CEO Huawei: Teknologi 5G Ibarat Bom Nuklir bagi Presiden AS

Kantor raksasa telekomunikasi China, Huawei. Foto/REUTERS/Tyrone Siu/File Photo

BERLIN - CEO Huawei Ren Zhengfei mengecam fiksasi Donald Trump pada persaingan 5G dengan China. Dia mengibaratkan teknologi itu seperti bom nuklir bagi Presiden Amerika Serikat (AS).

Zhengfei berjanji untuk mendukung "perjanjian anti-mata-mata" dengan Jerman. "Sayangnya, AS melihat teknologi 5G sebagai senjata strategis," kata Zhengfei dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman, Wirtschaftswoche dan Handelsblatt.

"Bagi mereka itu semacam bom nuklir," ujarnya yang dilansir Rabu (17/4/2019).

CEO Huawei tersebut mengatakan perusahaannya tidak akan memasang "pintu belakang" surveillance pada peralatan 5G di Jerman. Berlin masih ragu-ragu untuk mengizinkan Huawei berpartisipasi dalam peluncuran 5G di Jerman di masa mendatang dengan alasan masalah keamanan.

Zhengfei mengaku akan mendesak pemerintah China untuk menandatangani "perjanjian anti-mata-mata" dengan Jerman, dan berkomitmen untuk mematuhi Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa.

Washington telah memberikan tekanan diplomatik pada Jerman untuk menutup Huawei, setelah beberapa agen intelijen AS memperingatkan bahwa perusahaan itu dapat mengumpulkan informasi untuk Beijing.

Zhengfei menyebut tuduhan itu "dongeng" dan menuntut AS memberikan fakta dan bukti untuk mendukung tuduhan mereka.

Presiden Trump sendiri memandang kompetisi 5G sebagai pertempuran strategis. Dia kepada wartawan pada hari Jumat pekan lalu mengatakan bahwa AS tidak dapat membiarkan negara lain bersaing dengan Amerika Serikat dalam industri yang kuat di masa depan.

Selain melucuti peraturan tentang perusahaan telekomunikasi AS, Trump juga telah mendesak sekutu Eropa lainnya untuk menghindari teknologi China. Beberapa negara Eropa, seperti Jerman, Prancis, dan Inggris, telah memperketat standar peraturan mereka. Sedangkan Italia, Kroasia, dan Hongaria telah menyambut Huawei.

"Jika Barat tidak menginginkan Perang Dingin yang baru, mereka harus tetap terbuka dan menerima kebangkitan negara-negara lain," kata Zhengfei. "Kita harus fokus lagi pada pembangunan ekonomi dan menciptakan perdamaian." 

Credit  sindonews.com

Presiden: Taiwan tidak terintimidasi oleh latihan militer China

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen berbicara pada peringatan 40 tahun Undang-undang Hubungan Taiwan di Taipei, Taiwan, Selasa (16/4/2019). (REUTERS/TYRONE SIU)

Taipei (CB) - Taiwan tidak terintimidasi oleh latihan militer China, Presiden Tsai Ing-wen pada Selasa setelah manuver militer China terbaru dikecam oleh pejabat senior Amerika Serikat sebagai "pemaksaan" dan ancaman terhadap stabilitas di kawasan tersebut.

Militer Pembebasan Rakyat China mengakui bahwa kapal perang, pengebom, dan pesawat pengintai miliknya melakukan "latihan yang diperlukan" di sekitar Taiwan pada Senin (15/4), meski pihaknya menggambarkan latihan itu sebagai kegiatan rutin.

"Kami tidak akan membuat kompromi apa pun di wilayah kami, bahkan untuk satu inci. Kami selalu berpegang teguh pada demokrasi dan kebebasan," kata Tsai saat menghadiri peringatan hubungan Taiwan-AS di Taipei. Ia menambahkan bahwa pembelian senjata oleh Taiwan dari AS akan membantu memperkuat kemampuan Pasukan Udara Taiwan.

Tsai berbicara di forum peringatan 40 tahun hubungan AS-Taiwan yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri Taiwan, menyusul keputusan Washington yang memutus hubungan resmi dengan Taiwan pada 1979 untuk mendukung China.

Taiwan menyebarkan sejumlah jet dan kapal untuk mengawasi pasukan Cina pada Senin, menurut kementerian pertahanan mereka. Pihaknya menuduh Beijing "berupaya merubah status quo Selat Taiwan."

China berulang kali melancarkan gerakan, yang menurutnya sebagai "patroli pengepungan pulau", dalam beberapa tahun belakangan.

Delegasi yang dipimpin mantan ketua DPR AS Paul Ryan berada di Taipei untuk memperingati 40 tahun peresmian Taiwan Relations Act, yaitu undang-undang yang mengatur hubungan AS-Taiwan, dan untuk menegaskan kembali komitmen AS.

Ryan mengatakan AS menganggap setiap ancaman militer terhadap Taiwan sebagai kekhawatiran. Ia mendesak China untuk menghentikan pergerakan seperti itu, dengan menyebut langkah tersebut kontraproduktif.

AS tidak memiliki hubungan resmi dengan Taiwan, namun terikat oleh hukum untuk membantu Taiwan mempertahankan diri dan menjadi sumber utama senjata bagi mereka.

Credit  antaranews.com

Filipina Protes Cina karena Jaring Kerang di Laut Sengketa

Pulau Scarborough yang diperebutkan Cina dan Filipina

Pemerintah Filipina mempertimbangkan tindakan hukum terhadap Cina.

CB, MANILA -- Pemerintah Filipina sedang mempertimbangkan mengambil tindakan hukum terhadap Cina. Hal itu dilakukan karena Beijing dituduh menjaring kerang raksasa di wilayah perairan yang disengketakan, Laut Cina Selatan.

Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Junior mengungkapkan, negaranya memergoki nelayan-nelayan Cina menjaring dan mengangkut kerang rakasasa dari Scarborough Shoal belum lama ini. "Kami memprotes hal ini. Ini ilegal, dan faktanya Anda juga melanggar konvensi perlindungan lingkungan di mana kami dapat mengambil tindakan hukum," kata dia, Selasa (16/4), dikutip laman Aljazirah.

Menurut Locsin, Filipina telah mengajukan protes diplomatik terkait kejadian tersebut. Namun, Cina belum memberikan tanggapan resmi.

Scarborough Shoal, yang oleh masyarakat Cina dikenal dengan Huangyan Dao, terletak 230 kilometer dari pantai barat laut Filipina. Shoal menjadi tempat perselisihan antara kapal-kapal pemerintah Filipina dan Cina pada April 2012.

Cina kemudian mengambil kendali atas daerah tersebut. Ia kerap kali mengusir nelayan-nelayan Filipina yang melaut ke sana.

Hal itu mendorong Filipina mengajukan kasus arbitrase terhadap Cina pada Januari 2013. Manila mempertanyakan klaim Beijing atas laut yang disengketakan.

Pada Juli 2016, Pengadilan Permananen Arbitrase memutuskan Cina tak memiliki dasar hukum atau historis atas klaimnya terhadap Laut Cina Selatan. Hingga kini sengketa terhadap wilayah perairan strategis masih berlangsung, tidak hanya melibatkan Filipina, tapi juga beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Brunei. 

Credit  republika.co.id

AS Bersama Israel Ingin Tangkal Pengaruh Iran dan Cina

John Bolton

Foto: AP

Pejabat AS dan Israel khawatir dengan pengaruh Iran dan Cina di Timur Tengah.

CB, WASHINGTON — Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel Meir Ben-Shabbat mengadakan pertemuan dengan John Bolton, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS). Keduanya bertemu di Ibu Kota Washington untuk membahas tentang Iran dan sejumlah pihak yang disebut sebagai ‘pelaku destabilisasi’.


Bolton mengumumkan pertemuan itu pada Ahad (14/4) melalui akun jejaring sosial Twitter. Menurutnya, ia dan Ben-Shabbat akan membahas komitmen bersama untuk menangani Iran dan negara-negara lain yang menimbulkan ketidakstabilan di Timur Tengah serta seluruh dunia secara keseluruhan.

Selain Iran dan ketidakstabilan Timur Tengah, Bolton bersama Ben-Shabbat akan membicarakan tentang kekhawatiran atas investasi Cina dalam proyek infrastruktur Israel. AS disebut memiliki kekhawatiran, seperti yang diungkap oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada bulan lalu.

Pompeo mengeluarkan peringatan tegas kepada Israel bahwa hubungan kedua negara yang dapat terancam karena adanya kehadiran Cina. Selama ini, AS dan Israel memiliki kerja sama yang baik dalam berbagai bidang, khususnya keamanan.


Bolton sebelumnya melakukan kunjungan ke Israel pada Januari untuk membahas mengenai penarikan pasukan AS dari Suriah. Selain itu, Washington menekankan dukungan atas serangan Israel terhadap Iran.


Perdana Menteri israel Benjamin Netanyahu telah mengisyaratkan bahwa negaranya berada di balik serangan udara di Suriah pada akhir pekan lalu. Serangan itu dilaporkan menargetkan pabrik senjata yang terkait Iran.


Israel menyatakan bahwa Iran berusaha untuk membangun kehadiran militer di Suriah. Selain itu, Iran diyakini berusaha mengirimkan senjata-senjata canggih untuk Hizbullah, yang dianggap sebagai kelompok teroris di lebanon dan Suriah.


Dalam beberapa tahun terakhir, pasukan militer Israel telah meluncurkan ratusan serangan udara di Suriah yang disebut menargetkan target-target terkait Iran. Selain itu, mereka juga menyasar pasukan yang bertempur atas nama Pemerintah Suriah yang dipimpin Presiden Bashar Al Assad.


Ketegangan antara Israel dan Suriah juga dilaporkan meningkat menyusul keputusan Pemerintah AS pada bulan lalu. Keputusan tersebut adalah mengakui Dataran Tinggi Golan di bawah kendali Israel.

Credit  republika.co.id

Cegah Pengaruh Rusia dan China di Venezuela, AS Kembangkan Opsi Militer

Gedung Departemen Pertahanan AS yang kerap disebut Pentagon. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Pentagon sedang mengembangkan opsi militer baru untuk Venezuela guna menghalangi pengaruh Rusia, Kuba dan China dalam rezim Presiden Nicolas Maduro. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat (AS).

Opsi pencegahan sedang diperintahkan menyusul pertemuan Gedung Putih minggu lalu di mana penasihat keamanan nasional John Bolton mengatakan kepada penjabat Sekretaris Pertahanan Patrick Shanahan untuk mengembangkan gagasan tentang krisis Venezuela.

Pejabat pertahanan AS itu sangat menekankan bahwa pekerjaan awal sedang dilakukan oleh Staf Gabungan Pentagon, yang melakukan perencanaan untuk operasi militer masa depan bersama dengan Komando Selatan, yang mengawasi setiap keterlibatan militer AS di belahan bumi selatan.

Meskipun Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo baru-baru ini mengatakan bahwa semua opsi terkait Venezuela tetap di atas meja, beberapa pejabat Pentagon terus mengatakan tidak ada keinginan di Departemen Pertahanan untuk menggunakan kekuatan militer AS melawan rezim Venezuela guna mencoba memaksanya lengser dari kekuasaan.

Sementara Presiden AS Donald Trump telah meminta Maduro untuk lengser dan mengatakan Rusia harus keluar dari Venezuela, tidak ada indikasi ia ingin pasukan AS untuk melakukan aksi militer besar di sana.

Sebaliknya, opsi pencegahan dapat mencakup latihan angkatan laut AS di wilayah terdekat untuk menekankan bantuan kemanusiaan dan lebih banyak interaksi militer dengan negara-negara tetangga. Idenya adalah untuk menantang gagasan Rusia, Kuba atau China bahwa mereka dapat memiliki akses yang tidak tertandingi ke wilayah tersebut.

"Pekerjaan perencanaan pendahuluan yang dilakukan pada beberapa titik akan diteruskan ke Shanahan, yang pada gilirannya kemudian akan memberikan gagasan kepada Gedung Putih," kata pejabat itu seperti dilansir dari CNN, Selasa (16/4/2019).

AS menyerukan Maduro untuk mundur pada Februari lalu, ketika Presiden Majelis Nasional Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dengan alasan bahwa Pemilu 2018 telah dicurangi. Sejak itu, ketegangan meningkat ketika pejabat senior AS mengulangi seruan mereka agar militer meninggalkan Maduro, sementara Maduro menyalahkan AS atas masalah Venezuela.

Dalam pidatonya untuk memperingati 17 tahun kudeta yang gagal terhadap almarhum Presiden Venezuela Hugo Chavez pada hari Sabtu, Maduro meminta semua warga Venezuela yang ingin terlibat dan mempertahankan tanah air mereka untuk mendaftar dan berlatih dengan militer untuk mencapai tujuan baru dari 3 juta anggota.

Maduro mengingatkan bahwa tahun lalu ia menetapkan tujuan 2 juta anggota militer

"Kami telah menyelesaikan misi kami," ujarnya, menyerukan satu juta anggota tambahan untuk bergabung dan mempertahankan wilayah dan perbatasan.

Maduro mengatakan dia akan memiliki total 3 juta atau lebih pasukan militer pada Desember 2019.

Sementara Pompeo, berbicara di Paraguay pada 13 April, menegaskan kembali bahwa semua opsi tetap di atas meja untuk Venezuela.

"Kami menyimpan semua opsi di atas meja karena itu sangat penting, karena kami tidak tahu bagaimana prosesnya," katanya. 

Credit  sindonews.com

Dituding AS Ikut Sebabkan Krisis di Venezuela, China: Itu Fitnah!

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang. Foto/Istimewa

BEIJING - China mengutuk kritik yang disebutnya sebagai fitnah oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo terkait kebijakan Beijing di Amerika Selatan. Beijing mengatakan negara-negara di wilayah itu akan segera melihat siapa teman sejati mereka.

Pompeo pada hari Jumat, selama perjalanan tiga hari ke Chili, Paraguay dan Peru, menuduh China turut menyebabkan keruntuhan ekonomi Venezuela dengan membiayai Presiden Nicolas Maduro ketika negara itu berputar ke dalam krisis politik yang semakin dalam.

Pompeo menyebut China munafik karena menyerukan non-intervensi di Venezuela ketika ia mengatakan intervensi keuangan China telah membantu menghancurkan negara itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang mengatakan bahwa komentar semacam itu sebuah kebohongan.

"(Pernyataan) Menteri Luar Negeri AS Pompeo, tentang hubungan China-Amerika Latin, adalah fitnah, menghasut dengan sengaja, tidak bertanggung jawab, dan tidak masuk akal. Kami sangat menentang ini," kata Lu seperti dikutip dari Reuters, Senin (15/4/2019).

"Untuk waktu yang lama, Amerika Serikat menganggap Amerika Latin sebagai halaman belakangnya sendiri, dan menekan, mengancam dan bahkan menggulingkan rezim politik negara lain," imbuhnya, seraya menambahkan bahwa negara-negara di kawasan itu akan segera memahami siapa sahabat sejati mereka.

Pengaruh Amerika Serikat di Amerika Latin semakin ditantang oleh China, yang ekonominya meningkat pesat selama dua dekade terakhir telah mendorong permintaan akan bahan baku Amerika Selatan.

China sudah menjadi mitra dagang utama bagi Brazil, ekonomi terbesar Amerika Latin dan pengekspor kedelai top dunia. Poros olehnya dan negara-negara lain di kawasan menuju Beijing untuk pembiayaan telah membuat Washington khawatir.

Menyoroti keuntungan yang telah dibuat oleh negara-negara Amerika Latin dari kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Amerika Serikat, Pompeo memperingatkan tentang praktik peminjaman "predator" dan tindakan "memfitnah atau jahat", yang mencerminkan kecaman para pejabat AS sebelumnya tentang China.

Strategi keamanan nasional Presiden Donald Trump Desember 2017 di AS mengatakan China berusaha menarik kawasan itu ke dalam orbitnya melalui investasi dan pinjaman yang dipimpin negara. 

Credit  sindonews.com

China Persoalkan Pengganti Saat Dalai Lama Sakit

Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama. (REUTERS/Jason Reed)

Jakarta, CB -- Pemerintah China mulai meributkan soal sosok pengganti ketika pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, sakit. Negeri Tirai Bambu sampai saat ini menganggap Dalai Lama sebagai simbol separatis karena memperjuangkan kemerdekaan Tibet.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, menyatakan hak menentukan pengganti Dalai Lama adalah kewenangan negaranya. Dia mengklaim hal itu sudah dilakukan sejak masa kekaisaran.

"Reinkarnasi sosok Buddha, termasuk Dalai Lama, harus sejalan dengan aturan China serta mengikuti ritual agama dan kesekapatan sejarah," kata Lu, seperti dilansir CNN, Sabtu (13/4).

Dalai lama harus mengasingkan diri dari Tibet pada 1959 sebagai dampak pemberontakan yang gagal melawan pendudukan China. Rezim komunis China sembilan tahun sebelumnya lebih dulu mengirim Tentara Merah untuk menyerbu Tibet dan menumbangkan pemerintahan kerajaan setempat.


Dia lantas pergi ke India, karena menawarkan suaka, dan bermukim di Kota Dharamsala. Sejak itu dia terus menyebarkan ajaran Buddha dan mengkampanyekan kemerdekaan Tibet.

Dalai Lama yang semakin uzur menyatakan kepada pendukungnya dia meyakini penerusnya berada di India. Dia meminta pengikutnya tidak mempercayai klaim China soal penggantinya jika dia wafat sewaktu-waktu.

Para pengikutnya juga ketar-ketir tentang siapa yang akan kelak meneruskan pemegang gelar Dalai Lama. Sebab, selama ini mereka menganggap Dalai Lama adalah simbol perlawanan penduduk Tibet atas penjajahan China.

Mereka khawatir jika Dalai Lama meninggal, maka gerakan mereka untuk kemerdekaan Tibet bisa kehilangan legitimasi. Selama ini sejumlah warga dan pemuka agama di Tibet kerap melakukan aksi bakar diri sebagai wujud protes atas pendudukan pemerintah China.

Akan tetapi, kini Dalai Lama tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan Tibet. Dia lebih memilih meminta pemerintah China memberi kelonggaran budaya di kawasan itu.

Credit  cnnindonesia.com

Kapal Perang Rusia Sambangi Laut China Selatan

Kapal fregat Angkatan Laut Rusia, Laksamana Gorshkov. Foto/Istimewa

MOSKOW - Sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Rusia dilaporkan tengah berlayar ke Laut China Selatan. Kepala layanan pers Sevflot, Vadim Serga mengatakan, Kapal Laksamana Gorshkov telah melewati Selat Malaka dan Singapura serta telah memasuki Laut China Selatan.

"Kapal fregat Rusia Laksamana Flota Sovetskogo Soyuza Gorshkov, yang memimpin skuadron kapal perang dan kapal pendukung untuk Armada Utara dalam perjalanan panjang, menyelesaikan perjalanan Selat Malaka dan Singapura dan memasuki Laut Cina Selatan", kata Serga seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (14/4/2019).

Menurut Serga, kapal Rusia itu menuju pelabuhan China Qingdao di Semenanjung Shandong di mana peringatan ke-70 pasukan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China akan dirayakan pada 23 April mendatang. Awak kapal Laksamana Gorshkov sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam perayaan yang didedikasikan untuk tanggal tersebut.

"Kapal itu dikawal oleh kapal penyelamat Nikolay Chiker, kapal multifungsi dan dukungan teknis Elbrus, dan kapal tanker laut Kama," ujarnya.

Sebuah detasemen kapal dan kapal-kapal dari Sevflot yang dipimpin oleh fregat Laksaman Gorshkov berangkat dalam perjalanan panjang pada 26 Februari lalu. Untuk fregat utama, ini adalah pelayaran pertama dalam sejarahnya. Awak kapal membuat panggilan untuk berlabuh di Djibouti dan Kolombo, Sri Lanka.

Sejak awal perjalanan, fregat telah menempuh jarak lebih dari 11.000 mil laut dan melakukan beberapa latihan kapal umum tentang pertahanan detasemen kapal dan penggunaan senjata roket. 

Credit  sindonews.com

Khawatir Rusia dan China Temukan Jet Tempur F-35 Jepang, AS Panik

Pesawat jet tempur siluman F-35A Lockheed Martin. Foto/Courtesy of the Japan Air Self-Defense Force

TOKYO - Militer Amerika Serikat (AS) dan Jepang mengerahkan sejumlah sumber daya yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk mencari puing-puing jet tempur siluman F-35A yang hilang dari pantauan radar. Pencarian secara panik itu dilakukan karena Washington khawatir Rusia dan China menemukannya terlebih dahulu dan rahasia teknologi silumannya bisa direbut.Pesawat tempur siluman F-35A lenyap dari pantauan radar di lepas pantai Jepang hari Selasa lalu. Pasukan Bela Diri Jepang dan militer AS telah mengerahkan pesawat dan kapal dalam pencarian tak biasa di Samudra Pasifik.Militer kedua pihak berupaya untuk menemukan puing-puing jet tempur tersebut beserta pilotnya, Mayor Akinori Hosomi.Mengutip Nikkei Asian Review, Minggu (14/4/2019), AS mengirim pesawat patroli P-8A—yang digunakan untuk mencari kapal selam—untuk misi pencarian. Kapal USS Stethem yang dilengkapi dengan radar Aegis juga ikut dilibatkan dala misi yang sama. Tak cukup itu, pesawat pembom B-52 ikut diterbangkan dari sebuah pangkalan udara di Guam.AS telah menempatkan tingkat prioritas yang belum pernah terlihat sebelumnya pada kecelakaan tersebut. Itu mungkin karena F-35A diharapkan memainkan peran penting dalam masa depan perang modern. Respons ini berbeda ketika sebuah jet tempur F/A-18 bertabrakan dengan sebuah pesawat pengisi bahan bakar KC-130 Hercules di lepas pantai Jepang pada bulan Desember yang menewaskan enam orang di dalamnya. Skala pencarian insiden F/A-18 tak sebesar misi untuk menemukan F-35A.F-35, yang dikembangkan oleh Lockheed Martin, adalah pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan setelah Washington menginvestasikan banyak tahun dan miliaran dolar untuk penelitian. Jet ini diharapkan mampu menangani misi AS, Jepang, Inggris, Australia dan sekutu lainnya selama beberapa dekade mendatang. Pesawat ini menarik perhatian karena teknologinya memungkinkan untuk menghadapi sistem pertahanan rudal musuh.F-35 memiliki kemampuan untuk memuat rudal pencegat canggih yang akan dikembangkan nanti. Pesawat, diterbangkan oleh pilot Jepang dan Amerika, akan mempertaruhkan posisi siap siaga untuk mendeteksi dan menembak jatuh rudal balistik selama fase boost awal-nya, ketika rudal berada pada kecepatan paling lambat.Kemampuan untuk menghancurkan rudal balistik di udara tidak hanya akan berfungsi sebagai pertahanan terhadap peluncuran rudal China dan Korea Utara, tetapi akan menambah lapisan perlindungan tambahan terhadap Rusia. Analis militer percaya bahwa jika terjadi perang, Rusia akan menargetkan sistem perisai rudal Aegis darat dengan senjata nuklir kecil untuk memungkinkannya menembakkan rudal lainnya. F-35 akan menambah lapisan pertahanan ekstra dengan kemampuan mereka untuk mencegat serangan balistik.Dengan latar belakang inilah AS telah menangguhkan pengiriman peralatan F-35 ke sekutu NATO-nya, Turki, karena Ankara nekat membeli sistem rudal S-400 buatan Rusia.Setiap informasi tentang teknologi dalam F-35 sangat diminati. China dilaporkan telah memperoleh bagian dari cetak biru F-35 melalui cybertheft. Beijing telah memajukan program tempur silumannya sendiri dengan menggunakan jet J-20 miliknya untuk menyaingi F-35.Tidak sulit untuk membayangkan bahwa militer dan intelijen intelijen di Beijing dan Moskow mengeluarkan "air liur" untuk melacak F-35A di laut. Fakta bahwa militer AS telah mengambil langkah yang tidak biasa dengan mengirimkan bomber B-52 ke daerah jatuhnya pesawat F-35 adalah pesan keras bahwa Washington tidak akan membiarkan siapa pun menyentuh pesawat siluman tersebut.AS memiliki pengalaman langsung dengan menyelamatkan teknologi sensitif dari puing-puing. Lima dekade lalu, Washington memanfaatkan peluang emas untuk mendapatkan senjata musuh yang didambakan dari laut.Pada tahun 1968, sebuah kapal selam Soviet yang dilengkapi dengan rudal nuklir meledak dan tenggelam di perairan dekat Hawaii. Dalam sebuah operasi yang secara resmi bernama "Project Azorian"—tetapi mungkin lebih dikenal dengan julukan "Project Jennifer"—militer AS mendeteksi suara ledakan melalui SOSUS—sistem surveillance berbasis suara pada rantai pos-pos pendengaran bawah air—dan berhasil menemukan kapal K-129 Soviet yang tenggelam.CIA membangun kapal penyelamat besar khusus untuk operasi dan pada tahun 1974, enam tahun setelah K-129 Soviet tenggelam, dengan kedok penambangan nodul mangan dari dasar laut. Saat itu, AS berhasil mengambil K-129, yang penuh dengan rahasia militer.Soviet, secara alami, juga bertujuan untuk menyelamatkan kapal selamnya sendiri, tetapi karena kurangnya teknologi sonar, dan fakta bahwa lokasi itu berada di luar Hawaii, mereka gagal mencapai kapal selam sebelum Amerika menemukannya.F-35A yang menabrak laut Pasifik kali ini diperkirakan tenggelam di dasar laut sekitar 1.500 meter. Meskipun sulit, bukan tidak mungkin untuk diselamatkan. Teknologi untuk mendeteksi objek yang tenggelam telah meningkat secara signifikan sejak 45 tahun yang lalu, dan jet tempurnya jauh lebih kecil dan lebih mudah diangkat dibandingkan dengan K-129.Lokasi kecelakaan sekitar 150 km dari Prefektur Aomori Jepang dan di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang. China dan Rusia tidak dapat melakukan operasi pencarian atau penyelamatan tanpa izin Tokyo. Tetapi tidak sepenuhnya mustahil bahwa Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China atau pun militer Rusia akan mengerahkan kapal selam atau drone bawah air untuk mencoba mencapai F-35A.Nasib F-35A yang tenggelam memiliki potensi untuk mengubah keseimbangan kekuatan udara di antara kekuatan-kekuatan utama dunia. Tidak diragukan lagi, peserta lain dari program F-35A, seperti Inggris, Australia dan Israel, akan menonton dengan cermat.



Credit  sindonews.com

Pejabat China Belajar dari Film Hollywood Sembunyikan Suap

Ilustrasi pengadilan. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Seorang pejabat China, Yang Guowen, diseret ke pengadilan karena dugaan korupsi. Uniknya, dalam persidangan terungkap ternyata dia meniru trik yang dipelajari dari film Hollywood untuk menyembunyikan duit hasil rasuah sebesar lebih dari Rp316 miliar.

Seperti dilansir Asiaone, Rabu (10/4), Pengadilan Rakyat Menengah Tongliao mendakwa mantan sekretaris Partai Komunis China di distrik Jining itu karena menerima suap, dan tidak bisa menjelaskan asal-usul harta kekayaannya.

Yang menerima banyak suap sehingga kebingungan untuk menyembunyikannya. Terinspirasi dari film mata-mata Hollywood, Yang lantas menyimpan uang rasuah itu di sejumlah lokasi yakni kandang ayam, gudang batu bara, hingga tangki air bekas.

Penyelidik memperkirakan total nilai barang-barang hasil suap seperti uang tunai, emas, dan jam mahal mencapai CNY20 juta atau Rp42,163 miliar. Yang juga memiliki delapan properti yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang.


Tak hanya itu, pria berumur 58 tahun juga menyembunyikan uang hasil korupsi sebesar CNY80 juta di rekening tabungan sejumlah temannya.

Yang terbukti menerima suap lebih dari seratus pengusaha dan pejabat selama 14 tahun, sebagai imbalan atas persetujuan promosi dan pemberian kontrak pemerintah. 

Padahal, dia sempat disebut bersih karena menolak suap lebih dari CNY1 juta ketika masih menjadi pegawai biasa.

Ia memulai kariernya sebagai pegawai di Biro Keuangan Kabupaten Liangcheng pada 1981. Setelah bekerja di sana 20 tahun, Yang akhirnya dipromosikan sebagai sekretaris partai dan pada 1998 ia menjabat Wakil Wali Kota Fengzhen.

Setelah kasus ini terungkap, istri Yang menyatakan mereka sebenarnya juga tak menggunakan uang hasil suap tersebut.

"Apa gunanya menerima begitu banyak suap? Kami tidak bisa menghabiskan uang itu karena kami takut tertangkap. Pada akhirnya kami hanya menjadi penjaga sementara uang itu," tuturnya. 

Korupsi telah menjadi rahasia umum di China yang kaya sumber daya. Dalam dua tahun terakhir, sejumlah pejabat senior di wilayah itu diperiksa karena korupsi dan pelanggaran disiplin. Antara lain mantan Sekretaris Komisi Politik dan Hukum di kota Chifeng Meng Fanyou, mantan sekretaris partai kota Wuhai Hou Fengqi, dan mantan sekretaris partai kota Bayannur, He Yonglin.

Credit  cnnindonesia.com

Duterte Minta Pasukan Bersiap Hadapi Cina Terkait Pulau Thitu

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (kanan), dan Presiden Cina, Xi Jingping (kiri) menjelang penandatanganan di Beijing, Cina, pada Oktober 2016. Reuters

CB, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan kepada pemerintah Cina agar menjauhi pulau yang dikuasai Manila di Laut Cina Selatan yaitu Pulau Pagasa atau Thitu.

Duterte mengatakan dia akan mengerahkan pasukan jika Beijing berani menyentuh pulau itu.
“Saya tidak akan memohon, tapi saya hanya mengatakan kepada Anda untuk menjauhi Pulau Pagasa karena saya kirim pasukan di sana. Jika Anda sentuh itu, maka ceritanya jadi lain. Saya akan katakan kepada para tentara agar bersiap 'melakukan misi bunuh diri' (prepare for suicide mission),” kata Duterte dalam pidato seperti dilansir SCMP dengan mengutip Reuters pada Jumat, 5 April 2019.

Duterte mengatakan pernyataannya itu bukanlah peringatan tapi lebih sebagai nasihat kepada seorang teman. Pernyataannya ini keluar menyusul pernyataan kemenlu Filipina yang memprotes kehadiran lebih dari 200 kapal Cina di dekat Pulau Thitu dan menyebutnya ilegal.

Selama ini, Duterte selalu mengatakan tidak akan berperang dengan Cina karena itu sama saja bunuh diri. Ini karena militer Cina memiliki teknologi senjata canggih yang tidak dimiliki militer Filipina. Pada pekan lalu, Duterte menyebut rudal jelajah Cina bisa menyasar Manila dalam waktu tujuh menit dan menghancurkan ibu kota negara itu.
Militer Filipina menduga pasukan kapal itu adalah milisi maritim yang dibentuk oleh militer Cina. Adakalanya kapal-kapal itu melakukan aktivitas menangkap ikan. Namun, kapal-kapal itu hanya mengapung tanpa melakukan aktivitas apapun.

“Tidakan-tindakan itu, jika tidak disangkal oleh pemerintah Cina, maka akan dianggap sebagai bagian kebijakan negara itu,” kata kemenlu Filipina dalam pernyataan keras yang jarang dilakukan terhadap Beijing.
Selama ini, Duterte berusaha membangun hubungan yang lebih hangat dengan Cina sejak memimpin Filipina pada 2016. Dia mengharapkan pinjaman lunak dan investasi miliaran dolar untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi negara itu. Meski begitu, dia mengatakan tidak akan mengizinkan Cina menduduki Pulau Thitu.
Menanggapi ini, juru bicara kemenlu Cina, Geng Shuang, mengatakan pembicaraan bilateral kedua negara mengenai Laut Cina Selatan pada Rabu pekan ini berjalan terbuka, bersahabat dan konstruktif. Kedua negara bersepakat menyelesaikan isu perbatasan wilayah LCS lewat jalur damai.

Credit  tempo.co

Aksi Dukungan untuk Muslim Uighur Digelar di Washington

Muslim Uighur sedang bercengkerama.

Foto: Uttiek M Panji Astuti

Cina dianggap telah melakukan pelanggaran HAM kepada muslim Uighur.

CB, WASHINGTON -- Ratusan warga Amerika, Kanada, Australia, termasuk diaspora Uighur, menggelar aksi demonstrasi di Washington pada Sabtu (6/4). Mereka menyerukan Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil tindakan terhadap Cina atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukannya terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Ketua Komite Eksekutif Kongres Uighur Dunia Omar Kanat berpartipasi dalam aksi demonstrasi di Washington. Dia mengucapkan terima kasih kepada massa yang telah hadir dan menyuarakan dukungannya terhadap Muslim Uighur.

"Kita dipersatukan oleh tuntutan kita untuk mengakhiri genosida yang dilakukan oleh Pemerintah Cina terhadap orang-orang Uighur dan Muslim Turki lainnya di Turkestan Timur," kata Kanat mengacu pada wilayah Xinjiang, dikutip laman Anadolu Ageny.

Menurut dia, perlakuan Pemerintah Cina terhadap etnis Uighur telah menyebabkan rasa sakit, kehancuran, bahkan kematian. "Kita di sini untuk memobilisasi dukungan politik bagi tindakan Amerika. Sekarang saatnya untuk tindakan nyata," ujarnya.

Presiden Kongres Uighur Dunia Dolkun Isa mengungkapkan ketika semua orang Uighur berbicara serentak dengan satu suara, mereka tak bisa dibungkam. "Kami adalah putra-putri yang tidak lagi dapat menghubungi orang tua kami. Dalam kasus saya, ibu saya meninggal di kamp," ucapnya.

Hal itu juga berdampak pada anak-anak mereka. "Kami adalah orang tua yang anak-anaknya tidak bisa tumbuh di tanah air mereka dan tidak dapat sepenuhnya menikmati budaya serta tradisi Uighur," kata Isa.

Oleh sebab itu, dia mendesak AS untuk menindak pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur. Menurutnya AS perlu bekerja sama dengan Uni Eropa dalam melakukan hal tersebut. "Kita harus bergerak melampaui kata-kata menjadi tindakan nyata sebelum terlambat," ujar Isa.

Esedullah, seorang warga Uighur yang tinggal di AS dan berpartisipasi dalam aksi di Washington mengatakan bahwa dia telah kehilangan kontak dengan keluarganya. "Ayah saya terkurung di kamp konsentrasi, saya kehilangan kontak dengan keluarga saya," katanya.

"Saya ingin mendengar suara orang tua saya dan sarapan bersama mereka. Saya tidak bisa memberitahu Anda betapa saya merindukan mereka," ujar Esedullah.

Menurut dia, aksi seperti di Washington memang harus diselenggarakan. "Dunia tidak tahu tentang apa yang terjadi di kamp (konsentrasi). Dengan berada di sini kami memberitahu Pemerintah Amerika dan dunia bahwa mereka dapat menghentikan genosida di Turkistan Timur," kata Esedullah.

"Saya berharap demonstrasi ini akan membantu mengentikan kamp konsentrasi dan membebaskan jutaan orang yang dipenjara di kamp-kamp. Saya berharap swmua warga Uighur dapat bersatu dengan keluarga mereka segera," ucap Esedullah.

Pada Rabu (3/4) lalu kelompok bipartisan parlemen (AS) mendesak pemerintahan Donald Trump untuk segera menjatuhkan sanksi kepada Ketua Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo. Dia dianggap terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah yang dipimpinnya.

Sebanyak 40 anggota parlemen yang dipimpin Senator Marco Rubio dan Perwakilan AS Chris Smith dari Partai Republik serta Senator Bob Menendez dan Perwakilan James McGovern dari Partai Demkorat, telah mengirim surat kepada pensihat utama Trump. Dalam surat tersebut mereka menyalahkan pemerintah karena sejauh ini gagal menjatuhkan sanksi kepada Cina atas dugaan pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.

“Kami kecewa dengan kegagalan pemerintah sejauh ini untuk menjatuhkan sanksi yang terkait dengan pelanggaran HAM sistemis dan mengerikan yang sedang berlangsung di Xinjiang,” kata mereka dalam suratnya.


Pemerintah Cina telah menghadapi tekanan internasional karena dituding menahan lebih dari 1 juta Muslim Uighur di kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang. Tak hanya menahan, Beijing disebut melakukan indoktrinasi terhadap mereka agar mengultuskan Presiden Cina Xi Jinping dan Partai Komunis Cina.

Pemerintah Cina telah membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, apa yang dibangun di Xinjiang adalah pusat reedukasi dan pelatihan vokasi. Cina mengklaim kehadiran pusat tersebut penting untuk menghapus kemiskinan di Xinjiang. 

Credit  republika.co.id

Trump Minta Dana Militer AS, Cina, Rusia Dicukur untuk Perdamaian

CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluhkan jumlah uang yang dihabiskan AS, Cina, dan Rusia untuk memproduksi berbagai jenis senjata termasuk senjata nuklir.

Trump mengatakan jumlah uang yang besar itu bisa digunakan untuk tujuan yang lebih baik.
“Seperti Anda tahu, Cina menghabiskan banyak dana untuk militer, kami juga begitu, juga Rusia. Ketiga negara ini saya pikir dapat bertemu dan menghentikan penggunaan uang ini dan menggunakannya untuk hal-hal yang lebih produktif menuju perdamaian jangka panjang,” kata Trump saat bertemu dengan Wakil Perdana Menteri, Liu He, di Ruang Oval, Gedung Putih, pada Kamis, 4 April 2019.

Trump menjamu Liu dalam konteks pembicaraan perjanjian dagang dengan Cina untuk mengakhiri perang dagang yang sedang berlangsung. Trump mengatakan perlu ada fase kedua pembicaraan antara ketiga negara untuk membahas isu belanja militer dan produksi berbagai senjata.
“Saya pikir, akan lebih baik jika kita semua bersama dan kita tidak membuat senjata-senjata ini,” kata dia. Saat ditanya Trump soal ini, Liu He menjawab bahwa itu adalah ide yang bagus.

Cina, seperti dilansir media SCMP, menganggarkan dana pertahanan sekitar Rp2500 triliun atau turun sekitar tujuh persen dibandingkan 2018. Penurunan ini terjadi karena melambatnya pertumbuhan ekonomi negara itu terkait perang dagang dengan AS.

Sedangkan pemerintahan AS di bawah Presiden Trump menganggarkan dana pertahanan sebesar sekitar US686.1 miliar atau sekitar Rp9.700 triliun untuk tahun ini.

Credit  tempo.co

FBI Usut Kaitan Wanita di Resor Trump dengan Intelijen China

Donald Trump dan Melania Trump di Mar-a-Lago. (AFP PHOTO / NICHOLAS KAMM)

Jakarta, CB -- Biro Investigasi Federal (FBI) memeriksa Yuzing Zhang yang masuk ke Ma-a-Lago, resor milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Diduga Zhang memiliki hubungan dengan intelijen China.

Demikian dikatakan sumber pemerintah AS, seperti dikutip Reuters, Kamis (4/4).

Zhang ditangkap karena masuk ke resor Mar-A-Lago, Florida, secara ilegal, Sabtu (30/3). Awalnya Zhang mengaku diminta rekannya menemui salah satu anggota keluarga Trump untuk membicarakan hubungan ekonomi China-AS.


Zhang bisa mengakses masuk ke wilayah resor karena kesalahan komunikasi di antara petugas keamanan Mar-A-Lago. Zhang saat itu mengatakan kepada agen Secret Services di pintu masuk ingin ke kolam renang.  Dia menunjukan dua paspor Republik Rakyat Tiongkok. 

Petugas keamanan mengira Zhang merupakan salah satu anggota resor karena ada seorang anggota bernama sama. Namun, petugas mulai curiga saat Zhang tidak mengetahui jalan masuk di wilayah resor.

Zhang berbohong kepada resepsionis, mengatakan dirinya akan menghadiri acara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu 'United Nations Friendship Event between China and the United States'.

Agen Secret Services pun curiga dan menagkap Zhang. Petugas menyita empat buah ponsel, laptop, dan sebuah USB yang berisi malware.

Zhang dituduh telah membuat pernyataan palsu dan memasuki area terlarang. Dia ditahan, dan akan disidang pengadilan pekan depan.

Sejak menjabat pada Januari 2017, Trump kerap mengunjungi Mar-a-Lago, kawasan bisnis di Palm Beach. Dia juga sering menjamu orang terdekatnya di resor miliknya itu.

Terkait insiden itu, Trump mengatakan insiden tersebut hanyalah insiden kecil dan kebetulan.

Namun, Ketua Komite Intelijen AS Adam Schiff menduga Zhang teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Tiongkok.

Credit  cnnindonesia.com

Filipina: Keberadaan kapal China di perairan sengketa ilegal

Keberadaan ratusan kapal China di dekat pulau yang diduduki Manila di Laut China Selatan yang bersengketa, ilegal dan jelas melanggar kedaulatan Filipina, kata kementerian luar negeri negara tersebut, Kamis. (AFP/Getty Images)

Manila (CB) - Keberadaan ratusan kapal China di dekat pulau yang diduduki Manila di Laut China Selatan yang bersengketa, ilegal dan jelas melanggar kedaulatan Filipina, kata kementerian luar negeri negara tersebut, Kamis.

"Tindakan seperti itu ketika tidak disangkal oleh pemerintah China dianggap telah diadopsi olehnya," menurut pernyataan Departemen Luar Negeri, beberapa hari setelah Filipina mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan protes diplomatik atas kapal-kapal tersebut.

Keberadaan ratusan kapal di sekitar pulau Thitu secara terus menerus menimbulkan pertanyaan tentang niat dan kekhawatiran mereka atas perannya "mendukung tujuan yang bersifat koersif," kata kementerian itu.

Data militer menunjukkan bahwa Filipina mengawasi lebih dari 200 kapal China di dekat pulau Thitu, atau Pagasa, sejak Januari hingga Maret tahun ini.

Selain Filipina, Brunei, China, Malaysia, Taiwan dan Vietnam memilik klaim kedaulatan yang bersaing di perairan ramai tersebut, kawasan yang dilalui barang dagangan senilai 3,4 triliun dolar AS setiap tahunnya.

Credit  antaranews.com

Filipina Protes Kehadiran Ratusan Kapal CIna

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (kanan), dan Presiden Cina, Xi Jingping (kiri) menjelang penandatanganan di Beijing, Cina, pada Oktober 2016. Reuters

CB, Manila – Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan kehadiran ratusan kapal nelayan Cina dekat pulau yang dikuasai Manila di Laut Cina Selatan sebagai ilegal. Ini juga disebut sebagai pelanggaran jelas kedaulatan Filipina.

“Tindakan-tindakan itu jika tidak disangkal oleh pemerintah Cina akan terlihat bahwa tindakan itu memang dilakukannya,” kata kemenlu Filipina dalam pernyataan seperti dilansir Reuters pada Kamis, 4 April 2019.
Pemerintah Filipina mengeluhkan kehadiran kapal nelayan Cina di dekat pulau Thitu, yang terjadi berulang kali dalam periode yang lama. Ini memunculkan pertanyaan apakah ada niat atau peran dalam mendukung tujuan yang bersifat koersif.

Data pemerintah Filipina mencatat ada sekitar 200 kapal nelayan asal Cina berlayar di dekat pulau Thitu atau Pagas, yang merupakan nama lokal pulau itu, dari Januari hingga Maret 2019.
Saat ini, selain Filipina sejumlah negara ASEAN juga mengklaim kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan seperti Brunei, Malaysia, dan Vietnam. LCS diduga memiliki cadangan minyak dan gas berlimpah serta menjadi jalur perdagangan dunia dengan nilai sekitar US$3.4 triliun atau sekitar Rp48 ribu triliun per tahun.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Youtube



Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengakui adanya potensi konflik yang besar dengan Cina. Namun, dia menyebut kemampuan teknologi persenjataan negara itu masih kalah jauh dari Cina sehingga mudah kalah jika berperang.
Duterte, seperti dlansir Philstar, mengaku khawatir karena Cina memiliki rudal jelajah presisi yang mampu menghancurkan ibu kota Manila dalam waktu tujuh menit sejak diluncurkan.

Credit  tempo.co

AS Desak Sekutu NATO Adaptasi dengan Ancaman Baru Rusia dan China

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Mike Pompeo. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mendesak sekutu-sekutu NATO untuk beradaptasi menghadapi ancaman baru Rusia, China dan arus migrasi yang tak terkendali. Desakan disampaikan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo.

Pompeo menyampaikan seruannya pada awal pertemuan para menteri luar negeri Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Washington hari Kamis. Pertemuan itu menandai peringatan 70 tahun aliansi militer transatlantik.

"Kita harus menyesuaikan aliansi kita untuk menghadapi ancaman yang muncul, entah itu agresi Rusia, migrasi yang tidak terkendali, serangan dunia maya, ancaman terhadap keamanan energi, kompetisi strategis China termasuk teknologi dan 5G, dan banyak masalah lainnya," kata Pompeo.

Dalam dokumen strategi 2018, militer AS menempatkan serangan balasan terhadap China dan Rusia di jantung strategi pertahanan nasional baru.

Sesi pertama pertemuan para menteri luar negeri NATO berfokus pada cara-cara untuk mencegah Rusia, termasuk di Laut Hitam tempat militer Moskow menangkap tiga kapal Angkatan Laut Ukraina tahun lalu. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg meminta Moskow untuk membebaskan kapal-kapal Ukraina dan para awaknya.

Lebih lanjut, Pompeo menyinggung apa yang dia sebut sebagai pelanggaran Rusia terhadap Perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF) 1987 merupakan bagian dari "pola perilaku tidak stabil."

Washington mengatakan akan menarik diri dari perjanjian itu pada musim panas ini kecuali jika Moskow mengakhiri pelanggaran perjanjian tersebut.

"Kami tidak akan mencerminkan apa yang dilakukan Rusia," kata Stoltenberg. "Kami akan diukur dan dikoordinasikan, dan kami tidak berniat mengerahkan rudal nuklir yang diluncurkan di darat, di Eropa," paparnya.

Dalam sambutannya, Pompeo mengatakan NATO juga harus menghadapi perang siber yang meningkat, termasuk dari China.

Washington telah memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan bermitra dengan negara-negara yang mengadopsi sistem Huawei Technologies China, tetapi telah berselisih tentang masalah dengan Uni Eropa, yang telah menolak seruan AS untuk melarang perusahaan itu di seluruh blok. Sebagian besar anggota NATO adalah negara-negara Uni Eropa.

Huawei berada di bawah pengawasan badan-badan intelijen Barat karena dianggap memiliki hubungan dengan pemerintah China dan kemungkinan peralatannya dapat digunakan untuk spionase. Huawei berulang kali membantah terlibat dalam pekerjaan intelijen untuk pemerintah mana pun.

Credit  sindonews.com

Kongres AS Desak Trump Sanksi China soal Persekusi Uighur

Ilustrasi pos pemeriksaan aparat China terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. (REUTERS/Thomas Peter)

Jakarta, CB -- Puluhan anggota Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari senator dan anggota Dewan Perwakilan menuntut Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi bagi sejumlah pejabat tinggi China di wilayah Xinjiang. Desakan itu terkait dugaan persekusi dan penahanan massal etnis minoritas Muslim Uighur.

Tuntutan itu tertuang dalam petisi yang ditandatangani oleh 24 senator dan 19 anggota Dewan Perwakilan lintas partai.

"Kami kecewa dengan kegagalan pemerintah sejauh ini yang tidak menjatuhkan sanksi apa pun terkait pelanggaran HAM yang sistematis dan mengerikan yang sedang terjadi di Xinjiang," bunyi surat tersebut yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah lain, Rabu (3/4).


Salah satu pejabat China yang menjadi target sanksi adalah sekretaris Partai Komunis di Xinjiang, Chen Quanguo. Chen sebelumnya menduduki jabatan serupa di Tibet. Ia dikenal dengan kebijakan tangan besi dalam menghadapi etnis minoritas di China.

Para anggota Kongres itu meminta Trump menjatuhkan sanksi kepada Chen dan sejumlah pejabat China lainnya di bawah Undang-Undang Magnitsky.

UU Global Magnitsky disahkan Kongres pada 2012 lalu yang menargetkan individu atau entitas lainnya yang terlibat pelanggaran HAM. Individu dan entitas yang terkena sanksi itu seluruh asetnya, terutama yang berada di bawah yurisdiksi AS, akan dibekukan.

Sanksi itu juga mengisolasi akses individu dan entitas entitas tersebut dari sistem keuangan global dan melarang mereka masuk wilayah AS.

Selain pejabat pemerintah, petisi itu juga mendesak pemerintahan Trump berbuat lebih menindak perusahaan China yang dianggap terlibat dugaan pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

Meski anggota Kongres menyatakan retorika Wakil Presiden AS, Mike Pence, dan pejabat lainnya dalam isu ini, tetapi mereka menganggap hal itu tidak cukup.

Etnis Muslim Uighur di Xinjiang, China. (REUTERS/Thomas Peter)

Dikutip AFP, puluhan anggota Kongres yang meneken petisi itu di antaranya ialah senator Partai Republik dari Florida, Marco Rubio, yang juga dekat dengan Trump.

Selain itu, anggota Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Menendez, juga ikut menandatangani petisi tersebut.

Beberapa nama lainnya yang ikut mendukung petisi itu antara lain Senator Elizabeth Warren, kandidat presiden dari Partai Demokrat, Senator Mitt Romney yang pernah mencalonkan diri sebagai capres dari Partai Republik, serta James McGovern dan Chris Smith yang memimpin komisi Kongres untuk urusan HAM.

Selama ini, pemerintah China memang dilaporkan kerap melakukan pelanggaran HAM secara massal dan sistematis terhadap kaum minoritas Muslim di Xinjiang.

Berdasarkan kesaksian korban, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas Muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.

China mengakui telah menahan hampir 13 ribu orang di Xinjiang sejak 2014 dengan dalih upaya deradikalisasi.

Credit  cnnindonesia.com

China Bantah Kirim Pasukan ke Venezuela untuk Sokong Maduro

Salah satu foto yang beredar di media sosial, yang diklaim membawa ratusan tentara China ke Venezuela. Foto/Twitter

BEIJING - Pemerintah China membantah laporan bahwa Beijing mengirim ratusan tentara ke Venezuela bersama dengan pengiriman bantuan kemanusiaan. Laporan yang beredar di media sosial menyatakan Beijing mengirim pasukan ke negara itu untuk menyokong Presiden Nicolas Maduro yang hendak digulingkan kubu oposisi.

Beijing telah mengirim 65 ton obat-obatan ke Caracas pada hari Jumat pekan lalu. Wakil Presiden Venezuela Tareck El Aissami menyambut penerbangan bantuan, dan memuji kemitraan kedua negara.

Laporan-laporan yang marak di media sosial menyatakan bahwa China mengirim bantuan medis dan 120 tentara untuk menyokong Presiden Nicolas Maduro agar tetap berkuasa.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan kepada wartawan bahwa laporan pengiriman pasukan militer ke Caracas tidak benar.

"Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan informasi ini atau untuk tujuan apa informasi itu diproduksi, tetapi saya dapat memberi tahu Anda ini; apa yang Anda katakan itu tidak benar," katanya dalam sebuah briefing, yang dilansir Russia Today, Rabu (3/4/2019) malam.

"Posisi pemerintah China pada masalah Venezuela konsisten dan jelas," lanjut Shuang. "China menentang campur tangan eksternal dalam urusan internal Venezuela, dan percaya pemerintah dan oposisi negara itu perlu mencari solusi politik melalui dialog damai."

Laporan itu muncul kurang dari dua minggu setelah personel militer Rusia tiba di Venezuela. Pengerahan pasukan oleh Moskow berdasarkan ketentuan perjanjian kerja sama tahun 2001 antara Moskow dan Caracas. Amerika Serikat (AS) mengecam pengiriman pasukan Rusia dengan alasan akan menambah kekacauan di negara tersebut.

Dalam krisis politik Venezuela, AS mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang telah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Januari lalu. Sedangkan Rusia dan China mendukung Presiden Maduro yang terpilih lagi dalam pemilu 2018.

Credit  sindonews.com

Cina Mau Buat Kapal Tanker LNG Terbesar di Dunia

Tangki penyimpanan LNG dan kapal tanker tipe membran.[REUTERS / Issei Kato]

CBTEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pembuat kapal Cina Hudong-Zhonghua Shipbuilding dan DNV GL Norwegia telah menandatangani perjanjian membuat kapal tanker gas alam cair (LNG) terbesar di dunia.
Dikutip dari Sputnik, 3 April 2019, perjanjian tersebut ditandatangani di sela-sela International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas (LNG2019) di Shanghai.

Batas waktu untuk pembangunan kapal tanker itu tidak jelas, tetapi para pihak sepakat untuk menyiapkan dokumen teknis tentang proyek pada akhir tahun depan. Tanker itu diperkirakan akan mengangkut LNG hingga 270.000 meter kubik.

Kapal Mozah adalah kapal tanker LNG terbesar di dunia milik Qatar saat ini.[ShipSpotting.com]
Perusahaan China Hudong-Zhonghua Shipbuilding adalah satu-satunya perusahaan negara yang membangun kapal besar untuk transportasi LNG. Sejak April 2008, perusahaan telah membangun dan mengapalkan 21 kapal.

Saat ini, kapal Mozah Qatar, yang beroperasi pada 2007, adalah kapal tanker LNG terbesar di dunia. Mozah dapat mengangkut LNG hingga 266.000 meter kubik.
Menurut Russia Today, jika proyek selesai, kapal tanker Cina baru ini akan melampaui kapal tanker LNG terbesar di dunia, kapal 'Mozah' milik Qatar, yang memiliki ukuran hampir empat kali lapangan sepak bola, yakni dengan panjang 345 meter dan lebar 53,8 meter.

Credit  tempo.co