CUPUMA

Kamis, 28 Maret 2019

Organisasi Rahasia Akui Serbu Kedubes Korut di Spanyol

Ilustrasi Ibu Kota Pyongyang, Korea Utara. (REUTERS/Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- Sebuah organisasi berjuluk Cheollima Civil Defense (CCD) mengaku bertanggung jawab atas penyerangan terhadap kedutaan besar Korea Utara di Madrid, Spanyol, pada 22 Februari lalu.

Dalam peristiwa itu sejumlah staf kedutaan besar Korut disekap dan pelaku mencuri sejumlah barang seperti komputer. Para penyusup dilaporkan kabur menggunakan kendaraan mewah.

Melalui situsnya, CCD mengatakan kelompoknya telah berbagi informasi yang diperoleh hasil penyusupan dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI). Kelompok yang pernah mendeklarasikan diri sebagai pemerintah tandingan Korut itu menganggap informasi-informasi tersebut "bernilai besar".

"Informasi ini dibagikan secara sukarela dan (pertemuan) atas permintaan mereka, bukan kami," tutur CCD merujuk pada pertemuannya dengan FBI.

CCD juga mengatakan mereka berbagi informasi dengan FBI "berdasarkan ketentuan kerahasiaan yang disepakati bersama" yang tampaknya "telah dilanggar".

CCD membenarkan serangannya terhadap kedutaan Korut. Mereka menyebutkan fasilitas diplomatik Korut cuma kedok untuk menyamarkan sejumlah kegiatan ilegal.

"Kedutaan dan kantor rezim Korut adalah pusat perdagangan narkotika dan senjata, serta media bagi kelanjutan propaganda rezim otoriter yang secara sistematis melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warganya sendiri (dan negara lainnya)," papar CCD.

Dalam pernyataannya juga, CCD membantah laporan media Spanyol ada aksi pemukulan dan pembungkaman terhadap para staf kedubes Korut.

"Semua penghuni kedutaan diperlakukan dengan bermartabat dan hati-hati," tulis kelompok itu.

CCD juga menegaskan "tidak ada pemerintah lain" yang mengetahui serangan itu sampai benar-benar terjadi. Pernyataan itu diutarakan menyusul tudingan media Spanyol ada dugaan keterlibatan Agensi Intelijen Pusat AS (CIA) dalam peristiwa itu.

Meski pengakuan CCD ini belum bisa dikonfirmasi, namun kelompok itu mengaku memegang bukti kuat "yang dapat memverifikasi pernyataan kami."

Klaim CCD itu muncul setelah hakim Spanyol mencabut perintah kerahasiaan dalam kasus ini. Hakim Jose de la Mata mengatakan bukti dari berbagai kejahatan telah ditemukan, termasuk pelanggaran, ancaman, penahanan ilegal, dan pencurian yang dilakukan oleh "organisasi kriminal."

Sejauh ini seorang warga Amerika Serikat, Meksiko, dan Korea Selatan dituduh berpartisipasi dalam serangan misterius yang disebut dilakukan oleh 10 orang itu.

Hakim menuturkan salah satu dari mereka disebut membagikan materi yang dicuri itu ke FBI. Hakim juga meyakini para penyerang kabur ke AS dan bermaksud meminta seluruh pelaku diekstradisi ke Spanyol, di mana mereka dapat menghadapi hukuman penjara maksimal 28 tahun.

Sementara itu, dikutip The Straits Times, juru bicara FBI menolak berkomentar langsung ketika ditanya apakah biro tersebut berbagi informasi dalam pertemuan dengan kelompok itu.

"FBI memiliki hubungan kerja yang kuat dengan mitra penegak hukum Spanyol yang berfokus pada saling berbagi informasi dan kerja sama rutin seputar seputar masalah-masalah yang ada," ucap juru bicara FBI itu.

Credit cnnindonesia.com

Jet-jet Israel Lancarkan Serangan Udara Dekat Aleppo

DAMASKUS - Tentara Suriah berhasil mencegat beberapa rudal yang ditembakkan oleh jet Israel selama serangan di zona industri sebelah utara kota Aleppo. Serangan itu hanya menyebabkan kerusakan material saja.

"Agresi Israel menargetkan beberapa posisi di zona industri Sheikh Najar dan sejumlah rudal musuh dijatuhkan," bunyi sebuah pernyataan militer Suriah seperti dikutip dari Reuters, Kamis (28/3/2019).

Para pakar militer mengatakan Aleppo adalah salah satu area utama yang memiliki kehadiran militer pasukan elit Iran, Garda Revolusi, yang kuat di mana Aleppo mendukung milisi lokal selama bertahun-tahun berjuang bersama tentara Suriah untuk mengalahkan gerilyawan.

Israel, yang menganggap Teheran sebagai ancaman terbesarnya, telah berulang kali menyerang sasaran Iran di Suriah dan orang-orang dari milisi sekutu, termasuk Hizbullah Lebanon.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel telah melakukan "ratusan" serangan selama beberapa tahun terakhir perang Suriah untuk membatasi Iran dan sekutunya Hizbullah.

Dengan pemilu yang semakin dekat, pemerintah Israel telah meningkatkan serangannya di Suriah dan juga mengambil sikap yang lebih keras terhadap Hizbullah di perbatasan dengan Lebanon.

Credit sindonews.com

500 Rumah di Gaza Rusak Akibat Serangan Udara Israel

Para pengunjuk rasa Palestina di dekat perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza, bagian timur Gaza, Jumat (22/02/2019).

Foto: EPA-EFE/MOHAMMED SABER

Sebanyak 30 rumah di Gaza hancur total akibat serangan udara Israel.

CB, GAZA – Menteri Pekerjaan Umum Palestina di Jalur Gaza Mufid al-Hasayneh mengatakan agresi Israel baru-bari ini ke Gaza telah menyebabkan 500 rumah warga rusak. Para pekerja telah dikerahkan ke masing-masing daerah untuk membenahi puing-puing yang menutup akses jalan.

“Dalam serangan udara Israel terhadap Gaza, 30 rumah hancur total dan 500 rumah lainnya rusak,” kata al-Hasayney pada Selasa (26/3) malam, dilaporkan laman kantor berita Palestian, WAFA.

Dia mengungkapkan, pihaknya telah mengerahkan semua upaya yang mungkin diambil untuk mengurangi beban dan penderitaan warga Palestina yang terdampak serangan. Kementerian Pekerjaan Umum Palestina juga menjalin koordinasi dengan badan-badan serta lembaga internasional dalam membantu masyarakat Gaza.

Sejak Senin lalu, situasi di Gaza kembali memanas. Hal itu dipicu oleh serangan roket dari Gaza ke wilayah Israel. Salah satu roket yang ditembakkan dilaporkan menghantam sebuah rumah dan melukai tujuh warga Israel.

Serangan itu kemudian dibalas Israel dengan mengerahkan jet tempurnya ke Gaza. Mereka menyerang basis dan markas kelompok Hamas di sana. Kantor pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dilaporkan hancur akibat serangan udara Israel.

Eskalasi di Gaza kemudian berusaha diredam oleh Mesir. Ia mengundang perwakilan Hamas dan Israel untuk melakukan pembicaraan. Kairo pun berhasil mendorong kedua belah pihak menyepakati gencatan senajata pada Selasa.

Kendati mencapai gencatan senjata, ketegangan masih membekap wilayah perbatasan Israel dan Gaza. Israel bahkan mengimbau warganya untuk selalu waspada dan menganjurkan mereka berlindung di tempat perlindungan bom.

Credit republika.co.id

Jalur Gaza Masih Membara Walau Israel-Hamas Gencatan Senjata

Ilustrasi serangan roket Israel ke Jalur Gaza, Palestina. (REUTERS/Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Serangan roket dari Jalur Gaza, Palestina ke arah Israel kembali terjadi pada Selasa (26/3) malam waktu setempat. Hal ini terjadi di tengah situasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel, setelah saling serang.

Israel menyebut sebuah proyektil ditembakkan dari Jalur Gaza sekitar pukul 20.00 waktu setempat.

"Angkatan udara kami baru saja menyerang beberapa sasaran teror Hamas di Gaza," papar militer Israel.

"Jika Hamas berpikir Israel akan duduk diam ketika roket dan bahan peledak menerjang kami, pelanggaran terhadap perbatasan hingga mengancam kehidupan warga Israel, mereka salah."

Militer Israel juga menuturkan pesawat tempur mereka telah meluncurkan serangan ke sejumlah basis Hamas di Gaza.

Sementara itu, seorang sumber keamanan di Gaza mengatakan serangan udara menghantam pangkalan militer Hamas di Khan Yunis.

Roket dari Gaza itu ditembakkan beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan negaranya siap mengerahkan aksi militer di Gaza.

Peringatan Netanyahu itu muncul setelah saling serang antara militer Israel dan kelompok militan Palestina di Gaza terjadi sejak awal pekan ini.

Militer Israel meluncurkan sejumlah serangan udara ke beberapa wilayah di Gaza sejak Senin pekan ini. Langkah itu dilakukan sebagai balasan atas serangan roket dari Gaza yang menerjang sebuah kawasan di utara Ibu Kota Tel Aviv.

Insiden itu menghancurkan sebuah rumah dan melukai tujuh warga Israel. Sejak itu, kelompok militan Palestina di Gaza juga terus meluncurkan rentetan roket baru.

Ketegangan sempat menurun pada Selasa (26/3). Hamas, salah satu faksi Palestina yang dianggap Israel sebagai kelompok teroris, mengklaim sudah sepakat melakukan gencatan senjata.

Juru Bicara Hamas, Fawzi Barhoum, mengatakan gencatan senjata terjadi ditengahi Mesir.

Israel belum mengomentari klaim tersebut. Sebab, sebelum Hamas menyatakan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata, Israel justru meningkatkan serangan mereka atas Hamas.

Israel juga saat ini mengerahkan dua brigade prajurit Angkatan Darat dan menyiagakan pasukan cadangan untuk bersiap perang di Jalur Gaza. Hal mengkhawatirkan karena situasi di Jalur Gaza saat ini sedang bergejolak lantaran inflasi.

Credit cnnindonesia.com

Pasukan Israel Tembak Petugas Medis Palestina di Tepi Barat

Ilustrasi pasukan Israel. (REUTERS/Mohamad Torokman)

Jakarta, CB -- Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan seorang warganya yang merupakan petugas medis tewas ditembak pasukan Israel di Tepi Barat pada Rabu (27/3).

Palestina memaparkan petugas medis yang meninggal itu bernama Sajid Muzher (17). Dia tewas dalam bentrokan di kamp pengungsi Dheisheh dekat Bethlehem, selatan Tepi Barat.

Kepada AFP, seorang juru bicara kementerian memaparkan Muzher ditembak ketika sedang bekerja.

"Pembunuhan terhadap seorang tenaga medis sukarela dengan menembaknya di perut merupakan kejahatan perang," tutur Menteri Kesehatan Palestina, Jawad Awad.

Sementara itu, militer Israel tidak segera dapat merespons kabar tersebut.

Pasukan Israel memang kerap memasuki kamp-kamp pengungsi Palestina di wilayah pendudukannya untuk melakukan penangkapan atau operasi lainnya.

Aktivitas pasukan Israel itu tak jarang memicu bentrokan dengan penduduk setempat yang merupakan warga Palestina.

Kematian Muzher menambah panjang daftar warga Palestina yang tewas di tangan tentara Israel di wilayah konflik seperti Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Setidaknya 258 warga Palestina tewas di tangan militer Israel dalam demonstrasi besar-besaran yang terjadi secara rutin di perbatasan sejak hampir setahun lalu.

Pada Jumat pekan lalu, dua warga Palestina tewas akibat tembakan Israel dalam bentrokan berbeda di perbatasan Jalur Gaza.

Sabtu pekan lalu, tentara Israel juga meluncurkan dua serangan udara terpisah terhadap sekelompok warga Palestina di Jalur Gaza yang diduga menerbangkan balon ke perbatasannya. Balon itu dicurigai Israel berisi bahan peledak.

Credit cnnindonesia.com

Hizbullah Serukan Perlawanan Atas Langkah AS Terhadap Golan

BEIRUT - Pemimpin Hizbullah menyerukan "perlawanan" atas keputusan Amerika Serikat (AS) mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengatakan satu-satunya pilihan yang tersisa bagi Suriah untuk mengambil kembali tanah mereka - dan bagi rakyat Palestina untuk mencapai hak-hak sah mereka - adalah perlawanan.

Dia menggambarkan langkah Trump sebagai titik balik yang penting dalam sejarah konflik Arab-Israel.

"Keputusan Trump memberikan pukulan telak pada apa yang disebut proses perdamaian di wilayah tersebut, yang dibangun di atas (konsep) tanah dengan imbalan perdamaian," ujarnya seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (28/3/2019).

Ia juga menyerukan Liga Arab, yang telah menangguhkan keanggotaan Suriah atas penindasan berdarah terhadap protes yang mengarah ke perang, untuk mengambil tindakan pada pertemuan puncak pada akhir bulan nanti di Tunis.

"Blok dengan 21 anggota harus menyerukan penarikan inisiatif perdamaian Arab dari meja perundingan tentang masalah Israel-Palestina," katanya.

Inisiatif, yang lahir pada tahun 2002 di Beirut, menyerukan agar Israel menarik diri dari semua tanah yang didudukinya pada tahun 1967, dengan imbalan normalisasi antara semua negara Arab dan Israel.

Presiden AS Donald Trump pada hari Senin secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas wilayah perbatasan strategis, yang direbut dari Suriah pada tahun 1967. Negara Zionis itu kemudian menganeksasi Golan pada tahun 1981 dalam suatu langkah yang tidak diakui oleh masyarakat internasional.

Keputusan Trump terhadap Golan memicu kecaman dari Liga Arab, serta beberapa negara regional, termasuk Libanon, Turki, Iran dan Arab Saudi.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 orang juga mengecam langkah itu, menyebutnya pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

Credit sindonews.com

Hizbullah: AS Mungkin Akan Akui Tepi Barat Milik Israel

BEIRUT - Hizbullah memperingatkan bahwa Amerika Serikat (AS) selanjutnya dapat memilih untuk mengakui "kedaulatan" Israel atas Tepi Barat, Palestina yang diduduki Tel Aviv. Hal ini, menurut Hizbullah dapat terjadi jika dunia Arab tidak bertindak.

"Ketika seluruh dunia mengizinkan (Presiden AS Donald) Trump untuk mendeklarasikan Yerusalem sebagai Ibu Kota abadi Israel, dan khususnya dunia Arab tetap diam, ini membuka jalan bagi semua pelanggaran AS," kata pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah.

Nasrallah mengatakan, ketika institusi dan hukum internasional gagal untuk melayani agenda Amerika dan kepentingan mereka, AS hanya mengabaikannya dengan secara tidak hormat. Dunia internasional, lanjut Nasrallah, kemudian hanya diam dan menyaksikan AS melanggar semua batas yang ada.

"Apa yang disebut 'komunitas internasional' tidak dapat melindungi hak apa pun dari rakyat apa pun, termasuk kepemilikan tanah dan kedaulatan, mengambil kembali tanah yang ditaklukkan seperti apa yang terjadi di Golan atau apa yang terjadi sebelumnya di Yerusalem," ucapnya.

"Kita harus bersiap-siap Trump mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir PressTV pada Rabu (27/3).

Dia mengatakan, langkah potensial seperti itu adalah bagian dari kesepakatan abad ini, yang merupakan proposal Washington untuk proses penyelesaian konflik Israel-Palestina. Proposal, yang belum diumumkan secara publik itu, telah ditolak oleh Palestina.

"Mereka dapat mengatakan bahwa rakyat Palestina dapat pergi dan tinggal di Gaza," ungkapnya, membayangkan pengusiran warga Palestina dari Tepi Barat sebagai bagian dari rencana AS. Dia menambahkan bahwa dunia Arab untuk menggunakan "hati nurani" yang tersisa untuk mencegah hal ini.

Credit sindonews.com

Kerahkan Pasukan di Venezuela, Rusia Sebut Itu Haknya

MOSKOW - Pemerintah Rusia mengonfirmasi pengerahan pasukan militernya ke Venezuela yang ditentang Amerika Serikat (AS). Moskow menyatakan pengerahan pasukan itu menjadi hak Rusia karena sesuai dengan konstitusi Venezuela dan perjanjian bilateral kedua negara tentang kerja sama militer.

Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada hari Rabu. Dia tidak membantah laporan bahwa personel militer Moskow dikerahkan di negara Presiden Nicolas Maduro tersebut. Hanya saja, dia menolak merinci jumlah pasukan yang dikirim.

Washington dan Moskow berseberangan dalam merespons krisis politik di negara kaya minyak itu. AS mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang memproklamirkan diri sebagai presiden interim negara tersebut. Sedangkan Rusia mendukung Presiden Nicolas Maduro yang terpilih kembali dalam pemilu 2018 lalu.

"Rusia telah mengirim personil (militer) sesuai dengan konstitusi Venezuela dan perjanjian bilateral tentang kerja sama militer," bunyi pernyataan Zakharova, yang dilansir AP, Kamis (28/3/2019).

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump meminta Rusia untuk menarik pasukannya dari Venezuela. Dia memperingatkan bahwa semua opsi untuk mengatasi krisis Venezuela masih terbuka.

"Rusia harus keluar," kata Trump kepada wartawan di Oval Office Gedung Putih, di mana dia bertemu dengan Fabiana Rosales, istri pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido. Trump menganggap Rosales sebagai "First Lady" atau Ibu Negara Venezuela.

Laporan berbagai media mengatakan dua pesawat angkatan udara Rusia mendarat di luar Caracas pada hari Sabtu dengan membawa hampir 100 tentara Rusia. Pemerintah AS meyakini pasukan tersebut termasuk pasukan khusus dan personel keamanan siber.

Ditanya bagaimana Trump akan membuat pasukan Rusia hengkang dari Venezuela, pemimpin Amerika itu menjawab; "Kita akan lihat. Semua opsi terbuka."

Selain Trump, Wakil Presiden AS Mike Pence juga bertemu dengan Rosales untuk menyatakan dukungannya kepada suaminya, Juan Guaido. Pence mengatakan terpilihnya kembali Presiden Nicolas Maduro dalam pemilu 2018 lalu adalah tidak sah.

"Amerika Serikat memandang kehadiran pesawat militer Rusia pada akhir pekan sebagai provokasi," katanya.

"Kami menyerukan Rusia hari ini untuk menghentikan semua dukungan kepada rezim Maduro dan berdiri bersama Juan Guaido serta berdiri dengan negara-negara di belahan bumi ini dan di seluruh dunia hingga kebebasan dipulihkan," kata Pence.

Credit sindonews.com

Venezuela dan Rusia Sepakati 20 Perjanjian Kerja Sama

Warga Venezuela memasuki Kolombia dengan menyeberangi jembatan internasional Simon Bolivar dari San Antonio del Tachira, Venezuela, Kamis (21/2). Rakyat Venezuela mengalami kelangkaan makanan dan obat-obatan.

Foto: AP Photo/Rodrigo Abd

Rusia telah mengirimkan bantuan untuk krisis di Venezuela.

CB, CARACAS – Pemerintah Venezuela dan Rusia berencana menandatangani 20 perjanjian kerja sama lintas bidang. Hal itu diungkapkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro saat diwawancara Channel One Rusia.

“Pada bulan April, sesi kerja tingkat tinggi pada kerja sama antar-pemerintah antara Rusia dan Venezuela akan berlangsung. Kami akan menandatangani lebih dari 20 dokumen tentang kerja sama dalam bidang ekonomi, perdagangan, budaya, energi, dan pendidikan,” kata Maduro, dikutip lama kantor berita Rusia TASS, Rabu (27/3).

Menurut Maduro, hubungan antara Venezuela dan Rusia semakin erat dalam 20 tahun terakhir. “Kerja sama kami saling menguntungkan dan hubungan kita hanya akan membaik seiring waktu,” ujarnya.

Pada kesempatan wawancara tersebut, Maduro menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Rusia karena telah menyumbangkan bantuan kemanusiaan untuk negaranya. “Dua pekan lalu, bantuan kemanusiaan yang nyata datang kepada kami, pengiriman dalam ton. Segera kami mengharapkan pengiriman bantuan lain dengan obat-obatan,” kata Maduro.

Saat ini, Veneuela memang sedang dilanda krisis ekonomi. Krisis semakin memburuk karena ada perebutan kekuasaan di negara tersebut, yakni antara Maduro dan pemimpin oposisi Juan Guaido.

Guaido, yang telah memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Venezuela pada Januari lalu, menghendaki Maduro lengser dari jabatannya. Sementara, Maduro masih bertekad mempertahankan kekuasaannya.

Dukungan dunia internasional terpecah kepada dua tokoh tersebut. Amerika Serikat (AS), Israel, dan mayoritas negara anggota Uni Eropa membela kepemimpinan Guaido di Venezuela. Sedangkan, Maduro memperoleh dukungan dari beberapa negara, antara lain Rusia, Cina, Turki, dan Kuba.

Credit republika.co.id

Pengguna Drone di Australia Harus Memiliki Lisensi

abc news

Mereka yang menerbangkan drone melebihi berat 250 gram harus mengikuti kursus.

Badan Penerbangan Sipil Australia (CASA) mengharuskan siapa saja yang ingin menerbangkan drone untuk memiliki lisensi. Pemilik drone juga harus mendaftarkan kepemilikannya yang akan mulai diberlakukan 1 Juli 2019.

Pengumuman tersebut dikeluarkan bersamaan dengan diluncurkannya bisnis pengiriman makanan lewat drone pertama di dunia yang dimulai di ibukota Australia Canberra. Pendaftaran dan kewajiban memiliki lisensi dimaksudkan untuk memudahkan polisi memantau penyalahgunaan drone.

"Ini tentu akan mempermudah kami untuk menangani keluhan yang ada berkenaan dengan penggunaan drone yang tidak benar atau melanggar aturan keamanan," kata juru bicara CASA Peter Gibson.

"Dengan itu, kami akan mengetahui siapa saja yang menerbangkan drone di satu kawasan, dan bentuk drone apa saja yang digunakan.'

Juga mereka yang menerbangkan drone melebihi berat 250 gram harus terlebih dahulu mengikuti kursus pendidikan online dan mendaftarkan drone mereka.

Data itu akan disimpan di database, sehingga nantinya pihak berwenang Australia bisa mengetahui ada berapa drone yang diterbangkan di Australia, siapa yang memilikinya dan dimana lokasinya.

"Untuk pertama kalinya kita akan memiliki gambaran lengkap mengenai sektor drone ini apakah mungkin sekitar 10 ribu atau bahkan mungkin 100 ribu, saat ini kita tidak tahu sama sekali." kata Gibson.

CASA mengatakan biaya pendaftaran tergantung pada jenis drone yang akan digunakan dan apakah drone itu untuk hobi atau bisnis. Diperkirakan biaya pendaftaran untuk drone yang digunakan sebagai hobi adalah 20 dolar AS (sekitar Rp 200 ribu) per tahun.

Sementara untuk drone yang digunakan untuk bisnis, biaya pendaftaran per tahun berkisar antara 100 dolar Australia sampai 160 dolar AS (sekitar Rp 1 juta sampai Rp 1,6 juta).

Drone pengiriman barang mulai beroperasi di Canberra

A man stands smiling into the distance as a drone flies in the sky behind him.

Photo: James Ryan Burgess adalah CEO Project Wing (ABC News: Jake Evans)

CASA juga sedang mengembangkan jaringan penuh real time yang bisa melacak pergerakan drone, seperti mereka melacak pergerakan pesawat udara.

Namun dengan operator seperti Google yang sedang bersiap meluncurkan bisnis menggunakan drone di Australia, maka CASA perlu segera siap karena akan adanya pergerakan drone yang ramai di udara Australia.

Perusahaan induk Google Alphabet tahun lalu sudah mulai melakukan uji coba menggunakan drone untuk mengirimkan makanan seperti burritos, minuman kopi dan obat-obatan ke berbagai kawasan pemukiman di pinggiran kota Canberra.

Sekarang mereka sudah memiliki markas gudang permanend di kawasan Mitchell, dengan nama Project Wing, dimaan mereka berencana memulai operasi komersial pertama di dunia, bila CASA memberi persetujuan.

Sama seperti operator komersial lainnya, Google sudah memiliki lisensi untuk mengoperasikan drone.

Namun dengan industri drone tumbuh pesat, CASA mengatakan perlu untuk membangun sebuah sistem guna mengatur semua drone termasuk mereka yang sekedar melampiaskan hobi.

"Jelas sekali sistem lalu lintas tanpa awak akan menjadi kunci bagi operasi drone yang aman dan efisien dan semua pemain yang terlibat di bidang ini membangun sistem mereka sendiri-sendiri." kata Gibson.

"Kami sedang bekerja ke arah itu. Ini bukan hal yang sederhana."

Credit republika.co.id

Selandia Baru Gelar Operasi Intelijen Pasca Teror Penembakan

Masjid Al Noor di Kota Christchurch, Selandia Baru, yang menjadi salah satu lokasi teror penembakan. (REUTERS/Jorge Silva)

Jakarta, CB -- Pemerintah Selandia Baru memutuskan menggelar operasi intelijen besar-besaran, selepas aksi teror penembakan di dua masjid di Kota Christchurch. Sebab, peran badan mata-mata negara itu dipertanyakan karena tidak mampu mengungkap potensi kekerasan dari kelompok supremasi kulit putih, dan disebut terlalu fokus mengawasi kalangan radikal Islam.

"Saya telah memberikan wewenang kepada seluruh lembaga terkait untuk menggelar aktivitas mata-mata yang agak mengganggu berlandaskan surat perintah, jumlahnya surat perintahnya tidak bisa saya sampaikan," kata Menteri Bidang Intelijen Selandia Baru, Andrew Little, dalam wawancara dengan Radio New Zealand, seperti dilansir pada Rabu (27/3).

Little memimpin dua badan intelijen Selandia Baru, yakni GCSB dan SIS. Menurut dia selama ini mereka hanya mengawasi sekitar 30 hingga 40 orang yang terlibat dalam gerakan radikal sayap kanan dan supremasi kulit putih.

Akan tetapi, jumlah orang yang diawasi karena diduga terlibat gerakan sayap kanan di Selandia Baru bakal bertambah. Menurut Little, mereka akan memantau setiap jengkal aktivitas dengan cara membuntuti dan menyadap arus komunikasi orang-orang itu.

"Seluruh aktivitas pemantauan ini bisa dibilang mengganggu. Fungsi surat perintah untuk membuat kegiatan mata-mata yang selama ini dianggap melanggar hukum tidak menyalahi aturan," kata Little.

Little menyangkal aparat keamanan Selandia Baru gagal mencegah aksi teror dan terlampau menganggap enteng pelaku penembakan itu, Brenton Tarrant, yang merupakan seorang warga Australia. Sebab mereka tidak mampu mendeteksi potensi Brenton yang pindah ke negara itu dan melakukan serangan.

"Sampai ada evaluasi rinci terhadap peran dan kekeliruan agensi intelijen, saya tidak bisa menyatakan hal itu," kata Little.

Menurut laporan, kepolisian Selandia Baru pada Selasa (26/3) malam dan Rabu dini hari menggeledah dua lokasi di Christchurch. Ketika dikonfirmasi mereka enggan membeberkan kegiatan itu, dan hanya menyatakan hal itu terkait dengan penyelidikan yang tengah berlangsung.

Aksi teror Tarrant dilakukan pada pada 15 Maret 2019 di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood. Dia menggunakan senapan serbu AR-15 dan shotgun dalam aksinya, dan sudah menyiapkan beberapa senjata lain. Polisi menyatakan sebenarnya Tarrant hendak melakukan aksinya di tiga masjid, tetapi berhasil dicegah aparat.

Tarrant merekam perbuatannya dan disiarkan langsung melalui akun Facebook-nya. Tarrant berhasil ditangkap setelah menyerang Masjid Al Noor, ketika hendak pergi menggunakan mobil.

Jumlah korban meninggal dalam kejadian itu mencapai 50 orang. Sedangkan korban luka tercatat juga 50 orang.

Salah satu korban meninggal adalah warga Indonesia, mendiang Lilik Abdul Hamid. Sedangkan WNI yang menjadi korban luka adalah Zulfirmansyah dan anaknya.

Tarrant, yang merupakan penganut ideologi supremasi kulit putih, menyatakan tidak mengajukan keberatan atas seluruh dakwaan. Persidangan lelaki Australia itu bakal dilanjutkan pada 5 April mendatang, dan kemungkinan besar dia bakal menghadapi dakwaan berlapis.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, kemudian melarang penjualan senapan serbu dan semi-otomatis sebagai respons terhadap penembakan itu. Dia memaparkan siapa pun yang menyimpan senjata ke depannya akan menghadapi denda hingga NZ$4.000 dan terancam tiga tahun penjara.

Credit cnnindonesia.com

Ekstrem Kanan Austria Diduga Terima Sumbangan Penembak Masjid

Ilustrasi lokasi teror penembakan di Selandia Baru. (AP Photo/Mark Baker)

Jakarta, CB -- Aparat keamanan Austria menggeledah rumah seorang pemimpin gerakan supremasi kulit putih setempat, Martin Sellner. Penyebabnya adalah dia disebut menerima sumbangan dana dari seseorang yang bernama belakang Tarrant, seperti nama pelaku teror penembakan di Selandia Baru, Brenton Tarrant.

Seperti dilansir The Guardian, Rabu (27/3), aparat Badan Intelijen Dalam Negeri Austria (BVT) menggeledah apartemen Sellner di Wina pada Senin lalu. Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Austria, Christoph Poelzl, aparat menyita sejumlah peralatan elektronik milik Sellner atas surat perintah kejaksaan Graz.

Sellner adalah Ketua Gerakan Identitarian Austria. Kanselir Austria, Sebastian Kurz, menyatakan memerintahkan mengusut tuntas dugaan keterkaitan antara Sellner dan Brenton Tarrant.

"Segala macam hubungan antara pelaku teror Christchurch dan anggota Identitarian di Austria harus diusut tuntas dan menyeluruh," kata Kurz.

"Penting supaya perangkat hukum tetap mandiri sehingga bisa menggunakan segala sumber daya untuk menyelidiki jaringan ini. Kegiatan kelompok ekstremis harus diungkap jelas," ujar Kurz.

Menurut juru bicara Kejaksaan Graz, Hansjoerg Bacher, penyelidikan terhadap Sellner adalah bagian dari pengungkapan dugaan pelanggaran transaksi keuangan.

"Tujuan dari penyelidikan ini adalah mengungkap hubungan antara Sellner dan pelaku teror Christchurch," kata Bacher.

Bacher menolak merinci kapan sumbangan itu diberikan. Namun, dia menyatakan jumlahnya paling besar di antara penyumbang lain.

Bahkan menurut Bacher, penyelidikan ini didasarkan atas undang-undang anti teror Austria. Apalagi Tarrant dilaporkan sempat berkunjung ke Austria sebelum melakukan aksinya. Akan tetapi, Sellner menyangkal dia terlibat aksi teror Tarrant.

"Saya tidak ada urusan dengan serangan itu," kata Sellner melalui rekaman video yang diunggah di situs Youtube.

Beberapa isi dari manifesto yang diunggah Tarrant di dunia maya sebelum melakukan mirip dengan pandangan Gerakan Identitarian. Kelompok itu dekat dengan salah satu partai yang menjadi koalisi pemerintah Austria, Partai Kebebasan.

Wakil Kanselir Austria, Heinz-Christian Strache juga meminta aparat mengungkap apakah ada hubungan antara Tarrant dan kelompok sayap kanan Austria.

"Segala macam tindakan ekstremis baik mereka sayap kanan, kiri, atau berlandaskan agama, fanatisme tidak punya tempat di Austria," kata Strache.

Aksi teror Tarrant dilakukan pada pada 15 Maret 2019 di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood. Dia menggunakan senapan serbu AR-15 dan shotgun dalam aksinya, dan sudah menyiapkan beberapa senjata lain. Polisi menyatakan sebenarnya Tarrant hendak melakukan aksinya di tiga masjid, tetapi berhasil dicegah aparat.

Tarrant merekam perbuatannya dan disiarkan langsung melalui akun Facebook-nya. Tarrant berhasil ditangkap setelah menyerang Masjid Al Noor, ketika hendak pergi menggunakan mobil.

Jumlah korban meninggal dalam kejadian itu mencapai 50 orang. Sedangkan korban luka tercatat juga 50 orang.

Salah satu korban meninggal adalah warga Indonesia, mendiang Lilik Abdul Hamid. Sedangkan WNI yang menjadi korban luka adalah Zulfirmansyah dan anaknya.

Tarrant, yang merupakan penganut ideologi supremasi kulit putih, menyatakan tidak mengajukan keberatan atas seluruh dakwaan. Persidangan lelaki Australia itu bakal dilanjutkan pada 5 April mendatang, dan kemungkinan besar dia bakal menghadapi dakwaan berlapis.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, kemudian melarang penjualan senapan serbu dan semi-otomatis sebagai respons terhadap penembakan itu. Dia memaparkan siapa pun yang menyimpan senjata ke depannya akan menghadapi denda hingga NZ$4.000 dan terancam tiga tahun penjara.

Credit cnnindonesia.com

PBB Kirim Pakar HAM Selidiki Pembantaian 157 Muslim Mali

BAMAKO - PBB mengirim para pakar hak asasi manusia (HAM) ke Mali tengah untuk menyelidiki pembantaian sekitar 157 warga Muslim di Ogossogou pada Sabtu lalu. Pembantaian itu dilakukan para pria bersenjata yang menyamar sebagai pemburu.

Para korban rata-rata adalah petani dan penggembala dari komunitas Fulani atau Peuhl. Menurut PBB, wanita yang sedang hamil ikut dibunuh dan beberapa korban dibakar hidup-hidup.

Kelompok milisi Dogon dituduh sebagai pelaku serangan brutal di sebuah desa etnik Peuhl sesaat sebelum fajar pada hari Sabtu lalu. Milisi itu juga disalahkan atas sejumlah serangan di Mali tengah selama setahun terakhir.

"Sebuah tim yang terdiri dari 10 spesialis hak asasi manusia, agen perlindungan anak dan dua penyelidik MINUSMA telah dikerahkan ke wilayah Mopti untuk melakukan penyelidikan khusus terhadap peristiwa-peristiwa mengerikan hari Sabtu," kata juru bicara misi PBB Olivier Salgado di Twitter, hari Rabu, seperti dikutip Reuters, Kamis (28/3/2019).

MINUSMA adalah akronim dari Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, nama misi PBB di Mali.

Ketua jaksa penuntut Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Fatou Bensouda mengatakan pada awal pekan ini bahwa kejahatan itu dapat berada di bawah yurisdiksi ICC dan sebuah delegasi akan dikirim ke Mali.

Sebuah misi Dewan Keamanan PBB telah mengunjungi negara Afrika Barat tersebut untuk mencari solusi bagi kekerasan etnik ketika pembantaian tersebut terjadi.

Seorang pejabat dari kota terdekat mengatakan pada hari Sabtu lalu bahwa orang-orang bersenjata yang menyamar sebagai pemburu Dogon menyerang desa-desa yang dihuni oleh para penggembala Fulani. Kelompok Dogon mencurigai Fulani menyembunyikan militan Islam. Namun, tuduhan itu telah dibantah oleh komunitas Fulani.

Serangan itu terjadi kurang dari seminggu setelah serangan kelompok Islamis terhadap sebuah pos tentara yang menewaskan sedikitnya 23 personel militer di Mali tengah. Serangan itu diklaim oleh kelompok afiliasi al-Qaeda.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, MINUSMA mengatakan sebuah desa komunitas Dogon di wilayah itu juga diserang pada malam pembantaian terhadap etnik Fulani. Serangan terhadap komunitas Dogon menewaskan sedikitnya empat orang.

Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita menanggapi serangan terhadap etnik Fulani dengan membubarkan kelompok anti-jihad bernama Dan Na Amassagou yang beranggotakan milisi Dogon. Kelompok yang main hakim sendiri itu diduga berada di belakang pembantaian etnik Fulani.

Namun, Kelompok itu membantah anggotanya terlibat pembantaian dan menolak pembubaran oleh pemerintah.

Credit sindonews.com

Rusia: Militan dan White Helmets Siapkan Serangan Kimia Baru di Idlib

NEW YORK - Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya mengatakan, militan dan White Helmets sedang mempersiapkan serangan kimia baru di Idlib, Suriah.

"Kelompok teroris Hayat Tahrir al-Sham sekarang pada dasarnya mengendalikan 90 persen provinsi, dan para teroris melanjutkan serangan provokatif mereka terhadap pasukan pemerintah," kata Nebenzia.

"Kami sangat prihatin dengan informasi baru yang menyatakan bahwa para pejuang Hayat Tahrir al-Sham dengan dukungan White Helmets yang terkenal sedang mempersiapkan acara-acara baru dengan menggunakan unsur-unsur beracun," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (28/3/2019).

Awal tahun ini, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa White Helmets telah mengerahkan peralatan di beberapa rumah sakit di provinsi Idlib Suriah untuk membuat film serangan kimia false flag dan menyalahkan Damaskus.

Moskow dan Damaskus pada banyak kesempatan menunjukkan bahwa White Helmets telah melakukan sejumlah provokasi di Suriah yang melibatkan penggunaan senjata kimia untuk menyalahkan pemerintah Suriah dan memberi negara-negara Barat pembenaran untuk intervensi di Republik Arab itu.

LSM yang terkenal itu berulangkali tertangkap basah melakukan pementasan dan pembuatan film serangan false flag. April lalu, kelompok itu mempublikasikan rekaman yang menampilkan para dokter di rumah sakit Douma merawat pasien yang menderita serangan kimia oleh Angkatan Darat Suriah.

Laporan-laporan tentang penggunaan bahan-bahan kimia yang diklaim di Ghouta Timur muncul pada 7 April 2018 di beberapa media, mengutip militan di darat.

Sejumlah negara Barat, termasuk Prancis, Amerika Serikat (AS) dan Inggris, dengan cepat menerima klaim tersebut dan langsung menuduh Presiden Suriah Bashar al-Assad telah menjatuhkan bom klorin pada warga sipil. Damaskus dengan keras membantah tuduhan itu, mengecam serangan tersebut sebagai provokasi bertahap untuk membenarkan potensi intervensi asing.

Idlib sendiri adalah salah satu wilayah Suriah terakhir di mana militan, termasuk teroris Jabhat Nusra, masih dilaporkan aktif. Selain itu, banyak militan telah dibawa ke wilayah itu dari daerah lain di bawah kesepakatan dengan pihak berwenang.

Credit sindonews.com

Rusia Tagih Janji Trump Tarik Pasukan dari Suriah

MOSKOW - Rusia balik menyerang Amerika Serikat (AS) saat didesak untuk menarik pasukannya dari Venezuela. Moskow mendesak Washington untuk memenuhi janjinya untuk menarik pasukan di Suriah sebelum memberikan pernyataan tentang tentara Rusia di Venezuela.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, Presiden Donald Trump harusnya terlebih dahulu memenuhi janjinya untuk menarik pasukan AS dari Suriah sebelum menyerukan Rusia untuk "keluar" dari Venezuela.

"Sebelum memberikan saran kepada seseorang untuk pergi dari suatu tempat, Amerika Serikat perlu menerapkan konsepnya sendiri untuk menarik diri, khususnya, dari Suriah. Sebulan telah berlalu. Saya ingin mereka mengklarifikasi apakah mereka telah menarik atau tidak? Sebelum mengambil alih kepentingan sah negara-negara lain, saya akan menyarankan pemerintah AS memenuhi janji yang dibuat kepada masyarakat internasional", kata Zakharova seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (28/3/2019).

Zakharova menyatakan AS memicu kekacauan global dengan langkah-langkah yang kacau dan tak terduga.

Zakharova juga mengatakan bahwa negara-negara Barat bersikap munafik ketika mereka mengklaim bahwa Venezuela membutuhkan bantuan kemanusiaan, tetapi bagaimanapun juga membekukan rekening bank Caracas di seluruh dunia.

"London, struktur perbankan dunia, di bawah tekanan dari Washington, telah membekukan, mencuri USD30 miliar, dan sekarang mereka menawarkan bantuan kemanusiaan, obat-obatan, makanan dengan uang receh milik negara ini. Dan kemunafikan global ini fantastis," kata Zakharova.

Pada hari Sabtu, sekelompok personel militer Rusia tiba di Ibu Kota Venezuela, Caracas, untuk ambil bagian dalam konsultasi dengan para pejabat negara mengenai kerja sama industri pertahanan. Menurut laporan media, sekitar 100 staf militer Rusia tiba di Caracas dengan naik dua pesawat, yang juga mengantarkan 35 ton kargo.

Trump mengatakan pada pertemuan di Gedung Putih pada hari Rabu bahwa Rusia harus keluar dari Venezuela. Ketika ditanya bagaimana hal itu dapat dilakukan, dia menambahkan bahwa semua opsi terbuka.

Pasukan AS telah beroperasi di Suriah sebagai bagian dari koalisi internasional untuk memerangi kelompok teroris ISIS selama sekitar lima tahun tanpa izin dari Damaskus atau Dewan Keamanan PBB. Trump mengejutkan sekutunya pada bulan Desember dengan mengumumkan penarikan 2.000 tentara dari Suriah.

Credit sindonews.com

Pemimpin Taliban ditahan di Logar, dua lagi di Nangarhar

Pos polisi Nangarhar, Afghanistan. (Bakhtar News Agency)

Pul-e-Alam, Afghanistan (CB) - Seorang pemimpin senior Taliban telah ditahan di Provinsi Logar pada Selasa (26/3), sementara dua orang lagi ditahan di Provinsi Nangarhar.

Juru Bicara Direktorat Keamanan Logar Shahpoor Ahmadzai mengatakan kepada Bakhtar News Agency mengatakan Qari Fareed --seorang pemimpin senior Taliban-- telah ditangkap bersama senjata apinya di Wilayah Dehdoshanba, Kota Pul-e-Alam, Provinsi Logar.

Menurut Ahmadzai, sebagaimana dilaporkan BNA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam, Qari Fareed adalah salah seorang pemimpin kenamaan Taliban dan pembunuh beberapa polisi di provinsi itu.

Sementara itu dua orang lagi telah ditangkap bersama senjata kiriman di Provinsi Nangarhar.

Kedua orang yang ditahan tersebut dicari karena menyelundupkan senjata ringan dan berat serta peralatan militer ke tempat yang tak diketahui.

Kantor Media Provinsi Nangarhar mengeluarkan pernyataan pers yang mengatakan orang yang ditahan itu menaruh senjata canggih di satu kendaraan.

Belum jelas apakah kedua orang yang ditahan tersebut adalah anggota kelompok gerilyawan atas pedagang senjata.

Credit antaranews.com

KontraS Sebut Satu WNI di Malaysia Diduga Dihilangkan Paksa

Jumpa pers hilangnya warga Indonesia, Ruth Sitepu, di kantor KontraS, Jakarta. (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)

Jakarta, CB -- Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan ada dugaan seorang warga Indonesia yang bermukim di Malaysia, Rudangta Ruth Sitepu, yang raib terkait dengan rentetan kasus penghilangan paksa.

Koordinator KontraS, Yati Andriyani, mengatakan dari aspek waktu, menghilangnya Ruth tak bisa dilepaskan dari dua kasus orang hilang lain di Negeri Jiran. Begitu pula dari aspek aktivitas, orang-orang yang hilang itu punya latar belakang sebagai kelompok minoritas.

"Dari latar belakang aktivitas semuanya mewakili dari kelompok-kelompok minoritas di Malaysia," kata Yati dalam konferensi pers yang digelar di kantor KontraS, Jakarta Timur, Rabu (27/3).

Ruth dan suaminya, Joshua Hilmy, dilaporkan menghilang sejak November 2016 di Malaysia. Joshua yang berkebangsaan Malaysia bekerja sebagai pastor. Ruth banyak membantu kegiatan suaminya itu dengan aktivitas sosial di lingkungan tempat tinggalnya di bilangan Petaling Jaya, Selangor.

Pada November 2016, dua orang pemuka agama juga dilaporkan hilang di Malaysia. Mereka adalah Amri Che Mat, seorang pemuka Syiah; serta Pastor Raymond Koh.

Menurut Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), lembaga serupa Komnas HAM di Malaysia, penyebab hilangnya empat orang itu sedang ditelusuri. Yakni apakah dikarenakan penghilangan paksa atau bukan.

Untuk kasus Amri dan Raymond, SUHAKAM sudah memastikan kasus keduanya merupakan penghilangan paksa. Sementara untuk perkara Ruth dan Joshua masih ditelusuri.

"Artinya kita dapat indikasi ada penghilangan paksa," imbuh Yati.

Kendati demikian, Yati menyebut hal itu masih sebatas indikasi. KontraS bersama kuasa hukum masih menunggu hasil penelusuran dari SUHAKAM, sembari meminta bantuan pemerintah Indonesia.

Iman Setiawan Sitepu, adik kandung dari Ruth, mengaku bingung. Iman dan keluarga sudah membuat laporan ke kepolisian setempat pada Februari 2017, hingga kini laporan itu masih belum membuahkan hasil.

Iman juga sudah melapor ke sejumlah kementerian seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari tahu keberadaan kakaknya. Ia berharap kasus Ruth segera menemukan titik terang.

"Harapan kita agar pemerintah dapat membuat tekanan ke sana supaya ada titik terangnya," ucap Iman saat ditemui di KontraS.

Credit cnnindonesia.com

Ilhan Omar Serukan Umat Muslim 'Naikkan Neraka' di AS

CALIFORNIA - Anggota Parlemen dari komunitas Muslim, Ilhan Abdullahi Omar, kembali membuat komentar kontroversial ketika berbicara di acara penggalangan dana Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) di California. Politisi perempuan ini menyerukan umat Muslim AS untuk "menaikkan neraka" di negara tersebut.

Omar dari Partai Demokrat adalah salah satu dari dua anggota parlemen Muslim di Kongres Amerika Serikat saat ini. Menurutnya, seruan itu dibuat untuk membuat orang tidak nyaman dalam menghadapi diskriminasi.

"Jadi, bagi saya, saya bilang naikkan neraka. Membuat orang tidak nyaman," kata Omar dalam pidatonya, yang dilansir Sputnik, Selasa (26/3/2019) dari Washington Times.

"Karena inilah kebenarannya, inilah kebenarannya. Terlalu lama, kita telah hidup dengan ketidaknyamanan menjadi warga negara kelas dua, dan terus terang saya bosan, dan setiap Muslim di negara ini harus bosan," sambung Omar yang disambut riuh dari hadirin.

Dia juga mengatakan Presiden AS Donald John Trump memikul tanggung jawab atas penembakan di dua masjid di Selandia Baru pada 15 Maret lalu.

"Alasannya saya pikir banyak dari kita tahu ini bahwa yang menjadi lebih buruk adalah kita akhirnya memiliki pemimpin, pemimpin dunia di Gedung Putih, yang secara terbuka mengatakan bahwa Islam membenci kita, yang memicu kebencian terhadap Muslim," katanya.

Omar tidak merinci apa yang dia maksud dengan "menaikkan neraka". Namun, banyak pengguna Twitter yang mengaku Muslim keberatan dengan pidatonya. Menurut mereka, para Muslim di AS harus berupaya keras untuk menciptakan citra yang ramah tentang diri mereka sendiri dan itulah yang harus mereka lakukan sebagai gantinya.

"Saya seorang muslim dan @IlhanMN semuanya salah. Muslim di Barat harus bekerja sangat keras sehingga setiap orang tidak punya pilihan selain menyukai mereka. Itulah yang membuat saya sekolah kedokteran. Itu tidak berarti membangkitkan neraka. Saya harap dia mengatakan itu secara metaforis dan tidak secara harfiah," tulis warga Muslim AS, Hamza Khan, via akun Twitter-nya, @HamzaK_HK.

Ketika Omar berpidato, ratusan pemrotes yang membawa bendera Amerika dan Israel, serta berbagai atribut terkait Trump, berunjuk rasa di luar. Mereka menuduh Omar membuat ujaran kebencian dan anti-Semitisme.

"Omar Equals Hate," bunyi salah satu spanduk yang dibawa demonstran. "Ilhan membenci Israel," bunyi spanduk lainnya.

Omar baru-baru ini mendapat kecaman karena menganggap lobi Israel yang kuat menggunakan uang untuk memengaruhi para politisi AS. Pernyataan itu telah dikutuk sebagai ujaran anti-Semit.

Credit sindonews.com

Sumbangkan 80% Gaji, Guru Dihadiahi Rp14 Miliar

NAIROBI - Niat tulus Peter Tabichi, seorang guru di Kenya, yang rutin menyumbangkan 80% gajinya untuk membantu siswa dari keluarga miskin berbuah manis. Kedermawanannya menyebar luas mendapat apresiasi berbagai pihak di penjuru dunia.

Apresiasi antara lain dari Pemerintah Dubai. Minggu (24/3), Dubai memberikan penghargaan Global Teacher Prize kepada Tabichi. Dari penghargaan ini, Tabichi mendapat hadiah USD1 juta (sekitar Rp14,2 miliar).

Kisah Peter Tabichi pun mengguncang dunia. Selama ini Tabichi hanyalah guru Matematika dan Fisika di sebuah sekolah swasta. Dia mendedikasikan kehidupannya di dunia pendidikan di wilayah terpencil Pwani. Dia memiliki satu komputer dengan koneksi internet sangat lambat. Jumlah rasio guru-murid pun tak imbang karena satu berbanding 58 orang. Siswanya juga berasal dari berbagai latar belakang, 1/3 dari mereka merupakan anak yatim.

Tabichi banyak menggali ilmu dari internet dan mengajarkannya kepada anak-anak di kelas. Atas kerja keras dan kesabarannya, kondisi pendidikan di Pwani telah mengalami perubahan. Anak-anak menjadi percaya diri. Tahun lalu sebanyak 26 anak dari sekolahnya berhasil tembus ke perguruan tinggi terkemuka.

“Mereka menjuarai Royal Society of Chemistry setelah berhasil menggunakan tumbuhan lokal untuk menghasilkan listrik. Tim ilmu matematikanya juga lolos kualifikasi dalam kompetisi INTEL International Science and Engineering Fair pada tahun ini di Arizona, Amerika Serikat (AS),” ungkap Varkey, dikutip cnn.com.
Tabichi menghadapi banyak tantangan dalam memajukan pendidikan di Pwani. Selain mengalami krisis makanan, mereka juga rentan terjebak penyalahgunaan narkoba. Namun, bersama Keriko Mixed Day Secondary School, dia berhasil meningkatkan jumlah anak-anak yang bersekolah, bahkan angkanya naik dua kali lipat.

Tahun sebelumnya penghargaan itu disabet Andria Zafirakou dari Inggris. Andria merupakan seorang guru di Alperton Community School, Brent. Tugasnya tidak mudah sebab Brent merupakan salah satu tempat dengan keberagaman etnis dan 130 bahasa. Muridnya juga berasal dari keluarga miskin dan terlibat geng jalanan.

Anak-anak yang bersekolah di Alperton juga memiliki kemampuan terbatas. Namun, Andria berhasil membebaskan mereka dari masa kelam. Bekerja sebagai guru kesenian, dia menata ulang kurikulum di seluruh mata pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan. Dia juga menciptakan tim olahraga khusus perempuan.

Hal itu dia lakukan agar peraturan di sekolah tidak berbenturan dengan norma dan etika keluarga yang berasal dari berbagai latar belakang. Tim cricket perempuan bentukannya bahkan menjuarai McKenzie Cup. Dia juga membantu guru seni musik untuk menjadwalkan sekolah musik Somalia bagi anak-anak dari Somalia.

Dengan berbekal kemampuan 35 bahasa, Andria mampu memperoleh kepercayaan siswanya, juga orang tua. Atas dedikasinya itu, Alperton menjadi kota dengan kualifikasi dan akreditasi bagus. Itu merupakan capaian besar mengingat semuanya berkembang begitu pesat, yakni sekitar lima hingga tujuh tahun.

Pengajaran matematika yang menggunakan pendekatan dari kehidupan nyata juga membantu Alperton menjuarai TES 2017. Di ruangan kelasnya sendiri, Andria juga menata ulang kurikulum secara kreatif. Dia bahkan mengundang artis lokal untuk memberikan motivasi, inspirasi, dan pandangan terkait isu yang lebih umum.

Andria mengaku mencucurkan air mata ketika mendengar kabar anak didiknya sekolah hingga perguruan tinggi, memperoleh pekerjaan, atau membuka lapangan usaha sendiri. Alperton memperoleh Institute of Education Professional Development Platinum Mark, penghargaan yang diraih kurang dari 10 sekolah.

Maggie MacDonnell dari Kanada juga pernah menerima penghargaan Global Teacher Prize pada 2017. Pengumuman itu dilontarkan astronot Thomas Pesquet. Setelah mendapatkan gelar master, dia mulai merasakan negaranya telah buka mata terkait pengisolasian terhadap suku asli Kanada selama beberapa dekade.

Maggie kemudian mengajar suku asli Kanada di Inuit, sebuah wilayah di bagian Artik Kanada, sejak delapan tahun terakhir. Inuit merupakan tempat kedua paling utara di Kanada dengan jumlah populasi Inuit mencapai 1.300 orang. Wilayah itu tidak dapat diakses melalui jalur darat, tapi harus melalui jalur udara.

Credit sindonews.com

Badai Mozambik, IMF Janji Beri Bantuan 'Kredit Cepat'

Ilustrasi. (REUTERS/Krittapas Chaipimon)

Jakarta, CB -- Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan akan memberikan bantuan keuangan darurat untuk Mozambik. Bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban mereka yang baru saja dilanda bencana Badai Idai.

Bantuan rencananya akan diberikan dalam bentuk fasilitas kredit cepat. "Meskipun masih terlalu dini untuk secara tepat menilai dampak makroekonomi dari Siklon Idai dan biaya rekonstruksi, ini akan sangat signifikan," kata IMF dalam sebuah pernyataan mereka seperti dikutip dari Reuters, Rabu (27/3).

Bencana Badai Idai melanda Mozambik pekan lalu. Bencana tersebut telah menewaskan sekitar 686 orang.

Menurut Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), sekitar 90 persen bagian Kota Beira lumpuh akibat Badai Idai tersebut. Badai telah mengakibatkan 530 ribu warga mengungsi dan masih terjebak banjir.

"Situasinya sangat buruk. Hampir seluruhnya rusak. Jalur komunikasi putus total dan jalan pun rusak. Sejumlah warga yang terjebak belum bisa dicapai," kata perwakilan IFRC, Jamie LeSueur beberapa waktu lalu.

Badai Idai juga merusak sejumlah bendungan, dan beberapa lainnya juga sudah tak sanggup menampung debit air hujan.

Jika tidak dibuka, maka bendungan yang sudah penuh itu bisa rusak. Jika dibuka pun maka akan berdampak terhadap warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai setempat.

Credit cnnindonesia.com

China Pecat Eks Presiden Interpol Dari Anggota Partai Komunis

Mantan Presiden Interpol, Meng Hongwei. (Jeff Pachoud/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- China memecat mantan Presiden Interpol, Meng Hongwei, dari keanggotaan dan jabatannya di Partai Komunis, Rabu (27/3). Mereka menyatakan alasan mendepak Hongwei karena dianggap tidak loyal terhadap Partai Komunis China.

"Meng Hongwei tidak memiliki prinsip partai, tidak melaporkan masalah pribadi sesuai dengan peraturan, dan menolak mengimplementasikan keputusan Komite Sentral Partai," bunyi pernyataan Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin China.

Komisi pengawas korupsi itu mengatakan Meng telah menggunakan aset negara untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup dia dan keluarganya yang mewah. Badan itu juga menyebut Meng menyalahgunakan posisinya untuk mencarikan sang istri, Grace, pekerjaan.

"Kasus ini telah diserahkan ke kantor kejaksaan negara bagian dan pendapatan ilegalnya (Meng) telah disita," bunyi pernyataan komisi tersebut seperti dikutip AFP.

Meng mengundurkan diri sebagai Presiden Interpol pada November lalu karena terjerat kasus suap di China. Sebelum ditangkap di Beijing pada awal Oktober lalu, Meng sempat dikabarkan hilang ketika menuju negaranya.

Grace mengatakan suaminya sudah tak bisa dihubungi sejak 25 September. Dia juga mengaku mendapat telepon berisi ancaman tak lama setelah suaminya menghilang.

Grace mengatakan konsulat China di Lyon, Prancis juga terus menghubunginya tanpa henti dan meminta dia untuk menemui mereka. Namun, Grace mengaku menolak permintaan itu dengan mengatakan dia hanya ingin bertemu pihak konsulat China jika didampingi pengacara dan media.

Sempat bungkam, pemerintah China akhirnya mengatakan Meng ditangkap untuk diperiksa terkait dugaan suap.

Berdasarkan konstitusi China, badan yang menyelidiki Meng, Komisi Pengawas Nasional, bisa menahan seorang tersangka selama enam bulan tanpa memberikan akses ke penasihat hukum.

Pekan lalu, Grace yang saat ini masih tinggal di Prancis, terus menggerakkan kampanye mendesak Presiden Emmanuel Macron mendiskusikan kasus suaminya dengan Presiden Xi Jinping.

Dalam permohonan tertulisnya, Grace menuntut agar sang suami diizinkan menemui pengacaranya. Kasus ini sempat mengguncang Interpol. Mereka akhirnya menggelar pemilihan untuk mencari pengganti Meng. Meng disebut juga sempat diadukan ketika menjabat di Interpol. Dia disebut menyalahgunakan wewenang untuk memburu keberadaan orang-orang yang bertentangan pemerintah China.

Credit cnnindonesia.com

Bank Pembangunan China danai proyek B&R 190 miliar dolar

Gedung CDB di Beijing. (VCG)

Beijing (CB) - Bank Pembangunan China (CDB) telah mengucurkan dana senilai 190 miliar dolar AS untuk membiayai beberapa proyek Prakarsa Sabuk Jalan atau "Belt and Road" sejak 2013.

Pinjaman bank untuk proyek-proyek internasional beberapa negara yang masuk dalam prakarsa tersebut telah mencapai 105,9 miliar dolar AS hingga akhir tahun lalu.

Itu berarti sekitar 34 persen dari total pinjaman proyek-proyek internasional, demikian Direktur Utama CDB Zheng Zhijie dikutip media resmi setempat, Kamis.

Pada Mei 2017, CDB telah menyiapkan skema pinjaman khusus senilai 37,23 miliar dolar AS untuk mendukung kerja sama B&R dalam bidang pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas industri, dan pembiayaan selama tiga tahun.

"Kami telah memberikan dukungan pendanaan yang berkelanjutan dan terkontrol untuk pembangunan jangka panjang B&R," katanya dalam diskusi panel konferensi tahunan Boao Forum for Asia di Provinsi Hainan itu.

Menurut Zheng, pembangunan infrastruktur B&R memang harus terus mendapatkan dukungan dari pemerintahnya.

"Kami ingin membangun platform keuangan yang inklusif dan lebih terbuka agar bisa menentukan permodalan, apakah itu berasal dari BUMN, swasta, atau asing," ujarnya.

Sayangnya, Zheng tidak menyebutkan secara terperinci kucuran dana proyek-proyek B&R per kawasan atau negara.

Credit antaranews.com

Rabu, 27 Maret 2019

PM Pakistan: Kemungkinan Perang dengan India Masih Terbuka Lebar

ISLAMABAD - Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan berpendapat bahwa kemungkinan perang dengan India belum berakhir. Dia menyebut, ini dikarenakan Perdana Menteri India, Narendra Modi masih melanjutkan retorika anti-Pakistan untuk menguatkan sentimen publik mengenai situasi di perbatasan sampai pemilihan di India berakhir.

Menyatakan keprihatinan serius atas ketegangan yang terus-menerus terjadi di perbatasan, Khan memperingatkan bahwa bahaya perang dengan India belum berakhir. Khan meramalkan bahwa hubungan kedua negara akan tetap tegang sampai pemilihan umum di India berakhir.

"Bahayanya belum berakhir. Situasinya akan tetap tegang sampai pemilihan umum mendatang di India. Kami sudah siap untuk mencegah segala agresi dari India," kata Khan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/3).

Pernyataan itu muncul di tengah laporan masih terus terjadi penembakan lintas perbatasan oleh pasukan kedua negara, baik itu menggunakan mortir atau senapan mesin berat. Kedua negara juga dilaporkan memperkuat posisi di sepanjang perbatasan dengan sistem rudal pertahanan udara dan jet tempur.

Pakistan sendiri masih belum membuka wilayah udaranya untuk penerbangan sipil India sejak 26 Februari, ketika Angkatan Udara India melakukan serangan "non-militer pre-emptive" di Balakot di Pakistan dan mengklaim telah menghancurkan infrastruktur teror yang dioperasikan oleh Jaish-e-Mohammed.

Serangan India ini direspon oleh Angkatan Udara Pakistan yang melakukan serangan ke wilayah India sehari setelahnya dan terlibat dalam pertempuran udara dengan Angkatan Udara India.

Credit sindonews.com

Rusia Berminat Bangun Pusat Servis Jet Tempur Yak-130 di Malaysia

Pesawat tempur latih Rusia Yakolev Yak-130.[The National Interest]

CB, Jakarta - Rusia tertarik untuk membangun pusat perawatan pesawat jet tempur Yakolev Yak-130 di Malaysia.

Direktur United Aircraft Corporation (UAC) Rusia Yuri Slyusar mengatakan, langkah ini dipertimbangkan karena Malaysia membeli jet tempur tersebut.
Menurut laporan Sputnik, 26 Maret 2019, Rusia sedang negosiasi pengiriman Yak-130 ke Malaysia.
"Ada kemungkinan mempromosikan dan memasok pesawat ini ke pasar Malaysia....Perdana Menteri Malaysia (Mahathir Mohamad) dan saya membahas kemungkinan kerja sama industri ini. Di Malaysia, pusat servis akan terlibat dalam pemeliharaan dan pekerjaan perbaikan. Mungkin di masa depan kita akan mempertimbangkan beberapa opsi untuk merakit pesawat semacam itu di sini," kata Slyusar setelah bertemu dengan Mahathir.

Slyusar juga mengatakan Malaysia kemungkinan bisa menjadi pusat perakitan pesawat tempur Yak-130, yang nanti bisa mendukung perawatan seluruh pesawat serupa di regional Asia Tenggara.
Pesawat tempur latih Yak-130 adalah satu-satunya pesawat tempur latih di dunia dengan konfigurasi aerodinamis dan karakteristik kinerja penerbangan subsonik dari jet tempur modern.

Pesawat tempur latih Rusia Yakolev Yak-130.[www.yak.ru]
Pesawat jet tempur latih dengan dua kursi ini, dirancang untuk misi pengintaian dan serangan ringan dengan bobot tempur hingga 3.000 kilogram.
Yak-130 memiliki keuntungan tersendiri, yakni kinerja penerbangan jet yang tinggi, masa pakai yang lama, dan perawatan dengan biaya rendah.
Menurut National Interest, Desain pesawat pada awalnya ditetapkan pada akhir 1980-an untuk menggantikan armada besar pesawat tempur latih Angkatan Udara Soviet, Aero L-29 Delfín dan L-39 Albatros yang dikembangkan oleh Ceko.
Ada lima desain termasuk Sukhoi S-54, Myasishchev M-200, Mikoyan MiG-AT, dan Yakovlev Yak-UTS, yang diajukan.

Namun, pada saat runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, hanya desain Mikoyan dan Yakovlev yang masih dipertimbangkan dan diteruskan era Rusia baru.
Yakolev Yak-130 adalah pesawat tempur latih dua kursi yang diproduksi oleh Irkut Corporation, bagian dari United Aircraft Corporation. Sebelum Malaysia, Rusia telah mengekspor pesawat jet tempur Yak-130 ke negara Asia Tenggara lain, termasuk Myanmar dan Laos.

Credit tempo.co

Rusia: Ancaman Sanksi Tidak Pengaruhi Pengiriman Su-35 ke Indonesia

KUALA LUMPUR - Wakil Direktur Layanan Federal Rusia untuk Kerjasama Militer-Teknis, Mikhail Petukhov mengatakan, sanksi dan lingkungan politik tidak akan memengaruhi pengiriman jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia ke Indonesia. Rusia dan Indonesia dilaporkan telah menandatangani kesepakatan pembelian sekitar 11 unit jet tempur Su-35.

"Pasokan persenjataan Rusia dan penyediaan layanan pemeliharaan semata-mata tergantung pada persyaratan kontrak dan tidak terpengaruh oleh lingkungan politik dan sanksi pemerasan," kata Petukhov di Pameran Maritim dan Aerospace Internasional Langkawi (LIMA 2019) di Malaysia.

"Pekerjaan bersama pada proyek ini sedang berlangsung. Kami tidak memiliki informasi tentang pernyataan pihak tentang menyerahkan kontrak pada pasokan Su-35," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Selasa (26/3).

Petukhov kemudian menekankan bahwa mitra-mitra Moskow puas dengan parameter pertempuran, teknis, dan harga persenjataan buatan Rusia.

Sementara itu, sebelumnya Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia Mohamad Wahid Supriyadi mengakui adanya tekanan Amerika Serikat terhadap Indonesia karena membeli sekitar 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Namun, pihak Jakarta menegaskan posisinya yang netral dan independen dan membuat keputusannya sendiri.

"Tetapi pemerintah telah membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan ini adalah masalah internal, masalah kepentingan nasional dan keputusan secara alami akan dibuat oleh kami," kata Wahid.

Diplomat tersebut mengatakan pengiriman pesawat jet tempur Su-35 ke Indonesia dapat dimulai pada 2019. "Anda tahu, ini adalah masalah teknis karena perjanjian telah ditandatangani. Pembicaraannya adalah tentang penerapannya secara teknis karena skema itu sendiri cukup baru bagi kami," katanya.

Wahid menambahkan bahwa Rusia dan Indonesia sedang mengerjakan proyek-proyek baru di bidang kerja sama militer dan teknis. Hanya saja, dia menolak untuk memberikan rincian proyek tersebut.

Credit sindonews.com

Jika Perang, Duterte Khawatir Disasar Rudal Presisi Cina?

Presiden Filipina Rodrigo Duterte melihat ratusan senjata yang berhasil disita oleh militer Filipina selama bentrokan di Marawi, 20 Juli 2017. Kunjungan Duterte ini didampingi sejumlah menteri. Dalam kunjungannya tersebut, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas perjuangan para tentara Filipina untuk memberantas kelompok Maute. Ace Morandante/Presidential Photographers Division, Malacanang Palace via AP

CB, Davao City – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, berkukuh negaranya tidak bakal menang dalam perang melawan Cina meskipun memenangkan kasus sengketa Laut Cina Selatan di Pengadilan Tetap Arbitrase atau Permanent Court of Arbitration di The Hague.

“Apa yang Anda ingin saya lakukan, kita perang besok? Jika Anda mau, maka saya akan lakukan. Saya punya banyak senjata. Kita bisa pergi berperang besok jika Anda mau, tapi kita mungkin hanya bisa pergi sejauh Palawan. Mereka sudah bisa menembaki kita di tempat itu,” kata Duterte seperti dilansir PhilStar pada Senin, 26 Maret 2019.
Duterte mengulangi sikapnya itu menyusul adanya pengaduan kepada Presiden Cina, Xi Jinping, dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Aduan ini dilakukan oleh bekas Menlu Alberto del Rosario dan bekas anggota Ombudsman, Conchita Carpio-Morales, di Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court.

Aduan ini menyatakan Xi diduga bertanggung jawab atas perusakan wilayah laut di Laut Cina Selatan, yang sebagiannya diklaim sebagai wilayah Filipina.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Youtube

“Manila bisa dicapai rudal jelajah Cina dalam waktu menit. Ini akan sangat menghancurkan. Jadi, kita saatnya tiba untuk mundur, kita mau mundur kemana? Kita bisa pergi ke Palawan tapi tempat itu banyak nyamuknya,” kata Duterte.

Cina merupakan sumber utama negara donor untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur Duterte yang berjudul “Bangun, Bangun, Bangun” atau “Build, Build, Build”. Duterte bakal menghadiri forum pertemuan Belt and Road kedua pada April 2019 di Cina.
Seperti dilansir Reuters, ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat setiap harinya. Cina dikabarkan terus memperkuat persenjataan termasuk berbagai jenis rudal dan kapal penghancur untuk mengantisipasi perang di Laut Cina Selatan. Menurut SCMP, Cina menganggarkan anggaran pertahanan sebanyak sekitar Rp2.500 triliun untuk 2019.

Credit tempo.co

Intelijen AS Waspadai Drone Bawah Air Rusia Poseidon

WASHINGTON - Rusia diketahui tengah mengembangkan drone bawah air yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir, Poseidon. Pihak intelijen Amerika Serikat (AS) pun memberikan perhatian lebih terhadap senjata Rusia ini.

Pada bulan November, Kremlin melakukan uji coba ke-11 dan yang terakhir diketahui dari senjata bertenaga nuklir, dijuluki "Poseidon," dapat melakukan navigasi secara mandiri dan melakukan perjalanan terus menerus setelah diluncurkan dari kapal selam.

Intelijen AS mengatakan Poseidon dijadwalkan untuk bergabung dengan 'gudang senjata' Rusia tidak lebih awal dari 2027.

"Apa yang pada dasarnya kita hadapi adalah kapal selam Rusia, yang sulit dideteksi, meluncurkan pesawat tak berawak, yang sulit ditargetkan, dilengkapi dengan hulu ledak nuklir," kata seorang sumber intelijen, yang berbicara dengan syarat anonim.

"Rusia memiliki ambisi untuk menggunakan senjata nuklir, kendaraan bawah laut otonom bertenaga nuklir sebagai alat pembalasan jika kemampuan peluncur senjata nuklir warisan mereka dinetralkan selama perang," imbuhnya seperti dikutip dari CNBC, Rabu (27/3/2019).

Sementara senjata nuklir strategis diperkirakan akan bergabung dengan gudang senjata Kremlin pada awal delapan tahun dari sekarang, Rusia belum berhasil menguji sistem jantung tenaga nuklir, yang menjamin daya abadi perangkat.

Media pemerintah Rusia sebelumnya mengumumkan bahwa angkatan laut Rusia akan menempatkan setidaknya 30 drone Poseidon untuk tugas tempur. Angkatan Laut AS tidak memiliki senjata serupa.

Drone bawah air adalah salah satu dari enam senjata yang Presiden Rusia Vladimir Putin umumkan pada pidato nasional medio Maret 2018. Dari senjata-senjata itu, CNBC mengetahui bahwa dua di antaranya, sebuah kendaraan luncur hipersonik dan sebuah rudal jelajah yang diluncurkan melalui udara, akan siap untuk perang pada tahun 2020.

Kendaraan luncur hipersonik, dijuluki Avangard, dirancang untuk duduk di atas rudal balistik antarbenua. Setelah diluncurkan, ia menggunakan kekuatan aerodinamis untuk berlayar di atas atmosfer.

Laporan intelijen sebelumnya, yang dikuratori pada musim semi lalu, menghitung bahwa Avangard kemungkinan akan mencapai kemampuan operasional pada tahun 2020, sebuah langkah signifikan yang akan memungkinkan Kremlin untuk melampaui AS dan China dalam hal ini.

Rudal jelajah yang diluncurkan di udara dijuluki "Kinzhal," yang berarti "belati" dalam bahasa Rusia. Rudal ini telah diuji setidaknya tiga kali dan dipasang serta diluncurkan 12 kali dari jet tempur Rusia MiG-31. Selain itu, pekerjaan sedang dilakukan untuk memasang senjata ini pada pembom strategis.

Pekan lalu, CNBC melaporkan bahwa hampir 20 dari rudal Rusia ini baru-baru ini dipindahkan ke lokasi pengujian militer, menandakan tonggak bersejarah lain untuk program senjata hipersonik Kremlin.

Credit sindonews.com