu.

"Perintahnya adalah: saya ingin parade seperti yang di Perancis," kata seorang pejabat militer kepada surat kabar tersebut. "Hal ini sedang dikerjakan pada tingkat tertinggi di militer."

Pertemuan Trump dengan para pejabat militer bulan lalu turut dihadiri Wakil Presiden Mike Pence, kepala staf Gedung Putih John Kellu, Menteri Pertahanan James Mattis dan Kepala Staf Gabungan Jenderal Joseph Dunford.

Trump menjadi tamu Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam perayaan Bastille Day tahun lalu. Saat itu dia mengatakan telah menyaksikan "salah satu parade terhebat" yang pernah ia lihat.

Pada September, saat berbicara dengan Macron, dia mengatakan ingin menggelar parade di peringatan kemerdekaan Amerika, 4 Juli, di Washington.

Permintaan Trump ini, menurut Washington Post, bisa jadi bermasalah. Mengirimkan tank baja dan perangkat militer ke Washington bisa menghabiskan dana jutaan dolar.

Setelah Perang Teluk pada 1991, AS menggelar selebrasi kemenangan dengan para anggota militer dan peralatannya.

Permintaan Trump menyusul rencana Korut memamerkan ratusan rudal jarak jauhnya. (REUTERS/Damir Sagolj)

Berita soal permintaan Trump ini menyusul rencana Korea Utara untuk memamerkan puluhan peluru kendali jarak jauh pada 8 Februari ini.

Parade Korut diperkirakan akan mengikutsertakan rudal balistik antarbenua Hwasong-15, yang diuji coba untuk pertama kali pada akhir November lalu, kata sumber CNN.

Pertunjukan ratusan rudal dan roket itu merupakan upaya "untuk menakut-nakuti Amerika," kata seorang sumber.

Credit cnnindonesia.com

PBB nilai Indonesia serius penuhi kewajiban HAM

Arsip Foto. Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra'ad al-Hussein saat berbicara dalam konferensi pers di kantor pusat PBB Eropa di Jenewa, Swiss, Senin (1/5/2017). (REUTERS/Pierre Albouy)

Jakarta (CB) - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Zeid Ra'ad Al Hussein menilai undangan pemerintah Indonesia bagi komisi itu menunjukkan keseriusan negara dalam memenuhi kewajiban untuk mengupayakan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM).

"Undangan kepada kami dengan sendirinya membuktikan keseriusan sebuah negara dalam memenuhi kewajibannya atas hak asasi manusi," kata Zeid Ra'ad Al Hussein dalam konferensi pers di Kantor Perwakilan PBB di Jakarta, Rabu.

Undangan pemerintah Indonesia untuk Komisi HAM PBB, ia melanjutkan, juga menunjukkan keterbukaan pemerintah untuk melakukan dialog dan membangun kemauan untuk bekerja sama guna memastikan dukungan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua.

"Semua negara memiliki kewajiban HAM dan banyak negara yang telah mencapai hal-hal yang luar biasa. Meskipun demikian, semua negara, tanpa terkecuali memiliki tantangan-tantangan HAM yang harus mereka hadapi," ujar dia.

Zeid Ra'ad Al Hussein juga mengemukakan bahwa selama kunjungannya, dia telah banyak mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia dan sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat tinggi negara, lembaga HAM nasional dan anggota masyarakat sipil yang terlibat dalam berbagai isu di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa Indonesia telah berkembang cukup pesat dalam waktu singkat dan menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang paling progresif di kawasan dalam hal pemajuan HAM saat ini.

"Keterlibatan aktif Indonesia dalam kondisi buruk yang dialami Muslim Rohingya patut dipuji dan sangat diperlukan," ucapnya.

Komisi Tinggi HAM PBB juga menyoroti capaian Indonesia dalam memenuhi hak masyarakat atas layanan kesehatan dengan memperluas cakupan layanan kesehatan universal.

Pemerintah Indonesia juga dinilai telah menyediakan ruang dan sumber daya bagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk menjadi lembaga HAM nasional yang kuat dan independen.

"Saya menganjurkan pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa rekomendasi penting yang dibuat oleh lembaga-lembaga ini diimplementasikan," demikian Zeid Ra'ad Al Hussein.

Credit antaranews.com

PBB minta Indonesia pastikan kegiatan bisnis tak langgar HAM

Arsip Foto. Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra'ad Al Hussein (kiri) saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (6/2/2018), antara lain membahas komitmen pemerintah Indonesia untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta (CB) - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra'ad Al Hussein mendorong pemerintah dan perusahaan Indonesia menyelaraskan kegiatan bisnis dengan upaya perlindungan hak asasi manusi (HAM), dan memastikan kegiatan bisnis tidak dilakukan dengan melanggar hak-hak masyarakat.

"Saya mendesak Pemerintah Indonesia dan perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam, perkebunan dan usaha perikanan skala besar, untuk mematuhi Panduan Prinsip PBB untuk Bisnis dan HAM dengan memastikan agar kegiatan bisnis tidak dilakukan dengan melanggar hak-hak masyarakat," kata Zeid, Rabu, saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Perwakilan PBB di Jakarta mengenai misinya di Indonesia.

Ia lalu menyebut laporan dari masyarakat sipil di Sumatera hingga Papua mengenai pertambangan dan penebangan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan melanggar hak para petani, pekerja, dan masyarakat adat.

"Secara luas, proyek-proyek ini telah disetujui dan dilaksanakan tanpa melakukan konsultasi yang berarti dengan unsur masyarakat lokal. Perampasan tanah, kerusakan lingkungan dan pencemaran sumber air telah menyebabkan munculnya bahaya kesehatan," ungkapnya.

Ia menekankan perlunya dialog inklusif dan konsultasi mengenai proyek-proyek bisnis, terutama yang memanfaatkan sumber daya alam.

Selain itu, dia mengatakan, kegiatan bisnis di suatu lingkungan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bersifat bebas, adil, dan berdasarkan informasi yang akurat kepada masyarakat yang terdampak.

"Pembangunan dapat memberi akses untuk barang dan jasa yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kalau mereka tidak dapat menyuarakan kekhawatiran mereka dan turut terlibat dalam pengambilan keputusan, pembangunan yang dihasilkan tidak akan memperbaiki kesejahteraan mereka," katanya.

Dia juga menyampaikan perkiraan organisasi masyarakat sipil bahwa hampir 200 pejuang tanah dan lingkungan sedang menghadapi tuntutan hukum dan meminta pemerintah Indonesia memastikan perlindungan bagi para pejuang HAM, khususnya yang terlibat dalam advokasi isu lahan dan lingkungan.

Credit antaranews.com

Taiwan Diguncang Gempa 6,4 SR, Sebuah Hotel Ambruk

TAIPEI - Gempa berkekuatan 6,4 skala richter (SR) melanda wilayah timur laut kota Hualien, Taiwan pada Selasa menjelang tengah malam. Sebuah hotel ambruk dan jalan raya di dekatnya terpaksa ditutup.

Wilayah yang dilanda gempa berjarak sekitar 22 km (14 mil) sebelah timur laut Kota Hualien. Menurut Suvei Geologi Amerika Serikat (USGS) pusat kedalaman gempa sangat dangkal.

Seorang pejabat dari divisi pemadam kebakaran Kementerian Dalam Negeri setempat mengatakan kepada Reuters melalui telepon bahwa orang-orang terjebak dalam bangunan di Hualien.

Pemerintah menyatakan bahwa sebuah jembatan di sebuah kota di pantai timur Taiwan tidak dapat digunakan. Struktur penginapan juga miring saat dilanda gempa bumi.

”Presiden (Tsai Ing-wen) telah meminta kabinet dan kementerian terkait untuk segera meluncurkan ‘mekanisme bencana’ dan bekerja pada tingkat tercepat untuk pekerjaan bantuan bencana,” kata kantor presiden dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Rabu (7/2/2018).

Hingga saat ini belum ada laporan resmi dari otoritas Taiwan terkait kemungkinan adanya korban jiwa dan luka dalam bencana tersebut.

Taiwan selama ini menyatakan diri sebagai wilayah yang merdeka dan telah membentuk pemerintahan sendiri. Namun, China menentang dan tidak pernah mengakuinya. China menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang membangkang.

Credit sindonews.com

Korban Gempa Taiwan Bertambah, 7 Tewas 177 Hilang

TAIPEI - Sedikitnya tujuh orang tewas, 254 orang terluka, dan 177 orang hilang setelah gempa berkekuatan 6,0 skala richter (SR) mengguncang kawasan Hualien, Taiwan, kemarin, pukul 11.50 waktu setempat.

Dilansir media lokal Taiwan News, pusat gempa berada 18,3 kilometer (km) dari timur laut Hualien di kedalaman 20 km dengan durasi penuh mencapai 70 detik. Jumlah korban dikhawatirkan bertambah karena saat gempa warga yang terlelap tidur diduga masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan yang ambruk.

Dari 177 korban hilang, sebanyak 147 diyakini terjebak di sebuah gedung apartemen 12 lantai Yun Tsui yang runtuh secara parsial dan kini miring hingga 45 derajat. Tiga lantai pertama gedung 11 lantai Marshal Hotel juga runtuh. Dua pegawai Marshal Hotel yang bekerja sebagai anggota staf front desk saat kejadian masih dinyatakan hilang.

Pusat Operasi Darurat Taiwan melaporkan, sebanyak 24 orang diyakini tertimbun reruntuhan gedung Guosheng 65th Street Building. Sampai kemarin pagi waktu setempat, gempa susulan besar kembali terjadi sekitar 14 kali dan kecil 104 kali.

Pada pukul 09.35, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen tiba di Yun Tsui untuk mengkoordinasikan upaya penyelamatan dan evakuasi. Sedikitnya lima gedung besar dan dua jembatan di Hualien runtuh. Lalu lintas beberapa bagian jalan tol juga ditutup. Sejumlah jalan raya juga dilaporkan mengalami retakan dan aliran listrik putus.

Lima bangunan besar tersebyt ialah Marshal Hotel, Guosheng 1st Street Building, Guosheng 6th Street Building, A-Guan Hotpot Building, dan Parkview Hotel. Jumlah orang yang terjebak di dalam reruntuhan bangunan itu tidak diketahui. Apartemen Hualien Shangxiao Road Community yang dihuni 85 kepala keluarga juga rusak berat.

Kerusakan lain menimpa dua jembatan di Kota Hualien, termasuk Jembatan Qixingtian. Gempa juga mengakibatkan longsor hingga menimbun jalan tol Suhua dan Central Cross-Island sehingga jalur tersebut ditutup. Hanya jalan tol Provincial 11 yang masih dapat diakses.

Menurut Pusat Biro Cuaca (CWB), gempa kemarin merupakan yang ke-94 kalinya terjadi di Taiwan sejak 4 Februari. “Dari ke-94 gempa itu, ini merupakan gempa terbesar dan kami yakin merupakan gempa utama, tapi waktu yang akan membuktikan,” ungkap CWB.

Taiwan merupakan wilayah yang berada di Cincin Api Pasifik sehingga sangat rawan terhadap gempa bumi. Gempa kemarin, dirasakan hampir di seluruh kota di Taiwan.

Badan Geologi Amerika Serikat (AS) mengungkapkan kekuatan gempa di Taiwan mencapai 6,4 SR. Bahkan, di beberapa titik mencapai 7,0 SR. Gempa 5,0 SR juga dirasakan di Nantou Hehuanshan, 4,0 di Taichung dan Yunling, dan 3,0 di Taoyuan, Hsingchu, Taitung, Taipei, New Taipei, Nantou, chiayi, Changhua, Yunlin, Miaoli, dan Tainan.

Profesor geologi dari Universitas Pusat Nasional (National Central University/NCU) Lee Chyi-tyi megatakan, gempa bumi kali ini mengindikasikan Taiwan sedang memasuki siklus 100 tahun gempa bumi. Kemarin, rata-rata terjadi 12 gempa setiap satu jam di Taiwan, gempa paling besar dilaporkan berkekuatan 5,8 SR.

Chyi Tyi mengatakan, gempa bumi memiliki siklus. Dalam satu abad terakhir di Taiwan terjadi dua gempa besar dengan kekuatan di atas 8,0 SR. Pada 1910, Taiwan diguncang gempa dengan kekuatan 8,3 SR. Sepuluh tahun kemudian, Hualien kembali diguncang gempa 8,3 SR pada 1920.

“Selama rentang sepuluh tahun itu, peluang gempa bumi terjadi dengan kekuatan 8,0 SR tinggi. Jadi, saya sekarang memprediksi, setelah gempa sekarang, bumi akan kembali diguncang gempa dengan kekuatan lebih dahsyat pada 2025,” ujarnya. Gempa kali ini sangat dangkal sehingga dapat dirasakan masyarakat.

Chyi Tyi mengatakan beberapa gempa bumi yang terjadi pada 4 Februari lalu merupakan bagian dari kumpulan gempa yang ditimbulkan akibat adanya tekanan hebat di area kecil yang terus menyentak mengingat kekuatan tektonis tidak berhenti bertemu. Berdasarkan data Chyi-tyi, peristiwa ini memiliki siklus yang beraturan.

“Gempa pada malam kemarin (6 Februari) terjadi di dekat tebing laut dan gunung di bawah samudera di sepanjang garis patahan utama,” tandas Chyi Tyi.

Hualien juga pernah diguncang gempa 7,7 skala richter pada 1815. Dia menambahkan gempa itu berasal dari zona pecah, Lempeng Laut Filipina terhenyak di bawah lempeng Eurasia.

Berbeda dengan Chyi Tyi, Plh Direktur Pusat Seismolog Taiwan Chen Kuo-chang mengatakan, gempa bumi sangat sulit diprediksi. Faktanya data yang dimiliki saat ini hanya dalam satu abad terakhir sehingga apa yang terjadi sebelum itu tidak dapat dibandingkan. Gempa kali ini menjadi gempa terbesar di Hualien sejak 1920.

Credit sindonews.com

Belanda tarik Dubes di Turki terkait sengketa 2017

Bendera Belanda. (Pixabay/Daniel Diaz Bardillo)

Amsterdam (CB) - Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda pada Senin mengatakan telah secara resmi menarik duta besarnya untuk Turki, yang dilarang hadir secara fisik oleh negara tersebut selama hampir satu tahun, terkait dengan perselisihan kedua negara sejak Maret 2017.

Belanda juga tidak akan menerima pengangkatan duta besar baru Turki untuk negerinya, demikian laporan kantor berita Reuters.

Pihak Belanda menegaskan "menghentikan pembicaraan" dengan Turki untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

Kedua pemerintahan tersebut pada awalnya berseteru lantaran keputusan Belanda menolak visa bagi pejabat Turki untuk berkampanye di kalangan perantau Turki di Belanda demi mendukung referendum undang-undang dasar Turki pada Maret 2017, saat Belanda mengadakan pemilihan umum.
Sementara itu, Turki sejak perselisihan tersebut memutuskan untuk menangguhkan kerja sama dengan Belanda.

Selain itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga mengecam aksi yang dilakukan pihak Kerajaan Belanda.

Credit antaranews.com

Senin, 05 Februari 2018

Perundingan Koalisi Jerman Masih Alot

BERLIN - Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan kubu konservatif menghadapi negosiasi sulit dengan Partai Sosial Demokrat (SPD), kemarin, saat kedua pihak berupaya membentuk koalisi pemerintahan.

Tidak jelas kapan dua kubu itu dapat mengakhiri perundingan koalisi tersebut. Lebih dari empat bulan setelah pemilu nasional, Jerman mengalami krisis politik sehingga mengkhawatirkan investor dan negara-negara mitra di Uni Eropa (UE). Apalagi saat ini UE menghadapi sejumlah isu penting seperti proses keluarnya Inggris dari blok itu dan reformasi zona euro yang harus segera diputuskan.

Kubu konservatif dan SPD telah menetapkan batas waktu, kemarin, untuk menyepakati “koalisi besar” pemerintahan tapi para politisi menyatakan perundingan dapat terus berlangsung hingga hari ini atau Selasa (6/2). Bahkan kemudian, para anggota SPD masih harus menyetujui kesepakatan apapun yang dibuat.

“Belum mungkin mengatakan berapa lama ini akan berlangsung, kami melakukan pekerjaan bagus kemarin tapi masih ada isu-isu penting yang perlu diselesaikan,” kata Merkel yang telah menjabat selama 12 tahun, sebelum mengikuti lagi negosiasi selanjutnya.

Partai-partai telah mencapai kesepakatan untuk isu energi dan pertanian pada Sabtu (3/2/2018) tapi harus kembali membahas isu layanan kesehatan. Merkel menambahkan, “Saya mengikuti perundingan dengan niat baik hari ini, tapi saya juga memperkirakan kami akan menghadapi negosiasi sulit.”

Ketua SPD Martin Schulz menjelaskan, pihak-pihak yang bertentangan telah mendekat pada banyak isu dalam beberapa hari terakhir tapi tetap sulit memenuhi permintaan partainya untuk menghapus kontrak berjangka tetap untuk para pekerja.

Credit sindonews.com

Protes Nama Macedonia, Ratusan Orang Berdemonstrasi di Athena

ATHENA - Lebih dari 100 ribu pemrotes dari seluruh Yunani berkumpul di alun-alun utama Athena pada akhir pekan kemarin. Mereka memprotes akan kemungkinan sikap kompromis pemerintah Yunani terhadap perselisihan dengan negara tetangga Macedonia mengenai nama resmi negara pecahan Yugoslavia itu.

Perselisihan tersebut pecah setelah Makedonia memperoleh kemerdekaan dari Yugoslavia pada tahun 1991. Yunani berpendapat penggunaan nama tersebut menyiratkan klaim teritorial terhadap provinsi Macedonia di negara itu, yang pernah menjadi rumah Alexander Agung.

Ratusan bus membawa pemrotes masuk dari seluruh negeri, sementara lebih banyak orang tiba dengan feri dari pulau-pulau. Mengucapkan "Tangan dari Makedonia!" dan "Makedonia milik Yunani!" Para pemrotes berkumpul di Lapangan Syntagma, di depan parlemen Yunani.

Petugas kepolisian memperkirakan demonstran yang hadir mencapai 140.000. Penggagas aksi demonstrasi, yang mengkalim sebanyak 1,5 juta orang ikut dalam aksi tersebut, menggunakan derek untuk menaikkan bendera raksasa Yunani di atas alun-alun.

"Kami mencoba menunjukkan kepada para politisi bahwa mereka tidak boleh melepaskan nama 'Macedonia'," kata pemrotes berusia 55 tahun Manos Georgiou seperti dikutip dari The Guardian, Senin (5/2/2018).

Sekitar 700 pemrotes sayap kiri dan anarkis mengadakan demonstrasi tandingan di dekatnya, membawa spanduk yang menyerukan persatuan Balkan. "Makedonia milik warganya," bunyi salah satu spanduk.

Puluhan polisi anti huru hara dikerahkan untuk menjaga agar kedua demonstrasi tersebut terpisah.

Negara ini diakui oleh institusi internasional dengan nama Republik Yugoslavia Macedonia, meskipun sekitar 130 negara menyebutnya hanya sebagai Macedonia. Banyak orang Yunani menyebutnya dengan nama ibukotanya, Skopje.

Perselisihan tersebut telah mencegah Makedonia bergabung dengan NATO, yang mana Yunani sudah menjadi anggotanya. Pemerintah yang dipimpin kelompok kiri di kedua negara telah berjanji untuk mencari solusi tahun ini, dan telah mengadakan pembicaraan dengan seorang negosiator PBB.

Credit sindonews.com

Kelompok Kemanusiaan Palestina Minta Kepala Operasi UNRWA Angkat Kaki

Gadis-gadis Palestina berdiri di tenda pengungsian di dekat Rumah Sakit Al Shifa, Gaza, Rabu (6/8).

Foto: EPA/Mohammed Saber

CB,RAMALLAH -- Sejumlah kelompok kemanusiaan Palestina meminta agar kepala operasi Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Tepi Barat, Scott Anderson, segera angkat kaki dari wilayah mereka. Hal ini dilakukan sebagai aksi protes atas pemotongan dana yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap badan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, beberapa kelompok, termasuk Popular Committees in the Refugee Camps dan Palestinian National Action Factions, mengatakan mereka akan menyerahkan sebuah surat kepada Komisaris Jenderal UNRWA Pierre Krahenbuhl. Surat itu akan meminta agar Anderson dan timnya dari AS untuk segera pergi dari Palestina.

"Pengurangan bantuan ke badan PBB tersebut bertujuan untuk melikuidasi isu pengungsi," kata pernyataan tersebut, dikutip kantor berita Anadolu.

Kelompok-kelompok kemanusiaan Palestina ini telah meminta pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab nasionalnya terhadap para pengungsi Palestina dan dapat segera memenuhi kebutuhan mereka.

Bulan lalu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya akan memotong bantuan sebesar 65 juta dolar AS kepada orang-orang Palestina sampai ada pertimbangan lebih lanjut. UNRWA memberikan bantuan kepada sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina di wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah.

Sumbangan total AS kepada badan PBB itu pada 2017 tercatat lebih dari 350 juta dolar AS. Pemotongan dana ini terjadi satu bulan setelah Presiden AS Donald Trump memicu kecaman dunia dengan secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Credit republika.co.id

Anak Palestina Minta Dunia Akhiri Krisis Kemanusiaan Gaza

Ilustrasi. Anadolu Agency/Mustafa Hassona

Jakarta, CB -- Puluhan anak Palestina menggelar aksi demonstrasi di Kota Gaza, Minggu (4/2). Mereka menyerukan kepada komunitas internasional untuk campur tangan guna mengakhiri krisis ekonomi di wilayah Palestina yang terkepung Israel.

Anak-anak Palestina mengibarkan spanduk yang mengecam pengepungan Israel di wilayahnya, dan mendesak Israel membuka perlintasan Gaza.

Anak-anak Palestina juga meminta akses air minum bersih, listrik dan fasilitas kesehatan yang layak, dalam kampanye yang diusung Koalisi Badan Amal Palestina, bertajuk "Save Gaza".

Direktur kampanye, Nazih Al-Banna, kepada kantor berita Xinhua mengatakan aksi itu digelar "sejalan dengan penderitaan akibat pengepungan Israel, yang memperparah krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza".

Jalur Gaza, tempat tinggal lebih dari dua juta orang Palestina, menghadapi kekurangan kebutuhan dasar yang parah. Aliran listrik padam hampir setiap hari, dan kondisi air minum yang kotor.

Keterpurukan ekonomi di Jalur Gaza kian parah akibat perpecahan internal antara Hamas yang menguasai Gaza sejak 2007, dan Fatah, pemerintah Palestina di Ramallah, Tepi Barat.

Sejumlah pegawai perusahaan kebersihan di Jalur Gaza berencana menggelar aksi protes karena belum menerima gaji selama empat bulan.

Ada sebanyak 800 pekerja kebersihan di berbagai rumah sakit di Jalur Gaza.

"Saya tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya, dengan delapan anggota, karena gaji yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan belakangan," kata Anam at-Taweel, seorang pekerja kebersihan di Jalur Gaza, kepada Xinhua.

Rumah Sakit Berhenti Beroperasi

Sementara itu, tiga rumah sakit dan 10 pusat medis di Jalur Gaza telah menghentikan layanan akibat kehabisan bahan bakar, kata Kementerian Kesehatan Palestina.

Rumah sakit di Jalur Gaza memerlukan 450.000 liter bahan bakar per bulan untuk mengoperasikan generator pembangkit listrik mereka.

Ashraf Al-Qedra, Juru Bicara bagi Kementerian Kesehatan Palestina, mengkonfirmasi kepada Xinhua bahwa rumah sakit itu telah menghentikan semua pengobatan dan pasien dipindahkan ke instalasi kesehatan lain di daerah kantung tersebut.

"Empat-puluh-lima persen obat dasar dan pasokan medis habis di instalasi kementerian itu dan 58 persen pasokan laboratorium serta bank darah telah habis," tambah Al-Qedra.

Dia memperingatkan konsekuensi besar yang harus ditanggung sektor kesehatan akibat krisis bahan bakar terhadap pasien di Jalur Gaza.

Sebanyak 13 rumah sakit dan 54 klinik kesehatan dasar yang dikelola Kementerian Kesehatan Palestina, menganggung tak kurang dari 95 persen layanan kesehatan di Jalur Gaza.

Saat ini, 120 megawatts listrik di Jalur Gaza dipasok Israel sementara Mesir menyediakan 43 megawatts.

Credit cnnindonesia.com

Putri Sulung Saddam Hussein jadi Buronan Pemerintah Irak

Putri mendiang Saddam Hussein, Raghad

Pemerintah Irak merilis daftar 60 orang yang dicurigai terkait ISIS dan Al-Qaeda.

CB, BAGHDAD -- Pemerintah Irak telah menempatkan nama putri Saddam Hussein, Raghad, dalam daftar orang yang paling dicari, bersama dengan 59 orang lainnya. Dilansir Aljazirah, Senin (5/1), 60 orang tersebut dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok militan ISIS, Al-Qaeda atau Partai Baath.

Daftar tersebut, yang dilihat oleh AFP, mencakup nama putri Saddam, Raghad, yang tinggal di Yordania. Ini juga menampilkan 28 orang yang diduga militan ISIS, 12 dari Al-Qaeda dan 20 dari partai Baath.

Daftar juga memberikan rincian terkait peran dan dugaan kejahatan yang telah dilakukan. Semuanya adalah warga Irak, selain Maan Bashour, seorang pria Lebanon yang dituduh merekrut sesama warga untuk berperang di Irak.

Daftar tersebut juga mencakup anggota senior kelompok tersebut, di antaranya seorang mantan perwira di organisasi paramiliter Fedayeen Saddam yang kemudian menjadi anggota dewan militer ISIS,Fawaz Mohammad Mutlaq.

Nama pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, justru tidak ada dalam daftar tersebut. Seorang pejabat keamanan senior yang dihubungi AFP menolak menjelaskan alasannya.

"Ini adalah teroris yang paling dicari oleh otoritas kehakiman dan dinas keamanan. Ini pertama kalinya kami menerbitkan nama-nama yang sampai sekarang rahasia,"kata pejabat tersebut.

Dalam daftar tersebut ISIS dituduh melakukan pertempuran di kota kedua Irak, Mosul, dan provinsi sekitarnya Niniwe, serta di provinsi Kirkuk, Diyala dan Anbar. ISIS mengambil sepertiga wilayah Irak dalam sebuah pemberontakan pada 2014, sebelum berhasil dikalahkan oleh pasukan Irak yang didukung oleh sebuah koalisi pimpinan AS.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Empat Tentara India Tewas dalam Baku Tembak di Kashmir

Tentara India melakukan patroli ketat di jalan-jalan di ibukota Kashmir, Srinagar, India.

Foto: AP

Penembakan terus berlanjut sampai tengah malam.

CB, SRINAGAR -- Sebanyak empat tentara India, termasuk seorang perwira, tewas dalam bentrokan lintas batas di Kashmir yang dikelola India.

Dilansir di Aljazirah, Senin (5/1), Wakil Komisaris Sektor Rajouri, Shahid Iqbal Choudhary mengatakan keempat tentara tersebut tewas dan satu lainnya terluka setelah tentara Pakistan melepaskan tembakan ke kapal-kapal India di wilayah Jammu pada Ahad malam. "Situasinya sekarang tegang di perbatasan," kata Choudhary.

Ia mengatakan penembakan terus berlanjut sampai tengah malam. Menurut Choudhary, sebagian besar daerah di dekat perbatasan terkena dampak karena pelanggaran gencatan senjata. "Meski sulit mengevakuasi warga sipil di malam hari, kami terus memantau situasi," katanya.

Pejabat memerintahkan penutupan sekolah di dekat perbatasan selama tiga hari ke depan. Pakistan belum memberi tanggapannya mengenai hal ini.

Permusuhan antara India dan Pakistan telah meningkat di perbatasan de facto sejak bulan lalu. Belasan orang, termasuk enam warga sipil, tewas pada Januari karena bentrokan mematikan antara kedua negara berlanjut selama tiga hari.

Meskipun terjadi gencatan senjata pada 2003, India dan Pakistan secara teratur melakukan perdagangan senjata api di Jalur Pengendalian (LoC), demarkasi militer antara bagian India dan Pakistan yang dikuasai Kashmir. India menuduh Pakistan membantu militan dalam melintasi LoC untuk menyerang India. Pakistan membantah tuduhan tersebut.

Penduduk sipil yang tinggal di dekat perbatasan sangat terpengaruh karena kekerasan antara kedua negara. Sebelumnya pada Ahad seorang gadis remaja terluka di wilayah Poonch.

Sejak kemerdekaan pada 1947 dari Inggris, India dan Pakistan sering berperang di wilayah Kashmir karena kedua negara mengklaim wilayah tersebut secara keseluruhan. Sentimen anti-India terjadi di kalangan mayoritas Muslim Kashmir, dan sebagian besar mendukung pemberontakan tersebut terhadap pemerintah India. Puluhan ribu orang tewas dalam beberapa dasawarsa akibat tindakan kekerasan.

Credit republika.co.id