Ukraina Belum Bisa Bergabung dengan Uni Eropa

iliustrasi

 

JAKARTA  (CB) - Delegasi Parlemen Eropa menyatakan sudah ada beberapa negara yang telah mengajukan diri sebagai anggota baru Uni Eropa (UE), dan saat ini sedang menjadi pembahasan di parlemen. Dari beberapa negara tersebut, Ukraina bukanlah salah satunya.

"Pembahasan mengenai pengajuan keanggotaan yang diserahkan oleh Serbia, Montenegero dan Albania sedang berlangsung saat ini. Tapi, kami tidak membahas mengenai Ukraina," ucap ketua delegasi UE, Werner Langen saat menemui awak media di kantor delegasi UE di Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Dirinya juga mengatakan beberapa alasan mengenai mengapa Ukraina belum bisa masuk menjadi anggota UE. Salah satu alasannya adalah kondisi negara tersebut yang saat ini masih dilanda konflik.

Sementara itu terkait konflik yang ada di Ukraina, Langen juga mengatakan, pihaknya terus melakukan pembahasan masalah itu. "Kami membicarakan mengenai konflik Ukraina setiap hari, setiap minggu," ungkapnya.

Ukraina memang sempat beberapa kali mengaku ingin bergabung menjadi anggota UE. Bahkan, konflik yang terjadi di negara mereka sendiri terjadi karena mantan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovich membatalkan rencana untuk bergabung dengan UE, dan lebih memilih untuk bergabung dengan federasi Rusia.


Credit  SINDOnews

Hubungan dengan Barat Memburuk, Rusia Merapat ke Cina

Vladimir Putin dalam pertemuan di Istana Constantine (Konstantinovsky) di St. Petersburg, 16 Maret 2015. Mulai dari kudeta hingga menjenguk kelahiran anak ketiganya dari Alina Kabaeva, santer diisukan ke Putin. Meski menampik semua isu yang beredar, namun Putin tak menjelaskan detail penyebab dirinya tak muncul ke publik. REUTERS/Anatoly Maltsev

CB, Jakarta - Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping dan Li Zhanshu, Kepala Kantor Umum Partai Komunis Cina, pada Kamis, 19 Maret 2015.

Langkah ini menggarisbawahi upaya Rusia untuk membangun hubungan lebih dekat dengan Beijing setelah hubungan antara Moskow dan Barat berada pada titik terburuk sejak Perang Dingin.

Uni Eropa dan Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia atas perannya dalam konflik separatis Ukraina.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pekan ini Presiden Cina telah mengkonfirmasi untuk mengunjungi Moskow pada 9 Mei 2015 untuk bergabung dalam peringatan ulang tahun ke-70 akhir Perang Dunia II di Eropa.

Pemimpin lain yang juga akan hadir termasuk dari Asia, bekas Republik Soviet dan Amerika Latin.

Namun Cina sendiri belum mengkonfirmasi kebenaran adanya kunjungan Jinping pada Mei tersebut.

Jinping sendiri telah menunjukan sikapnya membuat sebuah "pertunjukan publik besar" dengan menekankan pentingnya membangun hubungan dengan Rusia. Moskow adalah ibu kota pertama yang ia kunjungi setelah menjadi presiden pada 2013. Jinping juga menghadiri Olimpiade Musim Dingin di Sochi atas undangan Putin.

Cina memiliki kepentingan atas Rusia, yakni membantu memenuhi pasokan energi.

Tahun lalu dua kekuatan dunia non-Barat ini menandatangani kesepakatan multitahunan pasokan gas dengan perusahaan Gazprom Rusia yang diperkirakan sebesar US$ 400 miliar.

Meski kedua negara selalu berada pada posisi yang sama pada banyak isu diplomatik internasional, termasuk konflik di Suriah, sebagai salah satu di Dewan Keamanan PBB, Cina belum terbukti bersedia mendukung Rusia di Ukraina.

Cina telah mengatakan ingin mengembangkan "kerja sama yang ramah" dengan Ukraina, dan berulang kali mengatakan menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial bekas negara Soviet tersebut.

Meski demikian, para pejabat Cina mengatakan bahwa kekuatan Barat harus juga mempertimbangkan niat baik Rusia atas masalah keamanan di Ukraina.




Credit  TEMPO.CO

Kelompok teror baru di Filipina merangkul teroris regional

Oleh Rene P. Acosta

Penyidik polisi pada tanggal 8 Maret memeriksa jenazah terduga anggota Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro (BIFF) di Shariff Aguak, Provinsi Maguindanao, Mindanao, yang tewas dalam baku tembak. Rasa takut Filipina akan kelompok teror yang memiliki sekutu internasional terkonfirmasi oleh munculnya sempalan BIFF, yaitu Keadilan Gerakan Islam (JIM). JIM telah berjanji setia kepada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). [AFP]

MANILA - Banyak orang Filipina khawatir bahwa perjanjian damai pemerintah dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) akan melahirkan kelompok-kelompok baru yang terkait dengan organisasi teror regional dan internasional seperti Jemaah Islamiyah (JI) dan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Ketakutan ini terkonfirmasi oleh munculnya Keadilan Gerakan Islam (JIM) dari bayang-bayang Front Pembebasan Islam Moro (BIFF). Dipimpin oleh akademisi Muslim Filipina berpendidikan Mesir, Mohammad Ali Tambako, JIM sedang diburu oleh tentara pemerintah secara habis-habisan.
Kelompok ini terbentuk ketika MILF pecah setelah mulai bernegosiasi dengan pemerintah.
Militer telah menggolongkan baik BIFF dan JIM sebagai kelompok teroris. BIFF berjanji setia kepada ISIS di bulan Agustus 2014.
Kelompok ini beroperasi terutama di provinsi-provinsi miskin Mindanao Tengah, yaitu Maguindanao, Cotabato Utara dan Sultan Kudarat di Filipina Selatan.
Penolakan atas upaya perdamaian melahirkan kelompok-kelompok teror
Setelah penandatanganan perjanjian perdamaian dengan MILF pada Maret 2014, pakar keamanan menyatakan bahwa sebuah kelompok teror baru Filipina akan muncul.
Ketika Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) - kelompok Muslim Filipina pertama yang mendorong sebuah negara merdeka di Filipina selatan - memutuskan untuk bernegosiasi damai dengan pemerintah dan menandatangani kesepakatan akhir pada tahun 1996, MILF keluar dari kelompok ini.
Perjanjian damai MNLF membuka jalan bagi penciptaan Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM), yang dinyatakan oleh Presiden Benigno Aquino sebagai "eksperimen yang gagal."
Awalnya MILF berjuang untuk negara merdeka yang sama, namun melunakkan posisinya dan menyetujui suatu pemerintahan daerah yang belum jelas, untuk dibuat oleh UU Dasar Bangsamoro yang diusulkan. Perembukan untuk majelis Kongres dihentikan setelah pembantaian 44 pasukan komando polisi di Maguindanao pada bulan Januari.
Sementara MILF bernegosiasi dengan pemerintahan Aquino, sebuah kelompok yang dipimpin oleh komandan senior Ustadz Ameril Umbra Kato memisahkan diri menjadi BIFF. Kelompok ini mendukung aspirasi awal bagi suatu negara Muslim merdeka.
Seperti wujud awal MILF, BIFF mencirikan dirinya dengan kegiatan terorisme dalam mengejar tujuannya. JIM tahun lalu pecah dari BIFF.
Tambako dan JIM
Menurut juru bicara militer Brigjen Joselito Kakilala, JIM lahir sebagai akibat dari kekosongan kekuasaan sementara dalam kepemimpinan BIFF setelah Kato sedang menderita sakit.
Kakilala berkata, Kato menderita stroke pada bulan November 2007, mendorong Tambako dan komandan senior Kagi Karialan untuk bersaing merebut kepemimpinan kelompok mereka.
Kakilala memburu Kato selama bertugas di Mindanao sebelum ditunjuk sebagai komandan militer senior di Luzon. Ia menjadi legenda lokal karena memecahkan tulang punggung pemberontakan komunis dengan membunuh semua pemimpin tertingginya.
"Untuk sementara, Tambako menjadi kepala pelaksana BIFF karena kondisi Kato, sementara Karialan menjadi kepala staf, posisi yang dia pegang sejak pembentukan BIFF," kata Kakilala.
Juru bicara itu mengatakan Tambako adalah keponakan Kato. Tahun lalu, Karialan terluka oleh ledakan alat peledak rakitan, dan menduga Tambako berada di balik serangan tersebut.
"Akibatnya, Tambako secara perlahan didesak keluar dari BIFF," kata Kakilala.
JIM merangkul teroris asing dan Filipina
Militer mengatakan kelompok Tambako yang berisi 30 anggota kini merangkul pakar bom terlatih JI, Abdul Bassit Usman, dan lima operatifnya. Empat teroris Indonesia dan satu anggota yang tampaknya berasal dari Arab adalah terduga anggota JI dan al-Qaeda.
Kelimanya tampak bersama rekan mereka dari Filipina selama baku tembak dengan tentara di Maguindanao selama serangan anti-BIFF habis-habisan yang diperintahkan pada bulan Februari oleh KSAB Filipina Gregorio Pio Catapang Jr. Operasi ini juga termasuk Usman dan tim keamanannya yang beranggotakan 20 orang.
Usman, yang penangkapannya dihargai pemerintah AS sebesar $1 juta, lolos dari serangan polisi tanggal 25 Januari, yang berakhir dengan pembantaian 44 pasukan komando polisi oleh MILF dan pejuang BIFF.
Target utama operasi ini, yaitu pemimpin JI Zulkifli bin Hir alias Marwan, dibunuh oleh pasukan komando polisi di dalam rumahnya yang dibangun dalam area yang dikuasai MILF dan dijaga oleh orang-orang bersenjata, menurut Kepolisian Nasional Filipina.
Beberapa hari kemudian, Usman masuk ke bawah perlindungan Tambako dan kelompoknya.
Pihak militer mengatakan Usman mencari perlindungan di daerah kendali JIM setelah pembantaian polisi. BIFF sedang dikejar oleh tentara pemerintah, dan MILF, karena perjanjian perdamaiannya dengan pemerintah, tidak bisa menyembunyikan atau melindungi teroris.
Menurut BIFF, Marwan dan Usman awalnya dirangkul oleh MILF, tetapi dibantah MILF. MILF mengatakan tidak tahu keduanya tinggal di daerah kendali MILF tersebut.


Credit  APDForum

Kapal Selam Soryu Jepang halangi AL PLA

Kapal selam Jepang kelas Soryu, seperti Kenryu yang terlihat di sini pada tahun 2012, dipandang sangat penting untuk mengamankan jalur pelayaran Asia. [AFP]

Kapal selam Jepang kelas Soryu menghadirkan penghalang besar terhadap AL Tiongkok yang lebih besar jika terjadi perang.  AL Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok [PLA] masih lemah di bidang peperangan anti-kapal selam [anti-submarine warfare atau ASW], sementara Soryu yang bertenaga listrik diesel dan berkemampuan siluman adalah alat yang canggih.
Dalam sebuah analisis yang ditampilkan di dalam jurnal National Interest pada tanggal 14 Juni 2014, ahli urusan militer Asia Timur, Kyle Mizokami, menulis Soryu sebagai "salah satu dari lima senjata yang harus ditakuti Tiongkok".
"Kapal selam Jepang kelas Soryu adalah salah satu dari kapal selam serbu non-nuklir paling canggih di dunia," tulis Mizokami.  "Berbobot 4.100 ton di dalam air, kapal selam ini dapat melaju 13 knot di atas permukaan air dan hingga 20 knot di bawah air.  Empat sistem Pendorong Udara Independen [Air Independent Propulsion atau AIP] Stirling memungkinkan kelas Soryu tetap berada di dalam air lebih lama dari kebanyakan kapal selam listrik diesel."
"Kelas Soryu dipersenjatai enam tabung torpedo di bagian depan, setotal 89 torpedo pandu balik Tipe 89 berkecepatan tinggi dan rudal Sub-Harpoon buatan Amerika.  Kapal selam Jepang juga dapat menjadi alat pengantar rudal jelajah, apabila konsep serangan pendahuluan, yang saat ini diperdebatkan di dalam politik Jepang, menjadi kenyataan," tambahnya.
"Saat ini ada delapan kapal selam kelas Soryu, selebihnya dalam pengerjaan.  Dalam menanggapi ketegangan yang meningkat dengan Tiongkok dan bertambahnya armada kapal selam AL PLA, Jepang pada tahun 2010 memutuskan untuk meningkatkan kekuatan kapal selamnya dari 16 menjadi 22," tulisnya.
"Doktrin kapal selam Jepang pascaperang memusatkan kapal selam di sejumlah rute invasi pokok ke Jepang: Selat Tsugaru, Selat Tsushima, Selat Kanmon, dan Selat Soya.  Pemusatan ini peninggalan Perang Dingin, ketika Jepang mengira Uni Soviet mungkin akan menginvasi semasa perang.  Rencana pengerahan pasukan yang lebih Tiongkok-sentris, khususnya mengingat kepulauan Senkaku dan Ryukyu, dapat diharapkan akan ada lebih banyak pengerahan ke Laut Tiongkok Timur dan Laut Jepang," tulis Mizokami.
"Armada kapal selam Jepang sangat mencemaskan bagi Tiongkok dikarenakan kelemahan tradisional Beijing di bidang peperangan anti-kapal selam [ASW].  Tiongkok belum berlatih ASW selama masa perang dan selama ini sangat kurang dari segi keterampilan dan aset.  Jepang, di sisi lain, telah mengoperasikan kapal selam selama puluhan tahun.  Awak kapal selam Jepang dilaporkan sangat terlatih, sebanding dengan rekan imbangan mereka dari Amerika."
Sebuah analisis yang ditampilkan di dalam U.S. Naval Institute [USNI] News pada tanggal 23 Februari menyebutkan kelas Soryu sebagai rancangan yang tangguh dan canggih.
"Dibangun oleh Mitsubishi Heavy Industries dan Kawasaki Shipbuilding Corporation di Kobe, Jepang, kelas Soryu adalah kapal selam listrik diesel Jepang paling canggih. … Satu keuntungan besar dari kelas Soryu adalah rancangannya yang sudah terbukti, dengan tujuh kapal selam selesai dibangun dan setidaknya akan ada 10 lagi.  Kelas ini juga akan terjangkau: Jepang saat ini mengeluarkan kira-kira 60 miliar yen [USD 550,8 juta] per kapal selam Soryu."
Penulis Gordon G. Chang, ahli bidang keamanan Asia Timur, berkata kepada Asia Pacific Defense Forum bahwa teknologi canggih kapal selam kecil bertenaga non-nuklir Soryu ini merupakan ancaman besar terhadap armada permukaan air AL PLA dan satu kapal induknya yang sedang beroperasi, Liaoning, karena AL PLA masih sangat kekurangan di bidang kemampuan ASW-nya.
"Kapal induk Tiongkok hanya akan bertahan selama 15 menit jika Beijing memulai perang [dengan Jepang], mungkin 10 menit," kata Chang.
"Satu Soryu di bawah air berarti satu kapal induk Tiongkok juga di bawah air," katanya. "Pemerintahan Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott dikatakan lebih menyukai kapal selam listrik diesel Jepang kelas Soryu dibandingkan rancangan mereka sendiri," disinggung USNI News.
"Penjualan kapal selam ke Australia mungkin akan menjadi transaksi senjata Jepang yang besar untuk pertama kalinya semasa pascaperang.  Dengan demikian, kendati kebijakan ekspor senjata Jepang telah cukup longgar untuk memungkinkan penjualan itu, hambatan peraturan dan prosedur di Tokyo dapat menunda kesepakatan resmi."
Jika Abbott terus mendesak pembelian Soryu, dia akan "memperkuat hubungan antara Australia dengan Jepang, dan membuat kekuatan kapal selam Australia menjadi jauh lebih mematikan," tulis Robert Farley di dalam The Diplomat pada tanggal 3 September.  Penjualan itu juga akan menjadi "langkah besar Jepang ke dalam pasar kapal selam dunia".
"Jerman, Prancis, dan Rusia sudah lama mendominasi pasar kapal selam listrik diesel. … [Namun] Soryu milik Jepang sangat bersaing dengan kapal-kapal mereka," tulis Farley.
"Berbobot 4.200 ton di bawah air, kelas Soryu lebih besar daripada Tipe 214 [milik Jerman], Scorpene [milik Prancis], atau Kilo yang Ditingkatkan [milik Rusia], dan dapat membawa beban senjata yang lebih berat.
Ukuran sebesar ini juga membuatnya lebih senyap dan menjangkau jarak lebih jauh daripada kapal lain di pasaran.  Pada harapan harga saat ini sebesar USD 500 juta, Soryu tidak jauh lebih mahal dari kapal lain," tulisnya.
"Jika Jepang bisa menghasilkan Soryu dengan biaya yang bersaing dengan kapal terbaru Jerman dan Prancis, mereka bisa mengambil porsi besar dari pasar itu, dan juga membuat Pasifik Barat lebih berbahaya bagi AL PLA.  Bagi Tokyo, ini adalah menang sama menang," disimpulkan Farley.
Australia bukan satu-satunya negara besar yang kagum dengan kemampuan kelas Soryu.
 "Menurut saluran berita India, pemerintahan Narendra Modi telah mendekati Jepang terkait pembuatan enam kapal selam siluman," tulis analis Zachary Keck di dalam National Interest pada tanggal 29 Januari.
"New Delhi telah menyampaikan 'sebuah proposal' ke Tokyo agar 'mempertimbangkan kemungkinan' membuat kapal selam listrik diesel kelas Soryu terbarunya di India," dilaporkan Times of India pada tanggal 29 Januari.
"Project-75-India New Delhi untuk memperoleh enam kapal selam listrik diesel canggih akan bernilai lebih dari INR 50.000 crore [USD 8 miliar], dan kemungkinan lebih besar lagi," disinggung Keck.
Selain Jepang, "DCNS Prancis, HDW Jerman, Rosoboronexport Rusia, dan Navantia Spanyol diharapkan bersaing untuk kontrak tersebut," tulis Keck.
Amerika Serikat tidak ikut bersaing karena tidak membuat kapal selam bertenaga diesel.
Jepang mungkin bisa menikmati keuntungan dalam untuk kontrak tersebut, singgung Keck.
"Proposal India muncul pada masa ketika New Delhi dan Tokyo terus memperkuat ikatan di bawah kepemimpinan Modi dan Shinzo Abe.  Modi dan Abe … dilihat menikmati hubungan dekat, yang dapat membantu peluang Tokyo dalam persaingan," tulis Keck.
"Kelas Soryu membawa rancangan hidrodinamis berdasarkan kapal selam kelas Oyashio.  Soryu memiliki perpindahan massa lebih besar daripada kelas kapal selam lainnya di dalam Angkatan Bela Diri [SDF] Maritim Jepang," disinggung naval-technology.com.  "Lambung kapal dibuat dari baja tarik tinggi dan diberi lapisan nirgema untuk mengurangi pantulan gelombang akustik.  Bagian dalam kapal selam memiliki isolasi akustik komponen-komponen besar.  Kapal selam itu memiliki bidang kendali X berbantu komputer.  Rancangan ini menggabungkan sistem-sistem yang sangat terautomasi."
Soryu dilengkapi dengan Tipe 89, "torpedo berpandu kabel dengan moda pandu balik aktif dan pasif," disinggung situs web tersebut.  Torpedo ini "memiliki kecepatan maksimum 130 kmj [80 mpj] dan dapat menyerang sasaran di dalam jarak 50 km [30 mil].  Torpedo ini dapat membawa hulu ledak seberat 267 kg [587,4 pon]," menurut situs web tersebut.
"Soryu adalah kapal selam pertama SDF Maritim yang dilengkapi dengan mesin Stirling buatan Kockums yang berbasis di Swedia," kata situs web tersebut.  Mesin Stirling "adalah mesin pembakaran luar yang tak bersuara dan bebas getaran".



Credit  APDForum

Dua Kapal Selam Nuklir Kelas Borey Gantikan Kapal Selam Tua Rusia di Timur Jauh

CB - Dua kapal selam nuklir strategis generasi keempat kelas Borey Proyek 955 akan menggantikan kapal selam nuklir Proyek 667BDR (kelas Kalmar) yang sudah tua milik Armada Pasifik Rusia, demikian disampaikan Direktur Jendral Biro Desain Kapal Selam Rubin Igor Vilnit, Selasa (17/3).

Penghentian penggunaan kapal selam tersebut akan dilakukan secara bertahap, demikian disampaikan Kepala Biro Desain Pusat Rubin untuk Teknik Kelautan dalam Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA-2015) di Malaysia
.
“Kapal 667BDRM (Dolphin) dan 667BDR yang beroperasi di Timur Jauh sudah digunakan cukup lama. Kapal selam proyek BDR saat ini telah memasuki tahap akhir, jadi kami berencana mengirim dua kapal selam kelas Borey ke Timur Jauh tahun ini," kata Vilnit.
Namun, lanjut Vilnit, kapal selam kelas Borey Proyek 955 tak akan dibuat lagi. “Proyek 955 sudah selesai. Tiga kapal telah dibuat dan dikirim untuk Angkatan Laut Rusia. Kini, Proyek 955A akan meneruskan Proyek 955,” lanjut Vilnit.
Menurut Vilnit, proses pembuatan kontrak produksi kapal selam kelas Borey-A Proyek 955A telah selesai dan proyek tersebut akan segera direalisasikan. "Rencananya, kami akan membuat lima buah kapal selam," terangnya.
Angkatan Laut Rusia saat ini telah memiliki tiga kapal selam kelas Borey, yakni kapal Yuri Dolgoruky, Alexander Nevsky, dan Vladimir Monomakh, yang telah digunakan selama beberapa tahun. Kapal tersebut memiliki sistem persenjataan misil balistik antarbenua Bulava.

Kapal kelas Borey merupakan kapal selam state-of-the-art yang paling unggul dibanding semua kapal selam di dunia yang saat ini. Kapal selam kelas Borey akan menggantikan kapal selam nuklir dari generasi sebelumnya dan akan menjadi tulang punggung pertahanan nuklir berbasis laut milik Rusia. 
Kapal selam kelas Borey memiliki panjang 170 meter dan lebar 13,5 meter, dan dapat menyelam hingga kedalaman 450 meter. Kapal tersebut memiliki lambung hidro-dinamis yang padat untuk mengurangi kebisingan dan merupakan kapal selam Rusia pertama yang menggunakan mesin penggerak pompa jet. Kecepatan mereka saat berada di bawah air setidaknya mencapai 30 knot (56 kilometer per jam). Kapal ini juga dilengkapi ruang keselamatan yang dapat menampung hingga 107 kru kapal dalam keadaan darurat.


Credit  RBTH Indonesia

Rusia Berencana Membangun Kapal Induk Pertama Pasca-Soviet, Bangkitkan Kembali Aviasi Laut

inShare

Krisis Ukraina dan bentrokan dengan Barat membuat Rusia mempercepat realisasi pembuatan kapal perang kelas berat. Foto: Mikhail Metzel/TASS

CB - Pada awal Maret lalu, Wakil Komandan Angkatan Laut Rusia Laksamana Igor Kasatonov mengumumkan Rusia akan membangun kapal induk. Pembuatan kapal induk tersebut diperkirakan akan dimulai pada 2025.

Jika kita mencatat semua pernyataan pemerintah dan pejabat militer senior Rusia mengenai rencana pembuatan kapal induk setelah bubarnya Uni Soviet, terdapat daftar panjang proyek yang tak pernah direalisasikan. Bagaimana kali ini?

Dilihat dari sejarah, Angkatan Laut Rusia merupakan bagian dari salah satu armada terkuat di dunia. Kehadiran kapal selam nuklir pada paruh kedua abad ke-20 menambah fungsi angkatan laut untuk melakukan perlindungan strategis. Guna melindungi wilayah penyebaran pesawat pengebom strategis dan bepartisipasi dalam sejumlah konflik di negara dunia ketiga, Uni Soviet mulai membuat helicopter cruiser pada tahun 1960-an, diikuti oleh kapal penjelajah pengangkut pesawat kelas berat (TARK) pada tahun 1970-an.

Tak seperti milik AS, kapal induk Soviet dapat melindungi diri sendiri. Namun, keberadaan senjata perlindungan dalam kapal induk membuat berkurangnya jumlah pesawat yang dapat diangkut. Selain itu, kapal juga tidak memiliki pelontar, yang merupakan satu-satunya cara untuk mengangkat pesawat dari dek kapal.

Kapal Baru, Tugas Lama

Saat ini, kapal induk dibutuhkan untuk melakukan tugas yang sama seperti pada masa Uni Soviet. Pembuatan kapal tersebut juga akan berkaitan dengan beragam modernisasi dan penyebaran komponen angkatan laut milik Pasukan Rudal Strategis. Sekarang ini, Rusia sedang melakukan modernisasi terhadap setengah lusin pesawat Soviet Su-33 yang dibuat berdasarkan rancangan TARK “Admiral Kuznetsov” dan akan membeli pesawat MiG-29K baru. Pesawat kargo generasi kelima pun diperkirakan akan dibuat tak lama lagi.

Berbeda dengan pembuatan pesawat, pembuatan armada kapal menghadapi berbagai rintangan dan telah ditunda sejak awal 2000-an. Sejauh ini, hal yang berhasil dibuat hanyalah model prototipe, yang baru-baru ini dipamerkan di Krylov State Research Center. Kapal induk atom yang baru yang dipamerkan tersebut mampu mengangkut seratus pesawat serta memiliki pelontar.

Persiapan Realisasi

Krisis Ukraina dan bentrokan dengan Barat membuat Rusia mempercepat realisasi pembuatan kapal perang kelas berat. Kasatonov menyebutkan, Rusia hendak mengembangkan pengalaman dalam membuat dan mengoperasikan kapal modern berukuran besar sambil merealisasikan proyek kapal penghancur “Leader”, yang akan menjadi basis dari pembuatan kapal induk. Program modernisasi persenjataan Rusia hingga 2020 tidak memuat rencana pembuatan kapal induk. Namun, industri kapal telah bersiap diri jika pemerintah sewaktu-waktu memesan armada tersebut.

Pada pertengahan Februari, Kepala Bidang Aviasi Angkatan Laut Rusia Mayor Jendral Igor Kozhin menyebutkan, secara teknis semua hal telah siap dan kapal induk mungkin dapat dibuat dalam delapan hingga sepuluh tahun mendatang.

Namun, belum diketahui di mana badan kapal induk tersebut akan dibuat, karena galangan kapal Nikolaev yang menjadi tempat pembuatan kapal TARK pada masa Soviet kini berada di Ukraina. Banyak pakar berpendapat pembuatan kapal induk baru hanya dapat terlaksana setelah Rusia menyelesaikan pembangunan saluran DAM perusahaan Sevmash, tempat seluruh modernisasi telah ‘mengantre’. Setelah Krimea bergabung kembali dengan Rusia, kandidat lain untuk menjadi perancang kapal induk adalah perusahaan Kerch Zaliv (Teluk), yang memiliki dermaga terbesar pada masa Uni Soviet. Kepala Republik Krimea Sergey Aksenov secara spesifik menyebutkan hal tersebut mungkin saja terjadi.

Dalam beberapa tahun mendatang, armada Rusia akan fokus melindungi garis pantai mereka dan membangkitkan kembali aviasi laut yang telah ‘tidur’ sejak era 1990-an. Kapal induk akan menjadi tahap pembangunan selanjutnya. Kali ini, pernyataan yang dibuat pemerintah terlihat cukup realistis dan sesuai dengan kebutuhan sejumlah kapal pengawal dan penghancur di masa mendatang.



Credit  RBTH Indonesia

Siap Tanda Tangan Kontrak Baru, Rosoboronexport Berencana Kirim 50 Unit BMP-3F ke Indonesia

CB - Perusahaan perantara ekspor-impor senjata Rusia Rosoboronexport mengumumkan niat Pemerintah Indonesia untuk kembali membeli kendaraan tempur infanteri tank amfibi Rusia BMP-3F yang baru.

BMP-3F dapat bergerak di air dengan bantuan mesin jet air di belakang kendaraan tersebut. Tank ini juga dapat bergerak di air dengan kecepatan relatif tinggi, yaitu 10 km/jam. Kemampuan untuk berperang di air dan mendarat di pantai bahkan pada saat terjadi ombak dengan kecepatan angin berskala 3.

Direktur Utama Rosoboronexport Anatoliy Isaykin menyatakan, perusahaannya dalam waktu dekat akan menandatangani kontrak pengiriman kendaraan tempur infanteri BMP-3F baru dengan Indonesia.

“Indonesia akan kembali membeli BMP-3F. Dalam waktu dekat, kami akan menindaklanjuti hal tersebut,” ujar Isaykin saat ditanya mengenai kontrak-kontrak baru dengan Indonesia kepada kantor berita RIA Novosti. Isaykin sebelum ini pernah mengatakan bahwa ia berencana untuk berunding dengan menteri-menteri pertahanan di sejumlah negara ASEAN pada saat pameran LIMA 2015 di Malaysia yang kini tengah berlangsung, termasuk dengan kepala instansi militer Indonesia.

BMP-3F dapat bergerak di air dengan bantuan mesin jet air di belakang kendaraan tersebut. Tank ini juga dapat bergerak di air dengan kecepatan relatif tinggi, yaitu 10 km/jam. Kemampuan untuk berperang di air dan mendarat di pantai bahkan pada saat terjadi ombak dengan kecepatan angin berskala 3.

Saat ini, BMP-3F digunakan oleh Korps Marinir TNI. Pengiriman pertama sebanyak 17 unit sudah dilakukan Rusia pada November 2010. Pengiriman ini dilaksanakan dalam lingkup pemberian kredit kepada Indonesia oleh Rusia sebesar satu miliar dolar AS, yang ditandatangani Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungannya ke Jakarta pada September 2007 lalu.

Pemerintah kemudian Indonesia kembali menandatangani kontrak pembelian 37 unit BMP-3F bernilai 114 juta dolar AS yang diperuntukkan bagi marinir Indonesia pada bulan Mei 2013. Pada bulan Januari 2014, kelompok pengiriman kedua BMP-3F secara resmi diserahkan kepada TNI Indonesia sehingga total BMP-3F yang dimiliki TNI adalah sebanyak 54 unit.

Pada bulan November 2014 lalu, Direktur Rosoboronexport Bidang Penugasan Khusus Nikolay Dimidyuk menyebutkan, perusahaannya berencana kembali mengirim sekitar 50 unit BMP-3F ke Indonesia.


Credit  RBTH Indonesia

Sovereign Credit Indonesia Diganjar Rating BBB-

 

 Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Perekonomian Sofyan Jalil (kiri) Plt Gubernur Banten Rano Karno (kanan) melihat maket pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung, di Desa Tanjung Jaya, Pandeglang, Banten, Senin (23/2).

 

Jakarta, (CB) -- Kebijakan pemerintahan Joko Widodo mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) memberi dampak positif terhadap persepsi investor asing di dalam menakar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak ayal, baru-baru ini perusahaan pemeringkat internasional yakni Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mengafirmasi peringkat resiko investasi atau Sovereign Credit Rating Indonesia berada di level BBB-(stable outlook). Ini mengingat pencabut subsidi BBM diyakini akan meningkatkan kapasitas fiskal nasional. "Tapi hal tersebut juga harus diimbangi dengan komitmen kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi," tulis keterangan resmi R&I seperti yang diperoleh CNN Indonesia, Kamis (19/3).
Selain alasan tadi, faktor yang menjadikan peringkat investasi Indonesia dinilai layak oleh investor juga berangkat dari tingginya komitmen pemerintah di dalam melaksanakan reformasi struktural. R&I menyatakan, upaya reformasi struktural memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Sementara faktor ketiga yang menjadikan peringkat investasi Indonesia berada pada rating BBB- juga dikarenankan adanya penurunan concern terhadap penanganan likuiditas valas seiring peningkatan cadangan devisa dan kinerja neraca pembayaran.
Dari keterangannya, R&I pun memperkirakan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dari sektor domestik akan mereda menyusul menguatnya arah kebijakan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, hingga menurunnya tekanan inflasi.

"Upaya pemerintah mempersingkat perizinan investasi melalui pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta realokasi subsidi BBM untuk proyek infrastruktur juga akan meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi," terang perusahaan pemeringkat asal Amerika Serikat tersebut.
Meski begitu, R&I menekankan bahwa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi perlu disertai dengan pembangunan infrastruktur. Ini dilakukan untuk menghindari tekanan pada neraca pembayaran dan inflasi. Lebih lanjut, R&I juga memandang diperlukan upaya perbaikan dan keseimbangan fiskal melalui peningkatan penerimaan pajak.
Menanggapi rating tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menyatakan penilaian R&I seakan menegaskan bahwa dunia internasional mengakui komitmen pemerintah Indonesia di dalam mendorong kapasitas ekonomi domestik. Pun komitmen tadi akan direalisasikan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan seimbang, dengan mengimplementasikan upaya reformasi struktural dan tetap mempertahankan stabilitas makroekonomi.

Sebelumnya, pada 2013 silam R&I juga pernah mengafirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level yang sama yakni BBB-/stable outlook.


Credit  CNN Indonesia

Chep: Mujahid Indonesia Sepakat Tak Lagi Membom di Indonesia

 

Ilustrasi ISIS. (CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

 

Jakarta, CB -- Tokoh agama sekaligus pengusaha asal Cianjur, Chep Hernawan mengatakan para mujahid di Indonesia telah sepakat tidak akan lagi mengadakan penyerangan dan pemboman di negara ini. Berbicara pada CNN Indonesia di kediamannya di Cianjur, Rabu (18/3), Chep mengatakan kesepakatan ini diputuskan dalam sebuah kongres besar, dihadiri para mujahid Indonesia pada 16-27 Desember 2011 lalu di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat.

Menurut Chep sebenarnya ada 1.200 orang yang diundang dalam kongres kala itu, namun dalam pelaksanaannya hanya 412 orang yang datang. Selain dari Indonesia, datang juga mujahid dari beberapa negara, di antaranya Palestina, Yordania, Irak, Pakistan dan India.

"Kongres umat mujahid Indonesia ini menghasilkan kesepakatan salah satunya adalah: melanjutkan perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia, menghentikan perjuangan dalam bentuk apapun di NKRI, termasuk angkat senjata dan pengeboman. Inilah komitmen agar tidak melakukan jihad di Indonesia," kata pemimpin ormas Gerakan Reformis Islam, GARIS, ini.

Namun, lanjut dia, semangat para mujahid muda sangat tinggi dan sulit terbendung untuk berjihad. Itulah sebabnya kemudian dia membiayai perjalanan ratusan mujahid untuk bergabung dengan ISIS di Suriah, menyalurkan semangat jihad yang dimiliki pemuda.

"Karena saya takut kejadian di sini, saya kirim mereka ke sana," ujar Chep.

Dia mengaku habis sekitar Rp 1 miliar untuk memberangkatkan ke-156 orang ini. Chep mengaku telah memberangkatkan 156 WNI ke Suriah antara Mei dan April 2014. Mereka terbang dari Surabaya, Makassar, Aceh dan Jawa.

Mabes Polri sendiri mengaku tengah melakukan penyelidikan terhadap pemilik beberapa perusahaan di Cianjur ini. Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) sebelumnya juga mengatakan sudah mengantongi nama beberapa orang yang diduga menjadi sponsor keberangkatan WNI untuk bergabung dengan ISIS.

Chep mengatakan pernah dipanggil Mabes Polri soal pendanaan ini. Namun dia mengatakan polisi tidak punya pasal yang kuat untuk memenjarakannya. "Saya memang memberangkatkan mereka, tapi saya bilang tujuan mereka apa, entah umroh atau apa, saya tidak tahu," kata Chep.

Selain itu dia mengatakan bahwa tindakannya itu adalah bentuk dari upaya dalam menjaga keamanan nasional di Indonesia. Dengan komitmen para mujahidin ini, dia bisa memastikan tidak akan ada lagi serangan teroris di dalam negeri.




Credit  CNN Indonesia

Indonesia Berhasil Golkan Pengakuan Konsep Negara Kepulauan

Sendai  (CB) - Delegasi Indonesia pada Konferensi Dunia berhasil menggolkan pengakuan konsep negara kepulauan dalam kerangka pengurangan risiko bencana.

Demikian salah satu capaian Delegasi Indonesia pada The Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction/WCDRR (Konferensi Dunia PBB Ke-3 mengenai Pengurangan Risiko Bencana) di Sendai, Jepang (14-18 Maret 2015).

Konsep yang berhasil diperjuangkan delegasi Indonesia dalam dokumen akhir konferensi PBB WCDRR tersebut rumusannya adalah, "negara rawan bencana dengan karakteristik tertentu, seperti negara-negara kepulauan, serta negara-negara dengan garis pantai yang panjang."

Dengan demikian masyarakat internasional memandang penting perlunya perhatian khusus dan bantuan yang tepat bagi negara-negara dengan karakteristik khas dalam hal kapasitas penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana.

Masyarakat internasional juga mengakui karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sangat panjang, terletak di antara beberapa lempeng bumi serta memiliki jumlah gunung berapi sangat banyak, menjadikan Indonesia sebagai negara yang semakin rawan terhadap terjadinya berbagai macam bencana.

Isu lain yang juga menjadi prioritas Delegasi Indonesia pada sidang WCDRR kali ini adalah penekanan terhadap pentingnya pengembangan kapasitas lokal dalam menghadapi bencana.

Hal tersebut perlu dilakukan seluruh negara di dunia, mengingat penanganan bencana harus dilakukan secara sinergis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global
Indonesia juga turut mendukung pentingnya pengakuan serta pengembangan pengetahuan tradisional di dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, mengingat berbagai pengetahuan tradisional telah terbukti dapat mengurangi jumlah korban jiwa pada saat terjadinya bencana.

Berbagai hal yang menjadi prioritas Delegasi Indonesia tersebut telah tertuang dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, yaitu kerangka aksi baru untuk pengurangan risiko bencana yang akan menjadi panduan masyarakat internasional dalam kegiatan pengurangan risiko bencana hingga tahun 2030.

Di samping itu, sidang juga telah menghasilkan sebuah deklarasi politik, yakni Sendai Declaration, yang menegaskan komitmen masyarakat internasional untuk terus mempromosikan isu pengurangan risiko bencana.

Kedua dokumen tersebut merupakan dokumen akhir yang disahkan pada saat penutupan WCDRR hari ini, 18 Maret 2015, demikian PTRI Jenewa kepada detikcom melalui Sekretaris I Arsi Dwinugra Firdausy seusai penutupan konferensi.

WCDRR merupakan sidang terbesar di dalam kerangka PBB terkait dengan pembahasan isu pengurangan risiko bencana di tingkat global, dengan tujuan utama merumuskan Kerangka Aksi Pengurangan Risiko Bencana menggantikan Hyogo Framework for Action 2005-2015.

Delegasi Indonesia pada sidang ini diketuai oleh Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla yang telah memberikan pernyataan nasional Delegasi RI pada pembukaan Sidang WCDRR, 14 Maret 2015.

Anggota Delegasi RI antara lain Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta para pejabat tinggi lain dari berbagai instansi Pemerintah RI lainnya.




Credit  Detiknews

Apa Beda Wakil Panglima & Kasum, Ini Penjelasannya

Panglima TNI Jenderal Moeldoko melambaikan tangan usai mengikuti pencarian Black box AirAsia QZ8501 di Pangkalan Bun, Kalteng, 12 Januari 2015. AP/Achmad Ibrahim

CB , Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengatakan jabatan wakil panglima nanti menggantikan struktur kepala staf umum (Kasum). Selama ini, jabatan di bawah panglima adalah kasum. "Ketika nanti ada wakil panglima, maka kasum tidak akan ada lagi," kata Moeldoko di Kantor Kepresidenan, Rabu 18 Maret 2015.

Jabatan Wakil Panglima TNI sudah ada sejak Orde Baru dan kemudian dibubarkan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut Moeldoko, jabatan kasum selama ini hanya berfungsi untuk mengkoordinasikan para asisten TNI. Kasum tak bisa membuat keputusan.

Sedangkan wakil panglima bisa bertindak sebagaimana panglima saat pimpinan lembaga TNI itu berhalangan, seperti berada di luar negeri. "Itulah bedanya," kata Moeldoko sembari menambahkan, wakil panglima diproyeksikan sebagai jenderal bintang empat. "Pengangkatannya melewati fit and proper test di DPR. Yang menunjuk Presiden selaku panglima tertinggi."

Rencana ini disampaikan Moeldoko seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa, 17 Maret 2015. Ini menjadi bagian dari perubahan struktur organisasi di TNI. Di antaranya bakal ada penambahan jabatan pimpinan.Panglima Komando Operasi Angkatan Udara, nantinya, kata Moeldoko, akan menjadi Pangkoops I, II, dan III. Sedangkan, Komando Armada akan menjadi Komando Armada Barat, Timur, dan Tengah. "Wilayah tengah laut bisa di Makassar, udaranya bisa di Sorong," ujarnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan perubahan ini harus dilakukan bertahap karena berkaitan dengan rekrutmen dan penganggaran. "Bayangkan angkat satu bintang tiga itu kan bawahannya akan ikut sekian banyak. Ini butuh tambahan infrastruktur, personel, dan sebagainya," ujar Tedjo.

Credit  TEMPO.CO

Oposisi Malaysia Ingin Terapkan Hukum Hudud

 

Parti Islam se-Malaysia terus mengupayakan penerapan hukum hudud di Kelantan. Sementara,Partai Keadilan Rakyat dan Partai Aksi Demokrasi yang bersekutu dengan etnis Tionghoa di Malaysia menolak penerapan hukum tersebut. (Ilustrasi/CNN Indonesia/Fajrian)

 

Kuala Lumpur, CB -- Partai oposisi Islam Malaysia tengah mengupayakan penerapan hukum hudud yang merupakan bagian dari hukum Syariah Islam. Namun, hukum hudud yang mencakup amputasi dan pelemparan batu ini dinilai dapat meregangkan hubungan multi-etnis di negara ini.

Dilaporkan Reuters pada Rabu (18/3), Parti Islam se-Malaysia (PAS) mengajukan amandemen untuk memperkenalkan hudud hukum di wilayah yang mereka kuasai, Kelantan. Langkah ini dinilai akan mengancam aliansi oposisi Malaysia, Pakatan Rakyat, yang saat ini tengah rapuh akibat sang pemimpin aliansi, Anwar Ibrahim, kembali mendekam dalam tahanan.

Media setempat melaporkan amandemen yang diajukan PAS meliputi penyaliban untuk berbagai kejahatan, termasuk mereka yang dianggap murtad dan melecehkan agama Islam.

Pakatan Rakyat terdiri dari tiga partai oposisi. Selain PAS, Partai Keadilan Rakyat (PKR) dan Partai Aksi Demokrasi (DAP) dan bergabung dengan aliansi ini sejak 2008.

Pakatan Rakyat menjadi populer dan memenangkan suara untuk pertama kalinya dalam sejarah Malaysia pada pemilihan umum tahun 2013.

Namun, kursi parlemen terbanyak masih diraih oleh partai yang berkuasa, United Malays National Organisation (Barisan Nasional) dan mitra-mitranya, yang berkuasa sejak Malaysia merdeka pada 1957 silam.

PAS terus mengupayakan penerapan hukum hudud di Kelantan. Sementara, PKR dan DAP yang bersekutu dengan etnis Tionghoa di Malaysia menolak penerapan hukum tersebut. Aliansi oposisi ini pun terancam goyah.

"Pakatan akan mengalami masa-masa kritis," kata pemimpin DAP, Lim Kit Siang kepada Reuters, Selasa (17/3).

Saat ini, sebagian besar negara bagian di Malaysia telah menerapkan hukum Syariah Islam, meskipun penerapannya dibatasi oleh hukum federal. Sementara hukum hudud memperbolehkan sejumlah sistem hukuman Islam untuk diterapkan bagi mereka yang melakukan tindak kriminal.

"Hudud adalah bagian dari agama. Sebagai Muslim, ketika kita diberi mandat pemerintah, merupakan tanggung jawab kita untuk melaksanakan hukum ini," kata pemimpin PAS, Nik Amar Abdullah, yang merupakan Wakil Menteri Besar Kelantan.

Barisan Nasional dan sekutunya diperkirakan kalah karena suara warga etnis Tionghoa mengarah ke Pakatan Rakyat. Meskipun demikian, banyak pula warga etnis Melayu beragama Islam menolak penerapan hukum hudud.

"Sebagian orang memandang Islam sebagai hak Melayu dan menyamakannya dengan ke-Malaysia-an. Ini berbahaya," kata Ibrahim Suffian, direktur Merdeka Center, sebuah lembaga jajak pendapat independen.

Jamil Khir Baharom, menteri yang bertugas melindungi nilai-nilai Islam, mengatakan bahwa pemerintah sedang memperluas ruang lingkup syariah atas peradilan. Rencana ini dikonfirmasi oleh laporan kantor berita Bernama belakangan ini.

"Mereka takut bahwa posisi Islam dalam konstitusi saat ini sedang terancam," kata Wan Saiful Wan Jan, kepala Institut untuk Demokrasi dan Urusan Ekonomi.

"Ini adalah reaksi terhadap masyarakat menjadi lebih plural, lebih progresif, lebih modern," kata Wan Saiful melanjutkan.

Penerapan hukum Islam yang lebih ketat mempengaruhi kehidupan sejumlah warga Malaysia. Kaum transgender misalnya, secara mengejutkan memenangkan kasus atas pelarangan pakaian wanita bagi transgender di depan umum.

Dalam kasus lainnya, upacara pemakaman wanita etnis Tionghoa terpaksa dihentikan karena dia diduga telah menganut agama Islam, dan harus dimakamkan dengan cara Islam.

Kasus serupa juga terjadi ketika sebuah upacara pernikahan ala Hindu dihentikan ketika sang pengantin wanita disinyalir beragama Islam.

"Konstitusi menempatkan Islam sebagai agama federal. Akibatnya, syariah harus ditegakkan dan pada kenyataannya, itu harus diperkuat," kata Mohamad Shukri Mohamad, akademisi Islam yang berbasis di Kelantan.


Credit  CNN Indonesia

PM Jepang Didesak Hapus Kebingungan Sejarah Perang

 

Yohei Kono mendesak Abe untuk menjelaskan maksudnya untuk mengubah permohonan maaf atas kejahatan perang selama PD II karena akan berdampak pada hubungan Jepang dengan Korsel dan Tiongkok. (Reuters/Toru Hanai)

 

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, menebar kebingungan ketika mengumumkan rencana perubahan permintaan maaf kepada Korea Selatan dan Tiongkok pada 1995 atas sistem perbudakan prostitusi di masa penjajahan Perang Dunia II. Mantan kepala sekretaris kabinet Jepang saat permintaan maaf tersebut dilontarkan, Yohei Kono, mendesak Abe untuk menjelaskan maksudnya.

Seperti dilansir Reuters (27/1), Abe mengaku akan tetap mengingat permohonan maaf bersejarah Jepang yang dilontarkan oleh mantan PM Jepang, Tomiichi Murayama, dua dekade lalu itu. Namun, Abe tidak akan merujuk pada kata-kata aslinya.

"Saya ingin menyampaikan pernyataan dengan fokus yang tidak sama dengan sebelumnya, tapi dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintahan Abe sekarang," ujar Abe dalam siaran di kantor berita NHK.

Menurut beberapa pihak, pernyataan tersebut bisa jadi merupakan cara Abe untuk melepaskan militer dari belenggu konstitusi pasifis. Anggapan ini merujuk pada kebijakan keamanan Abe untuk menghentikan pelarangan pejuang militer ke luar negeri, memungkinkan ekspor senjata, dan merevisi draf konstitusi pasca-perang AS.

"Abe membicarakan 'kontribusi proaktif dalam perdamaian,' tapi apa maksudnya? Secara sederhana, ini adalah cara gegabah dengan berpikir bahwa itu akan menciptakan perdamaian, meskipun dengan kekuatan militer. Saya memiliki keraguan besar mengenai hal itu, begitu pula warga Jepang," kata Kono.

Permohonan maaf tersebut akan dilontarkan oleh Abe dalam acara peringatan berakhirnya Perang Dunia yang biasa dirayakan pada 15 Agustus. Hingga kini, belum diketahui perubahan apa yang akan dilakukan Abe terhadap pernyataan permohonan maaf itu. Tak ayal, kebingungan melanda warga Jepang.

Menanggapi situasi ini, Kono berkata, "Mengapa Anda harus mengubah kata-katanya? Itu sebabnya orang bingung. Ia harus menghapus kebingungan tersebut dan cara termudah melakukannya adalah dengan tidak mengubah pernyataan maaf Murayama."

Menebar masalah

Jika Abe tetap mengubah permohonan maaf tersebut, kata Kono, hubungan Jepang dengan Korea Selatan terganggu dan berpengaruh kepada Amerika Serikat.

Hubungan Jepang dengan Korsel sempat membeku lantaran adanya perseteruan mengenai "wanita penghibur" yang dirujuk dalam permohonan maaf tersebut, sebagian besar merupakan warga Korsel. Seoul mengatakan bahwa Tokyo tidak melakukan upaya keras untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

Menampik anggapan itu, Jepang berargumen bahwa tidak ada bukti langsung yang menunjukkan campur tangan militer atau pemerintah dalam perdagangan manusia ini.

Sementara itu, hubungan dingin Jepang dengan Tiongkok akibat perebutan wilayah dan persaingan geopolitik sebenarnya sudah mulai hangat sejak KTT November lalu. Namun, luka masa lalu belum pulih.

Kono juga sangat menentang rencana Abe untuk merevisi Pasal 9 konstitusi pasifis.

"Jepang telah memulai awal yang segar pada 70 tahun lalu berdasarkan penyesalan atas perang tragis itu, di mana banyak nyawa melayang dan imbasnya terhadap negara tetangga. Sekarang, warga Jepang khawatir bahwa kita akan mengenyampingkan permintaan maaf dan sejarah tersebut dan menjalani koridor yang sama seperti masa lalu," pungkas Kono.

Credit  CNN Indonesia

Senjata Donasi AS Senilai Rp6,6 Triliun Hilang di Yaman

 

Pasukan pemberontak Syiah al-Houthi mulai menguasai ibu kota Sanaa sejak akhir tahun lalu. (Reuters/Khaled Abdullah)

 

Jakarta, CB -- Pejabat militer Amerika Serikat kelimpungan mencari jejak senjata yang mereka donasikan bagi pemerintah Yaman. Sumbangan tersebut di antaranya berupa senjata tangan, amunisi, kacamata malam, perahu patroli, dan kendaraan perang yang nilainya ditengarai mencapai triliunan Rupiah.

Diberitakan Washington Post, Selasa (17/3), AS telah menggelontorkan dana lebih dari US$500 juta atau setara Rp6,6 triliun untuk memasok keperluan militer bagi Yaman sejak 2008 melalui program yang diatur oleh Departemen Pertahanan dan Departemen Dalam Negeri.

Namun, pada Januari lalu pemerintahan Yaman dikudeta oleh kelompok pemberontak Houthi. Sejak saat itu, Departemen Pertahanan tak dapat memonitor keberadaan senjata dan perlengkapan perang tersebut.

Pelacakan semakin mustahil dilakukan setelah pemerintah AS memutuskan untuk menutup kedutaan besar dan menarik mundur tentara militer mereka di ibu kota Yaman, Sanaa, pada Februari lalu.

"Kami harus berasumsi bahwa senjata tersebut benar-benar hilang," ujar seorang ajudan legislatif Kongres AS yang enggan diungkap identitasnya kepada Washington Post.

Pihak militer AS bungkam mengenai masalah ini, tapi seorang pejabat pertahanan mengatakan bahwa tidak perlu bukti kuat untuk membuktikan bahwa senjata tersebut disita atau dijarah. Apapun yang terjadi, Pentagon tak dapat melacak keberadaan senjata itu.

"Bahkan dalam skenario terbaik di dalam sebuah negara yang tidak stabil, kami tidak pernah memiliki kepercayaan 100 persen," katanya.

Pejabat Pentagon sendiri mengaku hanya mengantongi sedikit informasi sehingga tak dapat berbuat banyak untuk mencegah senjata itu jatuh ke tangan yang salah. Sebagai upaya pencegahan, pejabat pertahanan mengatakan bahwa mereka telah menghentikan pasokan senjata ke Yaman senilai US$125 juta dan mendonasikannya ke negara-negara lain di Timur Tengah dan Afrika.

Selain pasokan senjata, Obama juga membantu Yaman memerangi terorisme dari kelompok afiliasi al-Qaidah dengan melakukan pelatihan tanpa mengirim pasukan militer AS.

Upaya ini serupa dengan yang dilakukan AS kepada Irak setelah invansi pada 2003. AS mengucurkan dana sebesar US$25 triliun untuk membangun kembali pasukan keamanan Irak yang akhirnya dihancurkan pula oleh ISIS. Yaman seharusnya dapat menjadi program sukses AS jika Houthi tidak mengacaukannya.

"Pemerintah sangat ingin bertahan dengan narasi bahwa Yaman berbeda dengan Irak. Kami tadinya akan melakukannya dengan pasukan lebih sedikit sehingga biayanya lebih murah. Mereka mencoba untuk melakukannya dengan pendekatan minimalis demi menyesuaikan dengan narasi itu, kami tidak ingin mengulangi apa yang terjadi dengan Irak," tutur Kepala Komite Persediaan Senjata AS, Mac Thornberry.


Credit  CNN Indonesia