Kompas.com/Ronny Adolof Buol Konfigurasi panel surya pada system Pembangkit Listrik Tenaga Surya di pulau Kawaluso, Sangihe, Sulawesi Utara.
JAKARTA, CB – Dalam kurun waktu lima
tahun ke depan, PT Pertamina (Persero) berencana membangun Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas mencapai 1.000
megawatt (MW).
“Pertamina siap untuk mengembangkan program 1.000 MW berbasis
energi baru terbarukan dalam lima tahun ke depan,” tutur Direkur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto melalui keterangan tertulis kepada redaksi
KOMPAS.com, Minggu (6/3/2016).
Dwi menuturkan, saat ini Pertamina diidentikkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi (migas).
Akan tetapi, untuk jangka panjang Pertamina tidak bisa lagi mempertahankan kakhasan tersebut.
“Masa
depan energi bukanlah migas, melainkan energi baru terbarukan. Karena
itu, Pertamina akan serius mengembangkan energi baru terbarukan,” imbuh
mantan bos Semen Indonesia itu.
Harian Kompas Beberapa Rencana Proyek Infrastruktur KESDM di Sektor Energi Terbarukan 2016
Dalam
waktu dekat, Pertamina akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk membangun PLTS berkapasitas
50 MW di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara
Barat (NTB).
Selain itu, Pertamina juga akan bekerjasama dengan PT EMI untuk melakukan audit energi.
Adapun hasil audit energi ini akan menjadi baseline program konservasi Pertamina ke depan dalam mengelola energi lebih efisien.
Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan,
komitmen Pertamina tersebut merupakan dukungan terhadap Program
Indonesia Terang (PIT) yang digagas pemerintah.
“Komitmen
Pertamina ini akan sangat membantu untuk memperkuat usaha membangun
energi baru terbarukan di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya di
wilayah Indonesia Timur yang masih banyak belum mendapatkan listrik dan
terisolir,” kata Sudirman.
Program Indonesia Terang
(PIT) merupakan bagian dari target pemerintah dalam menyediakan akses
penerangan bagi masyarakat Indonesia secara merata melalui pembangunan
pembangkit 35.000 MW.
“Pemerintah perlu memberikan perhatian
khusus kepada masyarakat di desa-desa tertinggal supaya mereka dapat
segera terlayani listrik,” kata Sudirman.
Tanpa kebijakan dan
aksi berpihak, desa-desa tersebut mustahil bisa mengakses listrik sesuai
target yang dicanangkan, jelas Sudirman.
Dia menjelaskan lebih
jauh, strategi dalam implementasi PIT adalah memaksimalkan pemanfaatan
energi setempat yang erat kaitannya dengan energi terbarukan, seperti
energi surya, air, angin, biomassa, hingga arus laut.
Dengan
memanfaatkan energi setempat, pembangunan pembangkit dan transmisi
listrik dapat dibangun secara lokal (off-grid), berbasis desa atau
pulau, dan tak harus menunggu datangnya jaringan listrik dari pusat.
Jakarta -Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) mendorong pembangunan kilang dengan kapasitas kecil di
bawah 20.000 barel per hari (bph) (kilang mini) di daerah-daerah
terpencil Indonesia. Ada 8 calon lokasi untuk kilang mini, tersebar di
Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Utara, hingga Maluku.
Apabila kilang mini di 8 lokasi
dibangun, makan akan menekan impor bahan bakar minyak (BBM) sebesar
31.535 bph. Memang dari sisi jumlah tak signifikan karena impor BBM saat
ini mencapai sekitar 800 ribu bph.
Tetapi ada manfaat lain yang
lebih penting, yaitu mengatasi masalah kelangkaan BBM yang selama ini
kerap terjadi di daerah-daerah terpencil.
"(Kilang mini) Nggak
sekedar pengurangan impor BBM, pemenuhan BBM di sekitar lokasi kilang.
Dengan kilang ada di situ, membantu mengatasi kelangkaan BBM.
Pembangunan kilang yang besar kita dorong, tapi yang kecil tetap kita
perlu bangun juga," papar Direktur Pengusahaan Hilir Migas Kementerian
ESDM, Setyorini Tri Hutami dalam diskusi di Hotel Aryaduta, Jakarta,
Senin (7/3/2016).
Wakil Ketua SKK Migas, MI Zikrullah,
menambahkan bahwa pembangunan kilang mini juga membuat biaya angkut
minyak mentah dan BBM menjadi lebih efisien. Pertamina tidak perlu
repot-repot mengambil minyak yang sedikit di daerah terpencil lalu
mengirimnya kembali dalam bentuk BBM.
"Adanya kilang mini tentu akan mengurangi biaya operasi di hulu. Ngirim cuma 3.000 barel minyak per hari dari area remote cukup jauh ke kilang kan mahal. Pertamina juga tidak perlu mengambil dan mengantar kembali," ujarnya.
Masyarakat
di sekitar kilang mini juga akan mendapatkan manfaat dari adanya
lapangan kerja, peluang usaha, dan sebagainya. "Juga membantu masyarakat
sekitar, menumbuhkan ekonomi di sana," imbuhnya.
Lapangan sumber
minyak pun akan aman dari gangguan karena masyarakat sekitar merasa
harus ikut menjaganya agar pasokan BBM di daerah mereka tetap lancar.
Pemerintah daerah (pemda) ikut mendapat manfaat pula dari keberadaan
kilang mini.
"Dengan adanya kilang mini di mulut sumur, ini akan
mendukung operasi migas di lapangan yang selama ini terjadi gangguan.
BBM yang digunakan langsung dari wilayah penghasil. Ada cost eficiency bertambah juga. Pemda akan ikut terlibat juga," tutupnya.
Jakarta -Hampir separuh dari kebutuhan Bahan
Bakar Minyak (BBM) Indonesia harus dipenuhi dari impor. Sebagai
gambaran, pada 2015 lalu total kebutuhan BBM Indonesia adalah 71,3 juta
Kilo Liter (KL), hanya 39,2 juta KL yang dapat dipenuhi dari dalam
negeri, sisanya 32,1 juta KL dari impor.
Kebutuhan BBM terus
meningkat setiap tahun, tapi kapasitas kilang minyak di dalam negeri
tidak bertambah, akibatnya impor terus melonjak. Perlu pembangunan
kilang-kilang baru untuk menekan impor BBM.
Namun, pembangunan
kilang minyak berskala besar masih mengalami banyak hambatan, mulai dari
besarnya investasi yang dibutuhkan, insentif, sumber pasokan minyak
mentah (crude), dan sebagainya. Karena itu, pemerintah melalui
Kementerian ESDM mulai mempertimbangkan untuk mendorong pembangunan
kilang-kilang minyak berskala kecil alias 'kilang mini'.
"Indonesia negara besar tapi punya kilang sedikit sekali. BBM demand-nya tinggi dan naik terus. Kalau kita bisa bangun kilang-kilang mini tentu multiplier effect-nya
tinggi sekali," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja,
dalam diskusi ketahanan energi di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin
(7/3/2016).
Ide pembangunan kilang mini ini berkaca dari Rusia
yang ketahanan energinya kuat karena memiliki banyak kilang minyak mini
di seluruh wilayahnya.
"Rusia punya banyak kilang mini karena
wilayahnya luas sekali. Mereka siap-siap untuk perang juga, kalau dibom 1
masih ada banyak kilangnya," tutur Wirat.
Seperti halnya Rusia,
wilayah Indonesia juga sangat luas sehingga biaya pengangkutan minyak
mentah ke kilang dan BBM ke daerah-daerah sangat mahal. Alhasil, Wirat
memandang Indonesia seharusnya juga punya banyak kilang mini.
"Setelah minyak dihasilkan kan dikirim ke kilang, rata-rata cukup jauh. Kita ini punya banyak remote
area. Minyaknya kecil, dibawa ke kilang yang jauh, lalu BBM yang
jumlahnya sedikit dibawa ke sana lagi. Ini tantangan yang harus kita
lihat," ujar Wirat.
Dengan adanya kilang-kilang mini, biaya
transportasi untuk pengiriman minyak mentah bisa dihemat. Kilang mini
perlu dibangun di dekat sumber-sumber minyak yang lokasinya terpencil.
Di Indonesia, sangat banyak wilayah yang cocok dan butuh kilang mini.
"Ada puluhan marginal field di Indonesia. Ada beberapa lokasi yang potensial untuk kilang mini dengan kapasitas 6-20 ribu barel per hari (bph)," ucapnya.
Kilang
mini juga bisa dibangun di wilayah-wilayah terpencil yang membutuhkan
pasokan BBM secara kontinyu. Dengan begitu, biaya distribusi BBM bisa
ditekan.
"Kita juga bisa bangun kilang-kilang mini berdasarkan konsumen. Misalnya di NTT atau Maluku Utara. Yang dibawa ke sana crude saja. Itu perlu kita pertimbangkan juga," imbuhnya.
Wirat
berjanji akan segera mendorong pembangunan kilang-kilang mini. Aturan
untuk payung hukumnya akan segera diselesaikan pada pertengahan tahun
2016 ini.
"Regulasinya perlu kita bahas bersama. Yang kita sebut
kilang mini ini sampai kapasitas berapa, lapangan minyak marginal juga
bagaimana definisinya, pelakunya apakah kita lelang atau penugasan ke
BUMN, perlu kita bahas bersama. Ini cukup Peraturan Menteri (Permen),
turunan dari Perpres kilang. Target kita Permen terbit tahun ini,
mungkin sekitar Juni," tutupnya
CB, BEIJING--Cina tidak akan pernah membiarkan
tragedi Taiwan memisahkan diri terjadi lagi. Peringatan keras ke pulau
yang bergerak ke arah kemerdekaan itu bahkan akan dilakukan pemerintah
Cina.
Berbicara kepada delegasi dalam pertemuan tahunan parlemen
Cina, Presiden Xi Jinping mengatakan pihaknya tidak mau mengalah dalam
desakan Taiwan.
"Kami akan menjaga kedaulatan dan integritas
teritorial negara dan tidak pernah membiarkan tragedi sejarah pemisahan
nasional terjadi lagi," katanya mengacu pada kehilangan dinasti Qing
dari Taiwan ke Jepang pada 1895.
Menjadi sebuah koloni Jepang
selama 50 tahun, Taiwan direabsorbsi Cina pada 1945, tapi kemudian
terpecah lagi setelah Chiang Kai-shek memindahkan pemerintahan mereka ke
pulau pada 1949 usai perebutan Komunis di daratan. Cina menganggap
Taiwan yang menjalankan pemerintahan demokratis sebagai provinsi bandel
dan perlu dikembalikan, dengan kekerasan jika perlu.
"Ini adalah
keinginan umum dan kehendak yang kuat dari semua masyarakat Cina. Hal
ini juga komitmen serius kami dan tanggung jawab kami untuk sejarah dan
masyarakat," tambahnya.
Cina telah berulang kali memperingatkan
setiap langkah menuju kemerdekaan sejak kemenangan telak Januari lalu
oleh Tsai Ing-wen dan Partai Progresif Demokratik (DPP) dalam pemilihan
presiden dan parlemen Taiwan.
Tsai mengatakan, ia akan menjaga
perdamaian dengan Cina. Media pemerintah Cina juga telah mencatat janji
Tsai untuk mempertahankan 'status quo' dengan Cina.
Namun Xi
menegaskan kebijakan Cina terhadap Taiwan adalah jelas dan konsisten,
juga tidak akan berubah seiring dengan perubahan situasi politik Taiwan.
"Teman
sebangsa dari kedua sisi Selat Taiwan mengharapkan perkembangan damai
hubungan lintas Selat dan kita tidak boleh mengecewakan mereka,"
tambahnya.
Tsai yang tidak akan diresmikan hingga Mei mengambil
alih posisi Presiden Ma Ying-jeou dari Partai Nasionalis yang ramah
dengan Cina. Presiden Ma tersebut menandatangan serangkaian perjanjian
selama delapan tahun. Presiden yang menjabat sejak 2008 tersebut
membangun hubungan yang lebih erat antara Taiwan dan Cina.
Tapi,
pakta perdagangan yang kontroversial telah mendekam di parlemen pulau
setelah protes pada 2014 terhadap kesepakatan perdagangan dengan Cina.
Menteri
Li Keqiang tidak menyebutkan pemilihan Taiwan namun mengatakan Cina
akan mempertahankan kebijakan utama pada Taiwan. Cina juga ingin
mempertahankan pertumbuhan damai hubungan lintas-selat dan menjaga
perdamaian dan stabilitas di selat Taiwan.
Seorang
melintas di depan layar peta usai pertemuan antara Menko Kemaritiman
dan Sumberdaya Rizal Ramli dengan perwakilan masyarakat Maluku di Gedung
BPPT, Jakarta, Rabu (7/10/2015). Pertemuan membahas Blok Masela.
(Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
CB, Jakarta -
Polemik pengelolaan proyek gas Blok Masela masih berlanjut. Keputusan
mengenai di mana lokasi kilang pengolahan gas yang dihasilkan dari blok
tersebut ada di tangan Presiden Joko Widodo.
Blok Masela juga membuat menteri di kabinet berseberangan pendapat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ingin kilang LNG
Blok Masela dikembangkan di lepas pantai (offshore) atau floating liquefied natural gas (FLNG). Sedangkan Menteri Koordinator bidang Maritim Rizal Ramli ingin proyek tersebut dibangun di darat (on shore).
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK
Migas) merekomendasikan pembangunan jaringan pipa gas tersebut dibangun
di laut. Sudirman Said pun sepakat agar proyek tersebut dibangun
terapung.
"Yang jelas SKK Migas rekomendasi offshore. Saya percaya pada sistem yang dari SKK Migas," kata Sudirman di kantornya beberapa waktu lalu.
Sudirman beralasan, berdasarkan hitungan yang sudah dilakukan SKK
Migas, pembangunan yang dilakukan dengan sistem terapung akan lebih
hemat dibanding di darat. Selain itu, sesuai dengan program pemerintah,
pengolahan gas di laut akan mengembangkan industri maritim.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menambahkan, jika infrastruktur
penyaluran gas dilakukan menggunakan pipa ada dua kemungkinan lokasi
tujuan yaitu Pulau Aru dengan bentang pipa 600 kilometer (km) dan Pulau
Saumelaki dengan jarak 200 km.
Gas dari Blok Masela akan disalurkan melalui pipa ke fasilitas pengubah gas menjadi LNG yang ada di daratan.
Meski jaraknya dekat medan yang harus dilalui pipa untuk sampai ke
Saumelaki cukup berat, karena pipa harus melintasi palung yang
kedalamannya mencapai 1.500 meter, membutuhkan pipa dengan teknologi
canggih karena suhunya dengan kedalaman tersebut sangat rendah dan
biayanya sangat mahal.
Biaya yang diperlukan jika infrastruktur gas menggunakan pipa
disalurkan kedaratan sebesar US$ 19,3 miliar sedangkan jika fasilitas
dilakukan di atas laut menggunakan fasilitas pengolahan terapung (FLNG),
hanya membutuhkan biaya US$ 14,8 miliar.
Penyaluran gas dengan pipa juga lebih rumit dan memakan waktu lebih
lama sekitar 1,5 tahun untuk mengkajinya, belum termasuk pembebasan
lahan.
"Kalau di darat investasinya US$ 19,3 miliar, sedangkan offshore US$ 14,8 miliar dari sisi angka jauh lebih murah FLNG," katanya.
Meski begitu, Menko Rizal Ramli tetap ngotot kalau pembangunan itu
harus dilakukan di darat. Rizal justru menganggap bahwa membangun di
lautlah yang biayanya jauh lebih mahal.
"Pabrik ini tingginya tiga kali Monas dan besarnya lima kali dari
kapal induk AS. Argumen yang diberikan pembangunan pabrik terapung lebih
murah dibanding di darat. Itu saja sudah ngawur, mana mungkin di darat
lebih mahal," terang dia di Gedung DPR pada September 2015 lalu.
Karena polemik ini tak kunjung usai dan membuahkan keputusan,
pemerintah melibatkan konsultan internasional untuk ikut berkontribusi
memberikan masukan.
"Mencari konsultan independen dengan reputasi world class yang dapat memberikan rekomendasi profesional," kata Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja.
Untuk meminta bantuan konsultan tersebut, butuh anggaran yang tidak
sedikit. SKK Migas menyebut, membutuhkan dana sekitar Rp 3,8 miliar
untuk menggunakan jasa konsultan tersebut.
Kisruh mengenai hal ini membuat Presiden Joko Widodo turun tangan.
Pada akhir Desember lalu, Jokowi memanggil beberapa menteri dan pejabat
terkait untuk melakukan rapat terbatas (ratas) khusus membahas Blok
Masela.
Hasilnya, Jokowi menginginkan keputusan proyek yang disebut bakal
jadi proyek gas terbesar di dunia ini tidak tergesa-gesa, jadi harus
benar-benar dikaji lebih dalam.
Jokowi juga menegaskan, proyek ini harus dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk segelintir
atau sekelompok orang saja.
Ratas untuk membahas hal ini kembali dilakukan Jokowi pada awal
Februari kemarin. Dalam ratas itu, Jokowi mengatakan dirinya tak akan
memutuskan proyek blok tersebut akan dibangun di darat atau di laut
sebelum bertemu investor dan kontraktor.
"Sebelum saya masuk ke darat atau laut, saya mau ketemu dulu dengan
investor kontraktornya. Kalau belum itu, saya tidak akan putuskan,"
tegas Jokowi. Diputuskan di darat
Namun, dua pekan lalu, Rizal Ramli tiba-tiba membuat pernyataan yang
mengejutkan banyak pihak, termasuk dari kalangan Istana. Rizal menyebut,
pemerintah sudah memutuskan proyek kilang LNG tersebut bakal dibangun di darat.
Dalam keterangan pers yang diterima, Rizal mengatakan, Presiden
Jokowi yang menginginkan pembangunan kilang Masela dibangun di darat.
Dalam kajian Kemenko Maritim, biaya pembangunan kilang darat sekitar
US$ 16 miliar sedangkan jika dibangun terpung US$ 22 miliar. Dengan
begitu, Rizal menyebut, jika dibangun di darat akan ada penghematan US$ 6
miliar.
Rizal juga beralasan, pembangunan di darat akan memberikan efek ganda atau multiplier effect bagi perekonomian.
Dia berpendapat, seandainya pembangunan kilang dilaksanakan di laut,
maka Indonesia hanya akan menerima pemasukan US$ 2,52 miliar setiap
tahun dari penjualan LNG. Angka itu pun diperoleh dengan asumsi harga
minyak US$ 60 per barel.
Sebaliknya dengan membangun kilang di darat, gas LNG itu sebagian
bisa dimanfaatkan untuk industri pupuk dan petrokimia. Dengan cara ini,
negara bisa mengantongi pendapatan mencapai US$ 6,5 miliar per tahun.
"Inilah yang menjelaskan mengapa Presiden menginginkan pembangunan
kilang Masela di darat. Beliau sangat memperhatikan manfaatnya dan multiplier effect-nya
yang jauh lebih besar dibandingkan jika kilang dibangun di laut.
Langkah ini akan melahirkan industri pupuk dan petrokimia. Kita bisa
mengembangkan kota Balikpapan baru di Selaru yang berjarak 90 km dari
blok Masela," ujar Rizal Ramli.
"Pertimbangannya, pemerintah sangat memperhatikan multiplier effect serta percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya, dan Indonesia Timur pada umumnya," tambah dia. Dibantah Istana
Sontak pernyataan tersebut ramai diperbincangkan. Tak lama, Istana pun langsung membantah. Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi menegaskan bahwa Presiden belum memutuskan apa-apa terkait proyek gas Blok Masela.
"Sampai saat ini, Presiden Jokowi belum memutuskan metode pembangunan kilang Blok Masela apakah offshore atau onshore. Presiden masih mengkaji seluruh aspek Proyek Masela," kata Johan.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun angkat bicara. Dia mengatakan,
Presiden akan meminta klarifikasi mengenai pernyataan Rizal tersebut.
Presiden Jokowi memang belum memutuskan kelanjutan proyek tersebut
apakah di laut atau di darat. Dia menegaskan, proyek tersebut tidak akan
diputuskan dalam waktu dekat. Keputusan itu akan diambil di 2018.
"Keputusan investasi itu nantinya ada di 2018. Oleh sebab itu kita
memerlukan waktu untuk memberikan peluang kepada investor apakah
(pembangunannya) di darat atau di laut," katanya. Jokowi Gerah
Polemik ini membuat Jokowi gerah dan istana menyebut Jokowi tidak happy akan hal ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini marah karena ada kegaduhan di kabinet pimpinannya.
Disebutkan Johan Budi, Jokowi prihatin terhadap hal yang terjadi
belakangan ini. Menteri-menterinya saling serang di ranah publik. Dia
berharap perdebatan hanya terjadi di ruang rapat terbatas atau rapat
kabinet.
"Presiden cukup prihatin terhadap beberapa peristiwa belakangan ini
di mana seolah-olah antar menteri itu sudah saling menyerang di ranah
publik. Baik melalui media sosial maupun secara terbuka itu di-sharing pada publik. Tentunya Presiden tidak happy situasi yang seperti itu," ujar Johan.
"Presiden menegaskan, tolong ini dihentikan kepada para menteri.
Perdebatan itu hanya ada di ruang rapat terbatas atau hanya di rapat
kabinet. Ini sudah pernah disampaikan oleh Presiden dengan bahasa jangan
gaduh di luar," lanjutnya.
"Presiden marah dengan situasi yang terjadi belakangan ini, yang
terlihat semakin meruncing bahkan masuk pada perseteruan antar menteri
yang bersifat menyerang pribadi. Jadi kembali ditegaskan oleh Presiden,
cukup, hentikan itu kepada siapapun pembantunya. Ingin kembali
memposisikan bahwa menteri itu adalah pembantu Presiden," pungkas Johan.
Jokowi akan memanggil sejumlah menteri yang berpolemik atau berseteru satu sama lain, sehingga menimbulkan kegaduhan.
"Tidak hanya 2 menteri, tapi ada beberapa menteri yang juga
bersilang pendapat secara terbuka. Ini tidak etis bahasanya, tidak elok
lah," ujar Johan.
Jarak antara Blok Masela ke Darwin,
Australia tak lebih dari 1.000 mil atau lebih dekat ketimbang posisinya
dengan Ambon yang menjadi ibukota Maluku. (Dok. Inpex)
Jakarta, CB
--
Pengamat Pertahanan dari Universitas Indonesia
Connie Rahakundini Bakrie mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera
menambah personel tentara yang berjaga di dekat wilayah kerja (Blok)
Masela di Maluku.
Penempatan personel sendiri dimaksudkan guna
mengantisipasi adanya upaya intervensi Australia yang diketahui
konsisten mengintai blok yang memiliki cadangan gas terbukti mencapai
10,7 triliun kaki kubik (TCF).
"Masela itu berhadapan langsung
Australia. Jadi kenapa bicara Masela itu bicara FLNG atau OLNG saja?
Kita lupa bahwa ini bagian dari objek vital nasional," kata Connie di
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin.
Seperti diketahui, lokasi Blok Masela berada di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Australia.
Bahkan,
jarak antara Blok Masela ke Darwin, Australia tak lebih dari 1.000 mil
atau lebih dekat ketimbang posisinya dengan Ambon yang menjadi ibukota
Maluku.
Selain menambah jumlah pemerintah, Connie bilang sudah seharusnya
pemerintah segera meningkatkan kewaspadaan dengan menempatkan armada
perang di sekitar Blok Masela.
"Kita punya radar tapi tidak punya
pesawat tempur. Pesawat tempur terdekat di Ujung Pandang butuh waktu 78
menit ke sana," imbuhnya.
Pada kesempatan berbeda, Ketua Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (Aman) daerah Tanimbar Johanis Malindir
meminta pemerintah memberi kepastian ihwal manfaat yang bisa dirasakan
masyarakat sekitar Blok Masela.
Jika tidak tegas Johanis, pihaknya menyatakan siap bergabung dengan Australia.
"Kami
sebagai masyarakat kecil tidak peduli soal teknis. Hanya yang menjadi
sorotan, apakah pemerintah mau memerhatikan Kami yang merupakan
putra-putri daerah Maluku. Jangan sampai karena masalah ini Kami memilih
untuk memisahkan diri karena jarak ke Darwin (Australia) hanya 45 menit
ketimbang ke Ambon yang sampai 1 Jam 45 menit," ancam Johanis.
CB, JAKARTA -- Polemik tentang pembangunan
fasilitas gas alam cair atau LNG di Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku
terus bergulir hingga kini. Pemerintah masih belum memutuskan apakah
fasilitas LNG akan dibangun di laut (offshore) atau di darat (onshore). Perbedaan pendapat justru terjadi di dalam pemerintahan.
Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
mengacu pada hasil studi yang sebutkan pembangunan di offshore
lebih efisien dan irit. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Sumber Daya justru kekeuh pembangunan harus dilakukan di
onshore.
Kementerian
ESDM mencatat, kontrak bagi hasil atau PSC antara pemerintah dengan
INPEX Masela Ltd sejak 16 November 1998. Lantas, para 6 Desember 2010
Menteri ESDM saat itu telah menyepakati pengajuan Plan of Development
(POD) 1 Blok Masela. Dalam POD pertama ini disebutkan pembangunan FLNG
alias fasilitas LNG terapung (offshore) dengan kapasitas 2,5
MTPA. Namun, pada 10 September 2015, pihak SKK Migas mengajukan revisi
POD 1 kepada Menteri ESDM dengan alasan adanya perubahan kapasitas FLNG
menjadi 7,5 MTPA.
Polemik lantas makin panas ketika Kemenko
Maritim menyatakan pembangunan di darat akan lebih irit. Akhirnya,
masing-masing pihak memiliki hitungan dan argumen masing-masing mengenai
pembangunan fasilitas LNG ini. Kemenko Maritim meyakini bahwa membangun
pipa dari lapangan Abadi menuju darat lebih murah. Namun, SKK Migas
beranggapan sebaliknya, membangun fasilitas di laut akan lebih murah.
Pada
November sampai Desember 2015 dilakukan studi oleh konsultan
independen, yakni Poten & Partners. Kemudian 23 Desember 2015
diberikan rekomendasi kepada SKK Migas dan targetnya, akhir tahun
putusan POD diketok. Namun, karena argumen terus berlanjut, maka
Presiden Joko Widodo turun tangan. Ia meminta semua pihak menunggu,
karena pemerintah masih menimbang baik buruknya pembangunan fasilitas
LNG di darat atau di laut.
Pada
29 Desember 2015, rapat kabinet terbatas menyimpulkan bahwa keputusan
Masela yang terpenting adalah memberikan efek ganda kepada ekonomi
nasional. Tak hanya di lingkup istana, SKK Migas juga memanggil
akademisi Maluku dan Pemda Maluku untuk mencari solusi terbaik.
Pemerintah
mencatat, Inpex Masela Ltd telah mengeluarkan 1,2 miliar dolar AS sejak
PSC diteken sampai saat ini untuk survei seismik, pengeboran 10 sumur
eksplorasi, dan studi kajian.
Berdasarkan kajian Kemenko Maritim dan Sumber Daya, biaya pembangunan kilang darat (onshore) sekitar 16 miliar dolar AS. Sedangkan jika dibangun kilang apung di laut (offshore),
biayanya mencapai 22 miliar dolar AS. Dengan demikian, kilang di darat 6
miliar dolar AS lebih murah dibandingkan dengan kilang di laut.
Sebelumnya, Menteri Menko Maritim dan Sumber Daya mengklaim pemerintah
akan mengembangkan Blok Masela di darat.
Kemenko
Maritim menyatakan, dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia memang
bersikap hati-hati. Pemerintah juga belajar dari pengalaman pembangunan
kilang offshore di Prelude, Australia, yang mengalami
keterlambatan dan pembengkakan biaya cukup besar. Prelude telah
menghabiskan biaya 12,6 miliar dolar AS. Padahal kapasitasnya hanya 3,6
juta ton per tahun, 48 persen dari Kapasitas Masela (7,5 juta ton per
tahun).
Tak hanya itu, Kemenko Maritim juga menyebut, seandainya
pembangunan kilang dilaksanakan di laut, maka Indonesia hanya akan
menerima pemasukan 2,52 miliar dolar AS per tahun dari penjualan LNG.
Angka itu pun diperoleh dengan asumsi harga minyak 60 dolar AS per
barel. Sebaliknya dengan membangun kilang di darat, gas LNG itu sebagian
bisa dimanfaatkan untuk industri pupuk dan petrokimia. Dengan cara ini,
negara bisa memperoleh revenue mencapai 6,5 miliar dolar AS per tahun.
Hitungan
berbeda diberikan oleh Kementerian ESDM. Bersama dengan SKK Migas, ESDM
menyatakan bahwa kilang laut hanya butuh 14,8 miliar dolar AS.
Sedangkan kilang darat, dananya lebih mahal yakni 19,3 miliar dolar AS
untuk pembangunan di Tanimbar dan 22,3 miliar dolar AS untuk pembangunan
di Aru.
Tak
hanya itu, ESDM juga berargumen bahwa pembangunan kilang laut lebih
kecil risiko konfliknya dibanding pembangunan kilang di darat. Selain
itu, pengembangan daerah akan lebih luas jangkauannya apabila fasilitas
LNG dibangun di atas laut dibanding di darat.
Kapal frigate kelas Horizon
merupakan kapal perang yang dibangun bersama antara Prancis dan Italia.
Kedua negara sepakat membangun Common New Generation Frigate (CNGF) pada
Oktober 2000. Empat kapal perang kelas Horizon dibangun oleh Horizon
SAS, joint venture antara Armaris (Thales dan DCN) dari Prancis dan
Orrizonte Sistemi Navali (Fincantieri and Finmeccanica) dari Italia.
Prancis mulai membangun kelas Horizon, pada April 2002, sedangkan
Italia, pada Juli 2002. wikipedia.org
Kapal frigate kelas Horizon awalnya
merupakan program tiga negara, yaitu Prancis, Italia, dan Inggris.
Inggris menarik diri dari program ini, pada 1999, sementara Prancis dan
Italia tetap melanjutkan program pembangunan frigate canggih ini, dan
menandatangani nota kesepakatan baru, pada September 2000. Inggris
membangun sendiri kapal perangnya, yaitu kapal perusak kelas Daring atau
tipe 45. wikipedia.org
Prancis dan Italia membutuhkan kapal
frigate dengan area terbatas untuk melindungi kapal induk mereka, yatiu
kapal induk Charles de Gaulle milik Prancis dan Cavour, kapal induk
milik Italia, sementara Inggris menginginkan kapal perang dengan
kemampuan yang lebih, untuk beroperasi di Samudra Atlantik dan mampu
melindungi armada kapal perang Inggris, sehingga Inggris memutuskan
membangun kapal perusak, bukan frigate. jeffhead.com
Kapal frigate kelas Horizon
merupakan kapal perang dengan sistem pertahanan udara yang canggih,
yaitu PAAMS principal anti-air missile system, sama dengan yang
digunakan kapal perusak Inggris kelas Daring. Kapal frigate Prancis dan
Italia menggunakan peluncur vertikal Sylver A50 48 sel untuk meluncurkan
rudal pertahanan udara Aster 15 dan Aster 30. Rudal Aster 15 memiliki
jangkauan 30 km, sementara rudal Aster 30 mampu menjangkau 100 km.
navaltoday.com
Kapal frigate kelas Horizon Prancis
dipersenjatai dengan 8 rudal permukaan ke permukaan Exocet MM40, dua
meriam Oto Melara 76 mm Super Rapid, satu Sadral Mistral untuk CIWS
sementara frigate Itali menggunakan rudal TESEO Mk-2/A, tiga meriam
Otobreda 76mm Super Rapid, 2 meriam 20 mm modèle F2 atau KBA
Oerlikon 25/80 mm untuk CIWS. Untuk menghadapi ancaman kapal selam,
frigate kelas Horizon dipersenjatai dengan dua tabung torpedo ganda MU90
Impact dan sistem anti torpedo SLAT. mil.news.sina.com.cn
Frigate kelas Horizon memilik
panjang 152,87 m, lebar 20,3 m, draft 5,4 m. Kelas Horizon menggunakan
dua mesin gas turbin GE/Avio General Electric LM2500 bertenaga 31.280 dk
(23.330 kW) dan dua mesin diesel SEMT Pielstick 12 PA6 STC 5.875 dk
(4,381kW). Kapal perang ini dapat melaju dengan kecepatan maksimum 29
knot atau 54 km/jam. Frigate Horizon memiliki daya jelajah hingga 7.000
mil laut atau 13.000 km pada kecepatan 18 knot atau 33 km/jam.
jeffhead.com
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. | (KCNA/Reuters)
SEOUL - Rezim Korea Utara (Korut) mengeluarkan ancaman mengerikan, yakni meluncurkan serangan nuklir “pre-emptive” terhadap Korea Selatan (Korsel) dan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di seluruh Asia-Pasifik.
Korut bersumpah melakukan tindakan ofensif habis-habisan jika
kedaulatannya terancam.Ancaman itu untuk merespons latihan militer AS
dan Korsel (Korsel) yang akan dimulai pada hari Senin (7/3/2016).
Ancaman kali ini keluar juga keluar beberapa hari setelah pemimpin muda
Korut, Kim Jong-un, memerintahkan militernya untuk menyiagakan semua
senjata nuklir. Komisi Pertahanan Nasional Korut dalam sebuah
pernyataan mengutip Komando Tertinggi Tentara Rakyat Korea (KPA)
menyebut serangan nuklir yang akan diluncurkan merupakan serangan “pre-emptive” untuk keadilan.
Komisi Pertahanan Nasional Korut menggambarkan latihan militer bersama tahunan Korsel dan AS merupakan “latihan perang nuklir yang ditutup-tutupi”.”Yang mengancam kedaulatan nasional Korea Utara, dan (Korut) bersumpah melakukan tindakan ofensif habis-habisan dalam menanggapi aksi militer bahkan sedikit pun,” bunyi pernyataan komisi itu, seperti dilansir kantor berita KCNA.
”Serangan nuklir sembarangan, akan jelas menunjukkan bahwa mereka tertarik pada agresi dan keberanian perangmiliter (Korea Utara),” lanjut pernyataan itu.
Masih menurut pernyatan itu, serangan nuklir Korut tidak hanya
ditargetkan pada wilayah operasional Korsel di Semenanjung Korea, tapi
juga pangkalan militer AS di daratan dan di seluruh wilayah
Asia-Pasifik.
“Jika kita menekan tombol untuk memusnahkan musuh bahkan sekarang, semua basis provokasi akan dipangkas menjadi lautan api dan abu dalam sekejap,” imbuh pernyataan itu.
Meski rudal balistik antarbenua (ICBM) nuklir Korut diragukan
kemampuannya oleh Pentagon, namun rezim Kim Jong-un yakin, rudal
nuklirnya bisa mencapai daratan AS.
Latihan perang tahunan Korsel dan AS yang dijadwalkan dimulai hari ini bertajuk “Foal Eagle” dan ”Key Resolve”. Latihan akan berlangsung selama beberapa minggu dan melibatkan puluhan ribu tentara AS dan Korsel.
Rezim Kim Jong-un memerintahkan semua senjata nulir siaga serang untuk lawan musuh. | (Reuters)
MOSKOW - Rusia ikut cemas dengan kenekatan rezim Korea Utara (Korut) yang menyiapkan serangan nuklir terhadap musuh-musuhnya.
Meski Rusia tidak masuk daftar musuh yang diancam Korut, namun Moskow
ikut menyetujui penjatuhan sanksi keras Dewan Keamanan (DK) PBB terhadap
Pyongyang.
Kecemasan Rusia terhadap kenekatan Korut itu disampaikan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov dalam teleconference dengan wartawan pada hari Jumat.
”Hal ini menimbulkan kekhawatiran cukup serius,” kata Peskov. ”Kami berharap bahwa semua negara di wilayah ini akan menahan diri dan bersikap seimbang,” katanya lagi.
Kantor berita Korut, KCNA,
kemarin merilis perintah pemimpin muda Korut, Kim Jong-un, untuk
menyiagakan semua senjata nuklir agar bisa menyerang musuh setiap saat.
“Korea Utara harus menunjang gaya nuklirnya baik dalam kualitas dan kuantitas, dan menekankan perlunya untuk mengerahkan hulu ledak nuklir selalu siaga guna pertahanan nasional sehingga bisa ditembakkan setiap saat,” tulis KCNA mengutip perintah Kim Jong-un.
”Sekarang adalah waktunya bagi militer kita untuk mengkonversi ancaman serangan pre-emptive militer musuh,” lanjut perintah Kim Jong-un.
Rezim Kim Jong-un sendiri acuh tak acuh terhadap sanksi keras DK PBB
atas uji coba keempat senjata nuklir pada awal Januari 2016 lalu. Korut
justru semakin nekat dengan menembakkan sekitar enam rudal jarak pendek
ke Laut Timur atau Laut Jepang beberapa jam setelah sanksi dijatuhkan.
Tak hanya itu, Pemerintah Korut juga menegaskan bahwa program senjata nuklir akan jalan terus meski terkena sanksi DK PBB.
Sementara itu, Gedung Putih menyatakan masih terlalu dini untuk mengevaluasi dampak sanksi internasionalterhadap Korut.
Namun, Washington mengaku pernah meminta beberapa negara untuk mengubah
pendekatan mereka terhadap Pyongyang karena sanksi dianggap angin lalu
oleh Korut.
”Harapan kami adalah bahwa (sanksi) ini tidak akan menghasilkan perubahan dalam semalam,tapi seiring waktu kita telah melihat ada peningkatan isolasi, dan beberapa negara agar bisa mengevaluasi kembali strategi mereka,” kata juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, seperti dikutip Reuters, Sabtu (5/3/2016)
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un perintahkan militernya siagakan senjata nuklir. | (Reuters)
WASHINGTON
- Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon merespons
keputusan pemimpin Korea Utara (Korut) yang memerintahkan semua senjata
nuklir Pyongyang disiagakan setiap saat.
Pentagon mendesak rezim Korut untuk menahan diri. ”Pyongyang harus menahan diri dari tindakan provokatif yang memperburuk ketegangan,” kata juru bicara Pentagon, Bill Urban, seperti dikutip Reuters, Jumat (4/3/2016).
”Kami menyadari laporan, dan memonitorsituasi di Semenanjung Korea, kami berkoordinasi dengan sekutu regional kami,” lanjut Urban.
"Kami mendesak Korea Utara untuk menahan diri dan fokus pada pemenuhan kewajiban dan komitmen internasional-nya,” imbuh Urban.
Diktator muda Kim Jong-un sebelumnya memerintahkan militernya untuk menyiagakan semua senjata nuklir yang siap digunakan setiap saat guna menghandapi ancaman dari musuh-musuh Korut.
Perintah Kim Jong-un itu disiarkan kantor berita KCNA.
Perintah Kim Jong-un keluar setelah Korut dijatuhi sanksi keras oleh
Dewan Keamanan PBB atas uji coba keempat senjata nuklir awal tahun ini.
“Korea Utara harus menunjang gaya nuklirnya baik dalam kualitas dan kuantitas, dan menekankan perlunya untuk mengerahkan hulu ledak nuklir selalu siaga guna pertahanan nasional sehingga bisa ditembakkan setiap saat,” tulis KCNA mengutip perintah Kim Jong-un.
”Sekarang adalah waktunya bagi militer kita untuk mengkonversi ancaman serangan pre-emptive militer musuh,” lanjut perintah Kim Jong-un.
PYONGYANG
- Jiwa “sangar” sang diktator muda Korea Utara (Korut) Kim Jong-un
keluar pada hari ini (4/3/2016) dengan “mengumandangkan” perang nuklir
terhadap musuh-musuhnya, yakni Amerika Serikat (AS) berserta sekutunya;
Korea Selatan (Korsel) dan Jepang.
Secara mengejutkan,
pemimpin Korut yang baru berusia 30-an tahun itu memerintahkan
militernya menyiagakan semua senjata nuklir. Tujuannya, untuk
ditembakkan setiap saat terhadap target-target musuh Pyongyang.
“Korea Utara harus menunjang gaya nuklirnya baik dalam kualitas dan kuantitas, dan menekankan perlunya untuk mengerahkan hulu ledak nuklir selalu siaga guna pertahanan nasional sehingga bisa ditembakkan setiap saat,” tulis KCNA mengutip perintah Kim Jong-un.
”Sekarang adalah waktunya bagi militer kita untuk mengkonversi ancaman serangan pre-emptive militer musuh,” lanjut perintah Kim Jong-un.
Perintah anak muda Korut itu muncul beberapa jam setelah rezim militer
Korut menembakkan sekitar enam rudal jarak pendek ke Laut Timur atau
Laut Jepang. Jangkuan rudal-rudal jarak pendek yang ditembakkan itu,
menurut Kementerian Pertahanan Korsel, sekitar 150 kilometer (90 mil).
Tak jelas maksud dari manuver sekitar enam rudal dari Pyongyang itu.
Namun, tembakan itu dilesatkan beberapa jam setelah Dewan Keamanan PBB
menjatuhkan sanksi baru yang lebih keras terhadap Korut atas uji coba
senjata nuklir jenis bom hidrogen awal Januari 2016 lalu.
Reaksi Klasik AS
Kumandang perang nuklir yang dikobarkan Kim Jong-un itu, mendapat
reaksi cepat dari Pentagon atau Departemen Pertahanan AS. Namun,
alasannya klasik, yakni mendesak Korut menahan diri dari tindakan
provokatif.
“Pyongyang harus menahan diri dari tindakan provokatif yang memperburuk ketegangan,” kata juru bicara Pentagon, Bill Urban, hari ini.
”Kami menyadari laporan, dan memonitor situasi di Semenanjung Korea, kami berkoordinasi dengan sekutu regional kami,” lanjut Urban.
"Kami mendesak Korea Utara untuk menahan diri dan fokus pada pemenuhan kewajiban dan komitmen internasional-nya,” imbuh Urban.
Target Gedung Biru
Sebelum amarah Kim Jong-un itu keluar, militer Korut pernah mengancam
menjadikan Gedung Biru atau Istana Presiden Korsel, Park Geun-hye, jadi
target serangan senjata nuklir. Lagi-lagi, ancaman itu juga ditujukan
pada AS.
Komando tertinggi militer Korut, dalam sebuah
pernyataan pada 24 Februari 2016, menyampaikan kekesalan Pyongyang atas
rencana AS dan Korsel untuk melakukan latihan perang yang mensimulasikan
invasi terhadap Korut.
”Jika ada bahkan ‘sedikit tanda’
pasukan khusus bergerak untuk melaksanakan operasi tersebut, serangan
pre-emptive baik secara strategis dan taktis akan diluncurkan,” demikian
ancaman komando militer Korut.
Gedung Biru jadi target utama
ancaman serangan itu, karena dianggap sebagai pusat perencanaan dan
mesin dari penguasa reaksioner Seoul. Target ancaman serangan
selanjutnya, menurut komando itu, adalah pangkalan militer AS di Asia
Pasifik.
Komando militer Korut mengklaim memiliki senjata yang
paling kuat dan ultra modern di dunia yang mampu memberikan pukulan
telak di daratan AS setiap saat dan setiap tempat. ”Serangan seperti itu
akan mengurangi semua abu kejahatan, tidak pernah bangkit kembali di
planet kita,” lanjut pernyataan itu.
Mirip Perang Dunia II
Jauh hari sebelum Korut mengobarkan perang nuklir, Komandan pasukan
Amerika Serikat (AS) di Korsel, Jenderal Curtis Scaparrrotti,
memperingatkan bahwa konflik dengan Korut bisa menyerupai skala Perang
Dunia II.
”Mengingat ukuran kekuatan dan persenjataan yang
terlibat, ini akan menjadi lebih mirip dengan Perang Korea dan Perang
Dunia II—yang sangat kompleks, mungkin (jumlah) korban tinggi,” kata
Scaparrrotti kepada Komite Angkatan Bersenjata Parlemen AS pada 25
Februari 2016 lalu.
Menurut Scaparrrotti, Kim Jong-un akan
menggunakan senjata pemusnah massal jika dia pikir nasib pemerintahannya
dipertaruhkan. Menurutnya, saat ini ketegangan di Semenanjung Korea
berada pada tingkat tertinggi dalam kurun lebih dari 20 tahun.
Komandan Angkatan Laut Pasifik AS, Admiral Harry Harris, pada forum
serupa mengatakan bahwa, Korut terus mengembangkan rudal balistik dan
membuka kemungkinan bagi AS untuk menjalankan opsi militer atau
menginvasi Pyongyang.
Kepanikan AS
Uji
coba senjata nuklir Korut dan ancaman serangannya terhadap AS membut
Washington terlihat panik. AS tiba-tiba melakukan manuver tidak biasa,
yaitu menguji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) Minuteman III di wilayah California, beberapa hari lalu.
Tujuan uji coba rudal yang bisa membawa hulu ledak nuklir itu,
diperjelas, yaitu untuk menunjukkan kekuatan AS terhadap Korut. Meski,
Rusia dan China juga disebut dalam alasan uji coba ICBM itu.
Sesumbar Korut bahwa senjata nuklir mereka bisa menghantam wilayah AS juga turut memicu kekhawatiran Pentagon.
Uji coba rudal Minuterman III itu menimbulkan ledakan api di langit yang membentuk lengkungan di perairan Atol Kwajalein, sekitar 2.500 mil sebelah barat daya dari Honolulu.
Komandan Uji Terbang Squadron 576, Kolonel Craig Ramsey, mengatakan
rudal sukses mencapai target. Uji coba rudal Minuteman III juga
disaksikan Wakil Menteri Pertahanan Robert Work dan komandan tertinggi untuk perang nuklir, Admiral Cecil Haney.
Tes rudal yang dijuluki "Glory Trip 218," adalah yang kedua pada bulan ini. Uji coba itu sekaligus mengkonfirmasi keandalan rudal yang bisa membawa hulu ledak nuklir itu setelah era Perang Dingin.
Rudal Minuteman III pertama kali digunakan pada tahun 1970 dan usianya dianggap sudah uzur. Bagian-bagian penting dari rudal berbahaya itu tidak lagi diproduksi.
Work dalam sebuah wawancara menjelang peluncuran rudal Minuteman III mengatakan bahwa dia melihat kemajuan yang baik dalam perbaikan masalah di dalam korps rudal nuklir.
”Ini adalah sinyal untuk siapa saja yang memiliki senjata nuklir, yang kami siap untuk menggunakan senjata nuklir dalam membela negara kami, jika perlu,” katanya. ”Kami melakukannya untuk menunjukkan bahwa rudal tersebut—meskipun mereka sudah tua—mereka masih tetap yang paling efektif, atau salah satu yang paling efektif dari rudal-rudal di dunia,” ujarnya.
Constance Baroudos, seorang analis pertahanan di Lexington Institute, melihat ada sinyal memberi jera yang besar dalam uji peluncuran rudal Minuteman III. ”Pencegahan pada dasarnya tidak bekerja kecuali ada ancaman yang dianggap kredibel," katanya.
"Jadi setiap kali kita menguji ICBM, kami menunjukkan tidak hanya bahwa senjata bekerja, tetapi juga bahwa mereka siap untuk diluncurkan. Setelah tes dilakukan, Rusia, China dan aktor internasional lainnya yang menonton, mereka (AS) mengirim pesan ke calon penyerang bahwa jika mereka tidak melakukan apa-apa mereka akan menyesal,” lanjut dia.
Sanksi PBB Tak Mempan?
Meski dijatuhi sanksi keras dari DK PBB untuk yang kesekian kalinya,
Korut masih berani mengobarkan perang nuklir. Anehnya, Korut yang
dijatuhi sanksi berulang kali itu masih sanggup menjalankan program
senjata nuklir yang ditakuti sejumlah negara.
Michael Madden,
pakar pemantau krisis Korut, menilai sanksi sekeras apa pun tidak mempan
bagi rezim Pyongyang. Alasannya, Korut sudah lama belajar menciptakan
ekonomi yang mandiri sejak negara itu terisolasi.
Michael Madden merupakan pakar yang menjalankan blog “North Korean Leadership Watch”. ”Ini bukan ekonomi yang hebat, tetapi dalam beberapa tahun terakhir mereka (Korut) telah memiliki pertumbuhan (ekonomi) secara moderat dan mereka punya beberapa kemajuan dalam hal pembangunan ekonomi domestik sehingga akan tetap eksis jika sanksi dijatuhkan,” kata Madden.
”Salah
satu hal yang telah mereka lakukan adalah untuk memungkinkan para
teknokrat yang berada dalam kabinet Korea Utara untuk memulai mengelola
program (nuklir), orang-orang ini sangat berpengalaman (untuk menangani) kelemahan mendasar dalam perekonomian Korea Utara, mereka tahu beberapa perbaikan yang mereka butuhkan,” ujarnya.
”Ada beberapa langkah-langkah reformasi yang memukau yang telah
diambil sejak Kim Jong-un berkuasa, ada fleksibilitas yang lebih
sedikit untuk teknokrat, ada fleksibilitas yang lebih sedikit dalam hal
produksi pangan, ada beberapa prinsip pasar yang sangat dasar, yang mereka terapkan di perekonomian,” imbuh Madden.
Menurutnya, pemimpin Korut, Kim Jong-un dan banyak dari lingkaran rezim Pyongyang sudah berpikiran terbuka karena mereka dididik di luar negeri. Kim Jong-un, kata dia, menyadari ada kesenjangan dalam pengetahuan, namun dia terbuka dan bisa menerima saran, terutama dari teknokrat dan ahli ekonomi.
”Ada tingkat tertentu - tingkat yang sangat spesifik karena itu adalah negara totaliter. Fleksibilitas, bahwa dia telah memungkinkan pejabat untuk memiliki hak dalam merumuskan kebijakan,” katanya.
Pakar ini memperingatkan bahwa sanksi keras tidak akan membuat Pyongyang menghentikan program nuklirnya. ”Korea
Utara pada dasarnya mengatakan pada sejumlah kesempatan bahwa mereka
tidak punya niat untuk menyerah program senjata nuklir mereka, dan tidak
ada niat untuk berhenti dalam peluncuran ruang angkasa, dan kita akan harus melihat mereka pada kata-katanya,” ujarnya.
“Mereka memiliki banyak alasan untuk itu, mereka akan mengatakan 'Irak dan Libya menyingkirkan program WMD (nuklir) mereka, dan lihat apa yang terjadi di sana’,” kata Madden mengutip pernyataan rezim Korut yang tidak ingin bernasib seperti rezim Irak dan Libya.
LONDON
- Pihak kepolisian dan Badan Intelijen Inggris, MI6, sedang menyelidiki
dugaan serangan terhadap warga sipil oleh pesawat perang Rusia di
Suriah. Negeri Ratu Elizabeth itu berniat menuntut Presiden Rusia,
Vladimir Putin, untuk kejahatan perang.
Kementerian Luar Negeri
Inggris menegaskan, Inggris tengah memantau situasi di Suriah. Bahkan,
Detektif dari Scotland Yard telah diterbangkan ke Libanon untuk memantau
serangan udara Rusia di Suriah. Hal ini dilakukan di tengah klaim
serangan udara Rusia telah menewaskan ratusan korban dengan menargetkan
rumah sakit dan sekolah, seperti dikutip dari laman Daily Mail, Minggu
(6/3/2016).
Kementerian Keamanan Inggris mengungkapkan, Badan
Intelijen tengah menyusun berkas rahasia serangan tertentu. Berkas ini
bisa membuat Presiden Putin menghadapi tuntutan kejahatan terhadap
kemanusiaan di Pengadilan Internasional. Kementerian Keamanan Inggris
mengerti sepenuhnya jika para penyidik, termasuk detektif dari
Metropolitan Police Service unit kejahatan perang, telah berada di
Kedutaan Inggris di Beirut.
Komite berpengaruh di Kongres Amerika
Serikat (AS) juga telah memberikan dukungan guna menggelar pengadilan
kejahatan perang untuk Suriah. Diplomat AS sekarang diharapkan untuk
mencari dukungan untuk bergerak di PBB. Bukti yang dikumpulkan oleh
Inggris akan diletakkan sebelum pengadilan tersebut. Terkait hal ini,
pihak Scotland Yard menolak untuk berkomentar.
Sebelumnya,
lembaga HAM internasional Amnesty Internasional mengatakan, serangan
udara Rusia menargetkan rumah sakit di daerah yang dikuasai oleh
kelompok pemberontak dalam upaya untuk meneror masyarakat setempat guna
mendukung Presiden Assad. Pesawat Rusia dan Suriah juga diduga telah
menyerang rumah sakit di daerah lain yang ditargetkan.
Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi,
dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan, Salahuddin Rabbani, di
sela-sela KTT Luar Biasa ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds
Al-Sharif, di Jakarta, Minggu (6/3). (CNN Indonesia/ Hanna Azarya
Samosir)
Jakarta, CB
--
Selama empat tahun terakhir menjalankan program
kerja sama, Indonesia telah melatih 353 polisi Afghanistan. Ke depan,
kedua negara juga akan menguatkan kerja sama di bidang pendidikan.
"Dalam
kerja sama teknis selama empat tahun belakangan, ada 44 program
pelatihan yang diikuti oleh 353 partisipan kepolisian, ada pula
pelatihan untuk para diplomat," ujar Menteri Luar Negeri, Retno LP
Marsudi, setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan,
Salahuddin Rabbani, di sela-sela KTT Luar Biasa ke-5 OKI mengenai
Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, di Jakarta, Minggu (6/3).
Dalam pertemuan tersebut, Retno dan Rabbani kembali menyatakan komitmen
tersebut dengan menandatangani nota kesepahaman mengenai Pelatihan
Diplomatik dan Kerja Sama Pendidikan.
Masih di ranah pendidikan,
Retno juga menyebut bahwa kini Indonesia sedang membangun Indonesian
Islamic Center di Kabul, Afghanistan.
"Ini merupakan salah satu simbol persahabatan dan demi menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin," ucap Retno.
Rabbani berharap, pembangunan pusat kajian Islam Indonesia di negaranya dapat mendukung perdamaian di negaranya.
Selain
itu, Retno juga mengundang Afghanistan untuk hadir dalam pertemuan Bali
Process yang berfokus pada penanganan masalah imigran.
"Kedua negara mengalami masalah yang serupa sehingga kami mengundang Afghanistan untuk turut hadir.
Tak kalah penting, kedua negara juga menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina dari Israel.
Keseluruhan
KTT LB OKI ini memang menitikberatkan pada masalah pembebasan Palestina
dari Israel. Kini, para pejabat tinggi negara sedang mengadakan
pembahasan mengenai pokok pikiran yang akan dituangkan dalam dua dokumen
hasil dari KTT LB OKI ini.
Hasil pembahasan dari para pejabat
tinggi akan dibawa ke meja diskusi tingkat menteri pada siang hari ini.
Semua hasil pembahasan itu akhirnya akan disempurnakan dan dituangkan
dalam dua dokumen yang dibicarakan oleh para pemimpin negara pada Seni
(7/3).
KTT Luar Biasa OKI di Jakarta akan menghasilkan dua dokumen soal
Palestina, yaitu resolusi dan deklarasi. Dokumen resolusi akan berisi
konfirmasi kembali negara-negara OKI dengan fokus Palestina dan
Yerusalem, yang menjadi lokasi Masjid al-Aqsa.
Sementara dokumen
deklarasi akan akan lebih padat dan singkat, berisi langkah konkret ke
depan untuk menindaklanjuti hal-hal yang disepakati negara-negara OKI
terkait Palestina dan Yerusalem.
OKI selama ini dianggap tak mampu membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina. (Paula Bronstein /Getty Images)
Jakarta, CB
--
Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi
Kerja Sama Islam (OKI) soal Palestina berlangsung di Jakarta mulai hari
ini, Minggu (6/3) hingga Senin besok.
KTT Luar Biasa OKI di
Jakarta kali ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan Palestina agar
persoalan di negara tersebut dibahas khusus dalam sebuah pertemuan luar
biasa OKI. Usulan tersebut mendapatkan respon oleh negara-negara anggota
OKI, dan Palestina secara khusus meminta Indonesia agar menjadi tuan
rumah pertemuan tersebut.
Menilik ke belakang, OKI dibentuk pada
1969, setelah para pemimpin negara Islam mengadakan konferensi di Rabat,
Maroko. Pembentukan OKI ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam
di antara negara anggota, mengoordinasikan kerja sama, mendukung
perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat suci
Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka
dan berdaulat.
Pertemuan di Rabat ketika itu, memang terjadi setelah Israel membakar satu bagian dari masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969.
Ini
membuat OKI di masa awal menaruh perhatian besar pada masalah politik,
terutama masalah Palestina. Namun dalam perjalanannya, organisasi ini
menjadi wadah kerja sama di berbagai bidang baik politik, ekonomi,
sosial, buday a, dan ilmu pengetahuan antarnegara Muslim di seluruh
dunia.
Sebanyak 57 negara tergabung di dalam OKI, baik yang
merupakan negara Islam maupun negara dengan populasi Muslim besar,
seperti Indonesia.
Bela Palestina hanya tataran wacana
Dari
negara yang tergabung didalamnya, OKI merepresentasikan 1,4 miliar
orang, berdasar pada data 2008. Namun jumlah yang besar ini belum mampu
membuat OKI berbuat untuk mewujudkan cita-cita awal pembentukannya,
yakni untuk memerdekakan Palestina.
“KTT OKI sangat kuat membela
kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, tetapi hanya pada tataran wacana,”
ujar pengamat Timur Tengah, Zuhairi Misrawi dari Middle East Institute,
ketika dihubungi CNN Indonesia pada Kamis (3/3).
Zuhairi
menyatakan bahwa hasil konferensi tak akan bisa memuluskan kemerdekaan
Palestina karena “yang menentukan kemerdekaan Palestina adalah Amerika
Serikat.”
“Oleh karena itu, KTT OKI yang akan datang, solusinya
adalah melakukan lobi secara serius kepada AS untuk menyetujui
kemerdekaan Palestina,” lanjutnya.
Selama ini, kekuatan OKI belum
mampu meyakinkan AS dan negara sekutunya untuk menyetujui kemerdekaan
Palestina. Padahal, AS memegang veto di Dewan Keamanan PBB, dan sejauh
ini kerap membela kepentingan Israel.
“Kalau [lobi] tidak
dilakukan, maka kemerdekaan Palestina hanya akan menjadi isu politis
yang tidak akan menjadi kemerdekaan,” ujar Zuhairi.
Pendapat
senada juga diutarakan oleh Fahmi Salsabila, pengamat Timur Tengah dari
lembaga Indonesian Society for Middle East Studies (IMES), yang menilai
KTT Luar Biasa OKI di Jakarta hanya merupakan pernyataan sikap
negara-negara Muslim.
"KTT OKI di Jakarta menjadi bukti dukungan negara-negara Islam yang
tergabung dengan OKI. Memang sejak didirikan pada 1969, tujuan
memerdekaan Palestina dan mengembalikan hak-hak kemerdekaan dari negara
Palestina, belum tercapai," ujar Fahmi ketika dihubungi pada Kamis.
Fahmi
menyatakan penyelenggaraan KTT OKI di Jakarta juga sejalan dengan upaya
Presiden Jokowi untuk membawa masalah kedaulatan Palestina ke sejumlah
konferensi internasional, seperti KTT AS-ASEAN bulan lalu dan Konferensi
Asia-Afrika tahun lalu.
Fahmi juga menyinggung bahwa dua
dokumen yang akan dihasilkan oleh KTT OKI di Jakarta, yakni resolusi dan
deklarasi, tidak mengikat secara hukum. Sehingga, jika resolusi dan
deklarasi tidak dilaksanakan maka tidak ada sanksi hukum apapun.
Fahmi
menyatakan bahwa kunci untuk memuluskan jalan kemerdekaan di Palestina
berada di PBB. "Kuncinya ada di PBB. Sayangnya, PBB hingga kini masih
ompong. Rohnya masih roh perang dunia, sehingga [mengadopsi] hak veto di
situ," ujar Fahmi.
Dengan hak veto, lanjut Fahmi, Amerika
Serikat dan sejumlah negara besar lainnya pemegang hak veto dapat
mementahkan berbagai kepentingan Palestina dan memihak Israel.
Meski
demikian, Fahmi menilai KTT OKI kali ini akan menunjukkan bahwa meski
dihalangi kekuatan yang sangat susah dilawan, negara-negara Islam tidak
tinggal diam. Harapannya, ini dapat membuat kemajuan di PBB.
Dua kaki Fahmi
juga menyinggung bahwa Indonesia dapat memainkan peran yang signifikan
dalam upaya mendukung kedaulatan Palestina. Indonesia, lanjutnya,
memiliki reputasi baik sebagai salah satu negara moderat dengan penduduk
Muslim terbesar dunia.
Fahmi menilai bahwa jika Indonesia ingin
mendukung solusi dua negara, yakni Palestina dan Israel, Indonesia
seharusnya melakukan langkah diplomatis dua kaki. Fahmi menjabarkan
bahwa Indonesia seharusnya tidak hanya membuka konsul kehormatan di
Ramallah, tetapi juga membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
"Walaupun
Indonesia ingin membuka konsul kehormatan di Ramallah, pendekatan dua
kaki akan lebih mudah, dengan cara membuka hubungan diplomatik dengan
Israel. Karena ini masalah dua arah, bukan satu arah. Dan selama ini
Israel menganggap Indonesia bukan kawan," tuturnya.
Meski
demikian, Fahmi mengakui bahwa pendekatan semacam itu akan menimbulkan
polemik di dalam negeri. Sehingga menurutnya terdapat sejumlah
alternatif lain untuk memberikan pendekatan ke Israel.
"Mungkin melalui mediasi, atau menjalin kontak yang intens," ujarnya.
Karena hasilkan dua dokumen, bukan sekadar seremoni.
Hasan Kleib (kiri) dan Arrmanatha Nassir (VIVA.co.id/Rebecca Reiffi Georgina)
CB -
Direktur Jenderal Multilateral Kemlu, Hasan Kleib, mengungkapkan, hasil
yang akan dicapai pada KTT Luar Biasa OKI yang kelima nanti akan
merupakan sebuah solusi yang adil. Tema dalam konferensi ini adalah
"United for Adjust Solution".
"Solusi yang dicapai nanti akan menjadi solusi yang adil, karena selama
ini sudah banyak perjanjian yang dinilai masih memiliki unsur
ketidakadilan dari sisi Palestina. Jadi, kali ini kami memastikan solusi
dari hasil KTT nanti harus adil menyeluruh," kata Hasan, di Gedung
Kemlu RI, Jakarta, Jumat, 4 Maret 2016.
KTT Luar Biasa OKI akan menghasilkan dua dokumen, yakni resolusi dan
deklarasi. Dalam hal ini, Indonesia sudah menerima beberapa masukan dari
beberapa negara mengenai draf resolusi terkait pandangan anggota OKI.
Isi dari resolusi, lanjut Hasan, adalah pernyataan dan posisi negara
anggota OKI terhadap Palestina. Sementara itu, deklarasi lebih ke
langkah konkret. Hasan juga menegaskan, untuk pertama kalinya, Indonesia
ingin melihat KTT ini sebagai suatu proses bukan seremoni belaka.
"Indonesia sudah memastikan ke Palestina bahwa akan ada langkah tindak
lanjut mengenai apa yang akan dilakukan setelah KTT ini. Draf resolusi
akan dibawa pada hari pertama (Minggu) untuk dibahas pada tingkatan
menteri, dikaji lalu disepakati dalam KTT," paparnya.
Parade militer China di Lapangan Merah, Beijing (REUTERS)
CB - Juru
Bicara Parlemen China, Fu Ying, mengatakan bahwa anggaran pertahanan
negeri Tirai Bambu pada tahun ini akan meningkat sekitar tujuh hingga
delapan persen dibandingkan dengan tahun lalu (year on year/yoy).
"Untuk angka sebenarnya akan dirilis hari Sabtu, saat Kongres Nasional
Rakyat China dalam sesi laporan rancangan anggaran tahunan," kata Ying,
mengutip situs Reuters, Jumat, 4 Maret 2016.
Tahun lalu, anggaran pertahanan China meningkat 10 persen menjadi 887
miliar yuan (US$135,4 miliar). "Itu tingkat pertumbuhan paling lambat
dalam lima tahun," tutur Ying.
Pada 2014, anggaran pertahanan China tumbuh 12,2 persen, atau sebesar
US$132 miliar dan berada di urutan kedua setelah Amerika Serikat. Saat
ini, China sedang dihadapkan masalah sengketa di wilayah Laut China
Selatan (LCS).
Sejumlah pengamat memprediksi bahwa anggaran pertahanan China tahun ini
bakal meningkat tajam. Hal itu sejalan dengan kebijakan reformasi
militer struktural dan ketegangan di pulau sengketa.
Pengamat militer, Ni Lexiong, mengatakan, kemungkinan besar anggaran
pertahanannya naik bakal disetujui mengingat Tentara Pembebasan Rakyat
(PLA) sedang menjalani kebijakan reformasi struktural untuk meningkatkan
kemampuan tempur dalam menghadapi "situasi yang rumit" seiring
meningkatnya tekanan.
Mengakomodir protes penolakan pemerintah daerah Okinawa.
Penolakan warga Jepang bangun pangkalan militer AS (Reuters/Issei Kato/Files)
CB -
Pemerintah Jepang akan menangguhkan sementara relokasi dan pekerjaan
konstruksi pembangunan pangkalan militer milik Marinir Amerika Serikat
di Teluk Henoko, Nago, Okinawa.
Seperti dikutip dari situs Reuters, Jumat, 4 Maret 2016,
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, menyetujui penyelesaian sengketa
pembangunan pangkalan militer dan menangguhkan segala aktivitas
pekerjaan di sana.
"Sikap pemerintah tetap pada keputusannya, merelokasi dari Pangkalan
Futenma ke Henoko. Tapi, kami akan berdialog dengan pemerintah Okinawa
dan menangguhkan pekerjaan konstruksi untuk mencapai solusi damai," kata
Abe.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Okinawa telah berselisih mengenai
relokasi pasukan Marinir AS dari sebelumnya di Pangkalan Udara Futenma.
Pada April 2016, Gubernur Okinawa, Takeshi Onaga, dan Abe akan bertemu
guna membahas keberlanjutan pembangunan pangkalan militer tersebut di
Tokyo.
Tujuan Pemerintah Jepang memindahkan pangkalan karena Henoko adalah wilayah yang kurang padat penduduknya.
Konfigurasi panel surya pada system Pembangkit Listrik Tenaga Surya di pulau Kawaluso, Sangihe, Sulawesi Utara.
