CB, Jakarta - Kelompok Hindu garis keras, Vishva Hindu Parishad atau Dewan Hindu Dunia, mendesak Perdana Menteri India, Narendra Modi untuk meloloskan undang-undang yang membolehkan pembangunan kuil di atas reruntuhan masjid abad 16.
Desakan dari kelompok yang berjaringan dengan partai politik berkuasa di India pada hari Rabu, 2 Januari 2019 kembali membangkitkan ketegangan dengan kelompok minoritas Muslim.
Lokasi yang akan digunakan untuk mendirikan kuil merupakan lahan sengketa yang sudah berlangsung berpuluh tahun. Lokasi sengketa ini berada di utara kota Ayodhya, negara bagian Kerala.
Kelompok Hindu garis keras ini mendesak Modi karena Pengadilan Mahkamah sedang mempertimbangkan petisi dari kedua komunitas, India dan Muslim, tentang apa yang harus dibangun di lahan sengketa itu.
Ketua Vishva Hindu Parishad, Alok Kumar menginformasikan bahwa Pengadilan Mahkamah bakal mengeluarkan putusan yang menyenangkan pihaknya.
"Hindu tak sabar melihat kuil di sana selamanya," ujar Kumar seperti dikutip dari Reuters, 2 Januari 2019.
"Kami akan mendorong pemerintahan Perdana Menteri Modi untuk menerbitkan undang-undang untuk memulai proses kuil besar di Ayodhya," ujarnya.Kumar berharap undang-undang dikeluarkan sebelum pemerintahan berakhir. India akan menggelar pemilu pada Mei mendatang untuk membentuk pemerintahan baru.
Visha Hindu Parishad telah menyebarkan kampanye pembangunan kuil di atas lahan sengketa dalam 3 tahun terakhir. Lahan itu disebut tempat lahirnya Dewa Ram, salah satu dewa yang sangat dipuja.
Beberapa bulan lalu, kelompok aliansi dengan partai penguasa pendukung Modi, partai Bharatiya Janata telah menggalang aksi demo untuk mendukung pendirian kuil di lahan sengketa dengan umat Muslim.
Baca: Kabur Bersama Pacar, Gadis Muslim di India Diikat dan Dicambuk
Masalahnya, lahan yang akan jadi tempat pembangunan kuil merupakan lahan sengketa. Pada tahun 1992, massa Hindu menghancurkan masjid dan memicu munculnya kerusuhan yang menewaskan 2 ribu orang di India. Kerusuhan ini merupakan salah satu kekerasan komunal yang terjadi sejak tahun 1947.
Desakan dari kelompok yang berjaringan dengan partai politik berkuasa di India pada hari Rabu, 2 Januari 2019 kembali membangkitkan ketegangan dengan kelompok minoritas Muslim.
Lokasi yang akan digunakan untuk mendirikan kuil merupakan lahan sengketa yang sudah berlangsung berpuluh tahun. Lokasi sengketa ini berada di utara kota Ayodhya, negara bagian Kerala.
Kelompok Hindu garis keras ini mendesak Modi karena Pengadilan Mahkamah sedang mempertimbangkan petisi dari kedua komunitas, India dan Muslim, tentang apa yang harus dibangun di lahan sengketa itu.
Ketua Vishva Hindu Parishad, Alok Kumar menginformasikan bahwa Pengadilan Mahkamah bakal mengeluarkan putusan yang menyenangkan pihaknya.
"Hindu tak sabar melihat kuil di sana selamanya," ujar Kumar seperti dikutip dari Reuters, 2 Januari 2019.
"Kami akan mendorong pemerintahan Perdana Menteri Modi untuk menerbitkan undang-undang untuk memulai proses kuil besar di Ayodhya," ujarnya.Kumar berharap undang-undang dikeluarkan sebelum pemerintahan berakhir. India akan menggelar pemilu pada Mei mendatang untuk membentuk pemerintahan baru.
Visha Hindu Parishad telah menyebarkan kampanye pembangunan kuil di atas lahan sengketa dalam 3 tahun terakhir. Lahan itu disebut tempat lahirnya Dewa Ram, salah satu dewa yang sangat dipuja.
Beberapa bulan lalu, kelompok aliansi dengan partai penguasa pendukung Modi, partai Bharatiya Janata telah menggalang aksi demo untuk mendukung pendirian kuil di lahan sengketa dengan umat Muslim.
Baca: Kabur Bersama Pacar, Gadis Muslim di India Diikat dan Dicambuk
Masalahnya, lahan yang akan jadi tempat pembangunan kuil merupakan lahan sengketa. Pada tahun 1992, massa Hindu menghancurkan masjid dan memicu munculnya kerusuhan yang menewaskan 2 ribu orang di India. Kerusuhan ini merupakan salah satu kekerasan komunal yang terjadi sejak tahun 1947.
Credit tempo.co
