Gelar kehormatan Freedom of Oxford yang diberi
pada 1997 lalu ini dicabut karena Suu Kyi dianggap tidak mampu berbuat
banyak dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine, terutama
terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya. (Reuters/Soe Zeya Tun)
Dewan kota menyatakan keputusan tersebut diambil pada awal pekan ini atas persetujuan lintas partai yang menyimpulkan bahwa Suu Kyi "sudah tidak pantas" menyandang gelar tersebut.
Gelar kehormatan Freedom of Oxford yang diberi pada 1997 lalu ini dicabut karena Suu Kyi dianggap tidak mampu berbuat banyak dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine, terutama terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya.
Suu Kyi dianggap tidak vokal untuk melindungi negaranya sendiri sejak bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar kembali mencuat di Rakhine pada akhir Agustus lalu, yang hingga kini sudah menewaskan 1.000 korban, terutama Rohingya.
Anggota dewan dari Partai Buruh, Mary Clarkson, menuturkan minimnya respons dan pengelakan Suu Kyi atas sejumlah bukti kekerasan terhadap Rohingya juga menjadi alasan gelar tersebut dicopot.
"Dalam mengambil tindakan ini, kami mendasarinya dengan beberapa alasan. Pertama, sebagai ungkapan suara kami yang ikut menyerukan keadilan dan pemenuhan HAM bagi orang Rohingya," kata Clarkson.
"Kedua, untuk menghormati tradisi Oxford, sebagai kota yang beragam dan manusiawi agar tidak tercoreng dengan orang-orang yang menutup mata pada kekerasan," ujarnya menambahkan.
Dewan kota Oxford juga mengatakan sudah menulis surat kepada Suu Kyi dan memintanya "melakukan apa pun yang dia bisa untuk menghentikan pembersihan etnis di negaranya."
Diberitakan CNN, sejauh ini belum ada tanggapan dari wanita 72 tahun itu mengenai pelucutan gelar ini.
Rekomendasi penarikan gelar ini diperkirakan akan selesai pada November mendatang.
Pada awal pekan ini, Universitas Oxford juga menanggalkan lukisan Suu Kyi yang selama ini terpampang di gerbang utama kampus.
Langkah tersebut pun dilakukan salah satu kampus ternama dunia itu sebagai bentuk kritikan terhadap pemerintah Myanmar atas krisis kemanusiaan yang telah menyebabkan ratusan ribu pengungsi Rohingya melarikan diri dari negara di Asia Tenggara itu.
Credit cnnindonesia.com