Krisis Ukraina Berkepanjangan, Rusia Enggan Disalahkan

 

Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yurievich Galuzin, menilai pemerintah Ukraina justru memperpanjang konflik dengan melanggar Perjanjian Minsk (CNN Indonesia/Ranny Virginia Utami)

 

 

Jakarta, CB -- Rusia enggan disalahkan atas krisis berkepanjangan antara pemerintah Ukraina dan kelompok oposisi. Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yurievich Galuzin, menuduh Kiev yang melanggar perjanjian sehingga masalah tak kunjung selesai.

"Rusia tidak menjadi bagian dari konflik internal ini. Semuanya ada pada masyarakat dan pemerintah Ukraina. Sampai saat ini, pemerintah Ukraina belum juga memenuhi apa yang diwajibkan dalam Protokol Minsk. Itu poin utamanya," kata Galuzin di Jakarta, Rabu (30/11).

Perjanjian Minsk disepakati pada September 2014 sebagai upaya menghentikan perang internal di wilayah Donbass, Ukraina. Perundingan ini melibatkan perwakilan pemerintah Ukraina, Rusia, dan kelompok oposisi yakni Republik Donetsk (DPR) dan Republik Lugansk (LPR).

Menurut Galuzin, perdamaian di wilayah timur Ukraina sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan masyarakat negara itu. Rekonsiliasi dan perdamaian dinilai dapat tercapai jika seluruh pihak bersengketa mau menjalankan Perjanjian Minsk.

"Saya harus mengatakan ini. Pemerintah Ukraina lah yang bertanggung jawab atas terhambatnya perundingan perdamaian. Jika [pemerintah Ukraina] mau menjalankan apa yang telah disepakati dalam Minsk Protocol, seharusnya rekonsiliasi bisa berjalan," kata Galuzin.

Konflik internal Ukraina dipicu oleh unjuk rasa yang terjadi di wilayah Donetsk dan Lugansk pada Maret 2014 lalu menyusul digulingkannya pemerintahan Viktor Yanukovych, yang pro-Rusia, dari pemerintahan Ukraina. Demonstrasi ini berubah menjadi konflik bersenjata antara pasukan separatis melawan tentara Ukraina.

Perjanjian Minsk menghasilkan beberapa kewajiban dan protokol yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam konflik agar dapat mencapai rekonsiliasi.

Beberapa kewajiban dalam protokol itu mencakup kewajiban pemerintah Ukraina untuk mengadopsi undang-undang yang menyatakan bahwa wilayah Lugansk Oblast dan Donestk merupakan wilayah dengan kepemerintahan khusus, pengampunan bagi seluruh pihak yang terlibat selama perang dari kedua belah pihak, penyelenggaraan pemilu pada wilayah Donetsk dan Lugansk, serta mengakui secara konstitusional bahwa wilayah Donetsk dan Lugansk merupakan daerah khusus di Ukraina.

Diberitakan Reuters, Pembicaraan terkait Perjanjian Minsk kembali digelar pada Selasa (29/11) kemarin. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebutkan perundingan yang juga dihadiri oleh Menlu Jerman Frank-Walter Steinmeier dan Menlu Perancis Jean-Marc Ayrault itu tidak menghasilkan terobosan apapun.

Steinmeier juga mengatakan pertemuan tersebut hanya sebatas pembahasan yang tidak dibarengi dengan langkah-langkah konkret.

"Pertemuan hari ini sangat membosankan. Perkataan dan pernyataan saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik ini," kata Steinmeier.

Pada Oktober lalu Ukraina, Perancis, Rusia, dan Jerman telah sepakat menyusun rencana implementasi Perjanjian Minsk yang selama ini belum berjalan.

Perkataan dan pernyataan saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik ini.Frank-Walter Steinmeier

Kiev dan Negara barat menuding Rusia selama ini telah mendukung kelompok separatis di Ukraina dengan memasok kebutuhan dan bantuan kepada pemberontak di sana. Kerusuhan separatis ini telah menewaskan setidaknya 10 ribu orang sejak 2014 lalu.

Negara Barat telah menerapkan sanksi ekonomi kepada Moskow. Moskow selama ini membantah seluruh dugaan keterlibatannya dalam konflik internal di Ukraina dan menuding bahwa pemerintah Ukraina lah yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi di sana lantaran telah melanggar Perjanjian Minsk.

Credit  CNN Indonesia

Komandan Militer Libya Minta Bantuan Rusia Hadapi Militan

 

Komandan militer Libya, Khalifa Haftar, mengungkapkan dia meminta Moskow membantunya dalam perjuangannya melawan kelompok militan di negaranya. (Reuters/Maxim Shemetov)

 

 

Jakarta, CB -- Komandan militer Libya, Jenderal Khalifa Haftar, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan mengungkapkan dirinya meminta Moskow untuk membantu melawan militan di negaranya.

Kunjungan Haftar pada Selasa (29/11) menandakan kali kedua tokoh dominan di wilayah timur Libya bertandang ke Moskow sejak musim panas lalu. Pada September, ia juga sempat meminta dukungan militer kepada Kremlin, menurut berbagai laporan media Rusia.

"Hubungan kami sangat penting, tujuan kami hari ini adalah untuk menghidupkan kembali hubungan ini," kata Haftar kepada kantor berita TASS.

"Kami berharap kami akan memberangus terorisme dengan bantuan Anda dalam waktu terdekat," tutur Haftar kepada Lavrov, dikutip dari Reuters.

Libya sempat terpecah ke dalam dua faksi besar sebelum pemerintahan bersatu yang didukung PBB mengambil alih pemerintahan pada pertengahan tahun ini. Setelah Muammar Gaddafi berhasil digulingkan pada 2011, faksi di timur dan barat Libya masing-masing mengaku sebagai pemerintahan yang sah disertai dengan parlemen tandingan.

Akibatnya, layanan keamanan di Libya lumpuh dan dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok bersenjata, termasuk ISIS.

Haftar, sebagai salah satu tokoh penting dalam pemerintahan dan parlemen di wilayah timur Libya, meluncurkan kampanye militer selama dua tahun dengan Tentara Nasional Libya untuk memberangus kelompok militan dan sejumlah rival lainnya di Benghazi.

Tindakan ini membuat banyak pakar menduga Haftar tengah berupaya menjadi pemimpin nasional Libya.

Mengenakan topi bulu Rusia saat memasuki kantor kementerian luar negeri, Haftar menyatakan kepada Lavrov bahwa dia telah bertemu Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada Senin (28/11) dan mengutarakan bahwa pihaknya sangat membutuhkan bantuan militer.

Haftar menerima dukungan publik dari berbagai negara, seperti Mesir dan Uni Emirat Arab. Bahkan, Perancis sudah mengirim pasukan khusus untuknya pada awal tahun ini.

Meski demikian, dukungan militer yang diminta Haftar kepada Rusia bukan tanpa halangan. Pasalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menerapkan embargo pengiriman senjata ke Libya, sejak 2011 lalu.

Hanya pemerintahan bersatu Libya yang didukung oleh Tripoli yang dapat mengirimkan senjata dan materi lain dengan persetujuan komite DK PBB.

Ketika ditanya terkait dukungannya, Kremlin tidak dapat memastikan apakah negara pimpinan Vladimir Putin itu akan menawarkan dukungan militer kepada Haftar.

"Moskow memiliki hubungan dengan berbagai perwakilan Libya dan Haftar merupakan salah satu bagian dari proses ini," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Selasa.

Haftar juga dilaporkan memiliki sekutu yang berhubungan erat dengan Rusia.

"Kami berbicara secara umum. Kami menjelaskan posisi kami berkaitan dengan pasokan senjata. Sebagai negara besar, Rusia menghormati embargo senjata [terhadap Libya] hingga ada keputusan bahwa itu adalah vonis yang tidak adil," tutur Haftar.

Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Barat menyebabkan perang saudara di Libya dan Suriah. Rusia sendiri melancarkan operasi militer untuk mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad sejak tahun lalu.



Credit  CNN Indonesia

Membaca Sinyal Protes China kepada Singapura

 

China melayangkan protes terbuka kepada Singapura atas kedekatan militernya dengan Taiwan. (Reuters/Jason Lee)

 

Jakarta, CB -- Pemerintah China melayangkan protes terbuka kepada Singapura atas perlintasan tank pembawa personel dari Taiwan melalui Hong Kong. Di balik protes ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan.

Dosen Ilmu Politik Hong Kong Lingnan University, Zhang Baohui, mengatakan Singapura sempat punya hubungan pertahanan yang kuat dengan Taiwan. Bahkan, negara yang berada di Selat Malaka itu kerap berlatih di Taiwan karena kekurangan lahan.

"Saya rasa belum pernah sebelumnya China melontarkan protes terbuka untuk hal seperti ini kepada Singapura," kata Baohui sebagaimana dikutip CNN, Selasa (29/11). "Saya pikir permasalahan sesungguhnya di sini adalah China beranggapan Singapura sok menjadi sekutu Amerika Serikat."

Namun belakangan, Singapura memperkuat hubungan militer dengan negeri Paman Sam sehingga menyulitkan posisi mereka dalam sengketa Laut China Selatan. Langkah ini diambil untuk mendorong China mematuhi putusan pengadilan internasional yang menyatakan klaim mereka atas perairan tersebut tidak sah.

"Dalam konteks hubungan yang semakin buruk, bisa jadi protes ini adalah strategi China untuk memberi Singapura peringatan dan menunjukkan ketidaksenangannya," kata Baohui.

Kementerian Pertahanan Taiwan menolak untuk berkomentar dan hanya mengatakan tank tersebut bukan miliknya. Sementara otoritas Hong Kong sama sekali belum memberikan tanggapan.

"China beranggapan Singapura sok menjadi sekutu Amerika Serikat." Zhang Baohui

Selama ini, Singapura selalu menjadi mediator antara China dan Taiwan sejak terpecah pada 1949 silam hingga pemimpin kedua negara akhirnya bertemu, tahun lalu.

Sementara itu, China juga menilai Singapura sebagai panutan, terutama ketika dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Visinya disebut-sebut menginspirasi kebangkitan perekonomian China belakangan ini.

Walau demikian, Dosen Asisten di Hong Kong University, Yvonne Chiu, mengakui bahwa hubungan kedua negara memburuk.

"Singapura bangga akan peraturan hukum dan posisinya di komunitas internasional. Hal ini merumitkan kepentingan China dan apa yang terjadi di lingkup pengaruhnya," kata Chiu.

Selain itu, dia juga mengatakan Beijing sangat mungkin mengirimkan sinyal peringatan bagi Presiden baru Taiwan, Tsai Ing-wen, yang berasal dari partai pro-kemerdekaan.

Tsai saat ini mencoba untuk mengurangi ketergantungan perekonomian negaranya terhadap China dan meningkatkan hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara. Singapura adalah satu-satunya negara yang telah menyepakati perjanjian perdagangan dengan Taiwan.

"Sepertinya Beijing mulai merasa perlu bertindak tegas," kata Chiu.

Singapura, Teman Musuh China

Sementara itu, Singapura terus berupaya untuk mendapatkan kembali sembilan tank yang disita di Hong Kong. Tank tersebut baru digunakan untuk pelatihan militer di Taiwan.

Singapura menyatakan kendaraan-kendaraan tersebut digunakan dalam "latihan rutin luar negeri dan dikirimkan kembali melalui jalur komersial, seperti sebelumnya.

Kementerian Pertahanan Singapura menyatakan perjalanan tank itu hanya tertunda karena inspeksi rutin yang dilakukan otoritas Hong Kong.

Sementara media lokal menyiratkan penyitaan atas keinginan Beijing.

"China menentang negara mana pun yang berhubungan diplomatis lewat pertukaran resmi apa pun, termasuk militer, dan bekerja sama dengan Taiwan. Kami mengimbau Singapura untuk menepati janji pada prinsip Satu China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang.

Belakangan, tim dari Angkatan Bersenjata Singapura diperbolehkan mengecek keadaan tank-tank tersebut. Namun, China kemudian menyegelnya kembali.




Credit  CNN Indonesia

China Tawarkan Bantu Myanmar Atasi Konflik Rohingya

 

Pemerintah China ingin membantu menstabilkan kawasan perbatasan dengan Myanmar menyusul konflik Rohingya (Reuters/Mohammad Ponir Hossain)

 

Jakarta, CB -- Pemerintah China menawarkan bantuan kepada Myanmar untuk menstabilkan perbatasan kedua negara menyusul bentrokan antara militer dan warga etnis minoritas Rohingya.

"Kedua pihak harus memanfaatkan dengan baik hubungan diplomasi tingkat tinggi China-Myanmar dan mekanisme militer untuk bersama-sama mempertahankan kedamaian dan stabilitas perbatasan," kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam pernyataan yang dilansir Reuters, Rabu (30/11).

Pertemuan antara kedua pihak diadakan sehari sebelumnya. Wang menyampaikan kepada delegasi Myanmar yang berkunjung ke negaranya bahwa Beijing prihatin atas keadaan yang semakin memburuk.

Serangkaian serangan yang terjadi bulan ini memberikan pukulan telak bagi upaya Penasihat Negara Aung San Suu Kyi untuk mencapai kedamaian antar etnis di negaranya.

Sementara itu, China khawatir risiko kekerasan di Myanmar utara akan tumpah ke wilayahnya seperti tahun lalu. Kala itu, lima warga China tewas akibat konflik tersebut.

Eskalasi terjadi ketika pemerintah Myanmar bergelut dengan konflik di barat laut Rakhine. Kejadian ini memaksa ratusan Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Konflik sebelumnya juga membuat ribuan warga etnis Rohingya mengungsi ke China. Terkait masalah ini, Wang menyatakan dukungannya untuk Myanmar mengupayakan perdamaian.

"China berkehendak, sesuai dengan keinginan Myanmar dan dalam syarat tidak mengintervensi masalah dalam negeri Myarnmar, untuk turut berperan dalam hal ini," ujarnya.

Sang menteri juga mengatakan pihak Myanmar sudah memahami kekhawatiran China dan berharap bantuan akan segera diberikan. Namun, belum ada penjelasan teknis mengenai bantuan yang dimaksud.


Credit  CNN Indonesia

Pemimpin Junta Thailand desak biksu berpengaruh serahkan diri

 

Ilustrasi - Kuil Wat Dhammakaya, provinsi Pathum Tani, pinggiran Bangkok, Thailand, (REUTERS/Chaiwat Subprasom)

 

Bangkok (CB) - Pemimpin junta militer Thailand pada Rabu mendesak seorang biksu berpengaruh yang dituduh menerima hasil penggelapan dana menyerahkan diri ke polisi dan menghindari kemungkinan penggerebekan di kantor pusat sekte Buddha kaya yang ia pimpin di Bangkok.

Ketegangan antara penyidik dan Kuil Wat Dhammakaya yang berpengaruh di Bangkok utara telah berlangsung berbulan-bulan.

Badan penyelidik Thailand mendakwa Phra Dhammachayo (72), mantan pemimpin Kuil Dhammakaya, menerima uang hasil penggelapan dana senilai 1,2 miliar baht (setara Rp456,52 miliar) dari pemilik satu bank koperasi yang sudah dipenjara.

Tenggat waktu penyerahan diri Phra Dhammachayo adalah Rabu malam.

Polisi enggan menggerebek kuil tempat ribuan umat Buddha siap membela sang biksu, meningkatkan risiko bentrok di negara dengan penduduk mayoritas pemeluk Buddha tersebut.

Kuil yang dikenal karena bentuknya mirip UFO besar dan kegiatan meditasi massalnya itu membantah sang biksu berkonspirasi melakukan pencucian uang dan menyebut dakwaan tersebut "tidak berdasar dan tidak berbudi."

Mereka juga menyatakan bahwa mantan kepala biara itu terlalu sakit untuk menjalani pemeriksaan polisi namun dalam beberapa hari terakhir tidak mengonfirmasi apakah sang biksu berada di kuil.

Menjawab pertanyaan mengenai kasus tersebut, Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang juga merupakan pemimpin junta Thailand, mengeluarkan peringatan.

"Saya tidak akan melanggar (hak asasi siapa pun)... biksu adalah biksu, tetapi hukum negara tetap hukum," katanya kepada para reporter.

"Jadi harus memberikan tekanan terhadap pelanggar hukum dan bukan terhadap pejabat," katanya, menanggapi prospek buruk konfrontasi antara pengikut kuil dan polisi.

Guna menghindari bentrokan antara umat Buddha dan aparat kepolisian, Prayut mendesak biksu tersebut untuk menyerahkan diri.

Kontroversi Dhammakaya menyorot perpecahan politik pahit di jantung iman Thailand, dan ketidakmampuan penegak hukum menghadapi tuduhan pidana terhadap biksu.

Kasus itu memasukkan Dhammakaya ke dalam kekusutan kancah politik negeri itu.

Para pencela menuduh Phra Dhammachayo mendorong pembelian jalan menuju filosofi nirwana dan punya hubungan dekat dengan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006.

Pemerintahan adik perempuannya, Yingluck, yang juga perdana menteri, juga digulingkan oleh militer pada 2014 setelah protes berbulan-bulan.

Para biksu ultra-nasionalis, sebagian di antaranya pengkritik Dhammakaya dan Shinawatra, memainkan peran utama dalam protes-protes tersebut, demikian menurut warta kantor berita AFP.



Credit  ANTARA News

30 persen kota Mosul praktis dikuasai pasukan khusus Irak

 

Pasukan khusus Irak mengikuti operasi memerangi militan Negara Islam di Kokjali, Mosul, Irak, Rabu (2/11/2016). (REUTERS/Thaier Al-Sudaini )

 

Al-Qasr, Irak (CB) - Pasukan khusus Irak yang tengah memerangi militan-militan ISIS di bagian timur Mosul sudah merebut 19 distrik di kota itu dari tangan ISIS sejak ofensif Mosul dilancarkan bulan lalu.

Brigjen Haider Fadhil dari pasukan khusus Irak berkata kepada The Associated Press bahwa anak buahnya kini hanya empat kilometer dari Sungai Tigris yang membelah kota Mosul. 19 distrik itu setara dengan 30 persen bagian timur kota Mosul.

Bulan lalu pemerintah Irak melancarkan operasi besar-besaran merebut kembali Mosul dari ISIS. Ofensif ini dilancarkan dari berbagai penjuru namun pertempuran paling sengit terjadi di bagian timur kota itu. Di front ini pasukan khusus Irak bertempur.

Sementara itu, pasukan Irak lainnya menyapu daerah tenggara Mosul, namun hari ini ditembaki militan ISIS dengan menggunakan senapan otomatis dan mortir.

Tentara dari Divisi Lapis Baja ke-9 yang tengah patroli ditembaki para militan ISIS yang berada di sisi seberang Sungai Tigris.

Tentara dari divisi ini menyapu area timur Sungai Tigris sebelum maju ke Mosul, kota kedua terbesar di Irak yang dikuasai ISIS pada Juni 2014.



Credit ANTARA News

Penyergapan AL Barat di Laut Arab temukan hubungan Iran-Yaman

 

Nairobi (CB) - Ketika menyergap tiga kapal di Laut Arab pada tahun ini, Angkatan Laut Barat menemukan beberapa senjata serupa dengan yang dirampas dari pemberontak Houthi di Yaman, yang menunjukkan hubungan Iran dengan perang di Yaman, kata laporan.

Dua kapal di antaranya, yang semua tidak terdaftar dan tidak bernegara, dibuat oleh Al Mansur, pembuat kapal Iran anggota Pengawal Revolusi Iran, kata laporan tersebut, mengutip catatan negara Iran.

"Sejak 2012, kapal Al Mansur terlibat dalam beberapa perdagangan heroin, ganja dan baru-baru ini senjata," kata badan penelitian asal Inggris "Conflict Armament Research" dalam laporannya pada Rabu.

"Ulasan senjata menunjukkan bahwa setidak-tidaknya dua dari tiga pengiriman itu mungkin melibatkan pasukan keamanan Iran," katanya.

Laporan itu mengatakan beberapa senjata yang dirampas dalam penyergapan itu memiliki nomor seri senjata baru secara berurutan, yang menunjukkan bahwa mereka datang dari persediaan nasional. Kebanyakan merupakan senjata anti-tank yang ditemukan di dalam salah satu kapal diketahui cocok dengan produksi senjata yang sedang berlangsung sebagaimana dikatakan oleh Uni Emirat Arab (UAE) yang diperkirakan tertangkap dari Houthi, katanya.

Tidak ada pejabat UEA berkomentar mengenai ini.

Laporan ini juga menyoroti peran pelabuhan Somalia sebagai titik pemindahan dan dikatakan kapal perang HMAS Darwin, FS Provence, dan USS Sirocco telah menyita lebih dari 4.500 senapan serbu, mortir, senapan mesin, dan peluncur roket dalam empat minggu dengan periode antara bulan Februari dan Maret 2016.

"Laporan ini memberikan bukti yang menunjukkan Iran juga terlibat dalam memasok senjata untuk konflik di Yaman," kata Yunus Leff, Direktur Operasi untuk kelompok penelitian senjata.

Pejabat Iran dari Kementerian Luar Negeri membantah temuan laporan ini.

"Ini tidak benar dan Iran tidak pernah menyuplai senjata kepada Houthi maupun kelompok lain di Yaman," kata pihak resmi seperti dikutip dari Reuters.

"Namun, kami selalu mendukung dan akan melanjutkan dukungan terhadap kelompok atau negara yang ditindas," katanya.

Perang saudara di Yaman melibatkan petempur Houthi, yang memberontak pemerintah pimpinan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, dengan persekutuan militer pimpinan Arab Saudi.

Perang 20 bulan itu menewaskan lebih dari 10.000 orang dan menelanarkan lebih dari tiga juta orang.

Arab Saudi menuduh militan Houthi sebagai pasukan proksi dari lawan Arab Saudi, Iran, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Houthi dengan menyebut bahwa mereka bertempur melawan korupsi yang dilakukan pemerintah.

Yaman terletak tepat di seberang Teluk Aden dari Somalia, yang telah mengalami peperangan selama 25 tahun dan menjadi garis pantai yang tidak berhukum, dimana pengungsi, perompak, dan penyelundup kerap beraksi.

Abdallah Jama Sallah, mantan Menteri Pelabuhan, Transportasi Laut, dan Penangkalan Pembajakan di daerah semi-otonomi Puntland, Somalia, mengatakan hampir mustahil untuk menghentikan penyelundupan.

Pasukan marinir di Puntland, yang berlokasi di ujung Tanduk Afrika, hanya memiliki 12 kapal kecil untuk mengawasi pantai dan tidak dapat menjelajahi area laut dalam.

Wilayah tersebut memiliki sekitar 700-900 personel penjaga pantai, katanya melanjutkan, namun pelatihan dan perlengkapan mereka sangat kurang.

"Pada 2015, pasukan kami melaporkan ada 160 kapal ikan Iran berlayar di laut kami tanpa izin. Tidak mungkin memastikan mereka. Banyak persenjataan lalu lalang. Sangat tidak mungkin mengendalikan laut," katanya menegaskan.



Credit  ANTARA News

Tragedi Chapecoense, rahasia mengapa ada korban selamat

 

Pesepak bola Brazil Alan Luciano Ruschel dari klub sepak bola Chapecoense menerima perawatan setelah sebuah pesawat jatuh di Antioquia, pusat Kolombia, Selasa (29/11/2016). (REUTERS/Guillermo Ossa/EL TIEMPO/cfo/16)

 

 

La Union, Kolombia/Chapeco, Brasil (CB) - Salah seorang dari enam korban selamat dari pesawat BAe 146 buatan BAE Systems Plc yang membawa tim sepak bola Brasil Chapecoense namun jatuh menabrak gunung di Kolombia Senin tengah malam lalu mengaku dia selamat karena tidak panik dan mengikuti prosedur keselamatan penerbangan.

Korban selamat yang tak lain adalah teknisi penerbangan dan warga Bolivia bernama Erwin Tumiri itu mengaku ketat menuruti prosedur keselamatan penerbangan, ketika yang lain malah panik.

"Banyak penumpang yang bangkit dari kursinya dan berteriak-teriak. Saya sendiri menempatkan tas di antara dua kaki saya dan mengambil posisi membungkuk seperti direkomendasikan (petunjuk keselamatan terbang)," kata dia kepada Radio Caracol, Kolombia.

Sementara itu pramugara Ximena Suarez yang juga korban selamat, mengungkapkan lampu pesawat mati sekitar satu menit sebelum pesawat menabrak gunung.

Salah satu dari tiga pemain Chapecoense yang selamat dari tragedi ini. kiper cadangan Jackson Follmann, telah pulih setelah kaki kanannya diamputasi.

Sebaliknya, bek Helio Neto, masih dalam perawatan intensif karena trauma akut pada tengkorak, rongga dada dan paru-paru. Rekannya sesama bek, Alan Ruschel, harus menjadi bedah tulang belakang.

Suarez dan Tumiri terguncang namun tidak dalam kondisi kritis, sedangkan wartawan Rafael Valmorbida masih berada dalam perawatan intensif akibat patah tulang rusuk yang merenggut satu paru-parunya, demikian Reuters.



Credit  ANTARA News

Tragedi Chapecoense, pesawat jatuh karena kehabisan bahan bakar

 

Pesawat Avro RJ85 British Aerospace 146 yang jatuh di Kolombia pada Selasa (29/11/2016). (Reuters)

Mayday mayday ...Bantu kami menemukan runway ...Tolong, tolong

La Union, Kolombia/Chapeco, Brasil (CB) - Berdasarkan komunikasi terakhir yang terekam, pilot pesawat yang jatuh di Kolombia membawa delegasi tim sepak bola Brasil Chapecoense, melakukan panggilan radio bahwa dia kehabisan bahan bakar dan dalam keadaan darurat.

Kecelakaan pesawat yang terjadi Senin tengah malam itu menewaskan 71 orang dan mengguncang sepak bola dunia.

Hanya enam orang yang selamat dalam penerbangan maskapai carteran Bolivia LAMIA itu, termasuk tiga pemain Chapecoense yang saat itu dalam perjalanan menuju pertandingan paling bersejarah mereka, final Copa Sudamericana.

"Nona, LAMIA 933 dalam gangguan total, gangguan elektronik total, tanpa bahan bakar," kata sang pilot dari Bolivia bernama Miguel Quiroga kepada seorang operator perempuan menara pengawas udara di bandara Medellin.

"Darurat bahan bakar, nona," sambung dia kemudian meminda izin mendarat darurat.

Fakta ini selaras dengan kesaksian seorang kopilot sebuah pesawat Avianca yang terbang bersamaan dengan pesawat jatuh itu yang mengaku mendengar pesawat LAMIA melaporkan kehabisan bahan bakar dan harus mendarat.

"Mayday mayday ...Bantu kami menemukan runway ...Tolong, tolong," kata kopilot bernama Juan Sebastian Upegui itu mengulangi apa yang didengarnya dari pilot LAMIA yang kemudian dikutip media massa Kolombia. "Lalu berhenti...Kami semua  (yang mendengar komunikasi pilot LAMIA) menangis."

Alfredo Bocanegra, kepala otoritas penerbangan sipil, mengatakan rekaman itu bisa digunakan sebagai bagian dari penyelidikan, dan Upegui bisa disebut saksi mata.

Pesawat BAe 146 buatan BAE Systems Plc itu menabrak gunung, demikian Reuters.



Credit  ANTARA News

Tragedi Chapecoense, kata-kata terakhir pilot, "tolong kami"

 

Pesawat Avro RJ85 British Aerospace 146 yang mengangkut 71 penumpang, termasuk anggota klub sepak bola Brasil, Chapesoense Real, jatuh di Kolombia pada Selasa (29/11/2016). (Reuters)

 

Jakarta (CB) - Kalimat terakhir dari pilot pesawat carter Bolivia yang jatuh di Kolombia saat menangkut delegasi klub sepak bola divisi utama Brasil, Chapecoense, dirilis ke publik.

Menurut Metro.co.uk, pilot bernama Miguel Alejandro Quiroga Murakami itu terdengar mengucapkan kalimat, "bahan bakar habis", "tolong kami", dan "kami akan jatuh".

Percakapan dia dengan petugas menara pengawas udara ini didengarkan oleh sesama pilot Juan Sebastian Upegui.

Pesawat carteran ini jatuh menewaskan 71 penumpangnya, termasuk 20 wartawan olah raga Brasil yang akan meliput kiprah mengejutkan klub kecil Chapecoense yang melesat statusnya dari klub liga kasta rendah menjadi klub liga elite Brasil.

Pihak berwenang Kolombia terus mencari jawaban di balik jatuhnya pesawat yang mengangkut tim sepak bola yang memiliki kisah bak Cinderella karena bisa maju ke final salah satu turnamen bergengsi tinggi di Amerika Selatan.

Awak pesawat jarak pendek British Aerospace 146 itu sempat mengeluarkan panggilan darurat dan kehilangan kontak di radar sebelum pukul 10 malam Senin waktu setempat. Kini kotak hitam pesawat telah ditemukan dan sedang dianalisis.

Pesawat ini bertolak dari Santa Cruz, Bolivia, membawa tim Chapecoense dari Brasil selatan untuk menjalani laga leg pertama final Copa Sudamericana melawan Atletico Nacional, Medellin.

Pihak berwenang Kolombia tadinya menyebut pesawat mengalami masalah listrik atau elektronik namun saat itu faktor hujan lebat juga tak bisa dikesampingkan.

Credit  ANTARA News

Pentagon: Serangan Koalisi AS Membunuh 62 Tentara Suriah Tak Sengaja

 

Serangan udara koalisi AS pada 17 September 2016 yang menewaskan 62 tentara rezim Suriah. Foto / Russia Today

 

WASHINGTON - Pentagon Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan kesimpulan investigasi serangan udara koalisi yang dipimpin AS pada 17 September, yang menewaskan 62 tentara rezim Suriah. Kesimpulan itu menyatakan bahwa serangan terjadi karena faktor “human error” dan “tidak disengaja”.

Dalam serangan udara saat itu, pesawat-pesawat tempur koalisi AS bukannya menyerang militan ISIS tapi justru menargetkan pasukan Suriah loyalis rezim Presiden Bashar al-Assad. Sekitar 100 tentara Suriah lainnya terluka dalam serangan tersebut.

Serangan mematikan itu telah memicu Rusia—sekutu rezim Assad—meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat. Rapat digelar di tengah ketegangan AS dan Rusia yang semakin memanas.

Brigadir Jenderal Richard Coe, yang memimpin penyelidikan Pentagon, mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pada hari Selasa bahwa telah terjadi kesalahan utama, yakni kesalahan mengidentifikasi target. Dia juga mengakui ada komunikasi blunder pada hotline AS dengan Rusia .

Meski telah membunuh 62 tentara rezim Suriah, Coe tetap membela personel koalisi yang terlibat serangan udara. ”Mereka orang-orang baik yang mencoba untuk melakukan hal yang benar,” katanya, seperti dikutip Reuters, Rabu (30/11/2016).

Kesalahan fatal koalisi AS ini menunjukkan lemahnya informan koalisi AS di wilayah Suriah. Coe mengakui bahwa pasukan koalisi yang dipimpin AS mengira pasukan rezim Suriah sebagai ISIS karena mereka tidak mengenakan seragam militernya.

Meski mengklaim tidak sengaja dan telah diperingatkan Rusia, koalisi AS tetap melanjutkan serangan fatal itu. Moskow menegaskan bahwa mereka sudah mencoba memberi tahu koalisi AS bahwa target yang mereka serangan bukannya kelompok ISIS tapi justru pasukan Suriah.

”Ini jelas kesempatan yang terlewatkan untuk dapat membatasi kerusakan dari kesalahan,” ujar Coe, yang mengakui kesalahan dari serangan koalisi AS. Serangan itu dilakukan pesawat AS, Inggris, Australia dan Denmark yang menembakkan ratusan amunisi pada basis pasukan Suriah di dekat Deir al-Zor.



Credit  Sindonews

Erdogan: Tentara Turki Masuk Suriah untuk Akhiri Rezim Assad

 

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut tentara Turki memasuki Suriah untuk mengakhiri rezim pemerintah Bashar al-Assad. Foto / REUTERS / Umit Bektas

 

ISTANBUL - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa tentara Turki memasuki Suriah untuk mengakhiri rezim pemerintahan Presiden Bashar Assad, yang dia dituduh teroris dan pembantai ribuan orang. Erdogan mengklaim tindakan Turki untuk menolong rakyat Suriah.

”Kami memasuki (Suriah) untuk mengakhiri kekuasaan tiran al-Assad yang meneror dengan teror negara. (Kami tidak memasukkan tentara) untuk alasan lain,” katanya dalam forum Inter-Parliamentary Jerusalem Platform Symposium di Istanbul, seperti dikutip Hurriyet.

Erdogan mengatakan bahwa Turki tidak memiliki klaim teritorial di Suriah, tetapi ingin menyerahkan kekuasaan kepada rakyat Suriah. Menurutnya, Ankara berusaha untuk mengembalikan “keadilan” di Suriah.

”Mengapa kami masukkan (tentara)? Kami tidak memiliki mata di tanah Suriah. Masalah ini adalah untuk memberikan tanah itu kepada pemilik yang sebenarnya. Artinya kami berada di sana untuk menegakkan keadilan,” ujar Erdogan, yang dilansir Rabu (30/11/2016).

Estimasi versi Erdogan, hampir 1 juta orang telah tewas dalam konflik di Suriah. Namun, tidak ada kelompok monitoring konflik Suriah yang memiliki data yang sama dengan klaim Erdogan. Data PBB sendiri menyebut sekitar 400 ribu orang tewas dalam perang saudara selama lima tahun terakhir di Suriah.

Erdogan melanjutkan bahwa Turki tidak bisa "berdiam diri” melihat pembunuhan tak berujung terhadap warga sipil. ”Dan harus masuk ke Suriah bersama-sama dengan Tentara Pembebasan Suriah (FSA),” kata Erdogan mengacu pada faksi pemberontak atau oposisi Suriah yang selama ini berperang dengan pasukan Assad.

Pemimpin Turki ini juga menuduh PBB tidak becus untuk mempengaruhi situasi di Suriah. Erdogan menilai PBB sebagai organisasi yang tidak efektif.

”Dunia ini lebih besar dari lima (negara),” katanya, mengacu pada jumlah anggota tetap di Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Assad belum merespons pengakuan terbaru Erdogan ini. Namun, rezim Assad pernah mengancam akan memerangi pasukan asing yang intervensi dalam konflik Suriah.


Credit  Sindonews

Prancis Tolak Cabut Sanksi Terhadap Rusia

 

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault menegaskan, pencabutan sanksi UE terhadap Rusia akan melemahkan upaya untuk menyelesaikan konflik yang ada. Foto/Reuters

 

PARIS - Pemerintah Prancis menyatakan penolakan terhadap ide untuk mencabut sanksi yang diterapkan Uni Eropa (UE) terhadap Rusia. Prancis menyebut, pencabutan sanksi adalah hal yang tidak produktif dan akan membuat penyelesaian sejumlah konflik di dunia akan semakin sulit.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault menegaskan, pencabutan sanksi UE terhadap Rusia akan melemahkan upaya untuk menyelesaikan krisis Ukraina dan menyerahkan kemenangan pada Moskow.

"Ini akan melemahkan tujuan menyelesaikan konflik dan akan menjadi kemenangan bagi mereka yang membahayakan keamanan negara," kata Ayrault dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Selasa (29/11).

Dia menambahkan, pencabutan sanksi juga akan membuat kesepakatan Minsk kehilangan kekuatannya. "Meninggalkan kesepakatan Minsk akan menjadi kesalahan untuk kepentingan strategis kami," sambungnya.

Desakan untuk mencabut sanksi terhadap Rusia semakin hari semakin kuat di UE. Di Prancis sendiri, desakan untuk pencabutan sanksi tersebut juga turut mengemuka. Salah satu tokoh yang lantang menyerukan pencabutan sanksi itu adalah calon Presiden Prancis dari Partai Republik, Francois Fillon.




Credit  Sindonews

UE Ingin Belajar Pluralisme dari Indonesia

 

Kepala Hubungan Luar Negeri Uni Eropa (UE), Federica Mogherini menyatakan, pihaknya ingin belajar pluralisme dari Indonesia. Foto/Istimewa

 

JAKARTA - Kepala Hubungan Luar Negeri Uni Eropa (UE), Federica Mogherini menyatakan, pihaknya ingin belajar pluralisme dari Indonesia. Hal itu disampaikan Mogherini saat melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi di Brussels, Belgia.

Dalam pertemuan itu, Mogherini menyampaikan kekagumannya tehadap pluralisme dan kehidupan yang harmonis dan rukun di Indonesia. Dia menyampaikan kehidupan masyarakat Indonesia yang berdampingan dan harmonis antar agama dan etnis harus menjadi contoh bagi UE yang multi etnis.

Untuk itu, Mogherini menyampaikan keinginannya untuk belajar dari Indonesia. Dalam kaitan ini, UE akan meluncurkan  proyek/program pada tahun 2017 untuk mempelajari pluralisme dan kehidupan yang harmonis di Indonesia yang dapat dilakukan di UE.

Memanggapi hal ini, Retno menyatakan sangat menyambut rencana UE untuk belajar pluralisme dari Indonesia. “Kita sambut baik rencana UE untuk belajar mengenai pluralisme dan kehidupan yang harmonis dan rukun di Indonesia yang tidak lepas dari prinsip prinsip Islam yang Rahmatan Lil Alamin," kata Retno, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Selasa (29/11).

Pertemuan Retno dan Mogherini sendiri merupakan bagian dari Pertemuan Komite Bersama Indonesia dan UE. Dalam pernyataanya saat membuka pertemuan itu, Retno menuturkan hubungan Indonesia dan UE saat ini terus meningkat.

“Di tengah situasi global yang tidak menentu, berbagai kemajuan dalam hubungan Indonesia-UE merupakan pondasi kuat bagi peningkatkan kesejahteraan untuk lebih dari 750 juta rakyat Indonesia-UU," ungkapnya.



Credit  Sindonews

Parlemen Belanda Loloskan RUU Larangan Pemakaian Cadar

 

Ilustrasi wanita Muslim memakai cadar (AFP PHOTO/MOHAMMED HUWAIS)

 

Jakarta, CB -- Parlemen Belanda meloloskan rancangan kebijakan yang akan melarang pemakaian cadar di sejumlah ruang publik. Para anggota dewan menilai kebijakan ini penting untuk meningkatkan keamanan dalam negeri, namun dikhawatirkan akan memicu sentimen anti-Muslim di Negara Kincir Angin itu.

RUU itu lolos melalui pemungutan suara di majelis rendah Belanda, tetapi tidak dapat disahkan tanpa persetujuan Senat. Kebijakan itu melarang pakaian apapun yang dilengkapi dengan bahan yang dapat menyembunyikan wajah, termasuk burqa dan niqab, di sejumlah tempat umum, seperti gedung pemerintah, transportasi umum, sekolah dan rumah sakit.

Tak hanya cadar, RUU ini juga melarang berbagai barang yang dapat menutup wajah, termasuk topeng ski dan helm.

"Setiap orang berhak mengenakan pakaian yang ia inginkan. Kebebasan itu hanya dibatasi di tempat yang penting untuk menunjukkan identitas satu sama lain, sebagai contoh untuk memastikan pelayanan keamanan yang baik," bunyi pernyataan pemerintah Belanda ketika memperkenalkan kebijakan tersebut.

Reuters menyebutkan hanya sedikit wanita di Belanda yang mengenakan cadar. Namun, RUU ini telah lama digenjot oleh pihak oposisi, Partai Kebebasan, yang dipimpin Geert Wilders, tokoh yang terkenal anti-Islam. Wilders dilaporkan memimpin berbagai jajak pendapat menjelang pemilihan umum yang akan digelar pada Maret mendatang.

Pemakaian burqa dan niqab memicu perdebatan di antara pemerhati kebebasan agama dan kaum sekular di Eropa. Masih terdapat pandangan negatif di Eropa tentang pakaian yang kerap digunakan wanita Muslim ini. Cadar yang menutupi wajah masih dianggap sebagai simbol penindasan terhadap wanita dan pakaian asing.

Dua negara Eropa, Perancis dan Belgia, telah lebih dulu menerapkan larangan pemakaian cadar di ruang publik. Larangan yang sama juga diterapkan oleh sejumlah pemerintah provinsi di negara Eropa lainnya.

Jika RUU ini disahkan di Belanda, maka warga yang melanggar kebijakan ini dapat dikenakan denda sebesar 405 euro, atau setara dengan Rp5,8 juta.

Para penentang kebijakan tersebut menuding Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, yang beraliran tengah-kanan, menggodok RUU pelarangan cadar untuk merebut dukungan dari warga anti-Muslim, sehingga tidak dikalahkan oleh Wilders dalam pemilu mendatang.

Belanda dikenal sebagai salah satu negara yang paling toleran di Eropa. Meski demikian, terjadi sejumlah insiden yang ketegangan rasial di negara itu, termasuk pembunuhan pembuat film kontroversial Theo van Gogh oleh kelompok ekstremis pada 2006 lalu. New York Times menyebut van Gogh merupakan kritikus Islam dan juga menerbitkan buku berjudul "Allah Knows Better."


Credit  CNN Indonesia

Airbus Pangkas 1.100 Pegawai di Eropa

Foto: Ari Saputra

Paris - Produsen pesawat asal Prancis, Airbus, mengumumkan rencana pemangkasan 1.100 karyawannya di Eropa. Selain itu, Airbus juga menutup satu tempat produksinya di Paris dalam rangka program restrukturisasi.

Sebanyak 640 pekerja bakal dipangkas di Prancis, dan ini memengaruhi operasi Airbus di Surenes, dekat Paris. Lalu ada 429 pekerja yang dipangkas di Jerman, termasuk Hamburg, Bremen, Ulm, dan Ottobrunn dekat Munich.

"Airbus Group melakukan sebuah pengurangan yang progresif dari total pekerja saat ini sekitar 136.000 orang, dengan memangkas maksimal 1.164 posisi pekerja," kata Airbus dalam pernyataannya, yang dilansir dari AFP, Rabu (30/11/2016).

Serikat pekerja menuduh Airbus melakukan pemangkasan karyawan saat nilai pemesanan mendekati US$ 1,05 triliun, atau setara dengan produksi 8-10 tahun. Airbus sendiri memang tengah melakukan usaha untuk memangkas biaya.

Divisi helikopter Airbus tengah menderita karena melemahnya permintaan, perusahaan ini mencadangkan 2 miliar euro untuk menutupi biaya produksi helikopter A400M untuk kebutuhan militer, dan model A380 yang lambat masuk ke pasar komersial.

Dalam proyek restrukturisasi ini, Airbus berencana menggabung divisi-divisi yang ada ke dalam sebuah badan baru bernama Airbus Group, pada pertengahan 2017 nanti.




Credit  finance.detik.com

Otoritas AS Buru Penyebar Ancaman Trump Akan Bantai Muslim

 

 

Donald Trump disebut bertanggung jawab atas meningkatnya kejahatan atas dasar kebencian terhadap umat Muslim di AS. (Reuters/Mike Segar)

 

Jakarta, CB -- Otoritas Los Angeles, Amerika Serikat, memburu pelaku penyebaran surat ancaman pembantaian umat Muslim yang diterima oleh beberapa masjid di California sejak pekan lalu.

Surat yang dialamatkan kepada "Anak-anak Setan" itu berisi ancaman yang menyebutkan presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, akan memperlakukan umat Muslim layaknya Adolf Hitler memperlakukan kaum Yahudi.

Menurut laporan Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), surat tersebut diterima oleh sejumlah masjid di California, yaitu Pusat Islam Long Beach, Pusat Islam Claremont, cabang CAIR di Los Angeles, dan Pusat Islam Evergreen di San Jose.

Agar dapat melakukan penyelidikan menyeluruh, otoritas Los Angeles mengimbau warga untuk segera melapor jika menerima surat serupa.

"Saya mengimbu Anda sekalian, para warga, bahwa jika kalian menerima surat seperti ini, tolong dilaporkan. Kami tahu ada beberapa kejadian yang tak terlaporkan," ujar Stephen Woolery, Kepala Divisi Kontra-terorisme FBI, kepada AFP, Senin (28/11).

Sentimen terhadap Muslim di AS kian parah setelah Trump melakukan kampanye tahun lalu. Ia kerap melontarkan pernyataan kontroversial yang mendiskreditkan umat Muslim.

Merujuk pada data Badan Investigasi Federal (FBI), jumlah kejahatan berlandaskan sikap anti-Islam di AS pada 2015 tercatat mencapai angka tertinggi kedua setelah tahun 2001, ketima sentimen terhadap Muslim memuncak usai tragedi 9/11.

Data FBI menunjukkan jumlah kejahatan anti-Islam mencapai angka 257 kasus, terpaut tipis dari jumlah laporan pada 2001 yang menembus angka 296 kasus.

Ayloush mengatakan bahwa Trump bertanggung jawab atas meningkatnya kejahatan atas dasar kebencian terhadap umat Muslim, meskipun belakangan konglomerat asal New York ini sudah mengubah nada bicaranya setelah menang pemilu. Ia bahkan meminta pendukungnya untuk berhenti menyerang Muslim.

"Ia sudah menormalisasi pernyataan itu. Sementara ia bisa mengaku tidak bertanggung jawab, dan saya menghargai itu, tapi saya mengingatkan sang presiden terpilih bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai presiden bagi semua warga Amerika," kata Ayloush.


Credit  CNN Indonesia

Assad dan Sekutu Ingin Kuasai Aleppo sebelum Trump Dilantik

 

Suriah dan para sekutunya berniat memukul mundur kelompok pemberontak dari seluruh penjuru Aleppo sebelum Donald Trump dilantik pada Januari mendatang. (Reuters/Abdalrhman Ismail)

 

Jakarta, CB -- Suriah dan para sekutunya berniat untuk memukul mundur kelompok pemberontak dari seluruh penjuru Aleppo dan menguasai kota itu sebelum presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dilantik pada Januari mendatang. Rencana ini terungkap menyusul keberhasilan tentara pemerintah merebut sejumlah daerah di Aleppo timur dari tangan pemberontak pada akhir pekan lalu.

Kelompok pemberontak Suriah kini menghadapi salah satu kekalahan terparah dalam perang sipil yang telah berlangsung selama lima tahun, ketika tentara berhasil merebut sepertiga wilayah di timur Aleppo.

Operasi militer di Aleppo timur merupakan upaya Presiden Bashar al-Assad, yang dibantu dukungan militer Rusia dan Iran serta milisi Libanon, untuk memberangus kelompok pemberontak yang ingin melengserkannya. Ribuan warga sipil dilaporkan terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk menyelamatkan diri, sementara ribuan lainnya masih terjebak dalam kepungan tentara pemerintah.

Pejabat pro-pemerintah, yang menolak untuk diidentifikasi agar dapat memberikan informasi secara bebas kepada Reuters, mengindikasikan bahwa operasi militer selanjutnya akan lebih sulit karena tentara dan para sekutu menargetkan untuk merebut wilayah dengan populasi yang lebih padat.

Sumber itu menyatakan bahwa pada Selasa (29/11) pemberontak berjuang keras menghentikan pasukan pemerintah yang terus melaju ke wilayah yang dikuasai pemberontak dari arah tenggara.

"Rusia ingin menyelesaikan operasi sebelum Trump berkuasa," kata pejabat itu.

Pernyataan itu serupa dengan sumber pro-Damaskus yang diwawancara Reuters sebelumnya. Keduanya menilai langkah ini merupakan antisipasi jika terjadi pergerseran kebijakan AS soal konflik Suriah ketika Trump menggantikan presiden petahana, Barack Obama.

Di bawah pemerintahan Obama, AS mendukung kelompok pemberontak, baik dari segi persenjataan maupun pelatihan, dalam upaya melengserkan Assad. AS menilai perdamaian di Suriah hanya dapat tercipta ketika Assad tidak berada di pemerintahan.

Namun, pemberontak menyatakan bahwa dukungan AS kini memudar terhadap mereka. AS dinilai mengabaikan pemberontak yang terus bertahan menghadapi gempuran tentara pemerintah dari wilayah tenggara.

Pejabat senior pemberontak yang tak dipublikasikan namanya menyatakan bahwa pemerintah AS kini tak lagi memerhatikan mereka. Sementara, Assad dan sekutunya "berupaya memanfaatkan kondisi ini, dan sayangnya negara Barat tidak dapat berbuat apapun," tuturnya.

Sumber Reuters pro-Assad menyebutkan bahwa garis pertahanan pemberontak telah runtuh lebih cepat dari yang diperkirakan.

Kementerian Pertahanan Rusia belum meluncurkan komentar terkait hal ini.

Trump, yang akan dilantik pada 20 Januari 2017, mengindikasikan pergeseran kebijakan AS dengan tidak melanjutkan dukungan terhadap pemberontak Suriah. Konglomerat asal New York itu bahkan menyebut ia bisa saja bekerja sama dengan Assad dan Rusia dalam upaya memberangus ISIS dari Suriah.

PBB melaporkan setidaknya 250 ribu warga yang tinggal di kawasan yang dikuasai pemberontak terjebak dalam kepungan pemerintah. Mereka tidak memiliki akses terhadap dunia luar dan makanan sulit ditemukan, memicu krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.





Credit  CNN Indonesia

Sekitar 20 Ribu Warga Kabur dari Aleppo dalam 72 Jam

 

ICRC mengungkapkan bahwa dalam 72 jam terakhir sekitar 20 ribu warga melarikan diri dari kota Aleppo, dan 16 ribu lainnya hidup terlantar. (Reuters/Abdalrhman Ismail)

 

Jakarta, CB -- Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengungkapkan bahwa dalam 72 jam terakhir sekitar 20 ribu warga melarikan diri dari kota Aleppo, akibat pertempuran tanpa henti antara pasukan pemerintah Suriah dan kelompok pemberontak di kota itu. Selain itu, pertempuran juga mengakibatkan 16 ribu warga Aleppo lainnya terlantar dan terpaksa tidur beratapkan langit.

Juru bicara ICRC yang berbasis di Jenewa, Swiss, Krista Armstrong, memaparkan kepada AFP bahwa jumlah tersebut merupakan jumlah perkiraan, karena situasi di kota terbesar kedua di Suriah itu kini masih belum kondusif, sehingga menyebabkan pendataan sulit dilakukan.

Namun, Armstrong menegaskan bahwa pertempuran telah menyebabkan "warga melarikan diri dari berbagai arah" dalam upaya yang putus asa untuk mencari tempat bernaung yang aman dan jauh dari perang.

Ia menyebutkan bahwa warga sipil tanpa senjata melarikan diri ke wilayah yang masih dikuasai oleh kelompok pemberontak, atau berupaya menerobos kepungan tentara pemerintah di sebelah barat Aleppo maupun sejumlah distrik yang dihuni mayoritas Kurdi.

Kepala bantuan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Stephen O'Brien, sebelumnya menyebut bahwa jumlah warga terlantar di Aleppo timur diperkirakan mencapai 16 ribu orang.

O'Brien memaparkan bahwa di wilayah itu tidak ada lagi rumah sakit yang dapat beroperasi karena hancur akibat serangan udara yang diluncurkan pemerintah Suriah yang didukung Rusia. Stok makanan di wilayah itu juga hampir habis.

Warga Aleppo yang masih bertahan, lanjut O'Brien, diduga akan melarikan diri tanpa tujuan pasti jika pertempuran terus berkecamuk dalam beberapa hari mendatang.

"Situasinya sangat buruk. Terdapa kekhawatiran ada upaya pemusnahan kolektif," kata seorang dokter yang tinggal di wilayah itu dan mengaku bernama Abu al-Abbas, Reuters.

"Minggu ini saya sudah berpindah lokasi sebanyak tiga kali. Di tempat penampungan, kami terpaksa menyimpan jasad mereka yang telah tiada karena pengeboman begitu hebat kami tidak bisa berpergian," tuturnya pada Senin (28/11), ketika dihubungi Reuters melalui akun sosial media.

Kelompok pemerhati HAM, Syrian Observatory for Human Rights, melaporkan kawasan Aleppo timur dihujani bom dari jet tempur selama semalam suntuk, menewaskan sedikitnya 18 orang, termasuk 12 warga di distrik al-Shaar yang dekat dengan garis depan pertempuran.

Sementara, kantor berita Suriah, SANA, melaporkan pada Senin bahwa serentetan penembakan yang diluncurkan pemberontak menewaskan tujuh orang di distrik yang dikuasai pemerintah.

Tentara Suriah terus meluncurkan operasi militer secara masif di timur Aleppo dalam
upaya Presiden Bashar al-Assad merebut kembali kota itu dari pemberontak yang ingin melengserkannya. Operasi itu dibantu dukungan militer Rusia dan Iran serta milisi Libanon.

Kelompok pemberontak Suriah kini menghadapi salah satu kekalahan terparah dalam perang sipil yang telah berlangsung selama lima tahun, ketika tentara berhasil merebut sepertiga wilayah di timur Aleppo pada akhir pekan lalu.

Pejabat pro-pemerintah, yang menolak untuk diidentifikasi menyatakan bahwa Suriah dan para sekutunya berniat untuk memukul mundur kelompok pemberontak dari seluruh penjuru Aleppo dan menguasai kota itu sebelum presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dilantik pada Januari mendatang.

Langkah ini merupakan antisipasi jika terjadi pergerseran kebijakan AS soal konflik Suriah ketika Trump menggantikan presiden petahana, Barack Obama.

Di bawah pemerintahan Obama, AS mendukung kelompok pemberontak, baik dari segi persenjataan maupun pelatihan, dalam upaya melengserkan Assad. AS menilai perdamaian di Suriah hanya dapat tercipta ketika Assad tidak berada di pemerintahan.

Namun, pemberontak menyatakan bahwa dukungan AS kini memudar terhadap mereka. AS dinilai mengabaikan pemberontak yang terus bertahan menghadapi gempuran tentara pemerintah dari wilayah tenggara.



Credit  CNN Indonesia

Tank Disita China, Singapura Tak Ambil Pusing

 

Menlu Singapura Vivian Balakrishnan (kanan) menanggapi penyitaan tank pembawa personel oleh China. (Antara/Widodo S. Jusuf)

 

Jakarta, CB -- Singapura tidak mempermasalahkan dampak penyitaan sembilan tank pembawa personel oleh otoritas China di Hong Kong.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, Selasa (29/11), mengatakan penyitaan itu "bukan insiden strategis."

"Saya tidak akan bereaksi berlebihan. Kami berharap penyedia layanan komersial untuk menaati hukum," kata Balakrishnan dikutip Straits Times.

Dia mengatakan masing-masing negara memahami hubungan antar kedua negara bersifat "tahan lama, beraneka dan saling menguntungkan."
Walau demikian, dia mengakui kejadian ini menjadi catatan terkait masalah ketaatan pada hukum.

Sembilan tank tersebut disita otoritas China dalam perjalanan melalui Hong Kong dari Taiwan.

Negara tirai bambu memprotes keberadaan tank itu karena Taiwan dianggap sebagai provinsi yang melepaskan diri dari kekuasaannya.


Pada Senin (28/11), pemerintah China secara resmi mengajukan protes akan keberadaan tank tersebut dan meminta Singapura mematuhi hukum berlaku di Hong Kong.

Hubungan antara kedua negara meregang beberapa bulan belakangan ini, terutama karena sengketa Laut China Selatan.

Sementara Taiwan diketahui adalah rekan Singapura dalam hal militer sejak era 1970-an. Negara tersebut juga kerap mengadakan pelatihan militer di Taiwan.






Credit  CNN Indonesia

Media China: 9 Kendaraan Militer Singapura di Hongkong Harus Dilelehkan

 

REUTERS/Bobby Yip Kendaraan militer Singapura disita di terminal peti kemas Hongkong, Senin (28/11/2016).

BEIJING, CB – Sembilan kendaraan militer Singapura, yang sedang ditahan di Hongkong, harus dilelehkan, kata tabloid negara China, Global Times, Selasa (29/11/2016).
Kendaraan pengangkut tentara Singapura disita di Pelabuhan Hongkong pada pekan lalu saat kembali dari Taiwan.
Beijing pun melancarkan protes dan teguran kepada Singapura terkait masih terjaganya ikatan militer dengan Taiwan, yang dianggap sebagai provinsi pembangkang oleh China.
Hubungan China dengan Singapura memanas dalam beberapa bulan belakangan.
Terutama atas masalah sengketa Laut China Selatan, di mana Beijing mencurigai Singapura berpihak kepada Washington.
Beijing menuduh Washington menimbulkan ketegangan dengan sengaja dengan cara melayarkan kapalnya di dekat pulau milik China.
Global Times, yang diterbitkan People’s Daily, milik Partai Komunis China yang berkuasa, menyinggung "kecerobohan" Singapura atas kendaraan lapis baja itu.
Sembilan kendaraan pengangkut militer Singapura itu mereka sebut sebagai bentuk kegagalan dalam menanggapi ketidaksenangan China atas hubungan militernya dengan Taiwan.
"Citra Singapura di China saat ini sangat buruk hingga warga umum China merasa hal terbaik yang dapat dilakukan terhadap kendaraan lapis baja ‘sitaan’ yang ‘memasuki perangkap kami’ adalah mengirimkannya ke lokasi pengolahan besi untuk dilelehkan," kata media China itu.
Tulisan itu, yang dikeluarkan dalam surat kabar berbahasa Mandarin tersebut, yang laman resminya menarik jutaan orang pengunjung tiap hari, menggunakan tanggapan serupa dalam tulisan pada Senin (28/11/2016) di terbitan berbahasa Inggris mereka, yang menuduh Singapura "munafik".
Singapura harus menggunakan ‘jeda’ dalam hubungannya dengan China untuk mencari ‘pencerahan’ alih-alih memicu kebencian lebih, tambahnya.
"Seluruh insiden memiliki penyebab, untuk mengetahui dan memahaminya itu selalu hal yang bijak," kata tulisan itu.
Singapura dan Taiwan memiliki sebuah hubungan militer yang telah lama berjalan sejak 1970-an dan Taiwan bertindak sebagai lokasi pelatihan infantri Singapura.
Beijing dengan berat hati mentolerir kesepakatan itu sejak China dan Singapura membuka kembali hubungan diplomatis pada 1990-an.
Global Times biasa menuliskan artikel berlebihan dan lazimnya lebih keras daripada komentar resmi pemerintah.
Pada September, surat kabar itu memicu perang kata dengan Duta Besar Singapura untuk China, Stanley Loh, atas sebuah laporan yang mengatakan Singapura mengangkat isu Laut China Selatan dalam sebuah konferensi di Venezuela, pernyataan itu disangkal oleh duta besar.
China berulang kali memperingatkan Singapura tidak ikut campur dalam sengketa wilayah itu.
Singapura tidak memiliki klaim atas Laut China Selatan, namun sebagai pelabuhan terbesar di Asia Tenggara, perekonomian terbuka negara itu bergantung kepada kebebasan berlayar di wilayah tersebut.

Credit  KOMPAS.com

Taiwan Menggelar Latihan SAR di Laut China Selatan

 

VOA Taiwan menggelar latihan pencarian dan penyelamatan (SAR) di Laut China Selatan, Selasa (29/11/2016), sebagai bagian dari upaya memperkuat klaimnya di perairan vital dan strategis itu.

 

TAIPE, CB - Taiwan menggelar latihan pencarian dan penyelamatan (SAR) di Laut China Selatan, Selasa (29/11/2016), sebagai bagian upaya untuk memperkuat klaimnya atas sebuah pulau penting di perairan vital dan strategis itu.
Delapan kapal dan tiga pesawat terbang mengambil bagian dalam latihan itu, seperti dilaporkan Associated Press, Selasa ini.
Kapal penjaga pantai dan kapal Angkatan Laut terlibat dalam latihan yang digelar di dekat Pulau Taiping, di gugus Kepulauan Stratly.
Latihan itu termasuk simulasi kebakaran di atas satu kapal barang sehingga memaksa para awak kapal berusaha menyelamatkan diri di Taiping.
Kepala Staf Penjaga Pantai Taiwan, Lee Chung-wei, mengatakan kepada para wartawan di Taiping bahwa kedaulatan Taiwan atas pulau itu “tidak terbantahkan.”
“Tujuan latihan ini adalah untuk memberitahu masyarakat internasional bahwa kami ... ingin mempertahankan perdamaian di wilayah ini dan menghindari perselisihan," kata Lee.
Dalam beberapa tahun terakhir, saingan utama Taiwan, yakni China, telah secara agresif memperkuat klaimnya atas hampir seluruh Laut China Selatan sehingga terlibat konflik yang tajam dengan Vietnam dan Filipina.
Malaysia dan Brunei juga terlibat dalam klaim teritori Laut Cina Selatan.
Indonesia telah semakin tegas dalam membela zona ekonomi eksklusifnya  yang meliputi wilayah kaya ikan dan sumber daya mineral di sekitar Natuna.

Credit  KOMPAS.com