Presiden Joko Widodo saat memberikan
kuliah umum kepada mahasiswa jurusan bahasa Indonesia-Malaysia, di
Universitas Hankuk Seoul, Korea Selatan, Selasa (11/9/2018). Dalam
kuliah umumnya dia bercerita tentang atraksi motor saat pembukaan Asian
Games 2018, di Jakarta, waktu itu. (ANTARA News/Joko Susilo)
Seoul (CB) - Presiden Joko widodo memberikan kuliah umum
kepada mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia-Malaysia di Universitas Hankuk
Seoul, Korea Selatan, Selasa.
Jokowi yang didampingi Ibu Negara, Iriana Jokowi, dan beberapa menteri
Kabinet Kerja, tiba di Universitas Hankuk ini sekitar pukul 10.30 waktu
setempat langsung disambut para mahasiswa dengan tepuk tangan ketika
memasuki ruang pertemuan.
Pengelola kampus menyebut telah mengundang 17 pemimpin negara untuk
memberikan kuliah umum dan jokowi merupakan pemimpin negara ke-18 yang
hadir di Universitas Hankuk ini.
Dalam pidatonya, Jokowi mengulas beberapa hal. Dia mengakui sudah banyak
pemimpin yang terkenal, di antaranya Presiden Amerika Serikat, Barack
Obama, pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, Sekjen PBB, Ban Ki-moon,
tetapi mereka-mereka belum pernah melakukan atraksi naik motor.
"Saya cukup yakin dari mereka tidak ada pernah loncat di atas mobil
dengan mengendarai motor... Tidak ada," kata Jokowi yang disambut tawa
para hadirin dan mahasiswa yang hadir.
Dia kembali mengingatkan para mahasiswa Korea Selatan ini tentang peran
dia dalam mengisi acara pembukaan Asian Games 2018, di
Jakarta-Palembang.
Jokowi mengatakan, atraksi motor yang dilakukan hanya sebagai hiburan
untuk acara pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia ini "Asian Games
tahun ini benar-benar memperagakan gambaran spetakuler SDM yang luar
biasa yang ada di Asia," kata Jokowi.
Ia menyebut Asian Games ke-18/2018 yang diikuti lebih dari 11.000 atlet
dan 2.500 offical dari 45 negara bertanding di 40 cabang olahraga
sehingga menjadikan Asian Games terbesar dalam sejarah.
Ia juga menyebut pada pagelaran Asian Games 2018 ada yang membahagiakan,
yaitu "bersatunya Korea" saat defile atlet kedua negara di bawah satu
bendera, yakni bendera Korea Bersatu.
Dalam Asian Games 2018 ini juga terlihat Perdana Menteri Korea Selatan,
Lee Nak-yeon, dan deputi PM Korea Utara bergandengan tangan.
Dalam tanya jawab dengan salah satu mahasiswa yang menanyakan bersatunya
Korea ini, Jokowi mengaku bahagia. Ia juga mengapresiasi inisiasi
Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dan Pemimpin Korea Utara, Kim
Jong-un, yang mengadakan pertemuan sebagai sejarah baru perdamaian
Semenanjung Korea.
"Sebuah sejarah karena (dua) Korea (itu) saudara dekat. Satu rumpun,
kalau bertemu adalah sebuah hal yang wajar dan saya sangat berbahagia,"
katanya.
Jokowi juga menjawab pertanyaan mahasiswa terkait keragaman masyarakat Indonesia yang bisa menjaga persatuan bangsa.
Jokowi mengaku bahwa takdir Indonesia yang berbeda-beda, yani wilayah
terdiri dari 17.000 pulau yang masyarakatnya mencapai 163 juta jiwa, 714
suku, 1.100 bahasa daerah, namun persatuan tetap terjaga.
"Saya selalu berpesan kepada rakyat agar selalu saling menghargai,
saling menghormati, selalu toleransi meskipun berbeda-beda. Itulah
keragaman yang ada di Indonesia," kata dia.
Usai memberikan kuliah umum, dia mendapat cindera mata, yaitu jaket
bergaya sportif berkarakter anak muda yang langsung dikenakan. Jokowi
juga mengajak para mahasiswa untuk berfoto bersama. Selanjutnya Jokowi
dan Iriana Jokowi juga melayani swafoto para mahasiswa yang hadir
memenuhi aula kampus tersebut.
Ketika Jokowi dan rombongan meninggalkan tempat acara, para mahasiswa mengiringi dengan menyanyikan lagu Halo-halo Bandung.
Presiden Joko
Widodo menerima cidera mata berupa jaket sportif usai memberikan kuliah
umum kepada mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia-Malaysia di Universitas
Hankuk, Seoul, Korea Selatan, Selasa (11/9/2018). (ANTARA News/Joko
Susilo)
Jakarta, CB -- Militer Rusiamenuding ada dua jet tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom fosfor di Provinsi Deir Ezzor, Suriah, pada akhir pekan lalu.
Kantor berita Rusia, TASS dan RIA, melaporkan bahwa serangan itu menargetkan Desa Hajin, kantung ISIS terakhir di Suriah.
Tak
lama setelah kabar ini tersebar, juru bicara Kementerian Pertahanan AS,
Sean Robertson, langsung merilis pernyataan bantahan penggunaan bom
fosfor di Suriah.
"Saat ini, kami belum menerima laporan
penggunaan fosfor putih. Tak ada unit militer di daerah tersebut bahkan
memiliki amunisi fosfor putih," ujar Robertson, sebagaimana dikutip Reuters.
Meski demikian, sejumlah kelompok pemerhati hak asasi manusia selama ini
memang kerap menyatakan bahwa koalisi AS menggunakan fosfor putih untuk
menggempur ISIS.
Saat dijatuhkan, bom ini dapat menimbulkan asap
putih tebal dan biasa digunakan untuk melakukan pembakaran. Pemerhati
HAM khawatir karena bom ini dapat membunuh dan membakar manusia hingga
menembus tulang.
Namun, koalisi AS terus membantah laporan
tersebut. Mereka memastikan bahwa serangan udara mereka tepat sasaran
dan tidak menggunakan amunisi yang dilarang.
Ketegangan antara AS dan Rusia sendiri sedang meningkat menyusul
pertimbangan pemerintahan Donald Trump untuk mengambil opsi militer di
Suriah.
Opsi itu dipertimbangkan karena Trump jengah dengan
Suriah dan Rusia yang terus mengabaikan peringatan AS untuk tidak
menggunakan senjata kimia di Idlib, dalam upaya mereka untuk merebut
benteng terakhir pemberontak tersebut.
Setidaknya 839 orang ditahan saat menggelar
unjuk rasa untuk memprotes rancangan kebijakan usia pensiun di Rusia
pada Minggu (9/9). (Reuters/Sergei Karpukhin)
Jakarta, CNN Indonesia -- Setidaknya 839 orang
ditahan saat menggelar unjuk rasa untuk memprotes rancangan
kebijakan untuk menaikkan usia pensiun di Rusia pada Minggu (9/9).
CNNmelaporkan
bahwa aksi protes tersebut digagas oleh para pendukung pemimpin
oposisi, Alexei Navalny, yang kini sedang berada dalam tahanan
pemerintah.
Organisasi non-profit OVD-Info menyatakan bahwa
penangkapan paling banyak terjadi di kota terbesar kedua di Rusia, St.
Petersburg, di mana 354 orang ditahan.
Sejumlah foto unjuk rasa di St. Petersburg pun langsung viral di media
sosial. Seorang fotografer lokal, David Frenkel, mengonfirmasi kepada
CNN bahwa dua dari serangkaian foto yang tersebar itu merupakan hasil
tangkapannya.
Kedua foto itu mengabadikan momen ketika petugas menangkap seorang bocah berusia sekolah, juga satu pensiunan.
Selain itu, salah satu stasiun televisi independen Rusia, TV Rain,
mengklaim bahwa salah satu korespondennya, Masha Borzunova, dipukul
dengan tongkat ketika polisi berupaya membubarkan protes di Moskow.
"Yang lain dipukul lebih keras. Tak perlu mengkhawatirkan saya," tulis Borzunova melalui akun Twitter pribadinya.
Sementara itu, akun Twitter milik Navalny mengunggah video yang merekam penangkapan salah satu aktivis saat protes di Moskow.
Aksi
protes yang digagas oleh para pendukung Navalny ini memang kerap
dijadikan wadah untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintahan
korup di bawah Presiden Vladimir Putin.
Meski dirundung banyak
protes, popularitas Putin tetap tinggi, tapi Navalny mulai menyusul
dengan keahliannya menggunakan media sosial dan kanal YouTube.
Angkatan Laut China untuk pertama kalinya ikut dalam latihan maritim terbesar Australia, Exercise Kakudu. Foto/Istimewa
SYDNEY
- China berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam latihan maritim
terbesar di Australia. Lebih dari 3.000 personel dari 27 negara terlibat
dalam latihan bersama di pelabuhan utara Darwin yang strategis.
Exercise
Kakadu menjadi tuan rumah 23 kapal dan kapal selam dari seluruh kawasan
Indo-Pasifik. Latihan ini memungkinkan mereka untuk membangun keakraban
yang membantu mencegah konflik di laut lepas dan mengoordinasikan upaya
bantuan bencana.
Komandan Anita Sellick dari kapal fregat
Australia HMAS Newcastle mengatakan dua pelaut Angkatan Laut Australia
diterima di frigate angkatan laut China Huangshan selama latihan.
“Dua
pelaut angkatan laut Australia kami kenyataannya menyeberang ke sana,
sekarang di kapal China. Jadi mereka berdua dapat berintegrasi dalam
angkatan laut masing-masing dan belajar sedikit tentang bagaimana
kehidupan mereka saat ini di Exercise Kakadu,” kata Sellick seperti
dikutip dari Reuters, Minggu (9/9/2018).
Komandan
Armada Australia, Laksamana Muda Jonathan Mead, mengatakan kepada
wartawan di Darwin dalam wawancara televisi pada hari Jumat bahwa ada
manfaat bersama dalam membangun pemahaman dan kepercayaan selama
latihan.
Latihan militer gabungan, yang akan berlanjut hingga 15
September, didukung oleh Angkatan Udara Australia dan melibatkan 21
pesawat.
Darwin, pintu depan Asia, adalah kota paling strategis
di Australia dan telah menjadi rumah bagi kontingen Marinir AS sejak
2011, menjadikannya tempat yang logis untuk latihan ini.
Mengintegrasikan
Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China ke dalam latihan dua
tahunan dengan pasukan Amerika, Australia, Selandia Baru, dan Kanada
untuk pertama kalinya telah memberi China peluang untuk meningkatkan
hubungan kerjanya dengan negara-negara itu, yang kadang-kadang berubah
menjadi ketegangan.
Pada bulan April, tiga kapal perang Australia
menantang China saat mereka melewati Laut Cina Selatan. Kemudian pada
bulan Mei, Amerika Serikat menolak China dari latihan angkatan laut
bersama di lepas pantai Hawaii sebagai tanggapan terhadap apa yang
disebut militerisasi wilayah-wilayah yang disengketakan di Laut Cina
Selatan, sebuah tuduhan yang ditolak Beijing.
Negara-negara
peserta dalam Exercise Kakadu adalah: Cina, Jepang, Korea Selatan,
Thailand, Indonesia, Bangladesh, Brunei, Kamboja, Kanada, Chili,
Kepulauan Cook, Fiji, Perancis, India, Malaysia, Selandia Baru,
Pakistan, Papua New Guinea, The Filipina, Singapura, Sri Lanka, Timor
Timur, Tonga, Uni Emirat Arab, AS, Australia, dan Vietnam.
Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Berita Xinhua China,
personel keamanan mengamankan Presiden Venezuela Nicolas Maduro selama
serangan drone ketika dia berpidato di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4
Agustus 2018.[Xinhua via AP]
CB, Caracas – Menteri Luar Negeri Venezuela,
Jorge Arreaza, menuduh pemerintah Amerika Serikat berupaya melakukan
intervensi dan mendukung konspirasi kelompok militer, yang berupaya
melakukan kudeta.
Arreaza mengatakan ini menanggapi berita yang dilansir media New York Times
pada Sabtu pekan lalu bahwa beberapa pejabat AS berhubungan dengan
seorang bekas komandan militer Venezuela, yang merencanakan plot kudeta
terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
“Kami mengecam rencana
intervensi dan dukungan pemerintah AS untuk konspirator militer melawan
Venezuela,” kata Jorge Arreaza dalam cuitan di Twitter lewat akun
@jaarreaza pada Sabtu, 8 September 2018 waktu setempat.
Menurut media NY Times,
hubungan antara pejabat AS dengan bekas komandan militer Venezuela itu
berlangsung selama setahun terakhir. Penjelasan soal adanya kontak kedua
pihak ini berasal dari sejumlah pejabat AS dan bekas komandan militer
Venezuela tadi, yang ikut dalam proses pembicaraan.
Hubungan lewat
jalur bawah tanah antara pejabat AS dengan kelompok perancang kudeta
Venezuela merupakan perjudian besar bagi Washington karena adanya latar
belakang sejarah intervensi rahasia AS di Amerika Latin.
Banyak
pihak di kawasan ini masih merasakan penolakan yang mendalam terhadap
AS karena mendukung berbagai upaya pemberontakan, kudeta, plot di
negara-negara seperti Kuba, Nikaragua, dan Chile. AS juga disebut
sengaja menutup mata terhadap berbagai pelanggaran HAM oleh rezim
militer yang berkuasa di kawasan Amerika Latin ini selama era Perang
Dingin.
Gedung Putih menolak menjawab detil pertanyaan NY Times soal
pertemuan-pertemuan rahasia itu. Namun, Gedung Putih mengeluarkan
pernyataan bahwa penting untuk terlibat dalam dialog dengan semua orang
Venezuela, yang menunjukkan keinginan untuk demokrasi. “Ini untuk
membawa perubahan positif ke sebuah negara yang telah sangat menderita
di bawah Maduro,” begitu pernyataan Gedung Putih seperti dilansir dari NY Times.
Presiden
Amerika Serikat, Donald Trump, sedang berkampanye di Billings, Montana,
pada Kamis, 6 September 2018, mendesak pendukungnya untuk mencoblos
pada pemilu tengah pada November 2018 agar dia tidak terkena pemakzulan.
AP via Chicago Tribune
Menurut media ini, salah satu
komandan militer Venezuela yang terlibat dalam pembicaraan ini sulit
disebut sebagai figur ideal untuk mengembalikan demokrasi ke negara itu.
Komandan militer Venezuela itu termasuk dalam daftar pejabat korup yang
dikeluarkan pemerintah AS.
Washington
telah menuduh komandan militer Venezuela itu dan sejumlah aparat
keamanan lainnya sebelum ini terlibat dalam berbagai kejahatan serius.
Ini termasuk menyiksa para tokoh kritis, memenjarakan ratusan orang
sebagai tahanan politik, melukai ribuan warga sipil, terlibat dalam
peredaran obat-obatan terlarang, dan berkolaborasi dengan organisasi
FARC, yang merupakan pasukan bersenjata di Kolombia dan dianggap teroris
oleh AS.
Pada akhirnya, pejabat AS memutuskan menolak membantu komplotan kudeta ini sehingga rencana mereka terhenti.
Soal ini, media Politico melansir Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump berupaya mengembalikan demokrasi yang damai dan teratur di Venezuela.
“Preferensi
kebijakan AS untuk upaya pemulihan demokrasi di Venezuela secara damai
dan teratur tetap tidak berubah,” kata juru bicara Dewan Keamanan
Nasional, Garrett Marquis, dalam pernyataannya.
Pada 2017,
Presiden Trump mengatakan AS mempertimbangkan semua opsi termasuk opsi
militer terhadap Venezuela. Komentar ini memunculkan kutukan dari
berbagai negara di kawasan itu termasuk musuh politik Maduro.
Ekonomi
Venezuela mengalami kebangkrutan di bawah pemerintahan Maduro dengan
inflasi hingga 200 ribu persen. Bahan makanan pokok dan obat-obatan
dasar semakin sulit diperoleh. Banyak warga Venezuela yang mengungsi ke
negara tetangga seperti Kolombia, Ekuador dan Peru.
Maduro menuding Venezuela
menjadi korban dari perang ekonomi yang dipimpin barisan politikus
oposisi dan didukung pemerintahan Trump. AS telah mengenakan sejumlah
sanksi terhadap pemerintahan Venezuela.
Foto yang diambil dari video yang dirilis Venezolana de
Television, Presiden Nicolas Maduro (tengah) tengah menyampaikan pidato
saat istrinya Cilia Flores mendongak setelah terkejut melihat ledakan di
langit, di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[Venezolana de
Television melalui AP]
C, Washington – Pejabat dari pemerintahan Presiden Amerika, Donald Trump, bertemu dengan sejumlah pejabat pemberontak Venezuela selama setahun terakhir untuk membicarakan rencana kudeta terhadap Presiden Nicolas Maduro.
Media New York Times
melansir penjelasan soal ini berasal dari sejumlah pejabat AS dan
seorang bekas komandan militer Venezuela, yang ikut dalam pembicaraan
itu.
Hubungan jalur bawah tanah AS dengan kelompok perancang
kudeta Venezuela merupakan perjudian besar bagi Washington karena latar
belakang sejarah intervensi rahasia AS di Amerika Latin.
Banyak pihak di kawasan ini masih merasakan penolakan yang mendalam
terhadap AS karena mendukung berbagai upaya pemberontakan, kudeta, plot
di negara-negara seperti Kuba, Nikaragua, dan Chile. AS juga disebut
sengaja menutup mata terhadap berbagai pelanggaran HAM oleh rezim
militer yang berkuasa di kawasan Amerika Latin ini selama era Perang
Dingin.
Gedung Putih menolak menjawab detil pertanyaan NY Times
soal pertemuan-pertemuan rahasia itu. Namun, Gedung Putih mengeluarkan
pernyataan bahwa penting untuk terlibat dalam dialog dengan semua orang
Venezuela, yang menunjukkan keinginan untuk demokrasi. “Ini untuk
membawa perubahan positif ke sebuah negara yang telah sangat menderita
di bawah Maduro,” begitu pernyataan Gedung Putih seperti dilansir dari NY Times.
Menurut
media ini, salah satu komandan militer Venezuela yang terlibat dalam
pembicaraan ini sulit disebut sebagai figur ideal untuk mengembalikan
demokrasi ke negara itu. Komandan militer Venezuela itu termasuk dalam
daftar pejabat korup yang dikeluarkan pemerintah AS.
Washington
telah menuduh komandan militer Venezuela itu dan sejumlah aparat
keamanan lainnya sebelum ini terlibat dalam berbagai kejahatan serius.
Ini termasuk menyiksa para tokoh kritis, memenjarakan ratusan orang
sebagai tahanan politik, melukai ribuan warga sipil, terlibat dalam
peredaran obat-obatan terlarang, dan berkolaborasi dengan organisasi
FARC, yang merupakan pasukan bersenjata di Kolombia dan dianggap teroris
oleh AS.
Pada akhirnya, pejabat AS memutuskan menolak membantu komplotan kudeta ini sehingga rencana mereka terhenti.
Soal ini, media Politico melansir Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump berupaya mengembalikan demokrasi yang damai dan teratur di Venezuela.
“Preferensi
kebijakan AS untuk upaya pemulihan demokrasi di Venezuela secara damai
dan teratur tetap tidak berubah,” kata juru bicara Dewan Keamanan
Nasional, Garrett Marquis, dalam pernyataannya.
Menurut Marquis,
pemerintah AS menerima keprihatinan dari berbagai kalangan di Venezuela
seperti jutaan elemen masyarakat sipil, pejabat partai berkuasa, pejabat
keamanan, hingga jutaan warga yang terpaksa melarikan diri ke luar
negeri.
“Mereka semua berbagi satu tujuan: membangun kembali demokrasi di Tanah Air mereka,” kata Maquis.
Solusi jangka panjang bagi krisis di Venezuela,
Marquis menjelaskan, hanya dapat datang dari pemulihan pemerintahan
dengan praktek-praktek demokrasi, penegakan hukum dan penghormatan
terhadap pondasi HAM dan kebebasan.
Ada tiga gerakan tentara Venezuela yang berusaha menggulingkan pemerintahan Maduro
CB,
MEXICOCITY -- Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengonfirmasi
rencana Amerika Serikat (AS) menggulingkan pemerintah sah Venezuela.
Pada Sabtu, (8/9), media massa AS The New York Times memuat
laporan, pemerintah Donald Trump membahas untuk mendukung pemberontak
Venezuela yang ingin menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.
"Kami mengekspos rencana pemerintah AS untuk ikut campur (dalam
urusan dalam negeri Venezuela) dan mendukung rencana militer melawan
pemerintahan sah Venezuela. Media AS sendiri merilis bukti
terang-terangan," tulis Arreaza akun media sosial Twitter miliknya, seperti dilansir dari Sputnik, Ahad (9/9).
Menurut artikel yang dirilis oleh The New York Times,
setidaknya ada tiga gerakan dari tentara Venezuela yang berusaha
menggulingkan pemerintahan Maduro. Kudeta dilakukan pada musim panas
2017, Maret dan Mei 2018, tapi tidak ada satu pun rencana tersebut yang
berhasil.
Kabarnya ada 11 petinggi pemerintahan Donald
Trump dan mantan petinggi militer Venezuela melakukan pertemuan pada
tahun 2017. Pertemuan tersebut membahas kudeta untuk menggulingkan
pemerintahan Maduro. Tapi Amerika membantah turut ikut campur dalam
urusan internal Venezuela.
Pertemuan tersebut tidak hanya
dilakukan satu kali. Serangkaian pertemuan tersebut dilakukan sejak
tahun 2017 dan beberapa kali digelar sepanjang tahun ini. The New York
Times menulis sejumlah petinggi militer mengalami kesulitan karena
kebijakan Maduro yang ototarian.
Para perwira Venezuela
dilaporkan berpaling ke AS. Mereka memberikan radio yang terenkripsi
sementara mereka membangun kekuatan di luar Venezuela untuk melakukan
kudeta sebelum pemilihan presiden digelar.
Mantan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson. (Dok. Matt Frost/ITV/REX/Shutterstock via Reuters)
Jakarta, CB -- Keinginan Inggris
keluar dari Uni Eropa (Brexit) dianalogikan mantan menteri luar negeri
Boris Johnson seperti rencana bunuh diri.
Di kolom
salah satu surat kabar yang terbit Minggu, (9/8), Johnson menyebut
Perdana Menteri Inggris saat ini, Theresa May, sedang "mengenakan rompi
bunuh diri pada konstitusi kemudian menyerahkan pemicunya kepada Uni
Eropa".
Johnson juga mengungkap kepergian Inggris
dari Uni Eropa sebagai "penghinaan" yang membuka "diri kita pada
pemerasan politik abadi". "Kita sudah mengenakan
rompi bunuh diri pada konstitusi Inggris - kemudian menyerahkan
pemicunya pada [pemimpin negosiasi Uni Eropa] Michael Barnier," tulis
Johnson, seperti diberitakan Reuters.
Kata-kata Johnson, terutama yang menyinggung rompi bunuh diri, mendapat kecaman dari anggota partai konservatif.
Menteri
Luar Negeri Inggris untuk Eropa dan Amerika Alan Duncan mengatakan
"salah satu dari momen paling menjijikan dalam politik modern Inggris".
"Buat
Boris yang mengatakan pandangan perdana menteri seperti pelaku bom
bunuh diri terlalu berlebihan," ucap Duncan pada akun Twitternya.
Pada Juli lalu Johnson menyatakan mengundurkan diri
sehari setelah Menteri urusan Brexit David Davis melakukan hal yang
sama. Johnson sempat dinilai sebagai tokoh yang seharusnya menggantikan
May.
Sebelum mengundurkan diri Johnson sempat
menjabat selama dua tahun di bawah kendali May. Pengunduran dirinya
dianggap sebagai bentuk protes pada strategi negosiasi May yang dinilai
lembek.
"Itu berarti kita adalah negara pengikut," ucap Johnson dalam kolom.
Sejak mengundurkan diri Johnson telah menulis
untuk sejumlah kolom surat kabar. Isinya mendorong para konservatif
menekan May agar membuang proposal saat konferensi partai digelar akhir
bulan ini.
Tulisan Johnson keluar sehari setelah dia dan istrinya, Marina Wheeler, berencana bercerai.
Militer Cina membuat pesawat Amfibi AG600 untuk mengangkut 50
orang pasukan, melakukan misi penyelamatan hingga invasi dadakan ke
perairan musuh. Unwire HK
CB, Beijing - Militer Cina
mendapat dukungan kekuatan baru dengan peluncuran pesawat terbang
amfibi, yang dikabarkan terbesar di dunia dan telah melakukan uji coba
dengan sukses.
Kapal
terbang ini dirancang untuk melakukan misi pencarian dan penyelamatan
di laut. Namun, kapal terbang dengan nama AG600 dapat juga digunakan
untuk transportasi pasukan dan melakukan pengintaian musuh di kawasan
laut bermasalah.
“Kapal terbang ini juga melakukan penerbangan rendah dengan baik dan semua sistemnya berfungsi,” begitu dilansir China Aviation News dan SCMP pada Ahad, 9 September 2018.
AG600
atau Kunlong memiliki panjang sekitar 37 meter dengan lebar sayap 38,8
meter. Pesawat ini mampu terbang sejauh 4500 kilometer dan didesain
untuk mampu lepas landas dan mendarat dengan ketinggian ombak hingga
maksimum dua meter.
Pemerintah
Cina membangun armada kapal selam nirawak dengan teknologi kecerdasan
buatan atau artificial intelligence untuk mengimbangi pergerakan pasukan
AS di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Barat. SCMP
Kunglon memiliki
empat mesin baling-baling turboprop dan mampu membawa 50 penumpang.
Pesawat ini juga bisa membawa 12 ton air dalam 20 detik untuk kegiatan
pemadam kebakaran hutan atau lahan.
Dengan
kemampuan mengangkat berat 53,5 ton, Kunglon diklaim mengalahkan
pesawat sejenis asal Jepang yaitu ShinMaywa US-2 dan Rusia Beriev
Be-200. Pemerintah Cina dan beberapa perusahaan swasta telah memesan 17
pesawat, yang bakal mulai dikirim pada 2022.
Militer Cina mengembangkan AG600 untuk memperkuat otot militer dalam menghadapi sengketa Laut Cina Selatan. Media EurAsian Times melansir pesawat ini dirancang dengan kemampuan untuk melakukan invasi laut dadakan terhadap kawasan musuh.
Banyak situs diblokie di Cina karena adanya Great Firewall.
Foto: ABC
ABC bukan satu-satunya situs berita yang diblokir pemerintah Cina.
CB, MELBOURNE -- Sebuah organisasi media milik pemerintah Cina, harian The Global Times mengkritik media Australia ABC dalam salah satu tajuknya. Global Times menuduh ABC sudah lama memiliki sikap agresif terhadap Cina.
Tajuk itu muncul setelah adanya berita situs dan aplikasi ABC telah diblokir di Cina
karena melanggar hukum dan peraturan Cina. Pemerintah Cina telah
menolak memberikan penjelasan rinci mengenai peraturan apa yang telah
dilanggar ABC.
Global Times menulis ABC membesar-besarkan berita pemblokiran tersebut guna menarik perhatian dunia Barat. Harian tersebut mengatakan situs ABC
dalam bahasa Mandarin dibuat untuk mempengaruh masyarakat Cina dengan
kebebasan model Barat, dan menguntungkan mereka sendiri dalam hal
ideologi dan bisnis.
"Mudah sekali untuk membayangkan ABC merasa terganggu dengan situsnya dilarang di Cina. Tetapi ABC bereaksi terlalu keras hampir sama dengan cara Canberra menangani konflik dengan Beijing," tulis tajuk tersebut.
ABC menolak memberikan komentar mengenai tajuk rencana yang dibuat Global Times tersebut. Global Times adalah sebuah tabloid yang diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh harian People's Daily, yang merupakan corong resmi Partai Komunis Cina.
Harian
ini sering mengambil pandangan yang lebih keras mengenai masalah
politik luar negeri dibandingkan media Cina lainnnya yang dikontrol oleh
pemerintah. Namun Graeme Smith, akademisi di Australian National
University Canberra mengatakan pandangan harian tersebut tidak bisa
dikesampingkan begitu saja.
"The Global Times
adalah sayap kanan nasional yang paling ekstrem, mewakili bagian dari
pemerintahan, walau bukan mewakili pemerintah secara keseluruhan. Namun
juga kita tidak bisa mengatakan untuk tidak mengindahkan apa yang mereka
katakan. Mereka ada karena satu alasan yaitu untuk memberikan pertanda
kepada negeri seperti Australia. Mereka tidak mengeluarkan pertanda
tanpa izin dari kalangan yang lebih tinggi," katanya.
ABC telah menghubungi Kedutaan Cina di Canberra namun sampai sejauh ini belum mendapatkan jawaban.
ABC hanya salah satu media yang diblokir Cina
Situs ABC diblokir di Cina sejak 22 Agustus.
ABC adalah media asing terbaru yang diblokir pemerintah Cina. Bulan lalu, BBC dari Inggris juga diblokir setelah mengubah sistem keamanan situs mereka dari HTTP menjadi HTTPS.
BBC
mengatakan keputusan itu adalah guna memberikan perlindungan privasi
lebih besar kepada pengguna, namun juga membuat penyedia jasa internet
lebih susah untuk melacak dan memblok berita-berita individu. Smith
memperkirakan pelarangan terhadap BBC dan ABC mungkin dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada negara masing-masing.
"Ada pendapat yang keliru kedua media ini memiliki hubungan dengan pemerintah. BBC dilihat seperti itu, dan ABC juga dipandang dalam hal tertentu dekat dengan pemerintah Australia," katanya.
Sistem pemblokiran yang dilakukan Cina yang dikenal dengan nama Great Firewall juga telah menutup akses untuk media Inggris The Guardian, dan media Amerika Bloomberg dan The New York Times, yang sudah pernah menerbitkan tulisan mengenai kekayaan Presiden Xi Jinping dan para elite lainnya. Kantor berita Reuters juga diblokir.
Susah mengetahui alasan pemblokiran
Keputusan memblokir situs ABC
terjadi seelah keputusan pemerintah Austalia untuk tidak mengijinkan
dua perusahaan Cina ikut dalam pengembangkan jaringan telepon 5G dan
salah satu perusahaan tersebut adalah perusahaan besar teknologi Cina
Huawei.
"Dalam tindakan balasan, ada keterbatasan
mengenai apa yang bisa lakukan terhadap Australia, jadi sasaran mereka
adalah ke hal yang mungkin dilakukan yaitu ke media." kata Smith.
Namun
dia menambahkan sulit untuk dengan jelas mengetahui niat pemerintah
Cina di belakang keputusan tersebut. "Dua hal yang bisa diduga adalah
pelarangan Huawei dan pemerintah Morriso. Saya menduga mereka ingin
pemerintahan baru mengambil pendekatan lain terhadap Cina, setelah
mereka sebelumnya tidak menyukai pendekatan Turnbull," kata Smith.
AS mengirimkan pasukan tambahan ke Suriah setelah diancam akan diserang oleh Rusia. Foto/Ilustrasi
WASHINGTON
- Pentagon mengatakan lebih dari 100 Marinir Amerika Serikat (AS)
dikirim sebagai bala bantuan ke pos terpencil koalisi Amerika di Suriah
selatan. Pasukan bantuan ini dikirim setelah Rusia mengancam akan
menyerang militan di daerah itu.
Dikutip dari South Morning China Post,
Minggu (9/9/2018), pasukan tambahan itu diterbangkan dengan helikopter
ke pangkalan AS di al-Tanf, sebuah kota kecil dekat perbatasan Suriah,
Irak, dan Yordania. Pangkalan itu digunakan oleh pasukan khusus AS untuk
melatih pejuang Suriah yang berhadapan dengan militan ISIS.
Sebelumnya
Moskow telah mengirimkan sejumlah peringatan kepada AS dalam beberapa
terakhir. Moskow memperingatkan bahwa pasukan Rusia dan unit rezim
Suriah tengah merencanakan serangan terhadap apa yang mereka sebut
terpris di dekat al-Tanf.
Namun
para pejabat militer AS dengan terang-terangan memperingatkan Rusia dan
Suriah untuk tidak melakukan serangan dalam zona keamanan hampir 50 km
yang dipertahankan AS di sekitar al-Tanf, sebuah pos strategis utama.
Sebagai
peringatan, Komando Sentral AS mengatakan pasukan yang dikirim ke Tanf
akan melakukan latihan tembak menembak menggunakan amunisi hidup.
“Amerika
Serikat tidak berusaha untuk melawan Rusia, pemerintah Suriah atau
kelompok yang dapat memberikan dukungan kepada Suriah dalam perang sipil
Suriah,” kata Letnan Kolonel Earl Brown, juru bicara Komando Pusat AS.
"Namun,
Amerika Serikat tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan yang
diperlukan dan proporsional untuk mempertahankan pasukan AS, koalisi
atau mitra," imbuhnya.
Tentara AS gelar latihan tembak menembak di Suriah di tengah ancaman serangan oleh Rusia. Foto/Ilustrasi/Istimewa
WASHINGTON
- Marinir Amerika Serikat (AS) melakukan latihan serangan udara
langsung di Suriah selatan pada Jumat. Latihan ini dirancang untuk
memperingatkan pasukan Rusia dan militer lainnya agar menjauhi pangkalan
AS di sana.
Latihan Marinir yang melibatkan unit kompi ini
dilakukan di dekat garnisun AS di al-Tanf, di sepanjang perbatasan
Suriah-Irak dekat Yordania. AS telah lama mendeklarasikan zona dekonflik
35 mil di luar batas bagi yang lain.
Latihan ini mengikuti
pemberitahuan Rusia, dan penolakan AS, tentang rencana memasuki zona
tersebut untuk mengejar "teroris." Sebelumnya, Rusia dikabarkan telah
mengirim peringatan kepada AS akan mengambil wilayah Suriah yang
didudukinya.
"Amerika
Serikat tidak berusaha untuk melawan Rusia, pemerintah Suriah atau
kelompok yang mungkin memberikan dukungan kepada Suriah dalam perang
sipil Suriah," kata Letnan Kolonel Earl Brown, seorang juru bicara
Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam sebuah pernyataan.
"Namun,
Amerika Serikat tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan yang
diperlukan dan proporsional untuk membela pasukan AS, koalisi, atau
mitranya," imbuhnya seperti dikutip dari Washington Post, Sabtu (8/9/2018).
Garnisun
telah berfungsi sebagai landasan peluncuran operasi anti ISIS AS dan
fasilitas pelatihan Pasukan Operasi Khusus AS untuk pejuang Suriah yang
membantu upaya itu. Zona ini juga terletak di jalur transportasi utama
antara Teheran dan Damaskus, dan kontrol atas daerah tersebut telah lama
menjadi tujuan pemerintah Suriah dan sekutunya: Rusia serta Iran.
Pertempuran
semakin sering terjadi di dekat dan di dalam zona, termasuk pada hari
Senin di mana beberapa pejuang yang didukung Iran dan tentara Iran
dilaporkan tewas dalam serangan udara. Juru bicara militer AS mengatakan
pangkalan itu menerima tembakan dari pasukan tak dikenal tetapi tidak
menembak kembali. Israel, yang telah melakukan serangan terhadap pasukan
Iran di Suriah, tidak memberikan komentar langsung terkait insiden pada
hari Senin tersebut.
Rusia telah berulang kali menuduh bahwa AS
menyembunyikan pasukan ISIS di dalam zona itu, sesuatu yang dibantah
keras oleh Amerika sementara menunjukkan bahwa Rusia dan
sekutu-sekutunya di Suriah mencari alasan untuk menyerang daerah itu.
"Mitra koalisi berada di zona dekonflik al-Tanf untuk perjuangan menghancurkan ISIS," kata Brown.
"Klaim apa pun bahwa AS menyembunyikan atau membantu ISIS sangat tidak akurat," tegasnya menggunakan akronim untuk Negara Islam.
Menguraikan
serangkaian peristiwa yang tidak biasa yang mengarah ke latihan, Brown
mengatakan bahwa Rusia, menggunakan jalur komunikasi yang didedikasikan
untuk menghindari konflik tidak disengaja antara pasukan AS dan Rusia di
Suriah, telah memberi tahu Letnan Jenderal AS Paul E. Funk II, komandan
pasukan koalisi di Irak dan Suriah, bahwa mereka bermaksud memasuki
zona dekonflik al-Tanf untuk mengejar teroris.
Pemberitahuan itu diikuti, kata Brown, dengan catatan tertulis yang
belum pernah terjadi sebelumnya kepada Funk dari rekan Rusianya bahwa
mereka akan membuat serangan presisi.
"AS tidak memerlukan bantuan apa pun dalam upaya kami untuk menghancurkan ISIS di zona dekonflik al-Tanf," kata Brown,
"Dan saran kami kepada Rusia sangat jelas," tegasnya.
Rusia dan pasukan pro-pemerintah lainnya, ujar Brown, diharapkan untuk mematuhi perjanjian dekonflik.
Basis militer AS di al-Tanf, Suriah. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Rusia telah dua kali mengirim peringatan kepada militer Amerika
Serikat (AS) dalam seminggu terakhir. Dalam peringatannya, Rusia bersama
unit-unit rezim Suriah siap mengambil wilayah yang diduduki oleh
tentara AS.
Rusia mengklaim bahwa ada militan di daerah yang dilindungi oleh pasukan AS.
Peringatan
Moskow secara tajam meningkatkan kekhawatiran komanda AS bahwa pasukan
Amerika akan berisiko jika Rusia melancarkan serangan. Hal ini telah
memicu peringatan AS ke Moskow untuk tidak menentang kehadiran militer
AS.
Beberapa pejabat pertahanan AS mengatakan kepada CNN bahwa
pusat basis koalisi anti-ISIS yang dipimpin AS berada di al Tanf.
Pasukan AS membantu memantau zona eksklusi 55 km di sekitar al Tanf.
Mengingat lokasinya dekat perbatasan Suriah, Yordania dan Irak, garnisun
al Tanf dilihat sebagai lokasi strategis utama ketika AS, Iran dan
Rusia bersaing untuk pengaruh di wilayah tersebut.
Ada
kekhawatiran Rusia dapat menggunakan pesawat atau kapal perang angkatan
laut mereka di Mediterania timur untuk meluncurkan serangan rudal
terhadap apa yang mereka katakan sebagai militan. Ini akan memicu
konfrontasi yang secara tidak sengaja dapat menarik pasukan AS jika
penargetan Rusia tidak tepat.
Sejauh ini, tidak ada penumpukan pasukan darat Rusia setelah diamati dalam beberapa hari terakhir, kata para pejabat.
Para pejabat AS tidak mengatakan bagaimana Moskow menyampaikan peringatannya ke Washington.
Menteri
Pertahanan James Mattis dan Jenderal Joseph Dunford, ketua Kepala Staf
Gabungan, mengetahui adanya data intelijen terbaru, kata para pejabat.
Pasukan AS di daerah, seperti biasa, memiliki hak membela diri jika
mereka diserang dan tidak perlu meminta izin dari tingkat yang lebih
tinggi dari pemerintah sebelum bertindak.
Sementara situasinya
digambarkan oleh salah satu pejabat AS sangat mengkhawatirkan, jelas ada
kepentingan AS dalam membahas peringatan Moskow untuk memastikan Rusia
memiliki pandangan yang jelas dari setiap respon militer AS yang
potensial.
"Kami telah benar-benar menyarankan mereka untuk tetap keluar dari At Tanf," kata seorang pejabat AS.
"Kami diposisikan untuk merespon," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Jumat (7/9/2018).
"Amerika
Serikat tidak berusaha untuk melawan pemerintah Suriah atau kelompok
yang mungkin memberikan dukungannya. Namun, jika diserang, Amerika
Serikat tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan yang diperlukan dan
proporsional untuk mempertahankan pasukan AS, koalisi atau mitranya,"
seorang pejabat pertahanan mengatakan kepada CNN.
Para pejabat AS, bagaimanapun, berhenti membahas senjata militer apa dan langkah-langkah yang ada untuk melindungi pasukan AS.
Keluhan
Rusia tentang kehadiran calon pejuang al-Qaeda atau ISIS di zona
penyangga bukanlah hal baru, kata pejabat AS. Tetapi dengan serangan
yang didukung Rusia oleh pasukan rezim Suriah di daerah Idlib di utara,
ada kekhawatiran Moskow bisa melihat ini sebagai waktu optimal untuk
melakukan operasi ofensif ganda.
Perayaan Hari Kemerdekaan ke-72 Korea Utara. (Foto: REUTERS/Danish Siddiqui)
Jakarta, CB -- Parade militer pada
perayaan Hari Kemerdekaan ke-70 Korea Utara di Pyongyang jadi ajang
memamerkan kemampuan angkatan bersenjata. Iring-iringan diisi ribuan
tentara yang diikuti tank dan persenjataan lainnya, namun tidak tampak
rudal balistik antarbenua (intercontinental ballistic missiles/ICMB).
Setelah 21 tembakan penghormatan, puluhan infanteri berbaris melewati alun-alun Kim II Sung. Beberapa di antaranya menggunakan goggle night-vision dan peluncur granat. Kendaraan pengangkut tentara, peluncur roket, tank, dan pesawat tempur bergerak dalam formasi perayaan.
Hari Kemerdekaan ke-72 Korea Utara. (Foto: AFP PHOTO / Ed JONES)
Pada satu momen, pesawat jet mengeluarkan buntut asap merah, putih, dan biru, seperti warna bendera Korea Utara.
Puncaknya, senjata misil keluar. Namun hanya senjata anti-kapal Kumsong-3 dan senjata darat-udara Pongae-5 yang dipamerkan.
Tidak
terlihat ada Hwasong-14 dan Hwasong-15 yang kemampuan serangannya bisa
menjangkau daratan AS. Senjata yang sudah dites pada tahun lalu itu
sempat mengubah keseimbangan strategi berbagai negara.
Hari Kemerdekaan ke-72 Korea Utara. (Foto: REUTERS/Danish Siddiqui)
Sang pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menonton parade dari mimbar. Li
Zhanshu, pemimpin Standing Committee of the National People's Conggres
atau badan legislatif tertinggi di China, duduk di sebelah Kim. Li
merupakan utusan Presiden China Xi Jingping.
"Sepertinya
Korea Utara benar-benar mencoba mengurangi kebiasaan alami militer
[dalam parade kemerdekaan]," kata Chad O'Caroll, Managing Director Korea
Risk Group, diberitakan AFP, Minggu (9/9).
"Tidak
ada penampilan ICBM, IRBM (Intermediate-range ballictic missiles), yang
tidak selaras dengan ide komitmen Korea Utara untuk denuklirisasi. Jadi
saya pikir itu akan bisa diterima dengan baik," ucap 'Caroll.
Perayaan Hari Kemerdekaan ke-72 Korea Utara. (Foto: REUTERS/Danish Siddiqui)
Sebelumya sempat dikhawatirkan Korea Utara bakal memamerkan
ICBM saat parade. Bila itu dilakukan diprediksi bakal mengganggu upaya
damai dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Pada
Juni lalu Kim sudah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald
Trump di Singapura membicarakan denuklirisasi. Kemudian pada akhir bulan
ini Kim akan bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk
membahas perdamaian.
Parade militer Korea Utara. (Dok. KCNA/via REUTERS)
Jakarta, CB -- Democratic Peoples's Republic of Korea (DPRK) atau yang dikenal dengan Korea Utara merayakan
hari Kemerdekaan yang ke-70. Parade militer bakal dikerahkan untuk
menunjukan kekuatan angkatan bersenjata negara bersenjatakan nuklir ini.
Korea Utara merdeka pada 9 September 1948. Tanggal kemerdekaan selalu
masuk dalam kalender politik Korea Utara dan pada hari itu biasanya
dirayakan beramai-ramai serta selalu menjadi ajang menunjukan
persenjataan termutakhir.
"Perayaan-perayaan
(adalah hal) penting di DPRK, dan yang ini juga begitu. Selebrasi ini
juga menjadi tempat buat para pemimpin menunjukan pencapaian dan
kekuatan nasional, dan juga untuk mendapat pujian untuk itu," kata Evans
Revere dari Brooking Institution, wadah pemikir di Washington, seperti
diberitakan AFP.
Perayaan diawali dengan tentara yang berbaris
melewati Kim II Sun Square. Kemudian pertunjukan semakin mengintimidasi
saat deretan tank lewat dan pesawat tempur melintas di atas kepala.
Puncaknya, rudal balistik antarbenua memastikan Korea Utara punya kemampuan militer yang tidak bisa diremehkan. Seluruh pertunjukan diawasi oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Andrei
Lankov dari Korea Risk Group mengkritik parade militer yang dilakukan
Korea Utara. Dia menyebut hal itu bisa mengganggu upaya damai dengan
Korea Selatan dan menjadi tamparan buat Amerika Serikat (AS).
Pada
Juni lalu, Presiden AS Donald Trump telah bertemu Kim di Singapura.
Kemudian nanti pada akhir September Kim bakal mengadakan pertemuan
ketiga dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.
"Jika
rudal balistik antarbenua akan ditampilkan dalam parade tersebut,
maka itu akan menjadi provokasi besar dan menampar wajah AS," ucap
Andrei.
Andrei berharap Korea Utara tidak
melakukannya, sebab dianggap bakal membuat delegasi China yang ada di
lokasi berada dalam posisi sulit karena terkesan mendukung program
persenjataan yang berulang kali menjadi penyebab Pyongyang mendapatkan
sanksi internasional.
China merupakan kunci pelindung diplomatis dan
rekan perdagangan yang penting bagi Korea Utara. Setelah bertahun-tahun
beku karena tes misil dan nuklir Korea Utara, hubungan keduanya
menghangat pada tahun ini.
Kim sudah tiga kali mengunjungi Presiden China Xi Jingping dan diduga ada upaya untuk membalasnya. Meski
begitu bukan Xi yang akan datang, melainkan pejabat senior China yaitu
pemimpin Standing Committee of the National People's Conggres atau badan
legislatif tertinggi di China, Li Zhanshu.
Presiden China terakhir yang datang ke Korea Utara adalah Hu Jintao pada 2005.
Keputusan
itu dianggap untuk menunjukan dukungan buat Korea Utara tetapi tidak
menentang Trump saat China sedang terlibat dalam sengketa perdagangan.
Undangan
dipomatis untuk perayaan sudah dikirim ke seluruh dunia, namun
satu-satunya pemimpin negara yang bakal datang adalah Presiden
Mauritania.
Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Foto/Bandar Al-Galoud/Saudi Kingdom Council
RIYADH
- Pangeran senior Kerajaan Arab Saudi, Ahmed bin Abdulaziz al-Saud,
dilaporkan tak pulang ke negaranya setelah membuat komentar yang
terkesan menyalahkan Raja Salman dan Putra Mahkota Saudi dalam perang di
Yaman. Pangeran Ahmed diduga sedang mencari pengasingan di luar negeri.
Middle East Eye,
mengutip sumber yang dekat dengan Pangeran Ahmed, mengatakan pada hari
Jumat bahwa adik Raja Saudi itu mungkin tidak kembali ke negaranya
setelah video dari komentarnya di-posting online pekan lalu.
Dalam
video tersebut, Pangeran Ahmed, mengatakan kepada para demonstran
anti-perang yang berkumpul di luar kediamannya di London bahwa seluruh
keluarga kerajaan tidak boleh disalahkan atas perang di Yaman.
"Ada orang-orang tertentu yang bertanggung jawab. Jangan salahkan seluruh keluarga," katanya.
Ditanya siapa orang-orang itu, sang pangeran mengatakan; "Itu adalah raja dan pewarisnya."
"Di Yaman dan di tempat lain, harapan kami adalah bahwa perang berakhir hari ini sebelum besok," imbuh dia.
Video itu sudah beredar luas secara online dan memicu spekulasi bahwa ada perpecahan di internal keluarga Kerajaan Saudi.
Kantor berita negara negara Saudi, SPA,
sudah menerbitkan klarifikasi dari Pangeran Ahmed terkait komentarnya
di depan para demonstran di London, Inggris. Menurut sang pangeran,
komentarnya disalahtafsirkan.
"Saya telah menegaskan bahwa raja
dan putra mahkota bertanggung jawab atas negara dan keputusannya," kata
pangeran dalam pernyataan.
"Ini benar untuk keamanan dan
stabilitas negara dan rakyat. Oleh karena itu, tidak mungkin menafsirkan
apa yang saya katakan dengan cara lain," ujarnya.
Namun, Middle East Eye mengatakan bahwa sumbernya mengklaim Pangeran Ahmed sejatinya membela atas pernyataan aslinya.
"Dia mengatakan, laporan oleh SPA yang dikontrol negara itu palsu dan bahwa kata-kata yang dikutip oleh agensi (berita) itu bukan miliknya," tulis Middle East Eye, yang dikutip Senin (10/9/2018).
Perbedaan
pendapat jarang ditampilkan di internal kerajaan, di mana kritikus raja
Saudi telah menghadapi hukuman penjara yang lama, hukuman fisik dan
denda besar.
Puluhan anggota keluarga kerajaan, menteri dan
pengusaha top ditangkap pada bulan November 2017 lalu selama
"pembersihan anti-korupsi" yang diluncurkan oleh Mohammed bin Salman.
Tuduhan terhadap mereka yang ditahan termasuk pencucian uang, penyuapan,
dan pemerasan.
Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Foto/REUTERS
RIYADH
- Seorang pangeran Arab Saudi membuat komentar kontroversial di depan
para demonstran di London yang menentang perang Yaman. Namun, dia
menyangkal jika komentarnya itu diartikan bahwa ada perpecahan di
keluarga kerajaan.
Pangeran yang membuat komentar untuk para
demonstran itu adalah Ahmed bin Abdulaziz al-Saud, yang merupakan
saudara lelaki Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud yang berkuasa saat ini.
Pangeran
Ahmed mengatakan kepada kerumunan demonstran di London untuk berhenti
meneriakkan slogan-slogan kecaman terhadap keluarga Kerajaan Saudi atas
keterlibatan kerajaan dalam konflik tiga tahun di Yaman.
"Apa
yang harus dilakukan keluarga dengan itu? Orang-orang tertentu
bertanggung jawab, raja dan putra mahkota," katanya. Komentar itu
menyebar luas secara online dalam bentuk video.
Komentarnya
itu dilihat oleh banyak orang di media sosial sebagai kritik langka
dari anggota keluarga kerajaan terhadap kepemimpinan kerajaan serta
perannya dalam konflik Yaman. PBB menyebut konflik Yaman sebagai krisis
kemanusiaan terburuk di dunia.
Namun dalam sebuah pernyataan, pangeran Ahmed menepis penafsiran orang-orang atas komentarnya yang dia sebut tidak akurat.
"Saya
telah menegaskan bahwa raja dan putra mahkota bertanggung jawab atas
negara dan keputusannya," kata pangeran Ahmed dalam pernyataan yang
dirilis media pemerintah, Saudi Press Agency (SPA) pada Selasa malam.
"Ini
benar untuk keamanan dan stabilitas negara dan rakyat. Oleh karena itu,
tidak mungkin menafsirkan apa yang saya katakan dengan cara lain,"
ujarnya seperti dikutip dari Middle East Eye, Jumat (7/9/2018).
Dalam
upaya untuk menunjukkan persatuan dalam keluarga kerajaan, beberapa
pengguna media sosial pro-Saudi mem-posting gambar Pangeran Ahmed
mencium tangan Raja Salman.
Urusan internal keluarga kerajaan selama ini diselimuti kerahasiaan, meski diduga kuat ada perselisihan umum di dalamnya.
Pakar
Saudi, James Dorsey, mengatakan bahwa insiden di London itu menunjukkan
suatu tingkat pertanyaan dalam negeri tentang peran Riyadh dalam perang
Yaman.
Pernyataan itu datang ketika Putra Mahkota Mohammad bin
Salman mempererat cengkeramannya pada kekuasaan dengan menindak tegas
perbedaan pendapat. Otoritas Saudi baru-baru ini memenjarakan
ulama-ulama terkemuka hinga aktivis HAM dan aktivis pembela hak-hak
perempuan.
Putra mahkota, arsitek dari intervensi kerajaan dalam peran Yaman sejak
tahun 2015. Konflik yang menyebabkan hampir 10.000 orang tewas dan
mendorong negara miskin itu ke jurang kelaparan.
Salah satu sudut kota di Yaman yang hancur akibat perang.
Foto: Reuters
Houthi tak memenuhi undangan PBB.
CB,
JENEWA -- Upaya perundingan perdamaian di Yaman berakhir dengan
kegagalan. Perwakilan dari kelompok Houthi tidak menghadiri undangan
Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa pada Sabtu (8/9).
Meski
Houthi tidak memenuhi undangan berunding, bahkan setelah ditunggu tiga
hari, Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Martin Griffiths
mengatakan, upaya perdamaian belum berakhir.
Griffiths mengaku akan menemui pemimpin Houthi di Sanaa dan
Mucat dalam beberapa hari mendatang. "Mereka sebenarnya ingin hadir di
sini, tapi kami tidak mampu menciptakan keadaan tepat agar mereka bisa
datang," kata Griffiths dalam jumpa pers, sebagaimana dikutip dari Reuters.
Sebelumnya,
pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, menuding koalisi Saudi telah
menghalangi delegasi mereka terbang ke Jenewa untuk menghadiri
perundingan.
"Kita semua tahu bahwa perundingan ini gagal karena
delegasi kami dihalangi oleh pasukan koalisi untuk terbang menuju
Jenewa," kata dia dalam pidato disiarkan al-Masirah TV.
Koalisi
militer pimpinan Saudi mengintervensi perang saudara di Yaman sejak
2015. Saudi ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan Presiden
Abd-Rabbu Mansour Hadi yang dikudeta Houthi. Akibat perang, situasi
humanitarian di Yaman semakin memburuk dan membuat 8,4 juta orang
terancam kelaparan.
Kelompok Houthi mengaku menutut jaminan
dari PBB bahwa pesawat yang mereka gunakan yang disediakan Oman tidak
akan dihentikan di Djibouti oleh koalisi Saudi untuk keperluan
pemeriksaan. Selain itu Houthi juga izin agar pesawat tersebut bisa
digunakan untuk mengungsikan sejumlah korban luka ke Oman dan Eropa.
Sementara
itu, Menteri Luar Negeri Yaman Khaled al-Yamani, yang memimpin delegasi
pemerintah ke Jenewa, menuding Houthi telah "tidak bertanggung jawab"
dan berupaya menyabotase negosiasi. "Jika mereka memang berniat baik
untuk berdamai, mereka seharusnya datang," kata dia dalam konferensi
terpisah.
Sang menteri juga mengkritik Griffits karena dianggap kurang tegas.
Warga yang menyelamatkan diri dari
pertempuran dekat kota pelabuhan Laut Merah Hodeidah membawa selimut dan
bantuan lainnya yang mereka dapatkan dari lembaha PBB di Hodeidah,
Yaman, Rabu (27/6/2018). (REUTERS/Abduljabbar Zeyad)
Dubai, Uni Emirat Arab (CB) - Anwar Gargash, Menteri Negara
Urusan Luar Negeri Uni Emirat Arab (UAE), pada Sabtu mengatakan
ketidakhadiran gerilyawan Al-Houthi dalam pembicaraan perdamaian Jenewa,
yang ditaja PBB, memperlihatkan "ketidakpedulian mereka untuk
mengakhiri penderitaan rakyat Yaman".
Gerilyawan Al-Houthi pada Jumat (7/9) dilaporkan mengatakan bahwa mereka
tidak menghadiri pembicaraan di Jenewa sebab mereka tak diberi jaminan
untuk "bisa pulang secara aman" ke Ibu Kota Yaman, Sana`a, yang telah
diduduki kelompok itu sejak September 2014.
Pembicaraan tersebut dimaksudkan untuk menemukan penyelesaian diplomatik
bagi perang tiga-setengah-tahun di Yaman, yang telah menewaskan lebih
dari 10.000 orang Yaman.
"Proses perdamaian Yaman, yang dipelopori PBB, di Jenewa memperlihatkan
apa sebenarnya gerilyawan Al-Houthi: milisi ekstrem penuh kekerasan dan
penghalang," kata Gargash di akun Twitternya, sebagaimana dikutip Xinhua
--yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu malam.
Gerilyawan Al-Houthi tertarik pada "memperoleh ibu kota, kekuatan dan
keuntungan ekonomi dari perang", sementara Yaman sangat memerlukan
proses politik guna mengakhiri krisis saat ini, kata Gargash.
UAE menuduh Iran mendukung gerilyawan Al-Houthi dalam upaya merusak kestabilan di Wilayah Teluk.
UAE adalah bagian dari koalisi militer Arab, pimpinan Arab Saudi, di
Yaman --yang telah memerangi gerilyawan Al-Houthi sejak Maret 2015--
untuk mendukung pemerintah yang diakui masyarakat internasional dan
dipimpin oleh Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Kelompok jihadis Boko Haram berhasil bangkit
kembali sementara militer Nigeria dilanda aksi tidak puas terhadap
kepemimpinan tertinggi. (Social Media via REUTERS)
Jakarta, CB -- Kelompok jihadis Boko Haram berhasil menguasari kota Gudumbali, Nigeria timur laut setelah menyerang pangkalan militer di kota itu.
Kemenangan
Boko Haram pada Sabtu (8/9) ini menimbulkan pertanyaan atas klaim bahwa
kelompok tersebut semakin lemah dan mendekati kehancuran.
Para
pejabat kota dan keamanan setempat mengatakan para pejuang yang diduga
setia pada Boko Haram mengalahkan tentara di kota Gugumbali.
Setidaknya delapan warga sipil diduga tewas, sementara ribuan lainnya mengungsi ke kota-kota lain.
Seorang
pejabat pemerintah Guzamala yang meliputi kota Gudumbali membenarkan
bahwa tentara pemerintah dipukul mundur dari kota itu dan Boko Haram
sekarang "berkuasa penuh".
Satu sumber militer Nigeria di ibu
kota negara bagian Borno, Maiduguri, mengatakan serangan dimulai sekitar
pukul 19.50 waktu setempat pada Jumat (7/9) dan berakhir pagi hari
menjelang subuh di hari Sabtu, "ketika tentara terpaksa mundur".
Anggota milisi sipil kota itu, Musa Ari, mengatakan: "Sejauh ini delapan
warga sipil yang bertugas membantu tentara, diduga tewas akibat
serangan tersebut."
Tetapi "sebagian besar warga sipil selamat karena serangan itu mensasar pangkalan militer", tambahnya.
Ari mengatakan tentara dan penduduk Gugumbali menyelamatkan diri ke Damasak, kota perbatasan dengan Niger.
Sementara itu juru bicara militer Nigeria Brigjen Texas Chukwu mengatakan "tidak tahu" soal serangan paling akhir ini.
Faksi
Boko Haram yang didukung ISIS dan dikenal sebagai Negara Islam Provinsi
Afrika Barat (ISWAP) bertekad menyerang "dengan sengit" sasaran militer
atau pemerintah.
Dilaporkan juga bahwa Boko Haram mendapat dukungan dari warga sipil di wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim.
Perebutan
kota Gudumbali terletak di wilayah Guzamala, negara bagian Borno, ini
adalah kemenangan besar pertama Boko Haram dalam dua tahun setelah
sebelumnya melakukan serangkaian serangan ke arah tentara.
Presiden
Muhammadu Buhari memenangkan pemilu 2015 dengan janji mengalahkan Boko
Haram dan saat ini akan mengikuti pemilu untuk masa jabatan kedua pada
Februari mendatang.
Namun, serangan ke Gudumbali ini sekali lagi
memicu pertanyaan atas klaim Buhari bahwa pemerintahnya "secara teknis
mengalahkan" Boko Haram dan negara bagian Borno kini berada dalam
"tahanan stabilisasi setelah perang".
Pihak berwenang dan militer meminta warga yang mengungsi segera kembali ke wilayah Guzamala yang mereka sebut sudah aman.
Pemerintah
Nigeria mengklaim kelompok jihadis Boko Haram telah melemah namun klaim
itu dipertanyakan karena kelompok itu berhasil merebut sejumlah
kota.(Reuters/Emmanuel Braun)
Namun badan-badan bantuan mengatakan tingkat layanan dasar yang rendah
seperti tempat penampungan, infrastruktur dan keamanan masih belum
mencukupi.
Boko Haram atau ISWAP yang dipimpin oleh ABu Mus'ab
al-Barnawi bulan lalu dituduh bertanggung jawab atas serangn ke desa
Zari, sekitar 50 kilometer dari Gudumbali, yang menewaskan 48 tentara.
Pada
Juli, puluhan tentara disebut tewas, luka atau hilang akibat serangan
serupa di pangkalan militer desa Jilli di negara bagian Yobe.
Yan
St-Pierre, kepala perusahaan bernama Konsultan Keamanan Modern,
mengatakan serangan Gudumbali ini "menunjukkan kembali peningkatan
kemampuan dan tingkat kekuatan ISWAP".
"Beberapa
bulan terakhir ini mereka bisa melakukan serangan dengan sasaran lebih
besar, lebih penting dengan tingkat keberhasilan dan jumlah yang lebih
besar," ujar St-Pierre.
"Keadaan kemungkinan akan
memburuk karena ISWAP tidak hanya beradaptasi dengan perubahan situasi
tetapi juga memanfaatkan perubahan dinamika di Sahel."
Militer
Nigeria secara rutin memberitakan kemenangan atas Boko Haram dan
mengecam keras laporan media tentang besarnya jumlah korban dari pihak
tentara.
Tetapi ada indikasi ketidakpuasan di
jajaran militer yang serupa dengan situasi empat tahun lalu ketika Boko
Haram bergerak bebas di Nigeria timur laut.
Saat itu, tentara yang tidak diperlengkapi dengan persenjataan yang cukup menolak dikerahkan untuk melawan Boko Haram.
Operasi militer berhasil memukul mundur Boko Haram dari wilayah yang mereka kuasai, termasuk Gudumbali yang direbut pada 2014.
Pemimpin Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei. Foto/REUTERS/File Photo
TEHERAN
- Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei mendesak pasukan militer Iran
untuk meningkatkan kekuatannya guna menakut-nakuti. Seruan ini muncul
setelah Teheran menghadapi tekanan hebat dari Amerika Serikat (AS)
berupa pemberlakuan sanksi.
Seorang jenderal militer senior Iran
merespons seruan itu dengan mengatakan bahwa Teheran sudah memiliki
kemampuan untuk menghasilkan bahan bakar padat untuk roket. Roket dengan
bahan bakar padat dapat ditembakkan dalam waktu sekejap.
"Di
bidang ilmiah, hari ini kami telah mencapai tahap di mana kami dapat
mengekspor teknologi untuk memproduksi bahan bakar roket padat," kata
Brigadir Jenderal Majid Bokaei, direktur jenderal universitas pertahanan
utama Iran, yang dikutip dari kantor berita IRNA, Senin (10/9/2018).
Seruan
Khamenei, Presiden Iran periode 1981-1989,itu muncul sebelum Garda
Revolusi Iran mengakui bahwa pasukannya menembakkan tujuh rudal dalam
serangan terhadap pembangkang Kurdi yang berbasis di Irak pada hari
Sabtu. Serangan itu menewaskan 11 orang.
"Tingkatkan kekuatan
Anda sebanyak yang Anda bisa, karena kekuatan Anda membuat takut musuh
dan memaksanya mundur," kata Khamenei yang dikutip situs resminya,
sebagaimana dilansir Reuters.
Seruan Khamenei disampaikan dalam upacara kelulusan taruna angkatan bersenjata Iran.
Seperti
diketahui Presiden Donald Trump pada Mei lalu menarik AS keluar dari
perjanjian nuklir internasional 2015 yang bernama resmi Joint
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2016. Dalam perjanjian yang ditekan
Iran dengan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman
dan China) itu, Teheran bersedia mengekang program nuklirnya dengan
imbalan pencabutan sanksi atau embargo.
Sejak Trump membuat AS
"mengkhianati" JCPOA 2015, Washington memberlakukan kembali sanksi
terhadap Teheran yang sempat dicabut. Tindakan itu membuat Iran marah
dan dikecam negara-negara lain yang meneken JCPOA 2015.
"(Rakyat)
Iran dan negara Iran telah menolak Amerika dan membuktikan bahwa jika
sebuah negara tidak takut terhadap ancaman oleh pengganggu dan
bergantung pada kemampuannya sendiri, itu dapat memaksa negara adidaya
untuk mundur dan mengalahkan mereka," kata Khamenei saat berkunjung ke
kota pelabuhan Nowshahr, Kaspia.
Stasiun televisi negara Iran
juga menunjukkan Khamenei memuji kekuatan angkatan laut Iran di Teluk
Aden, di lepas pantai Yaman, ketika berbicara dengan komandan mereka
melalui jaringan video.
Pemimpin
Tertinggi spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei mendesak pasukan
bersenjata Iran untuk meningkatkan kekuatan mereka untuk menakut-nakuti
musuh. Foto/Reuters
TEHERAN
- Pemimpin Tertinggi spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei mendesak
pasukan bersenjata Iran untuk meningkatkan kekuatan mereka untuk
"menakut-nakuti" musuh. Pernyataan ini datang ditengah ketegangan yang
meningkat antara Iran dengan Amerika Serikat (AS).
"Tingkatkan
kekuatan Anda sebanyak yang Anda bisa, karena kekuatan Anda membuat
takut musuh dan memaksanya mundur," kata Khamenei saat berbicara di
depan tentara baru Iran di Laut Kaspia, seperti dilansir Reuters pada
Minggu (9/9).
"Iran telah menolak Amerika dan membuktikan bahwa,
jika sebuah negara tidak takut terhadap ancaman oleh pengganggu dan
bergantung pada kemampuannya sendiri, itu dapat memaksa negara adidaya
untuk mundur dan mengalahkan mereka," sambungnya,
Pekan lalu,
Iran mengumumkan rencananya untuk meningkatkan kapasitas rudal balistik
dan kapal militernya. Teheran juga mengklaim sudah memperoleh pesawat
tempur modern dan kapal selam untuk meningkatkan pertahanannya, menyusul
penarikan AS dari perjanjian nuklir 2015 yang diteken Teheran dengan
enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).
Pengumuman
rencana Iran untuk mengembangkan kekuatan militernya itu muncul sehari
setelah Teheran menolak seruan Prancis untuk perundingan nuklir masa
depan Teheran, persenjataan rudal balistik dan perannya dalam perang di
Suriah dan Yaman.
Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan pada
bulan lalu, bahwa kekuatan militer Iran adalah benteng untuk menghalangi
Washington jika menyerang Teheran.
BEIJING
- Beijing siap untuk secara aktif mengembangkan kerja sama antara
angkatan bersenjata China dan Iran. Demikian yang dikatakan Menteri
Pertahanan China Wei Fenghe saat bertemu dengan mitranya dari Iran, Amir
Hatami.
"Hubungan antara angkatan bersenjata China dan Iran berkembang secara positif," kata Wei seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (8/9/2018).
"Beijing
siap untuk memperkuat komunikasi strategis dengan Teheran, memperluas
lingkup kerja sama, mencapai hasil kerja sama baru antara dua tentara
dan dengan demikian berkontribusi pada pengembangan kemitraan strategis
yang komprehensif dari kedua negara," tuturnya.
Menteri
Pertahanan China menekankan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Beijing
dan Teheran telah mencapai hasil yang bermanfaat dalam kerja sama di
berbagai bidang. Keduanya memberikan dukungan timbal balik dan
menunjukkan saling pengertian tentang isu-isu yang menjadi perhatian
utama.
Hatami, pada bagiannya, mengatakan bahwa Iran sangat
mementingkan hubungan dengan China dan dengan Tentara Pembebasan Rakyat
China. Iran sangat menghargai peran penting yang dimainkan oleh China
dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional serta regional.
Sementara
itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam pembicaraan telepon dengan
mitranya dari Iran Mohammad Javad Zarif pada Agustus lalu mengatakan
bahwa Beijing siap untuk mengembangkan kerja sama lebih lanjut dengan
Teheran. Beijing juga mengutuk penggunaan sanksi sepihak dalam hubungan
internasional yang mengacu pada pemulihan kembali sanksi Amerika Serikat
(AS) baru-baru ini terhadap Teheran.
Jakarta, CB -- Iran menyerang basis
kelompok oposisi Kurdi Iran di Irak utara pada Sabtu (8/9) waktu
setempat, menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai sejumlah warga.
Dikutip dari Reuters,
Partai Demokratik Iran Kurdistan (PDKI) mencuitkan gambar dan video
ledakan dengan orang-orang yang terluka di markasnya di Koya, wilayah
Kurdistan semi-otonomi Irak. PDKI merupakan kelompok oposisi bersenjata
yang berjuang untuk otonomi wilayah bagi masyarakat Kurdi Iran.
"Menurut
laporan awal, 11 orang tewas dan sekitar 20 hingga 30 orang terluka.
Serangan itu menargetkan konferensi yang diadakan oleh kantor wilayah
partai pagi ini," kata Mayjen Jabbar Yawar, juru bicara pasukan keamanan
Kurdi Peshmerga Irak.
Dia mengatakan serangan itu datang dari wilayah Iran, tetapi
pemerintah belum dapat memastikan hal itu berupa serangan udara atau
penembakan di darat.
Kementerian Luar Negeri Iran belum dapat
dihubungi untuk dimintai komentar, dan tidak ada laporan tentang insiden
di kantor berita utama Iran.
Dalam akun Twitter PDKI yang
terverifikasi, disebutkan bahwa Iran menggunakan rudal jarak jauh dalam
serangan terkoordinasi terhadap basis PDKI dan kamp pengungsi yang
berdekatan.
Yawar mengatakan daerah yang diserang itu termasuk kompleks perumahan untuk keluarga anggota partai.
Sebelumnya, Iran telah menembaki kelompok oposisi Kurdi bersenjata
yang berbasis di Irak. PDKI mengaku telah dikepung pada Kamis (6/9)
lalu, tetapi tidak ada laporan mengenai korban.
Pemerintah Daerah
Kurdistan (The Kurdistan Regional Government/KRG) mengutuk penembakan
yang terjadi kemarin. Menurut mereka, hukum Kurdi dan integritas
teritorial harus dihormati.
Di sisi lain, Turki juga meningkatkan
serangan udara di pangkalan Partai Buruh Kurdistan (Kurdistan Worker's
Party/PKK) di Irak utara tahun ini. Secara rutin, Turki menargetkan kubu
PKK di pegunungan Qandil, dekat perbatasan dengan Iran, di mana Ankara
mencurigai keberadaan para anggota militan yang berpangkat tinggi.
Warga Idlib bangun bunker hadapi serangan pemerintahan Suriah dan sekutunya. (REUTERS/Khalil Ashawi)
Jakarta, CB -- Turki, Iran, dan Rusia
gagal menyetujui gencatan senjata pada Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT)
membahas serangan Suriah di provinsi Idlib yang digelar di Taheran, Jumat (7/9).
Idlib saat ini masih dikuasai pemberontak anti Presiden Suriah Bashar Al-Assad.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya mewanti-wanti akan ada
bencana kemanusiaan yang melibatkan puluhan ribu warga sipil jika
serangan tetap dilakukan.
Saat memberikan sambutan, Presiden Recey Tayyip Erdogan
meminta agar dilakukan gencatan senjata atas rencana serangan
besar-besaran yang akan dilakukan Suriah yang dibantu Rusia dan Iran
pada Jumat (7/9) ini.
"Gencatan senjata adalah kemenangan untuk KTT ini, kata Erdogan seperti dikutip Reuters.
Dalam KTT tersebut ketiga negara menyetujui bahwa tidak mungkin ada
solusi militer untuk konflik di Suriah dan hanya bisa berakhir melalui
proses negosiasi politik.
Erdogan mengaku takut pembantaian Idlib akan membuat negaranya kewalahan menampung pengungsi yang membanjiri perbatasannya.
Turki, kata dia, telah menerima 3,5 juta pengungsi dari Suriah sejak dimulainya perang pada tahun 2011.
"Serangan
yang takan dilakukan akan menghasilkan bencana, pembantaian dan drama
kemanusiaan. Jutaan orang akan datang ke perbatasan Turki karena mereka
tidak punya tempat tujuan," tegas Erdogan.
Diketahui, perang saudara selama tujuh tahun yang yang terjadi di
Suriah telah menewaskan lebih dari setengah juta orang dan memaksa 11
juta orang mengungsi.
Namun, seruan gencatan senjata Erdogan tidak diindahkan Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Putin menegaskan gencatan senjata akan sia-sia di Idlib. (Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)
Putin mengatakan gencatan senjata akan sia-sia karena tidak akan
melibatkan kelompok militan atau pemberontak yang dia anggap teroris.
"Faktanya
adalah bahwa tidak ada perwakilan dari oposisi bersenjata di sekitar
meja ini. Dan lebih lagi, tidak ada perwakilan dari Jabhat al-Nusra atau
ISIS atau tentara Suriah," kata Putin.
Senada dengan Putin, Rouhani mengatakan Suriah harus mendapatkan
kembali kendali atas semua wilayahnya. Dia menambahkan pertempuran di
Suriah akan berlanjut sampai pemberontak diusir dari dalam Suriah,
terutama di Idlib.
"Perang melawan terorisme di Idlib adalah
bagian tak terpisahkan dari misi untuk mengembalikan perdamaian dan
stabilitas ke Suriah, tetapi perang ini tidak boleh merugikan warga
sipil dan kebijakan 'bumi hangus'," kata Rouhani.
Rouhani meminta agar Idlib kembali ke pangkuan pemerintahan Assad. (REUTERS/Faisal Mahmood)
Idlib adalah satu-satunya wilayah yang masih dikuasai kubu
pemberontak. Sementara Rusia dan Iran telah membantu Assad mengubah arah
perang melawan berbagai musuh mulai dari pemberontak yang didukung
Barat hingga militan Islam. Sementara Turki adalah pendukung oposisi
terkemuka dan memiliki pasukan di negara itu.
Presiden Suriah Bashar al-Assad menyapa
pendukungnya saat ibadah solat Idul Adha di sebuah mesjid di Damaskus,
Suriah, dalam foto yang disiarkan oleh Syrian Arab News Agency, Selasa
(21/8/2018). (SANA/Handout via REUTERS)
Amman (CB) - Pesawat tempur Rusia dan Suriah menggempur
kota di Provinsi Idlib, yang dikuasai oposisi, pada Sabtu, sehari
setelah pertemuan puncak presiden Turki, Rusia dan Iran gagal
menyepakati gencatan senjata, yang akan mencegah serangan dukungan
Rusia.
Saksi dan penolong mengatakan sedikit-dikitnya puluhan serangan udara
menghantam sejumlah desa dan kota di bagian selatan Idlib dan kota
Latamneh di bagian utara Hama, tempat pemberontak masih berkuasa.
Helikopter Suriah menjatuhkan bom --berisi peledak-- di atas rumah warga
di pinggiran kota Khan Sheikhoun, kata dua warga dari kawasan di bagian
selatan Idlib.
Tiga warga tewas di desa Abdeen di bagian selatan Idlib, kata sumber pertahanan sipil.
Pertemuan puncak pada Jumat menitikberatkan pada operasi militer yang
akan dilakukan di Idlib, benteng besar dan terakhir oposisi yang aktif
di Suriah menentang Presiden Bashar al-Assad.
Presiden Turki Tayyip Erdogan mendesak gencatan senjata dalam pertemuan
puncak tersebut tetapi Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan gencatan
senjata tak berarti karena tidak melibatkan kelompok-kelompok militan
Islamis penentang Bashar dan sekutunya yang disebut teroris.
Teheran dan Moskow telah membantu Bashar membalik arah perang melawan
para penentang mulai dari para peemberontak dukungan Barat hingga para
militan Islamis, sementara itu Turki merupakan pendukung oposisi
terkemuka dan memiliki tentara di negara tersebut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkhawatirkan serangan berskala penuh
menyebabkan bencana kemanusiaan, yang melibatkan puluhan ribu warga.
Pengunjuk rasa Irak membakar ban dan
memblokade jalan di jalur masuk ke kota Basra, Irak, Kamis (12/7/2018).
(REUTERS/Essam al-Sudani)
Baghdad, Irak (CB) - Kementerian Luar Negeri Irak pada
Jumat (7/9) dengan keras menyesalkan tindakan pemrotes menyerang dan
membakar Konsulat Iran di Kota Basra, Irak Selatan.
Serangan tersebut "adalah perkembangan yang tak bisa diterima baik dan
tidak sejalan dengan keramahan nasional bagi semua misi (diplomatik),"
kata Juru Bicara Kementerian itu Ahmed Mahjoub di dalam satu pernyataan.
"Menyerang misi diplomatik membahayakan kepentingan Irak dan hubungannya
dengan negara lain, dan tidak berkaitan dengan slogan demonstrasi serta
tuntutannya bagi layanan dan air," tambah Mahjoub.
Puluhan demonstran menyerbu Konsulat Iran pada Jumat di Basra, sekitar
550 kilometer di sebelah selatan Ibu Kota Irak, Baghdad, dan membakar
gedung itu, kata satu sumber keamanan yang tak ingin disebutkan jati
dirinya, kepada Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu malam.
Sementara itu, petempur Asa`ib Ahl Al-Haq, yang didukung Iran,
melepaskan tembakan ke arah puluhan demonstran yang mendekati markas
mereka di Basra, kata sumber tersebut.
Asa`ib Ahl Al-Haq, atau Liga Rakyat Kebenaran, adalah bagian dari
brigade Hashd Sahaabi. Kelompok itu diduga didanai, dilatih dan
dipersenjatau oleh Pasukan Al-Quds Iran dan belakangan menjadi sekutu
pemerintah, yang dipimpin oleh kaum Syiah.
Beberapa jam setelah pembakaran Konsulat Iran, pengunjuk rasa bergerak
ke arah Konsulat AS, tapi upaya tersebut tak berhasil karena langkah
keamanan yang ditingkatkan, kata sumber itu.
Unjuk rasa tersebut adalah bagian dari protes berhari-hari di Provinsi
Basra, penghasil minyak di Irak Selatan. Selama demonstrasi itu, ratusan
demonstran yang marah membakar gedung pemerintah provinsi dan kantor
partai politik utama serta markas beberapa milisi Syiah dalam protes
terhadap korupsi yang tersebar luas dan pencemaran air di provinsi
tersebut.
Basra, Ibu Kota Provinsi dengan nama yang sama, telah lama menyaksikan
keluhan di kalangan lebih dari dua juta warganya mengenai ambruknya
prasarana, pemadaman listrik dan korupsi.
Pasokan air di provinsi itu juga dikecam banyak pihak karena tingginya
kadar garam, sementara ribuan warga telah dirawat di rumah sakit.
Pemrotes juga menuduh partai politik yang berpengaruh berada di belakang
korupsi yang tersebar luas, yang mengakibatkan tingginya angka
pengangguran dan kegagalan perbaikan pasokan listrik, air dan layanan
dasar lain.
![Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Berita Xinhua China, personel keamanan mengamankan Presiden Venezuela Nicolas Maduro selama serangan drone ketika dia berpidato di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[Xinhua via AP]](https://statik.tempo.co/data/2018/08/05/id_723930/723930_720.jpg)
![Foto yang diambil dari video yang dirilis Venezolana de Television, Presiden Nicolas Maduro (tengah) tengah menyampaikan pidato saat istrinya Cilia Flores mendongak setelah terkejut melihat ledakan di langit, di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[Venezolana de Television melalui AP]](https://statik.tempo.co/data/2018/08/05/id_723932/723932_720.jpg)
