Jumat, 29 Desember 2017

Putin mendaftar jadi peserta pemilihan presiden 2018

Presiden Rusia Vladimir Putin melambai kepada peserta World Festival of Youth and Students ke-19 saat upacara penutupan di Olympic Park di Sochi, Rusia, Sabtu (21/10/2017). (REUTERS/Alexander Zemlianichen)

Moskow (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin menyerahkan dokumen-dokumen pendaftaran pemilihan presiden tahun depan pada Rabu (27/12), sehari setelah ratusan politikus, selebritas dan tokoh olahraga menyatakan mendukung pencalonannya.

Putin mengunjungi Komisi Pemilihan Pusat, menyerahkan paspornya dan 300.000 tanda tangan yang disyaratkan undang-undang Rusia bagi mereka yang ingin menjadi kandidat independen dalam pemilihan presiden.

Pria 65 tahun itu, yang hanya akan menghadapi beberapa kandidat oposisi, ingin memperpanjang masa jabatannya sampai 2024, yang akan menjadikannya pemimpin terlama Rusia sejak diktator Joseph Stalin.

Sehari sebelumnya lebih dari 600 selebritas, politikus dan tokoh olahraga berkumpul di Moskow untuk secara resmi mencalonkan Putin. Namun Putin tidak menghadiri acara tersebut, menurut Kremlin karena jadwalnya padat. Putin malah bertemu dengan anak-anak untuk meresmikan pembukaan Pohon Natal di satu lapangan dekat tembok Kremlin.

Awal pekan ini para petinggi Komisi Pemilihan Pusat melarang pemimpin oposisi utama Alexei Navalny mencalonkan diri menjadi presiden dengan alasan dia pernah menjalani hukuman korupsi kontroversial yang menurutnya bermotif politik.

"Bagaimana mereka akan menatap anak-anak mereka?" tanya Navalny di Facebook, merujuk pada banjir dukungan bagi Putin, yang pertama terpilih menjadi presiden tahun 2000.

Kandidat yang bersaing melawan Putin termasuk politikus veteran ultra-konservatif Vladimir Zhirinovsky, kandidat Partai Komunis Pavel Grudinin dan seorang mantan sosialita yang menjadi jurnalis liberal Ksenia Sobchak.

Navalny, yang dipandang oleh banyak orang sebagai satu-satunya pemimpin oposisi Rusia yang memiliki kesempatan besar menantang Putin, telah menyerukan pemboikotan terhadap pemilihan tersebut menurut siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Pelanggaran HAM di Filipina Selatan Meningkat

JENEWA - Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap komunitas Muslim di Filipina selatan dapat meningkat saat Presiden Rodrigo Duterte memperpanjang status darurat militer.

Duterte menyebut wilayah Mindanao sebagai titik masalah dan kekerasan oleh militan serta pemberontak. Dia menerapkan darurat militer pada Mei setelah militan mengambil alih kota Marawi.

Pengepungan dan perang di Marawi menjadi krisis keamanan terbesar di Filipina dalam beberapa dekade terakhir. Konflik Marawi menewaskan lebih dari 1.100 orang.

Anggota parlemen Filipina bulan ini mendukung rencana memperpanjang darurat militer di wilayah itu hingga 2018. Ini merupakan periode darurat militer terpanjang di Filipina sejak era pemerintahan Ferdinand Marcos pada 1970-an.

“Militerisasi telah memaksa ribuan warga asli Lumad mengungsi dan beberapa orang tewas,” ungkap Victoria Tauli-Corpuz dan Cecilia Jimenez-Damary, pelapor khusus Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi warga asli dan pengungsi internal.

Kedua orang itu menambahkan, “Mereka mengalami pelanggaran HAM dalam skala luas dana parah. Kami khawatir situasi dapat memburuk jika perpanjangan darurat militer hingga akhir 2018 mengakibatkan militerisasi lebih luas.”

Filipina memiliki kewajiban dalam hukum internasional untuk melindungi warga asli dan menjamin tidak terjadi pelanggaran HAM. “Ini termasuk tuduhan pembunuhan dan berbagai serangan yang dilakukan anggota pasukan bersenjata,” papar kedua pelapor HAM PBB tersebut, dikutip kantor berita Reuters.

Pemerintah Filipina khawatir wilayah pegunungan dan hutan di Mindanao itu dapat menarik para militan asing. Wilayah Mindanao memiliki luas sama dengan Korea Selatan (Korsel).

Para pakar PBB menyatakan, mereka memiliki informasi yang menyatakan 2.500 warga Lumad telah mengungsi sejak Oktober. Para petani Lumad juga dibunuh pasukan militer pada 3 Desember di provinsi Cotabao Selatan.

“Kami khawatir beberapa serangan ini berdasarkan kecurigaan tanpa dasar bahwa Lumad terlibat dengan kelompok militan atau dianggap melawan aktivitas pertambangan di tanah leluhur mereka,” papar kedua pelapor PBB itu.

Di Manila, anggota oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan petisi agar Mahkamah Agung (MA) memeriksa legalitas perpanjangan status darurat militer di Filipina Selatan. Mereka meminta MA mendeklarasikan bahwa perpanjangan status itu batal demi hukum karena tidak ada cukup alasan nyata adanya invasi atau pemberontakan, seperti yang disyaratkan konstitusi.

Juru bicara Duterte mengatakan, perpanjangan status darurat militer itu diperlukan untuk membersihkan sisa teroris yang berperang di Marawi dan wilayah sekitarnya.

Sejak Duterte menjabat pada Juni tahun lalu, Filipina juga mendapat kritik internasional karena membunuh sekitar 3.900 orang dalam operasi antinarkoba oleh kepolisian.

Credit sindonews.com

Tegang dengan China dan Korut, Jepang Ubah Kapal Perang Jadi Kapal Induk

TOKYO - Pemerintah Jepang memerintahkan kapal pengangkut helikopter kelas Izumo dikonversi menjadi kapal yang mampu meluncurkan jet tempur. Kebijakan ini diambil di tengah ketegangan dengan China dan Korea Utara (Korut).

Kapal sepanjang 248 meter itu akan menjadi kapal Jepang pertama yang mampu meluncurkan pesawat tempur sejak Perang Dunia Kedua, yang menandai kelanjutan militerisasi di Jepang baru-baru ini.

Setelah kekalahannya di akhir Perang Dunia Kedua, Jepang menandatangani sebuah kesepakatan yang menjanjikan untuk tidak membangun senjata ofensif dan untuk mengubah militernya menjadi kekuatan defensif.

Sekarang angkatan laut Jepang, yang dikenal sebagai Maritime Self Defense Force, telah membuat China memberikan peringatan setelah terlihat untuk menjauh dari kesepakatan damai tersebut.

Juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying mengatakan: "Kami mendesak Jepang untuk melakukan lebih banyak hal yang dapat membantu meningkatkan rasa saling percaya dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional," seperti dikutip dari Daily Express, Kamis (28/12/2017).

China telah memperingatkan langkah tersebut dapat melanggar klausul "no-war" konstitusional Jepang.

Perdana Menteri Shinzo Abe telah menuai kritik setelah menandatangani kesepakatan senjata termasuk satu dengan AS untuk membeli 42 F-35A.

F-35A membutuhkan landasan pacu dan tidak sesuai untuk kapal pengangkut kelas Izumo yang dikonversi, bagaimanapun, telah disarankan agar pesanan tersebut dapat diubah untuk menyertakan F-35B yang mampu melakukan landas vertikal.

Media lokal telah menempatkan biaya konversi sebesar USD500 juta, sebuah angka yang akan mrroket jadi USD4 miliar jika sebuah kapal serupa, Kaga, ditambahkan.

Diperkirakan kapal induk tersebut akan melakukan patroli daerah-daerah yang disengketakan di Laut Cina Timur dimana China dan Jepang keduanya mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Senkaku.

Ekspansi tersebut terjadi setelah terungkap bahwa Jepang sedang membangun baterai rudal di sebuah pulau di dekat China.

Menteri Pertahanan Itsunori Onodera mengkonfirmasi bahwa rudal tersebut dibutuhkan untuk melindungi pulau tersebut dari invasi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari ekspansi militer yang akan melihat baterai rudal jelajah anti-kapal dan anti-pesawat terbang yang bergabung dengan garnisun pasukan dan instalasi radar yang dipasang di pulau-pulau Jepang.

Menteri Pertahanan Itsunori Onodera mengkonfirmasi bahwa rudal tersebut dibutuhkan untuk melindungi pulau tersebut dari invasi.

Pembentukkan tersebut terjadi saat Beijing secara agresif berusaha memperluas kekuasaannya di Laut Cina Selatan untuk menguasai jalur pelayaran dan kepulauan dari negara lain.

Walikota Ishigaki Yoshitaka Nakayama mengatakan: "Sampai China menjadi negara dengan sistem politik normal, kita perlu melindungi diri kita sendiri."

Namun persiapan dipenuhi oleh protes dari beberapa penghuni pulau yang khawatir langkah tersebut akan menjadikan mereka sasaran militer besar China.

Aktivis anti-basis Shizuo Ota mengatakan: "Kami akan dimusnahkan dalam sekejap."

Credit sindonews.com

Antibodi Antraks Ditemukan di Tubuh Tentara Korut yang Membelot

SEOUL - Seorang tentara Korea Utara (Korut) yang membelot ke Korea Selatan (Korsel) ditemukan dengan antibodi antraks dalam sistem kekebalan tubuhnya. Temuan ini memicu kekhawatiran akan kemampuan senjata biologis negara nakal itu.

Seorang pejabat intelijen Korsel mengatakan bahwa tentara yang tidak disebutkan namanya itu telah terkena atau divaksinasi untuk virus antraks dan telah mengembangkan kekebalan terhadap penyakit mematikan tersebut.

"Antibodi antraks telah ditemukan pada tentara Korea Utara yang membelot tahun ini," kata sumber tersebut seperti dikutip dari IB Times, Rabu (27/12/2017).

Laporan tersebut menambah kekhawatiran bahwa Korut mengembangkan senjata biologis, terutama mengingat rincian yang dipublikasikan pada tahun 2015 oleh Lembaga Penelitian Teknologi Biologi Pyongyang yang mengatakan bahwa senjata semacam itu sedang dibuat.

Anthrax bisa membunuh dalam waktu 24 jam kecuali orang telah divaksinasi atau telah mendapatkan antibiotik. Kementerian Pertahanan Korsel menyatakan militer negara itu diperkirakan akan memiliki vaksin antraks yang dikembangkan pada akhir tahun 2019 nanti.

Ada laporan bahwa Pyongyang ingin memasang virus antraks ke rudal balistik antar benuanya yang mampu mencapai Amerika Serikat (AS).

Baca juga:
Korut Dilaporkan Uji Rudal Antarbenua Berhulu Ledak Antraks
https://international.sindonews.com/read/1267578/40/korut-dilaporkan-uji-rudal-antarbenua-berhulu-ledak-antraks-1513817265

Surat kabar Jepang Asahi melaporkan bagaimana Korut bereksperimen dengan peralatan panas dan tekanan tinggi untuk mencegah antraks dari kematian pada suhu tinggi di atas 7.000 derajat yang dihasilkan pada saat masuk kembali ICBM ke atmosfer.

Sebelumnya pada bulan Desember, sebuah laporan Gedung Putih menimbulkan kekhawatiran bahwa Korut sedang mengembangkan senjata kimia dan biologi yang dapat "dikirim melalui rudal".

Sementara itu, tepat sebelum Natal, Korut mengatakan bahwa ini adalah "mimpi" AS untuk berpikir bahwa pihaknya akan melepaskan senjata nuklirnya. Korut pun menyebut sanksi terakhir dari PBB untuk negara tersebut sebuah tindakan perangyang melanggar kedaulatannya.

Sanksi ini dijatuhkan mengikuti peluncuran rudal paling canggih Korut, Hwasong-15.

Credit sindonews.com

Ledakan Hantam Kantor Media di Afghanistan, Puluhan Tewas

KABUL - Puluhan orang dilaporkan tewas ketika sebuah serangan bom bunuh diri mengahantam kantor sebuah media di Afghanistan. Ledakan itu mengguncang kantor berita Afghan Voice, yang berlokasi di pusat kota Kabul.

"Setidaknya 40 orang tewas dan sekitar 30 orang lainnya menderita luka-luka dalam sebuah serangan bom terhadap kantor berita Afghan Voice," kata Kementerian Dalam Negeri Afghanistan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (28/12).

Sejumlah saksi mata menuturkan, serangan tersebut terjadi saat diskusi panel pagi di kantor berita itu, yang turut dihadiri oleh sejumlah siswa dari beberapa sekolah di Afghanistan.

Sementara itu, Sayed Abbas Hussaini, seorang wartawan di kantor berita tersebut, mengatakan bahwa tampaknya ada lebih dari satu ledakan selama serangan tersebut. Dia mengatakan seorang reporter telah terbunuh dan satu orang lainnya terluka.

Sejauh ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Taliban, yang pada awalnya diduga berada di balik serangan, menyatakan tidak terlibat sama sekali dalam serangan itu.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid melalui akun Twitternya menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam serangan tersebut.

Serangan ini sendiri terjadi sepekan setelah adanya serangan bom bunuh diri terhadap kantor badan intelijen yang berada di Kabul. Serangan itu menewaskan lima orang, dan melukai sejumlah orang lainnya.

Kantor media sejatinya bukanlah sasaran baru bagi kelompok milisi di Afghanistan. Bulan lalu, sebuah bom mengguncang sebuah stasiun televisi yang berada di Kabul.

Credit sindonews.com

ISIS Klaim Dalangi Serangan ke Kantor Media di Afghanistan

KABUL - ISIS mengklaim berada di balik serangan terhadap kantor berita Afghan Voice, yang berlokasi di pusat kota Kabul. Klaim itu disampaikan ISIS melalui sebuah pernyataan yang dirilis di media mereka, al-Amaq.

"Serangan bom bunuh diri itu dilakukan oleh satu pembom yang mengenakan rompi dan menyusul tiga ledakan bom lainnya di wilayah yang sama," bunyi pernyataan ISIS tersebut, seperti dilansir Reuters pada Kamis (29/12).

Namun, ISIS tidak memberikan bukti yang dapat memperkuat klaim bahwa serangan itu memang dilakukan oleh salah seorang anggota atau simpatisan mereka.

Sebelumnnya diwartakan, Kementerian Dalam Negeri Afghanistan menuturkan, setidaknya 40 orang tewas dan sekitar 30 orang lainnya menderita luka-luka dalam sebuah serangan bom terhadap kantor berita Afghan Voice.

Sejumlah saksi mata menuturkan, serangan tersebut terjadi saat diskusi panel pagi di kantor berita itu, yang turut dihadiri oleh sejumlah siswa dari beberapa sekolah di Afghanistan.

Sementara itu, Sayed Abbas Hussaini, seorang wartawan di kantor berita tersebut, mengatakan bahwa tampaknya ada lebih dari satu ledakan selama serangan tersebut. Dia mengatakan, seorang reporter telah terbunuh dan satu orang lainnya terluka.

Credit sindonews.com

Kamis, 28 Desember 2017

Prancis Desak Saudi Cabut Blokade di Yaman

PARIS - Prancis mendesak Arab Saudi untuk segera mencabut blokade secara penuh terhadap Yaman. Saudi, dan koalisi yang mereka pimpin memberlakukan blokade ekonomi terhadap Yaman, yang membuat wilayah itu kesulitan mendapatkan akses terhadap bahan pangan.

Desakan tersebut disampaikan saat terjadi pembicaraan melalui telepon antara Presiden Prancis, Emmanuel Macron dengan pemimpin Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud. Pembicaraan itu diketahui berlangsung pada akhir pekan lalu.

Seorang sumber di istana Elysee, yang merupakan istana kepresidenan Prancis menuturkan, dalam pembicaraan itu Macron meminta Raja Salman sepenuhnya mencabut blokade terhadap Yaman dan menyatakan blokade itu telah menyebabkan bencana kelaparan di negara tersebut.

"Presiden menyatakan keprihatinan yang kuat tentang bencana kemanusiaan di Yaman, dan meminta Raja Saudi untuk mencabut sepenuhnya blokade tersebut untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan, dan barang komersial masuk ke Yaman," kata sumber itu yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dilansir Reuters pada Rabu (27/12).

Blokade terhadap Yaman mulai diberlakukan sejak 4 November lalu, dimana akses terhadap seluruh bandara dan pelabuhan ditutup, baik untuk kegiatan komersil, ataupun bantuan kemanusiaan. Blokade ini merupakan tanggapan atas serangan rudal yang ditembakkan oleh kelompok pemberontak Houthi ke bandara internasional Riyadh.

Saudi, dan anggota koalisi yang mereka pimpin pada akhir November mulai melonggarkan blokde terhadap Yaman, dengan membuka kembali akses ke pelabuhan Hodeida dan bandara Sanaa.

Pelonggaran blokade ini dilakukan setelah selama berminggu-minggu badan-badan PBB dan kelompok kemanusiaan memperingatkan bahwa blokade telah menyebabkan kelaparan massal di negara tersebut.

Credit sindonews.com

Turki Kembali Kirim Tentara ke Qatar

ANKARA - Turki dilaporkan kembali mengirimkan tentara ke Qatar. Tentara Turki tersebut tiba di sebuah pangkalan militer yang dimiliki Turki, yang berlokasi di pinggiran Ibu Kota Qatar, Doha, semalam.

"Sekelompok tentara Turki semalam telah mencapai sebuah pangkalan militer di ibukota Qatar, Doha. Kelompok tentara tersebut tiba di Pangkalan Udara al-Udeid di Doha selatan," kata Kementerian Pertahanan Qatar dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (27/12).

Menurut Kementerian Pertahanan Qatar, tentara Turki yang baru tiba tersebut akan bergabung dengan kelompok lain yang telah tiba sebelumnya di markas militer Tariq bin Ziyad.

Pengiriman tentara tersebut dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan pertahanan yang dicapai tahun 2014 antara Doha dan Ankara. Di mana Turki mendirikan sebuah pangkalan di Qatar atas permintaan pemerintah Qatar.

Pada bulan April 2016, kedua negara kembali mencapai kesepakatan yang memungkinkan Turki untuk mengirim tentara mereka ke sebuah pangkalan militer di negara Teluk tersebut.

Kelompok pertama tiba di Qatar bulan Juni ini, dan melakukan latihan pertama mereka di pangkalan militer Tariq bin Ziyad. Dengan kelompok baru ini, kedua negara tersebut akan memiliki lebih banyak latihan militer yang bertujuan memperkuat kemampuan pertahanan kedua negara.

Credit sindonews.com

Erdogan Sebut Assad Teroris yang Sebenarnya

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan tidak ada tempat bagi Bashar al-Assad, untuk masa depan Suriah. Menurutnya, Suriah sangat tidak mungkin bisa maju jika presidennya adalah Assad.

"Sangat tidak mungkin untuk maju bersama Assad di Suriah. Untuk apa? Bagaimana bisa kita merangkul masa depan dengan Presiden Suriah yang membunuh hampir satu juta warganya," kata Erdogan seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (28/12),
Pernyataan tersebut disampaikan Erdogan dalam sebuah konferensi pers di Ibu Kota Tunisia, Tunis, menyusul adanya pertemuan tertutup dengan rekannya dari Tunisia, Beji Caid Essebsi.

Erdogan kembali mempertanyakan keinginan warga Suriah menjadikan Assad sebagai pemimpinnya. Ia menilai Assad justru adalah teroris sebenarnya yang menimbulkan tindakan terorisme di Suriah.
"Apakah orang-orang Suriah ingin melihat orang seperti itu sebagai pemimpin? Saya katakan ini dengan sangat jelas dan terbuka bahwa Assad sebenarnya adalah teroris yang terlibat dalam terorisme negara," ujar dia.
Erdogan pun menegaskan perdamaian tidak akan menghampiri Suriah bila Bashar al-Assad masih menjabat presiden.
Suriah telah dikurung dalam perang sipil yang kejam sejak awal tahun 2011, ketika rezim Bashar al-Assad menindak demonstrasi pro-demokrasi dengan keganasan. Sejak itu, ratusan ribu orang terbunuh dan lebih dari 10 juta orang mengungsi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Mesir Gantung Mati 15 Pria Terlibat Kekerasan di Sinai

CB, Jakarta - Otoritas Mesir menggantung 15 pria di dua penjara setelah terbukti terlibat kekerasan di utara negara pada 2013, Selasa, 26 Desember 2017.
Menurut laporan Al Jazeera, mereka divonis mati oleh pengadilan karena terlibat dalam serangan terhadap militer Mesir di Gurun Sinai pada 2013 yang menyebabkan kematian dan kerusakan sejumlah kendaraan.

Warga Mesir berjalan di depan Masjid Rawdah usai terjadinya aksi serangan bom dan tembakan di Ibukota Provinsi Sinai, Mesir, 24 November 2017. Masjid Rawdah dikenal sebagai Masjid Sufi, dimana sebelumnya para militan telah menculik dan memenggal seorang pemimpin sufi tua, karena menuduh pria itu melakukan sihir yang dilarang oleh Islam. AFP PHOTO

Mesir menuding para tahanan yang melakukan serangan mematikan terhadap aparat keamanan adalah anggota kelompok militan, cabang dari ISIS.

"Mereka dituduh terlibat aksi terorisme dalam serangan di Aris, Sinai Utara, pada 15 Agustus 2017," kata pengacara terdakwa, Khaled Al-Masry, seperti dikutip Ahram.

Warga Mesir berjalan di depan sejumlah jenazah korban tewas aksi serangan bom dan tembakan di dalam Masjid Rawdah di Ibukota Provinsi Sinai, Mesir, 24 November 2017. Saat ini belum terdapat kelompok yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. AFP PHOTO
Mereka sempat melakukan banding, namun Pengadilan Tinggi Militer Mesir, menolak pada November 2017.

Belum lama ini terjadi serangan terhadap sebuah masjid di Sinai Utara, Mesir, menewaskan lebih dari 300 orang. Diduga serangan serangan tersebut dilakukan oleh ISIS meskipun kelompok ini mengaku tidak bertanggung jawab.

Credit TEMPO.CO

Turki tak akan pernah tolerir pengakuan Yerusalem ibu kota Israel

Kamis, 28 Desember 2017 05:47 WIB

Presiden Turki Tayyip Erdogan (REUTERS/Umit Bektas)

Jakarta (CB) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan negerinya tidak akan pernah menoleransi pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Yerusalem adalah garis merah kami. Setiap langkah melawan status bersejarah dan kesucian Yerusalem adalah tak bisa diterima," kata Erdogan sembari bersumpah bahwa negaranya akan menggalang dukungan internasional untuk pengakuan negara Palestina dan berusaha menggalang dukungan Uni Eropa.

Erdogan berbicara dalam lawatan ke Tunisia pada akhir tur empat harinya ke Afrika yang fokus kepada masalah ekonomi.

Dalam jumpa pers bersama dengan Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi, Erdogan juga menyebut Presiden Suriah Bashar Al-Assad sebagai "teroris yang terlibat dalam terorisme negara" dan oleh karena itu haram menjadi bagian dari masa depan Suriah pascaperang.

"Bagaimana kami bisa menyambut masa depan dengan seorang pemimpin Suriah yang telah membunuh sejuta orang warganya sendiri," kata Erdogan yang negerinya dibanjiri pengungsi Suriah selama perang berkecamuk di negara tetangganya itu.

Turki, Rusia dan Iran menjadi bagian sangat penting dalam upaya damai di Suriah pada tahun terakhir ini. Namun mereka berseberangan dalam pemihakan kepada pihak-pihak bersengketa di Suriah. Turki mendukung oposisi, sedangkan Rusia dan Iran mendukung Assad.

Credit antaranews.com

Warga Guatemala Tolak Pemindahan Kedutaan ke Yerusalem

GUATEMALA CITY - Keputusan pemerintah Guatemala untuk memindahkan Kedutaan Besar mereka di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem ternyata mendapat tentangan dari masyarakat Guatemala. Banyak dari masyarakat Guatemala yang menyangkan dan menolak keputusan tersebut.

Menurut Departemen Urusan Ekspatriat Guatemala, awalnya penolakan terhadap keputusan pemindahaan kedutaan itu datang dari komunitas Palestina di Guatemala. Namun, lambat laun komunitas, dan kelompok lain di Guatemala mulai menyampaikan penolakan serupa.

Melasnir Fars News pada Rabu (27/12), kelompok-kelompok ini khawatir keputusan pemindahan kedutaan itu akan memberikan dampak buruk baik dari segi politik, ataupun ekonomi kepada Guatemala.

Penolakan tersebut juga datang dari sejumlah politisi, dan tokoh-tokoh masyarakat di negara itu. Salah satu tokoh yang bersuara kencang mengenai hal ini adalah mantan Wakil Presiden Guatemala, Eduardo Stein.

Stein, yang dilengserkan pada tahun 2014 karena diduga melakukan korupsi, menuturkan keputusan ini akan memiliki implikasi ekonomi yang besar bagi masyarakat Guatemala dan akan mempengaruhi lebih dari 45 ribu petani kapulaga di negara Amerika Tengah.

Kekwatiran serupa juga disampaikan oleh Presiden Uni Eksportir Guatemala. Presiden Uni Eksportir Guatemala bahkan telah menyampaikan Kementerian Luar Negeri Guatemala untuk membatalkan keputusan tersebut, demi kepentingan perekonomian Guatemala, karena negara-negara Islam dan Arab adalah salah satu pasar terbesar kapulaga dari Guatemala.

Sejatinya ini bukan kali pertama Guatemala mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan berencana menindahkan kedutaan ke Yerusalem. Pada masa pemerintahan Ramiro J Leon Carpio, tahun 1993 hingga 1996, Guatemala juga pernah menyatakan hal serupa. Namun, Carpio langsung membatalkan keputusan tersebut, setelah negara-negara Arab dan Islam menutup pintu mereka ke pasar Guatemala.

Credit sindonews.com

Ironi Presiden Guatemala yang akui Yerusalem milik Israel; dibelit korupsi

Presiden Guatemala Jimmy Morales (kiri) (REUTERS/Jorge Dan Lopez)

Jakarta (CB)- Pengakuan Guatemala bahwa Yerusalem ibu kota Israel membuat Presiden Jimmy Morales kian dekat dengan Amerika Serikat ketika citra pemerintahannya di dalam negeri merosot tajam karena kasus korupsi yang diselidiki para penyidik dukungan PBB.

Menolak arus beras dunia yang menolak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem, Guatemala dan Honduras menjadi dua negara di benua Amerika yang mendukung Trump dalam voting resolusi Yerusalem oleh Majelis Umum PBB pekan lalu.

Kian terasing di dalam negeri, Morales menjadi mendapatkan sekutu di Washington dengan mendekatkan dirinya kepada Trump, kendati dia mempertaruhkan nasib ekspor rempah-rempah kapulaga ke negara-negara Arab.

Pada Hari Natal dia menyatakan akan mengikuti Trump memindahkan kedutaan besar Guatemala dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Ini adalah cara paling hemat bagi Morales demi memastikan pemerintahan Trump berada di pihaknya," kata Michael Shifter, kepala Dialog Antar-Amerika, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Washington.

Morales sendiri menjadi kontroversi internasional.

Agustus silam, mantan komedian televisi ini dikecam PBB, Uni Eropa dan duta besar AS di Guatemala karena mengusir jaksa sokongan PBB yang berusaha memenjarakannya dalam kasus korupsi.

Penyelidikan dugaan uang haram untuk kampanye pemilihan presiden yang disusul dengan penyelidikan-penyelidikan korupsi oleh anggota keluarganya. telah membuat Morales terancam dimakzulkan.

Morales selamat dari tuduhan ini tetapi dia terus bernafsu membubarkan Komisi Internasional Anti Impunitas di Guatemala, lembaga yang didukung kuat PBB. Akibatnya, pemerintahannya kembali dalam bahaya pemakzulan.

Kini dia merapat ke AS dengan mendukung Trump. Dukungan ini tidak tanpa alasan, malah lebih karena realitas politik yang dihadapi Morales.

Trump mengancam memangkas bantuan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB itu. Dan faktanya kebanyakan negara-negara di benua Amerika tidak terlalu tergantung kepada bantuan AS, kecuali Guatemala, Honduras dan El Salvador yang menentang resolusi PBB soal Yerusalem itu.

Guatemala bakal menerima bantuan 209 juta dolar AS, Honduras menerima bantuan 100 juta dolar dari AS tahun lalu, ditambah 75 juta dolar AS lainnya sebagai bantuan keamanan antara 2012 dan 2015.

Guatemala sendiri mendapatkan kiriman devisa yang banyak dari ratusan ribu tenaga kerjanya di AS yang kebanyakan ilegal dan terancam dideportasi Trump. Kiriman uang mereka tahun ini mencapai 8 miliar dolar atau setara dengan tiga perempat APBN Guatemala.

Oleh karena itu, menurut Ricardo Barrero dari Central American Institute of Political Studies di Guatemala, dukungan Morales kepada Trump adalah demi menciptakan stabilitas politik yang saat ini tak bisa dia ciptakan.

Guatemala juga mendapatkan bantuan latihan militer yang penting dari Israel. Tetapi negara ini juga punya kepentingan di Timur Tengah di mana-negara Arab adalah pembeli terbesar produk rempah-rempahnya.

Mantan wakil presiden Guatemala Eduardo Stein pada pertengahan 1990-an juga pernah menyerukan pemindahan kedutaan besar negara ini di Israel ke Yerusalem, dipaksa menarik ucapannya itu setelah negara-negara Arab mengancam menghentikan impor rempah-rempah negeri ini yang biasa digunakan dalam kopi Arab.

"Sepertinya hal ini akan terjadi lagi," kata Stein, merujuk ancaman negara Arab menghentikan impor rempah-rempah Guatemala, seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

Lavrov: Kami Punya Daftar Pihak-pihak Pendukung Al-Nusra

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa kelompok al-Nusra di Suriah mendapatkan bantuan dari pihak luar dan dia menyebut Rusia memiliki daftar pihak-pihak pendukung kelompok pecahan al-Qaeda itu.

Lavrov tidak menyebutkan apakah ada negara yang terlibat dalam memberikan dukungan kepada al-Nusra. Diplomat senior Rusia itu hanya mengatakan pihak-pihak itu memberikan bantuan baik berupa pendanaan, pelatihan, hingga senjata.

"Mereka (al-Nusra) masih melakukan perlawanan, termasuk melalui bantuan eksternal, menurut informasi kami. Tentu saja, tugas anti-teroris utama sekarang adalah mengalahkan al-Nusra juga," kata Lavrov, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/12).

Dia kemudian mengatakan tentara Suriah dan sekutunya, dengan dukungan Rusia, memberikan tekanan yang cukup kuat, dari berbagai sisi, kepada al-Nusra.

Di kesempatan yang sama dia juga menyinggung mengenai upaya melawan ISIS di Suriah. Lavrov menuturkan ISIS telah mendapatkan pukulan yang sangat keras dari berbagao pihak, dan perang besar terhadap kelompok itu telah usai.

"Kami melihat perubahan positif di Suriah, sebuah pukulan yang keras dan menentukan terhadap ISIS. Meskipun beberapa militan yang telah melarikan diri dari medan perang mencoba untuk berkumpul kembali di Suriah, atau melarikan diri ke luar negeri, jelas bahwa pertarungan utama sudah selesai," tukasnya.

Credit sindonews.com

Lawan Penguasa, Aktivis HAM di China Dibui Delapan Tahun

Ilustrasi bendera China. (REUTERS/Jason Lee)

Jakarta, CB -- Seorang aktivis HAM di China dibui delapan tahun karena subversi atau berupaya melawan kekuasaan pemerintah. Vonis ini merupakan yang terkeras di antara serangkaian tindakan tegas terhadap gerakan aktivisme yang sudah berlangsung sejak dua tahun lalu.

Dalam kasus terpisah, seorang pengacara HAM lepas dari hukuman pidana meski terbukti memicu subversi. Pengadilan memutuskan untuk tidak menghukumnya karena dia mengaku bersalah.

Wu Gan, blogger yang lebih dikenal dengan nama daring 'Super Vulgar Butcher' atau 'Tukang Jagal Super Vulgar', berencana mengajukan banding atas vonis delapan tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Menengah Tianjin pada Selasa (26/11).

Hukuman keras ini membuat Kedutaan Besar Jerman di Beijing mengeluarkan pernyataan kekecewaan.

Wu kerap mengedepankan kasus-kasus sensitif penyalahgunaan wewenang pemerintah, baik di dunia maya maupun turun langsung ke jalan. Aktivis HAM ini ditahan pada 2015 Mei karena dituduh melakukan subversi.

Wu mengkritik sistem politik China melalui dunia maya dan menggunakan aksi teatrikal untuk memicu gangguan ketertiban, juga menghina orang-orang dan menyebarkan informasi palsu, kata pengadilan melalui situs resminya.

"Dia melakukan serangkaian tindakan kriminal untuk melawan kekuasaan negara dan menggulingkan sistem sosialis serta mengganggu stabilitas keamanan dan sosial negara secara serius," kata pengadilan dalam pernyataan yang dikutip Reuters itu.

Sebelum ditahan, Wu menggunakan platformnya untuk memicu keraguan atas keterangan resmi pemerintah terkait insiden di awal Mei 2015, di mana seorang petugas polisi menembak pemohon di sebuah stasiun kereta di provinsi Heilongjiang.

Perlawanan Wu kemungkinan menjadi alasan yang membuatnya mendapatkan vonis keras, kata Kit Chan, direktur China Human Rights Lawyers Concern Group.

"Wu Gan dihukum karena perlawanannya," kata Kit.

Hukuman ini merupakan yang paling keras dan belum pernah terjadi sebelumnya, kata para pegiat HAM. Tindakan yang disebut dengan operasi 709 itu dimulai secara penuh pada 9 Juli 2015.

Credit cnnindonesia.com

Berkeras Latihan Militer, China Sebut Taiwan Akan Terbiasa

Ilustrasi jet tempur China, Shenyang J-11. (U.S. Navy/Wikimedia CC-PD-Mark)

Jakarta, CB -- China menyebut Taiwan akan terbiasa menghadapi latihan angkatan udara di sekitar wilayahnya. Sementara itu, Taipei menegaskan menginginkan perdamaian dengan Beijing.

Beijing menganggap pulau yang dipandang sebagai provinsi pembangkang itu sebagai sebagai wilayahnya dan tak pernah menepikan kemungkinan menggunakan cara paksa untuk merebutnya kembali.

Media pemerintah China melaporkan latihan "keliling pulau" itu secara besar-besaran, bulan ini, termasuk menunjukkan gambar pesawat pengebom dengan latar belakang Yushan, tempat yang disebut sebagai puncak tertinggi Taiwan.

Ketika ditanya soal latihan berkelanjutan dan rekaman-rekamaman yang dirilis angkatan udara, Kantor Hubungan Taiwan Pemerintah China menyatakan pihaknya dan Kementerian Pertahanan telah berulang kali menyatakan bahwa latihan itu adalah kegiatan rutin.

"Semua orang lama-lama akan terbiasa dengan latihan itu," kata juru bicara, An Fenghsan, sebagaimana dikutip Reuters pada Rabu (27/12), tanpa menjelaskan lebih jauh.

Angkatan Udara China telah melakukan 16 kali latihan militer di sekitar Taiwan sepanjang tahun ini, kata Kementerian Pertahanan Taiwan. Mereka juga memperingatkan bahwa ancaman militer China terus meningkat setiap harinya.

Beijing mengambil langkah lebih keras terhadap Taipei sejak Tsai Ing-wen yang berasal partai pro-kemerdekaan memenangkan pemilihan umum tahun lalu.

Pesawat tempur China kerap bermanuver di Taiwan. (Ministry of National Defense/Handout via REUTERS)

China mencurigai Tsai ingin mendeklarasikan kemerdekaan resmi dan melanggar batas toleransi Beijing. Tsai mengatakan Taipei menginginkan perdamiaan dengan China, meski di saat yang sama bersumpah akan mempertahankan keamanan dan cara-cara Taiwan.

Pemerintahan demokratis Taiwan tampaknya sama sekali tidak mau dikendalikan China yang otokratis, dan Taipei berulang kali menuding Beijing tidak mengerti demokrasi.

Perdana Menteri Taiwan William Lai mengatakan bahwa Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan memerhatikan dengan seksama aktivitas angkatan udara China.

Lai mengatakan pemerintahannya akan mengikuti arahan presiden, pihak yang bertanggung jawab atas hubungan Taiwan dan China.

"D bawah kepemimpinan presiden, Yuan Eksekutif mendorong hubungan pemerintah, menstabilkan hubungan lintas-selata menuju perkembangan yang damai," kata Lai, merujuk kepada kabinet Taiwan dengan nama resminya.

Credit cnnindonesia.com

Bom Rakitan Meledak di Supermarket Rusia, Motif Belum Jelas

Polisi Rusia. (Ilustrasi)

CB, MOSKOW -- Ledakan terjadi di sebuah supermarket di St. Petersburg, Rusia, pada Rabu (27/12) malam waktu setempat. Sebanyak 10 pengunjung di dalam supermarket Perekrestok itu dilaporkan terluka.

Ledakan tersebut berasal dari sebuah bom rakitan yang dikemas dengan beberapa keping logam. Kekuatannya setara 200 gram TNT. Pihak kepolisian setempat menjadikan ledakan ini kasus pidana dengan dasar percobaan pembunuhan.
Tidak ada korban tewas dari ledakan tersebut. Polisi belum mengetahui motif serangan itu.
Media Rusia melaporkan, bom disembunyikan di loker tempat pembeli meletakkan barang-barang bawaan di jaringan supermarket Perekrestok.
"Semua kemungkinan dari apa yang telah terjadi ini sedang diselidiki," tutur Kepala Komite Investigasi St. Petersburg, Alexander Klaus, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (28/12).
Klaus mengatakan, hingga saat ini sudah ada 10 orang yang dibawa ke rumah sakit akibat terluka. "Nyawa orang-orang yang terluka saat ini dalam kondisi tidak terancam," katanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ukraina dan Separatis Pro-Rusia Sepakat Tukar Tahanan

Milisi Pro-Rusia di Donetsk, Ukraina Timur

CB, KIEV -- Ukraina dan separatis yang didukung Rusia telah melakukan pertukaran tahanan massal. Hal ini menandai kesepakatan terbesar sejak konflik bersenjata di wilayah timur Ukraina pecah pada 2014.

Seperti dilansir Aljazirah, Kamis (28/12), tawanan yang termasuk aktivis dan wartawan ditukar pada Rabu di dekat kota Horlivka, timur laut Donetsk.

Menurut ketentuan perjanjian tersebut, 74 tentara Ukraina diperkirakan akan ditukar dengan 306 separatis pro-Rusia. Namun seorang pejabat Ukraina mengatakan, Ukraina menyerahkan 235 orang. "Semua 74 sandera Ukraina sudah berada di rumah, di wilayah yang dikuasai oleh tentara kita," tulis Presiden Ukraina Petro Poroshenko di Twitter.

Ini adalah pertukaran tahanan pertama di Ukraina timur sejak September 2016. Di Horlivka, puluhan anggota keluarga menantikan kembalinya orang yang mereka cintai.

"Hal pertama yang akan saya katakan kepada suami saya adalah bahwa waktu Anda di penjara belum sia-sia dan, tentu saja, saya mencintaimu," ujar istri Mykola Gerasimenko, seorang supir di tentara Ukraina yang ditahan oleh pasukan pro-Rusia selama hampir tiga tahun.

Pertukaran ini terjadi setelah negoisasi berbulan-bulan. Pertukaran ini sesuai dengan perjanjian Minsk yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis dan ditandatangani oleh Rusia dan Ukraina pada 2015.

Dalam perjanjian disebutkan tentang gencatan senjata, penarikan senjata berat 15 km di kedua sisi garis depan dan reformasi konstitusional untuk memberikan Ukraina timur otonomi lebih.

Namun, pertempuran mematikan terus berlanjut, dengan kedua belah pihak saling menyalahkan karena pelanggaran gencatan senjata dan kemajuan yang terhambat terhadap solusi politik manapun.

Konflik di Ukraina dimulai pada 2014, ketika separatis pro-Rusia mengambil alih bagian-bagian wilayah Donbass Ukraina timur, yang terdiri dari provinsi Donetsk dan Luhansk. Rusia juga mencaplok semenanjung Krimea dari Ukraina beberapa bulan sebelumnya.

Sekitar 10 ribu orang, termasuk setidaknya 2.000 warga sipil, telah terbunuh sejak pertempuran dimulai, sementara 1,7 juta orang lainnya terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Pertukaran tahanan menciptakan beberapa harapan bahwa solusi jangka panjang dimungkinkan dan kedua belah pihak dapat berbicara untuk melakukan pertukaran tahanan lebih lanjut. Namun, tidak ada akhir yang konkret dari konflik.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Yangon Sayangkan Sanksi AS pada Pejabat Militer Myanmar

YANGON - Myanmar menyatakan kemarahan, sekaligus kesedihan atas keputusan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap pejabat militer negara tersebut. Yangon menuturkan, keputusan AS tersebut sangat tidak berdasar.

Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay menyatakan keputusan AS untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat militer Myanmar, karena diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya, tidak didasari oleh bukti yang jelas.

"Sanksi ini didasarkan pada tuduhan yang tidak dapat dipercaya dan tanpa bukti, seperti yang telah kami berulang kali katakan, jadi kami merasa sedih karenanya," kata Zaw, seperti dilansir Reuters pada Rabu (27/12).

Seperti diketahui, pada 21 Desember lalu AS mengumunkan bahwa mereka memberi sanksi kepada Mayor Jenderal Maung Maung Soe, yang bertanggung jawab atas tindakan keras terhadap minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.

Washington menuturkan telah memeriksa bukti yang dapat dipercaya tentang kegiatan Maung Maung Soe, termasuk tuduhan terhadap pasukan keamanan Myanmar atas pembunuhan di luar hukum, kekerasan seksual, dan penangkapan sewenang-wenang, serta pembakaran desa.

AS, dan juga PBB, telah menyebut tindakan keras tersebut sebagai "pembersihan etnis". Sekitar 655 ribu etnis Rohingya telah melarikan diri dari negara bagian Rakhine dan mencari perlindungan di perbatasan di Bangladesh.

Credit sindonews.com

AS Jatuhkan Sanksi kepada Ahli Rudal Korut

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi kepada dua pejabat Korea Utara (Korut) di balik program rudal balistik negara itu pada hari Selasa. Langkah terbaru Washington ini bertujuan untuk memaksa Korut menanggalkan program senjata yang bertujuan mengembangkan rudal nuklir yang mampun menyerang AS.

Dua pejabat Korut Kim Jong-sik dan Ri Pyong-chol dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS. Jong-sik dilaporkan merupakan tokoh kunci dalam upaya Korut untuk mengalihkan program rudalnya dari bahan bakar cair ke bahan bakar padat. Sementara Pyong-chol adalah pejabat kunci dalam pengembangan rudal balistik antar benua (ICBM).

"Departemen Keuangan menargetkan para pemimpin program rudal balistik Korea Utara, sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum kami untuk mengisolasi Korea Utara dan mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea sepenuhnya," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters, Rabu (27/12/2017).

Sanksi ini akan memblokir setiap properti atau keuntungan yang mungkin dimiliki kedua orang tersebut di dalam yurisdiksi AS dan melarang warga AS melakukan transaksi dengan mereka.

Langkah tersebut menyusul sanksi baru Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diumumkan pada hari Jumat lalu sebagai tanggapan atas uji coba ICBM Korut pada tanggal 29 November lalu. Pyongyang mengklaim rudal tersebut menempatkan seluruh daratan AS dalam jangkauan utama senjata nuklirnya. Sanksi tersebut berusaha untuk lebih membatasi akses Korut terhadap produk minyak bumi dan minyak mentah serta pendapatannya dari pekerja di luar negeri.

Korut mengumumkan langkah-langkah PBB tersebut sebagai deklarasi perangdan sama saja dengan blokade ekonomi.

Kebuntuan antara AS dan Korut telah menimbulkan kekhawatiran akan adanya konflik baru di semenanjung Korea. Secara teknis, wilayah itu tetap dalam keadaan perang sejak Perang Korea yang pecah pada 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata bukan sebuah perjanjian damai.

Washington mengatakan bahwa semua opsi dalam menangani Korut, termasuk militer, telah ada di atas meja. AS dikatakan lebih memilih solusi diplomatik, namun Korut tidak memberikan indikasi bahwa pihaknya bersedia untuk membahas denuklirisasi.

Credit sindonews.com

Korea Utara Kecam Sanksi DK PBB sebagai Tindakan Perang

CB, Pyongyang -- Pemerintah Korea Utara menyatakan sanksi terbaru dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai sebuah tindakan perang dan merupakan blokade ekonomi penuh.
Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengancam akan menghukum negara-negara yang mendukung resolusi besutan Amerika Serikat ini.
"Amerika Serikat semakin merasa ketakutan dengan pencapaian-pencapaian kami.. Dan semakin bersemangat mengenakan sanksi terkeras dan tekanan kepada negara kami," begitu pernyataan Kemenlu Korea Utara lewat kantor berita KCNA, Ahad, 24 Desember 2017.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan sanksi terbaru DK PBB ini akan mengurangi secara drastis suplai energi ke Korea Utara dan memperketat pengawasan terhadap penyelundupan barang.

Resolusi PBB ini mencukur ekspor bahan bakar minyak termasuk diesel dan semua produk olahan bbm lainnya hingga 89 persen.
Pada saat yang sama resolusi ini melarang ekspor mesin dan perlengkapan industri, transportasi, dan berbagai logam ke Korea Utara.

Resolusi DK PBB ini juga menyatakan semua negara harus memulangkan para pekerja Korea Utara ke negaranya dalam waktu 24 bulan. Resolusi juga mengatur soal pelarangan penyelundupan batu bara dan semua komoditas komersial lewat laut ke negara itu.
DK PBB menyatakan mendukung negara anggota untuk menginspeksi dan menyita semua kapal yang diduga memuat barang-barang terlarang untuk dijual ke Korea Utara.
Kemenlu Korea Utara menyatakan,"Kami menegaskan resolusi sanksi buatan AS dan pengikutnya ini sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Republik dan sebagai tindakan perang dengan melanggar perdamaian serta stabilitas di Semenanjung Korea Utara dan kawasan. Pemerintah Korea Utara menolak resolusi itu."
Kemenlu Korea Utara juga menyatakan tindakan AS dan pendukungnya sebagai blunder fatal dan miskalkulasi. Banyak sanksi resolusi PBB yang tidak berjalan dan bangsa Korea Utara telah berhasil mencapai kemajuan bersejarah dengan menjadi negara nuklir penuh.
Pada 29 Nopember 20017, pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, menyatakan uji coba rudal balistik antarbenua telah selesai dengan rudal terbaru bisa mencapai semua wilayah di Amerika Serikat.
Dalam pertemuan dengan Partai Pekerja Korea Utara pada Jumat kemarin, Kim Jong Un mengatakan kesuksesan negara itu sebagai kekuatan nuklir berhasil dicapai meskipun mengalami kekurangan suplai berbagai material. Kesulitan semakin bertambah karena ada gerakan musuh yang anti-Democratic People's Republic Korea, yang merupakan sebutan resmi nama negara Korea Utara.

Credit TEMPO.CO

Korea Utara Terkena Sanksi Baru DK PBB Besutan AS

CB, New York – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersepakat menerapkan sanksi baru kepada Korea Utara pada Jumat, 22 Desember 2017.
Sanksi ini dijatuhkan terkait dengan uji coba rudal balistik yang dilakukan Korea Utara pada 29 Nopember 2017.

Sanksi baru ini ditujukan untuk membatasi akses Korea Utara untuk membeli produk minyak bumi olahan, minyak mentah dan pendapatan dari para pekerjanya di luar negeri.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong, melihat rudal balistik antar benua Hwasong-15 yang siap diluncurkan saat uji coba di Pyongyang, 30 November 2017. Hwasong-15 yang dapat mencapai ketinggian 4.475km maka mampu untuk mencapai daratan Amerika Serikat. REUTERS/KCNA

DK PBB menyepakati sanksi baru ini dengan aklamasi. Ini artinya 15 negara anggota DK PBB termasuk sepuluh negara anggota tidak tetap menyepakati draf resolusi besutan Amerika Serikat.
“Ini memberi pesan jelas kepada Pyongyang bahwa sikap melawan akan mengundang hukuman dan isolasi lebih jauh,” kata Nikki Haley, duta besar AS untuk PBB, seusai voting, Jumat, 22 Desember 2017.
Misi Korea Utara ke PBB belum menyampaikan tanggapan untuk komentar mengenai voting ini.
Resolusi ini mengatur ekspor produk minyak olahan ke Korea Utara dikurangi hingga 90 persen atau hanya boleh maksimal 500 ribu barel per tahun. Resolusi juga mengatur repatriasi pekerja Korea Utara dilakukan dalam 24 bulan dari awalnya diusulkan 12 bulan.
Resolusi ini juga mengatur penjualan minyak mentah ke Korea Utara maksimal 4 juta barel per tahun. DK PBB bersepakat sanksi baru akan dilakukan jika Korea Utara kembali menggelar berbagai uji coba senjata misil balistiknya dengan cara mengurangi jumlah maksimal pembelian minyak mentah yang bisa dilakukan Korea Utara dari pasar internasional.
Pemerintah Korea Utara pada 29 Nopember 2017 berhasil melakukan uji coba rudal balistik antarbenua dan menyebutnya sebagai terobosan. Rudal Hwasong-15 ini diklaim bisa menjangkau wilayah utama AS dan bisa dipasangi hulu ledak nuklir.
Pada Nopember, Korea Utara juga terkena sanksi DK PBB setelah melakukan uji coba peledakan bom nuklir yang keenam pada 3 September 2017. Negara ini meminta sanksi itu segera dicabut karena menyengsarakan rakyatnya.

Credit TEMPO.CO

Rusia Pasok Empat Baterai Rudal ke Turki Senilai Rp37 Triliun

Ilustrasi. (REUTERS/KCNA)

Jakarta, CB -- Rusia akan memasok empat baterai rudal pertahanan udara S-400 untuk Turki senilai US$2,5 miliar atau sekitar Rp33,75 triliun.

CEO Restect, perusahaan milik negara Rusia, Sergei Chemezo mengatakan, kesepakatan perdagangan antara dua negara tersebut saat ini disebut sudah hampir rampung.

Dikutip dari Reuters, kesepakatan tersebut telah menyebabkan kekhawatiran negara-negara Barat, karena Turki merupakan anggota NATO. Namun, sistem rudal Rusia tidak dapat diintegrasikan ke dalam arsitektur militer NATO.

Selain itu, hubungan antara Moskow dan aliansi militer Barat juga kini tegang, sebagian karena aneksasi Rusia di Semenanjung Krimea di Ukraina.

Chemezov menjelaskan,Turki akan membayar 45 persen biaya di depan. Sedangkan, sisanya sekitar 55 persen akan ditutupi dari pinjaman Rusia. Adapun Moskow diperkirakan akan memulai pengiriman pertama pada Maret 2020.

Chemezov menyebut, Turki adalah negara anggota NATO pertama yang memperoleh sistem rudal S-400 tingkat lanjut.

Saat ini, menurut dia, kementerian keuangan Rusia dan Turki telah menyelesaikan pembicaraan mengenai pembiayaan kesepakatan tersebut. Dokumen akhir pun sudah rampung dan hanya tinggal menunggu ditanda tangani kedua belah pihak.

Credit cnnindonesia.com

Sempat Dibekukan Obama, AS Jual Pesawat Tempur ke Nigeria

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Fadlansyah)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat akhirnya secara resmi sepakat untuk menjual 12 pesawat tempur Super Tucano A-29 ke Nigeria senilai US$597 juta. Kesepakatan tersebut sempat dibekukan oleh Mantan Presiden Obama karena adanya kekhawatiran terkait hak asasi.

Obama menunda penjualan tersebut setelah Angkatan Udara Nigeria mengebom sebuah kamp pengungsi pada bulan Januari.

Namun, penggantinya Donald Trump memutuskan untuk terus melanjutkan transaksi tersebut guna mendukung upaya Nigeria memerangi militan Boko Haram. Selain itu transaksi ini dilakukan untuk mendorong tenaga kerja AS di sektor pertahanan.

Dikutip dari Reuters, Duta Besar AS untuk Nigeria telah mengajukan surat penawaran dan penerimaan ke angkatan udara Nigeria pada Rabu (27/12).

Ia menyebut Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui perjanjian penjualan akhir. Penandatanganan perjanjian dan pembayaran penjualan tersebut bakal direalisasikan sebelum 20 Februari mendatang.

Pemerintah AS dan pejabat Angkatan Udara Nigeria akan bertemu pada awal Januari untuk membahas pengiriman pesawat awal setelah pembayaran dilakukan.

Penjualan 12 pesawat dengan senjata ini bernilai $ 593 juta, dan mencakup ribuan bom dan roket.

Pesawat berbasis baling-baling dengan kemampuan pengintaian, pengintaian dan penyerangan tersebut dibuat oleh Embraer Brasil. Jalur kedua produksinya berada di Florida, dalam kemitraan antara Embraer dan perusahaan swasta Sierra Nevada Corp of Sparks, Nevada.

Super Tucano bernilai lebih dari US$ 10 juta dan harga bisa naik lebih tinggi tergantung pada konfigurasinya.

Credit cnnindonesia.com

China keluarkan bebas visa terbatas bagi wisatawan 53 negara

Bendera China. (Wikimedia Commons)

Beijing (CB) - Pemerintah China mengeluarkan kebijakan bebas visa terbatas kepada warga dan wisatawan yang berasal dari 53 negara.

Laman resmi Radio Internasional China (CRI), Rabu, menyebutkan di antara 53 negara itu adalah 39 negara di kawasan Eropa dan enam di Asia.

Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Jepang, Prancis, Italia, dan Jerman termasuk negara yang bakal mendapatkan kebijakan bebas visa di China, demikian laporan China Plus.

Pihak berwenang China mengizinkan para wisatawan dari 53 negara tersebut tinggal di Beijing, Tianjin, dan Hebei selama enam hari tanpa visa asalkan memasuki wilayah daratan Tiongkok tersebut melalui bea cukai Beijing, Tianjin, dan Hebei.

Sementara itu, Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan 4.819 kartu izin tinggal permanen baru kepada warga negara asing sejak Juni lalu.

Dibandingkan dengan kartu lama, kartu identitas baru itu dilengkapi denngan `microchips` yang dapat digunakan untuk membeli tiket kereta api, tiket pesawat, membayar hotel, transaksi perbankan, dan asuransi.

Otoritas China telah mengeluarkan izin tinggal permanen bagi warga negara asing itu sejak 2004. Pada 2016 tercatat 1.576 warga negara asing telah mendapatkannya, demikian laporan Global Times.

Menurut pengamat, kartu baru tersebut dapat menarik minat warga asing yang memiliki keterampilan dan profesionalisme untuk mengembangkan diri di daratan Tiongkok tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Beijing telah membuka lowongan kerja kepada warga asing profesional minimal lulusan magister dengan gaji berstandar internasional.

Credit antaranews.com

Korsel nyatakan perselisihan dengan Jepang soal "wanita penghibur" belum selesai

- Patung Perdamaian, yang menggambarkan perempuan Korea Selatan yang dipaksa menjadi "perempuan penghibur" oleh militer Jepang pada era Perang Dunia II, di Seoul, Korea Selatan. (Wikimedia Commons)

Seoul (CB) - Kesepakatan tahun 2015 dengan Jepang mengenai "perempuan penghibur" Korea Selatan yang dipaksa bekerja di rumah-rumah bordil militer Jepang semasa perang Jepang gagal memenuhi kebutuhan para korban menurut Korea Selatan pada Rabu.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) Kang Kyung-wha meminta maaf atas kesepakatan kontroversial tersebut karena panel yang dia tunjuk pada Juli untuk menyelidiki perundingan-perundingan yang mengarah kepada perjanjian itu tidak mengungkapkan hasil-hasilnya.

"Saya memohon maaf telah melukai hati para korban, keluarga mereka, masyarakat sipil yang mendukung mereka dan semua orang lain sebab perjanjian itu gagal mencerminkan secara cukup pendekatan berorientasi korban, yang merupakan standar universal dalam menyelesaikan isu-isu hak asasi manusia," kata Kang dalam jumpa pers.

Berdasarkan kesepakatan itu, yang disetujui pendahulu Presiden Moon Jae-in dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Jepang memohon maaf kepada bekas perempuan penghibur dan menyediakan dana satu miliar yen (8,8 juta dolar AS) untuk membantu mereka.

Kedua pemerintah sepakat, isu tersebut akan "diselesaikan dan tak akan diubah lagi" jika kedua pihak memenuhi kewajiban mereka. Tetapi Moon mengatakan rakyat Korsel tidak dapat menerima persetujuan itu.

Investigasi itu menyimpulkan bahwa perselisihan mengenai perempuan penghibur, eufemisme Jepang untuk perempuan, banyak di antara mereka orang-orang Korea, yang dipaksa untuk bekerja di rumah-rumah bordil era perang, tak dapat "diselesaikan secara fundamental" karena tuntutan para korban bagi kompensasi legal Jepang tak terpenuhi.

Tokyo menyatakan masalah kompensasi bagi perempuan-perempuan korban kejahatan perang tersebut telah diselesaikan berdasarkan perjanjian tahun 1965 dengan Seoul.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan isu itu telah diselesaikan dan tak diubah lagi telah dikonfirmasi oleh kedua pemerintah.

"Sangat penting bahwa perjanjian itu sudah siap dilaksanakan," kata Suga dalam jumpa pers reguler sebelum laporan itu disiarkan.

"Pemerintah akan terus berusaha mendesak pihak Korea Selatan pada setiap kesempatan untuk terus menerus menerapkan kesepakatan ini," katanya sebagaimana dikutip Reuters.

Kang mengatakan pemerintah Korea Selatan akan meninjau kembali hasil investigasi dan menerjemahkannya menjadi kebijakan setelah konsultasi dengan korban dan kelompok sipil yang mendukung mereka.

Korea Selatan dan Jepang merupakan kunci bagi upaya internasional untuk mengekang program nuklir Korea Utara yang bertentangan dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB.

Masalah perempuan penghibut telah menjadi penyebab perdebatan antara Jepang dengan negara tetangga China serta Korea Utara dan Selatan sejak perang. Jepang menjajah semenanjung Korea antara 1910 dan 1945 dan menduduki bagian-bagian China sebelum dan selama Perang Dunia II.

Credit antaranews.com

Pabrik Kereta INKA di Banyuwangi Beroperasi 2019

Jakarta - PT INKA (Persero) bakal membuka pabrik barunya di Banyuwangi. Pabrik dengan nilai investasi Rp 600 miliar ini ditargetkan bisa mulai beroperasi pada tahun 2019 mendatang.

Pelaksana Tugas Dirut PT INKA, Mohamad Nur Sodiq, mengatakan saat ini progres pembangunan pabrik tersebut baru merampungkan urusan pembebasan lahan. Tahun 2018 nanti, INKA fokus untuk memasuki tahap konstruksi pabrik, sehingga pada 2019 nanti pabrik sudah bisa beroperasi.

"Tahun ini pengadaan tanah, tahun depan untuk konstruksi pabriknya. Jadi pabrikan INKA, main factory (pabrik utama) ada di Madiun, satu lagi di Banyuwangi proses pengadaan tanah selesai tahun ini, kemudian 2018 konstruksi Kita harapkan awal 2019 sudah siap berproduksi," kata Sodiq di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Sodiq menjelaskan, dengan pembangunan pabrik kedua diharapkan INKA bisa memenuhi kebutuhan kereta api domestik maupun luar negeri. Menurutnya, kapasitas produksi kereta di pabrik Madiun sudah berlebih, sehingga INKA membutuhkan pabrik baru.

Nantinya pabrik yang dibangun di Banyuwangi tersebut akan dijadikan pabrik kereta berbahan dasar stainless steel dan aluminium.

"Kapasitas produksi itu jadi tantangan. Untuk hadapi berbagai pesanan kemampuan harus ditingkatkan dan solusinya dengan pembangunan pabrik baru," kata Sodiq.

Lebih lanjut Sodiq menambahkan, saat ini kemampuan produksi INKA sekitar 3 kereta dalam dua hari. Hal itu dinilai belum cukup, pasalnya INKA mendapatkan banyak pesanan baik dari pasar domestik maupun luar negeri.

Sodiq menargetkan, bahwa kemampuan produksi INKA bisa bertambah hingga dua kali lipatnya dengan pabrik baru di Banyuwangi. Sodiq ingin INKA bisa memproduksi 3 kereta dalam satu hari.

"Hari ini kita bisa hasilkan 1,5 car per day. Itu dengan spesifikasi terberat, jadi rata-rata 1,5 car per day. Yang 1,5 car itu juga akan kita tingkatkan ke 3 car per day," pungkasnya.

Credit finance.detik.com

INKA Pinjam Rp 4 T untuk Bikin Kereta LRT Jabodebek

Jakarta - PT INKA (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian kredit sindikasi atau pinjaman ke sejumlah perbankan untuk proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

Dalam proyek tersebut, PT INKA sendiri berperan menjadi penyedia sarana kereta LRT untuk Jabodebek. Sindikasi ini nantinya digunakan untuk pembiayaan proyek pengadaan 31 trainset LRT Jabodebek.

Adapun, sejumlah bank yang memberikan pinjaman antara lain PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi lnfrastruktur (Persero) dan PT Bank Sumitomo Mitsui lndonesia dengan nilai total Rp 4,05 triliun.

"Ini merupakan bagian dari upaya mensukseskan LRT Jabodebek, yang prosesnya cukup panjang. Yang nantinya proyek itu akan dibangun LRT yang menghubungkan Jakarta hingga Bogor serta Bekasi. Dimana PT Inka diberikan kesempatan untuk mengerjakan sarana LRT Jabodebek ini," kata Pelaksana Tugas Dirut PT INKA, Mohamad Nur Sodiq dalam sambutannya di lokasi, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Sodiq mengatakan, proyek pengadaan sarana kereta LRT Jabodebek ini sendiri menelan investasi sebesar Rp 5,2 triliun. Sebanyak Rp 4,05 triliun ini didapatkan dari sindikasi 3 perbankan tersebut.

"Ini tentunya kebanggaan kita karena mendapatkan kepercayaan ini, dimana kami terus berupaya untuk meningkatkan eksistensi PT INKA sebagai satu-satunya industri kereta api di Indonesia dan Asia Tenggara," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Komisaris Utama PT INKA, Haris Munandar, juga mengatakan dengan adanya kepercayaan kepada INKA, diharapkan dapat memperlebar kiprah Inka untuk mengisi pasar dalam dan luar negeri.

"Ini adalah wujud dari keinginan Pak Presiden untuk mendorong industri dalam negeri karena sebagai salah satu motor dari pertumbuhan ekonomi. BUMN perlu didukung, kami dari dewan komisaris mengucapkan terima kasih," katanya.

Sebelumnya diketahui, pada 19 Desember 2017 lalu, Kementerian Perhubungan telah menandatangani kontrak investasi proyek LRT Jabodebek dengan PT Adi Karya (Persero), Tbk dan PT KAI (Persero). Nilai investasi proyek tersebut adalah Rp. 29,9 triliun untuk pengadaan prasarana, sarana serta perawatan LRT.

Credit finance.detik.com

Pemerintah Aceh Mau Beli Pesawat N219 Made in Bandung

Banda Aceh - Pemerintah Aceh berencana membeli pesawat terbang jenis N219 yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI). Pembelian pesawat ini dengan opsi untuk mengembangkan fasilitas produksi N219, kedirgantaraan serta antariksa di Tanah Rencong.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin mengatakan, pihak Pemerintah Aceh sudah bertemu dengan PTDI untuk membahas rencana pengembangan fasilitas produksi N219 di Aceh. Pemerintah Aceh juga akan memfasilitasi lokasi area untuk keperluan berdirinya fasilitas kedirgantaraan.

"Pemerintah Aceh menyampaikan rencana untuk mengembangkan fasilitas dirgantara dan antariksa, antara lain, Aero City dengan fasilitasnya, termasuk kawasan industri dan MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul)," kata Mulyadi Rabu (27/12/2017).

Pesawat N219 yang ingin dibeli Pemerintah Aceh yaitu merupakan pesawat penumpang berkapasitas 19 orang yang digerakkan dengan dua mesin turboprop produksi Pratt and Whitney Aircraft of Canada Limited PT6A-42 masing-masing bertenaga 850 SHP.

Pesawat tersebut mampu terbang dan mendarat di landasan pendek sehingga mudah beroperasi di daerah-daerah terpencil. Pesawat tersebut juga sudah dilakukan uji terbang perdana pada 16 Agustus lalu.

Menurut Mulyadi, pertemuan Pemerintah Aceh dengan PT Dirgantara Indonesia digelar di Bandung 19 Desember 2017 lalu. Dalam pertemuan itu juga ditandatangani kesepakatan untuk melakukan kerja sama strategis antara Pemerintah Aceh dan PTDI.

"Pemerintah Aceh akan membangun tiga Kawasan Ekonomi Khusus yang akan didukung oleh transportasi yang terintegrasi," jelas Mulyadi.

"Merespons rencana tersebut, PTDI akan memberikan proposal terkait dengan pembentukan fasilitas final assembly lines N219, termasuk program pengembangan SDM putra daerah Aceh dalam bidang industri kedirgantaraan. Proposal tersebut akan disampaikan kepada pemerintah Aceh pada akhir Januari 2018 mendatang," ungkap Mulyadi.

Credit finance.detik.com

6 Prototipe Pesawat Habibie Mulai Dibuat Tahun Depan

Jakarta - Sebanyak 6 prototipe alias purwarupa pesawat R80 akan dimulai pembuatannya tahun depan. Dari 6 purwarupa yang akan dibuat, 4 di antaranya akan digunakan untuk uji terbang dan 2 sisanya untuk uji kekuatan struktur.

"Prototipe dilakukan dalam fase 2018 sampai 2022. Di situ ada detail desain ada pembuatan purwarupa sebanyak 6 buah, 4 di antaranya diterbangkan dan akan menjalani sertifikasi dan pengujian terbang, 2 di antaranya akan digunakan untuk melakukan uji kekuatan struktur," kata Direktur Utama PT Regio Aviasi Industri Agung Nugroho di Kantor RAI, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2017).

Saat ini, pengembangan purwarupa pesawat R80 memasuki fase kedua, yaitu pembuatan detail dari desain pesawat R80 hingga 2019. Di 2019-2020 dilakukan pembangunan fasilitas pabrik yang rencananya dibangun di Kertajati, Jawa Barat.

Di 2020, uji terbang perdana prototipe dilakukan pada 2020 mendatang hingga 2022. Sehingga diperkirakan di 2025 bisa mendapatkan type certificate dan bisa diproduksi massal.

"Akhir dari fase ini di 2025 kita akan mendapatkan Insya Allah sertifikasi nasional yang diberikan Kementerian Perhubungan," ujar Agung.

Saat ini, RAI Juga melakukan penggalangan dana melalui kitabisa.com. Dengan dilakukannya penggalangan dana diharapkan masyarakat Indonesia bisa berperan langsung dalam mewujudkan pesawat R80.

Sampai saat ini, crowdfunding di kitabisa.com sudah mencapai Rp 7,2 miliar dengan lebih dari 18.575 donatur.

Dilakukan crowdfunding untuk R80 karena total biaya pembuatan prototipe pesawat mencapai lebih dari Rp 200 miliar. Sedangkan keseluruhan biaya pengembangan usaha mencapai US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 20 triliun.

"Perlu US$ 1,6 miliar, jumlah fantastis untuk cari investor yang mau investasi ke program ini sekaligus. Yang kita lakukan mencari beberapa investor karena tipe pengembangan pesawat enggak semuanya aplicable," kata Chief Investment Officer RAI Destra Firza Ghazfan.

Destra menambahkan, ada beberapa jenis investor yang akan terlibat dalam pengembangan purwarupa pesawat R80. Pertama, mereka yang benar-benar berminat menanamkan modalnya ke proyek ini, dan kedua menjalin kerja sama dengan industri pendukung pesawat terbang.

Sampai saat ini, kata Destra, sudah ada 5 investor yang berminat bekerjasama dalam pengembangan prototipe pesawat R80.

"Sampai saat ini sudah ada 5 calon partner. Sudah bicara nego tinggal ujungnya aja, ada juga sudah tanda tangan," kata Destra.

Credit finance.detik.com

Pesawat R80 Sudah Dipesan Hingga 155 Unit

Jakarta - Pesawat R80 sudah banyak dipesan hingga 155 unit meskipun belum bisa diproduksi massal. Pesawat besutan Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI) B. J. Habibie yang rencananya diproduksi 2025 mendatang sudah mendapatkan komitmen pembelian dari maskapai dalam negeri.

"Sudah dipesan ada 155," kata Chief Investment Officer RAI Destra Firza Ghazfan di Kantor RAI, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2017).

Destra merinci, pesanan terbanyak datang dari NAM Air sebanyak 100 unit, kemudian disusul oleh Kalstar 25 unit, Trigana Air 20 unit, dan Aviastar 10 unit. Keempat maskapai dalam negeri tersebut sudah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan RAI.

"Ini yang sudah LoI," tutur Destra.

Harga jual pesawat dengan kapasitas 80 penumpang sebesar US$ 23 juta. "Harga jual US$ 23 juta," tutur Destra.

Pesawat R80 memiliki kapasitas hingga 80 penumpang. Pesawat ini juga memiliki desain kokpit yang modern dan menjamin kenyamanan penumpang selama mengudara.

Pesawat R80 dibuat dengan tujuan mempermudah konektivitas dari satu tempat ke tempat lain di negara dengan bentuk kepulauan. Pesawat ini juga dilengkapi dengan teknologi fly by wire, yaitu sebuah sistem kendali yang menggunakan sinyal elektronik dalam memberikan perintah.

Credit finance.detik.com

Masuk Proyek Strategis, Pesawat R80 Lebih Mudah Dapat Investor

Jakarta - Pemerintah mendukung pengembangan prototipe pesawat R80. Pesawat ini juga dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Direktur Utama Regio Aviasi Industri (RAI) Agung Nugroho mengungkapkan, dukungan pemerintah dengan dimasukkannya R80 ke dalam PSN memberikan kemudahan RAI dalam mencari pendanaan. Meski tak dianggarkan langsung, R80 akan lebih menarik di mata investor yang ingin bergabung.

"Perpres PSN memberikan kemudahan. Kami secara khusus didampingi Bappenas melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran)," ujar Agung di Kantor RAI, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2017).

Disematkannya status PSN dalam pengembangan prototipe pesawat R80 menjadi semangat khusus bagi RAI merealisasikan R80. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen dalam mempermudah perizinan pengembangan prototipe pesawat.

"Kredibilitas kita terbantu ada pemerintah, selain itu kemudahan perizinan dan dukungan R&D (research and development) sudah banyak," terang Agung.

Pesawat R80 mampu mengangkut 80 penumpang. Pesawat ini juga memiliki desain kokpit yang modern dan menjamin kenyamanan penumpang selama mengudara. Pesawat ini memiliki dimensi panjang 32,3 meter dengan lebar sayap 30,5 meter dan tinggi 8,5 meter.

Pesawat R80 dibuat dengan tujuan mempermudah konektivitas dari satu tempat ke tempat lain di negara dengan bentuk kepulauan. Pesawat ini juga dilengkapi dengan teknologi fly by wire, yaitu sebuah sistem kendali yang menggunakan sinyal elektronik dalam memberikan perintah.

Credit finance.detik.comr

Ini Alasan Habibie Semangat Wujudkan Pesawat R80

Jakarta - Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI) B. J. Habibie masih berupaya mewujudkan pesawat buatan dalam negeri melalui R80. Pesawat R80 yang digarap oleh PT Regio Aviasi Industri (RAI) terlebih lagi sudah menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Upaya Habibie mewujudkan kemandirian industri dirgantara dalam negeri bukan tanpa sebab. Dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, kebutuhan transportasi udara akan selalu dibutuhkan sampai kapanpun.

Angkutan udara menggunakan pesawat terbang lebih cepat dan mudah menjangkau ke pulau-pulau atau ke daerah terpencil di Indonesia.

"Ada 17.000 pulau bahwa sampai kiamat, Indonesia perlu pesawat terbang jarak jauh, menengah, dekat-menengah," kata Chief Investment Officer RAI Destra Firza Ghazfan menyampaikan kembali gagasan Habibie di Kantor RAI, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2017).

Destra menambahkan, Indonesia menjadi pasar penjualan pesawat jarak dekat-menengah terbesar di dunia. Namun, sayangnya potensi yang begitu besar belum bisa dimanfaatkan industri dirgantara dalam negeri.

"Dekat-menengah Indonesia pasar terbesar dunia. 50% dari penjualan pesawat dunia adanya di sini dan akan konyol sekali kalau enggak bisa dapatkan apa-apa dari sini dan kita mampu," kata Destra.

Destra meyakini, Indonesia sangat mampu membuat pesawat buatan dalam negeri sendiri. Ia meyakini kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada mampu mewujudkan pesawat buatan dalam negeri.

Akan tetapi, jika SDM yang sudah ada tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, maka dibutuhkan waktu 30 tahun mendatang untuk Indonesia merakit pesawat buatannya sendiri.

"Bikin pesawat bukan uang, tapi SDM. Bikin SDM mampu 30 tahun. Kalau enggak bisa meneruskan, generasi dirgantara mati selesai dan butuh 30 tahun lagi bangun," kata Destra.

Direktur Utama RAI menambahkan, keterlibatan Habibie dalam proyek R80 bisa dibilang sebagai penggerak roda pembuatan R80. Habibie juga terlibat langsung dalam desain R80 bersama anak dalam negeri lainnya.

"Pak Habibie selalu kita tanyai hal strategis. Kita mau bikin 20 atau 80 penumpang atau 100 penumpang. Strategis, ini Pak Habibie selalu dan ini berjalan belasan tahun lalu saya dulu di PTDI teknologi dan kita biasa tiap minggu diskusi teknik," ujar Agung.

Credit finance.detik.com