CUPUMA

Rabu, 06 Juni 2018

Putin soal sanksi atas Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin (Sputnik/Michael Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Wina (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Selasa, Rusia telah mengatasi semua kesusahan akibat sanksi-sanksi yang diberlakukan negara-negara Barat.

Putin menyinggung hal tersbut dalam jumpa pers di wina setelah pembicaraan dengan Presiden Austria Alexander Van der Bellen.

Ketika ditanya tentang sanksi-sanksi Uni Eropa yang diberlakukan atas Rusia, Putin mengatakan sanksi-sanksi dan langkah-langkah proteksionis berbahaya bagi semua pihak yang terlibat, dan semua pihak memiliki kepentingan untuk mencabut sanksi-sanksi terhadap Rusia.

Berbicara bersama Putin, Van der Bellen mengulangi posisi Austria bahwa pihaknya akan bertindak sesuai dengan Uni Eropa dalam berurusan dengan Rusia, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

AS Tekan NATO Persiapkan Tentara untuk Perang dengan Rusia

BRUSSELS - Amerika Serikat (AS) dilaporkan menekan negara-negara NATO untuk menyiapkan lebih banyak batalyon, kapal, dan pesawat tempur. Langkah ini dilakukan guna mempersiapkan diri jika suatu waktu NATO atau negara anggota NATO berperang dengan Rusia.

Menurut seorang pejabat NATO, Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis akan mencoba membuat sebuah kesepakatan yang menjadi dasar untuk pengerahan lebih banyak alat-alat militer dan senjata ke sejumah basis NATO, khususnya yang dekat dengan perbatasan Rusia.

Kesepakatan ini akan mencakup pengerahan 30 batalyon darat, 30 skuadron tempur udara dan 30 kapal angkatan laut seperti kapal perusak yang siap dikerahkan dalam waktu 30 hari setelah disiagakan.

"Kami memiliki musuh (Rusia) yang dapat bergerak cepat ke Baltik dan Polandia dalam serangan darat," kata seorang diplomat senior NATO yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dilansir Reuters pada Selasa (5/6).

"Kami tidak memiliki kemewahan waktu berbulan-bulan untuk memobilisasi semua yang kami butuhkan," sambungnya, dengan mengatakan gagasan AS itu dikenal sebagai 30-30-30-30.

Seorang pejabat AS membenarkan bahwa prakarsa itu menang ditujukan untuk melawan Rusia dan dilengkapi dengan Strategi Pertahanan Nasional Pentagon tahun 2018, yang menuduh Moskow berusaha menhancurkan NATO.

Credit sindonews.com

Putin Teken Undang-undang untuk Lawan Sanksi AS

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin dilaporkan telah menandatangani sebuah undang-undang anti-sanksi hukum yang dibuat oleh anggota parlemen sebagai tanggapan terhadap sanksi Amerika Serikat (AS).

Seperti diketahui, AS kembali menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia pada bulan April lalu. Sanksi ini menargetkan sejumlah pengusaha dan pejabat Rusia yang berada di lingkaran Putin.

Melansir Reuters pada Selasa (5/6), undang-undang itu memberikan wewenang bagi Putin untuk, antara lain memutuskan hubungan dengan negara-negara yang dinilai tidak menunjukan sikap bersahabat pada Rusia dan melarang perdagangan barang dengan negara-negara tersebut.

Namun, undang-undang ini sejatinya telah diperhalus sejak pertama kali disusun oleh anggota parlemen sebagai tanggapan terhadap babak baru sanksi AS terhadap bisnis Rusia.

Para pembuat undang-undang awalnya mengusulkan pembatasan skala besar pada barang dan jasa AS, mulai dari makanan dan alkohol, hingga obat-obatan dan layanan konsultasi.

Undang-undang ini adalah salah satu dari dua item peraturan. Dalam item kedua, para anggota parlemen berdebat mengenai rencana untuk mempidanakan warga Rusia yang mematuhi sanksi AS.

Pelobi bisnis Rusia dan asing mengatakan bahwa undang-undang semacam itu akan secara efektif memaksa sebuah perusahaan untuk memilih antara berbisnis dengan Rusia dan melakukan transaksi dengan seluruh dunia.

Credit sindonews.com

Perdana Menteri Omar Razzaz, Harapan Baru Masyarakat Yordania

Omar Razzaz, 58 tahun, Perdana Menteri Yordania. Sumber: Twitter

CB, Jakarta - Perdana Menteri Yordania, Hani al-Mulki, pada Senin, 4 Juni 2018, akhirnya melepaskan jabatan setelah gelombang protes masyarakat Yordania menyusul naiknya harga kebutuhan pokok dan RUU Reformasi Pajak. Mulki yang memimpin Yordania sejak Mei 2016, tak punya pilihan selain menutup masa pemerintahannya dengan rapor merah.
Hani Mulki adalah seorang politisi yang ramah dan pandai berbisnis. Sebelum terpilih menjadi Perdana Menteri Yordania, dia pernah menjabat sebagai menteri industri dan perdagangan. Kesuksesannya memimpin dua Kementerian itu, membuat Raja Abdullah II pada Mei 2016 memberikan tanggung jawab sebagai Perdana Menteri untuk menghidupkan kembali ekonomi Yordania yang lesu dan sentimen bisnis yang dilanda gejolak regional.

Sayang, harapan jauh dari kenyataan. Mulki pada Senin kemarin resmi digantikan oleh Omar Razzaz, 58 tahun. Bagi publik Yordania, Razzaz bukan sosok asing. Dia merupakan Menteri Pendidikan Yordania pada era pemerintahan Mulki.

Razzaz menyelesaikan pendidikan S3 bidang ekonomi di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Pengalamannya sebagai pejabat senior Bank Dunia, diharapkan Raja Abdullah II bisa meredam aksi protes yang saat ini menjalar hampir ke penjuru Yordania. Gelombang aksi protes terjadi menyusul diberlakukannya kebijakan penghematan, naiknya harga barang-barang dan naiknya pajak.

Dikutip dari situs albawaba.com pada Selasa, 5 Juni 2018, Razzaz merupakan tokoh politik yang sangat dihormati di Yordania. Sejak menjabat sebagai Menteri Pendidikan Yordania pada Januari 2017, Razzaz telah membuat perombakan penting pada sistem pendidikan di Yordania, diantaranya reformasi evaluasi Tawjihi, yakni sebuah ujian Sekolah Menengah Umum di Yordania.
Banyak politisi dan pejabat yang pernah bekerja dengan Razzaz, memiliki pandangan sama tentangnya, yakni dia selalu selalu bisa membuktikan kemampuannya melalui tindakan. Usai penunjukan Razzaz, media sosial di Yordania ramai dengan komentar masyarakat yang menggantungkan harapan pada Razzaz, Perdana Menteri Yordania yang baru

Credit tempo.co

Turki - Amerika Serikat Sepakat Tarik Kurdi dari Manbij Suriah

CB, Jakarta - Turki dan Amerika Serikat sepakat terhadap sebuah rencana penarikan milisi Kurdi, kelompok yang dituding sebagai teroris oleh Ankara, dari Manbij kota di utara Suriah. Kesepakatan itu dicapai berkat pertemuan antara Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Washington DC, Senin, 4 Juni 2018.
"Kedua belah pihak setuju melakukan kerja sama untuk mengakhiri perselisihan bilateral atas kehadiran pasukan Unit Pertahanan Rakyat (YPG) di Manbij," tulis Al Jazeera, Selasa, 5 Juni 2018.

Militan Kurdi YPG siap mempertahankan Manbij setelah pasukan Turki menyerang Afrin [Reuters]

Ankara memasukkan YPG ke dalam daftar teroris, sementara Washington memandang kelompok ini sebagai sekutu kunci dalam memerangai ISIS. YPG mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat untuk bertempur melawan ISIS di Manbij. Mereka mendirikan benteng pertahanan di wilayah utara Suriah itu pada 20165.
"Selain mendapatkan dukungan senjata, pasukan Amerika Serikat juga memberikan pelatihan militer."

Sheen Ibrahim, Pasukan Kurdi dari Unit Perlindungan (YPG) bersama anggota lainnya saat berpatroli di Raqqa, Suriah, 16 Juni 2017. REUTERS/Goran Tomasevic
Sementara itu, situs berita ekurd.net dalam laporannya menyebutkan, YPG tulang punggung Pasukan Demokratik Suriah, sekutu Kurdi-Arab yang berhasil mengusir ISIS dari Suriah dengan bantuan Amerika Serikat.

Turki yakin bahwa Partai Persatuan Demokratik Kurdi (PYD) di Suriah dan sayap militer YPG memiliki ikatan dengan organisasi terlarang Partai Pekerja Kurdi (PKK). Partai ini, tulis Al Jazeera, menggelorakan perang selama bertahun-tahun melawan militer Turki mengakibatkan puluhan ribu orang tewas.

Credit tempo.co

Mike Pompeo Desak Cina Ungkap Korban Demonstrasi Tiananmen

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mendesak Cina untuk mengungkap rincian korban tewas, ditahan dan hilang, selama protes pro demokrasi di alun-alun Tiananmen, Beijing, Cina, 29 tahun silam.
"Kami mengenang mereka yang meninggal dalam tragedi ini," ujar Mike Pompeo saat memperingati demonstrasi 4 Juni 1989, seperti dilansir dari Associated Press.

Selama demonstrasi Tiananmen diperkirakan ratusan orang pengunjuk rasa tewas pada 3-4 Juni 1989, setelah pemerintah Cina memerintahkan aksi militer untuk merebut lapangan Tiananmen dari demonstran mahasiswa.

Seorang pria berdiri di depan barisan tank di jalan Chan'an dekat lapangan Tiananmen di Beijing, Cina, 5 Juni 1989.[REUTERS/Arthur Tsang]

Mike Pompeo mendesak Cina untuk membebaskan mereka yang dipenjara dan berhenti melakukan persekusi terhadap demonstran dan kerabat mereka.
"Kami bersama komunitas internasional mendesak pemerintah Cina untuk menghitung secara terbuka siapa saja yang meninggal, ditahan atau hilang," tegas Mike Pompeo.
Kementerian Luar Negeri Cina memprotes pernyataan Mike Pompeo dan menyebutnya sebagai campur tangan urusan dalam negeri Cina.

"Kami mendesak Amerika Serikat untuk menghilangkan prasangka, mengkoreksi kesalahan mereka, dan berhenti membuat pernyataan tidak bertanggung jawab dan mencampuri urusan dalam negeri Cina," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying. Hua menambahkan seharusnya Amerika Serikat harus fokus melakukan langkah yang bisa meningkatkan hubungan antara Amerika Serikat dan Cina daripada membuat pernyataan semacam itu.

Cahaya lilin dari puluhan ribu warga mewarnai Taman Victoria dalam aksi mengenang korban Tragedi Tiananmen 1989 di Hong Kong, Senin, 4 Juni 2018. Tragedi Tiananmen merupakan aksi penumpasan oleh militer Cina pada ratusan hingga ribuan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa pada 3-4 Juni 1989. AP Photo/Vincent Yu

Pemerintah Cina melarang segala bentuk peringatan demonstrasi Tiananmen baik di tempat publik atau pribadi. Di lapangan Tiananmen, keamanan diperketat setiap kali peringatan Tiananmen berlangsung, namun tidak ada tanda-tanda peringatan apapun, seperti dilaporkan Reuters. Setiap warga asing atau turis yang berkunjung ke Cina terutama ke lapangan Tiananmen, akan diperiksa di pos pemriksaan yang berjarak satu kilometer dari lapangan Tiananmen.

Credit tempo.co

Cina Peringatkan Taiwan Soal Pernyataan Tentang Tiananmen

Tragedi di Lapangan Tiananment, Cina, 1989, adalah sala satu demonstrasi terbesar dalam sejarah Cina.

Foto: AP

Tragedi Tiananmen menjadi pertentangan Cina dengan barat, termasuk dengan Taiwan

CB, BEIJING -- Cina memperingatkan Presiden Taiwan atas pernyataan tidak bertanggung jawab tentang protes Tiananmen 1989. Cina mengatakan Taiwan harus berhenti membicarakan tentang hal yang sama, setelah dia meminta Cina menyambut demokrasi.

Pemerintah Cina mengirim tank untuk memadamkan protes 4 Juni 1989 di sekitar Lapangan Tiananmen Beijing, dan tidak pernah merilis korban tewas. Perkiraan dari kelompok hak asasi manusia dan saksi berkisar dari beberapa ratus hingga beberapa ribu korban.

Tindakan keras Tiananmen merupakan hal yang tabu di Cina, dan 29 tahun kemudian tetap menjadi titik pertentangan antara Cina dan banyak negara Barat, serta antara Cina dan Taiwan yang demokratis dan berpemerintahan sendiri, yang diklaim Cina sebagai wilayah miliknya.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan pada Senin bahwa jika Cina dapat menghadapi apa yang telah terjadi, pihaknya dapat menjadi landasan bagi transformasi demokrasi Cina sendiri, dan bahwa dia berharap suatu hari rakyat Cina akan bebas untuk membaca sendiri pesannya, yang ditulis pada "Facebook" yang diblokir di Cina.

Dalam pernyataan panjangnya, Kantor Urusan Taiwan yang membuat kebijakan Cina mengatakan bahwa ketika berbicara tentang pembangunan sosial dan ekonomi Cina, orang-orang di Cina daratan memiliki hak untuk berbicara.

"Pemimpin otoritas Partai Progresif Demokratik (PDD) dan Partai Progresif Demokratik sendiri tidak memiliki kualifikasi untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab," demikian dalam pernyataan itu, merujuk pada partai penguasa Taiwan yang dipimpin Tsai.

Keberhasilan Cina melalui kesulitan adalah karena kepemimpinan Partai Komunis, dan prestasi negara telah menimbulkan kebanggaan besar bagi orang-orang Cina di seluruh dunia, termasuk di Taiwan, tambahnya.

Taiwan, sebaliknya, telah mengalami stagnansi sejak Tsai berkuasa dan mendorong agenda separatis serta konfrontasi dengan Cina, dengan perusahaan dan orang-orang muda yang berangkat ke Cina untuk mencari peluang menolak mereka di tanah air, demikian pernyataan kantor tersebut. "Satu pihak telah mengamuk," tambahnya.

DPP terus menerus membicarakan tentang hal yang sama tahun demi tahun, menurut kantor itu. "Mereka kehabisan trik," ujarnya.

Permusuhan Cina terhadap Tsai telah meningkat sejak dia memenangi pemilihan umum pada 2016, karena Cina khawatir dia ingin mendorong kemerdekaan resmi pulau itu, yang ditolak oleh Beijing. Tsai mengatakan dia ingin mempertahankan keberadaan neagra, tetapi akan membela keamanan Taiwan dan demokrasi yang susah payah dimenangkannya.

Dalam pesannya pada Senin, Tsai membidik otokrasi Cina, yang berbeda dengan cara-cara bebas Taiwan. "Di Taiwan, kami tidak memiliki kata-kata sensitif, atau menyensor internet. Ini adalah cara hidup kita," tulisnya.

Credit republika.co.id

Diduga Membelot ke Cina, Mantan Pejabat Intel AS Ditangkap

Borgol. Ilustrasi.

Hansen dituduh kirim informasi pertahanan ke Cina dengan imbalan ratusan ribu dolar

CB, WASHINGTON -- Mantan pejabat Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat ditangkap pada akhir pekan ini karena diduga membelot ke Cina dengan memata-matai negaranya, kata Departemen Kehakiman setempat pada Senin (4/6). Biro Investigasi Federal (FBI) menangkap Ron Rockwell Hansen, pria berusia 58 tahun, pada Sabtu saat berada dalam perjalanan menuju bandar udara internasional Tacoma di Seattle. Dia dijadwalkan terbang ke Cina.

Departemen Kehakiman menuding Hansen berupaya mengirim informasi pertahanan nasional kepada Cina dengan imbalan ratusan ribu dolar AS. Bersamaan dengan itu, dia secara gelap bertindak sebagai agen bagi pemerintah di Beijing.

Sementara itu, di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying mengaku tidak mengetahui perkara tersebut. Namun, tentu saja akhir-akhir ini banyak persoalan yang muncul antara Cina dengan Amerika Serikat.

"Kami berpendapat bahwa Cina dan Amerika Serikat adalah dua negara besar yang seharusnya lebih banyak memperkuat kerja sama dan rasa saling percaya," kata Hua kepada wartawan.

Hansen adalah tokoh terbaru dalam gelombang penangkapan terhadap para mantan pejabat intelijen Amerika Serikat terkait dugaan pembelotan dengan menjadi mata-mata Cina. Pada awal tahun ini, mantan petugas CIA Jerry Chun Shing Lee didakwa berkonspirasi untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi pertahanan nasional kepada Cina.

Selain itu, mantan pegawai intelijen Amerika Serikat bernama Kevin Mallory kini tengah menjalani pengadilan di Virginia, juga karena diduga menjual informasi rahasia kepada Beijing. Dalam kasus baru yang diumumkan pada Senin, kejaksaan mengatakan bahwa Hansen menguasai dengan lancar bahasa Mandarin dan Rusia.

Dia menjabat sebagai petugas jaringan para agen di Badan Intelijen Pertahanan dan pada saat bersamaan aktif di militer pada 2000-2006. Dia kemudian meneruskan jalur karirnya sebagai karyawan sipil dan sebagai pegawai kontrak.

Hansen juga memegang akses terhadap rahasia tinggi negara selama bertahun-tahun. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa di antara tahun 2013 sampai 2017, Hansen terbang pulang pergi ke Cina untuk menghadiri berbagai macam konferensi sekaligus memberikan informasi yang didapatnya kepada badan intelijen Cina.

Dia dibayar melalui transfer, uang tunai, dan kartu kredit. Dia juga diduga melanggar hukum karena menjual teknologi yang tidak boleh diekspor. "Tindakannya adalah pengkhianatan terhadap keamanan negara dan rakyat Amerika," kata John Demers, kepala Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman Amerika Serikat.

Menurut catatan pengadilan, FBI mulai menginvestigasi Hansen mulai pada 2014 tanpa diketahui oleh tersangka. Dia bahkan sembilan kali berpartisipasi dalam pertemuan sukarela dengan FBI. Dalam pertemuan itu, Hansen mengatakan kepada FBI bahwa Cina berupaya merekrut dirinya.

Credit republika.co.id

Pasukan Koalisi AS Bunuh Ratusan Warga Sipil di Suriah

Tentara berpatroli di sebelah bangunan yang hancur di Kota Raqqa, Suriah, 11 Juni 2017.

Foto: EPA/YOUSSEF RABIE YOUSSEF

Pembunuhan warga sipil terjadi saat pasukan koalisi melawan kelompok ISIS.

CB, LONDON -- Amnesty International mengatakan pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) telah menewaskan ratusan warga sipil di Kota Raqqa, Suriah, tahun lalu. Saat itu pasukan koalisi tengah melancarkan serangan militer untuk melawan kelompok militan ISIS.

Dalam sebuah laporan terbaru yang diterbitkan pada Selasa (5/6), Amnesty International mewawancarai 112 warga sipil dari empat keluarga di Raqqa. Mereka menceritakan kengerian yang mereka saksikan saat anggota keluarga mereka tewas oleh koalisi pimpinan AS yang menyerbu kota itu mulai 6 Juni hingga 12 Oktober 2017.

Sebuah keluarga besar yang diwawancarai mengaku kehilangan 90 anggota keluarga dan tetangga mereka. Satu keluarga lainnya kehilangan 39 anggota keluarga dari pemboman udara yang tak henti-hentinya dilakukan.

"Ketika begitu banyak warga sipil tewas dalam serangan demi serangan, yang membuat tragedi ini semakin buruk adalah beberapa bulan kemudian insiden-insiden itu belum diselidiki. Para korban layak mendapatkan keadilan," kata Donatella Rovera, Penasihat Penanggulangan Krisis Senior di Amnesty International, dikutip Aljazirah.

Laporan setebal 68 halaman itu berjudul War of annihilation: Devastating Toll on Civilians, Raqqa - Syria. Di dalamnya termasuk investigasi lapangan dari para peneliti Amnesty International yang mengunjungi 42 lokasi serangan udara pasukan koalisi di seluruh kota.

Pasukan Inggris dan Prancis yang tergabung dalam koalisi itu dilaporkan telah melakukan puluhan ribu serangan udara di Raqqa. Namun, pasukan AS bertanggung jawab atas lebih dari 90 persen serangan udara dan 30 ribu tembakan artileri.

Setelah ISIS mengambil alih Raqqa pada Januari 2014, sebagian besar pemerintahannya terhadap penduduk kota dilakukan dengan penindasan, termasuk cambukan di depan umum, eksekusi, serta penangkapan para pembangkang dan aktivis.

Namun, serangan pasukan koalisi pimpinan AS di kota itu justru membunuh ratusan warga sipil dan juga menghancurkan banyak infrastruktur dan bangunan. "Pemerintahan brutal ISIS selama empat tahun di Raqqa penuh dengan kejahatan perang. Tetapi pelanggaran yang dilakukan ISIS, termasuk penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia, tidak bisa menjadi alasan bagi koalisi AS untuk melakukan semua tindakan pencegahan yang layak tanpa meminimalkan kerugian bagi warga sipil," papar Rovera.

Rasha Badran dan suaminya, Abdulwahab, kehilangan bayi perempuan mereka, Tulip, dan 38 anggota keluarga lainnya, setelah serangan udara menargetkan dua rumah tempat mereka berlindung. Keluarga Badran telah pindah dari suatu tempat ke tempat lain, mencoba melarikan diri dari serangan udara pasukan koalisi.

Mereka yang selamat kemudian menetap di dua rumah di Harat al-Sakhani, di Raqqa. Akan tetapi pada 20 Agustus tahun lalu pukul 19.00, dua rumah itu dibom. "Hanya saya, suami saya, saudara laki-lakinya, dan sepupunya yang selamat. Saya tidak bisa bergerak atau berbicara. Kemudian suami saya dan saudara laki-lakinya menemukan saya," kata Rasha kepada Amnesty International.

Sebanyak 33 anggota keluarga Badran tewas dalam serangan itu. Rasha dan ketiga keluarganya yang selamat kemudian bersembunyi di bawah reruntuhan sampai keesokan paginya, karena pesawat-pesawat tempur masih berputar di atas mereka.

"Di pagi hari kami menemukan tubuh Tulip. Bayi kami sudah mati. Kami menguburkannya di dekat sana, di dekat pohon. Kedua rumah hancur lebur; tidak ada yang tersisa, hanya ada puing-puing. Saya tidak mengerti mengapa mereka mengebom kami. Bukankah pesawat pengintai melihat bahwa kami adalah keluarga sipil?" ungkap Rasha.

Amnesty International menyerukan koalisi pimpinan AS untuk membuka penyelidikan menyeluruh atas pelanggaran yang dilakukan, yang menyebabkan tewasnya ratusan korban sipil. Selain itu, koalisi juga harus secara terbuka mengakui jumlah warga sipil yang tewas dan properti sipil yang rusak di Raqqa.

Credit republika.co.id

Qatar Abaikan Ancaman Saudi

DOHA - Qatar menuding Arab Saudi bersikap gegabah setelah Riyadh mengancam akan menyerang Doha hanya karena pembelian sistem pertahanan Rusia.

Menteri Luar Negeri (menlu) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tidak berpikir kalau ancaman Saudi itu merupakan hal serius. Dia menuding Riyadh menggunakan ancaman itu untuk menciptakan “kekacauan” di tengah ketegangan Doha dengan koalisi Saudi bersama Mesir, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Bahrain.

Harian Prancis, Le Monde , pada Sabtu (2/6) melaporkan bahwa Raja Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud mengirimkan surat ke Presiden Prancis Emmanuel Macron. Surat itu berisi kekhawatiran Arab Saudi mengenai perundingan antara Doha dan Moskow tentang pembelian sistem pertahanan Rusia S-400.

Raja Saudi dikabarkan mempertimbangkan segala pertimbangan, termasuk aksi militer. “Kita sedang mencari konfirmasi formal dari pemerintahan Prancis mengenai surat itu,” kata Menlu Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani kepada Al Jazeera, kemarin.

“Tidak ada ancaman militer serius dalam hal ini. Itu hanya untuk menciptakan kekisruhan di kawasan. Hal itu tidak bisa diterima,” ungkapnya. Thani menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari surat tersebut. Koalisi kuartet memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar setahun lalu.

Mereka menuding Doha mendukung terorisme, tapi Qatar membantah tuduhan tersebut dan menyatakan blokade itu sebagai upaya meng ganggu kedaulatannya. Melansir Reuters, kantor presiden Prancis dan kantor komunikasi pemerintahan Saudi tidak merespons konfirmasi dan komentar mengenai laporan Le Monde serta tanggapan Qatar.

Qatar dan Rusia menandatangani kesepakatan kerja sama teknis dan militer tahun lalu. Doha memang berunding untuk membeli sistem pertahanan misil S-400. Bagaimana jika Doha melanjutkan kesepakatan pembelian S-400? “Qatar terbuka dengan semua opsi untuk memperkuat pertahanan,” kata Thani.

Dia mengatakan Qatar mencari sistem pertahanan dengan kualitas terbaik. Bagi dia, keputusan membeli senjata adalah urusan kedaulatan suatu negara. “Ancaman yang dilakukan Saudi juga melanggar hukum internasional dan seluruh norma internasional,” kata Thani. “Pembelian peralatan militer itu keputusan kedaulatan dan tidak ada negara yang bisa mencampuri urusan tersebut,” katanya.

Namun, jika ancaman itu memang benar, Thani menegaskan, Qatar akan menempuh jalur hukum karena negaranya tidak melanggar hukum internasional. “Qatar juga menghadapi blokade ilegal. Kita akan mencari forum internasional untuk meyakinkan insiden seperti tidak terulang lagi,” katanya. Perpecahan antara Qatar dan Saudi memang tidak menguntungkan Washington.

Maklum, Amerika Serikat (AS) memiliki hubungan baik antara Doha dan Riyadh. Gedung Putih memandang perpecahan negara Sunni itu akan menguntungkan negara Syiah Iran. Setahun setelah blokade, Qatar justru semakin kuat. Kebijakan luar negeri Qatar semakin independen.

Tidak ada perpecahan politik di dalam negeri. Qatar justru tidak menghadapi krisis seperti yang dibayangkan sebelu mnya. “Qatar justru mampu menjadikan krisis sebagai kesempatan untuk memperbaiki ketahanan pangan, kohesi sosial, dan ekonomi berkelanjutan, serta mengadaptasi kebijakan fiskal yang solid untuk menghadapi blokade,” kata Sultan Barakat, profesor politik dari Universitas York.

Strategi manajemen krisis yang dijalankan Qatar sangat sukses. “Doha mampu membangun sistem ketahanan terhadap aliansi anti-Qatar,” ujar Barakat. Kemudian Qatar juga melawan dengan blokade yang dilakukan Arab Saudi. Doha melarang penjualan produk makanan dari Arab Saudi dan koalisi.

“Produk yang berasal dari negara yang memblokade Qatar dilarang dijual di toko dan pasar,” demikian keputusan Pemerintah Qatar. Emir Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah berulang kali mengirimkan surat kepada negara yang mem blokade untuk memediasi, tapi tidak ada respons positif.

“Mediasi kita tidak mudah,” kata Duta Besar Kuwait untuk Inggris Khaled al-Duwaisan seperti dilansir kantor berita China, Xinhua . “Padahal ketegangan itu seharusnya bisa diselesaikan melalui negosiasi,” ujarnya.

Dalam pandangan Rory Miller, pakar hubungan internasional dari Universitas Georgetown di Qatar, tidak ada pihak yang memiliki alasan tepat membuat konsesi besar. “Krisis tersebut tetap berlangsung ketika kawasan Timur Tengah disibukkan dengan konflik yang lebih serius,” kata Miller.

Credit sindonews.com

Program Rahasia Pentagon: Kecerdasan Buatan Dipakai untuk Deteksi Rudal Musuh

WASHINGTON - Pentagon sedang mengembangkan program rahasia, di mana militer Amerika Serikat (AS) akan menggunakan artificial intelligence (AI) untuk memprediksi dan mendeteksi peluncuran peluru kendali (rudal) musuh. Program yang masih dalam taraf penelitian ini menjadi tanda meningkatnya minat Amerika terhadap AI.

Sumber Pentagon mengungkap adanya program itu kepada Reuters. Menurut sumber itu, beberapa program sedang berlangsung. Semua ditujukan untuk penerapan kecerdasan buatan guna mengantisipasi dan memperingatkan peluncuran misil musuh.

Sistem komputer akan menjelajahi sejumlah besar data, seperti rekaman drone atau citra satelit, jauh lebih cepat dan lebih akurat daripada manusia. Dalam satu program percontohan yang difokuskan pada Korea Utara, AI digunakan untuk mencari dan melacak rudal bergerak yang dapat disembunyikan di terowongan, hutan, dan gua. AI kemudian menilai apakah aktivitas tersebut merupakan ancaman langsung atau tidak, dan memperingatkan kepada para komandan.

Begitu tanda-tanda peluncuran rudal terdeteksi, pemerintah AS akan memiliki waktu untuk memilih opsi diplomatik atau beralih dengan menghancurkan misil, idealnya bahkan sebelum rudal musuh meninggalkan tanah.

Administrasi Trump telah mengusulkan tiga kali lipat pendanaan untuk satu program rudal yang digerakkan AI tahun depan menjadi USD83 juta. Anggaran USD83 juta, menurut laporan Reuters, tampak seperti jumlah yang sederhana. Sebab, anggaran itu hanya mendanai salah satu dari banyak program "hush-hush", dan mewakili minat Washington yang semakin meningkat dalam teknologi AI untuk militer.

Namun, tidak semua orang seperti "gung-ho" tentang pengembangan militer AI. Awal pekan ini, Google membatalkan kontrak AI yang kontroversial dengan Pentagon setelah menerima reaksi dari karyawannya. Dalam sebuah surat kepada manajemen, 3.000 staf Google mengatakan bahwa perusahaan "tidak boleh terlibat dalam bisnis perang". Para karyawan menyatakan bekerja dengan militer bertentangan dengan etos raksasa internet tersebut, yakni "Jangan berbuat jahat".

Di bawah kontrak, Google dan Departemen Pertahanan bekerja sama dalam "Project Maven", program AI yang akan meningkatkan penargetan serangan pesawat tak berawak. Program ini akan menganalisis rekaman video dari drone, melacak objek di tanah, dan mempelajari gerakan mereka, serta menerapkan teknik pembelajaran mesin.

Para aktivis kampanye anti-drone dan aktivis hak asasi manusia mengeluh bahwa "Project Maven" akan membuka jalan bagi AI untuk menentukan targetnya sendiri, menghapus sepenuhnya manusia dari "rantai pembunuhan".

Ada risiko lain juga. Mengembangkan teknologi AI dapat memprovokasi perlombaan senjata dengan Rusia atau China. Teknologi ini juga masih dalam tahap awal, dan bisa membuat kesalahan. Jenderal Angkatan Udara AS John Hyten, komandan tertinggi pasukan nuklir AS, mengatakan bahwa begitu sistem tersebut beroperasi, perlindungan manusia masih akan diperlukan untuk mengendalikan "eskalasi-eskalasi", proses di mana rudal nuklir diluncurkan.

“(Kecerdasan buatan) dapat memaksa Anda ke tangga itu jika Anda tidak menempatkan pengamanannya,” kata Hyten dalam sebuah wawancara. "Begitu Anda melakukannya, maka semuanya mulai bergerak."

Bahaya yang melekat dalam memungkinkan AI untuk membuat keputusan hidup atau mati disorot oleh sebuah studi MIT yang menemukan jaringan syaraf AI dapat dengan mudah tertipu dengan berpikir bahwa kura-kura plastik sebenarnya adalah senapan. Hacker secara teoritis dapat mengeksploitasi kerentanan ini, dan memaksa sistem rudal yang digerakkan AI untuk menyerang target yang salah.

Terlepas dari potensi "biaya" kesalahan manusia, Pentagon mendesak maju dengan penelitiannya. Beberapa pejabat yang diwawancarai oleh Reuters percaya bahwa elemen dari program rudal AI bisa beoperasional pada awal 2020-an. Yang lain percaya bahwa pemerintah tidak cukup berinvestasi.

"Orang-orang Rusia dan China pasti mengejar hal-hal semacam ini," kata Mac Thornberry, Ketua Komite Layanan Bersenjata Parlemen dari Partai Republik kepada Reuters, yang dilansir Rabu (6/6/2018). "Mungkin dengan upaya yang lebih besar dalam beberapa hal daripada yang kita miliki."

Credit sindonews.com

Diincar KPK Malaysia, Najib Justru Ditinggal Para Pengacaranya

PETALING JAYA - Para pengacara senior telah mengundurkan diri dari tim kuasa hukum mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak. Padahal, Najib saat ini sedang "diincar" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Malaysia atau MACC terkait dugaan skandal korupsi di lembaga keuangan 1MDB.

Dua pengacara top yang mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Najib adalah mantan jaksa Datuk Mohd Yusof Zainal Abiden dan M. Puravalen.

Pada 21 Mei lalu, pengacara ternama Datuk Harpal Singh Grewal dan M. Athimulan sudah lebih dulu mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Najib.

Ketika dihubungi, Puravalen mengatakan bahwa pengunduran dirinya adalah keputusan bersama yang dilaksanakan pada hari Senin (4/6/2018).

"Tidak ada komentar tentang keputusan kecuali untuk mengatakan bahwa itu adalah perpisahan damai," kata pengacara dengan pengalaman lebih dari 35 tahun.

Mohd Yusof tidak akan berkomentar banyak."Saya harus tidur sekarang. Ini adalah malam tanpa tidur bagi saya kemarin," ujarnya, kemarin, yang dikutip The Star, Selasa (5/6/2018).

Najib, yang lengser dari kekuasaan setelah kalah dalam pemilu bulan lalu telah diperiksa MACC pada 22 dan 24 Mei lalu. Pemeriksaan itu terkait transfer dana mencurigakan ke dalam rekening banknya.

Dia secara konsisten membantah melakukan kesalahan terkait dugaan skandal korupsi di lembaga keuangan negara 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Skandal itu terungkap pada 2015, setelah lembaga tersebut terlilit utang.

Saat masih berkuasa, Najib mencopot jaksa agung dan beberapa pejabat MACC yang hendak mendakwanya. Langkah Najib kala itu diduga kuat untuk menutup penyelidikan skandal tersebut.

Najib pernah mengatakan bahwa dana senilai RM2,6 miliar (USD681 juta) yang disimpan dalam rekening bank pribadinya adalah sumbangan dari Kerajaan Arab Saudi. Dia membantah dana besar itu beradal dari 1MDB.

Penyelidikan skandal ini dibuka lagi setelah Malaysia dipimpin Perdana Menteri Mahathir Mohammad yang menang pemilu bulan lalu. Penyelidikan dimulai dari aliran dana RM42 juta dari SRC International ke rekening pribadi Najib. SRC merupakan anak perusahaan 1MDB.

Credit sindonews.com

Malaysia Buka Penyelidikan Pembelian Kapal Selam Prancis oleh Najib

KUALA LUMPUR - Kabinet Malaysia membahas pembentukan tim khusus untuk investigasi tuduhan korupsi saat pembelian dua kapal selam Prancis pada 2002. Saat pembelian itu, Kementerian Pertahanan dipimpin Najib Razak yang kini lengser dari jabatan perdana menteri (PM) setelah kalah pemilu.

Sejak kalah pemilu bulan lalu, Najib dilarang meninggalkan Malaysia dan komisi antikorupsi meluncurkan kembali penyelidikan tentang dana miliaran dolar yang hilang dari lembaga negara yang dia dirikan. Najib menyangkal semua tuduhan bersalah itu. Meski demikian, selama hampir satu dekade berkuasa, dia telah terlilit sejumlah skandal melibatkan keuangan, termasuk dalam kesepakatan pembelian kapal selam yang diduga terjadi korupsi.

Kejaksaan Keuangan Prancis juga menyelidiki penjualan kapal selam kelas Scorpene yang dibangun perusahaan kapal perang milik negara DCN International (DCNI). Penyelidikan Prancis itu menempatkan mantan ajudan Najib, Abdul Razak Baginda dalam investigasi resmi terkait kesepakatan itu.

Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu yang baru dilantik menyatakan usulan tim investigasi itu akan dibahas dalam kabinet. "Masih terlalu dini bagi saya untuk berkomentar karena tim tugas ini akan dibahas bersama Kabinet," tutur Mohamad Sabu.

Abdul Razak menjadi penasihat Najib dalam kesepakatan kapal selam 2002 itu. Dia menyangkal bersalah dan pemerintahan Malaysia di era Najib juga menyangkal tuduhan korupsi itu. Abdul Razak tidak menjawab panggilan telepon yang dilakukan Reuters.

Penyelidikan Prancis dimulai setelah kelompok hak asasi manusia (HAM) Malaysia, Suaram, menuduh penjualan itu menghasilkan sekitar USD130 juta komisi yang dibayar ke perusahaan terkait Najib. Belum ada bukti mengaitkan Najib secara langsung pada korupsi dalam kesepakatan itu. Dia dan pendukungnya juga terus menyangkal tuduhan itu. Najib juga tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar tentang rencana pembentukan tim investigasi itu.

DCNI kemudian diubah namanya menjadi DCNS yang berubah lagi menjadi Naval Group tahun lalu. Perusahaan pertahanan Prancis, Thales, memiliki sekitar sepertiga saham Naval Group.

Suaram juga terkait pembunuhan terhadap model Mongolia Altantuya Shaariibuu berusia 28 tahun terkait penjualan kapal selam itu. Altantuya Shaariibuu merupakan penerjemah dan teman Abdul Razak yang dibunuh serta diledakkan dengan bahan peledak level militer di hutan di pinggiran ibu kota Malaysia. Bulan lalu, Presiden Mongolia Battulga Khaltmaa mendesak Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membuka kembali investigasi atas pembunuhan Altantuya. Kasus pembunuhan ini pun dapat menyeret nama Najib dan teman-temannya.

Credit sindonews.com

Trump dan Kim Jong-un Bertemu di Pulau Sentosa

Donald Trump (kiri) akan bertemu dengan Kim Jong-un (kanan) di Pulau Sentosa, Singapura, Senin ini. (Reuters/Kevin Lamarque and Korea Summit Press Pool/File Photos)

Jakarta, CB -- Pihak Amerika Serikat dan Korea Utara telah menentukan tempat pertemuan yang akan digunakan Presiden Donald Trump dan pemimpin negara terisolasi tersebut, Kim Jong-un.

Menurut juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, keduanya akan bertemu untuk pertama kali di Capella Hotel di Pulau Sentosa, Singapura, pada 12 Juni. Hal itu ia umumkan melalui Twitter pada Selasa malam (5/6).

"Kami berterima kasih pada tuan rumah Singapura atas sambutannya," kata Sanders dalam kicauannya.

Delegasi dari AS dan Korut bertemu empat kali pekan lalu di Capella Hotel untuk mengatur logistik pertemuan, berfokus pada persiapan lokasi yang pantas untuk pertemuan bersejarah kelak.

Sanders mengatakan pertemuan pada Senin akan dimulai pada 9.00 waktu setempat.

Bergaya kolonial dengan atap merah, Capella merupakan salah satu hotel bintang lima yang berada di Santosa Island, kawasan dengan sejumlah resor, hotel, dua lapangan golf dan satu tempat hiburan.

Para pejabat AS dan Korut sempat mempertimbangkan hotel lain sebagai lokasi potensial untuk menggelar pertemuan tersebut.

Lokasi yang jadi opsi teratas sejak awal adalah hotel Shangri-La, bangunan besar dekat Orchard Road yang bisa mendapatkan pengamanan ketat sembari mempertahankan latar belakang penuh hiasan. Hotel itu digunakan dalam pertemuan bersejarah antara Presiden China Xi Jinping dan pemimpin Taiwan Ma Ying-jeou 2015 lalu.

Delegasi AS, dipimpin oleh Joe Hagin, wakil kepala staf Gedung Putih bidang operasi, bernegosiasi dengan delegasi Korea Utara untuk menentukan lokasi dan waktu pertemuan Trump dan Kim Jong-un, pekan lalu. Sejumlah sumber mengatakan kepada CNN bahwa pihak Korut sangat mengkhawatirkan masalah keamanan.

Pertemuan kerap berlangsung dengan sangat lambat. Para pejabat Korut "sensitif pada perintah," kata salah seorang sumber, dan tim Hagin kesulitan untuk bekerja sama mempresentasikan ide-ide untuk pertemuan kedua pemimpin negara.

"Bahkan jika Anda membawa kuda ke air, Anda harus melakukannya dengan bekerja sama," kata sumber tersebut.

Para pejabat Korut di Singapura juga mesti mendapatkan persetujuan para petinggi di Pyongyang untuk hampir setiap detailnya. Hal ini mengakibatkan jeda satu hingga dua hari sebelum mereka bisa mencapai kesepakatan untuk masalah logistik sederhana sekalipun, kata sumber.

Credit cnnindonesia.com

Medali Peringatan Pertemuan Kim-Trump Dijual Rp19 Juta

Singapura menjual medali peringatan pertemuan Donald Trump dan Kim Jong-un dengan harga beragam, hingga mencapai US$1.380 atau setara Rp19 juta. (The Singapore Mint/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Sebagai tuan rumah, Singapura menjual medali peringatan pertemuan Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un dengan rentang harga beragam, hingga ada yang mencapai US$1.380 atau setara Rp19 juta.

Penjualan itu diumumkan hanya berselang sepekan sebelum pertemuan tersebut digelar di Singapura pada 12 Juni mendatang, melalui situs resmi perusahaan pencetak uang negara, Singapore Mint.

Dalam pernyataan pada Selasa (5/6), Singapore Mint menjabarkan bahwa medali itu akan dihiasi ukiran gambar tangan Kim dan Trump berlatar bendera kedua negara dengan pilihan bahan dasar emas, perak, dan logam nikel.

Di balik medali itu, terukir gambar merpati dan bunga dengan tulisan "World Peace" atau "Perdamaian Dunia".

Singapore Mint menyatakan bahwa medali ini dirilis untuk memeringati "langkah bersejarah menuju perdamaian dunia," dan peran Singapura sebagai "tuan rumah yang netral dan gerbang keamanan dan perekonomian antara Timur dan Barat."

Untuk medali emas, Singapore Mint hanya mencetak 1.000 keping dengan harga satuan US$1.380 atau setara Rp19 juta.

Sementara itu, medali perak dengan gambar bendera berwarna dapat dipesan seharga US$118 atau setara Rp1,6 juta. Singapore Mint hanya menyediakan 10.000 keping untuk seluruh dunia dan 2.000 khusus Singapura.

Untuk medali logam nikel, Singapore Mint mematok harga US$36 atau setara Rp49.950 dan akan diproduksi sesuai jumlah pesanan.

Sementara itu, AS juga menjual cenderamata berupa koin bergambar wajah Trump dan Kim yang dapat dibeli di situs Gedung Putih.

Credit cnnindonesia.com

Pilot AU India tewas dalam kecelakaan pesawat tempur

Ilustrasi: Pesawat Tempur (ANTARA News/ Yonhap via REUTERS)

Ahmedabad, India (CB) - Seorang pilot Angkatan Udara India tewas, Selasa (05/06), setelah pesawat tempur yang dikendalikannya jatuh di dekat perbatasan negara itu dengan Pakistan, kata para pejabat.

Sanjay Chauhan sedang melakukan misi pelatihan rutin di daerah gurun terpencil Kutch di negara bagian Gujarat ketika dia jatuh, kata pejabat angkatan udara.

“Pilot tewas dalam kecelakaan itu dan kami telah memerintahkan penyelidikan atas kecelakaan tersebut,” kata seorang pejabat Angkatan Udara India kepada AFP.

Penyebab jatuhnya pesawat tempur Jaguar dengan kursi tunggal tersebut belum diketahui.

Lebih dari 30 tentara jatuh di India sejak 2012, dengan sebagian besar kecelakaan diduga disebabkan oleh pesawat tempur yang sudah tua.

Lebih dari 170 pilot Angkatan Udara tewas dalam kecelakaan selama tiga dasawarsa terakhir, sebagian besar dalam insiden yang melibatkan pesawat tempur era Soviet MiG, yang dijuluki sebagai “peti mati terbang.”

Mei tahun lalu, dua pilot angkatan udara tewas setelah pesawat tempur buatan Rusia yang mereka kendalikan jatuh di dekat perbatasan dengan Tiongkok. Demikian Kantor Berita AFP.

Credit antaranews.com

Jerman dan Israel beda pendapat soal Iran

Kanselir Jerman Angela Merkel (REUTERS/Hannibal Hanschke )

Berlin, Jerman (CB) - Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung ke Jerman, sepakat mencegah Iran membuat senjata nuklir tetapi berbeda pendapat mengenai cara mewujudkankannya, kata Merkel seperti dikutip Xinhua.

Merkel mengeluarkan pernyataan tersebut dalam taklimat bersama dengan Netanyahu yang berada di Eropa untuk membujuk sekutunya mendukung seruannya mengubah kesepakatan nuklir Iran dan mendorong Iran ke luar Suriah.

Merkel mengatakan sebelum kesepakatan yang ditaja PBB itu, Iran sudah hampir mampu membuat senjata semacam itu dan kesepakatan tersebut akan menjamin "transparansi lebih besar".

Merkel berjanji mempertahankan kesepakatan nuklir dengan Iran itu kendati Amerika Serikat keluar, guna mencegah Republik Islam ini memiliki senjata nuklir.

Namun, Netanyahu mengatakan kesepakatan itu akan memberi izin kepada Iran untuk mengembangkan uranan diperkaya dalam jumlah "tak terbatas" pada masa depan Ssebagai imbalan tidak memperkaya uranium sekarang", yang ia sebut tidak bisa diterima baik.

Netanyahu menyeru dunia menjatuhkan sanksi ekonomi atas Iran, dan menuduh Iran "menerima uang untuk mengobarkan perang", sebagai akibat dari kesepakatan nuklir dan penanaman modal asing yang mengalir ke dalam negeri Iran.

"Kita bersatu pada sasaran bahwa Iran tidak akan pernah diizinkan menerima senjata nuklir," kata Merkel seraya menambahkan perbedaan hanya ada pada cara mencapai tujuan itu.

Merkel mengatakan kedua negara sependapat mengenai topik itu tapi berkeras bahwa ada konsensus mengenai diakhirinya keterlibatan Iran dalam perang saudara di Suriah.

Selain itu, Merkel kembali menyatakan Israel dan Palestin dapat terus mengandalkan penyelesaian dua-negara.

"Pada saat ini, saya kira ada situasi yang sangat rumit, yaitu tak ada pembicaraan," kata Merkel, menunjuk konflik baru-baru ini dan pertikaian mengenai pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat.

Ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai kapan Israel akan berhenti menduduki wilayah Palestina di Jalur Gaza, Netanyah mengatakan Israel "bersedia merundingkan penyelesaian perdamaian" tapi menambahkan bahwa Jalur Gaza dikuasai oleh HAMAS dan faksi lain yang menyerukan penghancuran Israel.

Credit antaranews.com

Indonesia serukan solidaritas untuk Palestina di Forum Parlemen Dunia

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat menghadiri Forum Parlemen Dunia Untuk Pembangunan (International Forum for Developmentalism Parliamentalism) di Moscow Rusia, Senin (4/6/2018). (MPR RI)

Jakarta (CB) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyerukan parlemen dunia untuk bersatu mendukung solidaritas kemanusiaan untuk Palestina.

Hal ini dia sampaikan saat memimpin delegasi Indonesia menghadiri Forum Parlemen Dunia Untuk Pembangunan (International Forum for Developmentalism Parliamentalism) di Moscow Rusia, Senin.

"Bangsa Indonesia mengajak negara negara di dunia untuk bersatu menyuarakan Solidaritas Kemanusiaan untuk Palestina. Ini adalah "Wake Up Call" agar tak ada lagi penjajahan di atas dunia," kata Zulkifli dalam keterangan tertulisnya.

Dia lalu menegaskan bahwa Konstitusi Indonesia menegaskan tak ada lagi tempat untuk penjajahan di atas dunia.

"Bangsa Indonesia berdiri bersama bangsa Palestina mengecam penjajahan Israel. Dunia tak boleh lagi memberi ruang dan kesempatan untuk penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain," kata dia.

Pembelaan Indonesia pada kemanusiaan di isu isu internasional, kata dia, melampaui batas batas perbedaan politik, agama maupun pemihakan blok politik regional manapun.

"Atas nama kemanusiaan itulah, Indonesia percaya perlu adanya tata dunia baru yang lebih adil untuk seluruh bangsa. Dunia yang bebas diskriminasi, kesenjangan dan penindasan," tutur Zulkifli.

Turut hadir dalam kesempatan itu Pimpinan Parlemen Rusia, Tiongkok, Australia Negara negara Amerika Latin, India dan Asia Selatan sampai Afrika Selatan, Kenya dan Negara negara Afrika lainnya.

Credit antaranews.com

Selasa, 05 Juni 2018

Malaysia Hadiahkan Mushaf Al-Quran Seharga Rp 5,2 M ke Indonesia

Din Syamsuddin (tengah, kiri) dengan Tan Sri Lee (tengah, kanan) saat mempertunjukkan mushaf al-Qur'an sulaman di Jakarta, 4 Juni 2018.

CB, Jakarta - Tan Sri Lee Kim Yew, pengusaha asal Malaysia sekaligus pemimpin Cheng Ho Multi Culture Education Trust, menghadiahkan mushaf Al-Quran berukuran besar yang dibuat dengan sulaman kepada Indonesia.
Mushaf Al-Quran seharga 2,4 juta yuan atau sekitar Rp 5,2 miliar ini rencananya diberikan melalui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Senin malam, 4 Juni 2018.

Pemberian Al-Quran ini tidak lepas dari hubungan pertemanan antara Tan Sri Lee dan Din Syamsuddin, Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Antarnegara.

"Dia (Tan Sri) menceritakan bahwa sudah hampir dua tahun (2015) dia menyuruh seorang ibu di Ninxia, Provinsi Khusus Otonomi Muslim di Cina, untuk menyulam mushaf Al-Quran besar. Tan Sri Lee berniat menyumbangkannya kepada umat Islam melalui Raja Saudi Arabia, yang dikenalnya sebagai pusat agama Islam," ujar Din.
"Lantas saya usulkan mengapa tidak melalui Presiden Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dia setuju dan meminta saya mengirim proofreader untuk memastikan kebenaran penulisan mushaf. Maka pada Februari lalu saya mengirim Dr Ghilmanul Wasath, alumnus Universitas Al-Azhar Mesir, untuk berangkat ke Ninxia. Selama tiga pekan, Dr Ghilmath dan istrinya berada di sana dan membuat laporan hanya ada beberapa kesalahan minor yang segera diperbaiki."

Menurut Din, pemberian Al-Quran ini merupakan proyek besar. Bukan hanya dari ukuran barangnya, tapi juga kebesaran niat baik dari seorang non-muslim untuk membuat mushaf Al-Quran sulaman.
Din menambahkan, pemberian mushaf Al-Quran sulaman besar yang dibuat di Cina dan disumbangkan seorang etnis Cina beragama Khonghucu ini adalah lambang kedekatan Cina dengan Islam. Penyerahan mushaf ini kepada umat Islam adalah bentuk dialog antar-peradaban yang niscaya. "Bahwa dialog itu menggunakan medium kitab suci adalah karena dialog, antaragama maupun antar-peradaban, haruslah berlangsung dalam kesucian hati dan pikiran," ucap Din.
Sekalipun nilai proyek Al-Quran sulaman berukuran jumbo ini menelan biaya miliar rupiah, pengusaha Malaysia itu tidak ingin Al-Quran tersebut dinilai dari segi nilai materinya. "Jangan dilihat dari nilai harganya, tapi dari nilai spiritualnya," tutur Tan Sri Lee.

Credit tempo.co

Intelijen Amerika Serikat Masih Terdampak Bocoran Edward Snowden

CB, Jakarta - Kepala intelijen Amerika Serikat menyebut mantan Kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), Edward Snowden, menyebabkan kerugian terhadap Amerika Serikat selama lima tahun dan diyakini terus berdampak hingga beberapa tahun ke depan.
Edward Snowden membuka berkas program pengawasan massal yang dilakukan Amerika Serikat bersama Jepang, yang menggaet pengguna bitcoin yang digunakan untuk data intelijen melawan terorisme, peredaran narkoba dan pencucian uang.

Pejabat tinggi kontra intelijen Amerika Serikat mengatakan dampak kerugian informasi yang dibocorkan oleh Edward Snowden masih akan terus berlangsung, sementara jurnalis hanya merilis 1 persen informasi yang dimiliki oleh Snowden.

Salinan dokumen perjalanan untuk Edward Snowden yang dikeluarkan Rusia. Dengan dokumen ini mantan teknisi badan intelijen Amerika dapat keluar dari bandara Moskow dan tinggal dalam perlindungan suaka selama setahun. REUTERS/Maxim Shemetov

Selama setahun terakhir, kami memiliki lebih banyak dokumen dan pelanggaran yang berhubungan dengan Snowden. Sejak 2013, ketika Edward Snowden pergi, ada ribuan artikel yang sangat sensitif bocor," kata Bill Evanina, Ketua Pusat Kontra Intelijen dan Keamanan Nasional, seperti dilaporkan Associated Press, 4 Juni 2018.

Pada 5 Juni 2013, The Guardian merilis artikel pertama dari dokumen rahasia yang dibocorkan Edward Snowden, yang berisi pemerintah Amerika Serikat merekam jutaan ponsel warga Amerika. Kemudian Washington Post menerbitkan bagaimana badan intelijen Inggris dan Amerika Serikat mengakses informasi pribadi telepon dunia dan internet.

Tanda tangan Edward Snowden terlihat di pojok kiri surat yang diberikan kepada Hans-Christian Stroebele yang ditunjukkan di Berlin (1/11). Snowden menyebut tindakan Amerika untuk menjadikannya sebagai buronan menyebarkan kebenaran dari aksi mata-mata Amerika sebagai perilaku yang menyakitkan. REUTERS/Tobias Schwarz

Mantan jurnalis The Guardian dan pendiri The Intercept, Glenn Greenwald, menyebut masih ada banyak ribuan dokumen yang belum dirilis dan jurnalis memilih tidak membukanya ke publik karena bisa membahayakan privasi dan mengungkap program pengawasan.

Pejabat intelijen Amerika Serikat masih menghitung dampak kerugian yang disebabkan kebocoran intelijen oleh Edward Snowden.
Greenwald mengatakan jurnalis memiliki sekitar 9.000 hingga 10.000 dokumen rahasia dengan syarat mereka tidak akan menerbitkan dokumen yang bisa membahayakan orang lain.

Edward Snowden kini masih berada di Rusia dan Moskow menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengekstradisi Snowden yang terancam penjara 30 tahun lebih di Amerika Serikat. Dari tempat pengasingannya Edward Snowden sering memberikan kuliah umum daring, dan mengajari jurnalis bagaimana mengetahui diri mereka sedang dalam pengawasan atau tidak, terutama jurnalis di negara otoriter.

Credit tempo.co

Pengebom AS Lintasi Kepulauan Sengketa Laut China Selatan

Pengebom B-52 milik AS terbang melintasi Kepulauan Spratly di perairan sengketa Laut China Selatan. (Reuters/DarrenStaples/Files)

Jakarta, CB -- Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan dua pesawat pengebom B-52 negaranya terbang di sekitar Kepulauan Spratly di perairan sengketa Laut China Selatan, Senin (4/6).

Pelintasan itu dilakukan sehari setelah Menteri Pertahanan James Mattis menyebut China melakukan "intimidasi dan pemaksaan" di Indo-Pasifik dengan militerisasi di kepulauan.

Dia menegaskan AS tak berniat meninggalkan kawasan. Pernyataan itu pun membuat marah pihak China.

Beijing mengklaim Kepulauan Spratly, tapi klaim itu tak diakui oleh Amerika maupun negara-negara tetangga China. Malaysia, Vietnam, Filipina dan Taiwan sama-sama menganggap wilayah itu adalah bagian dari kedaulatannya.

China membangun pulau buatan di Spratly dan beberapa di antaranya ditanamkan fasilitas militer, termasuk peluru kendali anti-kapal maupun anti-pesawat.

Pejabat AS yang dikutip CNN secara anonim mengatakan pengebom berkapasitas nuklir B-52 terbang sekitar 32 kilometer dari kepulauan.

Seorang juru bicara Pentagon mengatakan pengebom yang berbasis di Guam itu tengah menjalani "misi latihan rutin," terbang dari Pangkalan Udara Andersen di wilayah milik AS "menuju Fasilitas Pendukung Angkatan Laut" yang berlokasi di Diego Garcia, wilayah Inggris di Samudera Hindia.

Letnan Kolonel Chris Logan mengatakan operasi itu merupakan bagian dari misi "Kehadiran Pengebom Berkesinambungan" yang dilakukan Komando Pasifik Amerika Serikat. Dia mengatakan aktivitas itu "bertujuan untuk mempertahankan kesiapan pasukan AS."

Misi "yang telah secara rutin digelar sejak Maret 2004 dijalankan sesuai dengan hukum internasional," kata Logan.

Credit cnnindonesia.com

AS Pertimbangkan Kirim Kapal Perang Melintasi Selat Taiwan

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan mengirim kapal perangnya melintasi Selat Taiwan. Gagasan ini muncul di saat ketegangan antara Beijing dan Washington sedang memanas.

Kehadiran kapal perang AS, jika itu terjadi, bisa dilihat di pihak Taiwan sebagai tanda dukungan baru dari Presiden Donald Trump. Ide AS untuk mengirim kapal perangnya melintasi Selat Taiwan muncul setelah China gencar melakukan latihan perang di sekitar wilayah kepulauan tersebut.

China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Beijing telah mengancam mengambil langkah militer jika Taipei nekat mendeklarasikan kemerdekaan secara resmi.

Washington sejatinya pernah mengirim kapal induk ke Selat Taiwan pada tahun 2007, yakni di era pemerintahan George W Bush.

Trump, yang melanggar protokol sebagai presiden terpilih dengan menerima telepon dari presiden Taiwan pada tahun 2016, telah melunakkan retorikanya tentang Taiwan dalam beberapa bulan terakhir. Langkah Trump itu dilakukan karena dia sedang mencari bantuan China untuk menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara.

AS dan China juga berusaha mencari jalan keluar dari sengketa perdagangan besar, di mana dua kekuatan ekonomi dunia tersebut telah saling ancam menaikkan tarif impor.

Para pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa Washington telah memeriksa rencana untuk mengirim sebuah kapal induk yang melintas Selat Taiwan satu kali pada tahun ini. Tapi, rencana itu tidak dijalankan, diduga karena khawatir akan mengganggu China.

China sendiri telah mengkhawatirkan Taiwan yang ingin memerdekakan diri secara resmi. Beijing telah meningkatkan latihan militer sepanjang tahun ini, termasuk menerbangkan pesawat pembom dan pesawat militer lainnya di sekitar Taiwan serta mengirim kapal induknya melalui Selat Taiwan.

"Mereka menyalakan panas," kata seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim untuk menggambarkan pandangan AS tentang kegiatan China di sekitar Taiwan, yang dilansir Selasa (5/6/2018).

Penjualan Senjata
Sejak menjabat, Trump telah menyetujui penjualan senjata senilai USD1,4 miliar ke Taiwan. Kebijakan Washington ini tentu membuat Beijing marah.

Trump juga menunjuk John Bolton, yang dikenal sebagai pendukung kuat Taiwan, sebagai penasihat keamanan nasionalnya.

Rupert Hammond-Chambers di asosiasi perdagangan Dewan Bisnis Taiwan-AS mengatakan akan lebih baik untuk memperlakukan Taiwan seperti mitra keamanan reguler.

"Kami mendapat kesulitan ketika kami memperlakukan Taiwan secara berbeda, ketika membuka pintu bagi proses politisasi (penjualan senjata)," kata Hammond-Chambers.

Credit sindonews.com

Jet Tempur F-16 Taiwan Jatuh, Pilot Tewas

Ilustrasi jet tempur F-16. (Stocktrek Images/Thinkstock)

Jakarta, CB -- Angkatan Udara Taiwan menyatakan seorang pilot tewas dalam kecelakaan jet tempur F-16 di pegunungan jelang latihan militer tahunan, Senin (4/6).

Jet awak tunggal itu menghilang dari radar di pegunungan timur laut Keelung, 13.43 waktu setempat atau 12.43 WIB, 34 menit setelah lepas landas.

Kementerian pertahanan, kepolisian setempat dan pemadam kebakaran melakukan operasi pencarian selama berjam-jam sebelum menemukan bangkai pesawat dan jenazah Mayor Wu Yen-ting (31).

"Terkonfirmasi bahwa pilot meninggal dalam tugas ... sebuah komisi akan dibentuk untuk menyelidiki dan mengklarifikasi penyebab kecelakaan," kata angkatan udara dalam pernyataan yang dikutip AFP.

Presiden Tsai Ing-wen dan Menteri Perthaanan Yen De-fa mengungkapkan rasa belasungkawa dan menjanjikan kompensasi untuk keluarga pilot.

Wu juga terlibat dalam kecelakaan F-16 terakhir di Taiwan, 2013 lalu, ketika di a lompat dari pesawat karena mencurigai ada kesalahan mesin.

Latihan militer "Han Guang" akan digelar lima hari sejak Senin, disertai latihan melawan "invasi" China dengan mensimulasikan serangan pesisir, sesuai dengan ancaman dari Beijing yang terus meningkat.

Meski Taiwan mempunyai pemerintahan demokrasi yang independen, negara tersebut tak pernah secara resmi menyatakan kemerdekaan dari China dan Beijing masih memandang pulau itu sebagai provinsi pembelot yang mesti dikembalikan.

Kementerian pertahanan Taiwan menyatakan tujuan utama latihan adalah untuk menangkal misi militer China di masa yang akan datang.

Sementara hubungan memburuk antara Beijing dan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, China terus memamerkan kekuatan militernya.

Negara itu menggelar latihan di Selat Taiwan pada April. Aktivitas di perairan sempit pemisah kedua negara itu menyusul manuver angkatan laut yang sempat berlangsung beberapa pekan.

Pada November, angkatan udara Taiwan untuk sementara melarang penerbangan jet tempur Mirage karena ada seorang pilot yang hilang dalam misi latihan menggunakan pesawat buatan Perancis itu. Baik pilot dan pesawat itu hingga kini masih belum ditemukan.

Credit cnnindonesia.com

Gedung Putih: Sanksi Keras Masih Diterapkan pada Korut

Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengatakan kebijakan sanksi keras untuk Korea Utara masih berlangsung. (Reuters/Leah Millis)

Jakarta, CB -- Gedung Putih menyatakan kebijakan sanksi kerasnya terhadap Korea Utara masih belum berubah, Senin (4/6), beberapa hari setelah Presiden Donald Trump menyatakan tak ingin lagi menggunakan frasa "tekanan maksimum" untuk mendeskripsikan upayanya menekan Korut agar menghentikan program nuklir.

Setelah bertemu pejabat senior dari Pyongyang di Gedung Putih, Jumat, Trump mengatakan Korea Utara lebih kooperatif dan, meski sanksi lama masih diterapkan, dia tidak akan mengeluarkan hukuman baru untuk saat ini.

Trump mengatakan dirinya tak mau menggunakan istilah "tekanan maksimum" lagi, karena kedua pihak sudah "berhubungan dengan baik."

Ketika ditanya pada Senin soal kelanjutan kampanye "tekanan maksimum", juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengatakan "kami masih menerapkan sanksi, dan itu sangat keras dan kami tidak akan mengangkat sanksi itu kecuali Korea Utara mendenuklirisasi."

Pemerintahan Trump mengklaim kampanye "tekanan maksimum" yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara besar dunia itu membantu membawa Korea Utara ke meja negosiasi untuk menyerahkan senjata nuklirnya.

Dikutip Reuters, Sanders mengatakan persiapan pertemuan Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un berjalan dengan baik. Keduanya secara tentatif direncanakan bertemu pada 9.00 waktu Singapura, 12 Juni.

Trump mengatakan pertemuan yang sempat ia batalkan itu kembali dipersiapkan setelah ia bertemu delegasi Korut membawa surat dari Kim.

Ditanya soal isi surat itu, Sanders menolak membahas secara spesifik, tapi mengatakan "kami rasa situasi terus berkembang dan perkembangan baik telah dicapai."

"Presiden selama ini menerima penjelasan harian soal Korea Utara dari tim keamanan nasionalnya."

Credit cnnindonesia.com

Pasukan Sekutu Saudi Dekati Pelabuhan Utama Yaman

Konflik Yaman

Foto: Youtube

Tidak ada rencana pihak sekutu untuk merebut pelabuhan di Laut Merah tersebut

CB, JENEWA -- Saat pasukan sekutu pimpinan Saudi mendekati kota pelabuhan utama Yaman, Hodeidah, badan bantuan mengkhawatirkan pertempuran besar, yang juga akan menutup jalur penting bagi kehidupan jutaan penduduk lapar.
Pejabat tinggi bantuan mendesak kekuatan Barat pemasok senjata dan sandi kepada sekutu itu mendorong kelompok sebagian besar Muslim Sunni Teluk Arab tersebut mengadakan kembali pembicaraan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Gerakan Houthi sekutu Iran untuk menghindari pertumpahan darah dan mengakhiri perang tiga tahun itu.

Juru bicara sekutu pada Selasa menyatakan pasukan dukungan sekutu berada 20 kilometer dari kota kekuasaan Houthi, Hodeidah. Tapi tidak menentukan apakah ada rencana serangan untuk merebut pelabuhan Laut Merah itu, yang sejak lama menjadi sasaran.

"Pasukan darat sekutu sekarang berada di ambang pintu kota pelabuhan terjaga ketat dan penuh ranjau itu," kata Jan Egeland, sekretaris jenderal Dewan Pengungsi Norwegia, kepada Reuters.

"Ribuan warga lari dari pinggiran Hodeidah, yang sekarang menjadi daerah pertempuran," katanya. "Kita tidak bisa berperang di Hodeidah. Itu seperti perang di Rotterdam atau Antwerpen, yang sebanding di Eropa," katanya.

Pasukan dari Keamiran Arab Bersatu dan pemerintah Yaman diyakini memimpin pasukan sekutu berkumpul di selatan kota berpenduduk 400.000 orang itu, kata pejabat bantuan lain, yang menolak disebutkan namanya.

Pada pekan lalu, kepala bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa Mark Lowcock mendesak sekutu pimpinan Saudi, yang menguasai pelabuhan Yaman, menyalurkan kiriman makanan dan bahan bakar.

Ia memperingatkan bahwa lebih dari 10 juta orang Yaman menghadapi kelaparan pada akhir tahun ini, di samping 8,4 juta sudah sangat kekurangan makanan dalam bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

"Hodeidah, yang disebut pertempuran besar, selama 18 bulan ini mengalami pasang surut," kata Robert Mardini, direktur kawasan Timur Tengah Palang Merah Dunia (ICRC), kepada Reuters.

"Itu daerah padat penduduk, tempat gerakan tentara mengancam merenggut sangat banyak nyawa manusia," katanya.

Sekutu itu melancarkan serangan udara di Yaman untuk memulihkan pemerintah, yang diakui internasional, sementara Houthi meluncurkan peluru kendali ke Arab Saudi. Sekitar 10.000 orang tewas dan tiga juta orang mengungsi akibat perang tersebut.

Yaman biasanya mengimpor 90 persen dari makanannya, terutama melalui Hodeidah, tempat pemeriksa Perserikatan bangsa-Bangsa memeriksa kapal untuk memastikan mereka tidak membawa senjata.

"Itu tetap menjadi garis hidup bagi dataran tinggi, tempat sekitar 70 persen orang Yaman tinggal. Itu tentang perlunya memiliki impor," kata Mardini.

"Meskipun semua langkah dilakukan oleh Koalisi untuk meningkatkan impor, yang mencapai Hodeidah sangat kurang dari kebutuhan," katanya.

Egeland menyeru kekuatan Barat -yang dipimpin Inggris, Amerika Serikat dan Prancis- dan Iran, yang bersekutu dengan Syiah Houthi, membantu mencegah bencana. "Keadaannya memaksa untuk diplomasi lebih kuat di kedua pihak," katanya.

"Kami sekarang berpacu melawan waktu untuk betul-betul mendapatkan cukup perbekalan melalui Hodeidah, yang sangat sulit mengingat masih berlanjut pembatasan bahan bakar dan impor lain oleh sekutu," katanya.

"Perang tidak akan berarti apa-apa," demikian Egeland.

Credit republika.co.id

NGO Palestina Sayangkan Sikap Diam Dunia Soal Pembunuhan Perawat Gaza

RAMALLAH - Sebuah organisasi non-pemerintah atau LSM Palestina menyayangkan sikap diam dunia internasional mengenai kematian Razan al-Najjar. Najjar ditembak di dada oleh penembak jitu Israel pada hari Jumat ketika dia sedang menolong seorang demonstran yang terluka di kota Khan Younis di Jalur Gaza selatan.

Aid Yagi, koordinator kesehatan jaringan LSM Palestina menyerukan dunia internasional untuk bergerak dan mulai menyelidiki kematian Najjar dan warga Palestina lain yang tewas di tangan tentara Israel.

"Kami ingin masyarakat internasional dan LSM terkait untuk menyelidiki kematia Najjar dan rakyat Palestina lainnya," kata Yagi dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (4/6).

Yagi menyatakan bahwa pembunuhan paramedis muda itu tertangkap kamera. Namun, sampai saat ini tidak ada satupun tentara Israel yang diperiksa, terlebih diadili. Hal ini, lanjut Yagi menunjukan seoalah-olah Israel adalah negara yang tidak bisa disentuh.

"Meskipun semuanya jelas dan terdokumentasi dengan baik, komunitas internasional tetap diam. Keheningan ini berarti lampu hijau untuk administrasi Israel," ucapnya.

"Selain itu, masyarakat internasional tetap diam pada masalah ini dan Amerika Serikat (AS) yang berpihak pada Israel menyebabkan pasukan Israel meningkatkan jumlah kejahatan yang dilakukan terhadap Palestina," tukasnya.

Credit sindonews.com

Pengamat: Veto AS Sama dengan Izin Membantai Warga Palestina

ANKARA - Analis politik Palestina, Akram Attalah menuturkan, veto Amerika Serikat (AS) terhadap resolusi perlindungan internasional bagi warga Palestina sama dengan izin bagi Israel untuk melanjutkan pembantaian terhadap warga Palestina.

Attalah mengatakan, satu-satunya negara yang bisa menghentikan kekejaman Israel terhadap warga Palestina adalah AS. Jika AS menarik sedikit saja dukungan pada Israel, maka kemungkinan besar Tel Aviv akan menghentikan kejahatanya.

"Israel akan menghentikan kejahatannya terhadap Palestina jika Washington menghentikan dukungannya yang tak tergoyahkan terhadapnya. Israel akan membatasi perilaku kriminalnya melawan Palestina jika AS tidak menggunakan veto," ucap Attalah, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (4/6).

Dia mengatakan, veto AS memberi Israel lampu hijau untuk melanjutkan agresinya terhadap Palestina.

"Israel tahu bahwa mereka tidak akan dihukum oleh masyarakat internasional dan bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB tidak akan mengeluarkan kecaman apapun selama pemerintahan Donald Trump menggunakan hak veto itu," ucapnya.

Seperti diketahui, pada 18 Mei, Kuwait menyerahkan rancangan resolusi kepada DK PBB yang mengutuk kekerasan Israel dan menyerukan perlindungan terhadap rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Tetapi AS pada hari Jumat memveto resolusi tersebut. Sepuluh negara memberikan suara mendukung, sementara Inggris, Polandia, Belanda dan Ethiopia memilih abstain.

Resolusi, yang direvisi tiga kali dan dikatakan telah "diperas", sebelumnya menyerukan perlunya perlindungan internasional untuk rakyat Palestina.

Draf akhir menyerukan pertimbangan langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan perlindungan penduduk sipil Palestina di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk di Jalur Gaza.

Credit sindonews.com

Untuk Pertama Kali, Israel Terlibat Dalam Latihan Gabungan NATO

TEL AVIV - Israel dilaporkan akan terlibat dalam "Saber Strike 18" yang merupakan latihan gabungan negara-negara anggota NATO. Ini adalah kali pertama Israel, yang merupakan mitra NATO, ikut dalam latihan gabungan aliansi militer itu.

"Saber Strike 18" tahap pertama akan digelar di Polandia dan tahap kedua akan digelar di Lithuania, Latvia, dan Estonia. Diperkirakan 18 ribu tentara dari 19 negara akan terlibat dalam latihan gabungan terbesar yang pernah digelar di kawasan Baltik tersebut.

Menurut laporan Haretz, sepeti dilansir Sputnik pada Senin (4/6), Israel akan turut tergabung dalam lalihan militer itu. Israel dikabarkan akan mengirimkan puluhan tentara, dalam tahap dua latihan gabungan itu.

Kabar bergabungnya Israel dalam latihan NATO itu muncul tidak lama setelah Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg menyatakan pihaknya tidak akan membantu Tel Aviv jika mereka beperang dengan Iran.

Stoltenberg mengatakan, NATO tidak berkewajiban membela mitranya. “Israel adalah mitra kami, tetapi bukan anggota NATO. Jaminan keamanan Pasal 5 tidak berlaku untuk Israel,” terang Stoltenberg.

Pasal 5 dari perjanjian NATO yang dimaksud Stoltenberg menyatakan bahwa serangan terhadap satu sekutu dianggap sebagai serangan terhadap semua sekutu, tetapi itu tidak berlaku bagi mereka yang ditunjuk hanya sebagai "mitra" aliansi.

Stoltenberg menambahkan bahwa aliansi tidak terlibat dalam upaya perdamaian Timur Tengah, atau dalam konflik di wilayah tersebut. "Ini bukan tugas kami," ia menekankan.

Credit sindonews.com

Raja Abdullah II Terima Pengunduran Diri PM Yordania

Perdana Menteri Yordania Hani Mulki.

Foto: REUTERS/Muhammad Hamed

Ribuan orang sebelumnya turun ke jalan memprotes rencana kenaikan pajak dan tarif BBM

CB, AMMAN - Istana Kerajaan Yordania mengatakan Raja Abdullah II telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Yordania Hani Mulki. Mulki mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Abdullah II pada Senin (4/6), setelah terjadi aksi protes anti-pemerintah besar-besaran.

Ribuan orang telah turun ke jalan dalam beberapa hari terakhir untuk memprotes rencana kenaikan pajak dan rencana kenaikan tarif dasar bahan bakar dan listrik. Aksi protes ini merupakan yang terbesar di Yordania Sejak 2011.

Surat kabar Al-Rai yang dijalani pemerintah melaporkan, Omar Razzaz, seorang reformis terkemuka yang saat ini menjabat sebagai menteri pendidikan, telah dipersiapkan untuk menjadi perdana menteri Yordania berikutnya. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi resmi bahwa Razzaz yang merupakan lulusan Harvard, telah ditunjuk sebagai pengganti Mulki.

Dilansir di Arab News, Mulki menjabat selama dua tahun sebagai kepala pemerintahan yang tidak populer di Yordania. Ia bertugas untuk menerapkan reformasi ekonomi yang diajukan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

Keputusan Mulki untuk mengundurkan diri dianggap sebagai langkah untuk meredakan kemarahan publik atas kebijakan ekonomi pemerintah yang telah memicu protes besar. Pengunduran dirinya terjadi setelah kepala polisi Yordania Mayor Jenderal Fadel al-Hamoud mengatakan pasukan keamanan telah menahan 60 orang karena memicu kerusuhan dalam unjuk rasa.

Al-Hamoud menambahkan, 42 anggota pasukan keamanan terluka, beberapa di antaranya oleh kembang api. Namun menurutnya aksi protes masih tetap terkendali.

Credit republika.co.id

PM Yordania Akhirnya Mengundurkan Diri

Perdana Menteri Yordania Hani Mulki.

Foto: REUTERS/Muhammad Hamed

Dalam beberapa hari terakhir, ribuan demonstran tuntut Mulki mundur

CB, AMMAN -- Perdana Menteri Yordania, Hani Mulki dilaporkan telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Abdullah II, pada Senin (4/6). Pengajuan ini diberikan di tengah meluasnya protes atas rencana kenaikan pajak dan langkah-langkah penghematan oleh pemerintah.

Protes anti-pemerintah kali ini merupakan protes terbesar di Yordania sejak 2011. Dalam beberapa hari terakhir, ribuan demonstran memenuhi jalan-jalan menuju ke kantor perdana menteri dan menuntut pengunduran diri Mulki.

Mulki telah menjabat selama dua tahun dan memimpin pemerintahan yang tidak populer. Ia mencoba menerapkan reformasi ekonomi yang diminta oleh Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengendalikan meningkatnya utang publik.

Perekonomian Yordania telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, sementara pengangguran semakin meningkat. Kondisi ini sebagian besar diakibatkan dari konflik di negara tetangga, Suriah dan Irak.

Pengunduran diri Mulki dilaporkan dua situs berita pemerintah, Hala Akhbar dan Al-Rai, pada Senin (4/6). Namun belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Yordania, meskipun pengunduran dirinya telah diantisipasi secara luas.

Raja Yordania, Raja Abdullah II, merupakan pembuat keputusan utama yang mendesak Mulki untuk mengundurkan diri. Akan tetapi ia juga memposisikan dirinya sebagai pemersatu di dalam pertarungan politik tersebut.

Selama bertahun-tahun, ia sering mengubah atau membubarkan pemerintahan sebagai cara untuk meredakan kemarahan publik. Belum jelas apakah laporan mengenai pengunduran diri Mulki akan menghentikan aksi protes.

Credit republika.co.id