Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares, menjelaskan sejumlah isu
menyangkut ASEAN di Jakarta, Selasa (11/12/2018). (ANTARA News/Yashinta
Difa)
Jakarta (CB) - ASEAN harus menyampaikan pandangan
kolektif tentang Indo-Pasifik, yang pembahasannya ditargetkan rampung
pada 2019.
Konsep ASEAN mengenai Indo-Pasifik atau ASEAN's Indo-Pacific diharapkan dapat disampaikan saat pernyataan bersama para kepala negara pada KTT ASEAN ke-34 di Thailand, tahun depan.
"Kita perlu maju dengan pandangan, wawasan, dan strategi kita sendiri," kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares, dalam Temu Diplomatik ASEAN, di Jakarta, Selasa sore.
Konsep Indonesia mengenai Indo-Pasifik telah dipresentasikan oleh Presiden Joko Widodo dalam KTT Asia Timur ke-13 di Singapura, November lalu.
Sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia saat ini, presiden menyeru agar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman, serta tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam.
Presiden menyampaikan bahwa pengembangan kerja sama Indo-Pasifik ini tidak memerlukan pembentukan sebuah institusi baru, melainkan dapat dilakukan melalui penebalan kerja sama antara negara peserta KTT Asia Timur, dan ke depan, penting untuk meningkatkan kerja sama dengan mitra lain di Samudera Hindia.
Dalam pandangan Jokowi, pengembangan kerja sama Indo-Pasifik penting menekankan pada beberapa prinsip, antara lain, kerja sama, inklusifitas, tranparansi dan keterbukaan. Prinsip lainnya adalah penghormatan terhadap hukum internasional.
Kerja sama Indo-Pasifik dapat difokuskan pada tiga bidang yaitu kerja sama maritim termasuk dalam menanggulangi kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kerja sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara inklusif.
Jokowi memahami bahwa pembahasan konsep kerja sama semacam ini selalu memerlukan waktu dan tidak kalah pentingnya memerlukan kepercayaan satu sama lain.
Menurut Jose, konsep Indo-Pasifik yang telah dipaparkan Indonesia mendapat tanggapan positif dari para kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir dalam KTT Asia Timur.
Konsep yang diinisiasi dengan mengedepankan pendekatan lunak ini berbeda dengan konsep Indo-Pasifik Amerika Serikat yang berbicara mengenai kekuatan militer, maupun konsep Indo-Pasifik Jepang yang lebih menyoroti bantuan untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara sekitar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
"Kita tidak perlu memihak salah satu konsep, tetapi tetap bisa menjadi honest broker atau penengah sehingga negara-negara mitra bisa percaya dengan ASEAN," tutur Tavares.
Dengan demikian, lanjut dia, konsep Indo-Pasifik Indonesia dapat menjadi jembatan bagi negara-negara lain dalam meningkatkan kerja sama dalam hal menghadapi ketidakpastian dan tantangan global.
"Sekarang ini banyak sekali negara yang mengantre untuk menjadi mitra ASEAN. Kita ini ibarat gadis cantik yang semua orang ingin kasih hadiah," ujar Tavares.
Konsep ASEAN mengenai Indo-Pasifik atau ASEAN's Indo-Pacific diharapkan dapat disampaikan saat pernyataan bersama para kepala negara pada KTT ASEAN ke-34 di Thailand, tahun depan.
"Kita perlu maju dengan pandangan, wawasan, dan strategi kita sendiri," kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares, dalam Temu Diplomatik ASEAN, di Jakarta, Selasa sore.
Konsep Indonesia mengenai Indo-Pasifik telah dipresentasikan oleh Presiden Joko Widodo dalam KTT Asia Timur ke-13 di Singapura, November lalu.
Sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia saat ini, presiden menyeru agar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman, serta tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam.
Presiden menyampaikan bahwa pengembangan kerja sama Indo-Pasifik ini tidak memerlukan pembentukan sebuah institusi baru, melainkan dapat dilakukan melalui penebalan kerja sama antara negara peserta KTT Asia Timur, dan ke depan, penting untuk meningkatkan kerja sama dengan mitra lain di Samudera Hindia.
Dalam pandangan Jokowi, pengembangan kerja sama Indo-Pasifik penting menekankan pada beberapa prinsip, antara lain, kerja sama, inklusifitas, tranparansi dan keterbukaan. Prinsip lainnya adalah penghormatan terhadap hukum internasional.
Kerja sama Indo-Pasifik dapat difokuskan pada tiga bidang yaitu kerja sama maritim termasuk dalam menanggulangi kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kerja sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara inklusif.
Jokowi memahami bahwa pembahasan konsep kerja sama semacam ini selalu memerlukan waktu dan tidak kalah pentingnya memerlukan kepercayaan satu sama lain.
Menurut Jose, konsep Indo-Pasifik yang telah dipaparkan Indonesia mendapat tanggapan positif dari para kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir dalam KTT Asia Timur.
Konsep yang diinisiasi dengan mengedepankan pendekatan lunak ini berbeda dengan konsep Indo-Pasifik Amerika Serikat yang berbicara mengenai kekuatan militer, maupun konsep Indo-Pasifik Jepang yang lebih menyoroti bantuan untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara sekitar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
"Kita tidak perlu memihak salah satu konsep, tetapi tetap bisa menjadi honest broker atau penengah sehingga negara-negara mitra bisa percaya dengan ASEAN," tutur Tavares.
Dengan demikian, lanjut dia, konsep Indo-Pasifik Indonesia dapat menjadi jembatan bagi negara-negara lain dalam meningkatkan kerja sama dalam hal menghadapi ketidakpastian dan tantangan global.
"Sekarang ini banyak sekali negara yang mengantre untuk menjadi mitra ASEAN. Kita ini ibarat gadis cantik yang semua orang ingin kasih hadiah," ujar Tavares.
Credit antaranews.com
