Menteri Urusan Brexit Mengundurkan Diri

Ilustrasi. (REUTERS/Henry Nicholls)

Jakarta, CB -- Menteri Junior Brexit Inggris, Chris Heaton-Harris menyatakan mengundurkan diri menyusul keputusan Perdana Menteri Inggris Theresa May yang kembali meminta penundaan Brexit dan berkompromi dengan oposisi.

Mengutip Reuters, Rabu (3/4), Heaton-Harris telah melayangkan surat kepada May. Dalam surat itu, Heaton-Harris juga mengatakan bahwa dia ingin Inggris segera meninggalkan Uni Eropa sesuai jadwal yakni 29 Maret.

"Saya tidak bisa mendukung perpanjangan lebih lanjut," kata Heaton-Harris.

Pembahasan kesepakatan antara pemerintah Inggris dengan parlemen Inggris mengalami kebuntuan. Poin-poin kesepakatan antara Inggris dengan Uni Eropa ditolak oleh Parlemen Inggris. Kemarin, May memutuskan untuk memperpanjang tenggat waktu Brexit kepada Uni Eropa untuk berdialog dengan kubu oposisi yang menentang Brexit.


Mundurnya para pembantu May itu bukanlah kali pertama. Sejumlah menteri menyatakan mundur setelah Parlemen Inggris mengambil alih proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit.

Akhir Maret silam, tiga menteri mengundurkan diri yakni, Menteri Luar Negeri Alistair Burt, Menteri Kesehatan Steve Brine, dan Menteri Bisnis Inggris, Richard Harrington juga mengumumkan pengunduran dirinya melalui Twitter.

Ketiga menteri itu merupakan bagian dari 30 anggota partai tempat Perdana Menteri Theresa May bernaung, Partai Konservatif, yang membelot dalam pemungutan suara parlemen.

Melalui pemungutan suara itu, parlemen berhasil mengambil alih kendali proses Brexit dari pemerintah Inggris.

Menteri Pertanian Inggris George Eustice juga mengundurkan diri karena penundaan Brexit.

"Saya lebih suka dibebaskan untuk berpartisipasi dalam debat kritis yang akan terjadi dalam beberapa pekan mendatang," kata George Eustice.

Eustice mengatakan seharusnya Inggris tak perlu takut dengan kemungkinan Brexit tanpa kesepakatan.

Parlemen Inggris, terutama kubu oposisi menolak sejumlah kesepakatan Brexit karena khawatir berdampak pada masa depan Inggris, terutama di bidang ekonomi.

May telah berupaya menekan parlemen. Bahkan, dia sempat mengancam akan mundur bila parlemen tak kunjung menyetujui proses Brexit dan kesepakatan yang dibuatnya dengan Uni Eropa.

Credit  cnnindonesia.com

Kim Jong-un Diundang Kunjungi Rusia

Presiden Korea Utara Kim Jong-un (kanan) bersama istrinya, Ri Sol-ju (kiri).

Foto: Bussiness Insider

Isu denuklirisasi Semenanjung Korea diyakini akan menjadi topik bahasan.

CB, MOSKOW -- Pemerintah Rusia mengundang pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un berkunjung ke Moskow. Hal itu diungkap pejabat Kremlin Yuri Ushakov kepada awak media, Rabu (3/4).

Ushakov mengatakan undangan berkunjung ke Rusia telah dikirim kepada Pemerintah Korut. “Undangan kami telah diserahkan, tanggal akan disepakati,” ujarnya, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.

Namun, Pemerintah Korut belum merespons undangan tersebut. “Kami sedang menunggu tanggapan mitra Korut kami,” kata Ushakov.

Ushakov tak memberi keterangan terperinci perihal isu apa saja yang hendak didiskusikan Presiden Rusia Vladimir Putin jika bertemu Kim di Moskow. Namun, isu denuklirisasi Semenanjung Korea diyakini termasuk topik utama yang dibahas.

Rusia adalah salah satu negara yang selalu menyerukan agar sanksi ekonomi terhadap Korut dicabut. Moskow menilai, menjatuhkan sanksi agar Pyongyang menanggalkan program rudal serta nuklirnya tak efektif. Diplomasi dan perundingan adalah jalur yang mesti ditempuh.

Bulan lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan pertemuan kedua dengan Kim Jong-un di Hanoi, Vietnam untuk membahas denuklirisasi. Namun pertemuan tersebut berakhir tanpa kesepakatan.

Hal itu disebabkan kedua belah pihak mempertahankan posisinya tentang penerapan sanksi. Korut, yang telah menutup beberapa situs uji coba rudal dan nuklirnya, meminta AS mencabut sebagian sanksi ekonominya.

Namun, AS tetap berkukuh tak akan mencabut sanksi apa pun, kecuali Korut telah melakukan denuklirisasi menyeluruh dan terverifikasi. Belum ada indikasi kapan Trump dan Kim akan bertemu lagi. Namun, Gedung Putih menyatakan kedua negara masih berharap dapat melakukannya di masa mendatang.

Credit  republika.co.id

Najib Didakwa Tujuh Kasus Korupsi

Najib Didakwa Tujuh Kasus Korupsi. (Reuters).

KUALA LUMPUR - Sepuluh tahun sebelumnya, Najib Razak dilantik sebagai perdana menteri (PM) Malaysia. Najib Razak kemarin disidang dengan dakwaan mega-skandal miliaran dolar yang mengakibatkan pemerintahannya jatuh.
Najib yang mengenakan setelan jas berwarna biru gelap, harus duduk menghadapi persidangan selama tiga jam. Itu baru satu persidangan dari banyak persidangan yang akan dihadapinya terkait dakwaan korupsi 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Dia jatuh ke titik terbawah dalam proses kehidupannya, padahal setahun lalu dia adalah orang paling berkuasa di Malaysia.

Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas mengungkapkan setahun lalu sangat tidak mungkin menghadirkan Najib ke persidangan. “Terdakwa tidak di atas hukum dan penuntutan ini dan persidangan ini seharusnya bisa berfungsi sebagai preseden,” kata Thomas dalam pernyataan pembuka sidang dilansir Reuters.

Sangat jarang jaksa agung memimpin penyidikan, dan kehadirannya di persidangan menjadi sinyal bahwa pemerintahan PM Mahathir Mohamad memiliki kepentingan besar terhadap kasus tersebut. Rakyat Malaysia memilih menggulingkan kekuasaan Najib pada Mei 2018 lalu karena skandal korupsi dan peningkatan biaya hidup.

Najib menghadapi tujuh dakwaan: tiga dakwaan merupakan pelanggaran kepercayaan dan tiga kasus pencucian uang, satu dakwaan lainnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus tersebut terkait transfer senilai USD10,3 juta ke rekening bank Najib dari SRC International, salah unit bisnis 1MDB.

Najib mengklaim dirinya tetap tidak bersalah. Dakwaan tersebut hanya pecahan dari penyelidikan korupsi senilai USD1 miliar terkait 1MDB.

Setelah persidangan, Najib meninggalkan pengadilan sambil tersebut. Dia melambaikan tangan kepada para pendukungnya sambil berteriak, “Allahu akbar”. Namun, dia enggan berbicara kepada reporter. Pengacara Najib, Muhammad Shafee Abdullah mengungkapkan dirinya sangat percaya diri menang dalam kasus ini.

1MDB, didirikan oleh Najib pada 2009, menjadi subjek korupsi dan pencucian uang di sedikitnya enam negara. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menyatakan USD4,4 miliar telah disalah gunakan dari lembaga tersebut.

Najib dilarang bepergian meninggalkan Malaysia dan ditangkap hanya dua bulan setelah pemilu. Dia menghadapi dakwaan sedikitnya 42 dakwaan, sebagian besar terkait kasus 1MDB. Dia tetap mengaku dirinya tidak bersalah. Dia menuding kasus hukum tersebut bermotif politik dan balas dendam. Kasus korupsi Najib mulai terkuak pada 2015 ketika ada tagihan hutang dari bank kepada 1MDB.

Kehidupan mewah Najib dan keluarganya menjadi sorotan setelah penemuan barang mewah dan uang tunai senilai USD300 juta di properti miliknya. Rosmah Mansor, istri Najib yang dikenal kerap memakai perhiasan dan tas mewah, juga didakwa kasus korupsi dan pencucian uang. Dia menyatakan dirinya tidak bersalah. Thomas mengungkapkan bukti penuntutan terhadap kartu kredit Najib menunjukkan pengeluaran senilai USD130.625 di butik Chanel di Honolulu.

Target lain penyelidikan kasus korupsi tersebut adalah pengusaha Malaysia, Low Tae Jho atau Jho Low. Dia adalah dalang dalam berbagai kesepakatan korupsi 1MDB. Dia mencuci uang untuk dirinya dan koleganya. Hingga kini, dia belum ditangkap.

Kapal pesiar super mewah Equanimity senilai USD250 juta yang dibeli dari hasil korupsi itu telah disita pada 2018. Pengadilan kemarin menyepakati penjualan kapal senilai USD126 juta kepada perusahaan kasino di Genting Malaysia. Itu menjadi pendapatan terbesar yang diperoleh dari kerugian akibat korupsi 1MDB.

Malaysia awalnya menetapkan harga kapal tersebut pada kisaran USD130 juta. Tapi, mereka tidak menemukan pembeli yang mau membeli pada harga tersebut. “Hanya sedikit yang menawar di atas USD100 juta,” kata Thomas. Akhirnya, Genting mau membayar USD126 juta pada akhir April ini. Proses negosiasi langsung bisa menghemat USD4,4 juta untuk komisi bagi agen penjualan.

Dalam pernyataan terpisah, Gentng mengungkapkan pembelian kapal itu akan digunakan pelanggan bisnis premium. “Pembelian itu tidak berdampak pada pengeluaran 2016 ini,” kata mereka.

Sementara itu, bank investasi, Goldman Sachs merupakan salah satu pemain besar dalam skandal tersebut. Pemerintah Malaysia juga mengajukan gugatan kriminal terhadap bank tersebut karena diduga membantu korupsi 1MDB.

Tim Leissner, yang menjabat sebagai chairman Goldman Sachs Asia Tenggara, mengakui dirinya bersalah dalam skandal suap dan pencucian uang. CEO Goldman David Solomon meminta maaf kepada rakyat Malaysia atas peranan Leissner dalam skandal tersebut.

Credit  sindonews.com

Malaysia Jual Superyacht Sitaan Indonesia

Superyacht Equanimity. Foto/Istimewa

KUALA LUMPUR - Malaysia akan menjual kapal superyacht yang diduga dibeli dengan dana curian dari dana negara 1MDB ke operator kasino Genting Malaysia Bhd seharga USD126 juta. Ini adalah penjualan aset besar pertama oleh Kuala Lumpur untuk mendapatkan kembali dana miliaran yang hilang.

Penyidik Amerika Serikat (AS) dan Malaysia mengatakan superyacht Equanimity adalah salah satu aset yang diduga dibeli oleh pemodal yang kini buron Low Taek Jho alias Jho Low dan rekan-rekannya dengan uang yang diambil dari 1MDB.

Jho Low diduga membayar USD250 juta untuk kapal pesiar 91 meter yang memiliki lapisan interior dari marmer dan daun emas itu. Yacht tersebut juga dilengkapi dengan spa dan sauna, kolam renang 20 meter, serta sebuah bioskop dan helipad.

Malaysia telah memasang banderol pada kapal pesiar mewah itu untuk dijual pada bulan Oktober lalu. Malaysia menetapkan harga minimum USD130 juta, tetapi telah berjuang untuk menemukan pembeli pada harga itu.

"Banyak tawaran diterima dan beberapa lebih dari USD100 juta," kata Jaksa Agung Tommy Thomas dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, menambahkan bahwa Genting akan membayar USD126 juta pada akhir April seperti dikutip dari Reuters, Rabu (3/4/2019).

Thomas mengatakan pemerintah bernegosiasi langsung dengan Genting Malaysia dan sebagai hasilnya akan menghemat USD4,4 juta untuk komisi agen.

Dalam pernyataan terpisah, Genting mengatakan akuisisi tersebut akan memberikan perusahaan keunggulan unik dan kompetitif bagi bisnis pelanggan premiumnya.

"Pembelian super yacht itu tidak akan memengaruhi pendapatan 2019," kata Genting.

1MDB, yang didirikan oleh mantan perdana menteri Najib Razak, sedang diselidiki oleh setidaknya enam negara untuk kasus pencucian uang dan korupsi.

Departemen Kehakiman AS mengatakan sekitar USD4,5 miliar disedot dari 1MDB, dan digunakan oleh Low bersama rekan-rekannya untuk membeli kapal pesiar, jet pribadi, serta lukisan Picasso, perhiasan, dan real estat.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yang berkuasa setelah kemenangan yang mengejutkan dalam pemilihan tahun lalu, telah bersumpah untuk mengembalikan uang yang diduga dicuri dari 1MDB.

Polisi Malaysia telah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan mengajukan tuntutan pidana terhadap Low, tetapi keberadaannya tidak diketahui.

Low telah berulang kali membantah melakukan kesalahan.

Perwakilannya tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pihak kepolisian Indonesia menyita kapal itu pada Februari tahun lalu atas permintaan pihak berwenang AS sebagai bagian dari investigasi korupsi multi-miliar dolar yang diluncurkan oleh Departemen Kehakiman (DoJ) terkait dengan skandal korupsi 1MDB. Kapal tersebut ditangkap di Benoa, Bali.

Namun, putusan pengadilan di Jakarta pada bulan April di tahun yang sama menyatakan bahwa kapal pesiar itu disita secara tidak sah dan harus diserahkan kepada pemiliknya.

Credit  sindonews.com

Kasus Korupsi, Mantan PM Malaysia Najib Razak Mulai Diadili

Najib Razak (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Mantan pemimpin Malaysia Najib Razak  diadili pada Rabu (3/4) atas skandal korupsi bernilai miliaran dolar. Skandal ini berkontribusi pada kejatuhan koalisi kekuasaan terlama pada tahun lalu.

Pria berusia 65 tahun ini akan menjalani pengadilan pertama atas dugaan keterlibatannya dalam dana korupsi lembaga investasi 1MDB (Malaysia Development Berhad) yang didirikan untuk mengembangkan ekonomi negara Asia Tenggara.

Mantan Perdana Menteri Malaysia dan kroni-kroninya didakwa mengambil miliaran dolar dari dana tersebut dan melakukan pencucian uang. Mereka dituduh memakai uang tersebut untuk membeli real estate kelas atas hingga karya seni dari seluruh dunia.


Mengutip AFP, persidangan hari Rabu ini akan dimulai pukul 14.00 waktu setempat. Dia akan menghadapi tujuh tuduhan korupsi, pencucian uang 42 juta ringgit dari SRC International. 

Jumlah tersebut diyakini hanya sebagian kecil yang dikorupsi dari 1MDB. Ratusan juta dolar juga diyakini berakhir di akun rekening tabungan Najib.

Namun dia membantah tuduhan tersebut.

Awalnya Najib akan diadili pada Februari lalu, namun pengajuan banding oleh tim pembelanya membuat kasusnya ditunda sampai hakim memutuskan sidang harus dilanjutkan. 

Media lokal melaporkan bahwa mantan Perdana Menteri tersebut menawar pengadilan sampai Senin mendatang, namun permohonannya ditolak.

Cynthia Gabriel, kepala kelompok nirlaba Center to Combat Corruption and Cronyism mengatakan kepada AFP bahwa Malaysia sudah menunggu terlalu lama untuk memulai persidangan Najib Razak.

"Berbagai penundaan sangat jelas dan disengaja," katanya.

Credit  cnnindonesia.com

Polisi Korsel Minta Maaf Atas Insiden Pembantaian Pulau Jeju

Ilustrasi. (AP Photo/Lee Jin-man)

Jakarta, CB -- Polisi Korea Selatan untuk pertama kalinya meminta maaf atas pembantaian yang menewaskan 10 ribu orang beberapa dekade lalu. Pihak militer pun ikut menyatakan penyesalan yang mendalam ketika Presiden Moon Jae In berusaha untuk memeriksa kembali sejarah kelam itu.

Pada 3 April 1948 anggota komunis Partai Buruh Korea Selatan, sekutu organisasi yang masih berkuasa di Korea Utara, melancarkan pemberontakan bersenjata dan menyerang lusinan polisi di selatan Pulau Jeju.

Saat itu, pembagian semenanjung belum dirumuskan dan Perang Korea masih berlangsung dua tahun. Namun, Korea Selatan yang didukung AS secara ideologis terpecah setelah berakhirnya Perang Dunia II dan pemerintahan kolonial Jepang.

Pemberontakan tersebut dengan cepat dihentikan, tetapi sementara bentrokan sporadis berlanjut. Lebih dari 10 ribu warga sipil tewas oleh pasukan keamanan Korea Selatan selama enam tahun ke depan, termasuk selepas berakhirnya Perang Korea.


"Kami meminta maaf kepada orang-orang tak berdosa yang hidupnya dikorbankan," kata Min Gap-ryong, Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional Korea, pada peringatan ke-71 pemberontakan itu.

"Kami berjanji untuk menjadi organisasi yang hanya memikirkan dan bekerja untuk warga Korea sehingga tragedi seperti ini tidak akan pernah terulang di masa depan kita," tambahnya, dikutip dari AFP.

Kementerian pertahanan negara itu juga menyatakan penyesalan mendalam kepada para korban, sambil tak henti meminta maaf. Insiden Jeju, sebagaimana peristiwa itu diketahui, masih menjadi masalah yang terus dipolitisasi di Korea Selatan, seperti halnya beberapa aspek lain dari sejarah pascaperang negara itu.

Beberapa penelitian dan LSM yang berbasis di Jeju mengklaim itu sebagai perlawanan rakyat Jeju terhadap divisi nasional dan 'Imperialisme Amerika'.

Permintaan maaf polisi dan ekspresi penyesalan kementerian datang setelah Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang condong ke kiri telah berulang kali berbicara tentang pentingnya, 'meluruskan sejarah'.

Moon, yang menjadi perantara pembicaraan antara Washington dan Pyongyang, telah menekankan perjuangan kemerdekaan melawan pemerintah kolonial Jepang adalah jantung dari identitas nasional di kedua Korea.

Tahun lalu, Moon menjadi presiden Korea Selatan pertama dalam lebih dari satu dekade yang menghadiri upacara peringatan tahunan di Jeju.

"Orang-orang muda yang dituduh sebagai komunis selama Insiden 3 April membela negara mereka dalam menghadapi kematian. Ideologi tidak lebih dari alasan yang membenarkan pembantaian itu," katanya saat itu.

Pada 2003, pemimpin Korea Selatan Roh Moo-hyun saat itu dan Moon yang masih menjabat sebagai kepala staf juga sempat menawarkan permintaan maaf kepada para korban insiden Jeju.

Credit  cnnindonesia.com

Korsel pulangkan 10 jasad prajurit China korban Perang Korea

Pasukan militer China beriringan membawa 10 peti mati jasad prajurit China yang menjadi korban Perang Korea 1950-1953 dalam upacara militer di Bandara Internasional Incheon, Korsel, Rabu (3/4/2019), sebelum diterbangkan menuju China. (VCG)

Beijing (CB) - Korea Selatan pada Rabu memulangkan jasad 10 prajurit China yang menjadi korban Perang Korea pada tahun 1950-1953.

Upacara penyerahan 10 jasad tersebut digelar di Bandar Udara Internasional Incheon di sebelah barat Ibu Kota Korsel di Seoul, demikian laporan sejumlah media resmi China.

Dalam upacara tersebut, pasukan militer Korsel menyerahkan peti mati berukuran kecil berselimutkan bendera nasional China kepada pasukan militer China untuk kemudian diangkut dengan pesawat.

Penyerahan tersebut merupakan yang keenam. Dengan demikian, maka Korsel telah memulangkan 589 jasad prajurit sukarelawan China yang tewas selama periode perang Korea.

Sebelumnya, pada 2014 Korsel telah memulangkan 437 jasad, 2015 (68), 2016 (36), 2017 (28), dan 2018 (20) ke China.

China dan Korsel setiap tahun berkonsultasi untuk penyerahan jasad-jasad prajurit China yang masih ditemukan di Korsel.

Biasanya, penyerahan jasad tersebut dilakukan beberapa hari sebelum perayaan ziarah kubur bagi warga China atau dikenal dengan sebutan "Chingming". Tahun ini Chingming yang merupakan hari libur nasional jatuh pada hari Jumat (5/4).

Pihak Kementerian Pertahanan Korsel menyatakan bahwa seremoni penyerahan jasad tersebut bagian dari upaya menyembuhkan luka lama bersama dan mengandung pesan untuk peningkatan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Pihaknya berjanji akan menjaga hubungan kerja sama dan akan terus memulangkan jasad para prajurit China yang masih bisa ditemukan.

Pasukan sukarelawan China (CPV) bertempur bersama pasukan Korea Utara dalam perang Korea melawan pasukan Korsel dan Amerika Serikat bersama sekutunya di PBB yang meletus pada 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953.

Perang yang berlokasi di Semenanjung Korea itu telah menewaskan sekitar 1,8 juta prajurit militer. Dalam perang tersebut, China kehilangan 145.000 prajuritnya dari 780.000 personel militer yang dikirimkan ke Semenanjung. 

Credit  antaranews.com

Gempa 5,6 SR guncang Taiwan

Sebuah bangunan miring berbahaya setelah pondasinya ambruk dalam gempa berkekuatan 6,4 yang mengguncang Taiwan bagian timur pada 6 Februari 2018. (Foto Istimewa/Paul Yang / AFP / Getty Images)

Taiwan berada di persimpangan dua lempengan tektonik sehingga rentan terhadap gempa.

Taipei (CB) - Gempa dengan magnitudo 5,6 pada skala Richter mengguncang Kota Taitung, wilayah tenggara Taiwan, Rabu, demikian informasi BMKG setempat.

Tidak ada laporan mengenai korban maupun kerusakan yang ditimbulkan.

Wartawan Reuters melaporkan gempa dengan kedalaman 10 kilometer tersebut, menggetarkan sejumlah bangunan di Ibu Kota Taiwan di Taipei. Belum ada penjelasan rinci terkait gempa tersebut.

Taiwan berada di persimpangan dua lempengan tektonik sehingga rentan terhadap gempa.

Lebih dari 100 orang meninggal akibat gempa di Taiwan selatan pada 2016. Sejumlah warga Taiwan masih trauma akan gempa dengan magnitudo 7,6 SR ang merenggut lebih dari 2.000 jiwa pada 1999.

Credit  antaranews.com

Reiwa, Simbol Harapan dalam Nama Era Baru Kekaisaran Jepang

PM Jepang, Shinzo Abe, menjelaksan makna Reiwa, nama era baru kekaisaran setelah abdikasi Kaisar Akihito akhir bulan ini. (Franck Robichon/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Setelah penantian panjang, rakyat Jepang akhirnya mengetahui nama era baru kekaisaran di negara mereka setelah Kaisar Akihito menyerahkan takhta Krisantemum kepada putranya, Pangeran Naruhito, pada 1 Mei mendatang.

Reiwa, demikian tulisan di papan putih yang diangkat oleh Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, ketika mengumumkan nama era baru kekaisaran tersebut pada Senin (1/4).

Nama ini tidak asal dipilih. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengungkap bahwa sejumlah harapan tersimpan dalam nama tersebut.


Menurut Shinzo, nama tersebut diambil dari Manyoshu, sebuah antologi puisi berusia 1.200 tahun yang "menjadi simbol kebudayaan dan tradisi lama bangsa."

"Layaknya bunga indah yang mekar, ini menjadi simbol kedatangan musim semi setelah musim dingin yang pahit. Setiap warga Jepang dapat berharap pada masa depan dan membuat bunga mereka sendiri bersemi," ucap Shinzo.

Pemerintah memiliki alasan tersendiri memilih Manyoshu menjadi inspirasi nama era baru kekaisaran tersebut.

"Manyoshu adalah satu koleksi yang mengekspresikan kekayaan budaya bangsa, yang harus kami banggakan, sama seperti alam indah negara ini," tutur Shinzo.

Secara etimologi, Reiwa sendiri terdiri dari dua huruf kanji. Pertama, "Rei" yang mengandung makna ganda, yaitu "perintah" dan "peruntungan baik." Sementara itu, "wa" biasanya diterjemahkan menjadi "damai" atau "harmoni".

"Dengan pemilihan nama era baru ini, saya memperbarui komitmen saya untuk memulai era baru yang akan dipenuhi harapan," ucap Shinzo sebagaimana dikutip Reuters.

Pengumuman nama era baru kekaisaran ini sangat dinanti oleh rakyat Jepang. Di hari pengumuman, para warga terlihat berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan nama era baru kekaisaran.

Rakyat kian penasaran karena proses pemilihan nama tersebut sangat dirahasiakan. Begitu spesial, pemerintah sampai-sampai membentuk satu tim berisi sembilan orang, termasuk seorang pemenang Nobel, untuk membuat nama era baru kekaisaran ini.

Tak asal terdengar bagus, nama era kekaisaran pimpinan Naruhito ini juga harus sesuai dengan karakteristik yang ketat.

Sejak dulu, nama era kekaisaran Jepang harus terdiri dari dua huruf kanji, mudah dibaca dan ditulis, juga tak terdengar umum.

Huruf depan nama era kekaisaran itu juga tidak boleh sama dengan era sebelumnya, yaitu Hesei, Showa, Taisho, dan Meiji.

Keempat nama era kekaisaran tersebut diambil dari literatur China. Nama era kali ini pun dianggap spesial karena berakar pada kumpulan puisi literatur Jepang.

"Interpretasi Abe menggaungkan seruannya agar Jepang bangga akan akar dan tradisinya. Dia ingin Jepang bangga akan negaranya," ujar profesor ilmu politik di Sophia University, Koichi Nakano. 

Credit  cnnindonesia.com

Reiwa, Nama Resmi Era Baru Kekaisaran Jepang

Jepang mengumumkan nama era baru kekaisaran di negara mereka yang akan dimulai bulan depan, setelah Kaisar Akihito turun takhta pada akhir April mendatang. (Franck Robichon/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Jepang mengumumkan nama era baru kekaisaran di negara mereka yang akan dimulai bulan depan, setelah Kaisar Akihito turun takhta pada akhir April mendatang.

"Beberapa saat lalu, pemerintah memutuskan dalam rapat kabinet mengenai nama era baru dan cara mengucapkannya," ujar Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga.

Ia kemudian mengangkat papan putih dengan guratan kaligrafi tradisional bertuliskan "Reiwa" di atasnya.


Sebagaimana dilansir AFP, kata tersebut terdiri dari dua karakter. Pertama, "Rei" yang memiliki makna ganda, yaitu "perintah" dan "peruntungan baik." Sementara itu, "wa" biasanya diterjemahkan menjadi "damai" atau "harmoni".

Pemerintahan Jepang nantinya akan menjelaskan makna resmi dari kata tersebut, juga cara pelafalannya dalam bahasa Inggris.

Reiwa akan menggantikan era kekaisaran Akihito yang dikenal dengan sebutan Heisei. Nama era kekaisaran Heisei itu berarti "perdamaian di mana pun."

Abdikasi Akihito menorehkan sejarah di Jepang karena ini merupakan kali pertama seorang kaisar turun takhta dalam dua abad.

Akihito sendiri selama ini sebenarnya tidak pernah terlalu tampil di hadapan publik. Selama berpuluh tahun, ia bekerja dari dalam rumah atau luar negeri, sembari menyembuhkan luka akibat Perang Dunia II.

Saat menginjak usia 83 tahun, Akihito akhirnya tampil di hadapan publik dan mengatakan bahwa ia takut tak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik karena kondisi kesehatannya setelah menjalani perawatan kanker prostat dan operasi jantung.

Jepang akhirnya mengumumkan bahwa Akihito akan turun takhta pada akhir April mendatang. Pusara kekaisaran akan diserahkan kepada putranya, Pangeran Naruhito.

Naruhito diperkirakan bakal langsung dilantik pada 1 Mei. Ketika Naruhito menerima pusaka kekaisaran, era Reiwa akan dimulai. 

Credit  cnnindonesia.com

Pegiat Thailand protes komisi setelah pemilihan kacau

Para pegiat menentang hasil pemilihan umum di Bangkok, Thailand, 31/3/2019. (REUTERS/SOE ZEYA TUN)

Bangkok (CB) - Lebih 100 pegiat oposisi melakukan aksi protes di bagian tengah Bangkok pada Ahad (31/3), menuduh komisi pemilihan menunda-nunda dan memanipulasi hasil pemungutan suara pertama sejak kudeta tahun 2014.

Sepekan setelah pemilihan umum pada 24 Maret, hasil pemungutan suara belum diketahui dengan jelas sampai komisi itu mengumumkan hasil-hasil resmi, yang dijadwalkan pada 9 Mei.

Komisi tersebut sudah menyiarkan sebagian hasil pemungutan suara pada malam setelah pemilihan dan membutuhkan empat hari lagi untuk dapat menyiarkan hasil penghitungan.

Hasil penghitungan sementara menunjukkan satu partai pendukung junta militer yang berkuasa menang dalam pemilu tetapi partai Pheu Thai yang beroposisi dalam penghitungan suara sementara meraih suara lebih banyak di DPR.

Baik partai Palang Pracharat - yang berusaha mempertahankan pemimpin junta Prayuth Chan-ocha tetap berkuasa - maupun "Barisan Demokratik" beranggota tujuh partai antijunta, telah mengklaim memiliki mandat untuk membentuk pemerintahan mendatang.

"Enyahlah! Hentikan penipuan! Hormati rakyat!" teriak para pengunjuk rasa di dekat Monumen Kemenangan di Bangkok.

Mereka mengajak para pejalan kaki membubuhi tanda tangan pada petisi daring untuk memakzulkan komisi itu. Komisi tersebut menolak untuk berkomentar mengenai kecaman terhadap penanganannya atas hasil-hasil pemilu.

Keadaan yang tak menentu terkait pemilu itu bisa menaikkan ketegangan pada saat negara Asia Tenggara tersebut sedang menyiapkan upacara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn pada Mei.

Pada Sabtu, Raja Thailand mengeluarkan perintah pencabutan gelar kerajaan yang dianugerahkan kepada mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta militer awal tahun 2006 dan memiliki hubungan dengan partai Phue Thai.

Credit  antaranews.com

AS Jual Jet Tempur F-16 ke Taiwan Dinilai Membuat China Shock

Pesawat jet tempur F-16 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Foto/Bloomberg/Chris Ratcliffe

SINGAPURA - Amerika Serikat (AS) diam-diam setuju memenuhi permintaan Taiwan yang ingin membeli 60 unit pesawat jet tempur F-16 Lockheed Martin. Pakar hubungan internasional menilai langkah Washington itu akan membuat Beijing shock atau terkejut karena AS selama ini tak peduli dengan apa yang dirasakan China.

Persetujuan Washington untuk menjual 60 unit jet tempur F-16 ke Taipei ini merupakan yang pertama sejak 1992. Langkah itu akan menandakan kesediaan Amerika untuk mendukung pulau yang diperintah sendiri secara demokratis tersebut karena beberapa lusin jet tempurnya tidak akan mampu mengimbangi kekuatan militer China.

"Untuk Beijing, itu akan sangat mengejutkan," kata Wu Shang-su, seorang peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura.

"Tapi itu akan lebih merupakan kejutan politik daripada kejutan militer. Itu akan, ‘Oh, AS tidak peduli dengan apa yang kita rasakan'. Itu akan lebih merupakan masalah simbolis atau emosional," ujarnya, seperti dikutip Bloomberg, Senin (1/4/2019).

Penjualan senjata adalah di antara beberapa isyarat dukungan AS untuk Taiwan dalam beberapa bulan terakhir, bahkan ketika Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping mendekati kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang yang mahal.

AS juga mengirim kapal perang melewati Selat Taiwan dan mengakomodasi persinggahan Presiden Tsai Ing-wen di Hawaii pekan lalu. Berbagai tindakan AS itu telah menuai protes dari China yang menganggapnya sebagai langkah "sangat berbahaya".

Minat baru AS di Taiwan menyusul seruan yang meningkat di Washington untuk upaya mencegah China melampaui dominasi militer dan industri Amerika.

China telah mengarahkan kekuatan industrinya ke arah investasi besar-besaran dalam perangkat keras militer selama dua dekade terakhir. Salah satunya membangun kekuatan angkatan lautnya menjadi berkelas dunia dan mengisi garis pantainya dengan rudal yang mampu mengenai sasaran di Taiwan. Negara ini menghabiskan 23 kali lebih banyak dari Taiwan untuk pertahanan pada 2017 atau naik dua kali lipat dari 1997. 

Credit  sindonews.com

Dua Jet Tempur China Terobos Garis Batas, Taiwan Marah

Pesawat jet tempur J-11 China. Foto/REUTERS

TAIPEI - Taipei marah setelah dua pesawat jet tempur J-11 China melintasi "median line (garis tengah)" Selat Taiwan yang memisahkan kedua wilayah. Taipei menyebut tindakan militer China sudah sembrono dan provokatif.

Aksi kedua jet tempur Beijing itu berlangsung pada hari Minggu pagi. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan Taipei mengerahkan pesawat-pesawat tempurnya sendiri dan menyiarkan peringatan setelah dua jet tempur J-11 melintasi "median line" Selat Taiwan.

"Pada pukul 11 ​​pagi, 31 Maret, dua jet PLAAF J-11 melanggar perjanjian secara diam-diam yang telah lama diadakan dengan melintasi median line Selat Taiwan," kata Kementerian Luar Negeri setempat di Twitter, seperti dikutip South China Morning Post, Senin (1/4/2019).

“Itu adalah tindakan yang disengaja, sembrono dan provokatif. Kami telah memberi tahu mitra regional dan mengutuk China atas perilaku seperti itu," lanjut kementerian tersebut.

Beijing telah meningkatkan jumlah penyeberangan jet tempur dan kapal perang di dekat Taiwan atau pun melewati Selat Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. Langkah itu telah meningkatkan ketegangan di kawasan setempat pada saat hubungan kedua pihak berada pada titik rendah.

Aksi pesawat-pesawat tempur China ini tidak biasa. Media Taiwan melaporkan terakhir kali jet tempur China melewati median line itu pada 2011.

Taipei menggambarkan "serangan" terbaru China sebagai tindakan yang disengaja. Juru bicara Kantor Kepresidenan Alex Huang menyebut penerbangan itu provokatif dan merusak status quo lintas-selat. Pemerintah maupun militer Beijing belum berkomentar atas aksi kedua jet tempurnya yang mendekati Taipei.

Penerbangan kedua jet tempur itu terjadi seminggu setelah AS mengerahkan kapal perang dan kapal penjaga pantai melintasi Selat Taiwan, yang membuat Beijing marah.

Meskipun Selat Taiwan adalah jalur perairan internasional, namun China sering kali tersingkir ketika AS atau kapal-kapal angkatan laut Barat lainnya melewatinya. 

Credit  sindonews.com

Identitas Multikultur Taiwan Dibentuk Seiring Globalisasi

Identitas Multikultur Taiwan Dibentuk Seiring Globalisasi

Siapakah negara Taiwan? Pertanyaan ini bisa sekilas terasa aneh karena faktanya masyarakat negara tersebut tidak berbeda dengan saudara tuanya di China daratan (mainland), dalam hal ini Suku Hakka yang merupakan mayoritas di negeri itu. Tapi, untuk beberapa dekade ke depan, bisa jadi persepsi ini akan berubah.

Negeri kepulauan itu bisa menjadi negara multikultur akibat banyak perkawinan antarnegara (cross-national marriages) yang dilakukan antarwarga Taiwan dengan warga negara lainnya. Selain itu, Taiwan juga semakin terbuka dengan pendatang atau imigran dari negara lain, di luar dari China, Hong Kong, dan Makao (new imigrant).

Dengan demikian, Taiwan benar-benar mempunyai identitas berbeda dengan China daratan. Identitas baru Taiwan terbangun seiring globalisasi, juga kebijakan yang lebih mendekatkan diri dengan negara-negara the New Soutbound Policy dan strategi Indo Pafisik yang berujung semakin dekatnya negara tersebut dengan negara di kawasan selatan, bukan hanya dengan China daratan atau negara-negara di Asia Utara.

“Taiwan saat ini bisa disebut menuju negara multikultur. Taiwan sangat terbuka terhadap warga negara lain,” ujar Wakil Dirjen National Imigration Agency Bill C Chang saat menyambut kunjungan sejumlah wartawan dari negara-negara The New Southbound Policy di Taipei, beberapa waktu lalu.

Jeremy Chiang dan Alan Hao Yang dalam sebuan artikel bertajuk ‘A Nation Reborn? Taiwan Belated Recognition of its Souetheast Asian Heritage’ yang dirilis jurnal The Diplomat menyebut, sejak President Tsai Ing-wen dan Partai Demokratic Progessive memimpin sejak 2016, negeri itu mengakui adanya hubungan daerah dengan negara-negara Asia Tenggara.

Di sisi lain, mengambil survei Taiwan Nation Security dan analisisi terkait lainnya, hanya 3% warga negara Taiwan mengidentifikasi diri mereka secara eksklusif sebagai “Chinese” pada 2014 dan lebih dari 60% warganya mengklaim Taiwan sebagai identitas tunggal mereka. Hal ini diakui sebagai dampak proses Taiwanisasi yang dilakukan sejak kepemimpinan Presiden Lee Teng-hui pada era 90-an sering dengan mulai meningkatkan tekanan China terhadap Taiwan.

Jeremy dan Alan menyebut, ketika sebagian besar diskusi tentang identitas Taiwan selama era otoriterian dan awal pascaautoriterian berfokus pada upaya menggambarkan perbedaan budaya antara Taiwan dan China daratan, nilai-nilai multikulturalisme dan demokratik liberal berkembang mewarnai diskursus identitas Taiwan.

Di sisi lain, setelah munculnya demokratisasi pada masa 1990, gagasan Taiwan sebagai sebuah masyarakat mono-etnik China secara cepat kehilangan popularitasnya. “Masyarakat Taiwan dengan cepat menunjukkan dirinya sebagai anggota masyarakat imigran multikultur yang terdiri dari suku asli Taiwan, Suku Hoklo, Suku Hakka, dan warga negara China yang datang ke Taiwan setelah 1949,” ujar mereka.

Multikultur masyarakat Taiwan semakin berwarna pada 1990 seiring dengan kian membesarnya kelompok new imigran di luar empat kelompok penduduk sebelumnya dan mereka mulai menanam benih identitas Taiwan baru. Sebagian besar penduduk baru itu berasal dari Asia Tenggara dan China datang ke Taiwan akibat perkawinan antarnegara dengan warga negara Taiwan. 

Kini keturunan hasil perkawinan antarnegara dan new imigran semakin mewarnai sekolah dasar dan sekolah menengah sehingga kehadiran mereka secara signifikan memengaruhi lanskap demografi Taiwan. Gagasan “South East Asia-Taiwanese” menjadi bagian penting masyarakat

Taiwan semakin diperkuat Pemerintah Taiwan pada era 2.000-an. Terutama setelah Presiden Tsai Ing-wn yang saat itu masih menjadi kandidat presiden mengumumkan kebijakan The New Soutbound Policy pada 2015. Sejak itulah warga masyarakat dari kawasan Asia Tenggara semakin mewarnai wajah baru Taiwan.

Perkawinan Antarnegara dan New Imigran

Banyaknya perkawinan antarnegara yang terjadi di Taiwan selama ini tidak banyak diketahui. Padahal faktanya sangat banyak. Perkawinan terutama terjadi antara warga negara tersebut dengan China daratan, Vietnam, dan Indonesia. Lebih dari itu, pemerintah setempat memberikan ruang gerak dan hak terbilang sangat besar untuk mereka serta keturunan mereka agar sebenar-benarnya menjadi orang Taiwan.

Berdasar data National Immigration Agency, perkawinan antarnegara di negerinya relatif tinggi. Pada 2018 lalu, misalnya, perkawinan antarwarga negara Taiwan dengan warga China, Hong Kong, atau Makau mencapai 8.216 kasus, sedangkan antarwarga negara Taiwan dengan negara lain mencapai 12.392 kasus.

Besarnya perkawinan antarwarga negara Taiwan dengan warga di luar Suku Hakka, termasuk pada tahun sebelumnya, menarik karena hal tersebut keluar dari “tradisi” yang telah berlangsung lama sebelumnya. Jumlah imigran yang datang ke negeri tersebut juga terbilang besar, walaupun mayoritas masih berasa dari China daratan yang mencapai 342.000 orang.

Kendati demikian, jumlah imigran dari non-China juga lumayan besar di antara paling besar berasal dari Vietnam sebesar 105.596 orang, Indonesia (30.016), Thailand (8.916), dan Filipina (9.681). Para imigran beserta keluarganya tinggal tersebar di hampir semua provinsi di Taiwan. Sebagian besar memilih hidup di New Taipei sebesar 104.692 orang beserta 30.888 orang anak.

Selain New Taipei, wilayah lain yang menjadi sasaran imigran adalah Taipei, Kaohsiung, Taoyuan, Taichung, dan Tainan. Berdasar data per 2017 lalu, dari ratusan ribu anak imigran, sebagian besar merupakan keturunan warga China daratan berjumlah 73.540 orang, diikuti keturunan warga Vietnam (72.508), Indonesia (16.350), Filipina (3.796), Kamboja (3.563), dan Thailand (3.263).

Hebatnya, Taiwan bukan hanya terbuka dengan kehadiran mereka, tapi juga menyambut sepenuhnya dengan menjadikan mereka sebagai warga Taiwan seutuhnya dalam membentuk wajah baru Taiwan. Hal ini dibuktikan dengan upaya pemerintahannya yang selalu meningkatkan pelayanan terhadap mereka, baik dari sisi hak hidup (life), pelayanan kesehatan (medical), serta pelatihan diberikan (course).

Pada 2003, Taiwan hanya memberikan hak hidup berupa hak tinggal dan adaptasi hidup di negeri itu. Namun pada 2008, para imigran juga mendapatkan bimbingan hidup (living assistance) dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Selanjutnya pada 2013, para imigran mendapatkan bimbingan adaptasi untuk hidup dan bimbingan hidup serta adanya service center untuk pelayanan mereka.

Pelayanan kesehatan dan pelatihan untuk imigran juga terus ditingkatkan. Untuk pelayanan, misalnya, mereka saat ini mendapatkan bimbingan kesehatan, asuransi kesehatan, serta pengetahuan untuk merawat anak balita dan perempuan hamil. Sedangkan untuk pelatihan, para imigran saat ini mendapatkan pelatihan bahasa, pendidikan untuk orang tua dan pengetahuan untuk perawatan balita, serta pelatihan pengobatan dan perawatan.

Untuk mendukung kelancaran berbagai program dimaksud menyediakan berbagai fasilitas dan kegiatan, seperti counseling hotline, pendidikan untuk keluarga dan kampanye hukum, mendirikan care and service network, kendaraan untuk pelayanan bergerak, new imigrant development funds, dan lainnya.

Khusus untuk imigran yang berasal dari negara-negara Then New Soutbound, Taiwan juga melakukan sejumlah kegiatan di antaranya membantu imigran dan anak-anak mereka mewujudkan mimpi atau “Make Dreams Comes True”, proyek pelatihan untuk pemberdayaan generasi kedua imigran, summer camp untuk new imigran, serta beasiswa untuk imigran dan anak-anak mereka.


Credit  sindonews.com

Malaysia batalkan dakwaan pembunuhan warga Vietnam dalam kasus Kim

Warga Vietnam Doan Thi Huong, tersangka dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam yang adalah saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, saat meninggalkan Pengadilan Tinggi Shah Alam di pinggiran Kuala Lumpur, Lumpur, Malaysia, 14/3/2019. (REUTERS/LAI SENG SIN)

Kuala Lumpur (CB) - Jaksa penuntut Malaysia membatalkan dakwaan terhadap wanita Vietnam, yang dituduh membunuh kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, setelah ia mengaku bersalah atas tuduhan baru yang lebih ringan, yaitu mencelakakan dengan cara berbahaya.

Jaksa mengatakan kepada pengadilan bahwa mereka memberikan dakwaan yang lebih ringan setelah menerima perwakilan dari Kedutaan Besar Vietnam dan pengacaranya.

Doan Thi Huong, yang berusia 30 tahun, mengaku bersalah atas dakwaan baru,  yang membawanya mendekam di penjara hingga 10 tahun, denda atau cambuk.

Hudong dituduh mengusapkan racun VX, senjata bahan kimia yang mematikan, ke wajah Kim Jong Nam di bandara Kuala Lumpur pada Februari 2017.

Jika dinyatakan bersalah dalam pembunuhan tersebut, ia akan menghadapi hukuman mati.

Huong didakwa bersama warga Indonesia, Siti Aisyah.

Bulan lalu jaksa secara mengejutkan membatalkan dakwaan pembunuhan atas Siti Aisyah, namun menolak untuk melakukan hal yang sama terhadap Huong, meskipun ada banding dari pemerintah Vietnam. Tidak ada alasan yang diberikan untuk keputusan tersebut.

Tahun lalu, seorang hakim meminta Huong dan Siti Aisyah untuk memasuki tahap pembelaan mereka. Hakim mengatakan ada bukti bahwa kedua wanita tersebut dan empat pria asal Korea Utara merupakan bagian dari "konspirasi yang disusun rapih" untuk menghabisi kakak tiri Kim Jong Un. Keempat pria itu masih buron.

Tim pengacara kedua wanita tersebut mengungkapkan bahwa klien-klien mereka berpikir bahwa mereka sedang dilibatkan dalam acara lelucon dan tidak tahu bahwa mereka sedang meracuni Kim.

Credit  antaranews.com

Pohon Persahabatan RI Ditanam di Kompleks Masjid Dagestan

Duta Besar RI untuk Rusia Mohamad Wahid Supriyadi

Foto: Citra Listya Rini/Republika

Penanaman pohon persahabatan inin dilakukan bersama pejabat tinggi Rusia.

CB, LONDON— Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, M Wahid Supriyadi melakukan penanam pohon persahabatan di kompleks proyek pembangunan masjid di Dagestan yang dinamakan dengan Muhammad SAW.  Sedangkan Pusat Studi Islam dinamakan sesuai nama Nabi Isa AS yang diharapkan akan menjadi terbesar di kawasan Eropa.


Penanaman pohon persahabatan dilakukan bersama Menteri Kebijakan Nasional dan Agama Muslimov dan anggota Komite Hubungan Luar Negeri Federasi Rusia, Gadjimurad Omarov. Demikian Kepala Fungsi Pensosbud KBRI Moskow, Adiguna Wijaya kepada Antara London, Ahad (31/3).

Kompleks yang terdiri dari masjid, pusat studi dan museum perkembangan Islam menempati lahan seluas 35 hektaer diproyeksikan akan dapat menampung 22 ribu orang, dengan luas bangunan 30 ribu meter persegi. Pendanaan pembangunan kompleks masjid ini sepenuhnya atas dana swadaya masyarakat.


“Semoga pohon persahabatan ini dapat menjadi penanda kedekatan perasaan dan keakraban warga kedua bangsa”, kata Wahid.


Sebelumnya Dubes RI bertemu dan berdialog dengan Mufti Republik Dagestan, Akhmad Abdulaev, di Kompleks Masjid Juma Makhachkala yang merupakan masjid yang tidak hanya terbesar di Rusia tetapi juga di Eropa, dengan kapasitas daya tampung hingga 17 ribu orang.


Abdulaev yang telah menjabat selama 20 tahun ini menyambut dengan penuh haru dan suka cita atas kunjungan Dubes Wahid karena baru pertama kalinya Dubes Indonesia datang ke masjid ini.


Dubes didampingi Minister Counsellor Ekonomi Indonesia, Edi Suharto, Minister Counsellor Pensosbud, Adiguna Wijaya dan Sekretaris I, Bustan Jufri.


“Satu kali melihat langsung jauh lebih baik dan bermakna dari pada seribu kali mendengar”, demikian disampaikan Mufti Abdulaev yang menekankan betapa bermaknanya kunjungan Dubes Wahid bagi masyarakat Muslim Dagestan.

Masjid Agung di Makhachkala, Dagestan.

Blusukan ke pasar

Dalam kunjungan ke Dagestan, Dubes Wahid sempat melakukan blusukan ke pasar tradisional, guna melihat kehidupan langsung sehari-hari masyarakat Dagestan karena selama ini negara bagian ini sering dikonotasikan sebagai daerah rawan.


Kunjungan dubes menarik perhatian para pedagang dan tanpa diduga, setelah mengetahui yang datang dari Indonesia, banyak dari pedagang memberikan oleh-oleh untuk dibawa ke Moskow, seperti madu, buah lokal, bumbu dari kacang-kacangan.


“Wah saya terpaksa harus menambah tas untuk membawa oleh-oleh ini”, ujar Dubes Wahid kepada Kepala Badan Investasi dan Bisnis Republik Dagestan, Gadji Gasanov, yang turut mendampingi Wahid.


Dubes dan delegasi berkesempatan pula mengunjungi museum sejarah dan arsitektur Dagestan serta melakukan audiensi di Universitas Negeri Dagestan dengan rektor, dosen dan perwakilan mahasiswa.


Rektor Murtazali Rabadanov menyambut antusias kunjungan Dubes Wahid dan menyatakan keinginan pihaknya untuk menjalin kerja sama pendidikan tinggi dengan Indonesia.


Universitas yang didirikan pada 1931 ini memiliki lima fakultas dan 17 jurusan serta 10 kampus. Terdapat sekitar 15 ribu mahasiswa menuntut ilmu di sini, 2.000 di antaranya adalah mahasiswa asing. Saat ini universitas tersebut telah menjalin kerja sama dengan 50 universitas di seluruh dunia.


Dubes Wahid mengapresiasi penerimaan yang sangat baik dan penuh keramahan serta berharap kunjungan ini dapat menjadi momen pembuka kesempatan kerja sama pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan selanjutnya.


Makhachkala adalah ibu kota Republik Dagestan merupakan salah satu negara bagian. Federasi Rusia di kawasan Kaukasia Utara. Federasi Rusia memiliki 85 subyek federal (negara bagian) dan 22 di antaranya diberi nama Republik karena mayoritas penduduknya bukan dari etnis Rusia.


Populasi Dagestan sekitar 3 juta jiwa dengan 95 persen penduduknya beragama Islam, sementara sekitar 727 ribu orang menetap di Makhachkala.


Wilayah Dagestan memiliki 70 kilometer bagian pesisir di Laut Kaspia dan berbatasan dengan Georgia serta Azerbaijan dan berseberangan dengan Kazakhstan.


Republik Dagestan merupakan salah satu wilayah di Federasi Rusia dengan tingkat keberagaman etnis dan budaya yang sangat tinggi. 

Credit  republika.co.id

Jurnalis Karachi Pakistan Dikabarkan Diculik oleh OTK

Setop kekerasan terhadap wartawan

Foto: Antara/Ahmad Subaidi

Jurnalis Matloob Musawi dibawa OTK bersenjata secara paksa.

CB, KARACHI — Keluarga dari jurnalis asal Pakistan, Matloob Musavi, melaporkan penculikan menimpa Matloob oleh orang tak dikenal (OTK). Saudara laki-laki Matloob, Minhaj Musavi, mengatakan insiden ini berlangsung di kediaman mereka di Karachi pada Sabtu (30/3) kemarin.


Minhaj menuturkan bahwa rumah mereka didatangi sekelompok pria bersenjata dan mengenakan topeng di wajah. Seketika, Matloob secara paksa dibawa pergi dalam kendaraan yang dibawa penculik. 

Menurut Minhaj, kendaraan yang digunakan penculik tersebut termasuk kendaraan polisi. Hingga saat ini, belum ada kabar apapun mengenai keadaan Matloob.


Mengutip Foxnews, Perhimpunan Jurnalis Karachi mengecam insiden tersebut. Mereka telah menuntut pembebasan Matloob yang diyakini dibawa oleh pasukan keamanan negara. 


Beberapa petinggi perhimpunan jurnalis Karachi, Imtiaz Faran dan Atman Sabir mengatakan pasukan keamanan yang memasuki rumah tanpa menyebut identitas mereka adalah suatu tindakan yang tercela. Sebelumnya, sejumlah jurnalis dan blogger juga mengakui adanya ancaman atas artikel yang dibuat.


Bahkan, di antara jurnalis dan blogger di Karachi tersebut juga pernah ditahan dan diancam. Hal itu terjadi beberapa bulan lalu, setelah mereka menulis secara kritis artikel mengenai badan keamanan Pakistan.

Credit  republika.co.id

Mantan Jenderal India: Pakistan Pemenang 'Perang Generasi Kelima'

Para personel pasukan khusus militer Pakistan saat mengikuti parade. Foto/REUTERS

ISLAMABAD - Seorang mantan jenderal India mengakui bahwa Islamabad telah mengalahkan New Delhi dalam perang hibrida atau dia sebut sebagai "perang generasi kelima". Dia menyarankan militer negaranya untuk belajar dari militer Pakistan.

Mantan jenderal bernama Syed Ata Hasnain pernah menjadi komandan militer India. "Mereka (India) harus belajar dari Inter-Services Public Relations (ISPR—sayap media militer Pakistan), bagaimana cara berperang dalam perang generasi kelima," kata Hasnain kepada sebuah think tank Inggris, seperti dikutip Sputnik, Sabtu (30/3/2019).

Menurutnya, ISPR telah membuktikan bahwa media tetap menjadi alat yang sangat efektif dalam perang hibrida, termasuk konflik informasi. "Pakistan menunjukkan keterampilan profesional yang hebat," katanya.

Hasnain mengklaim bahwa tidak mungkin memenangkan perang tradisional di medan perang di zaman modern. Bahkan, kata dia, Amerika Serikat pun memerlukan waktu 18 tahun untuk menyadari kenyataan seperti itu.

Komentar Hasnain muncul beberapa hari setelah Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa mereka telah menyelidiki secara menyeluruh dokumen India terkait dengan serangan teror di Pulwama 14 Februari. Menurut kementerian tersebut tidak menemukan bukti adanya kamp teror di lokasi yang disebutkan oleh New Delhi, atau dari siapa pun yang disebutkan dalam dokumen yang dapat dikaitkan dengan serangan itu.

"Sementara 54 orang yang ditahan sedang diselidiki, sejauh ini tidak ada rincian yang menghubungkan mereka dengan (serangan di) Pulwama. Demikian pula, 22 lokasi pin yang digunakan bersama oleh India telah diperiksa. Tidak ada kamp seperti itu. Pakistan bersedia mengizinkan kunjungan, atas permintaan, ke lokasi-lokasi ini," lanjut kementerian tersebut.

Kementerian itu menegaskan kembali bahwa informasi dan dokumen tambahan dari India akan sangat penting untuk melanjutkan proses penyelidikan dan bahwa Pakistan tetap berkomitmen untuk membawa proses ini ke kesimpulan logis.

Pekan lalu, Presiden Pakistan Arif Alvi menuduh India memiliki sikap "tidak bertanggung jawab" dan memuji tanggapan langsung dan efektif Islamabad atas apa yang ia sebut sebagai "agresi India".

“Setelah serangan (di) Pulwama, India menyalahkan Pakistan tanpa bukti. India tidak mematuhi hukum internasional dan melanggar wilayah udara Pakistan," kata Alvi, merujuk pada serangan 14 Februari terhadap konvoi keamanan India di wilayah Kashmir dikuasai India oleh militan Islam yang berbasis di Pakistan, yang menewaskan lebih dari 40 polisi paramiliter India. 

Jaish-e-Mohammed (JeM), sebuah kelompok teror yang berbasis di Pakistan, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dan Angkatan Udara India melakukan serangan udara di sebuah kamp JeM di Pakistan pada 26 Februari. Namun, Islamabad bahwa pesawat-pesawat jet tempur India tdak pernah menargetkan kamp-kamp yang dimaksud.

Kebuntuan pun meningkat, yang mengakibatkan pertempuran udara pada 27 Februari antara pesawat tempur kedua negara.


Credit  sindonews.com

Pakar: Turki Bisa Beralih Beli Su-35 Rusia jika AS Tak Kirim F-35

Pesawat jet tempur F-35 Amerika Serikat (kiri) dan pesawat jet tempur Su-35 Rusia. Foto/REUTERS/Amir Cohen/ Wikipedia/Rulexip

MOSKOW - Washington berisiko kehilangan pasar senjata di Turki sama sekali jika terus menunda pengiriman jet tempur siluman F-35 yang disepakati dengan Ankara. Negara yang dipimpin Presiden Tayyip Erdogan itu bisa melirik jet tempur Su-35 Rusia sebagai pengganti.

Peringatan itu disampaikan analis militer untuk kantor berita TASS, Viktor Litovkin, kepada Russia Today. "Jika AS gagal mengirimkan jet (F-35) ke Turki, Ankara tentu dapat membeli Su-35 dari Rusia sebagai gantinya," katanya, Jumat (29/3/2019) malam.

Menurut pakar tersebut, kedua jet tempur memiliki karakteristik yang sebanding. Moskow, kata dia, tidak akan mengambil risiko dengan membocorkan teknologi militer yang sensitif di luar negeri, karena perangkat lunak jet Su-35 sulit untuk dipecahkan. 

Menurut Litovkin, tidak akan membutuhkan banyak upaya untuk mengintegrasikan pesawat tempur Rusia dengan mulus ke dalam militer Turki.

Para politisi di Washington telah berusaha menekan sekutu pentingnya di NATO, Turki, untuk membatalkan kesepakatan pembelian sistem pertahanan rudal anti-udara S-400 Moskow. Pekan ini, para Senator AS mengajukan draf RUU yang berisi seruan larangan mengirim 100 unit jet tempur F-35.

Larangan dalam RUU itu bisa dicabut jika Ankara menjamin tidak akan mendapatkan senjata dari Rusia. Pengiriman pesawat tempur siluman buatan Lockheed Martin AS ke Turki sudah diblokir secara efektif oleh Senat pada tahun lalu.

Sementara itu, para pemimpin Turki tetap mempertahankan haknya untuk membeli senjata dari siapa pun yang diinginkannya. Ankara berulang kali menegaskan bahwa Turki tetap berpegang pada kontrak pembelian sistem rudal S-400 Rusia.

Litovkin mengatakan upaya-upaya untuk menekan Ankara adalah tanda persaingan tidak sehat yang digunakan AS untuk mengendalikan penjualan sistem pertahanan rudal anti-udaranya, MIM-104 Patriot Pac 3.

Dia percaya bahwa Washington kemungkinan akan terus memeras sekutunya selama mungkin, tetapi pada titik tertentu akan dipaksa untuk menyerah dan mengirim jet F-35 yang dijanjikan kepada Turki. 

Credit  sindonews.com

15 Makam Kuno 2000 Tahun Ditemukan di Uni Emirat Arab

Petugas ekskavasi di situs arkeologi di daerah ed-Dur di Umm Al Quwain, Uni Emirat Arab. The International

CB, Dubai – Otoritas Arkeologi dari Uni Emirat Arab menemukan 15 makam kuno berusia ribuan tahun.

Makam ini ditemukan di situs penggalian arkeologi ed-Dur di Umm Al Quwain.
Direktur Jenderal Departemen Pariwisata dan Benda Antik, Alia al-Ghafli, mengatakan petugas menemukan sejumlah patung dari perunggu, keramik, perhiasan, yang berusia dari tahun 1 sebelum masehi.

“Petugas juga menemukan koin kuno dari abad 4 masehi dari era Kaisar Iskandar Agung,” kata Alia seperti dilansir Khaleej Times pada Ahad, 31 Maret 2019.
Koin uang ini mulai bereda di Semenanjung Arab pada sekitar awal mulai orang Kristen masuk ke kawasan ini. Sebagian koin yang ditemukan, berdasarkan temuan beberapa tahun lalu, ternyata juga dibuat di kawasan padang pasir ini.

Ini terlhat dari temuan alat cetak uang, yang terbuat dari batu di daerah Meiha, Sharjah.
“Ekskavasi ini selaras dengan strategi pemerintahan daerah Umm AL Quwains untuk mendorong eksplorasi di kawasan ini,” kata Al Ghafli. Dia mengatakan petugas akan menggali lebih banyak titik situs arkeologi termasuk di makam kuno di negara itu.

Credit  tempo.co

Kemlu Palestina kutuk pembukaan kantor dagang di Al-Quds

Petunjuk di bagian luar Kedubes AS di Jerusalem (Flash90) (Flash90/)

Ramallah (CB) - Kementerian Palestina Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat mengutuk, dengan sekeras-kerasnya, sikap Kementerian Luar Negeri Brazil dan pernyataan resmi Brazil berkaitan dengan pembukaan kantor perdagangan dengan status diplomatik di Al-Quds (Jerusalem), yang diduduki.

Kementerian memandang posisi itu sebagai pelanggaran nyata terhadap keabsahan dan resolusi internasional serta agresi langsung terhadap rakyat Palestina dan hak-hak mereka.

Kemlu Palestina juga memandang pembukaan kantor dagang di kota tersebut sebagai persetujuan bagi tekanan Amerika dan Israel untuk melanggengkan pendudukan dan kegiatan permukiman, me-Yahudi-kan dan mencaplok Al-Quds, yang diduduki, serta pemberlakuan paksa hukum Israel atasnya.

Kementerian itu menekankan akan mengontak duta besar Brazil untuk konsultasi agar kementerian tersebut bisa mengambil keputusan yang sesuai guna menghadapi situasi semacam itu.

Kementerian tersebut kembali menekankan bahwa Al-Quds adalah bagian tak terpisahkan wilayah Palestina, yang diduduki pada 1967. Kementerian juga menegaskan  bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah Amerika serta pendudukan Israel, serta negara-negara yang mengikuti langkah AS dan tindakan Israel itu, takkan memberi penguasa pendudukan hak atas Al-Quds Timur dan daerah sekitarnya.

Credit  antaranews.com

Brazil Resmikan Kantor Diplomatik di Yerusalem

Yerusalem. (AHMAD GHARABLI / AFP)

Jakarta, CB -- Brazil mengatakan telah membuka kantor diplomatik baru di Yerusalem, Minggu (31/3). Kantor tersebut diproklamirkan bakal berfungsi sebagai bagian dari kedutaan besarnya untuk Israel, yang berlokasi di Tel Aviv.

"Brasil memutuskan untuk membuat kantor di Yerusalem untuk mempromosikan perdagangan, investasi, teknologi, dan inovasi sebagai bagian dari kedutaan besarnya di Israel," kata Kementerian Luar Negeri di Brasilia dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters, Minggu (31/3).

Langkah diplomatik Brazil merupakan jawaban dari sikap pemerintah Brazil yang selama ini berupaya mendekatkan diri ke Israel.

Presiden Brazil, Jair Bolsonaro yang dilantik pada awal tahun ini memang mewacanakan untuk membuat negaranya mendekat ke Amerika Serikat dan Israel, termasuk memindahkan kedutaan besar Brasil ke Yerusalem.

Bolsonaro berencana menyesuaikan lagi hubungan Brazil secara internasional, menjauhi sekutu-sekutu dari negara berkembang serta mendekat ke kebijakan para pemimpin Barat, terutama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengirim Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk menghadiri upacara pengukuhan Bolsonaro sebagai presiden.

Jair Bolsonaro. (REUTERS/Adriano Machado)

Langkah Brazil boleh jadi mengikuti jejak Honduras. Sebelumnya, Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez pada 24 Maret lalu telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan berencana membuka kantor dagang Honduras di sana. Kedutaan Besar Honduras untuk Israel akan tetap berada di Tel Aviv.

"Hari ini, saya mengumumkan sebuah langkah untuk membuka sebuah kantor dagang di Yerusalem, ibu kota Israel. Kantor dagang ini akan menjadi perpanjangan kantor kedutaan besar kami di Tel Aviv," kata Hernandez.

Credit  cnnindonesia.com

Pemimpin Arab Desak PBB soal Pengakuan Trump Atas Golan

Donald Trump. (Reuters)

Jakarta, CB -- Para pemimpin negara Arab mengeluarkan pernyataan untuk mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan aksi Amerika Serikat yang memberikan pengakuan Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel.

Para pemimpin negara Arab juga memperingatkan negara-negara lain untuk tidak mengikuti langkah tersebut. Negara-negara Arab akan mengajukan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB dan meminta pendapat dari Mahkamah Internasional.

"Tentang ilegalitas dan ketidakabsahan pengakuan Amerika," kata mereka dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan puncak KTT Liga Arab di Tunisia, Minggu (31/3), dikutip Reuters.


Sebelumnya diketahui, didampingi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Presiden Donald Trump mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan Israel.

"Hari ini, saya merasa terhormat dapat menyambut Perdana Menteri Netanyahu dari Israel di Gedung Putih, di mana saya menandatangani Proklamasi Presiden mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan," kata Trump melalui Twitter pada 26 Maret 2019.

Dengan tersenyum, Netanyahu menyaksikan langsung saat Trump menandatangani dokumen deklarasi tersebut di Gedung Putih pada Senin (25/3).

"Keputusan Anda untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan sangat bersejarah," ujar Netanyahu kepada Trump.

Israel memang mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi Dataran Tinggi Golan secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Kerajaan Arab Saudi sebelumnya telah menentang keras klaim atas Dataran Tinggi Golan baik oleh Israel maupun AS.

"Arab Saudi menyatakan menolak keras dan mengecam pemerintah AS yang mengakui kedaulatan Israel wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan," demikian pernyataan Kerajaan Arab Saudi yang disampaikan Kantor Berita SPA, seperti dilansir AFP, Selasa (26/3).

Kerajaan Arab Saudi sampai saat ini masih mengakui Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang dicaplok Israel. Menurut mereka klaim AS atas kedaulatan Israel terhadap wilayah itu sama saja melanggar piagam dan resolusi PBB.

Senada, Pemerintah Iran juga menyatakan akan melawan keputusan Amerika Serikat tersebut. Iran menuduh AS mempermainkan hukum internasional dengan mengambil langkah itu.

"Dia (Presiden AS Donald Trump) mempermainkan hukum internasional terkait Golan," kata Presiden Iran, Hassan Rouhani, seperti dilansir Associated Press, Jumat (29/3).

Rouhani juga menyarankan rakyat Iran untuk menentang keputusan Trump itu untuk menumbangkan kekuatan AS dan Israel.

Credit  cnnindonesia.com

Pengakuan Trump Atas Golan Ancam Kedaulatan Lebanon

Keputusan Presiden AS, Donald Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai milik Israel dilaporkan berdampak langsung terhadap kedaulatan Lebanon. Foto/Istimewa

BEIRUT - Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai milik Israel dilaporkan berdampak langsung terhadap kedaulatan Lebanon.

Para pejabat Lebanon menyebut keputusan itu dapat berdampak pada status Perkebunan Shebaa. Perkebunan Shebaa adalah sebidang tanah kecil yang terletak di persimpangan perbatasan Lebanon-Suriah dan Dataran Tinggi Golan.

Melansir Sputnik pada Minggu (31/3), Israel menganggap Perkebunan Shebaa bagian dari wilayah Golan yang diduduki, sementara Damaskus dan Beirut bersikeras bahwa daerah itu adalah milik Lebanon.

Sementara itu, terkait dengan situasi Golan, pemerintah Arab Saudi kembali menolak keputusan yang dibuat Trump tersebut. Penolakan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Ibrahim al-Assaf dalam pidato pembukaan selama sidang tingkat menteri menjelang KTT Liga Arab yang digelar di Tunisia.

"Kerajaan menolak tindakan apa pun yang memengaruhi status historis Yerusalem. Kami (Saudi) mendukung integritas wilayah Suriah dan solusi politik berdasarkan dialog antara oposisi dan rezim," kata Assaf.

Penolakan Saudi atas status baru Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel itu sebelumnya telah disampaikan pemerintah Kerajaan. 

Credit  sindonews.com

Raja Arab Saudi Bela Kedaulatan Suriah atas Golan

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Kerajaan Arab Saudi (tengah) saat menghadiri KTT Liga Arab di Tunis, Tunisia, Minggu (31/3/2019). Foto/Arab News

TUNIS - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, membela kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan. Dia menolak pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui wilayah itu sebagai wilayah kedaulatan Israel.

Dalam pidatonya di KTT Liga Arab di Tunis pada hari Minggu, Raja Salman mengatakan setiap langkah untuk merusak kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan harus ditolak. Meski Saudi membela Suriah dalam sengketa wilayah Golan, negara itu selama ini membela oposisi atau pemberontak dalam konflik Suriah.

Presiden Trump menandatangani dekrit pengakuan Dataran Tinggi Golan milik Israel pada 25 Maret lalu atau kurang dari empat bulan setelah dia secara sepihak mengakui Yerusalem adalah Ibu Kota Israel.

"Kami menegaskan kembali penolakan absolut kami atas segala tindakan yang melanggar kedaulatan Suriah atas Golan, dan kami menekankan pentingnya mencapai solusi politik untuk krisis Suriah yang akan menjamin keamanan, persatuan dan kedaulatan Suriah dan mencegah intervensi asing," katanya, seperti dikutip Arab News, Senin (1/4/2019).

Dia juga menegaskan kembali posisi Arab Saudi yang mendukung pendirian negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Dia mengatakan masalah Palestina adalah prioritas utama bagi Arab Saudi.

Sementara itu, Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi mengatakan bahwa Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel adalah tanah Arab. Dia menolak keputusan AS atas status wilayah itu.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan bahwa keputusan AS bertentangan dengan seluruh konvensi internasional.

Dalam pernyataan terakhir setelah KTT Liga Arab, para pemimpin Liga Arab menegaskan bahwa Golan, sebuah dataran tinggi strategis yang pernah digunakan untuk membom Israel utara, adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel.

Dataran Tinggi Golan sejatinya memang wilayah Suriah. Namun, wilayah itu diduduki Israel selama Perang Enam Hari 1967. Wilayah itu resmi dianeksasi oleh pemerintah Israel pada tahun 1981, secara resmi menjadikannya bagian dari Israel dan berfungsi sebagai pos militer dan pertanian yang strategis. 

Credit  sindonews.com

Pemimpin Arab kutuk keputusan AS mengenai Golan

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki (ki), Menteri Luar Negeri Irak Mohammed al-Hakim (tengah) dan Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah (ka) menghadiri pertemuan gabungan Uni Eropa dan menteri luar negeri Liga Arab di Brussels, Belgia, Senin (4/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Francois Lenoir/cfo

Tunis (CB) - Para pemimpin Arab, yang sudah terpecah akibat persaingan di kawasan mereka, pada Ahad mengutuk keputusan Amerika Serikat untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan dan mengatakan stabilitas Timur Tengah bergantung pada pembentukan negara Palestina.

Para pemimpin Arab, yang bertemu di Tunis, mendapat tekanan agar menolak tindakan Washington, sementara mereka juga masih harus mengatasi perbedaan-perbedaan di kawasannya, termasuk perselisihan Teluk Arab,  perbedaan sikap mengenai pengaruh regional Iran, perang di Yaman dan pergolakan di Sudan dan Aljazair.

Kepulangan tiba-tiba Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, yang berselisih dengan Arab Saudi dan para sekutu lainnya dari Arab, menegaskan bahwa perbedaan sikap di kawasan tak mudah dikubur. Belum ada keterangan mengapa Amir Qatar itu kembali ke negaranya secara tiba-tiba.

Raja Salman bin Abdulaziz dari Arab Saudi mengatakan kepada kalangan kerajaan, presiden, dan perdana menteri Arab pada pertemuan tersebut bahwa negaranya "sama sekali menolak" langkah yang memengaruhi kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan.

Pernyataan Presiden AS Donald Trump yang ditandatangani pekan lalu mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian Israel, yang mencaplok kawasan itu tahun 1981 setelah merebutnya dari Suriah tahun 1967.

Kutukan raja Saudi itu bergema di kalangan pejabat-pejabat Arab sebelum pertemuan puncak Liga Arab Ahad, yang biasanya berakhir dengan deklarasi final yang disepakati 22 negara anggotanya.

Keputusan Trump mengenai Golan muncul setelah AS kurang dari empat bulan sebelumnya menyatakan Jerusalem sebagai ibu kota Israel, sebuah keputusan yang juga mengundang kutukan dari dunia Arab. Pihak Palestina menginginkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya pada masa depan.

Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi mengatakan para pemimpin Arab juga perlu menjamin komunitas internasional memahami pentingnya masalah Palestina bagi negara-negara Arab.

Stabilitas kawasan dan internasional harus datang melalui "penyelesaian komprehensif dan adil yang mencakup hak-hak rakyat Palestina dan mengarah kepada pembentukan negara Palestina dengan Jerusalem sebagai ibu kotanya," kata Essebsi.

Sekjen PBB Antonio Guterres, yang berpidato di pertemuan itu di Tunis, mengatakan resolusi atas konflik Suriah harus menjamin integritas teritorial Suriah "termasuk Dataran Tinggi Golan".

Perselisihan

Pertemuan puncak di Tunis mendatangkan para penguasa dari Arab Saudi dan Qatar untuk pertama kali pada acara yang sama sejak tahun 2007 ketika Riyadh dan para sekutunya memberlakukan boikot ekonomi dan politik atas Doha.

Namun sang amir Qatar meninggalkan pertemuan itu segera setelah Sekjen Liga Arab Ahmed Abuoul Gheit memuji cara Arab Saudi dalam menangani kepemimpinan bergilir Liga Arab tahun lalu, demikian siaran langsung televisi. Kantor berita Qatar tidak menyebut mengapa Tamim meninggalkan pertemuan itu, tetapi kantor berita Tunisia TAP melaporkan sebagian delegasi Qatar masih mengikuti pertemuan.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir menuding Qatar mendukung terorisme dan mengatakan negara itu menjalin hubungan nyaman dengan Iran. Doha membantah tuduhan tersebut.

Perselisihan itu dimediasi oleh Kuwait dan Amerika Serikat, yang mengimbau negara-negara Arab bersatu menentang pengaruh Iran di kawasan.

Raja Salman, yang negaranya telah lama berseteru dengan Iran untuk berebut pengaruh, menyerukan perlawanan dilakukan atas apa yang disebutnya sebagai "kebijakan agresif rezim Iran". Dia mengatakan Iran mencampuri urusan Arab, tudingan yang Teheran bantah.

Negara-negara Arab masih terbelah terkait berbagai isu, termasuk bagaimana mengatasi protes-protes prodemokrasi yang telah pecah di kawasan sejak tahun 2011.

Para pemimpin Sudan dan Aljazair tak menghadiri pertemuan Ahad itu karena kedua negara sedang dilanda protes-protes antipemerintah.

Kursi Suriah tampak kosong di pertemuan puncak itu. Damaskus telah ditangguhkan dari keanggotaan Liga Arab sejak tahun 2011 akibat tindakan keras yang dilakukannya pada permulaan perang saudara di negara itu. Liga Arab belum membuat keputusan untuk mengikutsertakan Suriah ke dalam organisasi tersebut.

Credit  antaranews.com

Protes terhadap pengakuan Trump atas Dataran Tinggi Golan berlanjut

U.S. President Donald Trump and Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu hold up a proclamation recognizing Israel's sovereignty over the Golan Heights as Netanyahu exits the White House from the West Wing in Washington, U.S. March 25, 2019. REUTERS/Leah Millis (REUTERS/LEAH MILLIS)

Damaskus, Suriah (CB) - Protes pada Ahad (31/3) terus berlangsung di beberapa provinsi di Suriah terhadap pengakuan Presiden AS Donald Trump bahwa Dataran Tinggi Golan-Suriah merupakan bagian dari wilayah Israel.

Masyarakat dan pejabat Suriah di Quneitra menyelenggarakan protes di kota kecil dan permukiman Jdeidet Al-Fadel, Ad-Dahadeel, Naher Aishar, Qudsiya, Mafraq Hejeira di Damaskus serta daerah-daerah pedesaan di sana untuk mengutuk pengakuan Trump tersebut. Mereka menganggap pengumuman Trump itu batal dan tak berarti.

Mereka menyatakan Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, adalah wilayah Arab Suriah dan itu akan kembali ke tanah air cepat atau lambat.

Di Sweida, Perhimpunan Wartawan cabang Selatan memprotes pengumuman Trump. Para anggota perhimpunan itu berkumpul di luar kantor cabang --tempat mereka membawa spanduk yang mencela pengumuman tersebut. Mereka juga memuji sesama warga negara Suriah yang tinggal di Dataran Tinggi Golan.

Di Deir Ez-Zor, rakyat berkumpul di Bundaran As-Saiyed Ar-Raees untuk mencela keputusan Trump mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Mereka menegaskan bahwa keputusan itu melanggar hukum internasional dan mengabdi pada penguasa Israel.

Credit  antaranews.com