Aksi Susi 'Paus' Betina saat Komandani Peledakan Kapal Viking

 

Menteri Susi Pudjiastuti dan Duta Besar Norwegia untuk RI Stig Traavik menyaksikan peledakan kapal Viking di perairan Pangandaran, Jawa Barat. (CNN Indonesia/Safir Makki)

 

Pangandaran, CB -- Susi Pudjiastuti tak duduk manis menjelang peledakan Fishing Vessel Viking, kapal pencuri ikan lintas negara yang diburu 13 negara dan Interpol karena gentayangan meraup sumber daya laut di berbagai samudra.

Alih-alih anteng melihat ‘pasukannya’ bekerja, sang menteri berdiri di panggung kecil, memimpin langsung penenggelaman kapal. Dia mengomandani Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal.

“Kakap, di sini Paus. Laporkan kesiapan,” ujar Susi via handy talky dari atas panggung yang didirikan di pesisir Pantai Pangandaran, Jawa Barat, Senin pekan ini.

Mendengar suara sang komandan, salah satu marinir yang berada di laut, di sekitar kapal FV Viking yang hendak dikaramkan separuh badan, segera menjawab.

“Di sini Kopaska. Bahan peledak terpasang di Viking, siap untuk diledakkan. Selanjutnya siap menunggu perintah,” jawab si prajurit Komando Pasukan Katak, juga via handy talky.

Susi pun memberi aba-aba dari darat. “Kakap, di sini Paus. Laksanakan peledakan dengan hitungan mudur. Lima, empat, tiga, dua, satu,” ujar sang menteri.

Beberapa detik kemudian, terdengar suara ledakan yang cukup memekakkan telinga. Api berkobar dari badan Viking, kontras dengan semburan air laut di sekeliling kapal itu.

Kapal Viking yang ditangkap TNI Angkatan Laut diledakkan di perairan Pangandaran, Jawa Barat, Senin (14/3). (CNN Indonesia/Safir Makki)

“Kapal berhasil diledakkan, kapal berhasil diledakkan. Seluruh bahan peledak berhasil meledak sempurna,” kata marinir ‘Kakap’ kepada Susi si ‘Paus’ betina.

Susi pun merespons, “Kakap, di sini Paus. Bravo. Laut masa depan bangsa, laut masa depan bangsa.”

Itulah petikan dialog antara 'Kakap' dan 'Paus' kala kapal Viking yang berstatus tanpa kenegaraan dikaramkan sebagian dengan cara diledakkan. Berikutnya kapal karam itu akan jadi monumen perlawanan terhadap praktik pencurian ikan yang terjadi di laut Indonesia.
“Perang menentang illegal fishing di laut Indonesia menjadi bagian perlawanan dunia bagi praktik-praktik transnational organized crime yang dilakukan para pelaku Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing,” ujar Susi.

Susi, mengenakan gaun hijau dan sepatu olahraga hitam, berdiri bak Ratu Laut. Dia meminta anak buahnya berdiri berjajar di samping dia menyaksikan peledakan kapal. Susi berkata, tanpa kerja keras para bawahannya itu, Viking mungkin tak akan bisa ditangkap.

Susi bukan orang yang asing dengan laut dan isinya. Perempuan asli Pangandaran itu, sebelum menjadi menteri, merupakan pemilik dan Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan.

Kejahatan di lautan, kata Susi, telah merugikan banyak pihak, khususnya nelayan yang mengandalkan hidup dari sumber daya laut.

“Pencurian ikan telah membuat perekonomian Indonesia dari sektor perikanan tidak pantas merefleksikan luasnya laut indonesia,” ujar perempuan 51 tahun itu.
Susi mengingatkan, pencurian ikan harus dilawan dengan ketegasan dan kesungguhan. Jika mengalah, kata dia, seluruh sumber daya laut Indonesia sudah pasti akan habis.

“Ketegasan diperlukan untuk menjaga laut, menjaga masa depan bangsa kita. Lautan biru tanpa ikan tak ada artinya. Laut mesti menjadi masa depan bangsa. Kami betul-betul tak main-main lagi,” kata Susi.

Lebih dari 150 kapal ilegal telah ditenggelamkan pemerintah Indonesia sejak Susi menjabat sebagai menteri. Semua itu, ujar Susi, sesuai dengan amanah Undang–Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan.

Dalam  surat edaran itu dijelaskan, berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.


Credit  CNN Indonesia

Ditenggelamkan, Kapal Nigeria Jadi Monumen di Pangandaran

Kapal FV Vikinng (Twitter Jokowi)

JAKARTA - Pemerintah akan menenggelamkan kapal berbendera Nigeria FV Viking di lepas Pantai Pangandaran, Jawa Barat.

Kapal tersebut selama ini dicari-cari oleh tiga negara itu diduga melanggar hukum internasional itu karena terlibat pencurian ikan.

Presiden Jokowi mengungkapkan kapal FV Viking akan dijadikan monumen melawan pencurian ikan (illegal fishing).

"Kapal FV Viking akan ditenggelamkan separuh badan di Pengandaran untuk jadi monumen melawan illegal fishing," tulis Jokowi melalui akun @jokowi, Senin (14/3/2016)

Pada akhir Februari 2016, ‎Kapal perang Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) KRI Sultan Thaha Saifudin-376 berhasil menangkap kapal FV Viking saat berada di perairan utara Berakit, Kepulauan Riau.

Selama ini kapal yang dinakhodai warga negara Chili itu dicari-cari oleh 13 negara, termasuk interpol Norwegia.

"13 negara bertahun-tahun memburu FV Viking, kapal pencuri ikan lintas negara. Indonesia berhasil menangkapnya," tulis Jokowi.



Credit sindonews

TNI AL Berhasil Tangkap Kapal Asing Buruan Interpol di Kepri

Istimewa


Batam - Kapal perang milik jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), KRI Sultan Thaha Saifudin, Kamis (25/02/2016) berhasil menangkap kapal FV Viking berbendera Nigeria yang merupakan target operasi interpol asal Norwegia.

Saat ditangkap kapal tersebut telah memasuki perairan Indonesia tepatnya 12.5 Nm di perairan utara Tanjung Berakit, Kepulauan Riau.

Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama gabungan antara Tim Western Fleet Quich Response (WFQR) Lantamal-IV Tanjung pinang dengan Wing Udara 2 Tanjung pinang dengan  menggunakan helikopter saat memburu dan melacak nya, hingga berhasil menemukan posisi kapal milik asing tersebut.

Kemudian pengejaran Kapal asing tersebut dengan menggunakan Kapal KRI-Sultan Thaha Saifudin, hingga menemukan lokasi keberadaan kapal tersebut.

Menurut kepala dinas penerangan Koarmabar Letkol Laut (KH) Drs Ariris Miftachurrahman mengatakan Kapal asing tersebut dinahkodai oleh Huan Venesa merupakan warga negara Chili dengan jumlah 11 orang ABK (Anak Buah Kapal).

Ariris menambahkan, hasil pengembangan sementara berdasarkan Purple Notice Interpol Norway kapal tersebut sudah 13 kali ganti nama, 12 kali ganti bendera dan 8 kali ganti call sign.

Pangarmabar Laksamana Muda TNI A Taufiq R menambahkan, penangkapan kapal tersebut juga telah mendapat apresiasi dari Komandan Maritim Security Task Force (MSTF) di Malaysia dan Menteri KKP Susi Pujiastuti.

Dari hasil pemeriksaan terhadap muatan kapal penangkap ikan tidak temukan muatan ikan hasil illegal fishing.

Hingga malam ini kapal tersebut masih dalam perjalanan berlayar menuju dermaga Tanjung Uban, Kepri dengan pengawalan ketat kapal KRI TNI-AL.

Proyek 3.325 Kapal Ikan, Porsi Kapal 5 GT Dipacu

CB, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperbesar porsi kapal berbobot 5 tonase kotor (GT) dalam proyek pengadaan 3.325 kapal penangkap ikan menjadi di atas 1.020 unit.
Dalam rencana mula-mula, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan komposisi kapal berukuran di bawah 5 GT sebanyak 1.020 unit, kapal 5 GT sebesar 1.020 unit, kapal berbobot 10 GT sebanyak 1.000 unit. Selain itu, kapal 20 GT sejumlah 250 unit serta 35 unit kapal berukuran 30 GT.
“Kapal yang lebih besar bisa dikurangi menjadi kapal yang lebih kecil. Kapal 30 GT turun 10%, 20 GT turun 20%, 10 GT turun 10%. Semua dialihkan turun ke kapal yang 5 GT,” kata Susi dalam keterangan resmi, Rabu (24/2/2016).
Susi menuturkan perubahan porsi itu guna menindaklanjuti permintaan nelayan atas kapal berukuran kecil. Pasalnya, kapal berbobot 5 GT lebih irit operasional dan bahan bakar.
Di sisi lain, ikan sudah bertebaran di dekat pantai sehingga nelayan tidak perlu mengoperasikan kapal berbobot besar untuk melaut lebih jauh.
“Saat ini cenderung permintaan lebih ke kapal kecil. Kita perlu merevisi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata mantan Presiden Direktur Susi Air ini.
Dihubungi terpisah, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Tanjung Balai Muslim Panjaitan meminta pemerintah dapat memastikan kapal penangkap ikan bantuan sesuai dengan karakteristik laut masing-masing daerah.
Dia mengatakan kondisi perairan di Tanah Air berbeda-beda sehingga spesifikasi kapal pun tak sama.
“Bentuk kapal dan alat tangkap harus disesuaikan dengan ombak, kedalaman laut. Kalau menurut saya yang layak di Tanjung Balai itu 5 GT-10 GT,” ujarnya.
Muslim menilai bahan serat kaca lebih kuat dan tahan dibandingkan kayu. Dia mengklaim para nelayan yang biasanya memakai kapal kayu tidak akan kerepotan bila kelak mengoperasikan kapal serat kaca. “Yang namanya bantuan pasti kami terima.”
Program pengadaan kapal akan menggunakan alokasi anggaran KKP 2016 sebesar Rp2,5 triliun. Proyek itu akan dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan galangan kapal nasional secara serentak di bawah koordinasi PT PAL Indonesia (Persero).
Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja sebelumnya menyebutkan akan menuntaskan draf Perpres tentang Pengembangan Armada Kapal Ikan Nasional yang menjadi payung hukum pelaksanaan pembangunan 3.325 kapal. Dia berharap beleid terbit bulan ini sehingga sehingga lelang lewat e-katalog dan kontrak pengadaan dapat segera dilaksanakan.
Sjarief memprediksi akan ada 140 perusahaan galangan kapal yang dapat menggarap proyek tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diminta KKP. Saat ini, tim survei telah diterjunkan ke lapangan untuk menyertifikasi perusahaan galangan.


Credit  Bisnis.com

Bakamla-Bapeten Perketat Pengawasan Kapal Pembawa Zat Radioaktif

Ilustrasi, Personel Tentara Nasional Indonesia dan Kapal Perang sedang Melakukan Pengawasan. (Dok. Sindo).

JAKARTA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) menggandeng Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) untuk mengawasi kapal ilegal pembawa zat radio aktif yang berlayar di perairan Indonesia.

Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tidak diinginkan seperti, kebocoran maupun kebakaran pada kapal pembawa zat radioaktif. Baik secara legal maupun ilegal, maka Bakamla berencana merevitalisasi nota kerja sama dengan Bapeten.

"Kecenderungan kapal-kapal pembawa zat radioaktif yang melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) terutama di perairan Selat Malaka terus meningkat," ujar Kasubdit Penyelenggara Latihan Kolonel Maritim Atmu Edi, usai Rapat Persiapan Akhir Latgab Bakamla-Bapeten, di Kantor Bakamla, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa, 23 Februari 2016.

Menurutnya, upaya itu penting dilakukan mengingat nota kesepahaman yang ditandatangani Bakorkamla dan Bapeten pada 3 Juli 2012 lalu masih bersifat
nomenklatur lama. "Revitalisasi akan dilakukan saat Latihan Gabungan (Latgab) antara Bakamla dan Bapeten di Batam pada 13-16 Maret 2016," ucapnya.

Dai mengatakan, Latgab bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangani Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang masuk melalui laut termasuk bahan-bahan yang mengandung zat radioaktif atau nuklir.

"SDM yang dimiliki Bakamla masih perlu dibenahi, karenanya latgab ini menambah pengetahuan dan kemampuan mendeteksi kapal-kapal yang membawa zat berbahaya," jelasnya.

Disinggung soal sistem Monitor dan Analisa (Monalisa) yang dimiliki Pusat Pengendali Bakamla, dia mengaku, sistem tersebut tidak mampu mendeteksi kapal-kapal yang membawa zat radioaktif.

"Sistem Monalisa hanya bisa mendeteksi bila kapal tersebut memiliki manifest. Namun, bila kapal tidak ada manifestnya kita sulit mendeteksinya, terutama kapal yang melintas di perairan terpadat di Indonesia, seperti Selat Malaka," tandasnya.

Dia menambahkan, pada latgab nanti, Bapeten akan menyerahkan sejumlah peralatan seperti, pakaian antiradiasi kepada Bakamla. Apabila Bakamla mendapatkan kapal yang dicurigai membawa bahan berbahaya, kata dia, petugas patroli bisa langsung melakukan pengecekan namun tidak membahayakan petugas.

"Pakaian antiradiasi ini memiliki standar militer (anti-nuclear military spec) sehingga berkualitas tinggi dan sangat aman untuk digunakan dalam mencegah pencemaran bahan radioaktif," tukasnya.

Sementara itu, Kasubdit Kesiapsiagaan Nuklir Bapeten, Abdul Qohhar Teguh Eko Prasetyo mengapresiasi kerja sama dan latgab yang digelar bersama Bakamla di kapal. Dia menuturkan, latgab pertama yang digelar di laut tersebut untuk menanggulangi kejadian apabila ada kapal laut yang membawa bahan radioaktif berbahaya secara ilegal.

"Kita skenariokan kapal yang membawa zat radioaktif terbakar. Bagaimana SOP untuk menanganinya. Hasil latgab ini diharapkan bisa dijadikan dasar untuk merumuskan SOP bila terjadi peristiwa seperti itu," tuturnya.



Credit  Sindonews

Kapal Eks-Asing Dicoret dari Daftar Kapal Indonesia

KRI Tedung Selar (824) berpatroli saat berlangsungnya peledakan empat buah kapal asing asal Filipina diwilayah Gosong Melulun perairan Tarakan, Kalimantan Utara, 19 Oktober 2015. Peledakan kapal tersebut tersebar di empat wilayah, yaitu empat kapal di Pontianak, empat kapal di Tarakan, tiga kapal di Batam dan satu kapal di Aceh. ANTARA/Fadlansyah

 

CB, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghapus kapal eks-asing dari daftar kapal Indonesia pada Februari 2016 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan moratorium perizinan kapal perikanan eks-asing.

Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (15 Februari 2016), meminta agar para perusahaan dan pemilik kapal eks asing segera mengajukan permohonan penghapusan kapal-kapal perikanan eks asing.

"Permohonan disampaikan kepada Pejabat Pendaftar Kapal yang berkedudukan di tempat dimana kapal Saudara pertama kali didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Sjarief.

Selain membuat surat permohonan, para perusahaan dan pemilik kapal eks asing juga diwajibkan membuat surat pernyataan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Sebagaimana diwartakan, aktivitas pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia oleh kapal penangkap ikan eks-asing harus benar-benar diberantas karena hal tersebut dinilai berpotensi menurunkan kinerja pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan nasional.

"Masuknya asing bakal membuat penurunan pertumbuhan untuk sektor kelautan dan perikanan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (27 Januari 2016).

Untuk itu, ujar dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mengharapkan asing tidak masuk dalam sektor perikanan tangkap karena akan menurunkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan pemerintah dapat segera menenggelamkan kapal ikan yang terbukti pencurian ikan, atau memulangkan kapal ikan eks-asing yang ada di kawasan perairan Indonesia.

"Tenggelamkan jika terbukti melakukan praktek pencurian ikan, sebaliknya jika tidak terbukti, pulangkan ke negara masing-masing," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Kamis (14 Januari 2016).

Menurut Abdul Halim, sebelum memulangkan kapal tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga seharusnya terlebih dahulu meminta duta besar negara masing-masing berkomitmen.

Komitmen itu, ujar dia, adalah agar dubes beragam negara yang kapalnya diduga terlibat pidana pencurian ikan itu untuk dapat benar-benar menghentikan praktek pencurian ikan yang pelakunya berasal dari negaranya.

Sekjen Kiara berpendapat bahwa upaya pengetatan pengamanan kapal perikanan eks-asing oleh KKP dapat menjadi hal yang percuma karena dinilai menghabiskan fokus petugas lapangan.

Pengetatan dan pemantauan kapal ikan eks-asing, lanjutnya, semestinya cukup di pusat, sedangkan petugas lapangan tinggal menindaklanjuti sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Surat pernyataan tersebut sebagai pengukuhan komitmen dari para perusahaan dan pemilik kapal, yakni tidak akan melakukan tindak pidana perikanan dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan kegiatan perikanan tangkap di dalam maupun di luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia setelah melakukan deregistrasi kapal perikanan eks asing. Selain itu, berisi juga komitmen untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja yang masih terutang.





Credit  TEMPO.CO

Kapal Patroli Bakamla Dilengkapi Kemampuan Tempur

Ilustrasi, Kapal Perang Milik TNI Angkatan Laut. (Dok. Sindo).

JAKARTA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) terus memperkuat kemampuannya dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Salah satunya dengan melengkapi landasan peluncur peluru kendali dan senjata kaliber 12,7 mm pada kapalnya.

Pelaksana tugas Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla Laksama Pertama Maritim, Dicky R Munaf mengatakan, ada enam kapal yang dipasang alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan landasan peluncur peluru kendali. Enam kapal itu kata dia, seri 48 mulai dari 01-06.

"Di kapal juga kita siapkan landasan peluncur peluru kendali, kalau dalam kondisi perang bisa digunakan, karena kita bagian dari komponen cadangan," ujar Dicky, Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Dia menjelaskan, penempatan alutsista di kapal Bakamla sudah sesuai aturan dari Menteri Pertahanan (Menhan) Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

"Karena kita masuk kategori komponen cadangan. Memang disiapkan jika terjadi perang. Makanya kita ada latihan nuklir, tembak dan SAR," jelasnya.

Dia menambahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 Bakamla menargetkan memiliki 30 kapal. Rinciannya, kapal berukuran 16 meter sebanyak 14 unit. Kapal ukuran 80 meter sebanyak 10 unit dan kapal 110 meter sebanyak empat unit. "Saat ini kami baru memiliki enam kapal, sisanya masih dalam proses pengadaan," tandasnya.

Menurutnya, pengadaan kapal berukuran besar penting, karena ada kecenderungan kapal-kapal asing melakukan illegal fishing dengan melakukan aksi di garis perbatasan. Sementara, kapal milik TNI AL yang beroperasi masih terbatas.

"Kalau di perairan di bawah 24 NM sudah ada kapal-kapal dari lembaga dan instansi lain. Cuma perairan di atas itu masih sedikit kapal yang patroli," ucapnya.

Adanya kapal berukuran besar di periran Selatan Jawa dan Barat Sumatera, kata dia yang selama ini  kurang mendapat pengawasan akan diawasi. "Kita perkuat di sana, kita harus ada di sana. Di perairan ini banyak aksi people smuggling, banyak kejadian di utara Aceh tapi nggak mungkin sampai ke sana harus kapal berukuran 110 meter," ucapnya.


Credit Sindonews

TNI AL Miris Melihat Sektor Maritim RI Kalah dari Singapura

Untuk menghidupkan aktivitas perairan perlu perbanyak armada kapal.

Ilustrasi kapal perang TNI Al di perairan timur Pulau Bintan (Dokumentasi Lantamal IV Tanjungpinang)

 

  CB - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL), Ade Supandi, mengungkapkan, merasa miris jika melihat perairan Indonesia yang minim perkapalan. Sejak era penjajahan Belanda, naluri masyarakat Indonesia beralih dari sektor maritim ke sektor perkebunan.

Padahal, menurutnya, untuk meningkatkan kembali sekaligus perkuat sektor Kemaritiman Indonesia harus diperkuat dengan memiliki armada kapal yang banyak. Hal itu dapat dijadikan strategi guna menggapai mimpi Indonesia untuk dapat mengembangkan sektor kelautan yang merupakan 70 persen dari luas wilayah Ibu pertiwi.

"Untuk menghidupkan kembali aktivitas perairan, kita harus perbanyak kapal," ujarnya di Kantor Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Jakarta, Selasa, 22 Desember 2015.

Lebih jauh, Ade menceritakan, ketika bertugas di Selat Malaka, dia hanya melihat kapal-kapal Singapura yang melintas, dan sepi sekali kapal Indonesia. Artinya,  aktivitas aktif malah ada di Singapura, sedangkan aktivitas aktif kapal Indonesia sangat jarang.

"Kita muter-muter jaga, tapi kan sepi. Kadang-kadang sedih juga, yang dilihat lagi-lagi kapal-kapal Singapura yang menyeberangi Selat Malaka," tuturnya.

Padahal, Ade memandang konsep tol laut yang sedang dikembangkan pemerintah sangat luar biasa. Konsep itu akan membawa banyak manfaat dan keuntungan, tentunya dengan ketersediaan kapal yang banyak.

Pihaknya berharap, potensi kekayaan laut negara bisa dimanfaatkan dengan dibangunkan banyak kapal di Indonesia. Sementara TNI AL siap menjaga seluruh aktivitas

Credit  VIVA.co.id

Kapal RI Kalah Aktif Dibanding Singapura Sejak Era Penjajahan

Ilustrasi (Foto : Okezone)

JAKARTA - Kepala Staf TNI AL (KASAL) Ade Supandi mengatakan, sejak era penjajahan Belanja naluri masyarakat Indonesia pada sektor maritim mulai beralih pada sektor perkebunan. Guna meningkatkan kembali sektor maritim Indonesia harus menjadi negara dengan kapal yang banyak.
Ade menjelaskan, apapun strategi maritim, instrumen yang dipakai tetap sama yaitu kapal. Dengan menjadi negara kapal, maka mimpi Indonesia mengembangkan 70 persen luas wilayah pada sektor laut bisa diwujudkan.
"Enggak ada kapal ya mimpi saja bisa kembangkan 70 persen luas wilayah kita di sektor laut kan. Untuk menghidupkan kembali aktivitas perairan, kita harus perbanyak kapal," ujarnya di Kantor Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Jika dilihat, konsep tol laut yang sedang dikembangkan pemerintah dinilai sangat luar biasa. Konsep itu akan membawa banyak manfaat dan keuntungan, tentunya dengan ketersedian kapal yang banyak.
"Laut merupakan area penyeberangan tanpa hambatan. Laut juga sebagai media di mana mereka bisa membawa bawang dengan jumlah yang besar. Untuk mendukung tol laut, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan kapal," terangnya.
Dirinya menceritakan, ketika bertugas di Selat Malaka, dirinya hanya melihat kapal-kapal Singapura yang melintas, dan sepi sekali kapal Indonesia. Artinya apa, aktivitas aktif malah ada di Singapura, sedangkan aktivitas aktif kapal Indonesia sangat jarang.
"Kita muter-muter jaga, tapi kan sepi. Kadang-kadang sedih juga, yang dilihat lagi-lagi kapal-kapal Singapura yang menyeberangi Selat Malaka,"tuturnya.
Dirinya berharap, potensi laut Indonesia bisa dimanfaatkan dengan dibangunkan banyak kapal di Indonesia dan TNI AL siap menjaga seluruh aktivitas.

Credit  Okezone

Ini 4 Kapal Buatan Batam yang Siap Menindak Pencuri Ikan di Kepri

Ini empat kapal pengawas perikanan milik PSDK yang diresmikan di Jembatan II Barelang, Jumat (18/12). F Dalil Harahap/Batam Pos

CB – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresmikan empat kapal pengawas perikanan buatan PT Palindo Marine di Sagulung, Batam, Jumat (18/12). Keempat kapal ini akan memperkuat pengawasan dan pemberantasan illegal fishing di perairan Indonesia.
Keempat kapal pengawas (KP) tersebut yakni KP Hiu 012, KP Hiu 013, KP Hiu 014, serta  KP Hiu 015.
“Penambahan kapal pengawas ini untuk menekan kerugian negara akibat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara ilegal, terutama yang dilakukan kapal-kapal perikanan asing,” kata Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Asep Burhanudin di Kantor Satuan Kerja PSDKP Batam, Jumat (18/12).
Asep menjelaskan, kapal dengan panjang 32 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter dengan kecepatan 25 knot ini akan dioperasikan di wilayah barat dan timur Indonesia. Masing-masing dua kapal.
“Di barat akan ditempatkan di Natuna dan Selat Malaka sementara timur di perairan Sulawesi Utara dan Laut Arafuru,” kata Asep.
Kata Asep, saat ini ada empat kapal lain yang tengah diproduksi di Jakarta yang juga akan ditempatkan di wilayah-wilayah tersebut. Rencananya empat kapal ini akan diresmikan dalam waktu yang bersamaan dengan Batam, namun karena persoalan teknis maka peresmiannya diundur.
Dengan peresmian empat kapal ini, maka kapal pengawas milik KKP kini menjadi 31 unit dari sebelumnya hanya 27 unit. “Semuanya tersebar di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPP-NRI),” ucap Asep.
Selain itu, tahun 2016 pemerintah juga berencana membangun dua kapal Markas, yakni kapal serbaguna yang bisa bertahan selama dua bulan di tengah laut. “Kapal ini multipurpose (serbaguna), menyediakan logistik, ada pelatiahn, rumah sakit dan lain-lain,” kata Asep.
Disinggung soal, daerah mana maupun galangan kapal mana yang akan membangun kapal itu, Asep mengatakan tergantung  PT PAL Indonesia (Persero) sebagai leading sector dengan memberdayakan galangan-galangan kapal dalam negeri. “Nanti yang diberdayakan 200 galangan kapal dalam negeri. Ini saya setuju, dengan cinta produk dalam negeri,” pungkasnya.
Senada dengan yang disampaikan Asep, pihak PT Palindo Marine berharap pemerintah dapat semakin mendukung galangan lokal dalam memproduksi kapal dengan memesan produk kapal dari galangan dalam negeri.
“Kami harap galangan lokal semakin didukung oleh pemerintah, seperti  kebijakan memprioritaskan galangan lokal daripada galangan luar,” kata Pelaksana Harian PT Palindo Marine, Charles Wirawan.

Credit  batampos.co.id

Fakultas Teknologi Kelautan ITS jadi Fakultas Teknologi Kemaritiman

Surabaya (CB) - Rapat kerja pimpinan (Rakerpim) Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sepakat mengubah FTK menjadi Fakultas Teknologi Kemaritiman.

"Rakerpim FTK yang berakhir pada Sabtu (19/12) sore menyepakati perubahan nama fakultas menjadi Fakultas Teknologi Kemaritiman," kata Dekan FTK ITS Prof Daniel M. Rosyid PhD M.RINA di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, perubahan itu dilatarbelakangi lansekap lingkungan stratejik dalam beberapa tahun terakhir, baik visi maritim Pemerintah saat ini, kepeloporan FTK selama 32 tahun terakhir, dan keunikan/keunggulan ITS yakni kemaritiman, energi (alternatif), arsitektur (permukiman), dan robotika.

"Opsi Teknologi Kemaritiman dipandang lebih cocok daripada Teknologi Kelautan, apalagi teknologi Kepulauan. Di beberapa universitas telah berdiri beberapa FTKelautan, namun fokusnya lebih ke perikanan. FTK ITS tidak fokus pada perikanan," katanya.

Sekalipun singkatannya tetap FTK, namun kepanjangannya berubah menjadi Fakultas Teknologi Kemaritiman. "Keputusan ini akan didialogkan dengan para pemangku kepentingan FTK," katanya.

ITS juga mencatat prestasi dalam Keterbukaan Informasi 2015 yang diberikan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI di Istana Negara pada 15 Desember 2015 yakni ITS meraih peringkat kelima dalam KIP untuk kategori universitas.

"Mungkin karena ITS saat ini sudah meluncurkan 52 aplikasi untuk melayani informasi publik, sehingga ITS mendapatkan poin 45,560 untuk skala penilaian 0-100," kata Sekretaris ITS Dr Dra Agnes Tuti Rumiati MSc.

Pakar statistik ITS itu menjelaskan ITS berada di bawah Universitas Indonesia (UI) pada peringkat empat. Lalu ada Universitas Padjajaran (Unpad) pada peringkat tiga dan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada peringkat dua. Peringkat satu diduduki oleh Universitas Brawijaya Malang.

Credit ANTARA News

Tiga kapal baru perkuat Bakamla

Pekerja melepas dua Kapal Badan Keamanan Laut saat peluncurannya di perairan Batam, Kepulauan Riau, Jumat (20/11). (ANTARA FOTO/M N Kanwa)

Batam (CB) - Badan Keamanan Laut RI meresmikan KN Ular Laut 4805, KN Belut Laut 4806, dan KN Gajah Laut 4804 ukuran 48 meter.

"KN Ular Laut dan KN Belut Laut diresmikan di Pangkalan di Pangkalan Batam. Sementara KN Gajah Laut diresmikan di Pangkal Pinang. Ketiganya dibangun di dalam negeri oleh putra-putri terbaik bangsa," kata Kepala Bakamla RI Laksdya Maritim Desi Albert Mamahit di Pangkalan Armada Kamla Zona Maritim Barat di Setoko, Batam, Minggu.

KN Ular Laut dan KN Belut Laut dibuat oleh galangan kapal PT Palindo Marine dan PT Karimun Anugerah Sejati di Batam. Sementara KN Gajah Laut dibangun di PT Pahala Harapan Lestari Pangkal Pinang, Bangka Belitung.

"Ketiga kapal tersebut dilengkapi dengan teknologi sistem peringatan dini dan didukung dengan tekonologi canggih sehingga mampu berintegrasi dengan kapal-kapal patroli lain dalam menjalankan tugas pengamanan," kata dia.

Saat ini, kata dia, seluruh kapal patroli dan sistem radar milik Bakamla sudah seluruh wilayah terhubung dengan kantor pusat, sehingga seluruh kejadian di laut sudah langsung bisa dipantau dari pusat.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pelantikan terhadap pejabat komandan kapal yang akan mengawaki tiga kapal tersebut.

"Saat ini juga tengah dibangun satu lagi kapal dengan ukuran 110 meter. Kapal-kapal tersebut untuk menunjang tukad Bakamla menjalankan tugas dan fungsinya sebagai coast guard sesuai arahan Presiden (Joko Widodo)," kata dia.


Credit  ANTARA News

Satgas Anti Bajak Laut TNI AL Gagalkan Perompakan di Tanjong Dato Kepri

Foto: Dok. Dispenal dan Dispen Koarmabar

Jakarta (CB) - Satgas Western Fleet Quick Response (WFQR) Koarmabar berhasil menggagalkan aksi perompakan di Perairan Tanjung Dato, Kepulauan Riau. 4 orang berhasil diamankan.

Peristiwa perompakan terjadi pada Selasa (20/10) kemarin di mana kejadian bermula saat Kapal TB Bukit Prima 01 sedang dalam pelayaran menuju Pelabuhan Dumai dari Bojonegoro Merak. Kemudian tiba-tiba dari kejauhan tampak 2 buah boat pancung dengan kecepatan tinggi mendekati kapal TB Bukit Prima.

"Dua boat itu langsung merapat di lambung kiri kapal. Tidak lama kemudian datang 1 boat lagi dan semuanya merapat di lambung kiri TB Bukit Prima 01," ungkap Kadispen Koarmabar Letkol Ariris Miftachurrahman dalam keterangannya, Rabu (21/10/2015).

Ketiga perahu karet perompak tersebut diawaki kurang lebih 12 orang. Setelah merapat ke lambung kapal, mereka beramai-ramai lalu naik ke atas TB Bukit Prima dan meminta solar sebanyak 20 galon dengan cara paksa.

"Kepala kapal TB Bukit Prima 01 segera bernegoisasi dan meminta keringanan agar jumlah permintaan dikurangi menjadi 15 galon namun dengan tambahan 2 keranjang ikan berisi udang dan kerang," jelas Ariris.

Dalam proses pengisian galon, sekitar pukul 09.30 WIB, KRI Kujang-642 yang sedang melakukan patroli tiba-tiba memanggil TB Bukit Prima melalui radio VHF charge dan meminta keterangan dari kapal tersebut. Para perompak pun langsung kabur dengan ketiga boatnya setelah melihat keberadaan satgas reaksi cepat WFQR IV KRI Kujang-642 yang merupakan unsur Guskamla Koarmabar tersebut.


Tak tinggal diam, satgas reaksi cepat segera melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap satu dari 3 boat pancung perompak. Dua boat sisanya berhasil melarikan diri.

Menurut Kadispenal Laksma M Zainudin, ada 4 orang perompak yang berhasil ditangkap oleh satgas anti bajak laut itu. Para pelaku adalah Darmanto (35), Muhamad (19), Aidul (18), dan Slamat (17). Seluruhnya merupakan warga Desa Bekawan, Kecamatan Manda Kabupaten Inhil, Kepri.

"Pelaku ditangkap bersama barang bukti berupa 20 galon jerigen minyal," terang Zainudin melalui pesan singkatnya.

"Selanjutnya guna penyelidikan lebih lanjut, para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Lanal Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau," tutupnya.

Credit  Detiknews

Ada 16 Pulau di Indonesia Dikuasai Asing

Foto: Ilustrasi Okezone

MEDAN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Abdul Halim mengatakan sedikitnya ada 16 pulau dan gugusannya di Indonesia telah dikuasai asing sejak tahun 2014.
"Fakta ini menunjukkan bahwa praktek privatisasi dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih terus berlangsung. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan bahwa kedua praktek ini melawan konstitusi, yakni Pasal 28 dan 33 UUD Tahun 1945," ujar Halim dalam keterangannya yang diterima Okezone, Rabu (7/10/2015).
Pusat Data dan Informasi KIARA, sambungnya, menemukan fakta bahwa 16 pulau yang dikuasai asing dan tidak bisa diakses tanpa izin tersebar di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat.
"Lima pulau kecil sudah dikelola oleh investor pada tahun 2014 dengan nilai investasi Rp3,074 triliun. Lima pulau akan direalisasikan pada tahun 2015 dan enam pulau dalam penjajakan," tuturnya.
Lebih parah lagi, kata dia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil mengatur bahwa, Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri (Pasal 26 A Ayat 1).
"Ironisnya, juga disebutkan bahwa Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional," tegasnya.
Dia pun menilai logika berpikir para pengambil kebijakan di Indonesia tidak masuk akal. Menyandingkan penanaman modal asing dengan kepentingan nasional adalah bentuk kesesatan berpikir.
"Sebaliknya, kepentingan nasional akan dikebiri atas nama investasi. Dalam konteks inilah, Menteri Kelautan dan Perikanan harus mengajukan upaya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di dalam Prolegnas 2016," sambungnya.
Halim pun membeberkan hal itu, di dalam Nota Keuangan APBN 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan anggaran sebesar Rp6.726,0 miliar. Salah satu program kerja yang ingin dijalankan pada tahun 2015, adalah program pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Lalu, pengelolaan pulau kecil juga tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Menindaklanjuti mandat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendaftar sekitar 100-300 pulau potensial dan ditawarkan kepada investor.
Dan pada tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun atau sebesar Rp15.801,2 triliun.
"Salah satu program prioritasnya adalah pengembangan ekonomi di pulau-pulau kecil terluar. Indikator kinerja yang dipatok adalah jumlah pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pengembangan ekonominya sebanyak 25 pulau," tutur Halim.
Munculnya Pasal 26A, kata dia, mempermudah penguasaan asing atas pulau-pulau kecil. Pasal 26A mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecilm, dan perairan di sekitarnya dalam skema investasi penanaman modal dengan dasar izin menteri.

Credit  Okezone

Susi Bingung TNI Cuma Punya 4 Kapal Besar untuk Patroli Pencurian Ikan

 

 

Jakarta (CB) -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku bingung laut Indonesia yang begitu luas, hanya dijaga sedikit kapal-kapal patroli TNI-AL dengan ukuran kapal besar. Kondisi ini membuat pelaku illegal fishing masih bebas mencuri ikan di laut Indonesia meski ada ancaman penenggelaman kapal.

"Tolonglah pemerintah belikan TNI-AL 6-8 kapal level LPD (landing platform dock) yang panjangnya 140 meter. Bukti kapal Silver Sea yang melakukan transipment dengan kapal Indonesia di Papua malah dapatnya dari foto patroli udara Australia," kata Susi dalam diskusi "Laut Masa Depan Bangsa" di Gedung Minabahari III, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (30/9/2015).

LPD adalah kapal perang amfibi yang mampu meluncurkan, membawa dan mendaratkan elemen kekuatan darat untuk misi-misi perang gerak cepat. Kapal-kapal ini umumnya dirancang untuk membawa pasukan ke zona pertempuran lewat laut dan memiliki kemampuan membawa kekuatan udara terbatas seperti helikopter.

TNI-AL memiliki 4 kapal LPD yaitu KRI Makassar, KRI Surabaya, KRI Banjarmasin, dan KRI Banda Aceh.

Menurut Susi, meski mahal, harga kapal kelas LPD masih sangat kecil nilainya ketimbang kerugian negara akibat pencurian ikan. Menurutnya bila dibanding dengan kerugian 'kebocoran' BBM bersubsidi yang salah sasaran akibat illegal fishing, harga kapal besar TNI-AL tak ada artinya.

"Jangan dilihat harganya. Kalau satu kapal yang canggih kan LPD, itu harganya Rp 2-3 triliun. Belilah 4 dalam setiap dua tahun, nggak sampai Rp 15 triliun. Dari rugi BBM subsidi dari illegal fishing Rp 30 triliun," ujar Susi.

Diungkapkan Susi, dirinya sudah bicara dengan presiden untuk menambah kapal-kapal patroli TNI-AL. Selain kapal laut, dirinya juga mendorong pemerintah membeli lebih banyak pesawat patroli udara.

"TNI-AL juga harus bicara ke pemerintah bahwa dengan hilangnya illegal fishing bisa hemat BBM ratusan triliun. Itu tagihlah ke pemerintah hilang kerugian buat ditukar jadi kapal LPD," jelas Susi.

"Saya kadang bingung. Kapal KRI kita yang besar sekarang hanya 4 buah, yang lain yang kecil dan menengah. Kapal kan juga harus ada maintenance, kalau mau efektif 70% operasi, 30% maintenance. LPD kalau bisa tambah 12 lagi, itu baru aman," tegasnya.

Credit  Detiknews

Dubes Rusia bertemu Rizal Ramli bahas kerja sama maritim

Jakarta (CB) - Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Y. Galuzin bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli untuk membahas peningkatan kerja sama maritim kedua negara.

"Rusia punya pengalaman dan jaringan luas dalam infrastruktur maritim. Kami ingin membuka peluang di mana kedua negara dapat bekerjasama dalam infrastruktur maritim ini," kata Rizal seusai pertemuan di Kantor Kemenko Kemaritiman di Gedung BPPT Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan, Presiden Jokowi ingin membangun tol laut guna menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dan meningkatkan konektivitas wilayah-wilayah di Tanah Air.

Dengan bekerjasama dengan negara lain, pembangunan akan terus berjalan seiring dengan transfer teknologi dari asing ke Indonesia.

Rizal menjelaskan, pertemuan dengan Dubes Galuzin juga membahas peningkatan hubungan kerja sama terutama di sektor energi lantaran negeri beruang merah itu merupakan salah satu pengekspor gas terbesar dunia.

"Rusia adalah negara yang punya banyak pengalaman dalam gas, termasuk pengekspor gas besar dunia ke Eropa dan Tiongkok. Mungkin bisa ada hal-hal yang bisa ditindaklanjuti," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Galuzin menuturkan pertemuan antara dua negara maritim itu membahas kerja sama lebih lanjut mengenai modernisasi infrastruktur maritim.

"Termasuk juga tentang pembangunan kapal, perikanan, ekspor minyak dan gas Rusia ke Indonesia juga soal energi nuklir," katanya.

Selain itu, Dubes Galuzin menilai kedua pihak melihat potensi besar kerja sama di bidang pariwisata.

Menurut dia, sekitar lebih dari 100.000 orang Rusia telah mengunjungi Indonesia setiap tahunnya.

"Seiring bertambahnya destinasi wisata di Indonesia, kami juga mendiskusikan kemungkinan peningkatan wisatawan Indonesia ke Rusia, yang juga menarik terutama karena meningkatnya populasi muslim di sana," katanya.
Credit  ANTARA News

27 Kapal Perang Bergerak Menuju Parigi

SURABAYA (CB) – Keberadaan TNI Angkatan laut dalam mendukung program pemerintah pusat, melakukan peranan penuh dalam memfasilitasi implementasi program terpadu antar instansi pusat dan daerah di tiga pemerintah provinsi, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara.
Serta peran partisipasi swasta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah secara berkelanjutan di bidang Pariwisata dan Budaya yang di kemas bersama dalam event bersksala Nasional “SAIL TOMINI – 2015”, yang pada akhirnya menggerakkan 26 unsur kapal perang Koarmatim dan 1 Kolinlamil dari berbagai jenis tipe KRI.
Dengan membawa 2.077 personel Satgas, Rantis, Ranpur dan helly Bell pendukung Satuan Gugus Tugas Sail Tomini 2015 serta menggerakkan unsur pesud Cassa dan CN-235 dari Puspenerbal, juga melibatkan unsur personel Pasukan Katak dan Marinir. Serta dengan ditandainya upacara militer jajar kehormatan di Dermaga Madura, oleh Pangarmatim Laksda TNI Darwanto.,SH., M.A.P. selaku Irup melepas keberangkatan KRI Surabaya 591 jajaran Satfib Koarmatim, selaku kapal markas GT. Sail Tomini 2015 bertolak menuju daerah operasi perairan teluk Tomini, Parigi Moutong Sulawesi Tengah.(12/9).
Bagian dari peran pendukung operasi Gugus Tugas (GT) Sail Tomini 2015, sekaligus sebagai kapal markas Komando Gugus Tempur laut (Guspurla) Koarmatim, kapal jenis LPD (Landing Platform Dock) di bawah Komandan KRI Letkol laut (P) Wawan Trisatya Atmaja, bertolak dari pangkalan Armatim Surabaya, menuju peraiaran teluk Tomini, dengan membawa 272 personel Gugus Tugas, serta 153 ABK,.2 buah Helly Bell, 13 buah Mobil, 3 buah Truk, 1 buah Bus, 4 buah Tank BMP 3 F, 2 buah LVT 7, 5 buah Rhib Sea Reader dan 1 buah Ponton, serta fasilitas perlengkapan pendukung Demo lapangan serta Sailing Pass kapal kapal di lokasi pantai Kayubura, Dusun Pangi, Desa Pelawa Baru, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi tempat acara Sail Tomini dan festifal Budaya Boalemo 2015 berlangsung.
Adapun unsur KRI yang terlibat Sailing Pass dalam GT. Sail Tomini – 2015 adalah: 1 PKR Kelas MRLF, KRI JOL–358, 1 PKR. Kelas Van Speijk KRI. OWA–354, 3 PKR., kelas Parchim (KRI. SNU–373, KRI. CND–375, KRI. SSA–378), 1 LPD. KRI. SBY–591, 1 KCR. KRI. MDU–621, 3 KCR–60 (KRI. SPR–628, KRI. TOK–629, KRI. HLS–630), 4 KCR–40 ( KRI. SUR–645, KRI. SWR-646, KRI. PAR-647, KRI-TRG-648), 3 FPB (KRI KKP-811, KRI. KRP-812, KRI. TKL-813), 1 PR, KRI. PRU-724, 1 PC-40, KRI TDN-819, 1 PC-36, KRI. PTL-869, 1 BCM, KRI. SRG-911, 1 LSTM, KRI TBT-516, 2 KPL Layar Latih (KRI. DWR, KRI. ARSA), 1 LST kelas TLK Bintuni, KRI. TBN-520, 2 LPD (KRI MKS-590, KRI. SHS. 990)
Direncanakan pada hari “H” jam “J” tanggal 19 September 2015 pada puncak acara Sail Tomini berlangsung nanti, presiden RI, Ir., H. Joko Widodo di damping Ibu Negara, beserta rombongan para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, para Kepala Staf TNI dan Kapolri akan turut hadir menyaksikan jalannya Demo Sailing Pass Kapal kapal perang RI dan asing, kapal pemerintah, kapal layar tiang tinggi, kapal Yahct, Demonstrasi Terjun payung Free fall Marinir Taifib dan Kopaska, Helly water jump, Rubber Duck Operation, Pendaratan terbatas, serta olah raga Para Motor dari TNI Angkatan Udara.
Harapan Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim Laksamana Pertama TNI I.N.G. Ariawan, S.E., M.M., selaku Komandan Gugus Tugas Sail Tomini 2015 dalam kesempatan gelar apel pasukan GT. Sail Tomini – 2015 di atas geladak KRI Surabaya 519 dalam meneruskan kebijakan Pangarmatim Laksda TNI Darwanto. SH., M.A.P. selaku Pangkodalops Sail Tomini – 2015 “ Wujudkan diri tekad para prajurit yang terlibat untuk ikut mensukseskan jalannya acara Sail Tomini – 2015 dengan baik, jaga kondisi fisik dengan berolah raga selama di pelayaran, di rencanakan dengan baik segala tugas tugas yang di embankan serta awali dengan Doa kepada Allah yang maha kuasa untuk keselamatan dan kelancaran, Satu langkah warnai sejarah hidup kita, jadilah Prajurit yang bersifat melayani, memahami tugasnya, Proffesional serta jadi cerminan yang terbaik. “
Pada malam harinya bertempat di Hanggar Helly Deck KRI Surabaya – 591 di selenggarakan pembacaan surat Yasin dan Doa bersama dalam rangka mohon keselamatan serta kelancaran selama dalam penugasan Sail Tomini dan di hadiri oleh segenap prajurit Perwira, Bintara dan Tamtama yang terlibat unsur GT. Sail Tomini – 2015, serta para ABK KRI. Surabaya 591.
Kadispenarmatim
Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman

Credit  Pos Kota

Kalau "Trawl" Dilegalkan, Menteri Susi Memilih Mundur

 

Indra Akuntono/KOMPAS.com Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

JAKARTA, CB — Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti memilih mengundurkan diri dari jabatannya saat ini daripada membiarkan penggunaan alat penangkap ikan (API) pukat hela (trawl) dilegalkan. Pernyataan itu dia sampaikan di depan anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). "Tapi, kalau arad (alat tangkap ikan jenis trawl) ditarik sama kapal 100-200 GT, dibawa pakai pemberat begitu, ditarik dua perahu, apalagi sepanjang 50 kilometer, serem Pak. Kalau saya diharuskan gitu, saya resign Pak dari pekerjaan saya," ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (7/9/2015).

Lebih lanjut, Susi menjelaskan, pengunaan trawl oleh kapal-kapal besar selama ini memiliki efek yang dahsyat terhadap ekosistem bawah laut. Kerusakan parah akan jelas terlihat setelah alat tangkap itu digunakan. "Karena lihat kerusakannya itu luar biasa. Makin efektif alat tangkap itu makin kejam sama ekosistem," kata dia.

Bahkan, lanjut Susi, apabila trawl ditarik dengan menggunakan kapal 800 GT dengan luas 100 kilometer, dipastikan kerusakan ekosistem bawah laut akan lebih parah.

Sebelumnya, Susi memastikan penggunaan alat penangkapan ikan jenis trawl atau pukat atau cantrang tak lagi diperbolehkan. Aturan tersebut diatur dalam Permen KP No 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Andai pemerintah daerah ingin memberikan izin kepada kapal nelayan di atas 30 GT, kapal tersebut hanya bisa beroperasi di bawah 12 mil, wilayah yang menjadi otoritas provinsi. Pasalnya, Susi mengatakan, nelayan di daerah lain tidak ingin wilayah perairannya dirusak karena pengunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan itu.

Credit  KOMPAS.com

Indonesia-Norwegia tingkatkan kerjasama perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Kita menginginkan pelestarian laut yang lebih baik, akan tetapi pada saat yang sama menginginkan peningkatan produksi hasil laut."

London (CB) - Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan kerja ke Norwegia dalam rangka meningkatkan kualitas perikanan dan kerja sama perikanan Indonesia, dari tanggal 18 hingga 21 Agustus mendatang.

Rangkaian kegiatan kunjungan kerja Menteri Susi dilakukan di dua kota di Norwegia, yaitu Trondheim dan Oslo, demikian Sekretaris Pertama Fungsi Ekonomi KBRI Oslo, Hartyo Harkomoyo kepada Antara London, Kamis.

Selama rangkaian kegiatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia didampingi oleh Duta Besar RI untuk Norwegia, Yuwono A. Putranto; Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto; dan Ketua Satgas IUUF, Mas Achmad Santosa.

Kegiatan Menteri Susi di Trondheim diawali dengan pertemuan bilateral dengan Menteri Perikanan Norwegia, Elisabeth Aspaker. Dalam pertemuan tersebut kedua Menteri pihak sepakat untuk mengembangkan kerja sama Aquaculture, Sustainable Fisheries dan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) / Kejahatan Perikanan.

Disepakati pula upaya-upaya untuk lebih meningkatkan perdagangan ikan kedua negara. Menteri Aspaker menyatakan Indonesia perlu memanfaatkan fasilitas impor berupa bebas tarif nol persen untuk produk perikanan yang masuk ke Norwegia.

Dimensi kejahatan dalam IUUF sangat luas, termasuk melibatkan kejahatan perdagangan manusia. Untuk itu, pertemuan juga menyepakati kolaborasi kedua negara dalam mengatasi masalah ini ini.

Pertemuan juga membahas mengenai usulan pembentukan Forum Konsultasi Bilateral di bidang perikanan yang merupakan tindak lanjut hasil pertemuan antara Menlu RI, Retno Marsudi dengan Menlu Norwegia, Borge Brende dalam pertemuan pertama Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral RI-Norwegia di Oslo, Juni lalu.

Aspaker menyatakan Norwegia siap membangun kerja sama perikanan dengan Indonesia yang dipandangnya sebagai mitra yang penting di bidang perikanan, baik itu secara bilateral maupun dalam forum multilateral.

Menteri Susi juga menjadi salah satu pembicara dalam Seminar: 20 Years Anniversary Celebration The Code of Conduct and Aquaculture yang diadakan dalam rangkaian Aqua Nor, pameran skala internasional yang diselenggarakan di Norwegia sejak tahun 1979.

Aqua Nor merupakan ajang pertemuan bagi para pelaku industri perikanan dan budidaya yang dalam beberapa tahun terakhir, telah menarik sekitar 18.000 sampai 20.000 pengunjung dari seluruh dunia.

Selain Menteri Susi, beberapa Menteri dari negara lain juga turut menjadi pembicara, diantaranya adalah Menteri Perikanan Norwegia, Elisabet Aspaker dan Menteri Perikanan dan Pertanian Brazil, Helder Barbalho.

Dalam paparannya Menteri Susi menegaskan mengenai komitmen Indonesia untuk pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. "Kita menginginkan pelestarian laut yang lebih baik, akan tetapi pada saat yang sama menginginkan peningkatan produksi hasil laut," ujarnya.

Sebelum mengakhiri agenda kunjungan di Trondheim, Menteri Susi berkesempatan mengunjungi pameran Aqua Nor dan melakukan pertemuan dengan perusahaam Norwegia di bidang perikanan budidaya dan perkapalan seperti Kongsberg, Aquaoptima / Aqualine, EWOS, Pharmaq, North Atlantic Seafood Forum, Morenot dan Ulstein.

Sementara kunjungan Menteri Susi di Oslo difokuskan pada upaya pembangunan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Norwegia dalam pemberantasan IUUF/ kejahatan perikanan yang diadakan di Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan Perikanan Norwegia. Pada pertemuan di Oslo turut bergabung juga pejabat tinggi dari Ditjen Pajak Kemenkeu, Baharkam Polri dan Bareskrim Polri.

Kunjungan Menteri Susi ke Norwegia ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral Presiden RI dengan Perdana Menteri Norwegia di Jakarta 14 April lalu. Kedua pimpinan negara sepakat mengembangkan kerja sama aquaculture, sustainable fisheries dan IUUF. Menteri Perikanan Norwegia, Elisabeth Aspaker direncanakan akan melakukan kunjungan balasan ke Indonesia pada bulan November mendatang.
Credit  ANTARA News

KKP dan TNI AL Meledakkan 38 Kapal Pelaku Illegal Fishing Secara Serentak

Pontianak (CB) - Secara bersamaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, dan Polri meledakkan kapal pelaku illegal fishing. Total 38 kapal diledakkan di perairan Indonesia.

38 Kapal yang diledakkan merupakan kapal-kapan yang ditangkap oleh KKP sebanyak 21 kapal, TNI AL 12 kapal, dan Polri 5 kapal. Kapal-kapal tersebut ditenggelamkan secara bersamaan, namun di lokasi yang berbeda-beda.

Adapun, KKP melakukan peledakan di perairan Pontianak, Kalimantan Barat sebanyak 15 kapal, di perairan Bitung, Sulawesi Utara 8 kapal, di perairan Balawan, Sumatera Utara 3 kapal. Sedangkan, TNI AL meledakkan dari lokasi yang berbeda yakni di perairan Ranai, Kepulauan Riau sebanyak 5 kapal, di perairan Tarempa sebanyak 3 kapal, dan perairan Tarakan, Kalimantan Utara sebanyak 4 kapal.

Kapal-kapal tersebut merupakan kapal dari Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Penenggelaman menggunakan dinamit daya ledak rendah.

"Penenggelaman dilakukan dengan menggunakan dinamit daya ledak rendah sehingga kondisi kapal tetap terjaga, dan dapat berfungsi menjadi rumpon di lokasi penenggelaman," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Asep Burhanudin di Perairan Pontianak, Selasa (18/8/2015).

"Diharapkan kapal-kapal yang ditenggelamkan menjadi habitat baru bagi ikan-ikan di perairan tersebut, sehingga berkontribusi terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan nelayan," tambahnya.

Credit  Detiknews

Universitas Indonesia-Swiss Kolaborasi Penelitian Sektor Kemaritiman

Universitas Indonesia. [Google]

[DEPOK] Universitas Indonesia bekerja sama dengan Swiss Business Hub ASEAN berkolaborasi dalam memperkenalkan hasil penelitian inovasi dan teknologi kemaritiman di bidang arsitektur perkapalan.
"Kolaborasi antara Universitas Indonesia dan perusahaan dari Swiss yang mempunyai teknologi paling mutakhir sangat penting untuk memastikan bahwa 'output' yang kami hasilkan dapat diandalkan," kata staf pengajar senior Program Studi Teknik Perkapalan Universitas Indonesia Hadi Tresno di kampus UI Depok, Jabar, Rabu (5/8).
Swiss Business Hub ASEAN membawa dua perusahaan pembuatan kapal dari Swiss, Helvetic Creative Technologies SA dan Hydros Inovation SA, memperkenalkan teknologi perkapalan yang bisa diterapkan dalam konsep poros maritim Indonesia dalam seminar sehari yang dihadiri oleh praktisi pendidikan dan mahasiswa UI.
Pucuk Pimpinan Manajamen Hydros Innovation SA Jeremie Laggarigue memperkenalkan inovasi teknologi pembuatan kapal yang bisa menghemat bahan bakar dan berkecepatan tinggi.
"Desain kapal dan perangkat lunak kami dapat mengurangi pemakaian bahan bakar sebesar 50 persen untuk jenis kapal tertentu seperti feri, dan 10 kali lebih ringan dari kapal penumpang biasa," tutur Jeremie.
Jeremie menjelaskan secara singkat sejumlah teknik dan teknologi yang diterapkan dalam pembuatan kapal di perusahaan Hydros.
 "Alasan saya ada di sini adalah untuk mentransfer teknologi, dari kapal berkecepatan tinggi (yang dimiliki Hydros) menjadi kapal untuk kepentingan sektor kemaritiman," kata dia.
Selain itu, Jeremie juga memaparkan tentang teknologi efisiensi energi dalam perkapalan dan sumber energi seperti pemanfaatan gelombang laut.
Dalam kesempatan yang sama, Universitas Indonesia juga memperkenalkan teknologi pembuatan kapal yang diciptakan oleh mahasiswa dan dosen Program Studi Teknik Perkapalan UI.
Kapal yang diperkenalkan antara lain kapal penangkapan ikan, kapal pelayaran rakyat, kapal patroli, dan kapal barang untuk "tol laut".

Credit  beritasatu.com