Senin, 15 Oktober 2018

Raja Arab Telepon Erdogan Bicarakan Nasib Khashoggi

Demi atasi ancaman krisis akibat menghilangnya jurnalis Jamal Khashoggi, Raja Arab telah menelepon Presiden Turki dan sepakat untuk menginvestigasinya bersama. (REUTERS/Tomohiro Ohsumi)

Jakarta, CB -- Arab Saudi memperingatkan akan membalas sanksi yang dikenakan terhadap kerajaan tersebut atas hilangnya jurnalis Jamal Khashoggi. Di satu sisi, Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz, kemarin telah menelepon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Dalam komunikasi via telepon tersebut, Salman dan Erdogan membicarakan perihal lenyapnya Khashoggi. Sebelum lenyap, Khashoggi yang kerap mengkritik keluarga kerajaan itu mendatangi konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu.

Dalam perbincangan di telepon tersebut, seperti dikutip dari AFP, pihak Erdogan dan Salman bermaksud membangun tim gabungan untuk mencari dan menginvestigasi nasib Khashoggi.

Sementara itu, dari pihak Kementerian Luar Negeri Arab menyatakan hubungan negaranya dengan Turki tetap solid.

Pendapat Internasional

Sementara itu. situasi yang dialami Khashoggi itu mengundang perhatian negara-negara mitra Arab Saudi.

Presiden AS Donald Trump mengancam bersama sekutunya akan menjatuhkan sanksi terhadap Arab andai Khashoggi merupakan korban penghilangan paksa akibat kritik sang jurnalis pada putra kerajaan, Pangeran Muhammad bin Salman.

Seiring sikap AS tersebut, muncul pula permintaan kejelasan nasib Khashoggi dari Inggris, Prancis, dan Jerman.

"Perlu ada sebuah investigasi yang kredibel untuk membuka kebenaran atas apa yang terjadi, dan-jika relevan-mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya Jamal Khashoggi," demikian pernyataan bersama Inggris, Prancis, dan Jerman yang juga langsung dikirimkan ke pemerintahan Arab.

Khashoggi, yang merupakan kontributor Washington Post, itu diketahui memasuki gedung konsulat Arab yang berada di kota Istanbul, Turki, pada 2 Oktober lalu.

Arab menyatakan Khashoggi telah meninggalkan gedung konsulat tanpa kekurangan apapun kala itu, namun belum jua disertakan foto atau bukti autentik perihal tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Arab Saudi Kecam Tudingan Turki Soal Pembunuhan Khashoggi

Jamal Khashoggi. (Middle East Monitor/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Belasan delegasi pemerintah Arab Saudi menyatakan kabar hilangnya jurnali Jamal Khashoggi di Turki sebagai kebohongan tak berdasar. Saudi mengecam kabar yang menyebutkan Khashoggi terbunuh di dalam konsulat Saudi yang berada di Istanbul.

Media Turki yang berpihak kepada pemerintah setempat menyebutkan Khashoggi telah merekam interogasinya di Apple Watch. Hal tersebut disebut media Turki menyusul Khashoggi yang tidak kembali selama 11 hari sejak bertandang ke konsulat Arab Saudi di Turki.

Pemerintah Turki percaya Khashoggi telah dibunuh di dalam kantor konsulat tersebut. Mereka juga mengatakan ada data bocor ke media bahwa Khashoggi disiksa dan bahkan dimutilasi di konsulat tersebut.

Saudi bersikeras Khashoggi memasuki konsulat untuk mengurus dokumen pernikahannya. Mereka juga bilang Khashoggi sudah meninggalkan gedung konsulat dengan aman tetapi belum memberikan bukti visual tentang peristiwa itu.

Khashoggi merupakan jurnalis yang tulisannya kerap mengkritik Pangeran Muhammad. Atas kasus itu, pebisnis ternama dan sejumlah media telah membatalkan keikutsertaan mereka di konferensi besar di Riyadh pada Oktober ini.

Tuduhan dan Kebohongan

Sementara itu dikutip dari media resmi Turki, juru bicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan perwakilan Arab Saudi di Turki akan membuat tim delegasi untuk menyelidiki kasus hilangnya Khashoggi.

Televisi lokal NTV menyatakan delegasi itu terdiri dari 11 orang dan mereka telah melakukan inspeksi pada Jumat (12/10) lalu di konsulat Arab Saudi di Turki. Namun, belum jelas siapa saja yang berada dalam tim delegasi tersebut.

Media Turki dan asing yang telah berkemah di luar konsulat sepanjang pekan ini sempat melihat ada iring-iringan mobil yang tiba pada hari Jumat (12/10). Tetapi belum diketahui pasti siapa pihak Saudi yang memasuki konsulat itu.

Saudi sebenarnya menyambut baik pembentukan tim kerja itu. Tapi, Menteri Dalam Negeri Pangeran Abdel Aziz bin Saud bin Nayef mengecam klaim Khashoggi yang terbunuh di dalam kantor konsulat. Pangeran Abdel Aziz menegaskan tuduhan tersebut tak berdasar dan bohong. Ankara sejauh ini berhati-hati masuk ke dalam kontroversi tersebut.

Erdogan juga sejauh ini sudah menghentikan tuduhan ke Saudi soal melakukan kesalahan itu. Turki dan Saudi diketahui memiliki hubungan yang kurang baik karena atas tersingkirnya pemerintah Islam di Mesir. Tetapi Erdogan sudah mewaspadai soal penindasan kerajaan konservatif yang kaya minyak tersebut.

Terekam Apple Watch

Media Sabah Daily menulis Khashoggi telah mengenakan sebuah Apple Watch ketika memasuki kantor konsulat. Jam itu diketahui tersambung dengan telefon genggam iPhone Khashoggi yang dititipkan dengan tunangannya, Hatice Cengiz.

Jam itu merekam keadaan yang terjadi di konsulat dan telah di unggah ke perangkat penyimpanan, Cloud, meskipun Saudi diketahui berusaha menghapus sebagian data tersebut.

"Kejadian Khashoggi diinterogasi, disiksa dan dibunuh terekam di Apple Watchnya," kata Sabah seperti dikutip dari AFP, Sabtu (13/10).

Namun belum ada laporan khusus menjelaskan informasi itu. The Washington Post, tempat Khashoggi bekerja sebagai kontributor, juga menulis Turki memiliki rekaman suara tentang apa yang terjadi di dalam konsulat, termasuk pembunuhan dan kematiannya.

Analis menjelaskan Turki sedang berharap bisa mendapatkan dukungan dari sekutu Amerika di kasus ini. Meskipun Ankara-Washington telah mengakhiri krisis atas penahanan seorang pastor, Andrew Brunson selama dua tahun terakhir. Brunson kini telah kembali ke Amerika Serikat (AS), dan disambut Presiden negara itu, Donald Trump di ruang oval, Gedung Putih, Washington DC.

Mengerikan tetapi Tetap Hadir

Sementara itu Konferensi Pangeran Mohammed yang dihelat Oktober ini telah dibatalkan karena kontroversi tersebut. Tokoh bisnis utama seperti bos aplikasi Uber terlihat tidak muncul dalam acara ini.

Padahal diketahui Saudi memberikan suntikan dana kepada Uber. Selanjutnya sejumlah kelompok media seperti; New York Times, Financial Times dan Bloomberg telah menarik sponsor mereka.

Menteri Keuangan AS Steven Munchin dan Kepala IMF Christine Lagarde mengatakan berencana hadir pada Sabtu (13/10). Dia menyebut kontroversi itu mengerikan, namun dia harus hadir mengingat ada peraturan bisnis dari IMF di seluruh pelosok dunia dan dengan banyak pemerintah dari seluruh dunia.

Kementerian Luar Negeri Turki, pada Sabtu (13/10) lalu mengeluarkan pernyataan bahwa Arab Saudi telah gagal bekerja sama untuk membuka perihal hilangnya Khashoggi.

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan untuk mengetahui kepastian nasib Khashoggi, maka pihaknya akan memastikan agar pemerintah Turki mau memberikan izin pihaknya masuk ke dalam gedung konsulat.

"Kami belum mendapatkan kerja sama untuk memastikan investigasi yang tepat," ujar Cavusoglu dikutip dari AFP, Sabtu (13/10).

Credit cnnindonesia.com

Media Inggris: Pengandangan Seluruh Jet Siluman F-35 Memalukan

LONDON - Media Inggris, The Telegraph, mengkritik pengandangan seluruh jet tempur siluman F-35 yang dilakukan Amerika Serikat, Israel dan Inggris. Langkah itu dianggap sebagai drama memalukan.

"Ini adalah perkembangan yang memalukan untuk program F-35, proyek senjata terbesar dan termahal dari jenisnya di dunia," tulis media tersebut dalam laporannya yang dilansir Sabtu (13/10/2018).

Menurut laporan terbaru, Italia juga ikut-ikutan mengandangkan semua jet tempur canggih produksi Lockheed Martin itu. Namun, proses itu berlangsung singkat.

"Angkatan Udara Italia telah menyelesaikan inspeksi dan, karena tidak menemukan bagian yang salah, kembali ke operasi penerbangan normal," kata dua sumber militer Italia, seperti diberitakan Foreign Policy.

Pengandangan seluruh jet tempur F-35 dimulai oleh Pentagon setelah salah satu pesawat itu jatuh di South Carolina September lalu. Penyebab insiden karena tabung bahan bakar rusak. Semua jet tempur diperiksa untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

Inggris menerima 15 unit jet tempur canggih itu pada bulan Juni 2018. Harga per unit pesawat itu sekitar USD158,5 juta.

"Keselamatan adalah perhatian terpenting kami, oleh karena itu Inggris telah memutuskan untuk menghentikan penerbangan F-35 sebagai tindakan pencegahan, kami mempertimbangkan temuan dari penyelidikan yang sedang berlangsung," kata Departemen Pertahanan Inggris melalui seorang juru bicara.

Departemen itu menambahkan, uji coba penerbangan F-35 sudah dimulai dari kapal induk HMS Queen Elizabeth. Meski menjalani pemeriksaan, uji coba penerbangan akan dilanjutkan lagi sesuai jadwal.

Ke-15 unit jet tempur F-35 yang dibeli Inggris adalah F-35B, varian dari jet tempur tersebut yang bisa lepas landas dalam jarak pendek dan melakukan pendaratan vertikal.

Negara Eropa ini berencana akan membeli total 138 unit untuk dioperasikan bersama dengan Angkatan Laut Kerajaan.

Angkatan Udara AS dan pelanggan Eropa menganggap biaya operasi F-35 sebagai masalah utama.

Menurut laporan terbaru Pentagon, biaya per jam untuk mengoperasikan F-35 rata-rata USD30.000. Biaya itu lebih mahal dibanding biaya operasional F-16, yakni USD25.500 per jam.

Credit sindonews.com

Ikuti AS, Israel Kandangkan Semua Jet Tempur Siluman F-35

TEL AVIV - Israel telah mengandangkan semua jet tempur siluman F-35. Langkah Tel Aviv ini mengikuti Pentagon yang menarik semua armada jet tempur siluman itu karena ada temuan tabung bahan bakar mesin yang rusak di armada F-35 Amerika Serikat (AS).

Semua pesawat termahal produksi Lockheed Martin itu akan diperiksa. Langkah itu diambil setelah pesawat tempur F-35B Korps Marinir Pentagon jatuh di South Carolina beberapa hari lalu.

Kecelakaan di South Carolina itu merupakan yang pertama kali bagi pesawat tempur generasi kelima AS tersebut. Ironis, insiden terjadi hanya sehari setelah Pentagon mengumumkan pesawat tempur canggih tersebut sukses menjalani misi tempur pertama kali di Afghanistan.

"Komandan Angkatan Udara Israel, Mayor Jenderal Amikam Norkin, memutuskan untuk mengambil tindakan ekstra dan menguji semua pesawat, meskipun Israel tidak memiliki model yang jatuh dan meskipun tidak ada laporan kegagalan. Tes akan memakan waktu beberapa hari. Setelah semua pemeriksaan selesai, pesawat akan kembali beroperasi penuh," kata Unit Juru Bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

"Jika pesawat akan diperlukan untuk tujuan operasional, mereka siap untuk beroperasi pada kapasitas penuh," lanjut pernyataan unit tersebut dalam sebuah pernyataan yang dilansir Haaretz, Jumat (12/10/2018).

Negara mayoritas Yahudi itu sebelumnya mengklaim pesawat F-35 akan mampu menerobos sistem pertahanan S-300 Rusia yang dikerahkan di Suriah. Tzachi Hanegbi, Menteri Kerjasama Regional Israel pada awal Oktober lalu mengklaim jet tempur tersebut tak mungkin dideteksi radar sistem pertahanan manapun.

"Anda tahu bahwa kita memiliki pesawat tempur siluman, pesawat terbaik di dunia. Baterai (S-300 Rusia) ini tidak mampu mendeteksi mereka," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, seluruh armada jet tempur F-35 AS dikandangkan untuk diperiksa karena diduga tabung bahan bakar bermasalah. Keputusan Pentagon ini muncul setelah kecelakaan F-35B Korps Marinir di South Carolina bulan lalu.

Instruksi ini berlaku untuk semua varian jet tempur siluman tersebut, termasuk F-35A Angkatan Udara dan F-35C Angkatan Laut. Mesin pesawat akan diperiksa untuk menemukan tabung yang rusak dan dilakukan penggantian jika diperlukan.

Pihak militer AS mengatakan bahwa proses pemeriksaan diperkirakan akan memakan waktu hingga 48 jam.

“Tujuan utama menyusul kecelakaan adalah pencegahan insiden di masa depan,” kata Joe DellaVedova, juru bicara Kantor Program Bersama (JPO) Pentagon, yang mengawasi F-35, seperti dikutip Fox News.

“Kami akan mengambil setiap langkah untuk memastikan operasi yang aman, sementara kami mengantarkan, mempertahankan dan memodernkan F-35 untuk pasukan tempur dan mitra pertahanan kami."

Menurut pernyataan JPO Operator asing F-35, seperti Inggris atau Israel, juga mengandangkan jet tempur mereka untuk diperiksa.

Credit sindonews.com

Giliran Inggris Kandangkan Seluruh Jet Tempur Siluman F-35

LONDON - Inggris mengandangkan seluruh jet tempur siluman F-35 yang dibeli dari Lockheed Martin. Langkah Inggris mengikuti jejak Amerika Serikat (AS) dan Israel yang melakukan hal serupa setelah pesawat siluman milik Washington jatuh di South Carolina, September lalu.

Pentagon menyatakan penyebab jatuhnya pesawat itu karena kerusakan pada tabung bahan bakar. Tak mau ambil risiko lebih lanjut, seluruh armada jet tempur F-35 AS diperiksa. Tel Aviv juga mengikuti langkah Pentagon demi menjaga keselamatan para pilotnya.

Inggris menerima 15 unit jet tempur canggih itu pada bulan Juni 2018. Harga per unit pesawat itu sekitar USD158,5 juta.

"Keselamatan adalah perhatian terpenting kami, oleh karena itu Inggris telah memutuskan untuk menghentikan penerbangan F-35 sebagai tindakan pencegahan, kami mempertimbangkan temuan dari penyelidikan yang sedang berlangsung," kata Departemen Pertahanan Inggris melalui seorang juru bicara, seperti dikutip Sputnik, Sabtu (13/10/2018).

Departemen itu menambahkan, uji coba penerbangan F-35 sudah dimulai dari kapal induk HMS Queen Elizabeth. Meski menjalani pemeriksaan, uji coba penerbangan akan dilanjutkan lagi sesuai jadwal.

Ke-15 unit jet tempur F-35 yang dibeli Inggris adalah F-35B, varian dari jet tempur tersebut yang bisa lepas landas dalam jarak pendek dan melakukan pendaratan vertikal.

Negara Eropa ini berencana akan membeli total 138 unit untuk dioperasikan bersama dengan Angkatan Laut Kerajaan.

Angkatan Udara AS dan pelanggan Eropa menganggap biaya operasi F-35 sebagai masalah utama.

Menurut laporan terbaru Pentagon, biaya per jam untuk mengoperasikan F-35 rata-rata USD30.000. Biaya itu lebih mahal dibanding biaya operasional F-16, yakni USD25.500 per jam.

Credit sindonews.com

Ekonom sepakat pertemuan IMF-World Bank tak mampu selesaikan konflik perang dagang

ILUSTRASI. IMF - WBG : SESI FOTO BERSAMA GUBERNUR BANK SENTRAL

CB - JAKARTA Pertemuan tahunan IMF - World Bank yang digelar dalam sepekan terakhir di Bali dianggap tak mampu menyelesaikan konflik dagang antara China dengan Amerika Serikat (AS).
Ekonom Maybank Myrdal Gunarto berpendapat, perang dagang yang terjadi sangat bergantung pada kebijakan masing-masing negara. Apalagi, hingga saat ini belum ada perubahan yang terlihat dalam perang dagang tersebut.
"Saya rasa (annual meeting) tidak berpengaruh signifikan (pada perang dagang). Itu kan kebijakan internal masing-masing negara walaupun dampaknya mengglobal," tutur Myrdal kepada Kontan.co.id, Minggu (14/10).
Hal senada pun diutarakan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Menurut Bhima, pengaruh pertemuan tahunan ini sangat kecil ke perang dagang yang terjadi, karena negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan China dilakukan secara bilateral.
"Selama dua negara belum menemukan common ground-nya, imbauan terhadap upaya meredakan perang dagang kurang efektif," tutur Bhima.

Tak hanya lewat Annual Meeting IMF - World Bank yang digelar tahun ini, menurut Bhima, para pemimpin dunia pun sudah meminta adanya kerjasama dan koordinasi di masing-masing negara lewat Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos. Sayangnya, Presiden Amerika Serikat tetap menaikkan bea masuk untuk beberapa negara.

Credit kontan.co.id

Ini 7 Target Indonesia dari Pertemuan IMF-World Bank

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018). - ANTARA/Puspa Perwitasari

CB, NUSADUA - Pemerintah mencatat setidaknya terdapat 7 poin utama yang menjadi hasil dari pembahasan Pertemuan Annual Meetings IMF-World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali.
Sejak awal persiapan pertemuan tahunan tersebut, pemerintah sudah menentukan target-targetnya.
Targetnya yakni, pembahasan mengenai pembiayaan dan asuransi risiko bencana, kesepakatan The Bali Fintech Agenda serta pemanfaatan teknologi, memperkenalkan pembiayaan syariah ke dunia sebagai alternatif pembangunan berkelanjutan, pembiayaan infrastruktur,perubahan iklim, pembahasan peningkatan kapasitas manusia (human capital), dan yang terpenting menguatkan kepemimpinan Indonesia di mata dunia.
Khusus yang terakhir, pemerintah Indonesia telah mencuri perhatian karena dua hal, yakni pidato presiden Joko Widodo yang memberikan pesan dengan sangat kuat agar negara-negara di dunia bersatu dan kedua kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah.
Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde bahkan mengungkapkan pidato tersebut luar biasa. "Pidato tersebut campuran dari kreativitas, inovasi dan penyampaian pesan yang sangat kuat," tuturnya dalam Konferensi Pers, Minggu (14/10/2018).
Keramahan pelayanan Indonesia menjamu tamu internasional tersebut pun diakui oleh Lagarde. Menurutnya, Indonesia telah memberikan kesan terbaik sebagai tuan rumah dan menjadikan pelaksanaan pertemuan tahunan tersebut yang terbesar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan terkait pembiayaan dan asuransi risiko bencana, pemerintah telah mendapatkan pelajaran dari berbagai negara yang sudah memiliki instrumen serupa. Pemerintah pun sudah melangkah lebih lanjut menyiapkan skema asuransi terhadap Barang Milik Negara (BMN) dan menyusun skema pooling fund atau penarikan dana bantuan.
Sementara itu, pertemuan tahunan tersebut menyepakati 12 prinsip dasar mengenai teknologi finansial [tekfin]. Prinsip tersebut akan dibawa kembali ke negara masing-masing guna menjadi acuan dalam menyikapi perkembangan tekfin di masing-masing negara.
"Nama Indonesia dan Bali akan terpatri di dunia teknologi. Untuk Indonesia sendiri, ini memposisikan reputasi Indonesia menjadi banyak kelebihan terutama kita sudah memiliki unicorn," paparnya.
Annual Meetings juga membuka kesempatan pemerintah menarik investasi. Dalam pertemuan tersebut, ada 19 komitmen investasi yang ditandatangani, dengan nilai komitmen US$13,6 miliar atau setara sekitar Rp 200 triliun.
Terkait pengembangan human capital atau kapasitas manusia, pemerintah kedatangan Melida Gates sebagai representasi Melinda&Bill Gates Fondation.
Sri Mulyani menuturkan ada dua hal yang menjadi tujuan kedatangan Melinda, yakni terkait upaya lembaga filatropis milik orang terkaya di dunia tersebut yang ingin membangun industri vaksin di Indonesia dalam rangka peningkatan kesehatan.
Dia tidak memerinci mengenai jumlah investasinya, yang jelas melalui kerja sama tersebut, Indonesia diharapkan menjadi salah satu produsen vaksin di dunia.
Tak lupa, Bank Dunia pun mengeluarkan indeks pembangunan manusia yang baru dalam agenda ini.
Menutup agenda tahunan tersebut, Sri Mulyani berharap setiap delegasi maupun para pemimpin yang hadir dapat membawa semangat kebersamaan di Bali kembali ke negaranya dan melewati ketidakpastian global yang dia analogikan sebagai musim dingin yang akan datang.
"Kami mau memberi kepada Anda kehangatan dan cinta dari kami dan semangat kerja sama dari Bali sehingga memberi Anda kehangatan dan perlindungan. Saya mohon kita menjaga semangat kecintaan dan koordinasi dari Bali ini, semoga bertahan lama sampai kita lalui musim dingin hingga selamat," tuturnya.

Credit bisnis.com

Jumat, 12 Oktober 2018

Media China: Bomber Siluman H-20 Segera Bermanuver di Langit

BEIJING - China Central Television (CCTV), media pemerintah Beijing, mengonfirmasi bahwa pesawat pembom siluman strategis Hong-20 atau H-20 segera bermanuver di langit. Pembuatan pesawat ini sudah memakan waktu lebih dari satu dekade.

Pada bulan Agustus 2018, stasiun televisi itu mengungkapkan dalam sebuah dokumenter yang menandai ulang tahun ke-91 Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) bahwa H-20 adalah "game changer" sejati. Menurut laporan tersebut, produksi pesaawat ini lebih cepat dari perkiraan.

Kemudian awal bulan ini, CCTV mengonfirmasi bahwa penerbangan uji coba H-20 yang pertama sedang berada di cakrawala.

Media pemerintah China lainnya, Global Times, yang dilansir Rabu (10/10/2018) malam, menyimpulkan bahwa pabrik Xi'Aan dari Aviation Industry Corp of China telah menyelesaikan uji avionik, hidrolik, dan elektronik pesawat pembom terbaru.

H-20 dirancang oleh Shanghai Aircraft Design and Research Institute. Pada tahun 2008, upaya keras mulai dilakukan untuk menggantikan seri pesawat pembom H-6 yang sudah kuno. Kendati demikian, H-6 hingga kini masih dioperasikan militer Beijing.

Pesawat H-6 dan versi modifikasinya, H-6K, merupakan pesawat modifikasi dari Tu-16 Badger buatan Soviet era 1950-an. Pesawat tersebut tetap menjadi tulang punggung strategis Angkatan Udara China dan sering terlihat mengambil bagian dalam misi penerbangan simbolik yang melanggar wilayah udara Taiwan.

Spesifikasi yang diketahui dari pesawat pembom H-20—termasuk desain sayap—mirip pesawat Northrop Grumman B-2 Spirit Amerika Serikat. Untuk dinyatakan sebagai pesawat siluman, kemampuan minimal H-20 harus dapat lolos melewati radar musuh.

Selanjutnya, ruang senjatanya harus membawa muatan tidak kurang dari 10 ton, baik rudal jelajah konvensional atau pun senjata termonuklir, dengan kemampuan untuk menyerang target dari rentang kebuntuan.

News Corp Australia Network pernah berspekulasi pada Mei lalu bahwa H-20 bisa mencapai bagian utara Australia, setelah lepas landas dari pangkalan di pulau buatan China di Laut China Selatan.

Global Times yang mengutip komentator penerbangan, Fu Qianshao, mengatakan bahwa tujuan akhir untuk H-20 adalah memperluas jangkauan operasionalnya menjadi 12.000 kilometer dengan muatan 20 ton.

Dalam skenario yang agak tidak masuk akal itu, H-20 akan mampu melintasi Pasifik dan terbang cukup dekat ke Amerika Serikat yang bersebelahan untuk dapat menembakkan rudal ke target daratan Amerika.

Credit sindonews.com

Angkatan Laut AS Sembunyikan Kecelakaan Penerbangan, Kenapa?

Pengiriman pesawat tempur F-35B milik Angkatan Udara Inggris, yang dikirim dari Marine Corps Air Station Beaufort di Amerika Serikat menuju pangkalan baru RAF Marham, Inggris, 6 Juni 2018. F-35B F-35B mampu terbang dalam jangkauan sejauh 2.220 kilometer. Sgt Nik Howe/MoD Handout via REUTERS

CB, Jakarta - Angkatan laut Amerika Serikat kini mulai menyembunyikan data kecelakaan penerbangan yang melibatkan militer AS dari situsnya.

Situs web Naval Safety Center telah menjadi perhentian penting bagi jurnalis dan penggemar pertahanan selama bertahun-tahun.

Dilansir dari Popular Mechanics, 11 Oktober 2018, awalnya situs ini merilis data keselamatan dan kecelakaan untuk seluruh Angkatan Laut AS, dari berapa banyak pelaut dan Marinir yang terlibat dalam kecelakaan sepeda motor dan ATV yang tidak berfungsi dengan insiden besar yang melibatkan pesawat.

Pesawat jet tempur F-35B milik Korps Marinir AS jatuh di Carolina selatan dalam sesi latihan. Daily Mail/Kensley Crosby
Situs ini secara konvensional memasukkan data kecelakaan per jenis pesawat, seperti AV-8B Harriers atau F / A-18C Hornets, misalnya, dan ringkasan kecelakaan harian, serta statistik kecelakaan umum.

Jika ada warga sipil atau jurnalis yang ingin mengetahui data pesawat yang mengalami kecelakaan atau mengetahui tingkat kecelakaan per September 2018, maka warga sipil bisa pergi ke Pusat Keselamatan Angkatan Laut.

Data tersebut masih ada, tetapi warga sipil, termasuk wartawan, dilarang melihatnya. Angkatan Laut telah menempatkan data di belakang dinding digital di mana hanya pemegang Kartu Akses Umum (CAC) memiliki akses.CAC hanya tersedia untuk petugas militer aktif, personel cadangan militer, kontraktor pemerintah, dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan.
Demi Keamanan Intelijen dan Kesiapan Tempur

Pesawat tempur siluman Lockheed Martin F-35B mendarat di atas kapal induk serbu amfibi USS di perairan pulau paling selatan Jepang Okinawa 23 Maret 2018. F-35B mampu melaju dengan kecepatan maksimum Mach 1.67 atau 2.065 km per jam. REUTERS/Issei Kato

The Atlantic melaporkan bahwa Pusat Keselamatan Angkatan Laut mulai membuat perubahan pada musim semi ini, antara 22 Januari dan 18 Maret 2018.
Pusat Keselamatan Angkatan Laut menegaskan bahwa informasi telah dihapus dari mata publik.
"Karena mengumpulkan begitu banyak informasi dalam satu tempat bit dan potongan-potongan yang dapat dikompilasi oleh pihak yang ingin merugikan kita dengan membuat kesimpulan data dan dari situ bisa mendapatkan data intelijen," kata Pusat Keselamatan Angkatan Laut kepada The Atlantic.

Angkatan Laut mengklaim bahwa menghapus informasi dari akses sipil hanyalah bagian dari mendesain ulang situs web, tetapi The Atlantic menunjukkan bahwa pada saat penerbangan angkatan laut berada dalam krisis kesiapan yang parah, dengan hampir dua pertiga Angkatan Laut dan pasukan tempur Korps Marinir tidak bisa terbang.Pentagon khawatir bahwa musuh potensial termasuk Iran, Rusia, dan Cina dapat memperoleh informasi dari data yang akan memungkinkan mereka untuk mengukur kesiapan militer AS dan kemampuan untuk bertempurnya.

Pesawat F-22 Raptor merupakan jet tempur yang sulit dilacak. Penempatan dua siluman tempur di Korea Selatan disebabkan situasi yang memanas. Penasehat keamanan nasional Gedung Putih HR McMaster mengatakan bahwa potensi perang dengan Korea Utara meningkat dari hari ke hari. US Air Force photo
Ini adalah tindakan legal karena semua negara menambang data online tentang musuh untuk melukiskan gambaran kemampuan mereka untuk pertempuran dan menang di medan perang.

Namun, pada saat yang sama, ketersediaan data ke publik AS merupakan contoh luar biasa dari keterbukaan dan kemampuan Pentagon untuk melepaskan kontrol atas data demi nama transparansi.

Data tersebut memungkinkan mereka yang berada di luar kompleks industri militer untuk secara kritis menilai keefektifan militer AS dan membawa isu-isu penting ke dalam sorotan publik. Data mungkin tidak selalu memmbuat penerbangan kelautan AS lebih baik, tetapi keterbukaan data nyatanya berhasil.Menurut Angkatan Laut, pihak yang tertarik masih dapat mengirim email ke Pusat Keselamatan Angkatan Laut untuk meminta data, dan waktu penyelesaian sekarang kurang dari 48 jam.
Merahasiakan data kecelakaan penerbangan ini adalah cara militer Amerika Serikat meningkatkan keamanan operasional ketika agen intelijen Rusia, Cina, atau Iran juga dapat mengirim email yang tidak dapat diverifikasi.

Credit tempo.co

Iran Tak Diusir, AS Tolak Bantu Pemulihan Pascaperang Suriah

Ilustrasi (AFP PHOTO / OMAR HAJ KADOUR)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat akan menolak memberikan bantuan rekonstruksi pasca perang ke Suriah jika Iran tidak angkat kaki dari negara itu. Hal ini memperpanjang alasan keterlibatan AS dalam konflik di Suriah.

Menteri Luar N egeri AS Mike Pompeo berjanji akan mendorong secara agresif untuk melawan Iran di Timur Tengah. Dirinya juga menganggap bahwa Suriah adalah medan pertempuran yang menentukan. Hal ini disampaikan ketika ia berbicara kepada kelompok pro Israel.

"Tanggung jawab untuk mengusir Iran dari negara itu jatuh pada pemerintah Suriah dan memegang tanggung jawab atas kehadirannya disana," kata Pompeo kepada Institut Yahudi untuk Keamanan Nasional Amerika.

"Jika Suriah tidak menjamin penarikan total pasukan yang didukung Iran, itu tidak akan menerima satu dolar pun dari AS untuk rekonstruksi," kata dia menambahkan.

Pidato Pompeo juga memberikan penjelasan resmi mengapa AS terlibat dalam perang sipil Suriah yang hampir menewaskan 365 ribu orang sejak 2011.

Mantan presiden AS, Barack Obama mengesahkan aksi militer dengan tujuan untuk membasmi kelompok ISIS yang memberikan serangan mengerikan di Suriah dan Barat.

AS memiliki 2.000 pasukan di Suriah terutama untuk melatih dan memberi saran kepada pasukan selain ISIS yang sedang berjuang untuk menggulingkan presiden Suriah, Bashar al-Assad.

Pompeo mengakui bahwa Assad menjadi lebih kuat berkat bantuan dari Iran dan Rusia. Dirinya mengatakan bahwa mengalahkan ISIS merupakan prioritas baru.

"Mengalahkan ISIS dulunya jadi fokus utama kami, sekarang jadi prioritas. Tetapi, sekarang akan bergabung dengan dua tujuan yang saling menguatkan lainnya," kata dia.

"Ini termasuk resolusi politik damai untuk konflik Suriah dan penghapusan seluruh pasukan yang didukung Iran dari Suriah," kata dia menambahkan.

Ancaman pendanaan AS tidak membuat dampak langsung di Suriah.

Pada Agustus lalu Trump menarik AS keluar dari rekonstruksi jangka pendek Suriah dengan menangguhkan $230 juta (Rp 3 triliun) setelah sekutu Arab membuat janji mereka sendiri.

Namun, pidato Pompeo menjadi sebuah tanda baru bahwa AS tidak meninggalkan Suriah dalam waktu dekat, setelah Trump berpikir mengenai penarikan pasukan.

Pada bulan lalu, penasihat keamanan nasional Trump, John Bolton mengatakan bahwa pasukan AS akan tetap disana selama pasukan Iran berada di luar perbatasan Iran.

Credit cnnindonesia.com

Pasukan Nuklir Strategis Rusia Gelar Latihan Tempur

MOSKOW - Pasukan Nuklir Strategis Rusia menggelar latihan tempur yang melibatkan kapal selam dan pesawat pembom jarak jauh. Kementerian Pertahanan setempat telah mengonfirmasi manuver yang digelar hari Kamis (11/10/2018) tersebut.

"Latihan Pasukan Nuklir Strategis diadakan pada 11 Oktober 2018 atas perintah dari Presiden Rusia dan Panglima Tertinggi Vladimir Putin," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari kantor berita negara Rusia, TASS, Jumat (12/10/2018).

Menurut Kementerian Pertahanan, kapal selam Rusia dan pesawat pembom jarak jauh mengadakan latihan menembakkan peluru kendali (rudal) dari Laut Barents dan Okhotsk.

"Rudal balistik ditembakkan dari kapal selam, bersama dengan peluncuran penerbangan udara dan rudal pesawat dari Laut Barents dan Okhotsk, termasuk oleh pesawat jarak jauh, yang lepas landas dari lapangan terbang Engels, Ukrainka dan Shaikovka," lanjut pernyataan kementerian itu.

Menurut kementerian tersebut, sistem peringatan dini rudal Rusia telah mendeteksi semua peluncuran rudal balistik dari kapal selam dalam latihan dan data peluncuran itu telah dikirim ke pos komando.

"Sistem ruang angkasa terpadu dan stasiun radar berbasis darat telah secara tepat mendeteksi semua peluncuran rudal balistik dari kapal selam," imbuh kementerian tersebut.

"Data tentang peluncuran itu dikirim ke pos-pos pengendali dan angkatan bersenjata sesuai dengan prosedur yang ditetapkan."

Militer Moskow tak merinci alasan Presiden Putin memerintahkan Pasukan Nuklir Strategis Rusia menggelar latihan tempur. Namun, manuver ini digelar di saat hubungan Moskow dan Barat masih bersitegang.

Credit sindonews.com

ISIS Serang Koalisi AS di Timur Suriah, Sandera 35 Pasukan

Ilustrasi (Reuters)

Jakarta, CB -- Kelompok teroris ISIS disebut telah meluncurkan serangan balasan mematikan untuk mengusir pasukan yang didukung oleh Amerika Serikat.

Serangan itu dilakukan demi memukul mundur pasukan koalisi AS yang terus melancarkan operasi untuk merebut provinsi Deir Ezzor, di timur Suriah, Rabu (10/10). Ini adalah salah satu zona yang masih dihuni ISIS di Suriah, selain Idlib yang ada di barat.

Kelompok pemantau Obeservatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan para pejuang ISIS berhasil menyandera puluhan personel pemberontak Syrian Democratic Forces (SDF) dalam serangan itu.

"Pada hari Rabu ISIS meluncurkan serangan balik terhadap SDF di sekitar Hajin dan kota-kota di sekitarnya.

"Bentrokan kemudian pecah dan masih berlangsung," ucap kepala obeservatorium tersebut, Rami Abdel Rahman, Kamis (11/10).

SDF, aliansi kurdi dan Arab, memang telah melancarkan operasi selama sebulan terakhir untuk mengusir ISIS dari sebuah daerah di provinsi Deir Ezzor, termasuk kota terpencil Hajin. Operasi tersebut turut didukung serangan udara koalisi militer AS.

Rahman mengatakan sejauh ini ISIS telah membunuh 10 pejuang SDF dan menyandera 35 lainnya.

Obeservatorium menurutkan ISIS memanfaatkan faktor cuaca seperti badai pasir untuk melakukan serangannya terhadap SDF.

Sebab, badai pasir membuat pesawat militer AS tak mampu beroperasi membantu meluncurkan serangan balasan.

Meski begitu, SDF membantah bahwa ada pasukannya yang diculik saat serangan terjadi.

"Tidak ada pejuang SDF yang ditangkap ISIS di Deir Ezor. Informasi tersebut tidak benar," ucap pejabat media SDF Mustefa Bali kepada AFP.

Sementara itu, ISIS menggambarkan serangan pada Rabu tersebut sebagai serangan "yang dilakukan para pejuang kekhalifahannya terhadap SDF."

Pernyataan itu diutarakan ISIS melalui media sosial propagandanya.

Berdasarkan data observatorium, selama sebulan terakhir pertempuran di Hajin telah menewaskan setidaknya 139 pejuang SDF dan 267 militan ISIS.

SDF telah berhasil mengusir ISIS dari sejumlah daerah di utara dan timur Suriah, termasuk Raqqa, ibu kota de facto kelompok pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi itu.

Terbentuk pada 2015 lalu, SDF dipelopori oleh Unit Perlindungan Rakyat (YPG), sebuah gerakan bersenjata Kurdi yang kuat.

Ratusan pejuang dari negara asing banyak yang bergabung dengan YPG untuk memberangus ISIS.

Credit cnnindonesia.com

Petugas Intel Ditangkap Amerika, Cina Sebut Tuduhan Palsu

CB, Beijing – Pemerintah Cina menuding penangkapan Xu Yanjun, yang diduga petugas intel asal, oleh Amerika Serikat berdasarkan tuduhan yang dibuat-buat.
“Kami berharap pihak Amerika bisa bersikap adil dan mengikut undang-undang, menjaga hak hukum dari warga Cina,” kata Lu Kang, juru bicara kementerian Luar Negeri Cina, dalam jumpa pers rutin pada Kamis, 11 Oktober 2018 waktu setempat seperti dilansir Reuters.

Lu Kang mengatakan ini menanggapi penangkapan Xu Yanjun di Belgia pada April 2018. Biro Penyelidik Federal AS yaitu FBI lalu mengekstradisi Xu ke AS pada Selasa pekan ini.
Pengacara Xu belum memberikan komentar soal peristiwa ini.

Ilustrasi yang dirilis Lockheed Martin memperlihatkan satelit Block III GPS mengorbit. Satelit generasi baru ini akan meningkatkan akurasi penggunaan GPS baik untuk sipil maupun militer. AP Photo/Lockheed Martin
Xu dituding, seperti dilansir Washington Post yang dikutip Reuters, berusaha mencuri berbagai informasi teknologi sensitif dari sejumlah perusahaan antariksa dan penerbangan AS.

Menurut dakwaan dari kementerian Kehakiman, Xu mengincar sejumlah perusahaan penerbangan sejak Desember 2013. Dia juga mencoba menjalin kontak dengan para ahli yang bekerja untuk perusahaan dan merekrut mereka untuk datang ke Cina. Awalnya, para ahli ini diajak datang untuk memberikan presentasi di universitas dan dibayari ongkos serta uang jalannya.
Menurut pernyataan dari kementerian Keamanan AS, Xu, yang merupakan deputi direktur untuk Keamanan Negara di Provinsi Jiangsu mengincar sejumlah perusahaan antariksa termasuk GE Aviation, yang merupakan anak perusahaan General Electric Co.
Perusahaan lain yang menjadi target pencurian teknologi adalah sebuah perusahaan antariksa terbesar dunia. Perusahaan ini juga bergerak di bidang manufaktur pesawat jet komersial, luar angkasa dan sistem keamanan. Sedangkan perusahaan ketiga adalah pemimpin di bidang manufaktur teknologi drone.

Perusahaan GE Aviation telah menyuplai mesin untuk pesawat besar buatan Boeing, dan Airbus. Saat ini, perusahaan sedang bekerja membuat mesin baru untuk pesawat komersial dan helikopter angkut berat.
Hukuman maksimal untuk konspirasi dan upaya melakukan espionase ekonomi adalah 15 tahun. Sedangkan tindakan konspirasi dan upaya mencuri rahasia perdagangan bisa diganjar hingga 10 tahun.
Kementerian Keamanan Negara Cina merupakan lembaga intelijen dan keamanan Cina. Kementerian ini bertanggung jawab atas kegiatan kontraintelijen, intelijen asing dan keamanan politik.

Ilustrasi Mata-Mata. Hightail.com/Luke Bott

Menurut Asisten Jaksa Agung AS, John Demers, kasus ini bukan merupakan insiden terpisah. “Ini merupakan bagian dari kebijakan ekonomi menyeluruh untuk membangun Cina dengan merugikan Amerika,” kata Demers. “Kita tidak bisa menoleransi sebuah negara mencoba mencuri senjata kita dan hasil dari kerja otak kita.”

Ahli keamanan siber mengatakan bekas Presiden Barack Obama dan Presiden Cina, Xi Jinping, pernah mencapai kesepakatan pada 2015 soal espionse siber. Tapi perjanjian ini tampaknya mulai lapuk.
Menurut Chris Painter, bekas pejabat kementerian Luar Negeri AS, yang terlibat dalam perumusan perjanjian itu, mengatakan bahwa dia tidak terkejut bahwa hubungan itu telah rusak seperti juga perjanjian kedua negara.
Pada bulan lalu, kementerian Kehakiman juga menangkap seorang warga Cina, yang diduga petugas intel, di Chicago dengan tuduhan melakukan pekerjaan rahasia untuk seorang pejabat tinggi intelijen Cina. Warga negara Cina ini mencoba merekrut para insinyur dan ilmuwan termasuk yang bekerja di perusahaan senjata AS.

Credit tempo.co

Pemerintah Malaysia Akan Hapus Hukuman Mati

Ilustrasi hukuman mati. ohrh.law.ox.ac.uk

CB, Jakarta - Pemerintah Malaysia telah memberikan lampu hijau untuk menghapus hukuman mati setelah RUU yang diusulkan akan diajukan ke parlemen.
Menteri Hukum, Datuk Liew Vui Keong, mengatakan seperti dilaporkan New Straits Times, 11 Oktober 2018, amandemen terhadap undang-undang pengadaan hukuman mati akan diajukan ke Dewan Rakyat berikutnya. Rapat Dewan Rakyat akan dimulai pada 15 Oktober.

Liew mengatakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menghapuskan hukuman mati yang sekarang dalam tahap terakhir, telah diteruskan dari Jaksa Agung untuk diajukan di Parlemen."Semua hukuman mati akan dihapuskan. Titik," kata Liew.
"Kami sedang mempelajari isu-isu tertentu ... kita perlu melihat ke dalamnya dan mendengar pandangan semua orang, tetapi seperti yang ada sekarang, keputusannya adalah untuk menghapus hukuman mati," katanya.

Menteri Hukum Malaysia, Liew Vui Keong. [Malay Mail]
Dia mengatakan dengan langkah pemerintah menghapus hukuman mati, Dewan Pengampunan sekarang akan ditugaskan untuk melihat posisi terpidana mati, yang akan melihat hukuman mereka diringankan atau dilepaskan.
"Pandangan kami adalah eksekusi tidak boleh dilakukan. Kami akan menginformasikan kepada Dewan Pengampunan untuk melihat berbagai aplikasi untuk semua terpidana mati baik direlokasi atau mereka dibebaskan."
"Ketika diringankan, mereka harus menghadapi penjara seumur hidup karena ada beberapa kematian yang disebabkan oleh pelaku dan karenanya mereka dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan," katanya.

Liew, menambahkan bahwa pertimbangan yang berbeda juga harus diberikan narapidana yang misalnya melakukan pelanggaran yang kurang serius seperti kurir narkoba.
Pemerintah Pakatan Harapan mengatakan setelah memenangkan pemilihan umum pada Mei bahwa mereka akan meninjau hukuman mati dan hukum keamanan nasional karena dinilai tidak sesuai lagi.
Dilansir dari Channel News Asia, bulan lalu Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membela seorang pria yang menghadapi hukuman mati karena menjual minyak ganja kepada pasien, dengan mengatakan bahwa hukumannya harus ditinjau ulang.

Di Malaysia hukuman mati dilakukan dengan cara menggantung terpidana, dan dijatuhkan bagi kejahatan seperti pembunuhan berencana, narkoba dalam skala besar dan kepemilikan senjata api.Antara 2007 dan 2017, 35 orang tervonis mati telah digantung. Sebanyak 1.267 tahanan atau 2,7 persen dari 60.000 tahanan di seluruh penjara Malaysia masuk dalam daftar terpidana hukuman mati.

Credit tempo.co

Kritikan dari Wartawan Hilang di Turki yang Usik Arab Saudi

Mohammed bin Salman, putera mahkota Arab Saudi yang kerap dikritik Jamal Khashoggi (REUTERS/Amir Levy)

Jakarta, CB -- Jamal Khashoggi, kolumnis The Washington Post, yang hilang setelah masuk ke gedung konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada pekan lalu menggegerkan publik internasional.

Khashoggi disebut-sebut telah lama berada dalam pengawasan otoritas Saudi lantaran ucapan dan pernyataannya yang kerap menyindir pemerintahan Raja Salman yang dikenal anti-kritikan.

Sebelum berkiprah sebagai wartawan, Khashoggi merupakan mantan penasihat pemerintah Saudi yang melarikan diri ke Amerika Serikat sekitar tahun lalu untuk menghindari kemungkinan dirinya ditangkap. Ia juga disebut telah memiliki kewarganegaraan AS.

Berikut beberapa kutipan wawancara dan tulisan Khashoggi yang menyindir pemerintahan Raja Salman, termasuk Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman:

"Jika seorang pangeran dapat membayar US$1 miliar sebagai bayaran atas pembebasannya, berapa banyak yang harus diberikan oleh seorang narapidana? berapa yang harus kami bayar untuk mendapat kebebasan kami sendiri?" kicau Khashoggi melalui Twitternya pada 29 November 2017 lalu.

Komentar itu ditulis Khashoggi menyusul penangkapan puluhan pengusaha termasuk pangeran Saudi di sebuah hotel mewah. Operasi tersebut diperintahkan Pangeran Mohammed sebagai bangian dari kebijakan pemberantasan korupsi.

"Saya masih melihatnya (pangeran Mohammed) sebagai seorang reformis, tetapi dia mengumpukan seluruh kekuasaan di tangannya. Akan lebih baik jika dia bisa memberikan ruang bernapas bagi para kritikus, para intelektual Saudi, penulis, dan media Saudi untuk berdebat. Seperti yang tengah kita lakukan sekarang."

"Banyak intelektual dan juarnalis Saudi yang dipenjara. Sekarang tidak ada yang berani berbicara dan mengkritik," papar Khashoggi dalam wawancaranya bersama Al Jazeera pada 23 Maret 2018.

Dikutip AFP, pernyataan itu diutarakan Khashoggi menanggapi penunjukkan Pangeran Mohammed sebagai Putra Mahkota Saudi dan pemimpin de facto negara tersebut.

"Dia (Pangeran Mohammed) tampaknya menggerakan negara itu dari semula ekstremisme agama menjadi ekstremisme 'Anda-harus-menerima-reformasi-saya' tanpa konsultasi apa pun," papar Khashoggi dalam artikelnya di Guardian bersama Robert Lacey pada 6 Maret 2018.

Dalam artikel itu, Khashoggi mengkritik kebijakan remormasi yang digagas Pangeran Mohammed mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial-budaya. Meski terkesan membawa Saudi lebih moderat, Khashoggi menilai kebijakan Pangeran Mohammed masih belum cukup demokratis.

"Kami diminta untuk melepaskan harapan kami untuk mendapatkan kebebasan politik, dan untuk tetap diam tentang penangkapan dan larangan berpergian tidak hanya bagi para kritikus, tapi juga keluarga mereka. Kami diharapkan untuk menyambut serta memuji reformasi sosial yang dibawa Putra Mahkota dengan penuh semangat," bunyi pernyataan Khashoggi dalam artikel The Washington Post pada 21 Mei 2018.

Dalam kesempatan itu, Khashoggi lagi-lagi menyerang kebijakan dan gaya memerintah Pangeran Mohammed.

"Arab Saudi harus menghadapi kerusakan dari perang selama tiga tahun terakhir di Yaman. Kelanjutan campur tangan Saudi dalam perang Yaman hanya memperkuat validasi bahwa apa yang dilakukan Arab Saudi di Yaman sama seperti yang dilakukan Presiden Bashar al-Assad, Rusia, (dan) Iran, di Suriah," bunyi pernyataan Khashoggi dalam artikel The Washington Post 11 September 2018.

Kritikan itu ditujukan Khashoggi terhadap keterlibatan Arab Saudi dalam perang sipil di Yaman. Sejumlah kelompok pemerhat Hak Asasi Manusia hingga Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) mengindikasikan bahwa Saudi berpotensi melakukan kejahatan perang dalam operasi militernya di Yaman.

"Orang Palestina di Ramallah jauh lebih bebas dari pada saya di Jeddah atau Riyadh. Mereka masih bisa pergi ke jalan dan berdemonstrasi sementara saya tidak bisa melakukan itu (di Saudi)," katanya dalam wawancara dengan BBC pada 1 Oktober 2018 lalu.

Pernyataan itu diutarakan Khashoggi saat berdiskusi membahas rencana pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait rencana perdamaian Israel-Palestina.

Credit cnnindonesia.com

Trump: Penyelidik AS Kerja dengan Turki-Saudi soal Khashoggi

Donald Trump mengklaim sejumlah penyelidik AS bekerja sama dengan Arab Saudi dan Turki untuk menginvestigasi kasus jurnalis yang hilang, Jamal Khashoggi. (Reuters/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengklaim bahwa sejumlah penyelidik Amerika Serikat bekerja sama dengan Ankara dan Riyadh untuk menginvestigasi kasus jurnalis Arab Saudi yang hilang di Turki, Jamal Khashoggi.

"Kami tak bisa membiarkan ini terjadi. Kami sangat keras dan ada penyelidik kami di sana dan kami bekerja sama dengan Turki dan tentu saja Arab Saudi," ujar Trump kepada Fox, sebagaimana dikutip AFP, Kamis (11/10).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kekhawatiran akan keretakan hubungan dengan Saudi akibat kasus ini, Trump hanya menjawab, "Saya harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi."

Kekhawatiran keretakan hubungan ini semakin menjadi setelah seorang pejabat AS mengatakan kepada The Washington Post bahwa berdasarkan intersepsi intelijen, diketahui sejumlah pejabat senior Saudi berencana melacak keberadaan Khashogi.

Trump sendiri mengaku sudah menelepon langsung seorang pejabat tinggi Saudi untuk meminta penjelasan mengenai Khashogi.

Ia bahkan mengatakan bahwa pihak Gedung Putih sudah menghubungi otoritas Saudi "lebih dari satu kali" sejak kontributor Washington Post itu menghilang pada 2 Oktober lalu setelah masuk ke gedung konsulat Saudi di Istanbul.

Hingga kini, penyelidikan masih berlanjut. Namun, Turki menduga Khashoggi diculik dan dibunuh oleh Saudi.

Penyelidik Turki kini sedang meneliti rekaman CCTV yang menunjukkan momen ketika Khashoggi masuk ke dalam gedung konsulat Saudi di Istanbul.

Saat itu, Khashoggi dilaporkan bermaksud untuk mengambil dokumen untuk keperluan pernikahannya dengan tunangannya yang berkebangsaan Turki, Hatice Cengiz.

Cengiz tak ikut masuk ke dalam konsulat dan memilih untuk menunggu di luar. Setelah berjam-jam menunggu, Cengiz tak melihat tunangannya itu keluar gedung hingga konsulat tutup.

Sejak saat itu, AS selalu memperingatkan Saudi agar menjalankan penyelidikan secara terbuka dan transparan.

"Orang-orang dengan kemampuan luar biasa sedang menyelidiki ini. Kami tidak suka ini. Saya tidak suka. Tak ada yang baik," katanya.

Namun, pihak Turki membantah pernyataan Trump mengenai kerja sama aparat AS dengan negaranya.

"Informasi bahwa Amerika Serikat menugaskan penyelidik untuk menyelidiki kasus Khashogi sama sekali tidak benar," ujar seorang sumber diplomatik Turki sebagaimana dikutip kantor berita Anadolu.

Credit cnnindonesia.com

Turki Bersama Saudi Bentuk Tim Selidiki Hilangnya Khashoggi

Jamal Khashoggi.

Foto: AP

AS ikut terlibat selidiki hilangnya Khashoggi.

CB, LONDON — Turki menerima proposal dari Arab Saudi untuk membentuk kelompok kerja gabungan menyelidiki kasus hilangnya jurnalis veteran Saudi, Jamal Khashoggi.

Dilansir di Arab News pada Kamis (11/10), juru bicara Presiden Turki, Ibrahim Kalin mengatakan kedua negara akan bekerja sama dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Amerika Serikat bekerja dengan Turki dan Arab Saudi untuk membantu menemukan Khashoggi, seorang warga negara Saudi yang lama tinggal di Amerika Serikat.

“Kami memiliki penyidik di sana,” kata Trump dilansir di Fox News.

Khashoggi dilaporkan hilang saat mendatangi gedung konsulat jenderal Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. Pejabat kepolisian Turki mengklaim, Khashoggi telah dibunuh di dalam gedung konsulat. Namun tudingan tersebut segera dibantah oleh pejabat konsulat Saudi di Istanbul.

Khashoggi merupakan jurnalis kondang Saudi yang kini menjadi kolumnis di The Washington Post. Selama berkarier sebagai jurnalis, dia diketahui kerap melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Saudi.

Surat kabar Turki, Daily Sabah, pada Rabu (10/10), telah memuat nama serta foto-foto dari 15 orang yang diduga terlibat dalam kasus hilangnya Khashoggi. Mereka berada di gedung konsulat jenderal Saudi di Istanbul pada 2 Oktober, yakni hari ketika Khashoggi dinyatakan hilang.

Salah satu terduga tersangka itu bernama Maher Abdulaziz M. Mutreb. Ia diketahui seorang perwira intelijen Saudi yang pernah ditempatkan di kedutaan Saudi di Inggris. Selain Mutreb, nama lainnya yang diduga menjadi tersangka dalam kasus hilangnya Khashoggi adalah S Muhammed A Tubaigy. Ia teridentifikasi sebagai pejabat forensik di Departemen Keamanan Umum Saudi.

Credit republika.co.id

AS Kandangkan Seluruh Armada Jet Tempur F-35 usai Kecelakaan

WASHINGTON - Seluruh armada jet tempur F-35 dikandangkan untuk diperiksa karena diduga tabung bahan bakar bermasalah. Keputusan militer Amerika Serikat (AS) ini muncul setelah kecelakaan F-35B Korps Marinir di South Carolina bulan lalu.

Instruksi ini berlaku untuk semua varian jet tempur siluman tersebut, termasuk F-35A Angkatan Udara dan F-35C Angkatan Laut. Mesin pesawat akan diperiksa untuk menemukan tabung yang rusak dan dilakukan penggantian jika diperlukan.

Pihak militer AS mengatakan bahwa proses pemeriksaan diperkirakan akan memakan waktu hingga 48 jam.

Keputusan itu muncul di tengah penyelidikan kecelakaan jet tempur F-35B pada 28 September 2018 lalu. Pesawat itu jatuh setelah pesawat lepas landas dari sebuah pangkalan udara di Beaufort.

“Tujuan utama menyusul kecelakaan adalah pencegahan insiden di masa depan,” kata Joe DellaVedova, juru bicara Kantor Program Bersama (JPO) Pentagon, yang mengawasi F-35, seperti dikutip Fox News, Jumat (12/10/2018).

“Kami akan mengambil setiap langkah untuk memastikan operasi yang aman, sementara kami mengantarkan, mempertahankan dan memodernkan F-35 untuk pasukan tempur dan mitra pertahanan kami."

Menurut pernyataan JPO Operator asing F-35, seperti Inggris atau Israel, juga mengandangkan jet tempur mereka untuk diperiksa.

Kecelakaan di South Carolina adalah yang pertama untuk pesawat generasi kelima AS tersebut. Ironisnya, insiden itu terjadi hanya sehari setelah F-35B berhasil menyelesaikan misi tempur di Afghanistan.

Untungnya, pilot pesawat yang mengalami kecelakaan terlontar dan mendarat dengan selamat.

Pesawat tempur siluman termahal produksi Lockheed Martin ini mengalami masalah selama bertahun-tahun. Dalam laporan JPO beberapa waktu sebelumnya, terungkap ada ratusan kekurangan dalam pesawat F-35 yang berpotensi mengancam keselamatan pilot.

Pesawat ini dikenal dengan penggabungan antara kemampuan siluman (stealth) dengan aliran data sensor yang luas serta integrasi dengan sistem senjata lainnya. Program jet tempur ini diperkirakan memakan biaya lebih dari USD1,5 triliun.

Credit sindonews.com

Jet Tempur Siluman F-35 Amerika Serikat Jatuh di South Carolina

WASHINGTON - Sebuah pesawat jet tempur siluman F-35B militer Amerika Serikat (AS) jatuh di dekat Marine Corps Air Station Beaufort di South Carolina pada hari Jumat waktu setempat. Penyebab kecelakaan sedang diselidiki.

Pentagon menyatakan, satu-satunya pilot di jet tempur tersebut berhasil dikeluarkan dengan selamat. Dia sedang menjalani pemeriksaan medis karena cedera.

"Sebuah F-35B yang ditempatkan di Marine Corps Air Station Beaufort jatuh di sekitar Beaufort, South Carolina, sekitar pukul 11.45 (EST), hari ini (Jumat waktu setempat)," kata pihak Marine Aircraft Wing Kedua Militer AS dalam sebuah pernyataan.

Jet tempur yang dianggap termahal ini jatuh tepat sebelum tengah hari. F-35B adalah jet tempur F-35 versi pendaratan singkat yang produksi Lockheed Martin.

Seorang pejabat militer AS yang berbicara dalam kondisi anonim kepada Reuters, Sabtu (29/9/2018), mengatakan insiden di South Carolina adalah kecelakaan pertama jet tempur F-35 sejak beroperasi pada 2006.

Baik pejabat militer maupun pemerintah lokal belum berkomentar terkait penyebab kecelakaan.

Jet tempur siluman F-35B baru saja menjadi pemberitaan media internasional setelah digunakan untuk misi tempur pertama kalinya oleh Amerika Serikat di Afghanistan. Jet tempur itu meluncurkan serangan udara terhadap basis Taliban di Kandahar pada hari Kamis lalu.

Meski demikian, Israel pada Mei lalu mengklaim sebagai negara pertama yang menggunakan pesawat tempur siluman F-35 dalam pertempuran.

Kecelakaan di South Carolina terjadi pada hari yang sama ketika Pentagon mengumumkan kontrak senilai USD11,5 miliar untuk 141 jet tempur F-35 dari Lockheed Martin, yang menurunkan harga untuk versi paling umum dari jet siluman sebesar 5,4 persen.

Credit sindonews.com

Meledak Dahsyat di Pangkalan Belgia, Jet Tempur F-16 Hancur

FLORENNES - Sebuah pesawat jet tempur F-16 hancur setelah meledak dahsyat di pangkalan militer Florennes, Belgia. Pesawat itu meledak saat menjalani perawatan pada hari Kamis sore.

Sumber militer setempat mengatakan, ledakan itu juga menyebabkan satu pesawat F-16 lainnya rusak.

Dua teknisi terluka akibat ledakan tersebut. Mereka menderita masalah pendengaran, namun tidak mengalami luka bakar.

Layanan pers militer Belgia dalam sebuah pernyataan yang dilansir Sudinfo, Jumat (12/10/2018), mengatakan kebakaran dan ledakan terjadi sekitar pukul 14.10 waktu setempat. Militer tidak merinci tingkat kerusakan pesawat kedua dalam insiden itu.

Para petugas pemadam kebakaran telah ditempatkan ke lokasi kejadian untuk menahan insiden itu tidak meluas.

Direktorat Keselamatan Penerbangan telah meluncurkan penyelidikan atas ledakan tersebut.

Sejumlah laporan media lokal mengklaim bahwa jet yang meledak tersebut dinyalakan selama manuver teknis. Beberapa ledakan diikuti dengan gumpalan asap hitam tebal yang yang membumbung ke udara.

Pangkalan militer Florennes adalah rumah bagi "2nd Tactical Wing" yang mengoperasikan F-16 Fighter Falcons.

Hingga Juli 2009, pangkalan udara itu juga menjadi tempat Program Kepemimpinan Taktis, sebuah program pelatihan gabungan yang didirikan oleh 10 anggota NATO.

Credit sindonews.com

Roket Pelontar Alami Kegagalan, Pesawat Luar Angkasa Soyuz Mendarat Darurat

MOSKOW - Badan antariksa Rusia, Roscosmos menyatakan, pesawat luar angkasa Soyuz MS-10 terpaksa melakukan pendaratan darurat. Pesawat yang harusnya mengirimkan awak ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) itu mendarat darurat setelah roket pelontar Soyuz FG mengalami masalah.

Kepala Roscosmos, Dmitry Rogozin menyatakan, para kru yakni seorang komonot Rusia dan astonot Amerika Serikat (AS), dalam pesawat itu berhasil mendarat dengan selamat. Dia juga menuturkan, penyelidikan atas insiden ini telah dilakukan.

"Para kru telah mendarat. Semua masih hidup," kaya Rogozin melalui akun Twitternya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (11/10).

"Saya memutuskan untuk membentuk sebuah tim yang akan menentukan penyebab kecelakaan roket Soyuz-FG. Tim itu sudah mulai bekerja. Telemetri sedang dipelajari. Layanan penyelamatan telah bekerja sejak detik pertama kecelakaan. Sistem penyelamatan darurat pesawat ruang angkasa Soyuz-MS bekerja dengan baik," sambungnya.

Pernyataan Roscosmos diperkuat oleh pernyataan badan antarika AS, NASA, yang menuturkan bahwa kosmonot Rusia, Alexey Ovchinin dan astronot NASA Nick Hague telah meninggalkan sebuah kapsul setelah pesawat mereka melakukan pendaratan darurat.

"Tim pencari dan penyelamat telah mencapai tempat pendaratan pesawat ruang angkasa Soyuz dan melaporkan bahwa dua anggota awak dalam kondisi baik dan keluar dari kapsul. Tim pencari dan penyelamat bersama kru sekarang," kata NASA melalui akun Twitternya.

Sementara itu, menurut seorang sumber di Roscosmos menyatakan bahwa pesawat itu mendarat darurat setelah satu dari empat roket pelontar gagal mencapai tahap kedua pembakaran. Sumber itu menuturkan, tim Roscosmos akan melakukan inspeksi pusat ruang roket tempat roket Soyuz FG diproduksi

Credit sindonews.com

Cina Akui Adanya Kamp Pendidikan Warga Muslim Uighur

Muslim Uighur dan Masjid Id Kah, Kashgar, Xianjiang, Cina.

Foto: farwestcina.com

Sekitar 1 juta Muslim Uighur ditahan oleh pemerintah Cina dengan dalih pendidikan.

CB, BEIJING -- Cina secara perlahan mengubah hukum untuk melegitimasi penahanan ratusan ribu Muslim Uighur dalam sebuah kegiatan yang memicu kecaman internasional atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas.

Peraturan kontraterorisme yang telah diubah diadopsi di wilayah barat laut Xinjiang. Lokasi itu menjadi tempat tinggal sebagian besar warga Muslim Uighur. Pihak berwenang menyebut dapat menggunakan Pusat Pelatihan Keterampilan untuk menderadikalisasi orang-orang yang dicurigai menganut ekstremisme. Sementara di aturan sebelumnya tidak mengacu pada pusat pendidikan.

Aturan baru yang muncul menandai pertama kalinya Cina mengakui penggunaan pusat pendidikan untuk menahan penduduk Xinjiang dengan alasan transformasi melalui pendidikan. Pejabat Senior Cina sebelumnya mempertahankan bahwa pusat pendidikan ini untuk mengajarkan keterampilan kejuruan kepada penjahat kecil. Mereka juga membantah laporan bahwa lokasi tersebut digunakan untuk pendidikan ulang politik.

"Peraturan baru dibuat untuk membangun hubungan yang lebih mudah dijangkau antara pendidikan ulang dengan pelatihan keterampilan kerja," ujar seorang peneliti di kamp Xinjiang Adrian Zenz dilansir di WSJ, Jumat (12/10).

Kritik pun berkembang atas penahanan masal orang-orang Uighur di Cina. Sebuah laporan Kongres AS yang dirilis sebelumnya memperingatkan tentang situasi hak asasi yang mengerikan di Cina, khususnya pengintaian massal warga negara Uighur dan minoritas lainnya. Dalam panel Amerika Serikat pada Agustus lalu menemukan bahwa orang Uighur ditahan untuk waktu yang lama tanpa dakwaan atau pengadilan dengan dalih melawan terorisme dan ekstremisme agama.

Departemen Luar Negeri AS sedang mempertimbangkan sanksi untuk Cina terkait kasus tersebut. Sementara Komite Partai Komunis Xinjiang tidak memberikan komentar apapun.

Cina memulai penahanan massal itu sekitar dua tahun lalu sebagai bagian dari dorongan untuk memadamkan gerakan separatis Uighur yang disebut memiliki hubungan dengan para jihadis asing. Beberapa orang Uighur telah bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah.

Salah satu anggota keluarga menyebut kampanye itu telah menjaring orang-orang Uighur tua dalam kesehatan yang buruk dan penduduk lain yang tidak memiliki catatan kriminal. Bahkan beberapa orang meninggal di kamp. Meski demikian Cina menolak untuk mengatakan berapa banyak orang yang berada di pusat pendidikan tersebut. Sebuah kelompok hak asasi manusia memperkirakan satu juta orang telah ditahan.

Aktivis hak asasi manusia mengatakan revisi amandemen itu adalah upaya retroaktif untuk membenarkan secara hukum kamp-kamp pendidikan. "Jika ada klaim, ini sah menurut hukum, betapapun tipisnya klaim, saya takut itu hanya akan mendorong lebih banyak detensi dan perluasan pusat-pusat ini," kata Eva Pils, seorang ahli dalam hukum dan hak asasi manusia Tiongkok di King's College London.

Maya Wang, seorang peneliti senior Cina di Human Rights Watch di Hong Kong, mengatakan penahanan itu sewenang-wenang dan tanpa proses hukum. "Pemerintah daerah Xinjiang tidak diberdayakan di bawah konstitusi Tiongkok untuk mengesahkan penahanan di pusat pendidikan politik," katanya.

Mr Zenz, peneliti, mengatakan adanya peraturan yang baru tentang bagaimana melakukan pendidikan ulang itu menunjukkan rencana pemerintah Cina untuk tetap melanjutkan rencananya, meskipun ada reaksi internasional. "Secara keseluruhan, ini jelas memperkuat dasar hukum untuk jenis pendidikan ulang yang pada dasarnya telah diakui oleh negara. Ini menunjukkan bahwa negara bertekad untuk melanjutkan kampanye saat ini," katanya.

Credit republika.co.id

Kampanye Anti-Halal Cina Target Makanan Hingga Pasta Gigi

Daging halal di Cina.

Foto: chinadaily.com

Pemimpin Partai Komunis Cina meminta kadernya melawan gerakan halal.

CB, XINJIANG — Otoritas Cina telah mengkampanyekan perlawanan keberadaan produk halal di negara tersebut. Hal itu bertujuan menghentikan Islam menembus kehidupan sekuler dan memicu ekstremisme.

Dilansir di Daily Mail pada Rabu (10/10), para pemimpin Partai Komunis di Urumqi mengajak kadernya bersumpah melawan halalisasi dalam sebuah pertemuan pada Senin (8/10) lalu. Hasil keputusan itu dipublikasi oleh akun resmi WeChat milik pemerintah kota.

Setiap hari, produk halal mulai dari makanan hingga pasta gigi harus diproduksi sesuai hukum Islam. Kecenderungan label halal atau halalifikasi mengacu pada perluasan pelabelan halal dari produk makanan ke non-makanan yang menarik minat konsumen Muslim.

Media Global Times melaporkan, otoritas menilai tindakan menuntut hal yang halal dari sesuatu yang belum jelas kehalalanya, memicu permusuhan terhadap agama dan tindakan itu memungkinkan Islam menembus kehidupan sekuler. Provinsi Gansu yang merupakan rumah bagi populasi besar Muslim Hui, melarang layanan seperti, potong rambut halal dan mandi halal.

Belum lama ini, Cina menuai kecaman keras dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing karena penahanan terhadap sejutaan warga etnis Uighur Muslim di Xinjiang. Beijing telah membantah secara sistematis tudingan melanggar hak-hak Muslim Xinjiang. Pemerintah setempat beralasan tindakan itu hanya upaya menindak ekstremisme dan splittism (bertentangan dengan kebijakan partai komunis) di wilayah tersebut.

Sebuah kampanye anti-halal dari Jaksa Kepala Suku Uighur Urumqi, Ilshat Osman menuliskan sebuah esai berjudul, “Teman, anda tidak perlu menemukan restoran halal khusus untuk saya.”

“Kami etnis minoritas menganggapnya sebagai hal yang wajar untuk menghormati kebiasaan makan kami. Kami belum memikirkan tentang menghormati kebiasaan makan mereka,” tulisnya.

Osman mendorong warga dari etnis Uighur yang juga anggota partai, makan dengan rekan dari Han Cina daripada mengunjungi restoran halal. Menurut dia, mengubah kebiasaan makan memiliki dampak yang signifikan dan jauh dari upaya melawan ekstremisme.

Para pemimpin Partai Komunis Urumqi berharap pejabat pemerintah dan anggota partai secara tegas percaya pada Marxisme-Leninisme, bukan agama. Secara teoritis, warga Cina bebas mempraktikkan agama apa pun, tetapi faktanya mereka dikendalikan dan diawasi ketat oleh negara. Partai Komunis pada Agustus lalu, mengeluarkan seperangkat peraturan yang mengatur perilaku jajarannya. Mereka mengancam hukuman atau pengusiran bagi siapa pun yang berpegang teguh pada keyakinan agama.

Credit republika.co.id

Lawan Ekstrimisme, China Razia Produk Halal di Wilayah Muslim

Ilustrasi (REUTERS/Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- Otoritas China meluncurkan operasi razia produk-produk halal di Provinsi Xinjiang sebagai upaya "melawan ekstremisme". Provinsi yang terletak di barat laut China itu memang memiliki mayoritas penduduk Muslim terutama suku Uighur.

Para pejabat Partai Komunis di Urumqi, ibu kota Xinjiang, memimpin para kader-kadernya untuk mengucapkan sumpah melawan "tren halal sampai akhir."

Dalam sebuah artikel yang diunggah diakun media sosial WeChat resmi dewan partai daerah (DPD), Partai Komunis China memerintahkan para kadernya di Xinjiang untuk menulis sumpah yang sama di setiap akun mereka.

Para kader partai juga diminta untuk tidak mengakui agama.

"keyakinan saya adalah Marxisme_leninisme. Saya harus mengibarkan bendera tinggi dan bertempur melawan 'tren pan-halal' hingga akhir, bahkan sampai mati!" bunyi sumpah tersebut seperti dikutip AFP.

Dalam pernyataan itu, pejabat pemerintah China juga dilarang membatasi atau mengatur asupan makanan.

Otoritas China juga disebut berencana membuat setiap kantin-kantin kantor pemerintah memiliki masakan yang variatif sehingga para pejabat bisa mencoba "masakan dari berbagai kebangsaan."

Sebagai bagian dari kampanye anti-hahal, seorang juru bicara pemerintah Urumqi yang berasal dari Uighur ikut menulis sebuah esai berjudul 'Teman, Anda tidak perlu mencarikan restoran halal khusus untuk saya' untuk menyebarluaskan gerakan tersebut.

Sementara itu, tabloid Global Times yang dikelola pemerintah China, merilis sejumlah artikel propganda berisikan pembenaran langkah pemerintah meluncurkan kampanye anti-halal.

Dalam beberapa artikel dalam tabloid, para ahli mengatakan tren halal cenderung mengaburkan batas antara agama dan kehidupan sekuler sehingga membuat mudah "jatuh ke dalam ekstremisme agama."

Pemerintah China memang mengontrol ketat pergerakan warga di Xinjiang, terutama suku Uighur. Beijing selama ini bahkan menerapkan sejumlah kebijakan yang membatasi hak-hak warga Xinjiang, terutama Muslim, untuk bebas beribadah.

Pemerintah China telah melarang warga XInjiang memakai burqa, jenggot, hingga beribadah secara bersamaan di tempat publik.

Laporan kelompok pemerhati Hak Asasi Manusia belakangan ini bahkan menyebut banyak warga Xinjiang yang telah ditahan dengan sewenang-wenang di kamp-kamp indoktrinasi.

Credit cnnindonesia.com

Abaikan Cina, Malaysia Bebaskan 11 Tahanan Muslim Uighur

Muslim Uighur

Foto: ABC News

Cina meminta Malaysia mengekstradisi 11 tahanana Muslim Uighur.

CB, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia membebaskan 11 tahanan Muslim Uighur yang melarikan diri ke Asia Tenggara setelah kabur dari penjara Thailand tahun lalu. Pengacara mereka menyebut 11 orang ini terbang menuju Turki dan mengabaikan permintaan Cina untuk menyerahkan mereka ke Beijing.

Langkah itu dinilai akan membebani hubungan Malaysia dan Cina. Hal itu telah terjadi sebelumnya sejak Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri dan membatalkan proyek dengan nilai lebih dari 20 miliar dolar AS yang diserahkan kepada perusahaan-perusahaan Cina.

Jaksa di Malaysia yang mayoritas Muslim menghentikan tuduhan terhadap Uighur atas dasar kemanusiaan. Fahmi Moin selaku pengacara menyebut mereka akan tiba di Turki pada Selasa. "Tuduhan itu ditarik karena Jaksa Agung Chambers menyetujui banding dari pihak kami," ujarnya dilansir di NewStraitsTimes Kamis (11/10).

Departemen Imigrasi Malaysia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kantor Jaksa Agung tidak memberi komentar terhadap kebijakan tersebut. Kementerian Luar Negeri Cina juga tidak segera memberikan komentar.

Sebelas orang tersebut sebelumnya ditahan dan didakwa secara ilegal memasuki Malaysia setelah membobol penjara pada November lalu. Mereka melubangi dinding penjara dan menggunakan selimut sebagai tangga untuk kabur.

Pada Februari, Reuters melaporkan bahwa Malaysia berada di bawah tekanan besar dari Cina yang mengancam akan mendeportasi warga negara mereka. Beberapa negara bagian Barat berusaha mencegah Malaysia mengirim 11 orang itu ke Cina dan menuduh menganiaya orang-orang Uighur.

Beijing menuduh separatis di kalangan minoritas Uighur merencanakan penyerangan terhadap mayoritas Han Cina di wilayah Barat Xinjiang dan lokasi lainnya. Cina pun telah dituduh melakukan pelanggaran hak di Xinjiang, penyiksaan terhadap tahanan Uighur, dan kontrol ketat terhadap agama dan budaya mereka. Cina membantah tuduhan tersebut.

Selama ratusan tahun, orang Uighur melarikan diri dari kerusuhan dan melarikan diri secara sembunyi-sembunyi melalui Asia Tenggara ke Turki. Warga Uighur di Malaysia sendiri adalah bagian dari kelompok yang berjumlah lebih dari 200 orang yang ditahan di Thailand pada 2014.

Meskipun mereka mengidnetifikasikan diri sebagai warga Turki dan minta untuk dikirim ke sana, lebih dari 100 orang dipaksa kembali ke Cina pada Juli 2015 dan memicu kecaman internasional.

Pada Februari, Malaysia mengatakan akan mempertimbangkan permintaan Cina untuk mengekstradisi 11 orang tersebut. Penahanan mereka pun terjadi di masa jabatan Najib Razak, namun Mahathir sebagai perdana menteri yang baru secara vokal mendukung komunitas Muslim agar mereka tidak mengalami penganiayaan.

Baru-baru ini Mahathir bahkan mengkritik Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar atas penuntutan nobel perdamaian yang dimiliki terhadap krisis Rohingya. "Kami tidak benar-benar mendukungnya lagi," ujarnya.

Credit republika.co.id

China dan Rusia Dukung Pengurangan Sanksi Terhadap Korut

Ilustrasi Korea Utara (AFP PHOTO / Ed JONES)

Jakarta, CB -- China dan Rusia mendukung pengurangan sanksi PBB terhadap Korea Utara. Dalam pembicaraan antara Wakil Menteri Luar Negeri dari Korea Utara, China, dan Rusia, mereka sepakat untuk mempertimbangkan adanya penyesuaian sanksi terhadap Korut oleh Dewan Keamanan PBB pada waktu yang tepat.

Sebelumnya, Pyongyang telah mendapat serangkaian sanksi dari Dewan Keamanan PBB terkait program persenjataan nuklirnya. Belakangan Pyongyang juga berulang kali menyerukan agar sanksi itu dilonggarkan dengan alasan bahwa mereka akan membekuan tes nuklir dan rudalnya.

China adalah pendukung diplomatik utama Korut dan Rusia memiliki persahabatan dengan Korut. Namun, AS bersikeras bahwa sanksinya akan tetap berlaku hinga denuklirisasi berakhir. AS juga jadi tokoh utama yang menyerukan negara sekutunya untuk memeras ekonomi Korut tahun lalu.

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-In mendukung hubungan dengan Korea Utara. Sebab ini menjadi investasi mereka menuju denuklirisasi.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-Wha sempat menyatakan akan meninjau ulang pemberian sanksi Korsel tarhadap Korut kepada parlemen. Namun, pernyataan itu ditarik kembali oleh Kang setelah mengundang protes oposisi dan AS.

"Mereka tidak akan melakukannya tanpa persetujuan kami. mereka tidak akan melakukan apapun tanpa persetujuan kami," kata Trump menanggapi pernyataan Kang.

Menteri Unifikasi Korea Selatan, Cho Myoung-gyon menambahkan bahwa tidak ada tinjauan rinci mengenai pencabutan sanksi. Tetapi, Seoul telah mengambil langkah-langkah untuk kerjasama dengan cara yang fleksibel.

Pada 2010, Korsel telah menangguhkan sebagian besar perdagangan dengan Korea Utara menyusul serangan torpedo Korut terhadap kapal perang Korsel yang menewaskan 46 pelaut. Namun, Korea Utara membantah tuduhan itu.

Menghormati sanksi

Pada bulan lalu, Moon telah berjanji untuk menghormati sanksi PBB. Tetapi, Seoul membuka kantor penghubung di perbatasan Korea Utara, Kaesong. Dirinya juga berjanji untuk membuat jalan dan proyek kereta api antar kedua negara.

Berbagai media Korea Selatan mengatakan bahwa sanksi bisa membahayakan peluang bagi denuklirisasi Korea Utara.

Surat kabar Joong Ang mengatakan bahwa mereka kaget dengan komentar Kang.

"Apa yang membuat Korea Utara ke meja perundingan untuk denuklirisasi adalah sanksi keras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan mencabut sanksi sekarang, apakah pemerintah Korea Selatan mengatakan akan membongkar senjata nuklir Korea Utara atau membantu menjaga mereka?" tulis Surat kabar Chosun Ilbo.

Pada bulan lalu, Menteri Luar Negeri Korut mengatakan kepada PBB bahwa tidak mungkin negaranya akan melucuti senjata terlebih dahulu selama sanksi masih berlaku.

Credit cnnindonesia.com

Trump Tegaskan Sanksi Korut Tak Dicabut Tanpa Persetujuan AS

Presiden AS Donald Trump (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Korea Selatan tidak akan mencabut sanksi terhadap Korea Utara tanpa persetujuan AS.

"Mereka tidak akan melakukannya tanpa persetujuan kami. Mereka tidak melakukan apa-apa tanpa persetujuan kami," jelas Trump, Rabu (10/10) ketika ditanya terkait laporan bahwa Korsel akan meringankan sejumlah sanksi bagi Korut, seperti dikutip Reuters, Kamis (11/10).

Sikap Menteri Luar Negeri Korea Selatan yang menyebut tengah mempertimbangkan sejumlah sanksi yang dikenakan pihaknya kepada Korut. Pernyataan ini dianggap sebagai melunaknya sikap Korsel tarhadap Korut.

Penolakan Trump terhadap inisiatif Korea Selatan untuk meringankan sanksi memberi gambaran bahwa langkah Amerika Serikat dan Korea Selatan masih saling mengunci terkait Korea Utara.

Trump juga mendorong sekutu AS untuk tetap mempertahankan sanksi terhadap Korea Utara sampai denukliris selesai. Rencana denuklirisasi ini merupakan bagian dari kampanye "tekanan maksimum" pemerintahannya terhadap Pyongyang.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha, dalam audit parlemen Rabu (10/10) menyampaikan bahwa Seoul sedang mempertimbangkan untuk meringankan sanksi mereka bagi Korut untuk mendorong denuklirisasi.

Sebelumya, Korea Selatan sempat memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara pada 2010. Sebab, saat itu Korut melakukan serangan terhadap kapal perang Korsel dan menewaskan 46 pelaut Korea Selatan, melarang perdagangan dan pertukaran bilateral.

Belakangan Kang menarik kembali komentarnya setelah memicu kritik dari beberapa anggota parlemen konservatif. Mereka menilai Korea Utara harus terlebih dahulu meminta maaf atas serangan itu.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga secara resmi membantah bahwa pemerintah sedang meninjau masalah ini. Namun, ada beberapa seruan yang muncul untuk mengurangi sanksi.

China, Rusia, dan Korea Utara, percaya perlu dilakukan penyesuaian sanksi PBB terhadap Pyongyang di saat yang tepat, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri China, Rabu (10/10).

Kang, juga mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyampaikan "ketidakpuasan" atas pakta militer antar-Korea yang dicapai dalam pertemuan puncak bulan lalu. Ia menyebut perlu adanya "penyesuaian kecepatan" gerakan antar Korea.

Dorongan untuk denuklirisasi muncul dari janji yang dibuat oleh Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada pertemuan bersejarah mereka di Singapura pada Juni. Meskipun sejak itu tidak ada kemajuan mengenai bagaimana denulkirisasi itu akan dilakukan.

Credit cnnindonesia.com