KOMPAS/SUBUR TJAHJONO Anjungan Blok Mahakam di laut lepas Kalimantan Timur, Selasa (21/5/2013).
JAKARTA,CB - Sesuai janji, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya mengumumkan pembagian
porsi saham Blok Mahakam di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
(Kaltim), Jumat (19/6/2015). Namun, pembagian saham ini nampaknya bisa
mengundang polemik karena tak diatur detail dan belum disetujui semua
pihak terkait.
PT Pertamina mendapat jatah paling besar. Bersama, Pemerintah
Provinsi (Pemrpov) Kaltim, Pertamina mendapat 70 persen saham Blok
Mahakam. Tetapi, belum jelas pembagian saham antara Pertamina dan
Pemprov Kaltim.
Menteri ESDM Sudirman Said beralasan, pembagian saham antara
Pertamina dan Pemprov Kaltim menunggu pembicaraan dengan Gubernur Kaltim
Awang Faroek. "Pekan depan, kami ketemu di Balikpapan," kata dia, Jumat
(19/6/2015). Adapun 30 persen saham Blok Mahakam lainnya akan
diserahkan ke Total E&P Indonesie dan Inpex Coorporation.
Pembagian saham untuk kedua perusahaan ini juga belum jelas. Sudirman
bilang, baru Inpex yang konfirmasi sedangkan Total masih
mempertimbangkan. "Tapi ini keputusan, bukan lagi negosiasi," kata
Sudirman.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto bilang, Pertamina tak
menguasai 100 persen saham Blok Mahakam karena pertimbangan kelangsungan
bisnis. Maka itu, Pertamina menyerahkan 30 persen saham ke Total dan
Inpex selaku pengelola
existing. “Yang penting kelangsungan produksi,” kata Dwi.
Adapun Wakil Gubernur Kaltim Muksin Iksyan belum bisa menyatakan
sikap. Tapi, ia bilang, Pemda minta saham lebih dari 10persen lewat PT
Migas Mandiri Pratama. "Ini BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) kami,"
katanya.
Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama Hazairin Adha menambahkan,
perusahaannya ingin menguasai 19 persen saham Blok Mahakam. "Gubernur
(Awang Faroek) minta 19 persen," kata dia.
Untuk mendapatkan saham Blok Mahakam, MMP butuh dana Rp 2 triliun - Rp 3 triliun yang berasal dari pinjaman perbankan.
Head Department of Media Relations Total EP Indonesie Kristanto Hartadi masih enggan menanggapi pembagian saham ini. Adapun
Corporate Communications Manager Inpex Arie Nauvel Iskandar menolak wawancara soal Blok Mahakam. Hanya,
Kontan tak menyaksikan ada perwakilan Total dan Inpex saat petinggi ESDM mengumumkan porsi saham di Blok Mahakam.
Kabarnya, Total dan Inpex tak sreg dengan pembagian saham yang telah
diputuskan pemerintah itu. Yang pasti, peralihan kontraktor Blok Mahakam
menjadi kesempatan pemerintah untuk memperbesar penerimaan negara.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) I Gusti Nyoman
Wiratmadja Puja bilang, pemerintah sedang menghitung cadangan migas Blok
Mahakam untuk menghitung bagi hasil produksi atau
equity to be split (EBTS). “Kalau bisa, bagian negara lebih banyak,” katanya.
Dalam kontrak awal, bagi hasil gas untuk negara sebesar 70 persen dan
kontraktor 30 persen. Ke depan, kata Wiratmadja, pemerintah ingin porsi
lebih besar. Begitu pun dengan produksi minyak bumi dan kondensat Blok
Mahakam, pemerintah minta porsi lebih besar daripada sebelumnya,
85 persen untuk negara. “Angkanya belum bisa saya sebut sekarang,” kata
Wiratmaja.
Selain itu, pemerintah akan menghitung ulang porsi kewajiban penyerahan hasil produksi migas awal atau
first tranche petroleum (FTP) dari saat ini 20 persen.
Credit
KOMPAS.com