Palestina Kecam Aksi Milisi Tewaskan Puluhan Polisi Mesir

Mahmoud Abbas - Presiden Palestina. Senin(7/3).

CB, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam peristiwa kontak senjata yang menewaskan sedikitnya 52 polisi Mesir. Ia pun menyampaikan belasungkawa terhadap personel keamanan Mesir yang tewas dalam kejadian tersebut.

Dalam pernyataannya pada Sabtu (21/10), Abbas menyatakan dukungan kepada Pemerintah Mesir dalam melawan dan menumpas milisi dan teroris di negaranya. Apalagi aksi mereka dimaksudkan untuk merusak stabilitas dan keamanan Mesir. "Keamanan nasional Mesir, stabilitas, dan kemajuannya adalah kepentingan nasional Palestina tingkat pertama," ujar Abbas, seperti dikutip kantor berita Palestina WAFA, Sabtu (21/10).

Ia juga menyatakan belasungkawa terhadap polisi Mesir yang tewas baru-baru ini. "Mereka telah menjadi martir membela keamanan dan stabilitas Mesir, serta wilayahnya" ucapnya.

"Pemerintah Palestina mengecam keras semua serangan teror dan segala bentuk kekerasan, serta menegaskan solidaritas penuhnya terhadap Pemerintah Mesir dan orang-orang yang menghadapi terorisme yang bertujuan meruntuhkan keamanan, keselamatan, dan stabilitas Mesir," kata Abbas menambahkan.

Sedikitnya 52 polisi dan anggota wajib militer Mesir tewas dalam aksi baku tembak dengan milisi di sebuah tempat di gurun barat Mesir pada Jumat lalu. Berdasarkan keterangan sejumlah pejabat Mesir, polisi dan anggota wajib militer mereka tewas setelah kontak senjata dengan kelompok Hasm di sebuah apartemen. Hasm adalah kelompok bersenjata yang mengincar polisi dan hakim di Kairo sejak tahun lalu.

Banyaknya korban tewas dari pihak pemerintah disebabkan karena Hasm menggunakan alat peledak dalam konfrontasi tersebut. Kementerian Dalam Negeri Mesir pada awalnya mengatakan bahwa jumlah polisi yang tewas hanya 23 orang. Namun korban tewas meningkat setelah banyak di antara yang terluka akhirnya tidak tertolong. 

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Setidaknya 52 Orang Tewas dalam Baku Tembak di Mesir

 

Ilustrasi. Aparat keamanan Mesir kerap menjadi target serangan kelompok militan. (Reuters/Mohamed Abd El Ghany)

Jakarta, CB -- Setidaknya 52 orang polisi dan peserta wajib militer Mesir tewas sementara enam lainnya tewas dalam baku tembak pada Jumat (20/10).

Insiden itu terjadi dalam operasi penggerebekan persembunyian militan di wilayah barat Mesir.

Sebelumnya pada Jumat malam, setidaknya 30 polisi dilaporkan tewas. Pernyataan kementerian dalam negeri Mesir sebelumnya tidak mengungkap detail soal korban jiwa.



Sumber keamanan mengatakan bahwa aparat sedang melacak kamp militan di wilayah gurun, yang dipercaya merupakan tempat persembunyian delapan anggota Gerakan Hasm. Kelompok ini sebelumnya mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap polisi dan hakim di Kairo.

Konvoi yang terdiri dari empat SUV dan sebuah kendaraan kementerian dalam negeri diserang oleh granat berpelucur roket dan alat peledak.



Mesir kerap menghadapi serangan dari kelompok pemberontak Islam di Semenanjung Sinai, termasuk ISIS dan Gerakan Hasm. Akibatnya, ratusan orang dinyatakan tewas sejak 2013.

Adalah kelompok Ansar al-Maqdis yang menyatakan berbaiat kepada ISIS pada 2014. Mereka biasanya menyerang polisi dan apart bersenjata, namun juga kerap menyerang warga Kristen Mesir dan wisatawan.







Credit  cnnindonesia.com

Musuh Vladimir Putin dibebaskan dari penjara

Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny memeluk sang istri Yulia setelah penetapan keputusan di gedung pengadilan di Kirov, Rabu (16/10). (REUTERS/Maxim Shemetov)

Jakarta (CB) - Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny menyatakan hari ini bahwa dia telah dibebaskan dari rumah tahanan Moskow di mana dia ditahan selama 20 hari karena mengorganisasikan unjuk rasa anti Presiden Vladimir Putin.

"Halo. Saya sudah keluar," tulis Navalny dalam Instagram, sembari memperlihatkan foto dirinya di sebuah jalan. Pembebasannya diatur polisi demi menghindari kerumuman wartawan di luar rumah tahanan.

Navalny, yang sudah mengumumkan niatnya menjadi calon presiden pada 2018, menyatakan "siap bekerja" dan tengah bersiap kampanye di kota Astrakhan. Acara ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah.

Setengah bercanda dia menulis bahwa selama di penjara dia sudah membaca 20 buku, mempelajari beberapa kata dalam Bahasa Kyrgyz dan meminum 80 liter air teh.

Seorang fotografer yang bekerja bersama dia untuk meliputi kampanyenya, memposting sebuah foto dirinya tengah bekerja di markass besar yayasan antikorupsinya.

Beberapa jam sebelumnya, para pendukung Navalny mengangkat banner dari sebuah jembatan dekat  Kremlin yang bertuliskan, "Saatnya melawan Putin dan saatnya memilih Navalny."

Pengacara kharismatis berusia 41 tahun itu Desember tahun lalu sudah mengumumkan pencalonan dirinya pada Pemilihan Presiden, dan sejak itu dia membuka kantor-kantor kampanyenya selain menggelar berbagai kampanye untuk mengonsolidasikan pendukung-pendukungnya.

Tahun ini dia merampungkan masa tahanan 15, 25 dan 20 hari karena mengorganisasikan unjuk rasa-unjuk rasa anti Putin yang tak berizin.

Credit  antaranews.com

Shinzo Abe Menang Telak dalam Hitung Cepat Pemilu Jepang

 

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bersama partainya, berdasarkan hasil hitung cepat, diperkirakan memenangkan pemilihan umum Jepang yang digelar hari ini. (Reuters)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bersama partainya, Partai Demokrasi Liberal (LDP), diperkirakan kuat memenangkan pemilihan umum yang digelar pada hari ini, Minggu (22/10).

Penghitungan cepat yang dilakukan televisi TBS menunjukkan LDP diprediksi meraih 311 kursi dari total 465 kursi kamar bawah parlemen. Kantor berita NHK menuturkan peluang partai berkuasa di Jepang itu pun semakin dekat untuk menduduki dua pertiga mayoritas kursi di parlemen.

Sementara itu, Walikota Tokyo Yuriko Koike bersama partainya, Kibo no To atau Partai Harapan, gagal mengalahkan kekuatan LDP sebagai partai oposisi baru dalam pemilu.

Partai Harapan masih harus bersaing dengan partai baru lainnya, Partai Demokratik Konstitusional Jepang (CDPJ), untuk menempati oposisi utama LDP. Jajak pendapat TBS bahkan menunjukkan Partai Harapan kalah suara dengan CDPJ.



"Ini adalah hasil pemilu yang sangat sulit. Kami berupaya menempatkan kebijakan sebagai prioritas utama. Namun, hasil yang kami dapatkan sangatlah sulit, saya meminta maaf karena (kegagalan) itu," ucap Koike seperti dikutip Reuters.

Meski begitu, hasil pemilu resmi dijadwalkan baru akan keluar pada Senin (23/10) pagi. Kemenangan LDP pun dianggap dapat memperbesar peluang Abe kembali menjabat sebagai pemimpin partai tersebut untuk ketiga kalinya pada September mendatang.

Prestasi dalam pemilu kali ini juga dinilai mampu memperlancar upaya Abe untuk mengamankan jabatannya sebagai perdana menteri terlama Jepang yang telah berkuasa sejak 2012 silam.

Sejumlah pengamat menuturkan kesuksesan LDP dalam pemilu hari ini pun dapat memperlancar usaha pemerintahan Abe merealisasikan sejumlah prioritasnya, seperti memperkuat angkatan bersenjata Jepang.

Padahal, berdasarkan Pasal 9 konstitusi, Jepang dilarang memiliki angkatan bersenjata sebagai hasil kesepakatannya dengan Amerika Serikat pada masa Perang Dunia II lalu. Namun, pemerintahan Abe mengesampingkan pasal tersebut dengan alasan pertahanan diri.

Sejumlah koalisi partai LDP, seperti Komeito, pun mendukung rencana Abe untuk mengubah konstitusi tersebut demi memperkuat militer Jepang di tengah munculnya sejumlah tantangan di kawasan, seperti China dan krisis nuklir Korea Utara yang semakin mengkhawatirkan.

Meski begitu, beberapa pihak dari koalisi LDP dikabarkan masih belum menyetujui seluruh rincian amandemen tersebut.

"Karena tidak ada yang mudah jika menyangkut perubahan konstitusi," tutur Tobias Harris, seorang analis dari Teneo Intelligence yang berbasis di Washington.

Credit  cnnindonesia.com

Abe Dorong Perubahan Konstitusi Setelah Menang Pemilu

PM Jepang Shinzo Abe

CB, TOKYO -- Kelompok penguasa Jepang Perdana Menteri Shinzo Abe menuju kemenangan besar dalam pemilihan umum pada Ahad (22/10), yang memperkuat kesempatannya menjadi perdana menteri terlama di negara tersebut dan menghidupkan kembali dorongannya untuk mengubah undang-undang dasar damai.

Koalisi Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Abe ditetapkan meraih 311 kursi, mempertahankan dua pertiga "mayoritas super" di majelis rendah 465 anggota itu, kata jajak pendapat, yang ditunjukkan televisi TBS. Siaran umum NHK juga mengatakan kelompok berkuasa tersebut mencapai mayoritas dua pertiga, meskipun beberapa siaran lain mengabarkan jumlah kursi kelompok itu sedikit di bawah dua pertiga.

Kemenangan tersebut menimbulkan kemungkinan Abe, yang mulai menjabat pada Desember 2012, memiliki masa jabatan ketiga dalam tiga tahun sebagai pemimpin LDP pada September tahun depan dan menjadi perdana menteri terlama di Jepang. Hal tersebut juga berarti strategi pertumbuhan "Abenomik", yang berpusat pada kebijakan moneter hiper-mudah, kemungkinan berlanjut.

Hasil akhir resmi pemilihan tersebut, yang bertepatan dengan waktu topan mendekat ke Jepang, diperkirakan keluar pada Senin. Pasal 9 Konstitusi, yang disusun oleh Amerika Serikat, jika diartikan secara harfiah, melarang keberadaan angkatan bersenjata. Namun, pemerintah Jepang menafsirkannya sebagai mengizinkan militer secara eksklusif untuk membela diri.

Pendukung usul Abe, yang menjelaskan kedudukan mendua militer itu, mengatakan hal tersebut akan mengodifikasikan status quo. Kritikus khawatir hal tersebut akan memperluas kemungkinan peran militer Jepang ke luar negeri.

Abe mengatakan dia tidak akan berpegang pada target yang telah dia luangkan dalam membuat perubahan pada 2020. "Pertama, saya ingin mendiskusikan lebih dalam dan memiliki persetujuan sebanyak mungkin," katanya kepada seorang penyiar televisi. "Kita harus mengutamakan hal itu," tegasnya.

Mitra junior LDP, Komeito, waspada dalam mengubah undang-undang dasar, yang disusun setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Beberapa partai oposisi menyukai perubahan itu, namun tidak menyetujui rinciannya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Topan Lan Landa Jepang, Puluhan Ribu Orang Dievakuasi

Topan Lan.

CB, TOKYO -- Topan Lan menghantam pulau utama Jepang pada hari Ahad, (22/10). Bencana ini menewaskan sedikitnya dua orang. Topan memicu peringatan untuk mengevakuasi puluhan ribu orang dan pembatalan ratusan penerbangan.

Menunurt kantor berita Kyodo, korban tewas antara lain, seorang yang pria tewas di bawah bangunan yang roboh akibat angin kencang. Satu lagi merupakan nelayan yang nahas saat ia mau naik ke kapal. Sedangkan lainnya ada yang mengalami beberapa luka ringan.
Topan Lan diklasifikasikan sebagai badai kategori 4 menurut situs Tropical Storm Risk. Menurut Japan Meteorological Agency (JMA), Topan Lan berada di selatan Jepang dan bergerak ke timur laut pada kecepatan 50 kilometer per jam pada hari Ahad malam.
Seperti dilansir Channel News Asia, Topan Lan tampak sedikit melemah dari puncaknya. Namun badai tersebut masih merupakan badai dahsyat yang bisa menerjang sebagian Jepang dengan intensitas hujan lebih dari 80 mm (3 inci) per jam.
Menurut pejabat JMA, Topan Lan akan mendarat di pulau utama Jepang, Honshu, mungkin di dekat Tokyo pada Senin pagi. Pada saat itu kemungkinan akan melemah ke badai kategori 2. "Angin dan hujan akan meningkat lebih kuat seiring berlalunya waktu, jadi lakukan tindakan seperlunya sedini mungkin, sebaiknya sebelum hari mulai gelap," kata pejabat tersebut.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Uni Eropa Lepas Tangan Soal Krisis Catalunya

Madrid - Presiden Dewan Eropa Donald Tusk secara eksplisit mengesampingkan segala bentuk keterlibatan Uni Eropa terkait Catalunya, terlepas dari situasi yang 'memprihatinkan.'
"Tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk mediasi, tidak juga untuk prakarsa atau tindakan masyarakat internasional," katanya.
Dia berbicara pada sebuah konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker.
Dalam sebuah referendum pada 1 Oktober yang dilarang oleh pemerintah Spanyol, rakyat Katalan memilih untuk memisahkan diri.


PM Spanyol Mariano Rajoy bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di sebuah KTT Uni Eropa. (EPA)

Beberapa saat sebelum pernyataan Tusk, pemerintah Spanyol mengatakan bahwa mereka mulai melakukan proses pengambil-alihan pemerintahan di wilayah otonom Catalunya.
"Saya tentu saja, untuk banyak alasan, berhubungan secara permanen dengan (Perdana Menteri Spanyol) Mariano Rajoy," kata Tusk.
"Tidak bisa disangkal bahwa situasi di Spanyol sangat memprihatinkan, tapi posisi kami... jelas."
Ucapan Tusk dilontarkan menjelang KTT Dewan Uni Eropa, namun ia mengatakan bahwa masalah Catalunya "tidak masuk dalam agenda kami".
Pemimpin Eropa lainnya, seperti Angela Merkel dari Jerman dan Emmanuel Macron dari Prancis, juga memberikan dukungan mereka kepada Madrid.

Barcelona, pada malam saat dua pemimpin separatis Catalunya ditahan. (Getty Images)

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa krisis tersebut menampakkan kemunafikan Barat, yang mendukung sejumlah gerakan separatis tapi menolak gerakan separatis lain.
Dia mengatakan bahwa negara-negara Barat mendukung kemerdekaan Kosovo dari Serbia -sekutu Rusia- tapi tidak bersikap yang sama untuk Catalunya atau untuk Kurdistan Irak.
Dia juga mengingatkan banyak negara menentang aneksasi Rusia atas Krimea dari Ukraina pada tahun 2014, yang mengakibatkan sanksi internasional terhadap Rusia.
Apa yang terjadi diCatalunya?
Spanyol mengatakan pada hari Sabtu nanti akan dimulai proses pengambil-alihan pemerintahan Catalunya oleh Madrid dengan mengaktifkan pasal 155 konstitusi.
Namun, pemimpin Catalunya mengatakan jika Spanyol melanjutkan 'represi,' parlemen daerah tersebut akan memilih untuk secara resmi mengumumkan kemerdekaannya.

Banyak kalangan khawatir gerakan terbaru ini bisa memicu kerusuhan lebih lanjut menyusul demonstrasi besar-besaran sejak sebelum dan selama referendum 1 Oktober.
Mahkamah Agung Spanyol menetapkan bahwa referendum tersebut ilegal dan melanggar konstitusi, dan menyebutkan bahwa Spanyol tidak dapat dibagi.

Carles Puigdemont kini berselisih secara tajam dengan Mariano Rajoy. (Reuters)

Pasal 155 konstitusi, yang ditetapkan tiga tahun setelah kematian diktator Jenderal Francisco Franco pada tahun 1975, memungkinkan Madrid untuk memaksakan pengambil-alihan pemerintahan suatu daerah otonomi jika terjadi sebuah krisis, dan pasal tersebut belum pernah diterapkan sebelumnya.
Namun pemerintah Spanyol sekarang mengatakan akan memulai prosedurnya pada hari Sabtu.
"Tidak diragukan bahwa pemerintah Spanyol akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mengembalikan tatanan konstitusional," kata pernyataan pemerintah.
Apa yang terjadi sekarang?
Pada hari Sabtu nanti pemerintah akan menetapkan daftar tindakan spesifik untuk mengalihkan kekuasaan dari Catalunya ke Madrid.
Belum jelas, sejauh mana tindakan tersebut -namun kemungkinan termasuk penguasaan polisi regional, atau bahkan menyerukan pemilihan sela.

Bendera Catalunya dikibarkan pendukung Barcelona dalam pertandingan Liga Champions melawan Olympiakos Piraeus, Rabu lalu. (Getty Images)

Xavier Arbs, pakar konstitusi di Universitas Barcelona, mengatakan: "Kami sama sekali tidak tahu tindakan apa yang dapat diambil pemerintah Spanyol.
"Kami tidak tahu bagaimana pengaruhnya nanti terhadap kekuasaan pemerintah Katalan."
Senat Spanyol yang dikuasai oleh partai berhaluan konservatif pimpinan PM Rajoy, Partai Populer (PP) dan sekutu-sekutunya, kemudian akan harus menyetujui daftar itu.
Analis mengatakan Pasal 155 tidak memberi kewenangan pada pemerintah untuk sepenuhnya membekukan otonomi, dan tidak dapat menyimpang dari daftar langkah yang ditetapkan.
Apa yang akan terjadi pada para pemimpinKatalan?
Setelah referendum 1 Oktober, pemimpin Katalan Carles Puigdemont menandatangani deklarasi kemerdekaan, namun segera menangguhkannya untuk memungkinkan perundingan.
Dia memperingatkan status penangguhan itu bisa berubah.
"Jika dianggap tepat, Parlemen Katalan dapat melanjutkan untuk melakukan pemungutan suara pada deklarasi kemerdekaan formal," katanya.
Tapi jika Madrid mengambil alih keuangan daerah atau departemen kepolisian, atau membubarkan parlemen daerah Catalunya, pemungutan suara semacam itu akan jadi pelik pelaksanaannya.
Betapa pun, konstitusi tidak menetapkan batasan waktu tentang proses itu.




Credit  detik.com/bbc-world

Politisi yang Terkait Mata-mata China Pernah Kerja di Senat Australia

Canberra - Jian Yang, seorang politikus Selandia Baru yang terkait dengan sekolah mata-mata militer China diketahui juga pernah bekerja untuk sebuah komite Senat Australia yang berpengaruh. Demikian terungkap dalam dokumen yang diperoleh melalui UU Kebebasan Informasi.
Jian Yang yang kini menjadi anggota parlemen Selandia Baru dari Partai Nasional menghadapi pengawasan ketat di negara itu beberapa bulan terakhir. Hal itu terjadi setelah diketahui bahwa dia pernah bekerja di akademi yang terkait dengan militer China dan sekolah bahasa asing yang melatih para mata-mata negara itu.
Surat-surat kerahasiaannya baru saja dipublikasikan dan menunjukkan bahwa dia pernah magang dengan komite Senat Australia sebelum pindah ke Selandia Baru.
"Selama bulan September dan November 1994 saya bekerja magang di Komite Tetap Senat untuk Urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Perdagangan, Parlemen Australia," demikian ditulis Jian Yang dalam permohonan residensi Selandia Baru pada tahun 1998.
"Saya diminta menulis sebuah laporan tentang hubungan sosial dan budaya antara Australia dan China," katanya.
"Laporan saya sangat mendalam dan ditandai HD (High Distinction) oleh kedua atasan saya," tambah Jian Yang.
Dokumen-dokumen tersebut, yang diperoleh oleh media NZ Herald di bawah UU Kebebasan Informasi, juga mengungkapkan Jian Yang merupakan ketua Asosiasi Pelajar dan Mahasiswa Tionghoa yang didukung Kedubes China saat dia kuliah di Universitas Nasional Australia.
Jian Yang mendapat tekanan di Selandia Baru setelah terungkap bahwa dia pernah bekerja di Luoyang Foreign Languages Institute yang melatih mata-mata, dan Akademi Teknik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat.
Dia telah berulang kali menolak masih adanya hubungan dengan Partai Komunis China (PKC), dan menyatakan bahwa dia belum pernah ditanyai oleh Badan Intelijen Keamanan Selandia Baru.
"Saya menolak segala tuduhan yang mempertanyakan kesetiaan saya kepada Selandia Baru ... walaupun saya tidak lahir di sini, saya bangga menyebut diri sebagai orang Selandia Baru, mematuhi hukum kita dan berkontribusi pada negara ini," katanya September lalu.
Jian Yang pindah ke Selandia Baru tahun 1999, dan menjadi dosen ilmu politik di Universitas Auckland. Dia kemudian terjun ke politik dan terpilih ke parlemen melalui Partai Nasional pada tahun 2014.
Dia kembali terpilih dalam pemilu baru-baru ini setelah masuk dalam posisi 33 pada daftar caleg partai tersebut.
Dalam catatan yang menyertai dokumen yang diserahkan ke NZ Herald, Imigrasi Selandia Baru mengatakan, "Kami mencatat bahwa Yang memenuhi semua segala persyaratan berdasarkan UU yang relevan pada saat permohonan residensinya dan tidak ada masalah karakter yang diidentifikasi saat itu."
Jian Yang meninggalkan China pada tahun 1994 untuk kuliah di Fakultas Hubungan Internasional Jurusan Pasifik dan Asia, dan mendapatkan gelar masternya di tahun pertama.


Credit  detik.com/australia-plus-abc/

Serangan Rusia Tewaskan 16 Warga Sipil Suriah Termasuk Anak-anak

ilustrasi jet tempur (Foto: Getty Images)



Damaskus - Setidaknya 16 warga sipil, termasuk beberapa anak-anak, tewas akibat serangan udara di provinsi Deir Ezzor, Suriah. Serangan itu diyakini dilakukan oleh jet-jet tempur Rusia.

Provinsi Deir Ezzor, Suriah timur sebagian dikuasai oleh kelompok radikal ISIS, yang tengah menghadapi gempuran dari berbagai pihak di Suriah.

"Warga sipil tersebut tewas saat mereka mencoba menyeberangi sungai Efrat dekat kota Abu Kamal," demikian disampaikan kelompok pemantau HAM Suriah, Syrian Observatory for Human Rights seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (20/10/2017).

Menurut Observatory yang berbasis di Inggris tersebut, jet-jet tempur Rusia melakukan serangan udara pada Kamis (19/10) waktu setempat itu. Kelompok tersebut mengidentifikasi pesawat-pesawat yang melakukan serangan udara berdasarkan tipe, lokasi, pola penerbangan dan munisi yang digunakan.

Abu Kamal merupakan satu dari beberapa basis ISIS yang masih tersisa di Suriah.

Rusia memulai intervensi militer di Suriah untuk mendukung pemerintahan Presiden Bashar al-Assad pada tahun 2015. Intervensi militer tersebut dilakukan untuk membantu rezim Assad memerangi kelompok ISIS dan kelompok-kelompok teroris lainnya.



Credit  detik.com

Gua Raksasa Ditemukan di Bulan, Bisa Jadi 'Rumah' Astronot

Foto: AFP



Jakarta - Para peneliti Jepang menemukan gua raksasa di bulan yang diharapkan bisa menjadi 'rumah' bagi astronot yang pergi ke bulan. Seperti apa ya wujudnya?

Gua itu nantinya bisa melindungi astronot dari radiasi berbahaya dan perubahan temperatur yang ekstrem. Penemuan itu berdasarkan data dari satelit milik Jepang, SELENE. Demikian dilansir AFP, Jumat (20/10/2017).

Data dari SELENE mengkonfirmasi adanya keberadaan gua sepanjang 31 mil dan lebar 328 kaki. Gua ini diyakini merupakan tabung lava hasil aktivitas vulkanik 3,5 juta tahun lalu. Penemuan ini dipublikasikan pekan ini oleh majalah sains Amerika Serikat, Geophysical Research Letters.

"Kami sudah mengetahui lokasi ini yang awalnya kami kira merupakan tabung lava, namun eksistensinya baru terkonfirmasi saat ini," kata peneliti lembaga penelitian luar angkasa Jepang, Junichi Haruyama.

Terowongan bawah tanah, yang terletak di bawah area yang dinamakan Bukit Marius, akan membantu melindungi astronot dari perubahan ekstrem temperatur dan radiasi. Para peneliti belum secara langsung melihat bagian dalam gua itu, namun tetap optimistis.

Penemuan ini diumumkan setelah Jepang mengungkapkan rencana ambisius untuk menempatkan astronot di bulan pada 2030. Ini adalah pertama kali lembaga penelitian luar angkasa Jepang mengungkapkan rencana mengirim astronot ke stasiun luar angkasa internasional.



Credit  detik.com

Perkenalkan 2016 HO3, Bulan Kedua Bumi: Begini Penampakannya

Jalur orbit asteroid 2016 HO3, atau yang kerap dikenal sebagai bulan kedua bumi. (youtube.com)

CB, California - Sebuah objek luar angkasa bernama 2016 HO3, yang kerap disebut sebagai bulan kedua bumi, mulanya diperkirakan sebagai sampah antariksa. Ini adalah asteroid yang pertama kali ditemukan pada 27 April 2016.
Objek ini dikonfirmasi sebagai asteroid setelah peneliti melakukan pengamatan melalui salah satu teleskop terbesar di dunia. Asteroid ini sebenarnya tidak bergerak mengitari bumi melainkan mengelilingi matahari. Hanya saja, jalur orbit dari asteroid ini bersinggungan dengan jalur bumi.
Asteroid ini diperkirakan berada 38-100 jarak lunar (15 juta-31 juta kilometer) dari bumi. "HO3 dekat dengan bumi, ukurannya kecil, kemungkinan tidak lebih besar dari 100 kaki, membuatnya sangat menantang untuk dipelajari," ucap Vishnu Reddy, seorang asisten profesor di Lunar and Planetary Laboratory, Universitas Arizona.

"Pengamatan kami menunjukkan bahwa HO3 berotasi setiap 28 menit sekali dan terbuat dari bahan serupa asteroid."

Para ilmuwan percaya asteroid ini telah mendampingi bumi selama beberapa dekade namun tidak diperhatikan karena memiliki jalur yang tidak membahayakan bumi. Mereka juga percaya bahwa asteroid tersebut akan terus bersama bumi hingga beberapa abad ke depan karena jalurnya yang stabil.

Credit  TEMPO.CO

Arkeolog Temukan Patung Ratu Mesir Ankhesenpepi II, Siapa Dia?

Patung Ankhesenpepi II. (dailymail.com)

CB, Alexandria - Para Arkeolog menemukan patung Ankhesenpepi II, seorang ratu yang diperkirakan memimpin Mesir lebih dari 4.000 tahun lalu. Patung yang terbuat dari kayu tersebut ditemukan di dekat Piramida Giza.
Ankhesenpepi II adalah istri dari Raja Pepi I. Setelah suaminya meninggal, Ankhesenpepi II menikah dengan Pepi II, anak suaminya dari Merenre, saudara perempuannya yang juga dikenal sebagai Ankhesenpepi I.
Setelah Merenre meninggal, Pepi II yang masih berusia enam tahun harus menerima tahta. Karena usianya yang masih muda, Ankhesenpepi II menjadi ratu yang mengatur negara hingga Pepi II cukup dewasa menjalankan pemerintahan.
Berdasarkan penuturan beberapa ahli, Ankhesenpepi II adalah ratu yang sangat penting bagi Mesir pada jaman tersebut. Patung tersebut ditemukan di nekropolis (pemakaman raja-raja kuno) saat tim arkeolog gabungan Prancis-Swiss dari Universitas Jenewa melakukan penelitian. Menurut Philip Collombert, artefak tersebut ditemukan di bagian timur piramida.
Patung tersebut diukir dengan proporsi yang mirip manusia, meski memiliki leher yang sedikit lebih panjang sekitar 30 sentimeter. Berdasarkan penelitian, telinganya digambarkan menggunakan sebuah anting kayu. Patung tersebut dikabarkan berada dalam kondisi yang sangat buruk, sehingga memerlukan perbaikan.

Credit  TEMPO.CO

Kenapa Ada Penganut Teori Konspirasi? Hasil Riset Ini Menjawabnya

Peta bumi datar yang dipercayai oleh kaum flatearth. (flatearthfetch.co.uk)

CB, Jakarta - Hasil riset terbaru yang terbit dalam jurnal European Journal of Social Psychology edisi terbaru berusaha mengungkap cara otak menerjemahkan teori konspirasi. Sebagai organ prediktif, otak manusia selalu mencari pola yang bisa menjelaskan dunia dan membantu manusia berkembang di dalamnya. Kemampuan itu membantu manusia memahami dunia.
Namun, manusia terkadang menerjemahkan potensi bahaya tanpa dasar apapun. Fenomena ini, yang disebut persepsi pola ilusi adalah kondisi pikiran yang mendorong orang-orang yang percaya terhadap teori konspirasi. Di antaranya, seperti penyangkalan perubahan iklim yang dilakukan Presiden Donald Trump atau menganggap peristiwa 9/11 palsu, atau percaya bahwa terhadap teori bumi datar.
Di Amerika Serikat, hasil survei menunjukkan hampir 50 persen orang Amerika mempercayai setidaknya satu teori konspirasi. Presiden Amerika ke-45, Donald Trump termasuk salah satunya. Washington Post mencatat, setidaknya ada lebih 10 macam teori konspirasi yang dipercayai oleh Presiden Trump.

Menurut tim, dalam jurnal, teori konspirasi bisa dikatakan dipengaruhi persepsi pola ilusi dalam otak. Persepsi palsu adalah sebuah tindakan mencari hal yang tidak ada. Asumsi tersebut tidak pernah benar-benar didukung dengan bukti empiris.
Dalam studi, tim berusaha mengungkapkan korelasi antara kepercayaan terhadap teori konspirasi dan otak. Dan hasilnya, para penganut teori konspirasi menunjukkan betapa potensi kerentanan terhadap pengaruh eksternal.
"Penganut teori konspirasi melihat semua kejadian di dunia ini terhubung secara tidak langsung, kemudian meyakini suatu hal yang irasional, yang sebenarnya tidak terkait," tulis para peneliti dalam jurnal tersebut.

Credit  TEMPO.CO

'Dihajar' Perwakilan Kuwait, Delegasi Israel Tinggalkan Pertemuan Parlemen Internasional

Delegasi Israel dalam pertemuan Parlemen Internasional yang berlangsung di Moskow, Rusia, memutuskan untuk walk-out setelah dihajar habis-habisan oleh delegasi Kuwait. Foto/Youtube

MOSKOW - Delegasi Israel dalam pertemuan Parlemen Internasional yang berlangsung di Moskow, Rusia, memutuskan untuk walk-out setelah dihajar habis-habisan oleh delegasi Kuwait.

Keluarnya delegasi Israel terjadi saat  pembahasan mengenai penangkapan anggota Parlemen Palestina oleh otoritas Israel. Ketua Majelis Nasional Kuwait Marzouq al-Ghanim, yang memimpin delegasi Kuwait dalam pertemuan itu menegaskan apa yang dilakukan otoritas Israel tersebut adalah kejahatan keji.

"Pepatah "jika Anda tidak malu Anda bisa melakukan apa yang Anda inginkan" berlaku untuk komentar yang dibuat oleh parlemen pemerkosa (Israel) ini," kata Ghanim, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis (19/10).

"ini (pengakapan anggota Parlemen Palestina) merupakan jenis terorisme yang paling berbahaya, terorisme negara," sambungnya.

Pernyataan keras Ghanim mendapatkan respon positif dari pewakilan negara lain yang hadir. Ghanim kemudian menyatakan perwakilan Israel harusnya keluar dari ruangan pertemuan, karena tidak ada satupun negara yang setuju dengan tindakan Israel.

"Anda harus mengambil tas Anda dan meninggalkan aula ini karena Anda telah menyaksikan reaksi setiap parlemen terhormat di seluruh dunia. Tinggalkan sekarang jika Anda masih memiliki martabat, Anda penjajah, Anda pembunuh anak-anak," tambahnya.

Delegasi Israel langsug meninggalkan ruangan pertemuan menyusul ucapan Ghanim dan beberapa delegasi parlemen lainnya lainnya.

Credit  sindonews.com

Dubes Rusia Kritik AS dan Israel karena Abaikan Palestina

Perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan Israel. (ilustrasi)

CB, JENEWA -- Duta Besar (Dubes) Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya memberikan kritik tajam kepada Amerika Serikat (AS) dan Israel dalam perdebatan mengenai penyelesaian krisis Timur Tengah di Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, AS dan Israel selama ini telah mengabaikan masalah Palestina.

Hal itu terlihat dalam pidato yang disampaikan Dubes Israel untuk PBB Danny Danon dan Dubes AS untuk PBB Nikki Haley. Mereka tidak membahas isu Palestina, dan justru hanya berfokus pada isu Iran yang menurut mereka telah menimbulkan destabilisasi di wilayah tersebut.

 

Danon bahkan membacakan sejumlah tuduhan terhadap Iran, yaitu terorisme, pelanggaran HAM, dorongan anti-Semitisme, dan rencana pemusnahan Israel yang dianggapnya berasal dari Iran. Setelah membeberkan tuduhan-tuduhan tersebut, Danon menjatuhkan vonis bersalah atas Iran.

 

Namun, Nebenzya memperingatkan Israel dan AS tema pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB tersebut adalah situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina. Menurutnya, dengan tidak adanya proses perdamaian dalam krisis Israel-Palestina, situasi yang berbahaya akan terakumulasi yang berpotensi menghasilkan ledakan besar yang dapat terjadi setiap saat.

 

"Bagaimanapun, isu ini tertulis di koran yang saya baca di depan saya di atas meja ini, tapi pidato yang dilakukan oleh beberapa delegasi hari ini telah membuat saya ragu. Menurut mereka, apakah kita sedang mendiskusikan pelaksanaan rencana tindakan komprehensif P5+1 (mengenai program nuklir Iran)?" kata Nebenzya, dikutip Tass, Rabu (18/10).

 

"Kami juga siap membahas hal-hal ini, dan saya pikir orang lain juga memiliki pertanyaan yang sama kepada delegasi negara tertentu mengenai cara memenuhi ketentuan dari tindakan komprehensif itu," tambah dia.

 

"Rusia secara terbuka prihatin dengan kenyataan delegasi Israel dan AS bahkan tidak mengucapkan kata 'Palestina'. Ini mengkhawatirkan dan menyedihkan karena kita tidak melihat adanya kemajuan apa pun dalam isu permukiman Israel-Palestina dan, lebih dari itu, kita di sini bahkan tidak merujuknya," ungkap Nebenzya.

 

"Peristiwa yang bergejolak di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta banyaknya ancaman dan tantangan baru seharusnya tidak membayangi prioritas solusi masalah Palestina, untuk normalisasi jangka panjang di kawasan ini," kata dia.

 

Nebenzya menyerukan upaya internasional untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan masalah ini dan mendesak dimulainya kembali perundingan langsung antara Palestina dan Israel. Ia juga mengingatkan kembali usulan Rusia untuk menjadi tuan rumah bagi pertemuan puncak para pemimpin Israel dan Palestina.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Kerja Paksa di Sektor Perkebunan Australia Dinilai Mirip Perbudakan

abc news

Australia didesak untuk mengambil sejumlah langkah demi mengatasi kondisi ketenagakerjaan yang digambarkan serupa dengan perbudakan modern, dengan industri hortikultura dianggap paling terbuka sebagai lahan untuk eksploitasi.

Penyelidikan yang dilakukan Parlemen Australia telah merekomendasikan bahwa peraturan kontrak tenaga kerja lintas batas yang konsisten harus diadopsi di seluruh industri negara ini.
Penyelidikan itu juga menyarankan bahwa kewenangan investigasi yang lebih luas harus diberikan kepada lembaga ‘Fair Work Authority’.
Penyelidikan tersebut sedang menginvestigasi peranan penting Inggris dalam mengadopsi Undang-Undang Perbudakan Modern, dan hampir selesai dengan satu-satunya sidang regional di Mildura, negara bagian Victoria, yang akan diselenggarakan pada 30 Oktober.
Sebuah laporan dijadwalkan untuk terbit bulan depan.

Kabur dari Cairns terjebak di Mildura

"Paul" diiming-imingi pergi ke Cairns dari Papua Nugini, dengan janji akan pendidikan TAFE (kejuruan) dan pekerjaan yang bagus, namun nyatanya ia ditipu oleh pemilik kebun pisang dari ujung utara Queensland.
"Saya bekerja dari jam 6:00 pagi hingga jam 6:00 petang mengendarai traktor dan makan roti serta minum anggur untuk sarapan dan makan siang, lalu makan daging cincang rebus untuk makan malam. Saya tinggal di gudang dengan seekor anjing," ujar Paul.
Ia tidak dibayar sepeser-pun dan sebaliknya, ketika Paul meminta gaji kepada sang pemilik kebun, ia diberi tahu bahwa gajinya ditabung untuk membayar kursus TAFE. Setelah enam bulan, Paul menemukan puluhan pekerja asing lainnya di perkebunan berada dalam masalah yang sama.
"Saya mengemudikan traktor ke sisi lain dari perkebunan ke tempat saya mengenal seorang pekerja asal Fiji, dan ia mengatakan bahwa ia sudah berada di sana tujuh tahun," tutur Paul.
Paul berhasil melarikan diri, dan pada bulan Juni 2016, pemilik kebun pisang -Sona Singh Bhela -dari Cairns dipenjarakan selama tiga setengah tahun karena penipuan visa yang melibatkan 43 imigran asal Punjabi, India.
Tapi masalah Paul belum berakhir. Ia tiba di Mildura, Victoria barat, untuk bekerja di belasan pertanian di distrik tersebut. Tinggal dalam kondisi kumuh dan sempit, bayaran Paul kurang dari sepersepuluh dari UMR setempat.
"Saya dibayar tunai dan saya ditinggalkan dengan hanya  60 dolar AS sampai 70 dolar AS (atau setara Rp 600 ribu-700 ribu). Kami tidur di ranjang susun, empat ranjang dalam satu ruangan," katanya.
"Mereka mengambil uang kami, kontraktor, untuk membayar bahan bakar, truk bak terbuka, makanan dan (pemilik) mendapatkan semua uang sewa. Kami hanya disisakan 60 dolar AS (atau setara Rp 600 ribu).
"Mereka juga mengancam kami dan mengatakan 'polisi akan datang [jadi] jika kamu tak ingin kembali ke Papua Nugini, sebaiknya kamu kerja dan tetap diam'."

Kewenangan lebih untuk Fair Work Authority

Ada harapan bahwa jeratan hutang lewat kerja paksa seperti yang dialami Paul akan berakhir jika Australia mengadopsi Undang-Undang Perbudakan Modern.
Seraya memberikan bukti kepada Penyelidikan Parlemen Australia yang tengah menjajaki kemungkinan Undang-Undang di masa depan, lembaga Gangmasters and Labor Abuse Authority (GLAA) yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa Australia harus mengadopsi peraturan yang konsisten mengenai kontraktor yang dipekerjakan di seluruh industri dan wilayah negara.
GLAA didirikan setelah 23 pekerja China tenggelam saat memanen tiram di sebuah teluk di timur laut Inggris, pada tahun 2004.
Pada tahun 2015, kewenangannya diperluas dari sektor pertanian dan perikanan ke industri lain seperti perhotelan di mana lembaga tersebut menyelidiki masalah kriminal.

Petugas Angkatan Perbatasan Australia menggrebek perkebunan stroberi di pinggiran Perth dan menahan 36 pekerja ilegal.

Supplied: Australian Border Force

Daryl Dixon dari GLAA mengatakan kepada Penyelidikan Parlemen bahwa kewenangan tersebut perlu diberlakukan secara konsisten di Australia atau mereka tak akan berfungsi dengan baik.
"Misalnya, Pemerintah Negara Bagian Victoria telah mengindikasikan bahwa pihaknya akan memberlakukan lisensi kontraktor yang dipekerjakan, namun negara bagian lain seperti New South Wales dan Queensland mungkin tidak memberlakukan lisensi itu dengan standar yang sama," katanya.
"Anda mungkin memiliki perusahaan tenaga kerja yang memasok pekerja ke Victoria dari daerah yang longgar peraturannya di mana Pemerintah Victoria tidak bisa mengaturnya dengan cara yang sama."

Kelompok hortikultur tawarkan solusi

Baik negara bagian Victoria dan Queensland melaporkan adanya kekurangan pekerja yang besar, dengan panen bawang di tenggara Queensland membusuk di tanah setelah turunnya hujan deras.
Ini terjadi setelah negara bagian itu, beberapa tahun belakangan, melakukan tindakan keras terhadap pekerja ilegal dan pembunuhan brutal terhadap turis backpacker asal Inggris, Mia Ayliffe-Chung.
Ibu Mia, Rosie Ayliffe, telah membuat sebuah kampanye untuk menghentikan eksploitasi dalam skema perpanjangan visa 88 hari melalui media sosial.
Tapi menurut Rachel McKenzie dari organisasi Growcom, tidak ada hak bagi para pemilik lahan yang (salah) merasa difitnah oleh backpacker.
Federasi Petani Victoria menyerukan amnesti bagi para pekerja ilegal. "Kami tidak mengatakan untuk memberi mereka status tinggal permanen atau jalur untuk mendapat izin tempat tinggal permanen," kata Emma Germano, presiden hortikultura VFF.
"Tapi mari kita beri mereka visa pertanian khusus selama beberapa tahun, jadi setelah menghasilkan uang mereka bisa membawanya kembali ke tempat asal mereka."
Germano mengatakan, meskipun jeratan hutang lewat kerja paksa dan kerja paksa yang serupa perbudakan terjadi di sektor lain, para pemilik kebun mendapat perlakuan khusus.
"Saat ini, para pemilik kebun diminta untuk menjadi petugas imigrasi dan petugas pajak, dan ini terbukti sangat sulit untuk merekrut tenaga pemetik ke perkebunan," katanya.
Growcom mengatakan, amnesti pekerja ilegal adalah reaksi spontan dan malah mendukung pengaturan perusahaan tenaga kerja. "Kami benar-benar percaya bahwa rekrutmen tenaga kerja harus diatur di tingkat nasional, dan konsisten di semua negara bagian," kata McKenzie.
"Kami memiliki beberapa negara bagian yang mengembangkan peraturan perekrutan tenaga kerja dengan cukup luas dan sejumlah negara bagian lainnya tak demikian.”

Credit  republika.co.id/australiaplus.com

Senat Australia Tolak Perubahan Aturan Kewarganegaraan

Bushra Zainuddin mengemukakan keinginannya menjadi warga negara Australia sama seperti suaminya Zain Zafar dan anak mereka Zameer.

CB, MELBOURNE -- Bushra Zainuddin ingin menjadi bagian dari warga negara Australia. Suaminya, Zain Zafar, sebelumnya sudah menjadi warga Australia. Begitu juga bayi mereka, Zameer.

Namun pekerja di bidang perangkat lunak kelahiran Pakistan ini baru mengajukan permohonan menjadi warga negara Australia pada 20 April tahun ini. Persis pada hari yang sama ketika Pemerintah Federal mengumumkan rencana perubahan UU Kewarganegaraan yang memicu banyak perdebatan.
Pemerintah saat ini dari Partai Koalisi Liberal dan Nasional menginginkan calon warga negara Australia mengikuti tes Bahasa Inggris yang lebih ketat. Selain itu, harus menunggu paling tidak empat tahun setelah menjadi permanent resident sebelum boleh mengajukan permohonan kewarganegaraan.
Menteri Imigrasi Peter Dutton mengemukakan Pemerintah Koalisi berusaha melestarikan nilai-nilai Australia melalui proses permohonan tersebut dan memastikan kewarganegaraan dihargai oleh pendatang baru. Tapi menurut Bushra, baginya hal itu hanya akan berarti menunggu sangat lama.
"Saya baru saja melahirkan. Bayi saya orang Australia. Kami pikir kami akan menjadi keluarga besar warga negara Australia. Saya satu-satunya yang tersisa," katanya.
Dia seharusnya tidak perlu menunggu terlalu lama lagi sekarang, setelah Partai Buruh, Partai Hijau dan Tim Nick Xenophon secara efektif menolak RUU perubahan kewarganegaraan itu di Senat pada Rabu malam (18/10).
Ketiga parpol tersebut menggunakan jumlah mereka di Senat untuk memberlakukan tenggat waktu mengenai UU tersebut dan menolak permintaan terakhir dari Menteri Dutton untuk membuat kesepakatan. Sekarang RUU tersebut telah dikeluarkan dari jadwal resmi Senat Australia.
Menteri Dutton mengindikasikan Pemerintah akan terus melakukan negosiasi dengan senator lintas partai. Namun untuk sementara ini semua permohonan kewarganegaraan yang diajukan setelah 20 April 2017 akan diproses berdasarkan UU yang ada.
Bagi Bushra, hal ini sangat melegakan. "Sekarang saya senang kemungkinan besar akhir tahun ini atau sekitar tahun depan saya akan memiliki paspor (Australia)," katanya.
"Tentu saja saya akan selalu menjadi imigran. Namun jika saya mendapatkan kewarganegaraan dan paspor maka saya akan merasa ya, saya benar-benar setia, karena saya anggota masyarakat ini. Saya jadi bagian," katanya.

Suami Bushra Zainuddin, Zain Zafar, mengatakan Departemen Imigrasi menerapkan aturan baru kewarganegaraan sebelum diputuskan menjadi UU.

Suaminya masih merasa terpukul. Zain Zafar mengatakan perubahan itu tidak masuk akal dan perubahan waktu untuk mengajukan permohonan itu sewenang-wenang.
"Dengan menetapkan waktu tanpa dasar dan memutuskan siapa saja yang mengajukan permohonan setelah 20 April akan dikenai peraturan baru, saya kira hal itu tidak adil," katanya.
"RUU tersebut sebenarnya belum menjadi UU, tapi setiap kali kami menghubungi Departemen Imigrasi, mereka datang ... dan mengatakan permohonan kami kena peraturan baru," ujarnya.
"Saya berpikir bahkan belum jadi aturan hukum, jadi saya tidak yakin mengapa mereka melakukan hal itu. Saya tidak yakin itu legal," kata Zain.

Memecah-belah

Anggota parlemen Partai Buruh (ALP) yang mendorong partainya untuk menentang RUU tersebut mengatakan perubahan yang direncanakan menimbulkan kekhawatiran dan kemarahan besar bagi komunitas imigran. Senator Partai Hijau Nick McKim mengatakan RUU tersebut "memecah-belah dan penuh kebencian" dan menuntut Partai Koalisi melupakan RUU tersebut.
"Peter Dutton mencoba menghancurkan Australia yang multikultural dan membangunnya kembali menurut citra kebenciannya sendiri," kata Senator McKim.
Anggota parlemen dari Partai Koalisi membantah keras tuduhan tersebut. "Ini bukan masalah entang ras. Ini masalah memastikan orang berbahasa Inggris dan punya rasa memiliki," kata seorang anggota Partai Liberal, yang meminta tidak disebutkan namanya.
Tapi dia mengakui masalah ini telah mengganggu posisi Pemerintah di beberapa dapil pinggiran kota yang memiliki komunitas imigran besar, terutama di sekitar Melbourne dan Sydney. "Saya kira tidak akan ada lagi keinginan besar mencoba untuk menghidupkan kembali hal ini," katanya.
"Hal itu merugikan kami kita karena sangat mudah untuk disalahpahami," tambahnya.
Sementara bagi Bushra, dia mengerti mengapa Pemerintah tidak ingin kewarganegaraan menjadi sesuatu yang dipandang mudah. "Mereka ingin memastikan siapa pun yang menjadi warga negara adalah yang paling sesuai untuk masyarakat," katanya.
"Namun masa menunggunya sudah tahunan. Jika mereka memperpanjangnya, saya rasa hal itu tidak adil bagi orang yang sudah bekerja di sini, yang sudah terintegrasi. Mereka seharusnya tidak mempersulit," kata Bushra.

Credit  republika.co.id/australiaplus.com

Korut Kirim Surat 'Putus Asa' ke Australia soal Arogansi AS

Salah satu lembaran surat dari Korea Utara yang ditujukan kepada Australia. Surat ini berisi kecaman atas arogansi AS. Foto/news.com.au

SYDNEY - Pemerintah Korea Utara (Korut) mengirim surat “putus asa” kepada Pemerintah Australia yang berisi kecaman atas argoansi Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Surat itu dikirim dari Kedutaan Besar Korut di Jakarta.

Surat tersebut ditulis Komite Urusan Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK). ”Komite Urusan Luar Negeri dengan sengit mengutuk ucapan Trump yang ceroboh sebagai penghinaan yang tak tertahankan bagi orang-orang Korea, sebuah deklarasi perang melawan DPRK dan ancaman serius bagi perdamaian global,” bunyi surat tersebut.

”Sejak hari pertama berkantor, Trump telah melibatkan dirinya dalam praktik yang sewenang-wenang, membatalkan undang-undang dan kesepakatan internasional yang tidak membuatnya senang pada prinsip ‘America First’, sebuah cara berpikir Amerika yang terbaik adalah kaya dengan mengorbankan seluruh dunia,” lanjut surat Korut yang dilansir Fairfax, Jumat (20/10/2017).

”Jika Trump berpikir bahwa dia akan membawa DPRK, sebuah kekuatan nuklir, berlutut melalui ancaman perang nuklir, ini akan menjadi kesalahan perhitungan yang besar dan sebuah ekspresi ketidaktahuan,” imbuh surat tersebut.

Surat itu juga berisi permohonan kepada sejumlah negara untuk menarik diri dari dari sanksi Dewan Keamanan PBB yang dijatuhkan terhadap Korea Utara atas program senjatanya. Sanksi tersebut telah merusak ekonomi negara tersebut, di mana mantan pejabat tinggi Korut memprediksi negaranya tidak akan bertahan dalam waktu setahun akibat sanksi keras itu.

”AS berpikiran sempit dan egois yang mencari kepentingan mereka dengan tongkat dan kekuatan nuklirnya dan kemudian meramu secara ilegal resolusi sanksi terhadap DPRK untuk menolak hak dasar atas keberadaan orang Korea serta mengawasi perkembangan ekonomi di bawah pelanggaran piagam PBB yang tidak dapat diganggu gugat dengan menyalahgunakan Dewan Keamanan PBB,” papar surat pemerintah Korut.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan kepada Fairfax bahwa surat dari Korut seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, komunikasi Pyongyang biasanya melalui KCNA, kantor berita yang dikelola pemerintah Kim Jong-un.

”Saya pikir ini menunjukkan bahwa mereka merasa putus asa, merasa terisolasi, mencoba untuk mengutuk AS, mencoba untuk memecah masyarakat internasional,” kata Bishop. 

Credit  sindonews.com

Bos CIA Sebut Korut Sedikit Lagi Bisa Lakukan Serangan Nuklir

Korut diyakini dalam beberapa bulan ke depan akan bisa menyempurkan senjata rudal nuklirnya. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Direktur CIA, Mike Pompeo, mengatakan Korea Utara (Korut) beberapa bulan lagi akan menyempurnakan kemampuan senjata nuklirnya. Hal itu diungkapkannya dalam sebuah forum keamanan nasional di Washington.

"Mereka cukup dekat sekarang dalam kemampuan mereka bahwa dari perspektif kebijakan AS, kita harus bersikap seolah-olah kita berada di titik puncak mereka mencapai tujuan untuk dapat menyerang Amerika Serikat," kata Pompeo seperti dikutip dari The Guardian, Jumat (20/10/2017).

Namun dia mengatakan ada perbedaan antara memiliki kemampuan untuk menembakkan satu rudal nuklir dan kemampuan memproduksi material fisil dalam jumlah besar dan mengembangkan persenjataan senjata semacam itu.

"Intelijen di Korut tidak sempurna dan ketika Anda sekarang berbicara tentang bulan, kemampuan kita untuk memahami bahwa pada tingkat yang terperinci dalam arti tertentu tidak relevan", bebernya.

"Kita berada di saat Presiden menyimpulkan bahwa kita memiliki upaya global untuk memastikan bahwa Kim Jong-un tidak memperoleh kapasitas itu," jelas Pompeo kepada forum tersebut, yang diselenggarakan oleh Foundation for Defense of Democracies.

Dia mengatakan China telah melakukan lebih dari yang diharapkan untuk mengurangi perdagangan dengan sekutunya yang patuh tapi bisa berbuat lebih banyak. Beijing juga telah berkomunikasi di seluruh dunia bahwa itu bertujuan untuk membantu AS mengatasi masalah ini.

"Kami semua ingin menyelesaikan ini tanpa menggunakan aktivitas militer," tegas kepala CIA, namun menambahkan bahwa Presiden Donald Trump siap untuk menggunakan kekuatan jika perlu guna memastikan Kim Jong-un tidak memiliki kapasitas untuk membuat AS dalam bahaya.

Korut telah mempercepat uji senjatanya. Pada bulan Juli ini dua kali meluncurkan rudal jarak jauh yang berpotensi bisa mencapai daratan AS. Pada bulan September, Korut melakukan ledakan atom yang paling kuat.

Minggu ini utusan PBB Korut mengatakan bahwa perang nuklir dapat terjadi kapan saja.

Credit  sindonews.com

Korea Utara Ancam Serang Kapal Induk AS

Kapal Induk USS Ronald Reagan

CB,PYONGYANG -- Kantor berita resmi Korea Utara menggambarkan sebuah kapal induk AS yang berpatroli di Semenanjung Korea sebagai target utama. Mereka mengatakan bahwa Washington harus mengharapkan serangan yang tak terbayangkan.

Ancaman terakhir pada hari Kamis (19/10), terjadi di tengah latihan angkatan laut gabungan AS-Korea Selatan yang besar di semenanjung yang melibatkan kapal induk AS USS Ronald Reagan. Korea Utara mengutuk langkah Seoul dan Washington untuk memobilisasi aset strategis nuklir di dekat semenanjung yang bergejolak. Pyongyang menganggap manuver kapal perang tersebut sebagai latihan perang.

"AS mengamuk dengan memperkenalkan di bawah hidung kami target yang telah kami tetapkan sebagai yang utama. AS harus berharap bahwa serangan tersebut akan menghadapi sebuah serangan yang tak terbayangkan pada saat yang tak terbayangkan," kata sebuah pernyataan yang diajukan oleh kantor berita resmi Korea Central News Agency.

Ketegangan melonjak karena uji coba nuklir dan rudal Korea Utara baru-baru ini dan pertukaran retorika yang memanas antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara. The USS Ronald Reagan, kapal induk berkapasitas 100 ribu ton yang bertenaga nuklir, berpatroli di perairan timur Semenanjung Korea pada hari Kamis dalam sebuah pertunjukan tentang kekuatan laut dan udara.

Kapal perang terbesar Angkatan Laut AS di Asia, dengan awak 5.000 pelaut, meluncurkan hampir 90 pesawat tempur F-18 Super Hornet dari deknya, di hadapan pulau-pulau Korea Selatan.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Ultimatum Korut, Kapal Induk AS Patroli di Semenanjung Korea

Ilustrasi USS Ronald Reagan. (STR/JIJI PRESS/AFP)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengerahkan kapal induk USS Ronald Reagan ke perairan bagian timur Semenanjung Korea sebagai peringatan terhadap Korea Utara yang terus meluncurkan provokasi rudal dan nuklirnya dalam beberapa waktu terakhir.

Kapal perang yang dilengkapi 100 ribu ton nuklir itu berlayar sejauh 160 kilometer dengan mengangkut 5.000 awak dan meluncurkan hampir 90 pesawat temput F-18 Super Hornet dari deknya.

"Perilaku berbahaya dan agresif Korut membuat khawatir seluruh dunia. Dengan patroli ini, kami memperingatkan mereka [Korut] bahwa kami siap melindungi Korea Selatan [sekutu AS]," ujar Laksamana Marc Dalton, komandan armada tersebut, Kamis (19/10).



Dalam patroli itu, USS Ronald Reagan ditemani angkatan laut Korsel yang membawa sekitar 40 kapal perang. Angkatan laut kedua negara berlayar dari bagian barat Laut Kuning menuju Laut Jepang atau Laut Timur.

Beberapa waktu sebelumnya, Washington juga menerbangkan sejumlah jet pengebom strategis B1-B di langit Semenanjung Korea, unjuk gigi kesiapan militer AS dalam menghadapi segala ancaman Korut.

Manuver militer ini pun membuat geram Pyongyang yang menganggap patroli angkatan laut itu sebagai "latihan perang" melawan negaranya.



Pengerahan sejumlah armada militer AS ini dilakukan menjelang tur kenegaraan Presiden Donald Trump ke Asia pada 5 November mendatang.

Jepang dan Korea Selatan adalah dua negara pertama yang akan dikunjungi Trump dalam lawatan perdananya ke kawasan tersebut.

Di saat bersamaan, sejumlah diplomat senior Jepang, Korsel, dan AS saat ini dilaporkan tengah mengadakan pertemuan di Seoul untuk membahas langkah diplomatik demi membujuk Pyongyang ke meja perundingan.

Sebab, ketegangan antara AS dan Korut semakin mengkhawatirkan, terutama setelah pemimpin kedua negara yakni Presiden Donald Turmp dan Kim Jong-un saling lontar ancaman perang hingga hinaan beberapa bulan terakhir.


Credit  cnnindonesia.com

Pantau Militer Pyongyang, Kapal Induk AS Dekati Korut

Kapal induk Amerika Serikat, USS Ronald Reagan, dan armada tempurnya patroli di lepas pantai Semenanjung Korea sejak 18 Oktober 2017. Foto/REUTERS/US Navy/Kenneth Abbate

SEOUL - Kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat (AS), USS Ronald Reagan, patroli mendekati wilayah Korea Utara (Korut) di kawasan lepas pantai Semenanjung Korea. Patroli bersama angkatan laut Korea Selatan ini untuk memantau pergerakan militer Pyongyang.

Aktivitas kapal induk Pentagon ini dilaporkan wartawan Reuters yang ikut berada di atas kapal pada hari Kamis.

”Perilaku berbahaya dan agresif oleh Korea Utara menyangkut semua orang di dunia,” kata Laksamana Muda Marc Dalton, komandan armada tempur AS yang dipimpin kapal USS Ronald Reagan.

”Kami telah menjelaskannya dengan latihan ini, dan banyak lainnya, bahwa kami siap untuk membela (Korea Selatan),” ujarnya, yang dilansir Jumat (20/10/2017).

Korea Utara nekat menguji rudal balistik dan senjata nuklir meski terus mendapat tekanan internasional untuk melakukan denuklirisasi. Pyongyang merasa memiliki nuklir sebagai pencegah agresi musuh adalah haknya.

Patroli kapal induk itu dijalankan menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump ke beberapa negara Asia dari 3 sampai 14 November. Beberapa negara Asia yang akan disambangi Trump antara lain; Jepang, Korea Selatan, China, Vietnam, Filipina dan wilayah Hawaii.

Khusus rencana kunjungan Trump ke Korea Selatan, muncul pertanyaan yang memicu perdebatan di internal pemerintah AS, yakni perlu tidaknya Trump mengunjungi zona demiliterisasi yang membagi kedua Korea. Beberapa staf Gedung Putih seperti dilaporkan The Washington Post, mulai khawatir bahw presiden Trump mungkin tidak aman di zona tersebut.

Pada hari Senin, Kim In-yong, seorang pejabat diplomatik Korea Utara untuk PBB, mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa perang nuklir dapat terjadi kapan saja. Keesokan harinya, Wakil Menteri Luar Negeri AS John Sullivan mengatakan perundingan langsung dengan Korea Utara tidak dikesampingkan. 

Credit  sindonews.com