Menlu RI, Korsel diskusikan perlindungan pekerja migran Indonesia

Ilustrasi - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti isu perlindungan pekerja migran Indonesia dalam Sidang Komisi Bersama (JCM) ke-3 dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-Wha di Jakarta,

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti isu perlindungan pekerja migran Indonesia dalam Sidang Komisi Bersama (JCM) ke-3 dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-Wha di Jakarta, Senin.

“Saya menegaskan kembali pentingnya perlindungan bagi lebih dari 36 ribu pekerja migran Indonesia di Republik Korea Selatan,” kata Menlu Retno.

Secara khusus kedua menlu membahas upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di Korsel, utamanya bagi mereka yang bekerja di sektor perikanan.

Pemerintah Indonesia berharap dapat menyelesaikan negosiasi rancangan MoU tentang sistem izin kerja (employment permit system/EPS) yang belum menaungi pekerja Indonesia yang bekerja di sektor perikanan di Korsel.

“Saya meminta perhatian khusus diberikan kepada para pelaut Indonesia, yang tidak termasuk dalam skema EPS,” tutur Menlu Retno.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Desra Percaya menjelaskan bahwa pekerja di sektor perikanan dalam skema EPS tidak menikmati kondisi kerja yang sama dengan pekerja di sektor lain seperti jam kerja yang tidak tepat, tidak ada uang lembur, dan hari libur tidak menentu.

Hal ini diatur oleh UU Korsel mengenai pekerja sektor perikanan, sehingga perlu upaya besar untuk mengubah kondisi kerja tersebut.

Pemerintah Indonesia mengusulkan diaktifkannya kelompok kerja bersama (joint working group) sebagai forum untuk membahas persoalan pekerja migran Indonesia di Korsel.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menilai pentingnya membentuk kelompok kerja bersama untuk membahas peningkatan perlindungan dan kesejahteraan para WNI yang menjadi anak buah kapal, yang juga belum dijamin dalam skema EPS.

“Pihak Korsel kesulitan untuk mengakomodasi sektor ini dalam EPS karena memang bukan bagian dari tupoksi yang menjadi mandat Kementerian Ketenagakerjaan setempat,” kata Desra.

Sejak 2004, Korsel menerima pekerja migran berketerampilan rendah dari 16 negara melalui skema EPS, untuk menanggapi kurangnya tenaga kerja di sektor pertanian, perikanan, serta UMKM di negara tersebut.

Jumlah pekerja asing yang mengikuti skema EPS di Korsel meningkat secara bertahap sejak 2014, dan mencapai puncaknya pada 2016 dengan 58 ribu pekerja.

Pekerja asing yang masuk ke Korsel melalui skema EPS dapat menggunakan hak-hak dasar dan menerima manfaat yang sama dengan pekerja lokal.

Menlu Korsel Kang Kyung-Wha memastikan bahwa pemerintahnya bekerja sangat keras untuk memastikan hak-hak, kesejahteraan, dan keselamatan WNI yang bekerja di bawah skema EPS.

“Kami melindungi mereka yang mendapat manfaat dari skema EPS maupun mereka yang bekerja di sektor perikanan,” tutur Kang.

Credit  antaranews.com

Kemlu Berupaya Pulangkan Heri dan Jenazah Hariadin dari Filipina

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir. Foto/SINDOnews/Victor Maulana

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia sedang berupaya memulangkan jenazah Hariadin dari Filipina. Warga negara Indonesia (WNI) itu meninggal saat melarikan diri dari kelompok bersenjata yang menyanderanya.

Hariadin meninggal ketika mengarungi laut dalam pelariannya Jumat pekan lalu. Hariadin bersama sandera asal Indonesia lainnya, Heri Ardiansyah, berusaha berenang ke Pulau Bangalao guna menghindari serangan angkatan bersenjata Filipina terhadap kelompok bersenjata.

Juru bicara Kemlu Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir mengatakan Kemlu juga akan memulangkan Heri yang berhasil selamat saat melarikan diri. Heri diselamatkan oleh militer Filipina.

"Kita sedang berupaya memulangkan jenazah saudara Hariadin dan juga Heri yang saat ini dalam kondisi sehat. Kita akan pulangkan secepat mungkin, harapan kita dalam dua hari ke depan bisa segera kembali ke Indonesia," ucap Arrmanatha, Senin (8/4/2019).

Menurutnya, kondisi kesehatan Heri sangat baik. Setelah diselamatkan, Heri langsung mendapatkan peratawan dari dokter di Filipina.

"Heri kondisinya dalam keadaan baik. Setelah sampai Zamboanga, dia sudah mendapat perawatan kesehatan dari dokter dan sudah di-briefing dan dari info yang kita terima kondisinya dalam keadaan sehat. Kita sedang siapkan dokumen administrasi sehingga dia bisa kembali ke Indonesia," ujarnya.

Heri dan Hariadin diculik bersama seorang warga negara Malaysia, Jari Abdullah, di Perairan Kinabatangan, Sandakan, Malaysia, pada 5 Desember 2018 lalu. Ketiganya diculik oleh kelompok bersenjata di Flipina selatan saat sedang bekerja di kapal penangkap ikan SN259/4/AF.

Arrmanatha mengatakan saat ini sudah tidak ada WNI yang menjadi sandera kelompok bersenjata di Filipina. "Jadi 2016 itu ada 36 sandera yang ada di Filipina, perlahan kita bebaskan dan ini yang terakhir terbebas dan dari 36 ada satu meninggal," katanya, merujuk pada Hariadin. 

Credit  sindonews.com

Seorang Sandera WNI Meninggal dalam Proses Pembebasan di Filipina

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

JAKARTA - Seorang warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata di Filipina selatan meninggal dunia di perairan Pulau Simisa, Provinsi Sulu.

WNI bernama Hariadin meninggal akibat tenggelam di laut setelah terbebas dari penyanderaan, Jumat kemarin. Hariadin bersama sandera WNI lainnya, Heri Ardiansyah, berusaha berenang ke Pulau Bangalao guna menghindari terkena serangan angkatan bersenjata Filipina terhadap penyanderaan sebagaimana dialami warga negara Malaysia yang terbebas sehari sebelumnya. Heri Ardiansyah sendiri berhasil diselamatkan.

"Pemerintah Indonesia menyampaikan ungkapan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum Hariadin," kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam rilisnya yang diterima Sindonews, Sabtu (6/4/2019).

"Kementerian Luar Negeri telah berkomunikasi dengan keluarga kedua WNI di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dan di Sandakan, Malaysia, guna mengabarkan peristiwa tersebut," sambung rilis tersebut.

Rencananya, hari ini, Heri Ardiansyah dan jenazah Hariadin tiba di pangkalan militer Westmincom di Zamboanga City untuk diserahterimakan kepada wakil Pemerintah Indonesia. Selanjutnya Pemerintah Indonesia akan melakukan proses pemulangan ke Indonesia pada kesempatan pertama.

Sejak akhir Februari 2019, Divisi 11 Angkatan Bersenjata Filipina yang didukung oleh Tim BAIS TNI malakukan operasi pembebasan sandera dan terus memberikan tekanan kepada para penyandera. Dalam perkembangan terakhir, para penyandera terdesak di Pulau Simisa, Provinsi Sulu, Filipina selatan.

Heri Ardiansyah dan Hariadin diculik bersama seorang warga negara Malaysia, Jari Abdullah, di Perairan Kinabatangan, Sandakan, Malaysia pada tanggal 5 Desember 2018 lalu. Ketiganya diculik oleh kelompok bersenjata di Flipina selatan saat sedang bekerja di kapal penangkap ikan SN259/4/AF.

Sejak tahun 2016, sebanyak 36 WNI disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina selatan. Dari jumlah tersebut seluruhnya berhasil dibebaskan, namun 1 orang sandera WNI meninggal dalam proses pembebasan tersebut. 

Credit  sindonews.com

RI Dorong Upaya Kuatkan Kerjasama Internasional di DK PBB

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mendorong semua pihak untuk memperkuat kerja multilateral dalam menyelesaikan suatu masalah. Foto/Kemlu RI

NEW YORK - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mendorong semua pihak untuk memperkuat kerja multilateral dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal itu disampaikan Retno dalam pertemuan Aliansi untuk Multilateralisme di kantor PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

Aliansi untuk Multilateralisme adalah forum untuk membahas dan memajukan upaya-upaya kolektif dan kerjasama internasional dalam mempertahankan dan menguatkan prinsip-prinsip multilateral. Ide ini lahir atas dasar keprihatinan sejumlah negara akan semakin maraknya tendensi unilateralisme beberapa pihak, di tengah berbagai tantangan global yang semakin dinamis.

Pertemuan diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Jerman dan Menteri Luar Negeri Prancis dalam konteks Presidensi bersama Jerman-Prancis pada Dewan Keamanan (DK) PBB.

"Indonesia sangat khawatir dengan kondisi saat ini, yang diwarnai dengan rendahnya penghormatan terhadap multilateralisme atau bahkan merebaknya aksi unilateral di berbagai bidang," ucap Retno dalam pertemuan tersebut.

"Multilateralisme memberikan kesempatan bagi negara-negara duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, terlepas dari perbedaan ukuran geografis atau status ekonomi. Multilateralisme mendorong tumbuhnya rasa saling menghormati," sambungnya, seperti dikutip Sindonews dari siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (4/4).

Retno menuturkan, penegakan prinsip-prinsip multilateralisme berdasarkan Piagam PBB, serta hukum internasional yang berlaku merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri Indonesia.

"isu Palestina menjadi uji coba dari kesungguhan masyarakat internasional memenuhi komitmennya terhadap multilateralisme.Indonesia akan selalu menjadi salah satu pihak yang berdiri paling depan untuk melindungi dan mempromosikan multilateralisme, karena multilateralisme adalah bagian dari kita, karena multilateralisme adalah kita," ungkapnya.

Selain Indonesia, Jerman dan Prancis, pertemuan ini juga turut dihadiri perwakilan Kanada, Jepang, Inggris, Australia, Meksiko, Argentina, India, Norwegia, Chile, Tunisia, Korea Selatan, Afrika Selatan, Ethiopia, dan Nigeria. 

Credit  sindonews.com

RI Sponsori Konsensus Global Perangi Terorisme Akibat Kebencian pada Agama

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyatakan, tidak ada negara yang aman dari aksi terorisme berbasis kebencian agama. Foto/Kemlu RI

NEW YORK - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyatakan, tidak ada negara yang aman dari aksi terorisme berbasis kebencian agama. Hal itu disampaikan Retno dalam pertemuan Sidang Majelis Umum PBB membahas resolusi terorisme dan kekerasan berbasis kebencian agama, di mana Indonesia menjadi salah satu sponsornya.

"Tidak ada satu pun negara yang terbebas dari rasisme, intoleransi, dan kebencian," ucap Retno, saat pengesahan resolusi Sidang Majelis Umum PBB untuk memerangi terorisme dan tindakan kekerasan yang dimotivasi oleh kebencian terhadap agama.

"Diperlukan aksi bersama untuk mendorong dialog global yang mempromosikan toleransi dan perdamaian," sambungnya, seperti dikutip Sindonews dari siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Rabu (3/5).

Retno menyebut, upaya tersebut termasuk memajukan dialog antar agama dan antar peradaban di dunia. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai ras, suku etnis, dan agama, Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk berbagi pengalaman mengenai kultur kebhinekaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Resolusi ini sendiri didasari oleh aksi terorisme di Christchurch, Selandia Baru pada tanggal 15 Maret 2019 lalu. Di mana aksi terorisme ini menyebabkan 50 korban meninggal, termasuk satu orang warga negara Indonesia, serta puluhan korban cedera lainnya.

Dengan telah disahkannya resolusi Sidang Majelis Umum PBB melalui konsensus, lanjut Retno, maka upaya Indonesia untuk menyikapi secara cepat dan tegas aksi terorisme di Christchurch telah berhasil mendapatkan dukungan lebih luas dari negara-negara di dunia.

Pada saat yang sama, Retno menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan dan memelihara budaya toleransi di kalangan masyarakat. Untuk itu, Retno menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan masyarakat Selandia Baru yang cepat bereaksi dan menunjukkan solidaritasnya terhadap umat Muslim pasca aksi terorisme di Christchurch. 

Credit  sindonews.com

Pohon Persahabatan RI Ditanam di Kompleks Masjid Dagestan

Duta Besar RI untuk Rusia Mohamad Wahid Supriyadi

Foto: Citra Listya Rini/Republika

Penanaman pohon persahabatan inin dilakukan bersama pejabat tinggi Rusia.

CB, LONDON— Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, M Wahid Supriyadi melakukan penanam pohon persahabatan di kompleks proyek pembangunan masjid di Dagestan yang dinamakan dengan Muhammad SAW.  Sedangkan Pusat Studi Islam dinamakan sesuai nama Nabi Isa AS yang diharapkan akan menjadi terbesar di kawasan Eropa.


Penanaman pohon persahabatan dilakukan bersama Menteri Kebijakan Nasional dan Agama Muslimov dan anggota Komite Hubungan Luar Negeri Federasi Rusia, Gadjimurad Omarov. Demikian Kepala Fungsi Pensosbud KBRI Moskow, Adiguna Wijaya kepada Antara London, Ahad (31/3).

Kompleks yang terdiri dari masjid, pusat studi dan museum perkembangan Islam menempati lahan seluas 35 hektaer diproyeksikan akan dapat menampung 22 ribu orang, dengan luas bangunan 30 ribu meter persegi. Pendanaan pembangunan kompleks masjid ini sepenuhnya atas dana swadaya masyarakat.


“Semoga pohon persahabatan ini dapat menjadi penanda kedekatan perasaan dan keakraban warga kedua bangsa”, kata Wahid.


Sebelumnya Dubes RI bertemu dan berdialog dengan Mufti Republik Dagestan, Akhmad Abdulaev, di Kompleks Masjid Juma Makhachkala yang merupakan masjid yang tidak hanya terbesar di Rusia tetapi juga di Eropa, dengan kapasitas daya tampung hingga 17 ribu orang.


Abdulaev yang telah menjabat selama 20 tahun ini menyambut dengan penuh haru dan suka cita atas kunjungan Dubes Wahid karena baru pertama kalinya Dubes Indonesia datang ke masjid ini.


Dubes didampingi Minister Counsellor Ekonomi Indonesia, Edi Suharto, Minister Counsellor Pensosbud, Adiguna Wijaya dan Sekretaris I, Bustan Jufri.


“Satu kali melihat langsung jauh lebih baik dan bermakna dari pada seribu kali mendengar”, demikian disampaikan Mufti Abdulaev yang menekankan betapa bermaknanya kunjungan Dubes Wahid bagi masyarakat Muslim Dagestan.

Masjid Agung di Makhachkala, Dagestan.

Blusukan ke pasar

Dalam kunjungan ke Dagestan, Dubes Wahid sempat melakukan blusukan ke pasar tradisional, guna melihat kehidupan langsung sehari-hari masyarakat Dagestan karena selama ini negara bagian ini sering dikonotasikan sebagai daerah rawan.


Kunjungan dubes menarik perhatian para pedagang dan tanpa diduga, setelah mengetahui yang datang dari Indonesia, banyak dari pedagang memberikan oleh-oleh untuk dibawa ke Moskow, seperti madu, buah lokal, bumbu dari kacang-kacangan.


“Wah saya terpaksa harus menambah tas untuk membawa oleh-oleh ini”, ujar Dubes Wahid kepada Kepala Badan Investasi dan Bisnis Republik Dagestan, Gadji Gasanov, yang turut mendampingi Wahid.


Dubes dan delegasi berkesempatan pula mengunjungi museum sejarah dan arsitektur Dagestan serta melakukan audiensi di Universitas Negeri Dagestan dengan rektor, dosen dan perwakilan mahasiswa.


Rektor Murtazali Rabadanov menyambut antusias kunjungan Dubes Wahid dan menyatakan keinginan pihaknya untuk menjalin kerja sama pendidikan tinggi dengan Indonesia.


Universitas yang didirikan pada 1931 ini memiliki lima fakultas dan 17 jurusan serta 10 kampus. Terdapat sekitar 15 ribu mahasiswa menuntut ilmu di sini, 2.000 di antaranya adalah mahasiswa asing. Saat ini universitas tersebut telah menjalin kerja sama dengan 50 universitas di seluruh dunia.


Dubes Wahid mengapresiasi penerimaan yang sangat baik dan penuh keramahan serta berharap kunjungan ini dapat menjadi momen pembuka kesempatan kerja sama pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan selanjutnya.


Makhachkala adalah ibu kota Republik Dagestan merupakan salah satu negara bagian. Federasi Rusia di kawasan Kaukasia Utara. Federasi Rusia memiliki 85 subyek federal (negara bagian) dan 22 di antaranya diberi nama Republik karena mayoritas penduduknya bukan dari etnis Rusia.


Populasi Dagestan sekitar 3 juta jiwa dengan 95 persen penduduknya beragama Islam, sementara sekitar 727 ribu orang menetap di Makhachkala.


Wilayah Dagestan memiliki 70 kilometer bagian pesisir di Laut Kaspia dan berbatasan dengan Georgia serta Azerbaijan dan berseberangan dengan Kazakhstan.


Republik Dagestan merupakan salah satu wilayah di Federasi Rusia dengan tingkat keberagaman etnis dan budaya yang sangat tinggi. 

Credit  republika.co.id

Inggris butuh ASEAN realisasi visi Global Britain

Dubes Indonesia untuk Inggris, Rizal Sukma. (Antara)

London (CB) - Dubes Indonesia untuk Inggris, Irlandia dan IMO, Dr Rizal Sukma mengatakan Inggris memerlukan ASEAN untuk merealisasikan visi “Global Britain” dan ASEAN siap untuk menjadi mitra strategis Inggris.

Hal itu disampaikan Dubes Rizal Sukma dalam pidato pada acara penutupan ASEAN Global Leadership Program (AGLP) yang diadakan The London School of Economics and Political Science (LSE), London, demikian Pensosbud KBRI London, Okky Diane Palma kepada Antara, Minggu.

Dubes Rizal Sukma mengatakan melalui Modalitas sebagai ekonomi terbesar di ASEAN diprediksi menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia dengan PDB USD 5.3 trilyun pada tahun 2030, letak geografis sebagai poros dua samudra strategis, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara muslim terbesar di dunia, Indonesia diyakini dapat menjadi mitra kunci Inggris di kawasan, khususnya dalam memperkuat kemitraan ASEAN - Inggris ke tataran yang lebih tinggi.

Dikatakannya sektor bisnis memiliki peran strategis dalam memperkuat kerja sama ASEAN dengan Inggris ke depan.Seiring dengan perpindahan arah geopolitik dan ekonomi dunia ke Asia, membuat kawasan menjadi theatre rivalitas China dan Amerika Serikat.

Hal ini pada gilirannya menjadikan posisi negara di kawasan ASEAN terjebak dalam kompetisi dua ekonomi besar dunia tersebut.

Dubes Rizal Sukma menegaskan kondisi tersebut akan berpotensi tidak menguntungkan bagi ASEAN, kecuali ASEAN berinovasi, mendorong integrasi dan meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dengan sesama anggota ASEAN serta secara kolektif memperluas engagement dengan kekuatan ekonomi di luar China dan Amerika Serikat.

“Disinilah leadership sektor swasta ASEAN memiliki peran strategis untuk membuat kawasan keluar dari lingkaran persaingan China - Amerika Serikat dan di saat yang sama memperkuat perekonomian di kawasan," ujarnya.

Mengenai pentingnya ASEAN memperluas engagement dengan negara-negara mitra, Dubes menggarisbawahi Inggris sebagai mitra potensial bagi ASEAN yang ke depan. Hal ini mengingat, posisi strategis ASEAN saat ini sebagai bagian dari empat pilar kebijakan luar negeri Inggris pasca Brexit, diluar China, India dan Jepang. Inggris juga akan menempatkan Duta Besar untuk ASEAN di Jakarta.

Dalam hal ini, sektor swasta dapat memainkan peran penting, seperti idiom where politics often push people apart, business brings them together " demikian Dubes Rizal Sukma.

ASEAN Global Leadership Program merupakan program pionir kepemimpinan di ASEAN yang dijalankan selama 10 tahun oleh perusahaan manajemen SRW&Co bekerja sama dengan berbagai universitas ternama di Inggris, berfokus pada empat tema globalisasi, kewirausahaan, inovasi dan kepemimpinan.

Credit  antaranews.com

Indonesia tegaskan dukungan terhadap perdamaian di wilayah Sahel

Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir dalam Pertemuan Tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB mengenai G5 Sahel Joint Force (G5S JF) itu berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis (28/3/2019). (Kemenlu RI)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir dalam pertemuan tingkat menteri di Dewan Keamanan PBB menegaskan dukungan terhadap upaya perdamaian di wilayah Sahel di Afrika.

Pertemuan Tingkat Menteri Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai G5 Sahel Joint Force (G5S JF) itu berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis (28/3), seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kemenlu RI yang diterima di Jakarta, Jumat.

Wamenlu RI A.M. Fachir dalam pertemuan tersebut menekankan bahwa pendekatan keamanan saja tidak cukup untuk mengatasi penyebab konflik di wilayah Sahel, yakn perbatasan di Afrika antara Sahara ke utara dan daerah yang lebih subur di selatan.

Di hadapan anggota DK PBB dan negara anggota G5 yang hadir, Wamenlu Fachir menceritakan pengalaman Indonesia dalam penanganan terorisme melalui pelatihan di Jakarta Centre for Law and Enforcement Cooperation (JCLEC), dan upaya polri berkolaborasi dengan tokoh agama serta masyarakat dalam mengangani aktivitas militan sekaligus melakukan proses deradikalisasi.

Pada kesempatan itu, Wamenlu RI juga menegaskan dukungan Indonesia untuk menciptakan perdamaian di wilayah Sahel, termasuk inisiatif G5S JF.

G5S JF merupakan inisiatif lima negara yaitu Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, dan Mauritania guna memastikan keamanan di wilayah Sahel, khususnya mengatasi terorisme dan kejahatan terorganisir.

Wamenlu Fachir menyampaikan tiga poin penting dalam upaya mengatasi konflik berkaca dari pengalaman Indonesia dalam mengatasi terorisme.

Pertama,  menekankan perlunya mencapai kemajuan konkret di lapangan. Hal itu, menurut Fachir, bertujuan untuk memastikan kredibilitas G5S JF. Oleh karena itu, operasionalisasi komponen polisi G5S JF sangat diperlukan untuk memastikan operasi dan tindak lanjut yang efektif, termasuk proses peradilan.

Kedua,   pentingnya peningkatan kapasitas, termasuk pengumpulan informasi intelijen, penanganan kekerasan ekstremisme dan pendanaan kelompok ekstrimis, serta pengamanan perbatasan.

Ketiga, Wamenlu RI menyampaikan pentingnya upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat. G5S JF harus mampu memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ajakan kelompok ekstrimis.

“Memenangkan hati dan pikiran masyarakat merupakan aspek terpenting dan menjadi dasar dalam mengalahkan terorisme," ujar Wamenlu Fachir.

Lebih lanjut, Wamenlu RI menegaskan bahwa upaya penanganan terorisme harus dibarengi dengan upaya mengatasi akar masalah, termasuk memajukan pembangunan dan moderasi.

Selain itu, peningkatan kapasitas negara sehingga dapat hadir dan memberikan layanan dasar kepada masyarakat merupakan langkah penangkalan terorisme yang utama.

Pertemuan Tingkat Menteri DK PBB mengenai G5S JF merupakan inisiatif Perancis dan Burkina Faso yang bertujuan untuk membahas dukungan yang dapat diberikan kepada G5S JF.

Credit  antaranews.com

Indonesia pilih tema "peacekeeping" saat ketuai DK PBB

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard dalam temu media di Jakarta, Kamis (28/3/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Indonesia memilih tema penjagaan perdamaian atau peacekeeping saat menjalankan mandat sebagai presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) pada Mei mendatang.

Selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, Indonesia akan memiliki dua kali kesempatan menjadi presiden Dewan Keaman, yakni pada Mei 2019 dan Agustus 2020.

“Kepemimpinan Indonesia akan berlangsung selama satu bulan. Ada beberapa langkah namun kami telah memilih tema mengenai peacekeeping,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard dalam temu media di Jakarta, Kamis (28/3).

Indonesia telah menyiapkan sejumlah agenda untuk mengisi masa kepemimpinan di DK PBB, di antaranya debat terbuka pada 7 Mei 2019 mengenai operasi penjagaan perdamaian.

Selain agenda tersebut, Indonesia juga memprakarsai debat terbuka mengenai perlindungan warga sipil dari konflik bersenjata. Debat tersebut akan dilaksanakan pada 23 Mei 2019 serta berbareng dengan peringatan 20 tahun sejak resolusi PBB dikeluarkan mengenai perlindungan warga sipil dari konflik bersenjata.

Isu Palestina tidak luput disertakan Indonesia dalam agenda kepemimpinan di DK, yaitu melalui penyelenggaraan diskusi informal mengenai permukiman ilegal, khususnya pada aspek hukum dan kemanusiaan. Agenda itu akan dilaksanakan pada 9 Mei 2019.

Pada akhir kepemimpinan, Indonesia akan mengadakan resepsi. Dalam kesempatan tersebut, akan ditampilkan pula sejumlah pentas budaya sebagai ajang promosi.

Kursi kepresidenan merupakan jabatan yang dipegang secara bergilir sesuai urutan abjad 15 negara anggota DK PBB. Untuk Maret ini, kursi kepresidenan dipegang oleh Prancis dan akan disusul dengan Jerman pada April mendatang.

Setelah Mei tahun ini, Indonesia diperkirakan akan kembali menjabat posisi presiden DK PBB pada Agustus 2020. Untuk periode kedua itu, Indonesia mengusung tema penanggulangan terorisme.

Credit  antaranews.com

Jadi Presiden DK PBB, Indonesia Siapkan Sejumlah Kegiatan

Dirjen Multilateral Kemlu Febrian Ruddyard. Foto/SINDOnews/Victor Maulana

JAKARTA - Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Ruddyard menuturkan bahwa Indonesia akan menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB pada Mei mendatang. Febri menyebut, Indonesia sudah menyiapkan sejumlah kegiatan dalam masa satu bulan kepresidenan di badan terkuat PBB tersebut.

Febri mengatakan tema yang akan akan diangkat Indonesia dimasa kepresidenannya di DK PBB adalah mengenai penjaga perdamaian. Dia menyebut, Indonesia akan menggelar dua debat terbuka.

Debat pertama dihelat pada awal Mei mengenai pasukan penjaga perdamaian. Debat kedua akan digelar pada pertengahan Mei, mengenai warga sipil di zona perang. 

"Indonesia juga akan menggelar pertemuan informal yang membahas mengenai pemukiman ilegal di Palestina oleh Israel," ujar Febri, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Febri menuturkan semua debat dan juga pertemuan informal akan dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dan akan dihadiri oleh Sekertaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Ia kemudian mengatakan selain tiga acara diatas, diakhir masa kepemimpin di DK PBB, Indonesia akan menggelar resepsi sekaligus pameran budaya. 

"Kita sekalian promosi budaya kita di sana. Nanti rencananya akan ada tarian Saman Gayo dari Aceh," ucapnya.

Dirinya menambahkan Indonesia juga rencananya akan berencana menggelar pameran foto di kantor PBB dengan tema pasukan penjaga perdamaian. Pameran foto ini dijadwalkan digelar dari awal hingga pertengahan Mei mendatang. 

Credit  sindonews.com

Dubes Tantowi pada Negara-negara Pasifik: Indonesia Juga Pasifik

Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tonga dan Samoa Tantowi Yahya, saat presentasi Pacific Exposition 2019. Foto/KBRI Wellington

WELLINGTON - Indonesia menegaskan diri sebagai negara Pasifik dalam sebuah forum negara-negara Pasifik di Wellington. Penegasan itu disampaikan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa dan Kerajaan Tonga; Tantowi Yahya.

Forum yang diselenggarakan Wellington Club ini berlangsung pada Selasa lalu. Forum dihadiri para akademisi, pengusaha, perwakilan pemerintah Selandia Baru dan beberapa negara Pasifik.

Tantowi menjelaskan bahwa ke-Pasifik-an Indonesia didukung oleh fakta geografis lima provinsi di timur, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di Samudra Pasifik.

Dari sisi sosial dan budaya, lanjut Tantowi, lebih dari separuh komunitas Melanesia dan Polinesia di dunia ada di Indonesia. "Dengan dukungan data dan fakta ini, dengan bangga saya katakan Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari Pasifik, bagian dari komunitas Melanesia dan Polinesia di dunia. Oleh karenanya Indonesia, sebagai bagian dari Middle Income Goup countries, anggota G-20 dan yang lebih penting lagi sebagai bagian dari Pasifik yang merasa terpanggil untuk berkontribusi di wilayah ini," katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Kamis (28/3/2019).

Tantowi menjelaskan hal itu sebagai awal dari presentasinya untuk Pacific Exposition 2019, sebuah pameran perdagangan, investasi dan pariwisata yang akan diadakan di Auckland, Selandia Baru tanggal 12-14 Juli 2019.

Pameran yang baru pertama kalinya diselenggarakan ini adalah inisiatif Indonesia yang kemudian diadopsi menjadi program bersama Indonesia, Australia dan Selandia Baru dalam kerangka Trilateral Cooperation.

Sebanyak 19 negara di Pasifik Selatan diharapkan akan ikut dalam pameran bersama ini. Pameran tersebut akan menjadi forum di mana semua negara di kawasan Pasifik dapat memamerkan semua produk ekspor mereka serta potensi investasi dan pariwisata yang mereka miliki. 

Bagi Indonesia, sambung Tantowi, Pacific Exposition adalah peluang bagi Indonesia untuk mengoneksikan lima provinsi di wilayah timur dengan negara-negara di Pasifik secara ekonomi.

Dampak dari pameran itu diharapkan akan terjadi interaksi di antara mereka. Sementara bagi para pengusaha, ekspor tir dan investor Indonesia menjadi peluang untuk masuk ke pasar yang belum banyak digarap selama ini. 

Credit  sindonews.com

Kemlu Tegaskan Pemulangan WNI Mantan Simpatisan ISIS Rumit

Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir.

Foto: Antara/Teresia May

Pemulangan WNI mantan ISIS harus melalui verifikasi berlapis.

CB, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan pemulangan WNI dari wilayah konflik di Suriah dan Irak adalah proses yang rumit dan membutuhkan waktu lama.


Proses panjang itu sebelumnya dilakukan saat pemulangan 17 WNI mantan simpatisan ISIS tahun lalu, yang melibatkan banyak pemangku kepentingan termasuk di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Jadi saya tidak bisa sampaikan apakah mereka (WNI yang berada di Suriah) akan kembali, kapan kembalinya, bagaimana kembalinya. Itu adalah tahapan panjang yang harus kami lakukan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam press briefing di Jakarta, Kamis (28/3).

Dia menjelaskan, tahap awal dalam pemulangan WNI mantan simpatisan ISIS adalah proses verifikasi data untuk memastikan bahwa mereka betul-betul WNI.


Proses itu akan rumit, menurut Arrmanatha, sebab sebagian dari orang-orang tersebut pergi ke Suriah secara ilegal dan tidak memiliki dokumen perjalanan resmi.


Setelah verifikasi status kewarganegaraan, pemerintah akan melakukan penilaian terhadap orang-orang tersebut mencakup kondisi fisik, psikologis, untuk melihat sejauh mana mereka terpapar radikalisme. 


“Setelah diverifikasi, kami melakukan analisis kembali untuk proses deradikalisasi. Ada berbagai tahap yang dilakukan di Suriah dan Indonesia. Tahapannya memang sangat panjang dan dari situ kami menentukan apakah mereka bisa kembali ke Indonesia atau tidak,” tutur Arrmanatha.


Pernyataan Arrmanatha tersebut menanggapi laporan yang mengatakan puluhan WNI ditemukan di antara ribuan keluarga pejuang ISIS yang berada di kamp-kamp penampungan Al Hol, Suriah TImur.


Lebih dari 9.000 keluarga anggota ISIS berada di kamp-kamp tersebut, setelah kekalahan ISIS di Timur Tengah.


Sejumlah negara seperti Inggris dan Amerika Serikat telah menyatakan kebijakannya untuk tidak menerima warga negaranya yang bergabung dengan ISIS.  

Credit  republika.co.id

Ekspor Kayu, Indonesia Akan Teken Kesepakatan dengan Inggris

Ilustrasi kerja sama Indonesia dan Inggris. Foto/Ist

JAKARTA - Indonesia dan Inggris akan menandatangi Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) mengenai ekspor kayu Indonesia ke negara Eropa tersebut.

Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri Indonesia, Dino R. Kusnadi, mengatakan penadatanganan FLEGT-VPA akan dilakukan pada Jumat (29/3/2019) besok oleh Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Indonesia. Sedangkan dari Inggris diwakili oleh Duta Besar-nya di Jakarta.

"Format ini adalah perjanjian serupa dengan perjanjian sebelumnya dengan Uni Eropa (UE). Langkah antisipasi jika inggris keluar UE, agar tidak ada hambatan penyaluran kayu ke Inggris," kata Dino.

"Perjanjian ini akan menjadi landasan hukum, sehingga kontinuitas akan selalu terjaga," ujarnya dalam briefing mingguan Kementeriann Luar Negeri Indonesia, Kamis (28/3/2019).

Penandatangan FLEGT-VPA itu menunjukan komitmen Indonesia dalam pelestarian lingkungan hidup, dengan menyediakan kayu legal. Hal itu, lanjut Dino, juga menguatakan mekanisme FLEGT dan mengharapan negara lain mengakui mekanisme tersebut.

Menurut Dino, ekspor kayu Indonesia ke Inggris adalah seperempat dari total ekspor ke UE, dengan nilai USD250 juta. 

Credit  sindonews.com

Indonesia Kecam Pembantaian terhadap 157 Muslim di Mali

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir. Foto/SINDOnews/Victor Maulana

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengecam pembantaian kelompok bersenjata terhadap 157 warga etnik Muslim Fulani atau Peuhl di Ogossogou, Mali tengah, Sabtu pekan lalu. Para pelaku yang menyamar sebagai pemburu tradisional mengumbar tembakan dan melakukan pembakaran rumah-rumah warga.

"Kami sangat mengecam penggunaan kekerasan di manapun itu, termasuk yang terjadi di Mali. Kami sangat prihatin dengan yang terjadi dan kita sampaikan tentu belasungkawa kepada keluarga korban," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir, Kamis (28/3/2019).

PBB telah mengirim para pakar hak asasi manusia (HAM) ke Mali tengah untuk menyelidiki pembantaian itu. Para korban rata-rata adalah petani dan penggembala dari komunitas Fulani. Menurut PBB, wanita yang sedang hamil ikut dibunuh dan beberapa korban dibakar hidup-hidup. 

Kelompok milisi Dogon dituduh sebagai pelaku serangan brutal di sebuah desa etnik Peuhl sesaat sebelum fajar pada hari Sabtu lalu. Milisi itu juga disalahkan atas sejumlah serangan di Mali tengah selama setahun terakhir.

"Sebuah tim yang terdiri dari 10 spesialis hak asasi manusia, agen perlindungan anak dan dua penyelidik MINUSMA telah dikerahkan ke wilayah Mopti untuk melakukan penyelidikan khusus terhadap peristiwa-peristiwa mengerikan hari Sabtu," kata juru bicara misi PBB Olivier Salgado di Twitter.

MINUSMA adalah akronim dari Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, nama misi PBB di Mali. 

Credit  sindonews.com

Indonesia-Swedia kerja sama pertahanan melalui pelatihan tentara

Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Bagas Hapsoro (kanan), dalam pertemuannya dengan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Yuyu Sutisna, di Ruang VIP Suma Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (27/3/2019). (Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm)

... kesempatan bagi kita untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dalam menguasai teknologi radar, kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, sistem alutsista yang terpadu dan mudah dijalankan...

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia dan Swedia mewujudkan kerja sama pertahanan antarkedua negara melalui pemberian pelatihan oleh Swedia bagi perwira-perwira TNI, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm yang diterima di Jakarta, Rabu.

"Kami sangat bangga bahwa para perwira TNI dari ketiga matra mendapat pendidikan dan kursus mengenai sistem radar, teknologi dan inovasi (di Swedia)," kata Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Bagas Hapsoro.

Pernyataan itu disampaikan Hapsoro dalam pertemuannya dengan Kepala Staf TNI AU, Yuyu Sutisna, Rabu pagi (27/3), di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Ia menyebutkan, kursus dan pelatihan untuk 21 perwira TNI secara gabungan itu dilakukan pada 6-23 Maret 2019 di empat kota Swedia, yaitu Gotheborg, Karlskoga, Linköping, dan Stockholm.

Sebagai informasi, kesemua kota itu adalah kota-kota penting di mana riset dan pengembangan, pengembangan desain, rancang-bangun, dan produksi sistem-sistem pertahanan dari Saab AB berada.

Gotheborg menjadi "rumah" bagi sistem penginderaan dan radar serta sistem peringatan dini dan komando, Erieye dan GlobalEye, serta Giraffe. Karlskoga adalah "rumah" bagi sistem pertahanan bawah air dan kapal selam, di antaranya adalah kapal selam A26.

Linköping adalah pusat pengembangan sistem pertahanan udara dan pesawat tempur, di antaranya tempat di mana jet tempur multi peran JAS39 Gripen C/D dan E/F dikembangkan, sedangkan Stockholm adalah kantor pusat industri pertahanan dari Swedia itu.

Menanggapi hal yang dikatakan Hapsoro itu, Sutisna menyatakan, pelatihan teknologi militer dari Swedia itu harus dimanfaatkan secara baik oleh TNI.

"Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dalam menguasai teknologi radar, kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, sistem alutsista yang terpadu dan mudah dijalankan," ujar dia.

Ia pun menekankan pentingnya kerja sama dalam alih teknologi militer serta produksi, khususnya untuk industri strategis dan jaminan kualitas. "Swedia termasuk beberapa negara yang memiliki teknologi dan kapasitas yang diandalkan untuk bidang ini," kata dia.

Menurut keterangan resmi Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm, materi transfer pengetahuan dalam pelatihan untuk tentara Indonesia di Swedia, antara lain adalah konsep dan pelaksanaan triple helix, inovasi dan teknologi, radar darat, dan sistem peringatan dini dan komando udara (AEW&C). Di dunia, Swedia menempati peringkat atas dalam hal teknologi dan inovasi.

Selanjutnya, Hapsoro menjelaskan, saat ini kerja sama pertahanan kedua negara telah memiliki payung hukum yang kuat, yaitu nota kesepahaman yang telah ditandatangi antara Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Pertahanan Swedia, Peter Hultqvist. Nota kesepahaman tentang Kerja sama pertahanan Indonesia-Swedia itu ditandatangani pada Desember 2017.

"Kalau basis dari kerja sama Indonesia dan Swedia adalah nota kesepahaman, maka sudah tiba saatnya untuk saling kunjung," kata Hapsoro.

Berdasarkan keterangan itu, pemerintah Swedia sangat mengharapkan ada kunjungan dari tim TNI AU untuk mengunjungi fasilitas dan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan industri pertahanan swasta di Swedia.

Sutisna menyatakan penghargaannya kepada Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm atas informasi itu dan segera akan mengatur rencana saling kunjung di tingkat perwira tinggi. 

Credit  antaranews.com

KontraS Sebut Satu WNI di Malaysia Diduga Dihilangkan Paksa

Jumpa pers hilangnya warga Indonesia, Ruth Sitepu, di kantor KontraS, Jakarta. (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)

Jakarta, CB -- Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan ada dugaan seorang warga Indonesia yang bermukim di Malaysia, Rudangta Ruth Sitepu, yang raib terkait dengan rentetan kasus penghilangan paksa.

Koordinator KontraS, Yati Andriyani, mengatakan dari aspek waktu, menghilangnya Ruth tak bisa dilepaskan dari dua kasus orang hilang lain di Negeri Jiran. Begitu pula dari aspek aktivitas, orang-orang yang hilang itu punya latar belakang sebagai kelompok minoritas.

"Dari latar belakang aktivitas semuanya mewakili dari kelompok-kelompok minoritas di Malaysia," kata Yati dalam konferensi pers yang digelar di kantor KontraS, Jakarta Timur, Rabu (27/3).


Ruth dan suaminya, Joshua Hilmy, dilaporkan menghilang sejak November 2016 di Malaysia. Joshua yang berkebangsaan Malaysia bekerja sebagai pastor. Ruth banyak membantu kegiatan suaminya itu dengan aktivitas sosial di lingkungan tempat tinggalnya di bilangan Petaling Jaya, Selangor.

Pada November 2016, dua orang pemuka agama juga dilaporkan hilang di Malaysia. Mereka adalah Amri Che Mat, seorang pemuka Syiah; serta Pastor Raymond Koh.

Menurut Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), lembaga serupa Komnas HAM di Malaysia, penyebab hilangnya empat orang itu sedang ditelusuri. Yakni apakah dikarenakan penghilangan paksa atau bukan.

Untuk kasus Amri dan Raymond, SUHAKAM sudah memastikan kasus keduanya merupakan penghilangan paksa. Sementara untuk perkara Ruth dan Joshua masih ditelusuri.

"Artinya kita dapat indikasi ada penghilangan paksa," imbuh Yati.

Kendati demikian, Yati menyebut hal itu masih sebatas indikasi. KontraS bersama kuasa hukum masih menunggu hasil penelusuran dari SUHAKAM, sembari meminta bantuan pemerintah Indonesia.

Iman Setiawan Sitepu, adik kandung dari Ruth, mengaku bingung. Iman dan keluarga sudah membuat laporan ke kepolisian setempat pada Februari 2017, hingga kini laporan itu masih belum membuahkan hasil.

Iman juga sudah melapor ke sejumlah kementerian seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari tahu keberadaan kakaknya. Ia berharap kasus Ruth segera menemukan titik terang.

"Harapan kita agar pemerintah dapat membuat tekanan ke sana supaya ada titik terangnya," ucap Iman saat ditemui di KontraS.

Credit  cnnindonesia.com

Rusia: Ancaman Sanksi Tidak Pengaruhi Pengiriman Su-35 ke Indonesia

Wakil Direktur Layanan Federal Rusia untuk Kerjasama Militer-Teknis, Mikhail Petukhov sebut sanksi tidak akan memengaruhi pengiriman Su-35 Rusia ke Indonesia. Foto/Istimewa

KUALA LUMPUR - Wakil Direktur Layanan Federal Rusia untuk Kerjasama Militer-Teknis, Mikhail Petukhov mengatakan, sanksi dan lingkungan politik tidak akan memengaruhi pengiriman jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia ke Indonesia. Rusia dan Indonesia dilaporkan telah menandatangani kesepakatan pembelian sekitar 11 unit jet tempur Su-35.

"Pasokan persenjataan Rusia dan penyediaan layanan pemeliharaan semata-mata tergantung pada persyaratan kontrak dan tidak terpengaruh oleh lingkungan politik dan sanksi pemerasan," kata Petukhov di Pameran Maritim dan Aerospace Internasional Langkawi (LIMA 2019) di Malaysia.

"Pekerjaan bersama pada proyek ini sedang berlangsung. Kami tidak memiliki informasi tentang pernyataan pihak tentang menyerahkan kontrak pada pasokan Su-35," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Selasa (26/3).

Petukhov kemudian menekankan bahwa mitra-mitra Moskow puas dengan parameter pertempuran, teknis, dan harga persenjataan buatan Rusia.

Sementara itu, sebelumnya Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia Mohamad Wahid Supriyadi mengakui adanya tekanan Amerika Serikat terhadap Indonesia karena membeli sekitar 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Namun, pihak Jakarta menegaskan posisinya yang netral dan independen dan membuat keputusannya sendiri.

"Tetapi pemerintah telah membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan ini adalah masalah internal, masalah kepentingan nasional dan keputusan secara alami akan dibuat oleh kami," kata Wahid.

Diplomat tersebut mengatakan pengiriman pesawat jet tempur Su-35 ke Indonesia dapat dimulai pada 2019. "Anda tahu, ini adalah masalah teknis karena perjanjian telah ditandatangani. Pembicaraannya adalah tentang penerapannya secara teknis karena skema itu sendiri cukup baru bagi kami," katanya.

Wahid menambahkan bahwa Rusia dan Indonesia sedang mengerjakan proyek-proyek baru di bidang kerja sama militer dan teknis. Hanya saja, dia menolak untuk memberikan rincian proyek tersebut. 

Credit  sindonews.com

Indonesia Kecam AS Soal Klaim Golan Wilayah Israel

Ilustrasi gedung Kementerian Luar Negeri Indonesia. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia turut mengecam langkah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Kementerian Luar Negeri menyatakan langkah Trump tidak kondusif bagi upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

"Indonesia menolak secara tegas adanya pengakuan kepada Daratan Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Pengakuan ini tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan," bunyi pernyataan Kemlu RI melalui situsnya pada Selasa (26/3).

Indonesia menyatakan tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Suriah, dan saat ini masih dicaplok Israel sejak Perang Enam Hari pada 1967.


Kemlu RI mengatakan posisi Indonesia tersebut berdasarkan prinsip yang tertuang dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara.

Status Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari wilayah Suriah juga tertuang dalam sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB seperti Resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981).

Sejumlah resolusi itu mencakup penolakan terhadap perolehan suatu wilayah yang dilakukan secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari Dataran Tinggi Golan, penolakan terhadap yurisdiksi hukum Israel atas Dataran Tinggi Golan, penegasan bahwa langkah Israel untuk menduduki Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum internasional.

"Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah."

Pernyataan itu diutarakan Indonesia menyusul langkah Trump yang secara sepihak mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Pengakuan itu disampaikan Trump saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington pada Senin (25/3) kemarin.

Dengan tersenyum, Netanyahu menyaksikan langsung saat Trump menandatangani dokumen deklarasi tersebut di Gedung Putih.

"Keputusan Anda untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan sangat bersejarah," ujar Netanyahu kepada Trump.

Israel memang mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi Dataran Tinggi Golan secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Netanyahu disebut telah lama mendorong AS mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayahnya.

Pada Jumat pekan lalu, Trump akhirnya mengumumkan rencananya itu melalui akun Twitter pribadinya.

Suriah dan sejumlah negara di Timur Tengah lainnya pun mengecam rencana Trump mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Mereka menganggap hal tersebut melanggar hukum internasional.

Kini, sejumlah negara, termasuk Rusia, langsung memperingatkan Trump bahwa langkah AS justru akan menyulut konflik lebih besar di Timur Tengah.

Arab Saudi, Kuwait, dan Bahrain juga menentang langkah Trump itu.

Credit  cnnindonesia.com

Indonesia Akui Ditekan AS karena Beli Jet Tempur Su-35 Rusia

Pesawat jet tempur Su-35 Rusia. Foto/Marina Lystseva/TASS

MAKHACHKALA - Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia Mohamad Wahid Supriyadi mengakui adanya tekanan Amerika Serikat terhadap Indonesia karena membeli sekitar 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia.

Namun, pihak Jakarta menegaskan posisinya yang netral dan independen dan membuat keputusannya sendiri. "Tetapi pemerintah telah membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan ini adalah masalah internal, masalah kepentingan nasional dan keputusan secara alami akan dibuat oleh kami," kata Dubes Wahid kepada kantor berita TASS, hari Senin (25/3/2019).

Diplomat tersebut mengatakan pengiriman pesawat jet tempur Su-35 ke Indonesia dapat dimulai pada 2019.

"Anda tahu, ini adalah masalah teknis karena perjanjian telah ditandatangani. Pembicaraannya adalah tentang penerapannya secara teknis karena skema itu sendiri cukup baru bagi kami," katanya.

"Seperti yang Anda tahu, skema ini membayangkan pertukaran beberapa produk untuk produk lain dan saya sangat berharap bahwa itu akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Saya berharap ini akan terjadi tahun ini," lanjut diplomat tersebut, menanggapi pertanyaan tentang kapan pengiriman pesawat tempur Su-35 ke Indonesia akan dimulai.

Lebih lanjut, Dubes Wahid mengatakan bahwa Rusia dan Indonesia sedang mengerjakan proyek-proyek baru di bidang kerja sama militer dan teknis. Hanya saja, dia menolak untuk memberikan rincian proyek tersebut.

"Setiap tahun, komisi khusus untuk kerja sama militer dan teknis mengadakan sesi untuk membahas masalah saat ini," imbuh dia. 

Credit  sindonews.com

Taiwan Perkuat Kerja Sama dengan Pemerintahan Indonesia

Taiwan Perkuat Kerja Sama dengan Pemerintahan Indonesia

TAIPEI - Taiwan menjadikan Indonesia sebagai salah satu mitra strategis. Hal ini tidak hanya sebatas dilakukan dengan memperkuat hubungan dagang maupun investasi semata, tapi juga memperluas hubungan di bidang lain, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan lainnya.

Langkah baru yang diambil negeri kepulauan tersebut merupakan implikasi dari kebijakan Taiwan memformat kembali strategi Asianya dari go to south yang semata berorientasi bisnis menjadi the New Southbound Policy yang fokus pada enam negara. Selain Indonesia, negara lainnya adalah Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura, India, dan Australia.

Kebijakan ini memiliki tiga karakter penting hubungan, yakni menekankan hubungan antara warga negara (people-centeredness), membangun hubungan regional yang terbuka (regional inclusiveness), serta memperdalam dan memperluas bidang kerja sama (deepening and diversifying partnership).

“Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut akan mampu mendorong terwujudnya perdamaian di kawasan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama,” ujar Nick K.Ni, Chierf Secretary Bureau of Foreign Trade Ministry of Economic Affair saat menerima kunjungan sejumlah wartawan dari negara-negara the New Soutbound.

Reorientasi kebijakan secara konkret di antaranya melalui kerja sama Talent Exchange yang dilakukan dengan Indonesia, juga negara-negara yang masuk the New Southbound lain. Dengan Indonesia, misalnya, Taiwan membangun Comprehensif Demonstration Zone. Di tempat ini dilatih 100 kader instruktur pertanian untuk memanfaatkan peralatan mesin penanaman bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian Indonesia.

Secara luas dalam bidang pertanian, Taiwan juga mengenalkan teknologi pemupukan berkualitas tinggi, mesin-mesin pertanian, penanaman bibit, dan teknologi manajemen pertanian, dengan mendirikan zona demonstrasi pertanian di Indonesia. Melalui program ini, Taiwan berharap petani bisa meningkatkan kemampuannya dan taraf hidupnya.

Perdagangan dan investasi tentu tetap menjadi tumpuan utama. Penguatan di sektor tersebut dilakukan dengan berbagai pendekatan. Taiwan misalnya, bersama-sama dengan negara-negara the New Southbound menggelar the Industry Link Summit Forums untuk memikirkan langkah bersama ke depan mendorong pertumbuhan. Forum ini juga diharapkan akan mengakselerasi kerja sama bilateral bidang perindustrian dan memfasilitasi kerja sama supply chain.

“Saat ini wilayah kerja sama antara Taiwan dengan negara-negara the New Soutbound Policy termasuk kerja sama pengembangan zona industri serta sebuah kawasan teknologi dan sains internasional, mengenalkan solusi kampus smart campus, membuat situs demonstrasi smart city, mengenalkan sertifikasi halal, pembangkit listrik terbarukan, dan lainnya,” kata Nick.

Selain itu, Taiwan juga bekerja sama dengan pemerintahan lokal dan kalangan swasta menggelar Taiwan Expo yang mengenalkan berbagai produk Taiwan beserta keunggulannya, yakni pelayanan kesehatan, pendidikan, tourisme, dan kebudayaan. Ekspor diharapkan akan mendongkrak citra Taiwan dan industrinya serta memfasilitasi kerja sama dan hubungan antar negara. 

Memperkuat dan memperluas kerja sama dengan Indonesia sangat penting bagi Taiwan. Sebab Indonesia negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi luar biasa. Pemikiran ini berdasar pertimbangan di antaranya jumlah penduduk sebesar 270 juta merupakan pasar yang besar, memiliki bahan baku berlimpah, ekonomi pertanian dan industri yang tumbuh cepat, memilik kelompok usia muda sangat besar dan dibutuhkan lapangan kerja, serta memiliki pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%.

Lebih dari itu Taiwan juga melihat Indonesia merupakan pemimpin ASEAN dan negara terbesar di kawasan, baik dari sisi jumlah penduduk maupun kapasitas perekonomian. Sebagai informasi, jumlah penduduk Indonesia meliputi 40% penduduk di kawasan ASEAN. Sedangkan secara kapasitas ekonomi, sejak 2017, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai USD1triliun dan pada 2018 melampaui USD1,77 triliun.

Pada 2030, negeri ini diprediksi menjadi top 10 negara dengan perekonomian terbesar. “Bagaimanapun Indonesia diyakini menjadi negara sangat penting dalam mendorong terwujudnya strategi Indo-Pasifik,” kata Nick. Dari pihak Indonesia, mantan perwakilan Indonesia di Taiwan, Robert James Bintaryo, pada kesempatan Indonesia Investment Forum diTaichung pada Juli 2018 lalu, menyebut Taiwan sebagai salah satu pilar komersial dunia.

Dia juga mengatakan Taiwan sebagai salah satu partner penting bisnis Indonesia. Hal ini berdasar nilai investasi dan perdagangan antardua negara yang terus menunjukkan tren kenaikan. Berdasar data, investasi Taiwan ke Indonesia pada 2017 sebesar USD397 juta naik 166% dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi meliputi 530 proyek, hampir 80% di antara proyek infrastruktur.

Nilai perdagangan juga terus menunjukkan kenaikan, yakni senilai USD8 miliar pada 2017 atau naik 15% dibanding tahun sebelumnya. Lebih dari itu, Indonesia juga menjadi penyumbang tenaga kerja migran untuk Taiwan, yakni mencapai 261 ribu orang atau 38% dari keseluruhan jumlah pekerja migran di negara itu.

The New Southbound Policy

Inisiatif the New Soutbound Polici diluncurkan Presiden Tsai Ing Wen pada 2016 lalu. Dia menyebut, dengan the New Soutbound Policy, Taiwan tidak hanya sebatas berinvestasi, tapi juga membangun kerja sama jangka panjang yang membawa keuntungan bersama untuk saat ini dan ke depan.

Negara yang dimaksudkan dalam paket kebijakan ini adalah negara-negara yang selama ini sudah menjalin kerja sama erat dengan Taiwan, bahkan menempati peringkat nomor dua dalam konteks kapasitas hubungan perekonomian. Pada 2017, misalnya, total perdagangan antara Taiwan dengan negara-negara the New Soutbound sebesar USD110,9 miliar.

Pada 2018, angkanya meningkat 5,7%, yakni mencapai USD117,1 miliar. Pada periode sama, investasi Taiwan ke negara-negara ini menyentuh USD2,42 miliar, sedangkan sebaliknya investasi ke Taiwan sebesar USD391 juta, baik 43,3% year on year. Hsin-Huang Michael Hsiao dari Taiwan-Asia Exchange Fundation (TAEF) menyebut, kebijakan the New Soutbound Policy merupakan redefinisi kebijakan Go South Policy yang dicanangkan pada 1990 dalam menjalin hubungan dagang dan investasi dengan negara-negara ASEAN.

“Perubahan ini merefleksikan fakta bahwa multihubungan yang terjalin di antara masyarakat Taiwan dengan negara-negara tetangga sudah pada taraf matang, dan the New Soutbound Policy menjadi katalis hubungan-hubungan yang sudah terjalin baik tersebut,” ujar dia. Hsiao melihat, kebijakan the New Soutbound yang fokus pada inovasi industri, kerja sama kesehatan dan supply chains, pengembangan talent, kerja sama pertanian, forum bersama, dan platform pertukaran generasi muda sebagai langkah strategis.

“Rasionalisasi kebijakan ini bukan sekadar diplomasi uang, tapi juga kerja sama pemerintah yang jujur dan pengembangan pengalaman serta sumber daya dengan rekan Taiwan di kawasan untuk menyediakan solusi masalah yang ada dan menghadapi persoalan mendatang,” katanya.




Credit  sindonews.com