MANILA
- Pemerintah Filipina meminta maaf kepada pemerintah China pada hari
Senin (9/10/2017) karena sebuah kesalahan “menyedihkan” namun tidak
disengaja. Filipina menunjukkan logo Kementerian Pertahanan Taiwan,
bukan China, pada sebuah acara pekan lalu.
Padahal, upacara itu untuk menandai sumbangan 3.000 senapan Beijing kepada Manila.
Departemen Pertahanan Nasional (DND) Filipina meyakinkan China bahwa mereka, bersama dengan angkatan bersenjata, masih berpegang pada kebijakan “Satu China”. Kebijakan ini mengakui Taiwan sebagai salah satu provinsi China.
Kecerobohan diplomatik ini sebagian besar tidak diperhatikan. Namun, foto-foto logo Kementerian Pertahanan Taiwan yang digunakan dalam upacara terlanjur bermunculan di media sosial.
”Kami telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada pemerintah dan rakyat dari Republik Rakyat China,” kata DND dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.
”Ini adalah harapan tulus kami bahwa insiden yang sangat tidak menguntungkan ini tidak akan mempengaruhi hubungan kerja sama dan persahabatan antara kedua negara yang telah tumbuh lebih hangat sepanjang tahun lalu,” lanjut pernyataan DND.
Sekadar diketahui, China menyumbangkan senjata senilai sekitar USD3,3 juta tersebut, dengan syarat Manila membangun hubungan ramah dan kooperatif dengan Beijing.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memprioritaskan untuk memperbaiki hubungan dan meningkatkan perdagangan dengan China. Dia mengesampingkan polemik sengketa teritorial di Laut China Selatan.
Duterte telah dipuji karena menjaga kebijakan perdamaian, namun kritikusnya mengecam karena memperlihatkan sikap kalah Filipina terhadap China.
Meskipun Filipina mengakui kebijakan “Satu China”, faktanya Manila juga memiliki hubungan dengan Taipei, di mana Kantor Ekonomi dan Budaya Manila di Taiwan berfungsi sebagai kedutaan de facto Taiwan.
China tidak pernah mengakui Taiwan sebagai negara dan tetap menganggapnya sebagai provinsinya yang membangkang.
Padahal, upacara itu untuk menandai sumbangan 3.000 senapan Beijing kepada Manila.
Departemen Pertahanan Nasional (DND) Filipina meyakinkan China bahwa mereka, bersama dengan angkatan bersenjata, masih berpegang pada kebijakan “Satu China”. Kebijakan ini mengakui Taiwan sebagai salah satu provinsi China.
Kecerobohan diplomatik ini sebagian besar tidak diperhatikan. Namun, foto-foto logo Kementerian Pertahanan Taiwan yang digunakan dalam upacara terlanjur bermunculan di media sosial.
”Kami telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada pemerintah dan rakyat dari Republik Rakyat China,” kata DND dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.
”Ini adalah harapan tulus kami bahwa insiden yang sangat tidak menguntungkan ini tidak akan mempengaruhi hubungan kerja sama dan persahabatan antara kedua negara yang telah tumbuh lebih hangat sepanjang tahun lalu,” lanjut pernyataan DND.
Sekadar diketahui, China menyumbangkan senjata senilai sekitar USD3,3 juta tersebut, dengan syarat Manila membangun hubungan ramah dan kooperatif dengan Beijing.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memprioritaskan untuk memperbaiki hubungan dan meningkatkan perdagangan dengan China. Dia mengesampingkan polemik sengketa teritorial di Laut China Selatan.
Duterte telah dipuji karena menjaga kebijakan perdamaian, namun kritikusnya mengecam karena memperlihatkan sikap kalah Filipina terhadap China.
Meskipun Filipina mengakui kebijakan “Satu China”, faktanya Manila juga memiliki hubungan dengan Taipei, di mana Kantor Ekonomi dan Budaya Manila di Taiwan berfungsi sebagai kedutaan de facto Taiwan.
China tidak pernah mengakui Taiwan sebagai negara dan tetap menganggapnya sebagai provinsinya yang membangkang.
Philippine Defense Secretary Delfin Lorenzana (C) aims an automatic rifle during the turnover ceremony of China's urgent military assistance to the Philippines at the military camp in Camp Aguinaldo in Quezon city, metro Manila, Philippines October 5, 2017. REUTERS/Romeo Ranoco
Credit sindonews.com
