Jakarta, CB -- Ribuan aktivis melakukan pawai melalui Bengal Barat, India, dengan membawa tubuh seorang politisi yang dibunuh saat melakukan kampanye jelang pemilu India.
Dilansir dari AFP,
anggota Parlemen Kongres Trinamool Satyajit Biswas ditembak hingga
tewas pada jarak dekat oleh orang bersenjata tak dikenal. Saat itu,
Biswas sedang menghadiri upacara keagamaan untuk Dewi Hindu.
Pihak
partai menyalahkan kompetitor terbesar mereka yakni Partai Perdana
Menteri Narendra Modi, Bharatiya Janata. Namun, para petinggi partai
tersebut telah membantah keterlibatan.
"Kami menduga ada kaitan politik dengan pembunuhan itu," kata Wakil Kepala Polisi Bengal Barat Anuj Sharma.
Dia menambahkan bahwa dua orang telah ditangkap tetapi tidak akan mengatakan apakah mereka berasal dari partai tertentu.
Para
pengikut partai ini membawa tubuh legislator berusia 38 tahun dari
sebuah rumah sakit di distrik Nadia, sekitar 120 kilometer (75 mil) dari
Kolkata, ke desa asalnya. Nadia, yang berbatasan dengan Bangladesh,
adalah medan pertempuran antara TMC dan BJP selama pemilihan umum tahun
lalu. Ada lusinan kematian selama kampanye.
Para pendukung Partai Bharatiya Janata (BJP) dan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), dalam demo belum lama ini. (REUTERS/Sivaram V)
Modi harus segera mengumumkan pemilihan nasional yang diperkirakan akan
dimulai pada April. Kepala BJP Benggala Barat Dilip Ghosh menyalahkan
pembunuhan itu atas pemisahan di TMC.
"Ketika ada pembunuhan
politik, mereka menuduh partai saya. Biarkan ada penyelidikan Biro
Investigasi Pusat, semuanya akan menjadi jelas," katanya kepada AFP.
Benggala
Barat menjadi saksi pembunuhan-pembunuhan politik yang mengerikan
deretan pemilihan yang lalu. Sebagian korban ada yang dipotong hingga
dibakar hidup-hidup bersama dengan seluruh daerah kumuh.
Kejadian ini dinilai ada hubungan erat antara jaringan kriminal dan
kelompok politik di negara bagian itu, menurut Sabyasachi Basu Roy
Chowdhury, Wakil Rektor Universitas Rabindra Bharati di Benggala Barat.
"Ini telah memperumit masalah," katanya.
Menurut surat kabar Indian Express, pada 2013 Partai Komunis menuduh TMC membunuh 142 lawan politik menjelang pemilihan nasional terakhir.
Pembunuhan
politik tersebar luas di seluruh India. Sementara data Biro Kejahatan
Nasional mengatakan ada lebih dari 100 pembunuhan politik pada 2016.
Walaupun para ahli politik mengatakan angka itu jauh lebih tinggi.
Ini terjadi jika Netanyahu didakwa atas tuduhan korupsi sebelum pemilihan umum.
CB, YERUSALEM
-- Mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman tidak menampik
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mundur dari politik.
Namun ini terjadi jika Netanyahu didakwa atas tuduhan korupsi sebelum
pemilihan umum pada April mendatang.
"Walaupun adil
karena putusan (hakim) itu akan disampaikan pada saat sebelum pemilihan,
tetapi peluangnya (bagi Netanyahu) untuk membentuk pemerintahan itu
nol," demikian laporan Harian Israel Yedioth Aharonoth mengutip Lieberman, dilansir Anadolu Agency, Ahad (10/2).
Lieberman juga mengaku tidak menampik adanya kemungkinan
Netanyahu pada akhirnya akan pergi dengan kesepakatan pembelaan yang
serupa dengan apa yang dialami oleh mantan Presiden Israel Ezer Weizman.
"Saya tidak mengesampingkan kemungkinan Netanyahu akan melakukan
kesepakatan pembelaan sebelum pemilihan," katanya.
Netanyahu
saat ini sedang diselidiki dalam tiga kasus korupsi terpisah, dan ia
telah berulang kali membantah melakukan kesalahan. Kasus pertama
melibatkan produser Hollywood Israel Arnon Milchan, yang diduga diminta
untuk membeli barang-barang mewah untuk Netanyahu dan istrinya.
Kasus
kedua berkaitan dugaan kesepakatan untuk liputan media yang
menguntungkan dengan Arnon Mozes, penerbit harian berbahasa Ibrani
Yedioth Ahronoth. Dalam kasus ketiga, Netanyahu dituduh memberikan
bantuan kepada Perusahaan Bezeq Telecom Israel dengan imbalan liputan
yang menguntungkan di situs web perusahaan.
Bulan
lalu, Jaksa Agung Israel Avichai Mandelblit mengatakan bahwa ia akan
memutuskan apakah akan mendakwa Netanyahu atas beberapa tuduhan korupsi
sebelum pemilihan Knesset yang dijadwalkan pada 9 April tahun ini.
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang berusaha terpilih kembali berjanji akan membekukan transfer uang ke Otoritas Palestina (PA).
Israel
mengumpulkan sekitar US$127 juta sebulan dalam bea cukai yang dipungut
atas barang-barang yang ditujukan untuk pasar Palestina yang transit
melalui pelabuhan Israel dan kemudian mentransfernya ke PA.
Parlemen
Israel tahun lalu mengesahkan undang-undang untuk menahan sebagian
dana, untuk pembayaran PA kepada keluarga Palestina yang dipenjara oleh
Israel untuk serangan terhadap Israel.
"Pada akhir minggu ini, pekerjaan staf yang diperlukan untuk menerapkan
undang-undang tentang pengurangan gaji teroris akan selesai," Netanyahu,
yang menghadapi pemilihan umum pada bulan April, mengatakan kepada
wartawan di awal pertemuan kabinet mingguan.
"Minggu depan saya
akan mengadakan kabinet keamanan dan kami akan menyetujui keputusan yang
diperlukan untuk mengurangi dana. Jangan ada yang meragukan, dana akan
dikurangi, pada awal minggu depan," katanya dalam bahasa Ibrani.
Pekan sebelumnya, Menteri Pendidikan Naftali Bennett berada di antara
sayap kanan yang menekan Netanyahu untuk menerapkan undang-undang itu
setelah penangkapan seorang warga Palestina. Warga Palestina tersebut
diduga membunuh Ori Ansbacher yang berusia 19 tahun.
"Hukum untuk mengimbangi dana teroris disahkan Juli lalu," katanya.
"Saya memanggil perdana menteri, segera menerapkan hukum," tutup dia.
Nelayan Gaza akhirnya bisa melaut kembali usai 50 hari serangan militer Israel ke Gaza, Palestina.
Foto: Reuters
Film dokumenter Gaza pertama kali tayang di Sundance Film Festival awal 2019.
CB,
BETHLEHEM – Film dokumenter Gaza berhasil meraih penghargaan Premios
Goya Award di Spanyol. Film yang disutradarai Gary Keane dan Andrew
McConnell itu menjadi film pendek dokumenter terbaik.
Film dokumenter Gaza pertama kali tayang di Sundance Film Festival awal 2019.
Film dokumenter ini menggambarkan tentang kehidupan
orang-orang Palestina di Jalur Gaza yang terkepung di bawah blokade
Israel hampir 12 tahun. Dunia menyebut Gaza sebagai penjara terbuka yang
terbesar.
McConnell
sendiri adalah seorang jurnalis foto. Dia pertama kali mengunjungi Gaza
pada 2010, dan pada 2012 ia bekerjasama dengan pembuat film dokumenter
yakni Keane.
Keduanya terlibat dalam kerjasama untuk pembuatan film tersebut. Film dokumenter ini dibuat pada 2014 dan 2015.
McConnell
dan Keane memfokuskan sebagian besar cerita yang berhubungan dengan
laut dan keluarga nelayan serta seorang anak laki-laki berusia 14 tahun.
Mereka tinggal di kamp pengungsian dan menghabiskan waktunya di sekitar
laut.
“Kami ingin membuat orang berkumpul dan
membiarkan mereka menceritakan kisahnya. Narasi berasal dari mereka. Itu
tidak datang dari kami. Kami melihat orang normal dengan keluarga
mencoba untuk hidup, mencoba memberi makan keluarganya, mencoba
mempertahankan beberapa kesamaan," kata Keane seperti dilansir Maan News pada Selasa (5/2) dini hari.
“Inti
dari film ini adalah bagaimana rasanya hidup di tanah yang luar biasa
ini. Gaza sangat bersemangat, penuh warna, dan ramai. Itu salah satu
tempat paling unik yang pernah saya kunjungi. " kata McConnell.
Penghargaan
Goya yang didirikan pada 1987 adalah penghargaan film tahunan nasional
di Spanyol dan diberikan kepada spesialis terbaik dalam bidang seni dan
kreatif.
AMMAN - Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi
memutuskan untuk melanjutkan pertemuan mereka terkait pertukaran
tahanan. Keduanya juga sepakat meminta waktu untuk menyelesaikan daftar
tahanan yang akan dimasukkan dalam kesepakatan.
Sebuah pernyataan
yang dikeluarkan oleh kantor Utusan Khusus PBB untuk Yaman
mengindikasikan bahwa kedua pihak menyatakan komitmen mereka untuk
membebaskan semua napi dan tahanan serta mereka yang berada dalam
tahanan rumah, yang akan dilaksanakan secara bertahap.
Keduanya
juga memperbarui kesiapannya untuk mengerahkan semua upaya yang mungkin
untuk merealisasikan tujuan ini dan untuk mempercepat proses
memungkinkan para tahanan bersatu kembali dengan keluarga mereka seperti
dikutip dari Xinhua, Sabtu (9/2/2019).
Pernyataan
itu mengindikasikan bahwa komite yang mewakili kedua belah pihak
membuat "kemajuan yang signifikan" untuk mengimplementasikan kesepakatan
untuk membebaskan para tahanan karena lebih banyak informasi diberikan
dalam hal ini selama pertemuan kedua di Amman.
Sub-komite yang
dibentuk untuk melihat pertukaran badan-badan yang berafiliasi dengan
kedua belah pihak juga mendukung rencana aksi yang akan dilaksanakan
sejalan dengan jangka waktu tertentu.
Kantor
utusan khusus PBB mengatakan akan terus mengerahkan upaya bersama
dengan Palang Merah Internasional untuk mendukung semua upaya yang
berusaha untuk mengimplementasikan perjanjian dan untuk menyediakan
semua bantuan teknis yang diperlukan.
Wabah Ebola di Kongo telah menewaskan lebih dari 500 orang. Foto/Istimewa
KINSHASA - Lebih dari 500 orang tewas akibat wabah Ebola di Kongo.
Meski begitu, program vaksinasi telah berhasil mencegah ribuan
kematian. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Kongo Oly Ilunga
Kalenga.
"Secara total, ada 502 kematian dan 271 orang sembuh,"
kata Kalenga yang dikutip buletin Kementerian Kesehatan negara itu,
melaporkan wabah di bagian timur negara itu.
Tetapi Kalenga
mengatakan bahwa, untuk pertama kalinya, program vaksinasi telah
melindungi 76.425 orang dan mencegah ribuan kematian.
"Saya yakin kami telah mencegah penyebaran epidemi di kota-kota besar di kawasan itu," ucapnya seperti disitir dari Channel News Asia, Minggu (10/2/2019).
"Tim-tim (kesehatan) juga berhasil menahan penyebaran epidemi ke negara-negara tetangga," tambahnya.
"Masalah terbesar adalah mobilitas penduduk yang tinggi," sambungnya lagi.
Wabah Ebola dimulai pada Agustus tahun lalu di wilayah Kivu Utara, yang berbatasan dengan Uganda dan Rwanda.
Sayap
Spanyol dari lembaga bantuan Doctors Without Borders (MSF) melaporkan
di Twitter bahwa ada lonjakan kasus sejak 15 Januari.
"Rwanda, Uganda dan Sudan Selatan, lebih jauh ke utara, semua sekarang dalam keadaan siaga," tambahnya.
Situasi
keamanan di timur negara itu, di mana kelompok pemberontak bersenjata
telah meneror penduduk selama bertahun-tahun, telah membuat pengobatan
terhadap penyakit ini menjadi sulit.
Produser Wolf of Wall Street, Riza Aziz (kiri), bersama pemeran film.[abc.net.au]
CB, Jakarta - Miliaran dolar AS diselewengkan dalam skandal 1MDB
Malaysia, dan bahkan hingga menjerat sejumlah aktor Hollywood. Jutaan
dolar AS dihabiskan untuk tas tangan mewah dan perhiasan. Dana 1MDB juga
dibelanjakan untuk kondominium di New York, kapal pesiar US$ 250 (Rp
3,4 triliun) juta, lukisan Pablo Picasso, hingga mendanai film
dibintangi Leonardo diCaprio, Paris Hilton, Miranda Kerr dan Lindsay
Lohan.
Pada tanggal 12 Februari, jaksa penuntut Malaysia akan
mulai mengungkap beberapa di antaranya ketika mantan Perdana Menteri
negara Najib Razak muncul di pengadilan dengan tuduhan penyalahgunaan
kekuasaan, pelanggaran kepercayaan dan pencucian uang, menurut laporan
CNN, 10 Februari 2019.
Pemain-pemain lain yang diduga terlibat
dalam skandal itu di antaranya pemodal internasional Jho Low, yang kini
masih masih buron, di luar jangkauan otoritas Malaysia dan AS.
Pada awal 2009, Najib Razak memerintahkan pembentukan dana investasi
negara awalnya bernilai US$ 1,2 miliar(Rp 16,7 triliun), yang nantinya
akan dinamai 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB.
Tujuannya
adalah untuk memimpin inisiatif yang digerakkan oleh pasar untuk
membantu pemerintah dalam mendorong Malaysia menjadi negara maju yang
sangat kompetitif, berkelanjutan dan inklusif.
Sebaliknya, menurut
jaksa AS, 1MDB digunakan sebagai dana tertutup oleh Najib, Low dan
pejabat tinggi lainnya di perusahaan negara tersebut, yang diduga
menggelapkan lebih dari US$ 3,5 miliar (Rp 48,8 miliar) selama enam
tahun. Jaksa di Swiss kemudian menaksir angka yang digelapkan melebihi
US$ 4 miliar (Rp 55 miliar).
"(Dana ini) dimaksudkan untuk
menumbuhkan ekonomi Malaysia dan mendukung rakyat Malaysia. Sebaliknya,
mereka dicuri, dicuci melalui lembaga keuangan Amerika dan digunakan
untuk memperkaya beberapa pejabat dan rekan mereka," kata Jaksa Agung
Loretta Lynch pada 2016, setelah Departemen Kehakiman AS meluncurkan
kasus terhadap 1MDB.
Riza Aziz tiba di markas MACC, Putrajaya, Malaysia.[New Strait Times]
Sejak
awal, mereka yang bertanggung jawab atas dana tersebut diduga menyedot
uang tunai untuk diri mereka sendiri dan sekutu, menyalahgunakan lebih
dari US$ 1 miliar (Rp 13,9 miliar) pada tahun 2009 saja.
Baik
Low dan Najib telah berulang kali membantah tuduhan yang diajukan
terhadap mereka. Mereka menuduh pihak berwenang Malaysia mengejar
tuntutan hukum yang bermotif politik.
Jho Low dilahirkan di
Malaysia dari keluarga Tionghoa yang kaya dan menempuh pendidikan di
Inggris dan AS. Low masuk ke kancah keuangan internasional pada akhir
2000-an sebagian berkat persahabatan dengan anak tiri Najib, Riza Aziz,
yang ia temui ketika mereka berada di Harrow elit Inggris Sekolah.
Saat
belajar di Wharton Business School di Pennsylvania, Low meluncurkan
perusahaan investasi dengan suntikan modal awal US$ 25 juta (Rp 349
miliar), yang katanya "terutama disediakan oleh keluarga saya dan
teman-teman dekat Timur Tengah dan Asia Tenggara."Pada 2010, Low
mengklaim, nilai investasinya telah tumbuh hingga US$ 1 miliar(Rp 13,9
miliar). Namun, jaksa menuduh sumber sebagian besar uangnya adalah dana
1MDB.
Uang Korupsi 1MDB Mengalir ke Industri Film Hollywood
Di Malaysia dan New York, di mana Jho Low menghabiskan sebagian besar
waktunya, pemodal itu selalu hadir secara rutin di kolom gosip berkat
persahabatan dengan selebriti termasuk Hilton dan Lohan. Dalam wawancara
Bintang yang sama, Low membantah laporan beredar luas bahwa dia telah
menghabiskan lebih dari US$ 2 juta (Rp 27,9 miliar) selama perjalanan ke
St Tropez.
Melalui Aziz, yang mengelola perusahaan produksi film
yang berbasis di Los Angeles bernama Red Granite Pictures, Low
memperluas jaringan selebritisnya, bermain-main dengan orang-orang
seperti DiCaprio dan mantan model Victoria's Secret, Miranda Kerr.
Menurut
jaksa AS, uang hasil pencucian rendah dari 1MDB melalui Red Granite,
yang menggunakannya untuk mendanai film termasuk "The Wolf of Wall
Street," "Dumb and Dumber To," dan "Daddy's Home."
"Ini
adalah kasus di mana kehidupan meniru karya seni," kata seorang pejabat
AS pada 2016. "Rekan-rekan pejabat korup 1MDB ini diduga telah
menggunakan beberapa hasil ilegal dari skema penipuan mereka untuk
mendanai produksi 'The Wolf of Wall Street, 'sebuah film tentang pialang
saham yang korup yang mencoba menyembunyikan keuntungan haramnya
sendiri di tempat persembunyian asing yang dianggap aman."DiCaprio
bekerja dengan jaksa AS untuk mengembalikan dana apa pun yang dia atau
badan sosialnya terima dari 1MDB. Kerr telah menyerahkan perhiasan
senilai US$ 8,1 juta (Rp 113 miliar) yang diberikan kepadanya oleh Low
kepada Departemen Kehakiman AS.
Low Taek Jho. Sumber: The Star/Asia News Network/asiaone.com
Pada
awal 2015, Clare Rewcastle-Brown, jurnalis Inggris dan pendiri situs
web Sarawak Report yang melaporkan korupsi di Asia Tenggara, menerima
sekitar 227.000 dokumen yang bocor terkait dengan 1MDB.
Setelah
berbulan-bulan penyelidikan, Rewcastle-Brown menerbitkan sebuah laporan
yang menuduh lebih dari US$ 700 juta (Rp 9,7 triliun) telah ditransfer
dari 1MDB ke rekening bank pribadi Perdana Menteri Najib. Wall Street
Journal juga menerbitkan beberapa laporan baru tentang skandal itu,
sebagian didasarkan pada dokumen yang sama yang dibocorkan.
Najib Razak. REUTERS
Menyusul
laporan tersebut, para pejabat Malaysia menggerebek kantor 1MDB di
Kuala Lumpur dan penyelidikan juga diluncurkan di Hong Kong, Australia,
Singapura, Swiss dan AS. Najib mengatakan kepada wartawan bahwa orang
yang bersalah akan diadili.
Namun banyak pengamat skeptis terhadap
kesediaan Najib Razak untuk menyelidiki skandal itu secara menyeluruh,
mengingat ia adalah orang utama yang terlibat di dalamnya. Pada Januari
2016, jaksa agung Malaysia membebaskan Najib dari kesalahan apa pun
terkait transfer US$ 700 juta (Rp 9,7 triliun), dengan mengatakan uang
di rekeningnya telah diberikan secara sukarela kepada Perdana Menteri
oleh keluarga kerajaan Saudi.
Bahkan
ketika pelaporan skandal berlanjut, dan otoritas AS meluncurkan
penyelidikan dan mulai menyita aset pada awal 2017, tampaknya Najib akan
menghadapi penuntutan, namun ia memiliki otoritas pada politik Malaysia
dan telah mengeluarkan beberapa undang-undang yang tampaknya dirancang
untuk menghalangi penyelidikan terhadap 1MDB.
Semua itu berakhir
pada 9 Mei 2018, ketika Mahathir Mohamad yang berusia 92 tahun, mantan
perdana menteri dan mantan sekutu Najib, menang dalam pemilihan umum
Malaysia.
Uang
tunai dan barang-barang yang disita dari enam tempat tinggal terkait
dengan Datuk Seri Najib Tun Razak senilai antara RM 900 juta atau Rp 3,2
triliun dan RM 1,1 miliar atau Rp 3,9 triliun. [asiaone]
Kemenangan
Mahathir adalah awal kejatuhan dramatis dari Najib Razak. Dalam
minggu-minggu setelah pemilihan, ia dan istrinya, Rosmah Mansor,
dilarang meninggalkan Malaysia dan polisi menggerebek rumah pasangan
itu, menyita perhiasan, tas tangan, dan barang-barang mewah bernilai
jutaan dolar AS.
Pada
Juli 2018, Najib secara resmi didakwa dengan berbagai tuduhan korupsi
dan menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun jika terbukti bersalah.
Dia menuduh pemerintah baru mengejar penuntutan bermotif politik tetapi
mengatakan dia menyambut baik persidangan sebagai "kesempatan terbaik
saya untuk membersihkan nama saya," katanya.
Pada 12 Februari, persidangan Najib Razak akan mulai membuka tabir skandal 1MDB.
Namun,
dari dugaan konspirator utama, hanya Najib yang akan berada di dermaga.
Jho Low diyakini bersembunyi di Cina, menentang upaya Malaysia untuk
mengekstradisi dirinya agar diadili dalam penyelewengan dana 1MDB
bersama mitranya Najib Razak.
Seorang turis terluka menyusul serangan maut teroris ke Museum Bardo, Tunisia, pada Rabu (18/3/2015) (Reuters)
Tunis (CB) - Pengadilan Tunisia pada Sabtu (9/2)
menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas tujuh orang karena
keterlibatan mereka dalam dua serangan maut pada 2015 di sebuah hotel di
Tunis serta sebuah hotel di pantai Laut Tengah.
Beberapa terdakwa lainnya mendapat hukuman penjara selama enam bulan
hingga 16 tahun, menurut laporan kantor berita TAP yang mengutip
keterangan juru bicara pengadilan, Soufiane Sliti.
Secara keseluruhan, ada 51 orang yang diajukan ke pengadilan selama
persidangan yang berlangsung selama 18 bulan. Sebanyak 27 dari jumlah
orang tersebut dibebaskan.
Serangan di Museum Nasional Bardo merenggut 21 korban jiwa sementara 38
orang tewas dalam serangan di Hotel Sousse, yang terletak 150 kilometer
sebelah selatan Tunis.
Kedua serangan itu, yang terjadi dalam waktu tiga bulan, telah
melumpuhkan perekonomian Tunisia karena agen-agen pariwisata utama Eropa
hengkang.
Pariwisata merupakan sumber utama pemasukan devisa bagi negara itu, mencakup sekitar 8 persen dari produk domestik bruto.
Serangan juga sempat menghentikan reformasi politik, yang dipuji sebagai
model peralihan demokratik setelah gelombang pemberontakan "Musim Semi
Arab" mulai muncul tahun 2011.
Tunisia masih menjadi salah satu negara paling sekuler di dunia Arab.
Namun, pihak berwenang setempat memperkirakan ada sekitar 3.000 warga
negaranya yang telah bergabung dengan ISIS serta kelompok-kelompok garis
keras lainnya di Irak, Suriah dan Libya.
Kunjungan wisatawan ke Tunisia sudah mulai kembali mengalir secara bertahan sementara pengamanan juga telah ditingkatkan.
Selama 2018, Tunisia telah menerima kedatangan 8,3 wisatawan dan
hotel-hotel dipenuhi dengan para pelancong dari Aljazair, Rusia dan
negara-negara lainnya di Eropa.
Jakarta, CB -- Angkatan bersenjata Iran, Garda Revolusi, meresmikan rudal balistik jarak jauh teknologi baru, Kamis (7/2), memicu amarah Amerika Serikat yang selama ini mendesak Riyadh menghentikan pengembangan senjata tersebut.
Kantor berita Fars melaporkan bahwa rudal yang dikenal dengan nama "Dezful" itu memiliki jarak tempuh hingga 1.000 kilometer.
Rudal
itu disebut sebagai versi terbaru rudal Zolfaghar yang memiliki
jangkauan hingga 700 kilometer dengan hulu ledak mencapai 450 kilometer.
Dikutip Reuters, sejumlah gambar yang dirilis media itu memperlihatkan sebuah pabrik rudal bawah tanah dengan sebutan "kota bawah tanah."
Selain
meresmikan rudal Dezful, Iran juga mengklaim memiliki sejumlah rudal
dengan jarak tempuh hingga 2.000 kilometer. Teheran mengklaim rudal
tersebut bisa menjangkau pangkalan militer Israel dan AS di kawasan itu.
Sementara itu, dilansir AFP,
Gedung Putih mengecam keras pengembangan rudal yang masih dilakukan
Iran tersebut. AS bersumpah akan terus menekan "tanpa belas kasihan"
agar Iran menghentikan pengembangan peluru kendalinya itu.
"Ini
merupakan pengabaian terang-terangan Iran terhadap hukum internasional.
Kita harus mengembalikan pembatasan internasional yang lebih ketat untuk
membendung program rudal Iran," ucap wakil juru bicara Kementerian Luar
Negeri AS, Robert Palladino.
"AS akan terus tanpa henti
membangun dukungan di seluruh dunia untuk menghadapi aktivitas rudal
balistik yang sembrono dari rezim Iran. Kami akan terus memberikan
tekanan pada rezim Iran sampai negara itu mengubah perilaku
merugikannya."
Relasi
Iran-AS kembali memanas terutama setelah Presiden Donald Trump menarik
diri dari kesepakatan nuklir 2015 atau The Joint Comprehensive Plan of
Action (JCPOA) pada Mei lalu.
Perjanjian yang disepakati pada
2015 itu berisi kesepakatan Iran untuk menyetop pembangunan program
senjata rudal dan nuklirnya, dengan imbalan pencabutan sanksi serta
embargo bagi Iran. Perjanjian itu disepakati Iran, AS, Perancis, Rusia,
China, Inggirs, Jerman, dan Uni Eropa.
Trump menganggap JCPOA,
yang disepakati oleh pendahulunya, Barack Obama, merupakan sebuah
"bencana" dan memutuskan menjatuhkan kembali sanksi terhadap Iran secara
unilateral.
Meski AS telah keluar, Iran dan negara Eropa tetap mempertahankan komitmen untuk menjalankan perjanjian tersebut.
Khashoggi disebut jadi korban pembunuhan terencana dan brutal.
CB,
ANKARA -- Pelapor khusus PBB mengungkapkan pembunuhan wartawan Arab
Saudi Jamal Khashoggi pada musim gugur tahun lalu di Konsulat Kerajaan
itu di Istanbul, Turki, direncanakan dan dilakukan oleh para pejabat
Arab Saudi.
Agnes Callamard, Pelapor Khusus PBB
mengenai Penghukuman di luar Pengadilan, Sumir, dan Sewenang-wenang,
baru-baru ini mengunjungi Turki bersama satu tim ahli dalam penyelidikan
internasional mengenai pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi.
"Bukti
yang dikumpulkan selama misi saya ke Turki memperlihatkan kasus utama
bahwa Khashoggi adalah korban pembunuhan terencana dan brutal, yang
direncanakan dan dilakukan oleh para pejabat Negara Arab Saudi," kata
Callamard di dalam satu pernyataan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu.
Callamard
menambahkan, "Upaya Turki untuk melakukan penyelidikan seketika;
efektif dan menyeluruh; mandiri dan tak memihak; dan transparan sejalan
dengan hukum internasional telah secara sungguh-sungguh dibatasi dan
dirusak oleh Arab Saudi."
Menurut pernyataan
tersebut, pembunuhan Khashoggi melanggar "hukum internasional dan
peraturan inti hubungan internasional, termasuk ketentuan bagi
penggunaan sah misi diplomatik". Callamard juga berterima kasih kepada
Turki atas dukungannya selama kunjungan wanita pejabat itu ke Turki
untuk melakukan penyelidikan internasional mengenai kejahatan tersebut.
Khashoggi, kontributor The Washington Post,
dibunuh di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober.
Setelah memberikan bermacam penjelasan yang bertolak-belakang, Riyadh
akhirnya mengakui Khashoggi terbunuh di dalam gedung Konsulat, dan
menyalahkan peristiwa itu pada penafsiran operasi yang gagal. Turki
telah mengupayakan pengekstradisian warga negara Arab Saudi yang
terlibat dalam pembunuhan tersebut serta pertanggung-jawaban penuh
mengenai pembunuhan itu dari Riyadh.
Dalam
percaturan perlombaan senjata militer masa depan tak bisa dilepaskan
dari ekistensi dua negara adidaya Amerika Serikat dan Rusia.
Ilustrasi/SINDOnews
DALAM percaturan perlombaan senjata militer masa depan tak bisa dilepaskan dari ekistensi dua negara adidaya Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Sejauh ini hanya dua negara ini yang mampu mengembangkan peralatan militer canggih. Apa saja itu, berikut di antaranya.
Peralatan Militer Canggih AS
1. HAARP
High
Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) merupakan proyek yang
diinisiasi sebagai program penelitian ionosfer yang didanai Angkatan
Udara Amerika Serikat (AS), Angkatan Laut AS, University of Alaska
Fairbanks, dan Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).
Sebagai fasilitas universitas, HAARP adalah pemancar frekuensi berdaya
tinggi yang digunakan untuk mempelajari ionosfer.
Para pegiat
teori konspirasi menyebut bahwa HAARP mampu memanipulasi ion di udara
dan dengan sengaja memicu bencana alam -seperti gempa, badai, dan
banjir- sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh AS.
2. Senjata Laser LaWS
Senjata teranyar AS bernama LaWS (Laser Weapon System). Bukan fiksi maupun isapan jempol, eksistensi LaWS benar-benar nyata dan telah siap beroperasi (battle ready)
di kapal logistik amfibi USS Ponce yang kini tengah berlayar di laut
Teluk Persia. Demikian seperti yang diwartakan oleh CNN, pada 18 Juli
2017.
Tak seperti senjata konvensional lain, LaWS dapat beroperasi
dan ditembakkan ke seluruh target di darat, air, maupun udara. LaWS
diklaim mampu mencapai target 50.000 kali lebih cepat jika dibandingkan
dengan kecepatan Intercontinental Ballistic Missile System (ICBM).
3. Proyek Thor
Proyek
Thor merupakan sebuah teknologi yang didesain oleh Jerry Pournelle pada
1950-an, berbentuk sebuah alutsista yang dapat terbang statis di
angkasa dan mampu menghancurkan target dari langit. Alutsista itu
menembakkan sebuah proyektil berupa tombak sepanjang enam meter dari
angkasa ke sasaran yang hendak dituju.
Memanfaatkan energi kinetik dan teknologi Kinetic Energy Penetrator (KEP), tombak itu mampu menghasilkan kekuatan setara nuklir, tanpa efek samping ledakan yang dihasilkan dari nuklir.
4. Pesawat Terbang Induk
Jauh sebelum helicarrier di film laga/komik Avengers tampak
di layar lebar, AS telah merancang alutsista berkonsep serupa pada
1920-an. Saat itu, Angkatan Laut AS telah mengeksplorasi potensi pesawat
terbang induk taktis bermodel Zeppelin yakni USS Akron dan USS Makon.
Namun akibat kegagalan teknis pada USS Akron dan USS Makon yang menelan
korban jiwa, AS tak lagi memproduksi pesawat semacam itu.
Akan
tetapi, baru-baru ini, muncul rumor bahwa DARPA AS membuka kembali
proyek pengembangan pesawat tersebut. Kali ini, pesawat itu akan membawa
pesawat tak berawak alih-alih pesawat tempur berawak.
Disebut
program "Gremlins", inisiatif DARPA yang berani ini akan melibatkan
pesawat kargo C-130 yang dimodifikasi. Namun, seperti pada beragam
proyek DARPA pada umumnya, kabar itu sulit diverifikasi secara
independen.
5. Senapan PHASR
Senapan PHASR (Personnel Halting and Stimulation Response) pada dasarnya adalah senapan laser yang tak mematikan (non-lethal) yang dipakai untuk membutakan sasaran untuk sementara agar tidak menerobos pembatas militer.
Senjata
itu tidak menyebabkan kerusakan menetap, tapi musuh atau sasaran hanya
lunglai selama beberapa detik sehingga ada waktu untuk memeriksa keadaan
ancaman.
Peralatan Militer Canggih Rusia
1. Rudal balistik jarak jauh Sarmat
Rudal
balistik antarbenua (ICBM) Sarmat disebut-sebut mampu membawa muatan
besar di kutub Utara atau Selatan, atau ke lokasi mana saja di muka
bumi. Sarmat dirancang untuk membawa hulu ledak hipersonik glider, Avangard. Glider ini
dapat terbang di atmosfer dengan kecepatan lebih dari 20 Mach dan dapat
menahan panas hingga 2.000 celcius yang dihasilkan oleh gesekan udara. 2. Pesawat jet tempur siluman Sukhoi Su-57
Sukhoi
Su-57 adalah pesawat tempur paling mutakhir yang bersanding dengan F-35
produksi AS. Pesawat ini menawarkan teknologi jarak pandang rendah,
penggunaan material komposit luas dan radar yang ditingkatkan.
Persenjataan utama Su-57 disembunyikan di ruang senjata internal untuk
mengurangi profil radar alat berat, tetapi juga dapat membawa amunisi
tambahan pada tiang-tiang di bawah sayap eksternal.
3. Tank tempur T-14 Armata
Tank ini memiliki turret yang
sepenuhnya otomatis dan tanpa awak yang dilengkapi dengan meriam 125
milimeter yang mampu mencapai target dengan jarak tujuh kilometer dengan
kecepatan tembak 12 peluru per menit.Awak tank ditempatkan dengan aman
di dalam kabin khusus, yang diharapkan dapat menjaga awak tetap selamat
termasuk ledakan dari gudang amunisi.
4. Sistem pertahanan udara Triumf S-500
Triumf
adalah salah satu sistem anti-pesawat dan rudal Rusia yang paling
canggih, dirancang untuk mencegat target aerodinamis hingga jarak 400
kilometer dan rudal balistik hingga 60 kilometer. Satu mobil peluncur
dapat menggunakan empat jenis rudal pencegat, sesuai untuk target
berbeda.
5. Sandi Tirada-2S
Meskipun
tidak mengesankan dibandingkan dengan rudal Sarmat atau pesawat tempur
siluman generasi kelima, peralatan baru ini sangat penting dalam setiap
pertempuran modern, yakni pengacau sinyal satelit. Teknologi ini secara
efektif membuat satelit tidak berguna, membuat musuh kesulitan melewati
gangguan dan secara de facto meninggalkan mereka tanpa alat komunikasi modern.
AS mencabut visa anggota Majelis Konstituen
Venezuela, badan yang didirikan Nicolas Maduro untuk mengambil alih
peran parlemen di bawah Majelis Nasional. (Miraflores Palace/Handout via
Reuters)
Jakarta, CB -- Amerika Serikat mencabut visa anggota Majelis Konstituen Venezuela, badan yang didirikan Presiden Nicolas Maduro untuk mengambil alih peran parlemen di bawah Majelis Nasional.
"Dewan
itu merebut kekuatan konstitusional Majelis Nasional yang sah dan
menggambarkan kehancuran lembaga-lembaga demokratis akibat ulah Maduro,"
ujar utusan baru AS untuk krisis Venezuela, Elliot Abrams, sebagaimana
dikutip AFP, Kamis (7/2).
Dalam kesempatan tersebut, ia
juga mengecam pertemuan para menteri dari belasan negara Eropa dan
Amerika Latin di Montevideo, Uruguay, untuk mencari jalan tengah demi
mengakhiri krisis politik di Venezuela.
Pembicaraan itu dipelopori oleh Meksiko dan Uruguay, dua dari segelintir
negara Amerika Latin yang mengakui Maduro sebagai pemimpin sah
Venezuela. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini,
juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Abrams mengatakan
bahwa negara-negara hanya boleh berurusan dengan Guaido, pemimpin
Majelis Nasional yang sudah mendeklarasikan diri sebagai presiden
interim di tengah demonstrasi anti-Maduro besar-besaran di Venezuela.
AS
diikuti sejumlah negara lainnya langsung memberikan dukungan kepada
Guaido karena dianggap mewakili satu-satunya badan yang dipilih langsung
oleh rakyat dalam pemilu, Majelis Nasional.
"Alih-alih mencoba untuk mengakomodasi Maduro melalui contact group atau
dialog, kami mendesak negara-negara untuk mengakui Juan Guaido sebagai
presiden sementara dan bergabung dengan kami dalam menanggapi permintaan
Guaido untuk memberikan bantuan kemanusiaan internasional sesegera
mungkin untuk memenuhi kebutuhan rakyat Venezuela," kata Abrams.
Abrams pun memperingatkan negara-negara Eropa dan Amerika Latin itu berhati-hati karena Maduro dikenal kerap berbuat curang.
"Maduro
pasti akan memanipulasi setiap panggilan negosiasi demi keuntungannya
dan dia sering menggunakan dialog sebagai cara untuk mengulur waktu.
Waktu untuk berdialog dengan Maduro sudah lama berlalu," katanya.
Presiden Nicolas Maduro menyampaikan pidato di hadapan para
marinir dan komando angkatan laut Venezuela, Ahad, 3 Februari
2019.[teleSUR]
CB, Jakarta - Badan
Pendanaan Internasional, IMF masih menunggu petunjuk dari negara-negara
anggotanya sebelum memberikan pengakuan resmi terhadap pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido.
Juru
bicara IMF, Gerry Rice mengatakan, IMF memerlukan petunjuk ini sebagai
langkah pertama sebelum membuat disain program pendanaan untuk
Venezuela.
"Menurut
saya negara-negara masih menentukan posisi mereka dalam hal pengakuan.
Kami memperhatikannya secara dekat dan kami akan dipandu bgeitu kami
merasakan dan mereka merasakan bahwa ada pandangan yang terbentuk yang
dapat membimbing kami," kata Rice seperti dilansir dari Reuters, Kamis, 7
Februari 2019.
Meski jumlah negara yang mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela
semakin banyak, namun menurut Rice, IMF masih menunggu konsensus.
Dalam
pernyataan pers resmi lembaga itu pada 2 Mei 2018, Dewan Eksekutif IMF
bertemu untuk membahas masalah penyediaan data makroekonomi Venezuela
untuk IMF.
Pada
pertemuan itu, Dewan Eksekutif mempertimbangkan laporan yang
disampaikan direktur pelaksana tentang kemajuan dalam menerapkan
langkah-langkah perbaikan yang disetujui pada 3 November 2017 atas
kegagalan Venezuela untuk memberikan data yang diperlukan ke IMF
berdasarkan pasal VIII bagian 5 dari Pasal Perjanjian Dana.
Dewan
menemukan Venezuela belum menerapkan langkah-langkah perbaikan dan
gagal memberikan informasi tentang sejumlah item tambahan yang
diperlukan.
IMF
telah mengeluarkan deklarasi kecaman terhadap Venezuela atas
kegagalannya melaksanakan langkah-langkah perbaikan dan gagal memenuhi
kewajibannya berdasarkan Pasal VIII bagian 5 tersebut.Begitupun, IMF menyatakan siap membantu Venezuela mengatasi krisis ekonominya.
Umat Islam yang tergabung dalam Solidaritas Ormas Islam kota
Surabaya melakukan aksi bela muslim Uighur di depan Konsulat Jenderal
Cina di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 28 Desember 2018. Dalam kesempatan
tersebut mereka menolak intimidasi kekerasan umat Islam yang ada di
Uighur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
CB, Jakarta - Sejumlah kelompok HAM menyerukan agar PBB melakukan investigasi ke sebuah kawasan penahanan massal penduduk Uighur di
wilayah barat Xinjiang, Cina. Seruan itu untuk merespon derasnya dugaan
adanya penyiksaan terhadap pemeluk Islam di wilayah itu.
"Derasnya
tuduhan penyiksaan yang terjadi di Xinjiang tidak bisa dikompromikan.
Tuntutan integritas Dewan HAM PBB bahwa negara-negara di dunia tidak
mengizinkan Cina menyembunyikan keanggotaan atay ekonominya yang bisa
membuat Beijing menghindar dari pertanggung jawabannya," kata Kenneth
Roth, Direktur Eksekutif Human Rights Watch atau HRW.
Dikutip
dari nytimes.com, Kamis, 7 Februari 2019, kelompok-kelompok HAM di
dunia mendesak agar dibuat sebuah misi pencari fakta. Permintaan ini
diharapkan bisa menjadi pembahasan dalam sebuah sesi pertemuan Dewan HAM
PBB pada akhir Februari nanti.
Hasil investigasi yang dilakukan oleh akademisi dan wartawan dalam
beberapa tahun terakhir menemukan adanya sebuah kampanye yang
menghilangkan sekitar satu juta orang, yang sebagian besar penduduk
Muslim Uighur. Mereka dimasukkan dalam kamp-kamp penahanan di penjuru
Xinjiang dengan alasan untuk di 'edukasi' ulang.
Otoritas
Cina juga dituding telah melakukan sebuah penumpasan terahadap pemeluk
Islam yang melakukan praktik agama dan tradisi dalam Islam. Pemerintah
daerah diduga telah melarang jenggot hingga pemberian nama berbau agama
pada anak.
"Ini
adalah sebuah upaya untuk mengubah agama dan identitas etnik dari
sebuah kelompok minoritas yang penting. Ini membutuhkan sebuah respon
internasional," kata Roth.
Kumi Naidoo, Sekjen Lembaga Amnesty
Internasional mengatakan Xinjiang telah menjadi sebuah penjara terbuka,
sebuah tempat dimana teknologi mata-mata dikerahkan, indoktrinasi
politik, asimilasi budaya paksa, penangkapan dan penghilangan
sewenang-wenang telah mengubah etnis minoritas menjadi orang asing di
tanah kelahiran mereka sendiri.
Dikonfirmasi mengenai tuduhan penyiksaan terhadap Muslim Uighur ini, perwakilan Cina di PBB belum bisa dihubungi. Banyak kantor-kantor pemerintah Cina masih libur Imlek.
Kepala
Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), Laksamana John Richardson,
menyerukan agar Washington lebih ofensif terhadap China dan Rusia.
Foto/Ilustrasi/Istimewa
WASHINGTON - Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), Laksamana John Richardson, menyerukan agar Washington lebih ofensif terhadap China dan Rusia. Pasalnya, kedua musuh besar AS itu semakin agresif menggunakan angkatan laut mereka di darat, laut, dan perebutan kekuasaan.
Dalam
acara Dewan Atlantik, Richardson mengumbar pertanyaan yang mendesak
bagaiman AS harus menanggapi ancaman yang berkembang. Ia pun menyerukan
lebih banyak agresi dan menempatkan bola di sisi Beijing dan Moskow.
Ditanya
oleh mantan wakil sekretaris jenderal NATO Alexander Vershbow apa yang
bisa dilakukan AS untuk mendorong balik Rusia yang mengambil alih jalur
perairan, Richardson mengatakan sudah waktunya untuk menyerang terlebih
dahulu.
"AS
harus memikirkan tidak hanya tanggapan dalam mendorong kembali, tetapi
bagaimana kita menekan pertama kali dalam beberapa bidang? Saya pikir
akan lebih baik jika kita bisa membuat orang, Rusia, beberapa pesaing
ini untuk menanggapi langkah pertama kami. Ada keuntungan setiap saat
untuk memainkan sisi putih di papan," kata Richardson seperti dikutip
dari Bussines Insider, Jumat (8/2/2019).
Pasukan Rusia
secara rutin menguji Angkatan Laut AS dengan aksi berbahaya di udara dan
laut. Pada 2018, dua kali jet Rusia berdengung sangat dekat dengan
pesawat Angkatan Laut AS, dan pada 2015 dua Su-24 berulang kali
mensimulasikan pemboman yang dilakukan terhadap kapal perusak USS Donald
Cook.
Richardson mengatakan bahwa meningkatkan pelatihan dengan
pasukan mitra di daerah itu, mendirikan markas besar di negara sekutu
terdekat seperti Rumania dapat memberi AS lebih banyak pengaruh untuk
merespons, tetapi kemudian membuat sesuatu yang mengejutkan.
"Satu
area di mana kami melakukan beberapa hal baru adalah sehubungan dengan
pertahanan rudal. Jadi kami memiliki Aegis Ashore di Rumania, saya pikir
kemampuan itu membuat pernyataan luar biasa (ke Rusia)," ujar
Richardson.
Pertahanan rudal AS di Eropa secara konsisten telah
dibahas sebagai langkah untuk melawan ancaman dari Iran, tetapi Rusia
juga secara konsisten berpendapat bahwa AS memasang sistem ini untuk
membantu berperang melawan Moskow. Richardson tampaknya mengkonfirmasi
bahwa situs di Rumania memiliki beberapa kegunaan dalam perang melawan
Rusia. Baterai radar dan pencegat Aegis lainnya direncanakan untuk
Polandia.
Sementara China, yang baru-baru ini mengancam akan
menenggelamkan kapal induk Angkatan Laut AS dengan satu set rudal baru
yang dipublikasikan secara luas, Richardson menunjuk ke sebuah
perjalanan baru-baru ini ke Beijing di mana ia mendesak stabilitas,
tetapi masih menyerukan tanggapan "berotot".
"Jangan
saling menghalangi, menyetir kapal kami di depan satu sama lain,
melempar rintangan di depan kapal. Mari kita menjadi bias untuk
membuatnya mudah," ucap Richardson dalam menyerukan perjanjian tentang
perilaku di laut.
Pada akhirnya, Richardson mengatakan bahwa
begitu aturan disepakati antara AS dan China, AS-lah yang akan
menegakkan aturan itu dengan kuat.
"Hanya memasukkan beberapa
mekanisme penegakan hukum ini sehingga membuatnya lebih sulit untuk
bermain cepat dan longgar dengan aturan. Tapi Anda harus membuat langkah
untuk menegakkan hal-hal itu. Saya pikir banyak dari struktur itu ada,
hanya saja kita harus lebih sedikit berotot untuk menegakkannya,"
tukasnya.
Kapal-kapal perang China dan Rusia saat latihan perang gabungan di Zhanjiang, Guangdong. Foto/REUTERS
WASHINGTON
- Seorang petinggi Pentagon menyerukan pembuatan aturan yang lebih
tegas yang mengatur pertemuan kapal-kapal perang Amerika Serikat (AS)
dan China di perairan sengketa seperti Laut China Selatan. Seruan itu
disampaikan setelah kapal perang kedua pihak pernah hampir bertabrakan
di perairan sengketa.
"Jangan saling menghalangi, mengemudikan
kapal di depan satu sama lain, serta melemparkan rintangan di depan
kapal," kata Kepala Operasi Angkatan Laut AS Laksamana John Richardson
saat menyampaikan saran dalam sebuah pertemuan yang digelar kelompok think tank Dewan Atlantik di Washington.
"Mari
kita menjadikan yang bias untuk membuatnya mudah," ujar Richardson. Dia
mengatakan AS harus mencari cara untuk melindungi Angkatan Laut-nya.
Angkatan Laut China dan AS menyetujui Code for Unplanned Encounters 2014
pada 2014. Itu adalah perjanjian yang tidak mengikat secara hukum yang
mencegah ketegangan maritim dan penerbangan menjadi konflik besar.
Angkatan Laut dari 21 negara mematuhi kode tersebut.
Negara-negara
yang bersengketa dengan China atas wilayah Laut China Selatan dan
wilayah Laut China Timur antara lain Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei
dan Jepang.
Richardson mengatakan bahwa kehadiran Angkatan Laut
AS yang konsisten di wilayah tersebut adalah untuk misi penegakan
kebebasan navigasi. Dia menuntut lebih banyak cara untuk meminimalkan
kemungkinan salah perhitungan antara kapal perang bersenjata berat di
perairan sengkata.
Menurutnya, aturan berdasarkan sistem
identifikasi otomatis berbasis transponder dapat digunakan untuk berbagi
informasi penting di antara kapal untuk menghindari tabrakan.
"Jadi,
hanya dengan menempatkan mekanisme penegakan hukum ini membuat lebih
sulit untuk bermain cepat dan longgar dengan aturan," kata Richardson.
"Tapi Anda harus bergerak untuk menegakkan hal-hal itu. Saya rasa banyak
struktur, hanya saja kita harus sedikit lebih berotot dalam
menegakkannya."
Pernyataan Richardson tentang "zona abu-abu" atau
"rawan konflik" muncul ketika China dan AS terlibat dalam persaingan di
banyak bidang. Kedua negara telah terlibat perang dagang terbesar dalam
sejarah ekonomi. Kedua negara itu juga dikhawatirkan terlibat
konfrontasi terkait sengketa Laut China Selatan dan masalah Taiwan.
AS juga prihatin dengan pertemuan "titik api" yang melibatkan Angkatan Laut Rusia di Mediterania Timur dan Laut Hitam.
Richardson
mengatakan bahwa kunjungannya ke Beijing lalu untuk mencari pemahaman
yang lebih baik dalam meminimalkan risiko konflik. Dia saat itu bertemu
dengan Kepala Staf Gabungan Militer China, Jenderal Li Zuocheng dan
petinggi militer lainnya, Wakil Laksamana Shen Jinglong.
"Kami
memiliki kepentingan bersama di banyak bidang. Saya akan mengatakan
semenanjung Korea yang didenuklirisasi adalah area di mana kami memiliki
kepentingan bersama," kata Richardson, dikutip South China Morning Post, Jumat (8/2/2019). "Kami memiliki perbedaan, kami mempertimbangkan Laut China Selatan."
Pesawat Boeing 777 Air India yang menjadi pesawat presiden dan perdana menteri. Foto/REUTERS
WASHINGTON
- Pemerintah Amerika Serikat (AS) sepakat untuk menjual dua sistem
pertahanan rudal canggih ke India untuk melindungi presiden dan perdana
menteri (PM). Harga dua sistem pertahanan rudal pelindung dua pesawat
Boeing-777 itu sekitar USD190 juta.
Menurut Pentagon, penjualan
senjata pertahanan tersebut akan mendukung kebijakan luar negeri dan
keamanan nasional AS dengan membantu memperkuat hubungan strategis
AS-India.
Administrasi Trump menyetujui penjualan dua sistem yang dikenal sebagai Large Aircraft Infrared Countermeasures (LAIRCM) dan Self-Protection Suites
(SPS) tersebut. Demikian konfirmasi Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan
(DSCA) AS dalam surat pemberitahuan kepada Kongres pada hari Rabu.
Keputusan
penjualan senjata diambil AS setelah Pemerintah India baru-baru ini
mengajukan permintaan untuk LAIRCM dan SPS dengan alasan ada ancaman
tingkat tinggi terhadap PM dan presiden.
Menurut Pentagon sistem
pertahanan yang akan dipasang pada pesawat dua Boeing 777 itu akan
membuat keamanan "Air India One" setara dengan pesawat yang digunakan
Presiden AS atau "Air Force One".
Pemerintah India berencana
untuk membeli dua Boeing 777 ER dari operator nasional Air India untuk
tujuan khusus ini. Tidak seperti di masa lalu, kedua pesawat tidak akan
digunakan untuk tujuan komersial oleh Air India.
Federasi Ilmuwan
Amerika mengatakan tujuan dari program LAIRCM adalah untuk melindungi
pesawat besar dari rudal portabel. Setelah dipasang, sistem LAIRCM dapat
meningkatkan waktu peringatan kru, mengurangi tingkat alarm palsu dan
secara otomatis melawan sistem rudal jarak menengah tingkat lanjut.
Subsistem peringatan rudal akan menggunakan beberapa sensor untuk memberikan cakupan spasial penuh.
Subsistem
tindakan balasan akan menggunakan laser yang dipasang di rakitan menara
penunjuk dan pelacak. Ini juga secara otomatis melawan sistem rudal
jarak menengah tanpa tindakan yang diperlukan oleh kru.
Pilot hanya akan diberitahu bahwa rudal ancaman terdeteksi dan macet.
Mengamati
bahwa hal itu akan meningkatkan kemampuan India untuk mencegah ancaman
regional, notifikasi Kongres mengatakan SPS akan memfasilitasi kemampuan
yang lebih kuat ke dalam area-area terkait dengan meningkatnya ancaman
rudal.
"India tidak akan memiliki masalah menyerap dan menggunakan sistem ini," bunyi pernyataan DSCA, dikutip Hindustan Times, Jumat (8/2/2019).
Palestina akan bersikap seolah-olah konferensi tersebut tak pernah terjadi.
CB,
RAMALLAH -- Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut konferensi
Warsawa yang digagas Amerika Serikat merupakan konspirasi. Konferensi
itu digelar untuk membuat peserta konferensi sepakat dengan pandangan
Amerika terkait masalah-masalah di kawasan timur tengah khususnya
masalah Palestina.
“Ini
adalah konspirasi Amerika yang bertujuan mencegah peserta konferensi
mengambil keputusan independen dan bebas tentang isu-isu inti
berdasarkan posisi utama mereka seperti masalah Palestina,” begitu
pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina seperti dilansir Maan News pada Jum'at (8/2).
Kemenlu
Palestina juga menyatakan bahwa Palestina tak berurusan dengan hasil
konferensi tersebut atau konferensi lainnya yang direncanakan oleh
Amerika. Kemenlu Palestina menyebutkan Palestina akan bersikap
seolah-olah konferensi tersebut tak pernah terjadi.
Pemerintah
AS dinilai membual tentang persiapan konferensi Warsawa yang diklaim
akan membahas masalah Timur Tengah yaitu masalah Palestina. Selain itu
Kemenlu Palestina mengatakan telah melihat iktikad tak baik dari
Amerika, hal itu terlihat dalam pidato Presiden Amerika Serikat, Donald
Trump dalam kongres di Amerika yang menyebutkan akan melanjutkan
kebijakan bias absolut terhadap Israel.
“Posisi Palestina
terhadap konferensi semacam itu yang dirancang untuk melemahkan dan
melikuidasi tujuan kami adalah bahwa ia tidak akan berurusan dengan
hasil konferensi ilegal, yang tidak akan mengikat atau menjadi perhatian
kami.” katanya.
Jakarta, CB -- Amerika Serikat memblokade sebuah proposal pernyataan penyesalan atas keputusan Israelmenutup misi pengamat sipil internasional di Hebron (TIPH) yang diajukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Sejumlah
diplomat di PBB mengatakan draf pernyataan itu diusulkan Kuwait dan
Indonesia selaku anggota tidak tetap Dewan Keamanan dalam rapat tertutup
pada Rabu (6/2).
Melalui pernyataan, Kementerian Luar Negeri RI
menyatakan kecamannya terhadap keputusan sepihak Israel untuk menutup
dan mengakhiri mandat misi TIPH.
Pembentukan TIPH sendiri didasarkan kesepakatan antara Israel-Palestina dan juga resolusi DK PBB 904.
"Indonesia
meminta para pihak bertindak sesuai hukum internasional dan perjanjian
yang ada, serta menahan diri dari tindakan provokatif," demikian
pernyataan Kemlu RI melalui situs resmi mereka.
"Indonesia juga
menegaskan kewajiban Israel-sebagai occupying power/pihak yang melakukan
pendudukan-untuk melindungi penduduk Palestina di Hebron, dan di
seluruh wilayah Palestina di bawah pendudukan Israel, sebagaimana
ketentuan hukum internasional."
Berdasarkan dokumen yang dilihat AFP, pernyataan itu berisi
ungkapan "penyesalan" DK PBB tentang "keputusan sepihak" Israel dan
menyerukan "ketenangan dan pengendalian" di Hebron.
Draf itu
menekankan kepentingan mandat TIPH dan upayanya selama ini demi
menumbuhkan ketenangan di daerah sensitif dan situasi rentan di wilayah
itu yang masih berisiko memburuk karena siklus kekerasan yang terus
meningkat."
Dokumen itu juga memperingatkan Israel terkait
kewajibannya di bawah hukum internasional "untuk menjaga warga sipil
Palestina" di seluruh wilayahnya, termasuk di Hebron.
Usulan itu muncul menanggapi keputusan Perdana Menteri Israel, Benjamin
Netanyahu, yang menyatakan tidak akan lagi memperpanjang izin
operasional TIPH. Netanyahu menuding misi yang dipimpin Norwegia itu
bias terhadap negaranya.
Sebagai sekutu terdekat Israel, AS yang
juga anggota tetap DK PBB segera memblokir usulan tersebut. Salah satu
syarat meloloskan pernyataan bersama di DK PBB adalah mendapat
persetujuan bulat 15 anggotanya, termasuk anggota tetap yang memiliki
hak veto.
Meski usulannya ditolak, Duta Besar Kuwait untuk PBB,
Mansour al-Otaibi, mengatakan akan tetap mengajukan usulan kepada DK PBB
untuk mengunjungi wilayah pendudukan Israel guna melihat dari dekat
situasi lapangan.
TIPH
merupakan tim pengamat tak bersenjata yang beranggotakan 64 orang. Misi
tersebut dibentuk di Hebron pada 1994 berdasarkan kesepakatan
Israel-Palestina menyusul insiden pembantaian warga Palestina.
Salah
satu tujuan utama misi tersebut adalah untuk mempromosikan rasa aman
bagi warga Palestina di Hebron, salah satu kota terbesar di Tepi Barat
yang diduduki Israel.
Sedikitnya 600 orang Israel tinggal di
bawah penjagaan militer di Hebron. Sementara itu, 200 ribu warga
Palestina juga menetap di kota itu.
Hebron merupakan kota suci
bagi umat Muslim dan Yahudi. Selan Yerusalem, kota itu menjadi salah
satu wilayah "panas" dalam konflik Israel-Palestina.
RI
melemparkan kecaman atas keputusan Israel untuk menutup dan mengakhiri
mandat misi pengamat sipil internasional di wilayah pendudukan Israel di
Hebron. Foto/Istimewa
JAKARTA
- Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri melemparkan
kecaman atas keputusan sepihak Israel untuk menutup dan mengakhiri
mandat misi pengamat sipil internasional “Temporary International
Presence in Hebron” (TIPH) di wilayah pendudukan Israel di Hebron, Tepi
Barat.
TIPH, yang teridir dari 64 pengamat internasional dibentuk
pada tahun 1994 berdasarkan perjanjian antara Israel dan Palestina, dan
sebagaimana dimandatkan oleh Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 904.
Resolusi
itu diadopsi setelah terjadi pembantaian di Masjid Ibrahimi di Hebron,
ketika ekstremis Yahudi Baruch Goldstein menembak mati 29 jemaah
Palestina tahun 1994 lalu.
"Sejak
terbentuknya misi ini, TIPH telah menjadi mekanisme yang sangat penting
untuk memastikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina di Hebron,
utamanya terhadap pelanggaran hukum humaniter dan HAM internasional.
Karenanya, mempertahankan mandat TIPH sangatlah penting untuk menjaga
situasi yang rawan dan mencegah meningkatnya kekerasan," kata kemlu RI
dalam keterangan pers yang diterima Sindonews pada Kamis (7/2).
"Indonesia
meminta para pihak bertindak sesuai hukum internasional dan perjanjian
yang ada, serta menahan diri dari tindakan provokatif. Indonesia juga
menegaskan kewajiban Israel (sebagai pihak yang melakukan pendudukan)
untuk melindungi penduduk Palestina di Hebron, dan di seluruh wilayah
Palestina di bawah pendudukan Israel, sebagaimana ketentuan hukum
internasional," sambungnya.
Dalam
keterangan, kemlu mengatakan sebagai bentuk dukungan terhadap
perjuangan Palestina, Indonesia bersama Kuwait dan didukung anggota
lainnya telah dorong diselenggarakannya pertemuan tertutup DK PBB untuk
bahas tindakan unilateral Israel yang semakin memperburuk upaya menuju
perdamaian dan terwujudnya solusi dua negara.
"Indonesia juga
menyampaikan apresiasi kepada negara-negara kontributor TIPH serta para
pengamat TIPH yang telah melaksanakan tugasnya selama 22 tahun terakhir,
termasuk mereka yang telah gugur dalam melaksanakan tugas," tukasnya.
Militer Israel mengarahkan tembakan dari
tank-tanknya ke basis Hamas di Jalur Gaza, Rabu (6/2), sebagai balasan
atas serangan proyektil kelompok itu. (Reuters/Amir Cohen)
Jakarta, CB -- Militer Israelmengarahkan tembakan dari tank-tanknya ke basis Hamasdi Jalur Gaza, Rabu (6/2), sebagai balasan atas serangan proyektil kelompok itu.
Sumber
keamanan di Gaza mengonfirmasi serangan itu, tapi tak ada korban akibat
tembakan Israel ke salah satu basis Hamas di wilayah tersebut.
Melalui
pernyataan, militer Israel menuturkan tembakan proyektil Hamas ke
wilayahnya di selatan memicu kesiagaan dari pasukannya. Namun, serangan
itu dilaporkan tak mengakibatkan kerusakan atau pun korban.
Dikutip AFP, sumber keamanan di Gaza membenarkan bahwa dua
proyektil ditembakkan Hamas ke wilayah Israel. Meski begitu, Hamas tak
menjelaskan lebih detail mengenai serangan proyektilnya tersebut.
Ketegangan
terus meningkat di perbatasan antara Palestina-Israel, seperti Jalur
Gaza dan Tepi Barat, terutama setelah Amerika Serikat memindahkan
kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Maret 2018 lalu.
Sejak
30 Maret 2017 lalu, warga Palestina juga berdemo di sejumlah titik di
Jalur Gaza sebagai bentuk protes terhadap pendudukan Israel.
Tak jarang, protes yang dilakukan tepat di depan perbatasan Israel itu
memicu kericuhan hingga menyebabkan bentrokan antara warga Palestina dan
militer Israel.
Militer Israel tak segan melontarkan tembakan ke arah pendemo yang dianggapnya "mengancam keamanan Israel."
Israel
menyatakan tindakannya itu diperlukan untuk mempertahankan keamanan di
perbatasan dan menghentikan serangan massal ke wilayahnya.
Setidaknya
247 warga Palestina tewas di tangan tentara Israel sejak protes
besar-besaran itu berlangsung. Sementara itu, dua tentara Israel tewas
dalam periode yang sama.
UU itu berhasil diloloskan Senat setelah hampir satu bulan perdebatan.
CB,
WASHINGTON -- Senat Amerika Serikat (AS) telah mengesahkan
undang-undang (UU) yang mendefinisikan kebijakan keamanan AS di Timur
Tengah. Dalam UU tersebut, negara-negara bagian AS didorong untuk tidak
menandatangani kontrak atau perjanjian dengan pihak-pihak yang mendukung
gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) terhadap Israel.
UU
itu berhasil diloloskan Senat setelah hampir satu bulan perdebatan
antara Partai Demokrat dan Republik. Pada akhirnya sebanyak 77 senator
memilih mendukung dan 23 lainnya menentang UU tersebut.
Selain
melarang negara bagian menjalin hubungan dengan pihak-pihak pendukung
BDS, UU tersebut memberikan otorisasi sebesar 3,3 miliar dolar per tahun
untuk 10 tahun bantuan militer AS kepada Israel.
"Israel
tidak diragukan lagi merupakan salah satu teman terbaik di dunia," ujar
Senator Jim Risch yang juga menjabat sebagai ketua Komite Hubungan Luar
Negeri Senat dalam sambutannya, dikutip laman Aljazirah, Rabu (6/2).
Menurut
Risch Israel memang membutuhkan bantuan AS. "Tentu saja, di lingkungan
tempat mereka tinggal, yang merupakan lingkungan berbahaya, mereka
membutuhkan bantuan kita. Kami bekerja sangat dekat dengan mereka dalam
banyak hal," katanya.
Dia pun sempat menyinggung tentang
gerakan BDS. Risch menilai gerakan tersebut tidak pantas digunakan untuk
melawan mitra terdekat AS, yakni Israel.
The American
Israel Public Affairs (AIPAC) memuji Senat karena meloloskan UU
tersebut. "UU ini mencerminkan ketentuan dalam hukum federal saat ini
yang melindungi negara-negara yang mengarahkan divestasi dari perusahaan
yang berinvestasi di sektor energi Iran," kata AIPAC, dikutip laman
Haaretz.
"UU tersebut tidak berdampak pada hak orang
Amerika untuk secara pribadi memboikot Israel atau menentang kebijakan
Israel," kata AIPAC menambahkan.
F-35 Lighting II Angkatan Laut Amerika
Serikat dalam satu misi. Pesawat tempur berteknologi stealth versi
angkatan laut ini berukuran lebih besar dan dengan tenaga lebih mumpuni
agar dia bisa beroperasi dari kapal induk. Semua sistem senjata udara
yang diadopsi Amerika Serikat dan NATO bisa dia bawa, di antaranya
peluru kendali AIM-9L/MX Sidewinder, MBDA Meteor, hingga bom nuklir B61
Mod 12, yang tidak dibagi Amerika Serikat untuk sekutunya. Pesawat
tempur ini mirip dengan F-22 Raptor yang akan menjadi teman duetnya di
udara, dan dibuat dalam tiga varian, yaitu F-35A, F-35B, dan F-35C.
(en.wikipedia.org)
Washington (CB) - Militer Amerika Serikat pada Rabu (6/2)
mengumumkan rencana untuk menggunakan sistem senjata pertahanan udara
yang dikembangkan oleh Israel.
Sistem tersebut, Iron Dome, dimaksudkan untuk mengisi keperluan jangka
pendek bagi program Kemampuan Perlindungan Tembakan Tak Langsung (IFPC),
yang dirancang oleh AS untuk mempertahankan diri dari serangan roket,
rudal jelajah dan pesawat tanpa awak.
Sistem tersebut akan dikirim ke daerah tempat tentara AS dikerahkan dan
bukan digunakan sebagai perlindungan buat wilayah Amerika.
"Iron Dome akan dinilai dan diujicobakan sebagai sistem yang saat ini
tersedia untuk melindungi anggota dinas militer AS, yang dikerahkan,
dari banyak ancaman tembakan tak langsung dan ancaman udara," kata Kol.
Patrick R. Seiber di dalam satu pernyataan, sebagaimana dikutip Kantor
Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis.
Sistem senjata itu pertama kali dikembangkan oleh perusahaan teknologi
pertahanan Israel, Rafael, dan telah digunakan oleh militer Israel
selama bertahun-tahun.
Menurut perusahaan pertahanan utama AS, Raytheon, 10 baterai Iron Dome
digunakan oleh Israel. Masing-masing baterai memiliki jangkauan 60 mil
persegi.
"Meskipun Iron Dome telah dioperasikan oleh Angkatan Udara Israel sejak
2011 dan terbukti efektif dalam pertempuran, mesti diperhatikan bahwa
Militer AS akan menilai bermacam pilihan bagi penyelesaian IFPC jangka
panjangnya," tambah Reiber.
Jakarta, CB -- Aparat keamanan di seluruh Rusia
saat ini sedang memburu para pengikut jemaat Kristen Saksi Yehuwa.
Mereka menyatakan kelompok itu sebagai sekte totaliter dan diduga kuat
dirancang untuk menjadi organisasi radikal di kemudian hari.
Seperti dilansir AFP,
Jumat (8/2), Badan Intelijen Rusia (FSB) bahkan ikut turun tangan dalam
memburu para pengikut Saksi Yehuwa. Hal itu dilakukan bersamaan dengan
vonis enam tahun penjara kepada tokoh kelompok itu asal Denmark, Dennis
Christensen, karena delik ekstremisme pada Rabu lalu.
Christensen
menjadi orang pertama dari gerakan itu yang dibui di Rusia. Sejumlah
pengikut kelompok itu di Moldovia juga ditangkap.
"Operasi besar-besaran melibatkan FSB, kepolisian, dan lembaga
penegak hukum lain sedang berjalan. Penyelidikan tengah berlangsung,"
demikian keterangan yang disampaikan Kepolisian Rusia.
Saksi
Yehuwa adalah kelompok keagamaan yang dibentuk di Amerika Serikat pada
akhir abad ke-19. Mereka berprinsip menyebarkan ajaran Kristen dengan
damai. Namun, pemerintah Rusia sudah memerintahkan kelompok itu
dibubarkan dua tahun lalu.
Hingga saat ini diperkirakan ada 20
pengikut kelompok itu di Rusia ditahan dan menunggu persidangan.
Sedangkan 25 lainnya menjadi tahanan rumah.
Operasi memburu
kelompok Saksi Yehuwa itu memancing kecaman dari kalangan pegiat hak
asasi manusia. Mereka menyatakan hal ini sama saja dengan persekusi yang
dilakukan oleh aparat terhadap kelompok agama pada masa Uni Soviet.
Padahal, Presiden Vladimir Putin menyatakan kelompok Saksi Yehuwa
tidak dianggap sebagai teroris. Namun, terkait operasi ini, juru bicara
kepresidenan Dmitry Peskov menyatakan tidak bisa memberi komentar
banyak.
"Hal ini akan terjadi. Ini adalah proses. Ini bukan masalah yang mudah diselesaikan," kata Dmitry.
Putri Ubolratana Barnavadi, kakak sulung Raja
Thailand, Maha Vajiralongkorn, mencalonkan diri sebagai perdana menteri
dalam pemilihan umum pada Maret mendatang. (AFP Photo/Mike Clarke)
Jakarta, CB -- Putri Ubolratana Rajakanya
Sirivadhana Barnavadi, kakak sulung Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn,
mencalonkan diri sebagai perdana menteri dalam pemilihan umum pada
Maret mendatang.
Pencalonan Ubolratana ini diumumkan langsung
oleh pengusungnya, Partai Thai Raksa Chart, partai yang didirikan para
loyalis mantan perdana menteri yang mengasingkan diri, Yingluck dan
Thaksin Shinawatra.
"Majelis partai sepakat bahwa nama Putri
Ubolratana, seorang yang berpendidikan dan berbakat, adalah yang paling
cocok menjadi pilihan," demikian pernyataan Partai Thai Raksa Chart,
sebagaimana dikutip AFP, Jumat (8/2).
Ubolratana dikenal sebagai pribadi ceria, sangat berbeda dengan
Vajiralongkorn yang kaku. Ia sempat melepaskan titel kerajaannya saat
menikahi seorang warga Amerika Serikat beberapa dekade lalu.
Namun, Ubolratana kemudian bercerai dan kembali ke Thailand, di mana ia masih dianggap sebagai bagian dari keluarga kerajaan.
Dilansir Reuters,
Thailand sendiri sudah berdiri sebagai negara monarki konstitusional
sejak 1932. Namun, keluarga kerajaan memiliki pengaruh penting dan dapat
menggiring opini jutaan warga.
Pemilihan umum ini akan menjadi
yang pertama sejak pemerintahan militer Perdana Menteri Prayut
Chan-O-Cha menggulingkan pemerintah sipil Yingluck Shinawatra hampir
lima tahun silam.
Sejak saat itu, rezim Prayut menulis ulang konstitusi, memberangus
oposisi dan pengkritik, hingga menempatkan sekutunya yang merupakan
petinggi militer di seluruh puncak birokrasi.
Sementara itu,
Yingluck dan Thaksin gencar berkampanye meski berada di luar negeri
untuk mengasingkan diri menghindari hukuman di negaranya.
Thaksin gencar membagikan pandangannya tentang masyarakat dan ekonomi Thailand melalui podcast yang ia rilis tiap pekan, sementara Yingluck semakin rajin merilis foto kegiatannya.
Sejumlah analis mengatakan militer masih berupaya mendominasi pemerintah
dalam pemilu ini, sementara Prayut berupaya lebih menonjolkan perannya
sebagai pemimpin sipil di mata rakyat.
Meski langkah oposisi
junta diperkirakan mulus dalam pemilu nanti, pemerintahan sipil tetap
tak bisa bergerak bebas lantaran konstitusi yang ditulis ulang oleh
rezim militer saat ini.
"Anda bisa menyebutnya (Thailand) sebagai
demokrasi hibrid," kata Somjai Phagaphasvivat, analis politik
Universitas Thammasat, kepada AFP.
Cuplikan video pembakaran bendera Malaysia oleh massa di Filipina. Foto/The Star
KUALA LUMPUR
- Pemerintah Malaysia marah dan mengecam keras pembakaran benderanya
dalam sebuah insiden di Filipina Januari lalu. Bendera yang dikenal
dengan sebutan Jalur Gemilang itu dibakar massa yang memprotes pasukan
penjaga perdamaian Malaysia di Mindanao.
Kementerian Luar Negeri
Malayasia, dalam sebuah pernyataan, menyatakan keprihatinannya atas
sebuah video kontroversial yang diterbitkan di akun Facebook "President Pamatong Supporters" tanggal 19 dan 21 Januari. Video itu menampilkan pembakaran bendera Jalur Gemilang.
“Malaysia
mengecam keras tindakan itu dan memandang pembakaran bendera Malaysia
sebagai insiden serius," bunyi pernyataan kementerian tersebut, dikutip The Star, Kamis (7/2/2019).
"Bendera adalah simbol nasional yang sakral dan harus diperlakukan dengan hormat," lanjut pernyataan kementerian itu.
"Tindakan
dan komentar anti-Malaysia yang dibuat oleh individu (pembakar bendera)
ini ofensif, dan tuduhan yang dibuat tidak berdasar," imbuh Wisma
Putra, sebutan lain untuk Kementerian Luar Negeri Malaysia.
Sosok
pembakar bendera yang ditampilkan dalam video itu dilaporkan bernama
Elly Pamatong. Dia memproklamirkan diri sebagai pendiri dari United
States Allied Freedom Fighters of the East (USAFFE).
Pamatong dilaporkan telah membakar bendera Malaysia untuk memprotes kehadiran pasukan penjaga perdamaian Malaysia di Mindanao.
Kementerian
Luar Negeri Malaysia meminta pemerintah Filipina untuk mengambil
tindakan tegas terhadap Pamatong dan memastikan insiden seperti itu
tidak terulang karena mereka berpotensi menodai hubungan bilateral ramah
kedua negara yang sekarang dinikmati.
![Produser Wolf of Wall Street, Riza Aziz (kiri), bersama pemeran film.[abc.net.au]](https://statik.tempo.co/data/2018/07/03/id_716279/716279_720.jpg)
![Presiden Nicolas Maduro menyampaikan pidato di hadapan para marinir dan komando angkatan laut Venezuela, Ahad, 3 Februari 2019.[teleSUR]](https://statik.tempo.co/data/2019/02/04/id_817082/817082_720.jpg)
