Netanyahu Menang Pemilu Israel, Unggul Satu Kursi di Parlemen

Kandidat petahana perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Benjamin Netanyahu menang dalam pemilihan umum 2019 di Israel. Dia unggul sangat tipis dari pesaingnya, Benny Gantz, dalam raihan kursi di parlemen.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (10/4), Partai Likud yang mengusung Netanyahu sebagai perdana menteri meraih 37 kursi di parlemen (Knesset). Sedangkan Partai Biru Putih yang mencalonkan Benny Gantz meraih 36 kursi.

"Ini adalah malam kemenangan kolosal," kata Netanyahu kepada para pendukung di markas Partai Likud.

Penghitungan suara saat ini sudah mencapai 96 persen. Dengan hasil ini, keduanya memang meraih mayoritas dari 120 kursi di parlemen. Namun, posisi Netanyahu lebih diuntungkan untuk membentuk koalisi pemerintahan dengan faksi sayap kanan.


Netanyahu yang berusia 69 tahun akan menjadi perdana menteri dengan masa kepemimpinan terlama dalam 71 tahun sejarah Israel. Dia menyatakan sudah mulai berdialog dengan calon mitra koalisi. 

Netanyahu berturut-turut berkuasa sejak 2009 dan berjuang mempertahankan kelangsungan politiknya. Namun, Gantz yang merupakan mantan panglima angkatan bersenjata juga bisa menjadi oposisi yang kuat, jika berhasil merangkul mitra koalisi yang tepat.

Gantz bisa menggunakan isu dugaan korupsi jika ingin melengserkan Netanyahu. Hanya saja dia mesti bisa meyakinkan aparat penegak hukum soal janji korupsi yang diusung partainya dalam kampanye.

Kemenangan Netanyahu ini bisa membawa dampak lanjutan. Terutama terhadap bangsa Palestina. Sebab, dia berjanji bakal menguasai pemukiman Yahudi di Tepi Barat jika terpilih kembali.

Credit  cnnindonesia.com

Presiden Turki puji dukungan Bolivia buat Palestina

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (Kanan) dan Presiden Bolivia Juan Evo Morales Ayma (Kiri) mengadakan taklimat bersama setelah pertemuan mereka di Kompleks Presiden di Ankara, Turki, 9/4-2019 (Volkan Furuncu - Anadolu Agency) (Anadolu Agency)

Ankara (CB) - Presiden Turki pada Selasa (9/4) memuji dukungan Bolivia buat Al-Quds dan juga memuji pendekatan negara Amerika Selatan tersebut mengenai masalah Dataran Tinggi Golan.

Pernyataan Revep Tayyip Erdogan itu disampaikan dalam taklimat bersama dengan timpalannya dari Bolivia Juan Evo Morales Ayma, yang sedang berkunjung, di Kompleks Presiden di Ibu Kota Turki, Ankara.

"Saya ingin berterima kasih kepada Bolivia atas dukungannya dalam masalah Palestina, terutama mengenai status Al-Quds (Jerusalem) dan perlindungan warga sipil Palestina," kata Erdogan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Ia juga memuji pendekatan Bolivia mengenai masalah Dataran Tinggi Golan.

Erdogan menyatakan masalah regional dan global dibahas dan keprihatinan mengenai kemunculan kelompok sayap-kiri dan kecenderungan yang merugikan Islam juga dibahas selama pertemuan mereka.

Pada Maret, Presiden AS Donald Trump mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.

Tindakan tersebut dilakukan setelah Trump mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel pada penghujung 2017 dan memindahkan kedutaan besar negerinya dari Tel Aviv ke Al-Quds tahun lalu, sehingga menyulut kemarahan dunia Islam.

Al-Quds tetap menjadi inti konflik selama beberapa dasawarsa di Timur Tengah; rakyat Palestina berharap Al-Quds Timur --yang diduduki Israel sejak 1967-- suatu hari nanti menjadi Ibu Kota Negara Palestina.

Hubungan Turki-Bolivia

Pada gilirannya Presiden Bolivia Juan Evo Morales menyampaikan kesediaan untuk meningkatkan hubungan dengan Turki. "Saya percaya kami dapat mewujudkan ini sebab kami memiliki pandangan yang sama."

Sementara itu Moralez mengecam AS "karena mengangkat presiden untuk Venezuela. Presiden Bolivia tersebut menolak tindakan AS itu.

"Mengangkat presiden hari ini seperti pengangkatan gubernur selama era kolonial," katanya.

Pada Januari, pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido mengumumkan diri sebagai penjabat presiden, tindakan yang didukung oleh AS, banyak negara Eropa dan negara Amerika Latin.

Presiden Bolivia tersebut, yang memuji sikap Turki mengenai krisis Bolivia, mengatakan, "Saya sangat mengetahui negara Venezuela, pemerintahnya dan rakyatnya ... Itu adalah negara yang mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya meskipun menghadapi masalah fiskal. Itu sebabnya mengapa kami mendukung mereka."

Ia menyeru rakyat negara Amerika Latin agar menolak setiap campur-tangan militer tak peduli apa pun ideologinya.

Morales juga mengatakan Bolivia mengharapkan kerja sama dengan Turki di bidang industri pertahanan.

"Kami memerlukan kerja sama di bidang pertahanan, terutama untuk memerangi penyelundupan. Kami ingin mengalihkan dan membeli teknologi kerja sama dengan militer, dan kami memerlukan itu," katanya.

Presiden Bolivia itu juga menyampaikan rasa senangnya sehubungan dengan rencana Turki untuk melakukan penerbangan langsung ke Bolivia pada kuartal pertama 2020.

Credit  antaranews.com

Abbas: Kami Siap Berunding dengan Israel

Presiden Palestina Mahmoud Abbas

Foto: Fethi Belaid/ Pool photo via AP, FIle

Abbas meminta Israel menerima resolusi PBB yang relevan dengan konflik kedua negara.

CB, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan siap melakukan pembicaraan damai dengan Pemerintah Israel. Hal itu dia ungkapkan saat Israel menggelar pemilu parlemen (Knesset) pada Selasa (9/4).


"Kami siap duduk di meja perundingan dan tangan kami selalu terulur untuk bernegosiasi (dengan Israel)," kata Abbas dalam sebuah pernyataan, dikutip Anadolu Agency.

Kendati demikian, Abbas meminta Israel menerima resolusi PBB yang relevan dengan konflik kedua negara. "Jika tidak, kami teguh sampai kami mendapatkan kembali hak-hak kami," ucapnya.


Dia juga menegaskan bahwa Palestina menolak rencana perdamaian dengan Israel yang digagas Amerika Serikat (AS) atau dikenal dengan istilah 'Deal of the Century'. Sebab AS telah dipandang sebagai mediator yang tak netral semenjak memutuskan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.

Israel diketahui telah menyelenggarakan pemilu parlemen. Terdapat dua figur yang dinilai berpeluang besar menduduki kursi perdana menteri, yakni pemimpin Partai Likud Benjamin Netanyahu dan pemimpin aliansi politik Biru dan Putih Benny Gantz.


Selama masa kampanye, Netanyahu dan Gantz memiliki cara yang saling bertolak belakang untuk memaksimalkan perolehan suara. Hal itu salah satunya terlihat pada cara keduanya akan memperlakukan Tepi Barat. Dunia internasional memandang wilayah tersebut sebagai wilayah Palestina yang diduduki.


Netanyahu berjanji, jika terpilih kembali sebagai perdana menteri, dia akan menganeksasi dan mengambilalih sepenuhnya kontrol atas Tepi Barat. "Sementara Yerusalem tidak akan dipecah," ucapnya.


Gantz mengkritik janji Netanyahu. Dia menilai tawaran Netanyahu itu tak bertanggung jawab. Jika memang hendak mencaplok Tepi Barat sepenuhnya, Gantz mempertanykan, mengapa Netanyahu tidak melakukannya selama selagi dia  menjabat sebagai perdana menteri.


Gantz menegaskan dia menentang gerakan sepihak. "Kami mengatakan kami akan mengupayakan perjanjian perdamaian yang didukung secara regional dan global dengan tetap memperatahankan prnsip-prinsip dasar kami," ujarnya. 

Credit  republika.co.id

Presiden Palestina Harap Pemilu Israel Bawa Perdamaian

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, berharap pemilihan umum Israel pada Selasa (9/4) dapat membawa perdamaian. (AFP Photo/Abbas Momani)

Jakarta, CB -- Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, berharap pemilihan umum Israel pada Selasa (9/4) dapat membawa perdamaian.

"Yang kami harapkan hanya ada jalan, jalan yang benar menuju perdamaian. Kami tidak ingin ada pemerintahan yang tidak percaya perdamaian," ujar Abbas, sebagaimana dikutip AFP.

Abbas melontarkan pernyataan ini di tengah keterpurukan popularitas Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam beberapa jajak pendapat menjelang pemilu.

Tanpa menunjukkan dukungan kepada salah satu kandidat, Abbas mengaku mengikuti pemilu Israel. Ia berharap pemerintahan Israel yang baru dapat memahami "perdamaian merupakan kepentingan kami, mereka, dan dunia."


Perundingan damai antara Israel dan Palestina kini sedang mandek sejak 2014, ketika proses yang diinisiasi Amerika Serikat gagal karena saling tuduh.

Abbas mengatakan bahwa pihaknya akan tetap terbuka untuk bernegosiasi. Namun, pemerintahan Abbas menegaskan bahwa mereka tidak akan mau mengikuti rencana proses damai yang digagas AS.

Pemerintahan Abbas sudah memutus hubungan dengan AS sejak Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut Palestina, tindakan AS sangat bias.

Selama ini, Palestina dan Israel memperebutkan Yerusalem sebaai ibu kota negara masing-masing kelak. Keputusan AS itu pun dianggap membuyarkan prospek perdamaian Israel dan Palestina.

Sejak saat itu, aksi protes yang kerap berujung ricuh di perbatasan antara Israel dan Palestina terus memanas.

Credit cnnindonesia.com

Israel Gelar Pemilu, Tepi Barat Ditutup

Ilustrasi reklame kampanye Benjamin Netanyahu di Tel Aviv, Israel. (Reuters/Nir Elias)

Jakarta, CB -- Israel hari ini menggelar pemilihan umum parlemen. Atas alasan itu, mereka memutuskan menutup wilayah Tepi Barat, Palestina, yang diduduki.

Seperti dilansir Associated Press, Selasa (9/4), militer Israel menutup seluruh kawasan Tepi Barat sejak pagi hari waktu setempat. Mereka baru membuka kembali blokade pada Rabu (10/4) tengah malam besok setelah penghitungan suara selesai.

Penutupan Tepi Barat membuat warga Palestina tidak boleh melintas. Namun, larangan itu tidak berlaku untuk urusan medis dan kemanusiaan.


Dalam pemilihan umum kali ini, Benjamin Netanyahu akan maju kembali sebagai calon petahana. Pesaing terkuatnya adalah mantan Panglima Angkatan Bersenjata Israel, Benny Gantz.

Gantz menjanjikan akan memberikan jalan baru kepada Israel jika terpilih.

"Saya senang bisa melayani Israel. Saya senang untuk memimpin warga Israel ke arah baru. Kita harus menghormati demokrasi dan meminta seluruh pihak menghormatinya," kata Gantz, seperti dilansir AFP.

Tempat pemungutan suara dibuka sejak pukul 07.00 sampai 22.00 waktu setempat. Setelah itu langsung dilakukan penghitungan suara dilakukan

Pemilu kali ini menjadi pertaruhan bagi Netanyahu. Jika tumbang, maka kemungkinan dia bakal diseret ke pengadilan atas sejumlah kasus dugaan korupsi.

Tuduhan korupsi telah menjerat Netanyahu sejak awal 2017 lalu. Dia diduga terlibat dalam tiga kasus korupsi yang berbeda.

Pertama, Case 1000. Dalam perkara ini Netanyahu dan keluarganya dituduh menerima gratifikasi berupa sampanye, cerutu, dan sejumlah perhiasan dari produser Hollywood yang merupakan warga Israel, Arnon Milchan, dan pebisnis asal Australia, James Packer, dalam kurun waktu 2007 sampai 2016.

Gratifikasi itu disebut diberikan kepada Netanyahu sebagai imbalan karena telah memberikan "bantuan politik." Hingga kini, penyelidikan polisi masih berkutat untuk mengungkap bantuan politik seperti apa yang diberikan oleh Netanyahu.

Kasus kedua disebut Case 2000. Netanyahu dituduh melobi Arnon Mozes, seorang pemilik surat kabar ternama Israel, Yedioth Ahronoth, terkait permintaan pemberitaan positif. Sebagai gantinya, Netanyahu yang berkuasa sejak 2009 bersekongkol dengan menerbitkan aturan pemerintah dan sejumlah cara lain untuk menekan pertumbuhan surat kabar pesaing Yediot, Israel Hayom.

Dalam perkara kedua, Netanyahu bersama Mozes disangka terlibat suap, rekayasa, dan penyalahgunaan wewenang.

Perdana Menteri Israel kesembilan itu juga terjerat skandal korupsi Case 4000. Dalam kasus ini, Netanyahu dituding memberikan kelonggaran regulasi bagi perusahaan telekomunikasi Israel, Bezeq Telecom.

Sebagai imbalan, Netanyahu dan sang istri, Sara, mendapat pemberitaan positif dari sebuah portal berita Walla yang terkait dengan Bezeq Telecom.

Credit  cnnindonesia.com

Erdogan: Tepi Barat adalah Milik Palestina!

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu atas pernyataan terbarunya mengenai Tepi Barat, Palestina. Foto/Reuters

ANKARA - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu atas pernyataan terbarunya mengenai Tepi Barat, Palestina. Netanyahu mengatakan akan memperluas aneksasi Israel atas Tepi Barat jika memenangkan pemilu yang akan digelar 9 April mendatang.

Berbicara jelang bertolak ke Rusia, Erdogan mengatakan bahwa Tepi Barat adalah milik Palestina. Pernyataan Netanyahu, lanjut Erdogan, tidak akan mengubah apapun dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

"Segala sesuatu yang dilakukan negara itu bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB. Tepi Barat milik Palestina dan kami akan terus mendukung Palestina," kata Erdogan, seperti dilansir Xinhua pada Senin (8/4).

Sebelumnya diwartakan, Netanyahu bersumpah untuk sepenuhnya mencaplok Tepi Barat, jika ia memenangkan pemilihan umum Israel. Dia mengatakan akan memberlakukan kedaulatan atas permukiman di Yudea dan Samaria di Tepi Barat, jika dia menang dalam pemilihan umum pekan depan.

Pria yang merupakan pemimpin partai sayap kanan Israel, Likud, mengatakan pemerintahannya berikutnya tidak akan memisahkan antara blok permukiman besar Israel dan pos-pos kecil di Tepi Barat.

Israel merebut Tepi Barat dalam perang 1967 dan telah membangun permukiman di sana. Saat ini, setidaknya terdapat 650 ribu pemukim Yahudi yang hidup dan tinggal di lebih dari 100 permukiman di Tepi Barat dan juga Yerusalem Timur. 

Credit  sindonews.com

Inggris Kecam Rencana Israel Perluas Permukiman di Tepi Barat

Menteri Negara Urusan Timur Tengah Inggris, Mark Field melemparkan kecaman keras atas rencana Israel untuk memperluas permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat. Foto/Istimewa

LONDON - Menteri Negara Urusan Timur Tengah Inggris, Mark Field melemparkan kecaman keras atas rencana Israel untuk memperluas permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat, Palestina. Dunia internasional menilai permukiman Yahudi di wilayah Palestina adalah sesuatu yang ilegal.

"Inggris mengecam keras pernyataan pemerintah Israel pada 5 April atas rencana dan tender untuk lebih banyak permukiman di Tepi Barat," kata Field dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (8/4).

Field mengatakan, rencana baru-baru ini mengungkapkan permukiman baru, sebagai tindak lagi dari pengumuman yang dibuat Israel pada bulan Desember. Saat itu, Israel mengatakan akan mebangun lebih dari 2.000 unit rumah baru di Tepi Barat.

"Permukiman ilegal di bawah hukum internasional dan merusak kelayakan fisik solusi dua negara," ungkapnya.

Mendesak Israel untuk menghentikan tindakan kontraproduktif, dia menyerukan semua pihak untuk berkomitmen pada upaya lebih lanjut untuk mengurangi ketegangan saat ini dan menciptakan lingkungan yang tepat untuk perdamaian yang adil dan abadi.

Saat ini setidaknya terdapat 650 ribu pemukim Yahudi yang hidup dan tinggal di lebih dari 100 permukiman di wilayah pendudukan, yakni di Tepi Barat dan juga Yerusalem Timur. 

Credit  sindonews.com

Hamas Kecam Pernyataan Menlu Oman Soal Israel

Hamas melemparkan kecaman keras atas pernyataan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah soal Israel. Foto/Istimewa

GAZA - Hamas melemparkan kecaman keras atas pernyataan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah soal Israel. Yusuf mengatakan, negara-negara Arab harus bekerja untuk mengakhiri ketakutan Israel mengenai keberadaannya.

Dalam sebuah pernyataan, Hamas menggambarkan pernyataan yang dibuat oleh Yusuf adalah sesuatu yang bertentangan dengan semua fakta yang ada di lapangan dan juga logika.

"Di bawah logika moral atau politik mana kita harus meminta korban meyakinkan algojo dan penjajah tentang masa depannya? tanya Hamas, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (8/4).

"Israel adalah perampas kekuasaan, yang memiliki pasukan paling kuat di kawasan itu, melakukan pembunuhan sistematis dan penghancuran terhadap rakyat kami, Yahudisasi Yerusalem, menodai situs-situs suci, mengancam seluruh wilayah dan mengabaikan hukum internasional," sambungnya.

Sebelumnya diwartakan, di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Yordania, Yusuf mengatakan ketika Israel menerima dukungan politik, ekonomi dan militer dari komunitas internasional, mereka masih tidak merasa aman tentang masa depannya sebagai negara non-Arab di kawasan.
Negara-negara Arab, papar Yusuf harus mampu melihat ke dalam masalah ini dan berusaha untuk mengakhiri ketakutan Israel tersebut.

Pernyataan Yusuf sendiri muncul di tengah-tengah pemulihan hubungan antara Oman dan Israel. Hubungan kedua negara membaik setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengunjungi negara Teluk itu pada Oktober lalu untuk bertemu dengan Sultan Qaboos bin Said. 

Credit  sindonews.com

Netanyahu Galang Suara Pemilu dengan Kebijakan Permukiman

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Netanyahu ingin menguasai wilayah Tepi Barat

CB, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentukan syarat-syarat untuk menerima rencana damai Amerika Serikat (AS) yang disebut 'kesepakatan abad ini'. Sebuah langkah yang menurut para pakar bertujuan untuk mendapatkan suara dalam pemungutan suara pada Selasa (9/4).

Dalam wawancaranya dengan surat kabar Israel Hayom, Netanyahu yang juga pemimpin partai sayap kanan Likud mengatakan ia belum berkoordinasi dengan Presiden AS Donald Trump tentang kesepakatan tersebut. Tapi ia sudah menentukan 'tiga syarat dasarnya'.

"Tidak ada satu pun pemukiman yang digusur dari Tepi Barat. Tepi Barat tetap dalam kuasa Israel, dan Yerusalem tidak dipecah," kata Netanyahu, dilansir di Anadolu Agency, Senin (6/4).

Mengomentari tentang keberadaan Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat dan pergerakan Hamas di Jalur Gaza, Netanyahu mengatakan ia menolak kekuasaan PA di Gaza. Alasannya karena Israel mendapatkan manfaat dari sisi Palestina.

PA langsung mengutuk dan menolak pernyataan Netanyahu tersebut. Kantor berita WAFA melaporkan PA menyebut komentar itu 'tidak bertanggung jawab'.

Kepada Anadolu Agency, dosen ilmu politik dan hubungan internasional Birzeit University, Nabil al-Khatib mengatakan pernyataan Netanyahu menunjukan sikap pemerintah Israel yang sudah lama diketahui. "Kesepakatan abad ini tidak akan jauh dari posisi Israel," kata Khatib.

Ia menekankan posisi Palestina terhadap pemerintah AS. Menurutnya, Palestina harus terus menolak mediasi yang dilakukan Amerika dan menolak untuk proposal apa pun yang AS ajukan.

Partai sayap kanan Likud dan koalisi Biru dan Putih yang dipimpin Benny Gantz diprediksi akan menjadi rival utama dalam pemilu tahun ini. Khatib tidak yakin hubungan Trump dan Netanyahu akan retak karena kesepakatan abad ini.

"Nada pernyataan Netanyahu didorong pemilih, dia ingin menunjukkan dirinya sebagai orang yang mengajukan syarat terhadap Amerika," kata Khatib.

Menurutnya di masa depan, rencana AS mungkin akan sesuai dengan posisi Israel. Perbedaan-perbedaannya pun hanya ada di rincian-rincian yang sangat terbatas. 

Namun ia menekankan jika AS mengajukan persyaratan dalam rencana damai maka akan sulit bagi Netanyahu untuk menolaknya. Menurut Khatib sangat memalukan bagi Netanyahu untuk menolaknya karena hubungannya yang luar biasa baik dengan Trump.

Khatib yakin Trump dapat menghindari Netanyahu dari tekanan politik internal sebelum pemilu. Caranya dengan 'menunda memperkenalkan' kesepakatan damai yang ia ajukan.

Kepala Pusat Hubungan Israel dan Palestina Al-Quda yang bermarkas di Tepi Barat, Emad Abu Awwad mengatakan pernyataan Netanyahu 'menegaskan' kebijakan permukiman di Tepi Barat. Awwad mengatakan perdana menteri itu akan mendapatkan suara dari pernyataan tersebut.

"Ia sudah mengadopsi kebijakan itu di lapangan sejak ia mulai menjabat, kebijakannya sudah mapan dan sistematis tapi dia juga ingin menekankannya kembali agar (kebijakan itu) memberikannya banyak suara," kata Awwad. 

Berhentinya proses perdamaian sejak 2014 lalu, kata Awwad, tema kampanye Netanyahu dalam pemilu 2015 lalu 'menegaskan tidak akan ada perdamaian'. Awwad menunjukkan video saat Netanyahu mengatakan hal itu.

"Perdamaian tidak ada dalam agenda Likud tapi menghilangkan mimpi negeri Palestina secara bertahap tanpa mengungkapkannya kepada publik dunia," kata Awwad.

Credit  republika.co.id

Hamas Ancam Serang Kota-kota Besar Israel Jika Perangi Gaza

Seorang tentara Israel berjalan di samping deretan tank yang diterjunkan di dekat perbatasan dengan Gaza, di Israel selatan 28 Maret 2019. Militer Israel menerjunkan sejumlah tank militer miliknya ke dekat Jalur Gaza guna mengamankan menjelang dilakukannya aksi demo warga Palestina, "Pawai Akbar Kepulangan" atau "Great March of Return". REUTERS/Amir Cohen

CB, Jakarta - Hamas mengancam pemerintah Israel akan terpaksa mengevakuasi warganya di Tel Aviv dan kota besar Israel lain jika memutuskan berperang dengan Gaza.
Pemimpin Hamas di Jalur Gaza, Yahya Sinwar, bersumpah jika perang pecah, maka Hamas akan memaksa Israel bukan hanya mengungsikan penduduknya di perbatasan tetapi juga di kota besar mereka seperti Ashdod, Ashkelon, Negev dan Tel Aviv.

"Camkan sumpah ini. Jari-jari perlawanan di Jalur Gaza sedang berada di pematuknya. Hari ini kami sepuluh kali lebih kuat daripada kami pada 2014 (Perang Gaza 2014)," katanya, dikutip dari Sputnik, 7 April 2019.

Tentara Israel berdiri di dekatn sebuah tank yang dikerahkan di dekat perbatasan dengan Gaza, di Israel selatan 29 Maret 2019. Pawai Akbar Kepulangan dimulai pada 30 Maret 2018, untuk mengenang pembunuhan enam pengunjuk rasa oleh aparat keamanan Israel pada saat protes penyitaan tanah pada tahun 1976 lalu. REUTERS/Amir Cohen
Sinwar juga menegaskan Israel hanya akan menderita jika memicu perang di Jalur Gaza. Dia berjanji Hamas akan bertindak sebagai pedang dan tameng bagi rakyat Gaza.
Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah menyerang posisi Hamas di Gaza sebagai balasan serangan roket ke Israel. Serangan roket Hamas terakhir menghantam ibu kota Israel, Tel Aviv, yang dibalas dengan serangan udara oleh IDF pada dini hari.

Sudah setahun perbatasan Israel didemo oleh warga Gaza memperingati Great March of Return atau "Pawai Akbar Kepulangan" yang telah menyebabkan ratusan orang meninggal.
Palestina di Gaza mengklaim demonstrasi ditujukan terhadap pendudukan Israel, sementara Israel menyebut demonstrasi diorganisir oleh Hamas.
Menurut militer Israel, Hamas menggunakan demonstrasi di perbatasan Gaza untuk menyusup menyerang warga Israel.

Credit  tempo.co

Palestina-Turki Kecam Perdana Menteri Isarel Netanyahu

Palestina-Turki Kecam Perdana Menteri Isarel Netanyahu

YERUSALEM - Pemimpin pemerintahan Palestina bereaksi keras dan mengecam Perdana Menteri (PM) Isarel Benjamin Netanyahu yang ingin menganeksasi Tepi Barat. Karena partainya terus tertekan, Netanyahu membuat janji demikian untuk menarik simpati rakyat Israel dalam pemilu parlemen mendatang. Partai Likud yang berhaluan kanan-keras dan mendukung Netanyahu memang selalu membuat kebijakan yang provokatif.

“Israel akan terus melanjutkan upaya melanggar hukum internasional selama komunitas internasional terus melanjutkan menghadiahi Israel dengan impunitas, khususnya dukungan pemerintahan Trump dan dukungan atas pelanggaran Israel terhadap hak asasi manusia (HAM) rakyat Palestina,” kata Saeb Erekat, kepala negosiator Palestina dan penasihat utama Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir Reuters.

Di Gaza, pejabat Hamas Sami Abu Zuhri menyarankan pemerintahan Palestina yang didukung Barat untuk menghentikan kerja sama dengan Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. “Mimpi Netanyahu menganeksasi Tepi Barat tidak akan pernah tercapai dan kita tidak akan mengizinkan hal itu terjadi,” kata Sami. Dia mengungkapkan, saat ini adalah waktunya pemerintahan Palestina untuk bersatu menghadapi tantangan.

Upaya perlawanan Palestina juga didukung penuh Turki. Ankara mengkritik pernyataan tak bertanggung jawab PM Netanyahu jika dia menang pemilu. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan, Tepi Barat yang diduduki Israel pada Perang Timur Tengah 1967 merupakan wilayah Palestina. “Pernyataan tak bertanggung jawab Netanyahu hanya mencari suara sebelum Pemilu Israel. Itu tidak akan mengubah fakta,” ungkap Cavusoglu.

Bahkan juru bicara Presiden Turki Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, juga mengungkapkan kemarahannya. “Akankah negara demokrasi Barat bereaksi atau mereka tetap tenang saja?” ujar Kalin. Dikarenakan program pembangunan permukiman Israel, kini lebih dari 400.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat.

Di sisi lain 2,9 juta warga Palestina masih tinggal di tanah kelahiran mereka, sedangkan 212.000 warga Israel tinggal di permukiman ilegal di Yerusalem Timur. Palestina dan banyak negara tetap menganggap permukiman Israel ilegal sesuai dengan Konvensi Jenewa yang melarang pendirian permukiman di tanah pendudukan.

Dalam wawancara dengan stasiun Channel 12 News, Netanyahu mengungkapkan dirinya sedang mendiskusikan upaya aneksasi permukiman Tepi Barat seperti halnya Israel menduduki Dataran Tinggi Golan dan Yerusalem Timur. “Saya akan memperluas kedaulatan Israel,” katanya. Dia mengungkapkan dirinya tidak membeda-bedakan antara blok permukiman dan permukiman yang terisolasi.

Politikus sayap kanan itu mendominasi perpolitikan Israel cukup lama. Saat ini dia bersaing ketat dengan pensiunan jenderal Benny Gantz. Netanyahu menganggap Gantz sebagai pemimpin lemah yang membahayakan keamanan Israel dengan memberikan konsesi wilayah kepada Palestina.

Pemilu kali ini sangat berat bagi Netanyahu karena dia berada di bawah bayang-bayang tudingan korupsi. Partai Netanyahu, Likud, yang berhaluan kanan sedang bersaing ketat dengan aliansi partai kanan-tengah Biru dan Putih. Namun partai lainnya, yang beberapa di antaranya mendukung pencaplokan wilayah permukiman Tepi Barat, bisa menjadi penentu ketika mereka berusaha membentuk koalisi pemerintahan.

Sementara itu pemerintahan AS Donald Trump sedang bersiap-siap untuk mengungkap rencana perdamaian di Timur Tengah yang telah lama ditunggu-tunggu. Pejabat AS menyebut perundingan ini akan berlaku adil. Pemerintahan Trump telah melakukan serangkaian tindakan yang membuat marah Palestina dan secara umum memihak Israel.

Pada 2017 Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang kontradiktif dengan kebijakan resmi AS selama puluhan tahun. Menanggapi hal tersebut, Abbas memutuskan hubungan dengan AS dan mengatakan bahwa AS tidak bisa lagi menjadi perantara perdamaian.

Tahun lalu AS berhenti berkontribusi ke Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (Unrwa) yang telah membantu para pengungsi Palestina sejak 1949. Parahnya, pada Maret lalu, Presiden Trump secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan 

Credit  sindonews.com

Turki Protes Rencana Netanyahu Caplok Permukiman Tepi Barat

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Benjamin Netanyahu berjanji mencaplok permukiman Tepi Barat bila terpilih lagi

CB, ANKARA -- Pemerintah Turki mengkritik rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganeksasi permukiman Israel di Tepi Barat. Hal itu hendak dilakukannnya jika terpilih kembali sebagai perdana menteri dalam pemilu Israel yang dijadwalkan diselenggarakan pada Selasa (9/4).


Menteri Luar Negeri Turki Mavelut Cavusoglu mengatakan Tepi Barat merupakan wilayah Palestina yang diduduki Israel. Pendudukan yang telah berlangsung sejak 1967 melanggar hukum internasional.

Oleh sebab itu, Cavusoglu mengecam janji Netanyahu yang hendak mencaplok wilayah tersebut guna memenangkan pemilu Israel. “Pernyataan Perdana Menteri Netanyahu yang tidak bertanggung jawab untuk mencari suara sebelum pemilihan Israel tidak dapat dan tidak akan mengubah fakta ini (Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan),” ujarnya pada Ahad (7/4).


Juru bicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, menyampaikan protes serupa. Dia mengaku ingin mengetahui bagaiamana Barat akan bereaksi terhadap rencana Netanyahu. “Akankah demokrasi Barat bereaksi atau akan mereka terus menentramkan? Malu pada mereka semua!” kata Kalin melalui akun Twitter pribadinya.

Pada Sabtu (6/4), Netanyahu bertanya mengapa Israel tidak menyatakan kedaulatan atas sebagaian besar permukiman yang dibangun di Tepi Barat. Sebab hal itu dilakukan terhadap Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan.


Netanyahu mengaku telah mendiskusikan hal tersebut. “Saya akan memperpanjang kedaulatan (Israel) dan saya tidak membedakan antara blok permukiman dan permukiman terisolasi,” ujarnya.


Israel mulai menduduki Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, setelah memenangkan perang melawan negara-negara Arab, yakni Yordania, Suriah, dan Mesir pada 1967. Tepi Barat berhasil direbut Tel Aviv dari kekuasaan Yordania.


Sejak saat itu, Israel mulai meluncurkan proyek pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Namun karena hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan, maka segala aktivitas Israel di sana dianggap ilegal.


Kendati demikian, hal itu tak menyurutkan Israel untuk menggencarkan pembangunan permukiman di sana. Saat ini terdapat lebih dari 100 permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Permukiman itu dihuni sekitar 650 ribu warga Yahudi Israel.


Masifnya pembangunan permukiman ilegal, termasuk di Yerusalem Timur, dinilai menjadi penghambat terbesar untuk mewujudkan solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Sebab Palestina menginginkan Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza menjadi bagian dari negaranya di masa depan. 

Credit  republika.co.id

Reaksi Palestina Saat Netanyahu Ingin Caplok Tepi Barat

Kota Qalqilya di Tepi Barat Sungai Yordan, Palestina.

Foto: Wikipedia

Netanyahu akan bersaing dalam pemilu Selasa (9/4) besok.

CB, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji, dirinya akan mencaplok permukiman Israel di Tepi Barat jika menang dalam pemilihan umum (pemilu) yang akan dilangsungkan pada 9 April 2019. Keputusan tersebut langsung membuat para pemimpin Palestina beraksi dengan keras.


Kepala negosiator Palestina dan pembantu dekat Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Saeb Erekat mengatakan, Israel tidak akan berhenti melanggar hukum internasional selama mendapatkan dukungan terutama dari Amerika Serikat (AS).

"Israel akan terus melanggar hukum internasional selama masyarakat internasional terus memberikan penghargaan kepada Israel, terutama dengan dukungan Administrasi Trump dan dukungan pelanggaran Israel terhadap hal nasional dan hak asasi manusia rakyat Palestina," ujar Erekat.

Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri mendesak Otoritas Palestina menghentikan kerja sama keamanannya dengan Israel di Tepi Barat yang diduduki. Dia menegaskan, Israel tidak akan pernah mencaplok wilayah permukiman Tepi Barat.

"Mimpi Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat tidak akan pernah tercapai, dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Sudah waktunya untuk menghentikan koordinasi keamanan dengan pendudukan, dan bersatu dalam menghadapi tantangan," kata Abu Zuhri.

Permukiman merupakan salah satu masalah paling panas dalam upaya untuk memulai kembali perundingan damai Israel-Palestina. Setelah puluhan tahun membangun permukiman, lebih dari 400 ribu warga Israel kini tinggal di Tepi Barat. Sementara, menurut Biro Statistik Palestina, terdapat 2,9 juta warga Palestina yang juga tinggal di Tepi Barat.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Koordinasi Urusan Kemanusian menyebut sekitar 212 ribu permukiman Israel tinggal di Yerusalem Timur. Palestina dan banyak negara menyatakan, konvensi Jenewa melarang permukiman dibangun di atas tanah yang direbut dalam perang. Namun Israel membantah hal tersebut, mereka menyebut pembangunan permukiman untuk kebutuhan keamanan, historis, dan politis.

Pernyataan Netanyahu tersebut menyangkut dengan serangkaian pengumuman dan perubahan kebijakan oleh Presiden AS Donald Trump yang dianggap menguntungkan Israel. Pada Maret lalu, Trump memutuskan untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.  Dataran Golan merupakan wilayah yang direbut Israel dari Suriah pada Perang 1967. Aneksasi Golan juga dilakukan Israel pada 1981, tetapi hal itu tidak akui secara internasional. Suriah meminta Israel mengembalikan wilayahnya.

Kemudian pada Desember 2017, AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya di kota tersebut. Kedua keputusan ini sangat menguntungkan Israel, dan membuat geram para pemimpin serta rakyat Palestina. Melalui langkah AS yang mengakui Yerusalem dan Dataran Tinggi Golan, maka Israel akan merasa semakin berani untuk mengadvokasi perluasan wilayah kedaulatan.

Departemen Luar Negeri AS enggan berkomentar terhadap pernyataan Netanyahu tersebut. Upaya Netanyahu ini disebut untuk menarik suara sayap kanan. Apalagi, selama masa kampanye pemilu, Netanyahu dituduh telah melakukan korupsi. Netanyahu membantah melakukan kesalahan dalam tiga kasus dugaan suap dan penipuan. 

Credit  republika.co.id

Netanyahu: Negara Palestina Merdeka Tidak Akan Pernah Terbentuk

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kembali menggunakan isu Palestina sebagai alat dalam kampanyenya. Foto/Reuters

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kembali menggunakan isu Palestina sebagai alat dalam kampanyenya. Netanyahu akan kembali bertarung dalam pemilihan pemilihan umum, yang dijadwalakan akan digelar pada pekan depan.

Dalam sebuah wawancara dengan Arutz 7, sebuah media berbahasa Ibrani, Netanyahu menegaskan bahwa jika terpilih kembali, dia tidak akan membiarkan pembentukan negara Palestina merdeka.

"Negara Palestina tidak akan dibentuk, tidak seperti yang dibicarakan orang. Itu tidak akan terjadi," kata Netanyahu dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Spuntik pada Senin (8/4).

Sementara itu, sebelumnya, Netanyahu bersumpah untuk sepenuhnya mencaplok Tepi Barat, jika ia memenangkan pemilihan umum Israel. Dia mengatakan akan memberlakukan kedaulatan atas permukiman di Yudea dan Samaria di Tepi Barat, jika dia menang dalam pemilihan umum pekan depan.

Pria yang merupakan pemimpin partai sayap kanan Israel, Likud, mengatakan pemerintahannya berikutnya tidak akan memisahkan antara blok permukiman besar Israel dan pos-pos kecil di Tepi Barat.

"Bahkan tidak ada satu pemukiman pun yang akan dievakuasi dan wilayah lembah Yordania akan tetap berada di tangan kita," ungkapnya. 

Credit  sindonews.com

PM Israel Netanyahu Mau Caplok Tepi Barat Jika Terpilih Lagi

Presiden AS Donald Trump memberikan dekrit kepada PM Israel Benjamin Netanyahu, yang mengakui Dataran Tinggi Golan milik Israel, 25 Maret 2019.[REUTERS]

CB, Jakarta - PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan akan menganeksasi permukiman di Tepi Barat, Palestina, jika dia menang pemilu untuk masa jabatan kedua.
Dalam wawancara dengan Channel 21 pada Sabtu, Netanyahu menjanjikan pendudukan lebih luas wilayah Palestina tiga hari menjelang pemilu pada 9 April, seperti dikutip dari Reuters, 7 April 2019.
"Siapa bilang kami tidak akan melakukannya?" kata Netanyahu ketika ditanya kenapa tidak mencaplok Tepi Barat seperti Dataran Tinggi Golan.
"Kami sedang mengarah ke sana dan membahasnya," tambahnya.

"Anda bertanya apakah kami maju ke tahap berikutnya, jawabannya adalah ya, kami akan bergerak ke tahap berikutnya. Saya akan memperluas kedaulatan (Israel) dan saya tidak membedakan antara blok permukiman dan permukiman terisolasi."
Benjamin Netanyahu, tokoh politik senior sayap kanan Israel, ingin menancapkan kembali kekuasaannya dari saingan beratnya mantan petinggi jenderal Benny Gantz, yang maju dari kubu sentris.
Namun Netanyahu terjerat isu korupsi, berupaya meraup dukungan kubu garis keras dengan mengutamakan isu aneksasi.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kiri), berjabat tangan dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada pemakaman Shimon Peres di Yerusalem, 30 September 2016. Pemakaman ini dihadiri oleh ribuan pengagum dan puluhan pejabat internasional. AP
Menanggapi rencana Netanyahu, juru runding Palestina sekaligus ajudan dekat Presiden Mahmoud Abbas mengatakan, "Israel akan kembali melanggar hukum internasional seiring komunitas internasional memberikan Israel kekebalan, terutama dari dukungan pemerintahan Trump."

Sementara pejabat Hamas di Gaza, Sami Abu Zuhri, menyarankan Abbas agar menghentikan kerja sama keamanan dengan Israel di Tepi Barat.
"Mimpi Netanyahu untuk menganeksasi Tepi Barat tidak akan pernah tercapai dan kami tidak akan membiarkannya terwujud," katanya.
Sami menyerukan agar Otoritas Palestina (Tepi Barat) bersatu dengan Gaza untuk menghadapi Israel.
Permukiman adalah bola panas dalam konflik Palestina-Israel sejak perundingan berakhir buntu pada 2014.

Kini ada lebih dari 400.000 permukiman Israel di Tepi Barat menurut data Israel, dan 2,9 juta Palestina menurut Biro Statistik Palestina. Sementara PBB mencatat ada 212.000 pemukim Israel tinggal di Yerusalem Timur.
Palestina dan banyak negara dunia mengatakan permukiman yang dibangun Israel melanggar Konvensi Jenewa, yang melarang pembangunan di tanah rampasan perang. Namun Israel menegaskan tanah Tepi Barat, Palestina, adalah hak mereka berdasarkan fakta kitab suci, isu keamanan, kilas sejarah dan hubungan politik di sana.

Credit  tempo.co

Presiden Palestina kecam pernyataan Netanyahu mengenai Jalur Gaza

Situasi di Jalur Gaza (ACT for Antara)

Ramallah, Palestina (CB) - Presiden Palestina pada Kamis mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkaitan dengan Jalur Gaza, yang menghadapi blokade Israel.

Nabil Abu Rudeineh, Juru Bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengatakan komentar Netanyahu --saat ia melontarkan kemungkinan "untuk menyerahkan" tanggung-jawab atas daerah kantung Palestina itu kepada satu negara Arab-- mengungkapkan betapa besarnya persekongkolan yang dinamakan "Kesepakatan Abad ini".

Apa yang disebut "Kesepakatan Abad Ini" adalah jalan belakang rencana perdamaian Timur Tengah yang saat ini dirancang oleh pemerintah AS, yang perinciannya belum disebar-luaskan.

Jika dilaksanakan, kata Abu Rudeineh, rencana perdamaian AS tersebut akan menjadi persekongkolan terhadap semua negara Arab sebab itu bertentangan dengan Palestina, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.

"Presiden Abbas terus-menerus telah memperingatkan untuk menentang ini," ia menambahkan, "jadi, penolakannya untuk melepaskan Al-Quds (Jerusalem), yang menjadi tonggak sejarah yang akan memelihara kepentingan nasional Palestina dan Arab."

Abu Rudeineh juga mendesak HAMAS, yang telah menguasai Jalur Gaza sejak 2007, "agar sepenuhnya memahami apa yang sedang direncanakan untuk Jalur Gaza".

Rencana perdamaian AS, demikian peringatannya, "akan mengarah ke Judaisasi Al-Quds, dihentikannya kasus Palestina dan hilangnya kebebasan serta kemerdekaan".

Juru Bicara Presiden Palestina itu menambahkan, "Posisi pemimpin Palestina sejak dulu ialah takkan ada negara (Palestina) di Jalur Gaza --juga tak ada Negara Palestina tanpa Jalur Gaza-- dan tak ada Negara Palestina tanpa Al-Quds."

Ketika berbicara dengan The Jerusalem Post pada Kamis pagi, Netanyahu memperingatkan bahwa Israel dapat kembali menduduki Jalur Gaza --daerah kantung yang ditinggalkannya pada 2005-- sebagai "pilihan terakhir".

"Semua pilihan tersedia, termasuk memasuki Jalur Gaza dan mendudukinya," kata Netanyahu sebagaimana dikutip.

Pilihan lain, kata Netanyahu, ialah menyerahkan tanggung-jawab atas daerah kantung yang diblokade tersebut --bersama dengan sebanyak dua juta warganya-- kepada satu negara lain.

"Saya telah berbicara dengan banyak pemimpin Arab mengenai kemungkinan ini ... (tapi) tak seorang pun mau melakukan ini," kata Netanyahu kepada The Jerusalem Post.

Credit  antaranews.com

Pemimpin oposisi Brazil umumkan solidaritas buat Palestina

Presiden baru Brazil Jair Bolsonaro menunjukkan selempang kepresidenan yang diterimanya dari presiden yang ia gantikan, Michel Temer, di Istana Planalto di Brasilia, Brazil, 1 Januari 2019. (REUTERS/Sergio Moraes)

Brasilia, Brazil (CB) - Pemimpin oposisi Brazil di Senat, Rondolfo Rodriguez, telah menolak kunjungan presiden negeri itu, Jair Bolsonaro, ke Israel dan pernyataannya mengenai Al-Quds (Jerusalem) serta pemindahan kedutaan besar Brazil ke kota tersebut.

Rodriguez juga mengatakan presiden Brazil tidak mewakili suara hati rakyat Brazil.

Rodriguez mengeluarkan pernyataan itu selama kunjungannya ke Kedutaan Besar Negara Palestina di Brazil dan pertemuannya dengan Duta Besar Ibrahim Zaben pada Rabu (3/4).

Rodriguez menyatakan kunjungannya ke Kedutaan Besar Palestina adalah pesan solidaritas rakyat Brazil buat rakyat Palestina. Ia menegaskan solidaritas bloknya di Parlemen buat rakyat Palestina.

Ia mengatakan banyak anggota Senat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk koalisi pemerintah, menentang posisi presiden Brazil mengenai masalah Palestina dan hubungan erat dengan Israel.

Ia menganggap posisi Presiden Bolsonaro itu sebagai pelanggaran terhadap kebijakan bersejarah yang dianut Brazil, yaitu mendukung penyelesaian dua-negara sejalan dengan resolusi internasional. Rodriguez menekankan dukungan oposisi Brazil  bagi Palestina di Parlemen Brazil dan akan membuka kantor kebudayaan serta perdagangan di Al-Quds Timur untuk mengurus kepentingan Brazil.

Sementara itu, Zaben menyampaikan penghargaannya atas kunjungan Rodriguez serta pesan solidaritasnya buat rakyat dan kepemimpinan Palestina. Ia juga memuji hubungan bersejarah antara Palestina dan Brazil.

Credit  antaranews.com

Kemlu Palestina kutuk kebungkaman dunia mengenai kejahatan Israel

Para pelayat membawa jenazah warga Palestina Mohamad Sa'ad, yang tewas di perbatasan Israel-Gaza, dalam pemakamannya di Kota Gaza, Sabtu (30/3/2019). (REUTERS/SUHAIB SALEM)

Ramallah, Palestina (CB) - Kementerian Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina pada Rabu menyampaikan rasa terkejut dengan kebungkaman masyarakat dunia berkaitan dengan apa yang dikatakannya adalah kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.

Kementerian tersebut mengatakan rakyat Palestina mulai kehilangan kepercayaan pada kemampuan PBB untuk memberi mereka perlindungan dari kebrutalan penguasa pendudukan Israel.

"Kami sangat terkejut pada kebungkaman masyarakat internasional mengenai kejahatan semacam itu dan sikap tak peduli yang diperlihatkan semua negara terhadap nyawa rakyat Palestina," kata Kementerian itu dalam satu pernyataan, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. Kementerian tersebut dengan keras mengutuk tindakan pemukim Yahudi membunuh satu orang Palestina pada Rabu di bagian utara Tepi Barat Sungai Jordan.

Mohammad Abdul Fattah (23) ditembak dan meninggal dan satu lagi orang Palestina cedera ketika seorang pemukim melepaskan tembakan ke arah mereka di satu persimpangan ramai di sebelah selatan Kota Nablus, Tepi Barat.

Kementerian itu menganggap pemerintah Israel sepenuhnya bertanggung-jawab atas kejahatan pemukim Yahudi dan serangan provokatif oleh banyak kelompok yang terorganisir yang dikenal oleh pemerintah pendudukan dan pasukan keamanannya. 'Mereka menerima pelatihan dan dipersenjatai secara terbuka oleh pasukan pendudukan --yang melakukan kejahatan paling keji terhadap rakyat kami, tanah mereka, harta mereka dan tempat suci umat Muslim sementara pasukan Israel tidak berbuat apa-apa mengenai ini, malah mereka menutupi dan mendukung kegiatan pemukim Yahudi dan memberi mereka payung politik serta keamanan."

"Dunia harus mengerti bahwa rakyat kami mulai kehilangan keyakinan pada kemampuan PBB dan semua lembaganya untuk memberi mereka perlindungan dari kebrutalan kaum pendudukan dan milisi pemukim Yahudi bersenjata yang dipandang sebagai satu batalion di tentara pendudukan," katanya.

Credit  antaranews.com

Kemlu Palestina kutuk pembukaan kantor dagang di Al-Quds

Petunjuk di bagian luar Kedubes AS di Jerusalem (Flash90) (Flash90/)

Ramallah (CB) - Kementerian Palestina Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat mengutuk, dengan sekeras-kerasnya, sikap Kementerian Luar Negeri Brazil dan pernyataan resmi Brazil berkaitan dengan pembukaan kantor perdagangan dengan status diplomatik di Al-Quds (Jerusalem), yang diduduki.

Kementerian memandang posisi itu sebagai pelanggaran nyata terhadap keabsahan dan resolusi internasional serta agresi langsung terhadap rakyat Palestina dan hak-hak mereka.

Kemlu Palestina juga memandang pembukaan kantor dagang di kota tersebut sebagai persetujuan bagi tekanan Amerika dan Israel untuk melanggengkan pendudukan dan kegiatan permukiman, me-Yahudi-kan dan mencaplok Al-Quds, yang diduduki, serta pemberlakuan paksa hukum Israel atasnya.

Kementerian itu menekankan akan mengontak duta besar Brazil untuk konsultasi agar kementerian tersebut bisa mengambil keputusan yang sesuai guna menghadapi situasi semacam itu.

Kementerian tersebut kembali menekankan bahwa Al-Quds adalah bagian tak terpisahkan wilayah Palestina, yang diduduki pada 1967. Kementerian juga menegaskan  bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah Amerika serta pendudukan Israel, serta negara-negara yang mengikuti langkah AS dan tindakan Israel itu, takkan memberi penguasa pendudukan hak atas Al-Quds Timur dan daerah sekitarnya.

Credit  antaranews.com

Brazil Resmikan Kantor Diplomatik di Yerusalem

Yerusalem. (AHMAD GHARABLI / AFP)

Jakarta, CB -- Brazil mengatakan telah membuka kantor diplomatik baru di Yerusalem, Minggu (31/3). Kantor tersebut diproklamirkan bakal berfungsi sebagai bagian dari kedutaan besarnya untuk Israel, yang berlokasi di Tel Aviv.

"Brasil memutuskan untuk membuat kantor di Yerusalem untuk mempromosikan perdagangan, investasi, teknologi, dan inovasi sebagai bagian dari kedutaan besarnya di Israel," kata Kementerian Luar Negeri di Brasilia dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters, Minggu (31/3).

Langkah diplomatik Brazil merupakan jawaban dari sikap pemerintah Brazil yang selama ini berupaya mendekatkan diri ke Israel.

Presiden Brazil, Jair Bolsonaro yang dilantik pada awal tahun ini memang mewacanakan untuk membuat negaranya mendekat ke Amerika Serikat dan Israel, termasuk memindahkan kedutaan besar Brasil ke Yerusalem.

Bolsonaro berencana menyesuaikan lagi hubungan Brazil secara internasional, menjauhi sekutu-sekutu dari negara berkembang serta mendekat ke kebijakan para pemimpin Barat, terutama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengirim Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk menghadiri upacara pengukuhan Bolsonaro sebagai presiden.

Jair Bolsonaro. (REUTERS/Adriano Machado)

Langkah Brazil boleh jadi mengikuti jejak Honduras. Sebelumnya, Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez pada 24 Maret lalu telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan berencana membuka kantor dagang Honduras di sana. Kedutaan Besar Honduras untuk Israel akan tetap berada di Tel Aviv.

"Hari ini, saya mengumumkan sebuah langkah untuk membuka sebuah kantor dagang di Yerusalem, ibu kota Israel. Kantor dagang ini akan menjadi perpanjangan kantor kedutaan besar kami di Tel Aviv," kata Hernandez.

Credit  cnnindonesia.com