Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (REUTERS/Gali Tibbon )
Gaza/Kairo (CB) - Israel hati-hati menanggapi kesepakatan
rekonsiliasi Hamas dan Fatah di Palestina dengan menyatakan Palestina
mesti mematuhi kesepakatan-kesepakaan internasional sebelumnya.
Israel juga menyatakan Palestina harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan Kuartet Timur Tengah untuk perdamaian Israel-Palestina, termasuk pengakuan keberadaan Israel dan pelucutan Hamas.
"Israel akan mencermati perkembangan-perkembangan di lapangan dan bertindak sesuai itu," kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Para analis menyebut kesepakatan rujuk Palestina itu menandai pengakuan Hamas terhadap kesulitan akibat isolasi internasional yang terus menyudutkannya dan pengakuan bahwa Hamas kesulitan mengelola dan membangun Gaza yang terus-terusan diblokade dan diperangi Israel.
Kamis kemarin Hamas sepakat menyerahkan kendali pemerintahan Gaza kepada pemerintahan Mahmoud Abbas dan Partai Fatah yang selama ini hanya menguasai Tepi Barat.
"Kami di Hamas kali ini serius seperti waktu-waktu sebelumnya. Kami telah membubarkan komisi pemerintahan (pemerintahan bayangan). Kami membuka pintu untuk mencapai rekonsiliasi ini," kata Saleh Arouri, juru runding Hamas di Kairo setelah kesepakatan rekonsiliasi Palestina ditandatangani.
Sepanjang pekan ini Hamas dan Fatah berada di Kairo untuk mengurusi detail pemindahan kekuasaan di Gaza yang termasuk perbatasan-perbatasan Gaza yang krusial, demikian Reuters.
Israel juga menyatakan Palestina harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan Kuartet Timur Tengah untuk perdamaian Israel-Palestina, termasuk pengakuan keberadaan Israel dan pelucutan Hamas.
"Israel akan mencermati perkembangan-perkembangan di lapangan dan bertindak sesuai itu," kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Para analis menyebut kesepakatan rujuk Palestina itu menandai pengakuan Hamas terhadap kesulitan akibat isolasi internasional yang terus menyudutkannya dan pengakuan bahwa Hamas kesulitan mengelola dan membangun Gaza yang terus-terusan diblokade dan diperangi Israel.
Kamis kemarin Hamas sepakat menyerahkan kendali pemerintahan Gaza kepada pemerintahan Mahmoud Abbas dan Partai Fatah yang selama ini hanya menguasai Tepi Barat.
"Kami di Hamas kali ini serius seperti waktu-waktu sebelumnya. Kami telah membubarkan komisi pemerintahan (pemerintahan bayangan). Kami membuka pintu untuk mencapai rekonsiliasi ini," kata Saleh Arouri, juru runding Hamas di Kairo setelah kesepakatan rekonsiliasi Palestina ditandatangani.
Sepanjang pekan ini Hamas dan Fatah berada di Kairo untuk mengurusi detail pemindahan kekuasaan di Gaza yang termasuk perbatasan-perbatasan Gaza yang krusial, demikian Reuters.
Credit antaranews.com
Israel Respons Rekonsiliasi Hamas-Fatah
Seorang pejabat Israel yang tak menyebutkan
nama mengatakan, Hamas dan Fatah harus patuh pada kesepakatan
internasional dan mengakui Israel. (AFP PHOTO / SAID KHATIB).
Dikutip AFP, seorang pejabat Israel yang tak menyebutkan nama mengatakan, rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah harus patuh pada kesepakatan internasional yang sudah ditetapkan. Pejabat ini juga menyebut, Hamas harus mengakui keberadaan Israel.
"Setiap rekonsiliasi antara Otoritas Palestina dan Hamas harus mencakup komitmen terhadap kesepakatan internasional. Pertama-tama mengakui Israel," kata pejabat tersebut dalam reaksi pertama pemerintah Israel terhadap kesepakatan yang ditandatangani Hamas dan Fatah.
Pejabat tersebut mengacu pada Kuartet Diplomatik mengenai perdamaian Timur Tengah, yang mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan hal yang sama. Kesepakatan rekonsiliasi Palestina harus mematuhi kesepakatan internasional dan persyaratan yang ditetapkan oleh Kuartet Timur Tengah, termasuk pengakuan Israel dan pelucutan senjata Hamas.
"Israel akan memeriksa perkembangan di lapangan dan bertindak sesuai perkembangan di lapangan," kata sebuah pernyataan resmi dari kantor Netanyahu dilansir dari Reuters.
Hamas dan Fatah memulai melakukan perundingan di Kairo, Mesir pada Selasa (10/10) sebelum akhirnya terjadi kesepakatan untuk rekonsiliasi demi persatuan Palestina. Faksi-faksi Palestina yang bertikai sejak satu dekade terakhir ini menandatangani kesepakatan pada hari Kamis (12/10) untuk mengakhiri perpecahan setelah perundingan yang dimediasi oleh Mesir.
Mesir sudah berulang kali menjadi penengah untuk mendamaikan kedua faksi ini guna membentuk pemerintahan bersatu di Gaza dan Tepi Barat.
Bulan lalu pun kelompok Hamas, yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Barat dan Israel, setuju untuk menyerahkan kekuasaan di Gaza pada Pemerintahan Otoritas Palestina yang dipimpin Mahmoud Abbas dan didukung Fatah.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat akan melanjutkan kontrol penuh atas Jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada 1 Desember.
Credit cnnindonesia.com
