Selasa, 09 Mei 2017

Setelah Vakum Politik, Korsel Pilih Pemimpin Baru


Setelah Vakum Politik, Korsel Pilih Pemimpin Baru 
Ahn Cheol-soo (kiri) dan Moon Jae-in (kanan) diperkirakan akan menjadi calon presiden terkuata Korsel. (REUTERS/Kim Hong-Ji)


Jakarta, CB -- Warga Korea Selatan menyampaikan suaranya untuk memilih pemimpin baru, Selasa (9/5), mencoba untuk beranjak dari skandal korupsi yang melengserkan mantan Presiden Park Geun-hye dan mengguncang elite politik serta bisnis hingga ke akarnya.

Diberitakan Reuters, seandainya tidak ada gangguan besar, politikus liberal Moon Jae-in--yang menyerukan pendekatan moderat soal Korea Utara, ingin mereformasi konglomerat kuat yang dijalankan keluarga dan menggenjot anggaran untuk menciptakan lapangan pekerjaan--akan terpilih sebagai presiden.

Pemungutan suara akan mengakhiri berbulan-bulan kekosongan politik. Park dimakzulkan atas tudingan penyuapan dan penyalahgunaan wewenang sehingga menjadi presiden pertama Korea Selatan yang dipilih secara demokratis dan dilengserkan. Dia kini ditahan dan disidang.

 
Park menampik melakukan kesahalan yang dituduhkan kepadanya.

Moon, yang kalah tipis dari Park dalam pemilu sebelumnya, 2012, mengkritisi dua pemerintahan konservatif sebelumnya karena gagal menghentikan perkembangan senjata Korea Utara. Dia mendukung kebijakan dialog dua jalur sementara mempertahankan tekanan dan sanksi untuk mendorong perubahan.

Survei Gallup Korea yang dipublikasikan Rabu menunjukkan Moon memperoleh 38 persen dukungan di antara 13 kandidat, dengan sentris Ah Cheol-soo sebagai pesaing terdekat dengan perolehan 20 persen.

Kemenangan Moon akan memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan dan diharapkan akan meningkatkan sentimen pasar ketika ekspor telah mendukung pemulihan negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia ini.

Pemimpin baru negara diperkirakan akan langsung menunjuk seorang perdana menteri yang mesti disetujui parlemen, dan sejumlah posisi utama kabinet, termasuk menteri keamanan nasional dan menteri keuangan, yang tidak perlu persetujuan parlemen.




Credit  CNN Indonesia