Arsip:
Pesawat penumpang. dengan latar bulan purnama, melakukan persiapan
pendaratan menuju Bandara Heathrow di London, Inggris, Kamis
(5/10/2017).
(REUTERS/Toby Melville )
London (CB) - Inggris akan membutuhkan 1.200 petugas
pemerintahan untuk membantu pencatatan data warga negara-negara anggota
Uni Eropa yang tinggal di Inggris setelah negara itu memisahkan diri
dari EU pada 2019 nanti, ungkap menteri dalam negeri, Selasa.
Pemerintah sejauh ini telah merekrut 700 petugas dan akan menambah jumlah tersebut sebanyak 500 orang lagi. Mereka akan dikerahkan untuk menjalankan sistem mulai akhir tahun depan, kata Menteri Dalam Negeri Amber Rudd kepada sebuah komite parlemen.
Kementerian keuangan telah menyediakan dana sebesar 50 juta pound (sekitar Rp793 miliar) untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan program tersebut, kata Rudd.
"Kami akan melakukan uji coba serta menjalankan (sistem) ini secara bertahap untuk memastikan (sistem) berjalan dengan baik," kata Rudd.
Status hukum dan hak-hak yang dimiliki warga negara-negara Uni Eropa merupakan salah satu masalah yang semakin mengganjal dalam pemisahan Inggris yang pelik dari kelompok Uni Eropa.
Ada sekitar tiga juta warga negara-negara anggota Uni Eropa yang saat ini tinggal di Kerajaan Inggris, demikian Reuters.
Pemerintah sejauh ini telah merekrut 700 petugas dan akan menambah jumlah tersebut sebanyak 500 orang lagi. Mereka akan dikerahkan untuk menjalankan sistem mulai akhir tahun depan, kata Menteri Dalam Negeri Amber Rudd kepada sebuah komite parlemen.
Kementerian keuangan telah menyediakan dana sebesar 50 juta pound (sekitar Rp793 miliar) untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan program tersebut, kata Rudd.
"Kami akan melakukan uji coba serta menjalankan (sistem) ini secara bertahap untuk memastikan (sistem) berjalan dengan baik," kata Rudd.
Status hukum dan hak-hak yang dimiliki warga negara-negara Uni Eropa merupakan salah satu masalah yang semakin mengganjal dalam pemisahan Inggris yang pelik dari kelompok Uni Eropa.
Ada sekitar tiga juta warga negara-negara anggota Uni Eropa yang saat ini tinggal di Kerajaan Inggris, demikian Reuters.
Credit antaranews.com
