WASHINGTON
- Para Senator Amerika Serikat (AS) mengajukan rancangan undang-undang
(RUU) untuk melarang pengiriman pesawat jet tempur siluman F-35 ke
Turki. Larangan yang diusulkan itu berlaku sampai pemerintah Washington
menyatakan bahwa Ankara membatalkan pembelian sistem pertahanan rudal
S-400 Rusia.
Langkah para Senator Washington itu merupakan upaya
untuk mengacaukan penjualan sistem senjata pertahanan Rusia yang telah
diminati sejumlah negara. "Prospek Rusia memiliki akses pada pesawat dan
teknologi AS di negara NATO, Turki, adalah risiko keamanan nasional dan
global yang serius," kata Senator Demokrat Jeanne Shaheen, salah satu
dari empat perancang RUU tersebut, seperti dikutip Reuters, Jumat (29/3/2019).
Turki
sejatinya mitra produksi dalam program jet tempur F-35 Lockheed Martin.
Namun, Ankara juga ingin membeli sistem pertahanan rudal Rusia, yang
oleh Amerika Serikat dianggap membahayakan keamanan jet tempur siluman
termahal itu.
Turki
adalah pemasok tunggal layar kokpit panoramik dan unit antarmuka jarak
jauh misil dari F-35. Sekutu NATO itu bisa menjadi bumerang, karena
Turki memegang saham berharga dalam produksi jet tempur F-35.
Pada
Desember 2017, Ankara membuat kesepakatan dengan Moskow untuk membeli
dua unit sistem rudal S-400 buatan Rusia. Nilai kesepakatan itu lebih
dari USD2 miliar.
Pejabat Turki telah berulang kali mengatakan
bahwa pembelian sistem rudal S-400 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
keamanan negaran. Dengan pembelian S-400, Ankara bermaksud meningkatkan
kemampuan pertahanannya di tengah ancaman dari kelompok PKK dan ISIS
serta konflik lintas perbatasan di Suriah dan Irak.
Ankara
kecewa dengan sekutu NATO-nya, AS, karena kurangnya kerja sama dalam
memenuhi kebutuhan pertahanannya. Pada 25 Oktober, Menteri Pertahanan
Turki Hulusi Akar mengatakan bahwa Turki akan memulai pemasangan sistem
rudal anti-pesawat S-400 pada Oktober 2019.
Para pejabat Turki
juga telah berulang kali menekankan bahwa pembelian S-400 adalah
kesepakatan yang sudah final dan tidak dapat dibatalkan.
WASHINGTON
- Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyebut pemboman terhadap sebuah
rumah sakit (RS) di Yaman pada awal pekan ini sebagai serangan
mengerikan. Washington mendesak koalisi yang dipimpin Arab Saudi untuk
melakukan investigasi secara transparan.
Komentar kecaman itu
disampaikan juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Robert Palladino,
pada hari Kamis waktu Washington. Rumah sakit yang dihantam oleh
serangan udara itu dikelola oleh kelompok Save the Children.
"Saya
melihat laporan-laporan itu, sangat mengerikan. Amerika Serikat
menanggapinya dengan serius dan kami mencari lebih banyak informasi,"
kata Palladino dalam sebuah briefing media, seperti dikutip Reuters, Jumat (29/3/2019).
"Kami
memahami bahwa koalisi yang dipimpin Saudi telah merujuk hasil operasi
penargetan ini kepada tim penilai insiden gabungan untuk peninjauan dan
penyelidikan mereka," ujarnya. "Amerika Serikat mendesak penyelidikan
transparan," imbuh Palladino.
Kelompok Save the Children
mengatakan sebuah rudal pada hari Selasa lalu menghantam sebuah pompa
bensin di dekat pintu masuk rumah sakit pedesaan di bagian barat laut
negara itu, sekitar 60 mil (100 km) dari kota Saada.
Palladino
mengatakan Amerika Serikat mendorong semua pihak yang terlibat dalam
konflik untuk mengambil langkah guna menghindari tindakan yang
membahayakan warga sipil dan infrastruktur sipil.
"Amerika
Serikat mendesak penyelidikan transparan oleh tim penilai insiden
gabungan terhadap insiden ini serta implementasi cepat dari rekomendasi
yang dihasilkan," paparnya.
Jubir pemerintahan Jerman, Steffen Seibert,
mengatakan bahwa negaranya memperpanjang larangan ekspor senjata ke Arab
Saudi. (AFP Photo/Johannes Eisele)
Jakarta, CB -- Jerman memperpanjang larangan ekspor senjata ke Arab Saudi hingga enam bulan mendatang,langkah yang dianggap mempertegas sikap negara tersebut atas kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
"Larangan
itu akan diperpanjang hingga enam bulan sampai 30 September. Dalam
periode tersebut, tidak akan ada aplikasi ekspor yang disetujui," ujar
juru bicara pemerintahan, Steffen Seibert, seperti dikutip Reuters, Kamis (28/3).
Gagasan ini sempat membuat khawatir sejumlah rekan bisnis dari Prancis
dan Inggris karena beberapa perusahaan mereka yang berada di Jerman
sudah harus memperbarui lisensi mereka sebelum September.
Pemerintah
Jerman pun sepakat untuk memperpanjang lisensi yang sudah disetujui
selama sembilan bulan sehingga perusahaan tak perlu mendaftarkan
lembaganya lagi menjelang akhir tahun.
Namun,
perusahaan-perusahaan tersebut baru dapat mengirimkan senjata ke Saudi
setelah September. Mereka juga harus memastikan senjata itu tidak
digunakan untuk perang di Yaman.
Larangan ini pertama kali diberlakukan setelah kasus pembunuhan Jamal Khashoggi terungkap pada Oktober lalu.
Jurnalis
pengkritik Pangeran Mohamed bin Salman (MbS) itu tewas di gedung
Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018.
Meski sempat menampik, Saudi akhirnya mengakui bahwa Khashoggi memang dibunuh di dalam kantor konsulatnya.
Namun,
Saudi berkeras bahwa pemerintah kerajaan tak ikut campur. Mereka
menyatakan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh sejumlah agen intelijen
yang bergerak di luar kewenangan.
Meski demikian, Turki menuding
Saudi sebagai dalang di balik pembunuhan tersebut. Badan Intelijen Pusat
Amerika Serikat (CIA) bahkan dilaporkan sudah menarik simpulan bahwa
MbS memerintahkan langsung pembunuhan itu.
Ilustrasi. (Courtesy TRT World/Handout via Reuters REUTERS)
Jakarta, CB -- Pakar Hak Asasi Manusia PBB meminta Arab Saudi membuka sidang rahasia terhadap 11 tersangka yang dituduh dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi bagi publik dan pengamat persidangan.
Agnes
Callamard, pelapor khusus PBB yang memimpin penyelidikan internasional
atas pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul Oktober lalu
mengecam proses hukum yang dilakukan Arab Saudi terhadap para pembunuh.
Menurutnya,
proses persidangan kurang transparan dan cenderung tertutup. Oleh
karena itulah ia meminta pihak berwenang Saudi untuk mengungkapkan
nama-nama para terdakwa, dakwaan dan nasib 10 orang terdakwa lainnya.
"Proses
saat ini bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional,"
kata Callamard seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/3).
"Pemerintah Arab Saudi sangat keliru jika percaya bahwa proses ini,
seperti yang saat ini dibentuk, akan memuaskan masyarakat internasional,
baik dalam hal keadilan prosedural di bawah standar internasional atau
dalam hal validitas kesimpulan mereka," tambahnya.
Jaksa penuntut
umum Saudi pada November lalu mendakwa 11 tersangka, termasuk lima yang
bisa menghadapi hukuman mati terkait pembunuhan Khashoggi.
CIA
dan beberapa negara Barat sebenarnya percaya Putra Mahkota Mohammed bin
Salman, penguasa de facto Arab Saudi, memerintahkan pembunuhan itu. Tapi
tuduhan tersebut dibantah para pejabat Saudi.
MOSKOW
- Juru bicara Presiden Rusia, Dmitry Peskov mengatakan, negara lain
tidak perlu khawatir dengan hubungan Rusia-Venezuela. Ia pun menyoroti
perlunya menghormati hak atas kerja sama.
"Kami tidak berpikir
bahwa pihak ketiga harus khawatir tentang hubungan bilateral kami dengan
negara lain. Kami tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Venezuela
dan mengharapkan negara ketiga untuk melakukan hal yang sama,
membiarkan rakyat Venezuela menentukan masa depan mereka sendiri,"
katanya.
"Adapun Amerika Serikat, itu ada di banyak bagian dunia
tetapi tidak ada yang memberi tahu Washington di mana seharusnya dan di
mana tidak seharusnya. Inilah sebabnya kami berharap bahwa hak kami
untuk membangun hubungan dengan negara lain berdasarkan minat kami dan
kepentingan negara-negara itu akan dihormati," juru bicara Kremlin itu
menekankan seperti dikutip dari TASS, Jumat (29/3/2019).
Dia
menunjukkan bahwa Rusia mempertahankan kerja sama yang agak besar dan
saling menguntungkan dengan Venezuela. Peskov juga mencatat bahwa ada
beberapa kewajiban di bawah kontrak sebelumnya yang harus dipenuhi
Rusia, yang menyangkut pasokan peralatan khusus.
"Dan mengenai
spesialis yang tiba di Venezuela beberapa hari yang lalu, Rusia bekerja
untuk memenuhi kontrak-kontrak ini dan kewajibannya," jelas Peskov,
seraya menambahkan bahwa kontrak tersebut adalah kontrak militer dan
peralatan militer yang terkait.
Menurut surat kabar El Comercio,
sebuah pesawat Antonov An-124 dan Ilyushin Il-62 yang membawa pasukan
Rusia dan 35 ton peralatan tiba di Ibu Kota Venezuela, Caracas, pada 23
Maret lalu.
Pada
27 Maret, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada
pertemuan dengan Fabiana Rosales, istri pemimpin oposisi Venezuela Juan
Guaido, bahwa Rusia harus keluar dari Venezuela. Dia menambahkan bahwa
semua opsi terbuka jika Rusia gagal melakukan itu.
Wakil
Presiden AS Michael Pence, pada gilirannya, meminta Moskow untuk
menghentikan semua dukungan dari rezim Maduro dan berdiri dengan Juan
Guaido, berdiri dengan negara-negara di belahan bumi ini dan di seluruh
dunia sampai kebebasan dipulihkan. Sementara Menteri Luar Negeri AS
Michael Pompeo mengatakan kepada Kongres bahwa Washington tidak hanya
berupaya mengusir Presiden Venezuela Nicolas Maduro dari politik tetapi
juga ingin mengakhiri pengaruh Rusia dan Kuba di Venezuela.
CB, Moskow – Pemerintah Rusia mengatakan telah mengirim spesialis ke Venezuela dalam payung kerja sama militer.
Para
spesialis ini bukan ancaman bagi stablitas regional. Ini merupakan
tanggapan atas seruan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahwa
Rusia harus menarik semua pasukan dari negara sosialis itu.
“Kehadiran
anggota militer Rusia di Venezuela terkait dengan diskusi dan kerja
sama teknis militer,” kata Jose Rafael Torrealba Perez, yang merupakan
atase militer Venezuela, pada Kamis, 28 Maret 2019 seperti dilansir
Reuters.
Media Interfax melansir anggota militer Rusia tidak akan terlibat
dalam operasi militer di Venezuela.Ada sekitar 100 tentara yang tiba di
Caracas pada Sabtu pekan lalu. Mereka dilengkapi dengan 35 ton
peralatan.
Secara terpisah, juru bicara Kemenlu Rusia, Maria Zakharova, mengatakan pasukan yang datang adalah spesialis.
“Rusia
tidak mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah. Rusia tidak mengancam
siapapun, tidak seperti para pejabat di Washington,” kata dia dalam
jumpa pers rutin pekanan.
Sedangkan juru bicara Kremlin, Dmitry
Peskov, mengatakan para spesialis itu terkait dengan kontrak yang ada
antara kedua negara terkait suplai senjata Rusia.
Menurut
dia, Rusia tidak sedang mengintervensi urusan internal Venezuela. Dia
berharap negara lain juga membiarkan Venezuela memutuskan nasibnya
sendiri.
Dua pesawat angkatan udara Rusia mendarat di Bandara Simon Bolivar International di Caracas, Venezuela.
Secara
terpisah, Menteri Pertahanan interim AS, Patrick Shanahan, menampik
penjelasan pemerintah Rusia ini. “Saya tidak yakin saya selalu
mempercayai apa yang mereka katakan,” kata dia.
Seperti dilansir
CNN, AS, Uni Eropa, dan mayoritas negara di Amerika Latin mendukung
tokoh oposisi Juan Guaido sebagai Presiden interim.
Sebaliknya, Rusia, Cina, Turki, dan Kuba, mendukung Nicolas Maduro, yang saat ini menjabat sebagai Presiden.
MOSKOW
- Rusia mengatakan pasukannya akan tetap di Venezuela selama
diperlukan. Pernyataan ini sekaligus menolak permintaan Presiden Amerika
Serikat (AS) Donald Trump agar Rusia menarik pasukannya dari negara
yang dilanda krisis itu.
Rusia
menempatkan pasukan dan peralatan militernya pada akhir pekan lalu
untuk mendukung Presiden Nicolas Maduro telah meningkatkan ketegangan
internasional yang sudah tinggi di Venezuela, di mana pemerintahan Trump
mendorong perubahan rezim.
Penempatan
pasukan dan peralatan Rusia pada akhir pekan lalu untuk mendukung
Presiden Nicolas Maduro telah meningkatkan ketegangan internasional yang
sudah tinggi atas Venezuela, di mana pemerintahan Trump mendorong
perubahan rezim.
Kementerian Luar Negeri Rusia bersikeras bahwa kehadiran pasukannya di sana tidak menimbulkan ancaman bagi siapa pun.
"Mereka
terlibat dalam implementasi perjanjian di bidang kerja sama militer dan
teknis," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria
Zakharova, menambahkan mereka akan tetap di negara itu selama
diperlukan.
"Rusia tidak mengubah keseimbangan kekuasaan di
kawasan itu, Rusia tidak mengancam siapa pun tidak seperti warga di
Washington yang baru saja saya kutip," katanya kepada wartawan seperti
disitir dari Straits Times, Kamis (28/3/2019).
Zakharova
merujuk pada komentar Trump bahwa Rusia harus keluar dari Venezuela
serta pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa Washington
tidak berencana untuk bernegosiasi dengan Maduro dan ingin mengakhiri
pengaruh Rusia dan Kuba di Caracas.
Amerika Serikat dan lebih
dari 50 negara lainnya mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido
sebagai presiden sementara Venezuela. Sementara Rusia, bersama dengan
China, mendukung Maduro.
"Tidak satupun dari Rusia maupun Venezuela adalah provinsi dari Amerika Serikat," cetus Zakharova.
Sementara
itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuduh Washington
berusaha mengatur kudeta di negara penghasil minyak itu.
Atase
militer Venezuela di Moskow juga mengatakan pada hari Kamis bahwa
pasukan Rusia berada di negara itu di bawah kesepakatan tentang kerja
sama militer dan teknis serta tidak akan melakukan operasi militer.
Sebuah
pesawat angkatan udara Rusia, Antonov-124, kargo, dan Ilyushin Il-62
yang lebih kecil mendarat di bandara utama di luar Caracas pada hari
Sabtu dan menurunkan sekitar 100 tentara dan peralatan militer.
"Adapun
kehadiran spesialis Rusia, kita berbicara tentang kerja sama, kerja
sama militer dan teknis," kata atase militer Venezuela, Jose Rafael
Torrealba Perez, seperti dikutip dalam komentar yang diterjemahkan oleh
kantor berita negara Rusia RIA Novosti.
"Kami sama sekali tidak berbicara tentang kehadiran militer Rusia untuk melakukan operasi militer," tambahnya.
Menteri
Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez diperkirakan akan
mengunjungi Moskow pada bulan April sebagai bagian dari kerja sama
antara kedua negara, kata atase itu.
Pada
hari Selasa, Zakharova menyatakan bahwa Rusia mengembangkan kerja sama
dengan Venezuela sesuai dengan Konstitusi negara itu dan dengan
menghormati norma-norma hukumnya.
"Kehadiran spesialis Rusia di
wilayah Venezuela diatur oleh perjanjian antara pemerintah Rusia dan
Venezuela tentang kerja sama militer dan teknis yang ditandatangani pada
Mei 2001," katanya.
Pada 2011, Rusia memberi Venezuela pinjaman USD4 miliar untuk membeli persenjataan Rusia.
CB, Jakarta - Permintaan Donald Trump agar militer Rusia keluar dari Venezuela, dibalas Rusia agar AS lebih dulu keluar dari Suriah.
Juru
bicara Menteri Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan. seperti
dikutip dari Russia Today, 28 Maret 2019, AS harus menepati komitmennya
terlebih dahulu untuk menarik semua pasukan dari Suriah.
"Sebelum
mereka mengatakan dalam kepentingan sah negara-negara lain, saya
menyarankan pemerintah AS untuk memenuhi janji-janji yang telah
diberikan kepada masyarakat internasional," kata juru bicara Kementerian
Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, merujuk pada janji Presiden AS
Donald Trump untuk menarik pasukan AS dari Suriah.
"AS berperilaku seperti koboi di Louvre, merusak tatanan
internasional dengan gerakan kacau dan perilaku yang tidak terduga,"
kata Zakharova.
Pada
Rabu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengkonfirmasi pada bahwa dua
pesawat militernya tiba di Venezuela sebagai bagian dari kesepakatan
kerja sama militer tahun 2001 yang tidak memerlukan persetujuan lebih
lanjut oleh Majelis Nasional Venezuela, yang telah diambil alih oleh
pihak oposisi.
Pesawat
Angkatan Udara AS kedua yang membawa bantuan kemanusiaan untuk
Venezuela setelah mendarat di Bandara Camilo Daza di Cucuta, Kolombia 16
Februari 2019.[REUTERS]
Pesawat-pesawat yang membawa hingga 100 spesialis militer Rusia dan kargo mendarat di luar Caracas pada hari Sabtu.
Presiden
Amerika Serikat, Donald Trump, meminta pemerintah Rusia untuk menarik
pasukannya dari Venezuela. Trump juga mengatakan semua opsi terbuka
untuk membuat penarikan pasukan ini terjadi.
"Rusia
harus keluar," kata Trump kepada media di Ruang Oval saat menerima
istri tokoh oposisi Venezuela, Fabiana Rosales, seperti dilansir Reuters
pada Rabu, 27 Maret 2019.Soal pengiriman pasukan ini, Deputi
Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dmitry Polyanskiy,
mengatakan negaranya memiliki hubungan bilateral dan perjanjian dengan Venezuela yang harus dihormati.
AS menginstruksikan sejumlah produsen minyak domestik memotong transaksi Venezuela..
CB,
WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk
mengurangi perdagangan minyaknya dengan Venezuela. Seperti dikutip Reuters,
Jumat (29/3), AS telah menginstruksikan sejumlah produsen minyak
domestik untuk memotong transaksi dengan Venezuela sebagai sanksi atas
Venezuela.
Kebijakan itu diketahui sebagai salah satu upaya gedung putih untuk
menekan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro untuk mundur dari jabatannya.
Pemerintah AS juga telah mengetahui bahwa Nicolas tengah mendekat
kepada perusahaan-perusahaan non-AS untuk kebijakan luar negeri
Venezuela yang sedang dituju.
Washintong
secara khusus ingin mengakhiri pengiriman bahan bakar bensin dan
berbagai produk olahan yang berguna untuk mencairkan minyak mentah di
Venezuela. Namun, menurut sumber Reuters, khusus untuk pengiriman bahan bakar jet dan diesel tidak akan diputus karena alasan kemanusiaan.
Meski
begitu, baru-baru ini, Departemen Luar Negeri AS telah memanggil
sejumlah perusahaan asing terkait rencana pemerintah AS memperluas
sanksi bagi Venezuela. Sumber Deplu AS menuturkan, segala jenis
perdagangan minyak, baik langsung maupun tidak langsung akan dianggap
sebagai pelanggaran.
“Kami terus terlibat dengan
perusahaan-perusahaan asing di sektor energi tentang kemungkinan risiko
yang akan mereka hadapi jika masih terus melakukan bisnis dengan
Venezuela,” kata salah seorang Juru Bicara Deplu AS.
Sebagaimana
diketahui, Pemerintah AS memainkan peranan penting terkait dengan
sumber daya minyak mentah yang dimiliki saat ini. Sekretaris Negara AS,
Mike Pompeo telah menjabarkan visi kerja dengan perusahaan-perusahaan
energi untuk mengisolasi Iran dan Venezuela.
Sebagai
catatan, ekspor minyak mentah dan bahan bakar dari AS ke Venezuela saat
ini turun menjadi 920 ribu barel per hari dari rata-rata sebelumnya 1,5
juta barel per hari. Presiden AS, Donald Trump juga telah meminta Rusia
untuk menarik pasukan dari Venezuela sebagai sanksi atas Venezuela.
Namun,
hingga saat ini, sikap Pemerintah Rusia masih menjadi pendukung setia
Nicolas Maduro. Meskipun, Nicolas telah dianggap sebagai orang yang
menjerumuskan Venezuela kepada krisis ekonomi dan kemanusiaan.
BANDAR SERI BEGAWAN
- Sultan Hassanal Bolkiah meminta semua pihak menghormati Brunei
Darussalam meski tidak setuju dengan penerapan Hukum Pidana Syariat
Islam yang mencakup eksekusi rajam sampai mati bagi pelaku zina dan hubungan seks sesama jenis. Penerapan hukum rajam dimulai 3 April 2019.
Setiap
orang di Brunei yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran hubungan seks
sesama jenis termasuk lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT)
akan dikenai hukuman baru tersebut. Selain rajam, eksekusi potong tangan
bagi pencuri juga akan diberlakukan.
Hukum Pidana baru itu
sejatinya sudah diumumkan pada Mei 2014 oleh Sultan Hassanal Bolkiah
yang bertindak sebagai Perdana Menteri Brunei. Namun, pelaksanaannya
ditunda dan diberlakukan secara bertahap sampai akhirnya diterapkan
murni pada 3 April mendatang.
Seruan
Sultan Bolkiah untuk menghormati aturan di Brunei itu muncul dalam
situs web pemerintah setempat yang dikutip CNN, Jumat (29/3/2019).
"Pemerintah tidak mengharapkan orang lain untuk menerima dan setuju
dengan itu, tetapi itu akan cukup jika mereka menghormati bangsa dengan
cara yang sama seperti itu juga menghormati mereka," bunyi pernyataan di
situs itu mengutip pernyataan Sultan Bolkiah.
Berbagai kelompok
hak asasi manusia (HAM) mendesak Brunei membatalkan penerapan hukuman
seperti itu. Kelompok HAM Amnesty International yang berbasis di London
menyebutnya sebagai hukuman yang mengerikan.
"Melegalkan hukuman
yang kejam dan tidak manusiawi itu mengerikan," kata Rachel
Chhoa-Howard, peneliti Brunei di Amnesty International. "Beberapa
potensi pelanggaran seharusnya tidak dianggap kejahatan sama sekali,
termasuk hubungan seksual konsensual antara orang dewasa dengan jenis
kelamin yang sama."
"Brunei
harus segera menghentikan rencananya untuk menerapkan hukuman kejam ini
dan merevisi hukum pidana sesuai dengan kewajiban hak asasi
manusianya," lanjut Chhoa-Howard.
"Komunitas internasional harus segera mengutuk tindakan Brunei untuk menerapkan hukuman kejam ini ke dalam praktik."
Matthew
Woolfe, pendiri kelompok HAM The Brunei Project, juga menyuarakan
desakan yang senada. "Kami mencoba untuk menekan pemerintah Brunei,
tetapi menyadari ada jangka waktu yang sangat singkat sampai
undang-undang itu berlaku," kata kelompok HAM yang berbasis di Australia
tersebut.
Kelompok itu menyerukan pemerintah Australia untuk meningkatkan tekanan
diplomatik terhadap Brunei. "Kami terkejut bahwa pemerintah sekarang
telah memberikan tanggal dan bergegas melalui implementasi," kata
Woolfe.
Woolfe mengatakan belum ada pengumuman publik
besar-besaran tentang implementasi perubahan Hukum Pidana selain dari
pernyataan yang di-posting di situs Jaksa Agung Brunei akhir Desember
2018, yang baru terungkap pekan ini.
Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis
Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, berolahraga di
lapangan voli pelataran asrama, Jumat (3/1/2019).
Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie
Kazakhstan menghindari kritik kebijakan Cina atas warga minoritas di Xinjiang.
CB,
BEIJING -- Diplomat pemerintah Cina, Wang Yi menyatakan berterima kasih
pada Kazakhstan atas dukungannya untuk program deradikalisasi di
Xinjiang.
"Kami menghargai pemahaman dan dukungan pemerintah Kazakhstan untuk
posisi Cina. Kami tidak akan pernah membiarkan orang atau kekuatan apa
pun merusak persahabatan dan rasa saling percaya antara Cina dan
Kazakhstan," kata Wang.
Dalam sebuah pernyataan pada Kamis
malam (28/3), Anggota Dewan Negara Cina tersebut bertemu dengan Menteri
Luar Negeri Kazakhstan, Beibut Atamkulov di Beijing. Dia mengklaim
langkah-langkah deradikalisasi Cina di Xinjiang begitu efektif.
Wang
mengungkapkan, langkah-langkah Cina dilakukan untuk melindungi keamanan
dan memberikan kontribusi bagi perdamaian. Hal itu juga dilakukan dalam
menindak pasukan teror dan menghilangkan pemikiran ekstremis.
Wang
juga menyampaikan, Cina dan Kazakhstan harus memperkuat kerja sama
keduanya di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan memastikan orang lain
tidak mencoba mempolitisasi masalah tersebut.
Pemerintah
negara Asia Tengah menghindari untuk mengkritik kebijakan Xinjiang.
Namun telah menegosiasikan pembebasan puluhan orang, dengan dua
kewarganegaraan, Kazakhstan dan Cina yang ditahan di Cina.
Bulan
ini, polisi Kazakhstan menahan seorang aktivis kelahiran Cina. Aktivis
tersebut telah melakukan kampanye atas nama etnis Kazakhstan di Cina.
Adapun
para kritikus menyebutkan Cina mengoperasikan kamp-kamp interniran
untuk warga Uighur dan muslim lainnya yang tinggal di Xinjiang.
Sementara pemerintah menyebutnya sebagai pusat pelatihan kejuruan.
Xinjiang
merupakan rumah bagi minoritas Kazakhstan yang cukup besar. Kelompok
HAM menyatakan, beberapa di antara mereka berakhir di fasilitas
deradikalisasi.
Sementara itu, Cina telah meningkatkan
upaya dalam melawan kritik yang berkembang di Barat dan
kelompok-kelompok HAM terkait dengan program di Xinjiang.
CB, Jakarta - Paspor
tiga negara Asia, yakni Singapura, Jepang dan Korea Selatan berada di
posisi pertama negara pemegang paspor terkuat versi Indeks
Paspor Henley 2019.
Seperti dikutip dari News.com.au, 28 Maret
2019, Indeks Paspor Henley didasarkan pada data resmi dari Asosiasi
Transportasi Udara Internasional (IATA) dan berdasarkan peringkat pada
berapa banyak negara yang paspornya bisa masuk tanpa harus mendaftar
terlebih dahulu untuk mendapatkan visa.
Menurut situs resminya,
henleypassportindex.com, indeks dan isinya didasarkan pada data yang
disediakan oleh Otoritas Angkutan Udara Internasional (IATA) dan
ditambah, ditingkatkan, dan diperbarui menggunakan penelitian in-house
yang luas dan data online sumber terbuka.
Indeks ini mencakup 199 paspor yang berbeda dan 227 tujuan perjalanan
yang berbeda dan diperbarui secara real-time sepanjang tahun, ketika
perubahan kebijakan visa mulai berlaku.
Menurut laporan Channel News Asia, paspor Singapura bersama Jepang dan Korea Selatan, merebut posisi pertama paspor terkuat.
Paspor. discoveryourindonesia.com
Pemegang
posisi pertama tahun lalu adalah Jerman, yang tahun ini berada di
peringkat kedua dengan skor 188. Lima negara Eropa lainnya menempati
peringkat ketiga dalam indeks, yakni Denmark, Finlandia, Prancis,
Italia, dan Swedia.
Inggris berada di tempat kelima dengan 185
akses. Sementara Amerika Serikat merosot ke urutan keenam, dan berbagi
posisi dengan Belgia, Kanada, Yunani dan Irlandia.
Paspor
Malaysia tetap menjadi paspor terkuat kedua di Asia Tenggara pada 13
dengan 177 akses. Sementara Indonesia berbagi posisi dengan Malawi di
peringkat 71 dengan 70 tujuan.
Sama
seperti tahun sebelumnya, Irak dan Afganistan menduduki posisi terbawah
dalam indeks, dengan hanya 30 tujuan yang dapat diakses oleh warganya.
"Ada
gambaran sekilas di 20 indeks teratas hari ini dibandingkan dengan 20
tahun yang lalu, menceritakan kisah yang menarik," kata managing partner
Henley & Partners, Dominic Volek.
"Negara-negara
Eropa pada saat itu mendominasi indeks dan tidak bergerak...tetapi hari
ini 20 besar telah melihat pergerakan yang signifikan terutama dalam
beberapa tahun terakhir. Negara-negara Eropa telah pasti tetapi terus
menurun peringkat karena negara-negara Asia meningkatkan untuk mengambil
tempat mereka."
Posisi Korea Selatan meningkat hampir 40 poin
untuk naik dari posisi ke-13 menjadi yang pertama. Indeks Paspor Henley
adalah peringkat dari semua paspor dunia berdasarkan jumlah negara yang dapat dilalui oleh para pemegang paspor untuk bebas visa.
CB, Jakarta - Seorang
profesor hukum di salah satu universitas ternama di Beijing, diskors dan
diselidiki karena menulis esai yang mengkritik Presiden Cina Xi Jinping.
Dikutip
dari CNN, 28 Maret 2019, profesor Xu Zhangrun dari Tsinghua University
diskors dari kegiatan mengajar sampai investigasi atas dirinya selesai,
ungkap rekannya Guo Yuhua.
Guo, profesor sosiologi di kampus yang
sama mengatakan, pekerjaan Xu sebagai dosen, peneliti dan tutor telah
ditangguhkan. Tidak jelas sampai kapan penangguhan ini, namun Guo
mengatakan, skors terkait dengan esai yang Xu terbitkan pada Juli 2018.
Artikel panjang berjudul "Ketakutan Mendekat, Harapan Mendekat,"
berisi tentangan arah Cina di bawah kepemimpinan Xi dan menyerukan
reintroduksi batas masa jabatan presiden, yang secara kontroversial
dihapus oleh pemerintah pada awal 2018.
"Tiba-tiba, seolah-olah
entah dari mana, kami memiliki 'pemimpin tertinggi' tanpa memeriksa
kekuatannya: bagaimana mungkin orang tidak memiliki semua jenis
imajinasi aneh dan ketakutan baru?" Xu bertanya dalam esainya.
Presiden
Cina Xi Jinping, menyampaikan pidato pada pembukaan Kongres Nasional
Partai Komunis Cina ke-19 di Balai Besar Rakyat China di Beijing, Cina,
18 Oktober 2017. Lebih dari 2.000 perwakilan menghadiri pertemuan yang
anak menentukan siapa yang akan memimpin Cina kedepannya. REUTERS/Jason
Lee
Investigasi
terhadap Xu adalah tindakan terbaru yang diambil oleh pemerintah Cina
untuk menekan suara-suara atau pendapat yang berbeda yang bertentangan
dengan kebijakan Partai Komunis yang berkuasa.
Ini juga
menunjukkan tidak ada suara yang menantang Xi akan ditoleransi karena ia
terus mengkonsolidasikan posisinya sebagai penguasa Cina yang paling
kuat sejak bapak pendiri Cina Mao Zedong.
Sebelumnya, Xu mengatakan kepada New York Times, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya selanjutnya.
"Saya
sudah mempersiapkan mental untuk ini sejak lama. Paling buruk, saya
bisa berakhir di penjara," kata profesor hukum Cina itu merujuk pada
dampak esainya yang mengkritik Xi Jinping.
Dalam pidato sambutannya, Perdana Menteri
Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan bahwa kejahatan berdasarkan
kebencian adalah musuh bersama. (Reuters/Jorge Silva)
Jakarta, CB -- Nama 50 korban yang tewas dalam penembakan di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, menggema dalam upacara peringatan teror tersebut di Hagley Park pada Jumat (29/3).
Ribuan
orang berdiri dalam hening ketika kelima puluh nama korban yang tewas
di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood pada 15 Maret lalu itu dibacakan.
Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan bahwa kejahatan berdasarkan kebencian adalah musuh bersama.
"Tantangan
kita sekarang adalah berusaha sebaik mungkin dalam keseharian karena
kita tidak imun terhadap virus kebencian, ketakutan, dan orang lain,"
ucap Ardern sebagaimana dikutip Reuters.
Di hadapan perwakilan pemerintahan dari sejumlah negara asing,
Ardern kemudian mengatakan bahwa lingkaran ekstremisme semacam ini hanya
dapat dihapuskan dengan kerja sama global.
"Jawabannya terletak
pada konsep sederhana yang tidak terpaku pada batasan domestik, tak
berdasar pada etnis, kekuasaan, atau bahkan format pemerintahan.
Jawabannya ada pada kemanusiaan," tuturnya.
Mendengar pidato
Ardern, seorang yang hadir dalam upacara tersebut, Farid Ahmed, terus
mengangguk. Istri Ahmed, Husna, merupakan salah satu korban tewas dan ia
mengaku sudah memaafkan pelaku.
Ahmed
mengatakan bahwa ia tidak mau lagi memiliki "hari yang mendidih
layaknya gunung berapi. Saya ingin punya hati yang penuh cinta dan
kepedulian, penuh kasih dan memaafkan dengan mudah karena hati itu tidak
ingin ada lagi nyawa yang hilang."
Ia kemudian mengajak semua
pihak bekerja sama untuk perdamaian dan mengubah cara pandang
dengan menganggap semua orang sebagai keluarga.
"Saya mungkin
berasal dari satu kultur, kalian dari kultur lain. Saya mungkin punya
satu kepercayaan, kalian juga punya kepercayaan lain, tapi jika bersama,
kita adalah taman yang indah," katanya.
CHRISTCHURCH. Orang-orang berkumpul di Haley Park
untuk melaksanakan March for Love sebagai penghormatan pada korban
terorisme di Christchurch, Selandia Baru, Sabtu (23/3) waktu setempat.
Foto: AP Photo/Mark Baker
PM Selandia Baru mengajak semua orang lebih toleran.
CB,
CHRISTCHURCH -- Ribuan orang hadir dan diam di taman Christchucrh saat
nama-nama 50 orang yang ditembak mati disebutkan dalam upacara
peringatan nasional, Jumat (29/3). Para pembicara menyerukan Selandia
Baru akan lebih toleran setelah insiden penembakan.
"Tantangan kami sekarang adalah melakukan yang terbaik dalam realitas
sehari-hari. Karena kita tidak kebal terhadap virus kebencian, dari
ketakutan, dan yang lain," ucap Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda
Ardern.
Belasan perwakilan pemerintah dari seluruh dunia
bergabung dengan Ardern di layanan peringatan di Hagley Park, dekat
masjid Al Noor. Di masjid tersebut lebih dari 40 korban tewas dari
seorang supremasi kulit putih selama shalat Jumat pada 15 Maret
"Tapi
kita bisa menjadi bangsa yang menemukan penawarnya. Dan masing-masing
dari kita saat pergi dari sini kita memiliki pekerjaan yang harus
dilakukan," ujar Ardern.
Ardern menyerukan, dunia harus mengakhiri lingkaran ekstremisme dan membutuhkan upaya secara global.
"Jawabannya
terletak pada konsep sederhana yang tidak terikat oleh perbatasan
domestik, yang tidak didasarkan pada etnis, basis kekuatan, atau bahkan
bentuk pemerintahan. Jawabannya ada pada kemanusiaan kita," kata Ardern.
Selama
peringatan berlangsung, pengamanan ketat diterapkan untuk tetap
waspada. Komisaris polisi, Mike Bush mengatakan, itu adalah salah satu
keamanan terbesar yang pernah dilakukan polisi.
Salah satu
keluarga korban, Farid Ahmed, yang istrinya terbunuh mengatakan pada
banyak orang, sebagai orang yang beriman ia telah mengampuni pembunuh
istrinya. Sebab, ia tidak ingin memiliki hati yang penuh dengan
kebencian.
"Saya ingin hati yang penuh cinta dan perhatian,
penuh belas kasih dan mudah memaafkan, karena hati ini tidak ingin ada
lagi nyawa yang hilang," kata dia.
Ahmed menyebutkan,
orang-orang harus bekerja sama demi terciptanya perdamaian, dan mengubah
sikap untuk melihat semua sebagai satu keluarga.
"Saya
mungkin berasal dari satu budaya, Anda mungkin berasal dari budaya lain.
Saya mungkin memiliki satu keyakinan, Anda mungkin memiliki satu
keyakinan, tetapi bersama-sama kita adalah (ibarat) taman yang indah,"
ungkap Ahmed.
Jakarta, CB -- UNICEFmenyatakan sekitar 40 anak telah tewas di Gaza. Tragedi terjadi dalam aksi protes di sepanjang perbatasan Gaza.
"Bukan
hanya itu, hampir 3.000 anak lainnya juga dirawat di rumah sakit akibat
cedera, banyak yang cacat seumur hidup," kata UNICEF seperti dikutip
dari AFP, Kamis (28/3).Atas
Atas masalah itulah Direktur Timur
Tengah UNICEF Geert Cappelaere meminta kepada baik Palestina dan Israel
untuk segera menghentikan pertikaian mereka. Ia meminta Palestina dan
Israel untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi sasaran konflik.
"Mengeksploitasi
anak-anak yang kurang memiliki tujuan dan kerentanan atau memasukkan
mereka ke dalam kekerasan adalah pelanggaran hak-hak anak," katanya.
Sebagai informasi, ribuan orang Pelestina memang setahun belakangan ini
banyak berkumpul untuk melakukan aksi protes terhadap pendudukan Israel
atas wilayah mereka. Mereka menuntut Israel mencabut blokade selama satu
dekade di Gaza yang telah melumpuhkan kehidupan rakyat Palestina.
Mereka
juga menuntut para pengungsi diizinkan untuk kembali ke rumah keluarga
mereka. Aksi protes tersebut sering diwarnai oleh bentrokan antara
pengunjuk rasa dengan pasukan Israel.
Data UNICEF, selain
mengakibatkan 40 anak tewas, tragedi tersebut juga telah membunuh 258
warga Palestina dan dua tentara Israel.
Pekerja kesehatan Palestina Sajed Mezher, yang dibunuh oleh tentara Israel. (WAFA)
Al-Quds, Palestina, (CB) - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
pada Rabu (27/3) dengan keras mengutuk pembunuhan Sajed Mezher --orang
yang menjadi pemberi reaksi pertama dan bekerja untuk Masyarakat Bantuan
Medis Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan-- oleh militer Israel.
Mezher, pekerja kesehatan yang berusia 18 tahun, ditembak pada Rabu,
saat ia memberi perawatan buat orang yang cedera selama bentrokan di
Kamp Pengungsi Dheisheh di Bethlehem. Ia cedera di perut dan menyerah
pada lukanya setelah ia dibawa ke rumah sakit.
"Kami sedih oleh kehilangan nyawa yang tragis ini. Pekerja kesehatan
menyediakan perawatan kritis dan menyelamatkan nyawa. Perlindungan
mereka harus dijamin," kata Gerald Rockenschaub, pemimpin Kantor WHO di
Tepi Barat dan Jalur Gaza, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina,
WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis siang. "Doa kami dan
belasungkawa yang paling dalam bersama keluarga Sajed dan rekannya di
Masyarat Bantuan Medis Palestina (PMRS)."
WHO kembali menyatakan bahwa perlindungan pekerja kesehatan, orang tua dan instalasi medis harus dihormati sepanjang waktu.
Presiden Donald Trump kembali mengancam akan
menutup perbatasan antara Amerika Serikat dengan Meksiko demi membendung
arus imigran ilegal. (Reuters/Joshua Roberts)
Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump kembali mengancam akan menutup perbatasan antara Amerika Serikat dengan Meksiko demi membendung arus imigran ilegal.
"Mungkin
menutup Perbatasan Selatan. Meksiko tak melakukan apa pun untuk
membantu menghentikan arus imigran ilegal ke negara kami. Mereka hanya
berbicara tanpa tindakan," kata Trump melalui Twitter.
Trump kemudian juga menyerang negara-negara asal para imigran, seperti Honduras, Guatemala, dan El Salvador.
"Begitu
pula Honduras, Guatemala, dan El Salvador yang menerima uang kami
selama bertahun-tahun, tapi tak melakukan apa pun. Partai Demokrat juga
tak peduli, hukum yang benar-benar buruk," tulis Trump.
Menanggapi
ancaman Trump ini, Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez-Obrador,
mengaku bahwa ia sudah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi isu
imigran ini.
"Kami juga akan menolong dengan cara apa pun yang
kami bisa. Kami tidak ingin ada konfrontasi dengan Amerika Serikat,"
ujarnya sebagaimana dikutip Reuters.
Menurut Lopez-Obrador, cara terbaik menangani isu imigran ini adalah dengan mengatasi akar masalah di negara asal.
Para
imigran dari Amerika Tengah itu biasanya kabur ke AS untuk menghindari
segala bentuk kekerasan, termasuk akibat persaingan kartel narkoba.
Sejak dilantik, Trump terus berupaya menerapkan pendekatan keras terhadap imigran ilegal ini karena dianggap membahayakan AS.
Salah satu usulan kontroversialnya adalah pembangunan tembok kuat di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko.
Karena
usulan anggaran pembangunan tembok yang ia ajukan terus ditolak
Kongres, Trump akhirnya mendeklarasikan situasi darurat nasional.
Dengan
deklarasi darurat nasional, pemerintah dapat memanfaatkan anggaran
militer dan dana negara lainnya untuk membangun tembok pembatas di
sepanjang perbatasan dengan Meksiko yang situasinya dianggap sudah
mendesak.
CARACAS
- Militer Venezuela diketahui telah menyebar sistem pertahanan udara
S-300 buatan Rusia di pangkalan udara utamanya, Kapten Manuel Rios di
negara bagian Guarico. Penyebaran sistem pertahanan udara itu dilakukan
di tengah mendidihnya ketegangan di wilayah tersebut.
Hal itu
diketahui setelah Image Satellite International (ISI) yang berbasis di
Israel merilis sejumlah foto satelit. ISI juga melaporkan Angkatan
Bersenjata Venezuela telah menepatkan S-300 dalam posisi siap setelah
mengadakan latihan militer pada bulan Februari.
Penyebaran dilaporkan mencakup lima peluncur dan radar penuntun rudal multi-saluran (MMGR) 9532ME seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (29/3/2019).
Beberapa
hari sebelum penyebaran itu, sejumlah outlet media melaporkan bahwa
sekitar 99 staf militer Rusia tiba di Caracas dengan menggunakan dua
pesawat, yang juga mengirimkan 35 ton kargo.
Menanggapi
laporan tersebut, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan kepada
wartawan bahwa Washington menganggap kedatangan pesawat militer Rusia di
Venezuela sebagai provokasi yang tidak disukai. Ia pun menyerukan
Moskow untuk berhenti mendukung pemerintah Nicolas Maduro dan berdiri
dengan Presiden sementara Juan Ramido yang memproklamirkan diri.
Sebelum itu, Presiden AS Donald Trump mendesak Rusia untuk keluar dari Venezuela dan menekankan bahwa semua opsi ada di meja.
Rusia
telah menekankan bahwa Moskow tidak melanggar perjanjian internasional
atau perundang-undangan domestik Venezuela. Rusia menyatakan kedatang
personil militernya dilakukan dalam kerangka hubungan normal dengan
pemerintah yang sah.
Dalam perkembangan paralel, Guaido
mengumumkan minggu ini bahwa 6 April akan menjadi hari pertama "aksi
taktis" untuk apa yang disebut "Operasi Kebebasan". Rencananya untuk
melancarkan revolusi penuh di semua negara bagian Venezuela secara
bersamaan.
Venezuela telah terperosok dalam krisis politik yang
sedang berlangsung selama lebih dari dua bulan, sejak tokoh oposisi Juan
Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara yang menentang
Maduro. Langkah itu langsung diakui oleh AS dan beberapa sekutu
regionalnya, sementara Rusia, China, Turki, dan banyak negara lain
menegaskan kembali dukungan mereka untuk Maduro.
Kembali pada tahun 2009, Rusia setuju untuk meminjamkan Venezuela lebih
dari USD2 miliar untuk membeli 92 tank serta sistem rudal S-300 yang
dapat menembak jatuh jet tempur dan rudal jelajah. Dua batalyon S-300VM
"Antey-2500" dikirim pada Mei 2012.
Pemerintahan Nicolas Maduro melarang pemimpin
oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai pemimpin interim, Juan Guaido,
memegang jabatan publik hingga 15 tahun. (Federico Parra/AFP)
Jakarta, CB -- Pemerintahan Presiden Nicolas Maduro melarang pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai pemimpin interim Venezuela, Juan Guaido, untuk memegang jabatan publik selama 15 tahun ke depan.
"[Kantor
pengawas] melarang warga ini [Juan Guaido] dari semua kantor
pemerintahan dengan jangka waktu paling lama berdasarkan undang-undang,"
ujar Auditor Jenderal Venezuela, Elvis Amoroso, sebagaimana dikutip AFP, Kamis (28/3).
Reuters melaporkan bahwa Amoroso mengambil keputusan ini setelah kantornya melakukan audit terhadap Guaido.
Menurut
Amoroso, Guaido tak dapat menjelaskan soal pembayaran sejumlah lawatan
luar negeri sebagai ketua parlemen Venezuela atau Majelis Nasional.
Bulan lalu, Guaido memang melakukan rangkaian perjalanan ke sejumlah
negara Amerika Latin untuk menggalang dukungan atas kepemimpinannya
dalam rangka melengserkan Maduro.
Namun, Guaido menegaskan bahwa Amoroso tak memiliki kewenangan untuk melakukan audit seperti ini.
"Satu-satunya badan yang dapat menunjuk auditor adalah parlemen yang sah," ucap Guaido.
Amerika Serikat sebagai salah satu dari 50 negara yang mendukung Guaido pun menganggap keputusan Amoroso ini berlebihan.
"Keputusan ini berlebihan dan konyol," tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Robert Palladino.
Kepemimpinan
di Venezuela sudah mulai goyah sejak Maduro dianggap gagal membawa
kesejahteraan bagi negara yang kaya minyak tersebut.
Di tangan
Maduro, perekonomian Venezuela terpuruk, sampai-sampai dilanda
hiperinflasi. Dengan kondisi ini, gaji masyarakat seperti tak ada
artinya karena mereka sangat sulit membeli kebutuhan sehari-hari.
Saat popularitasnya mulai turun, Maduro membentuk badan baru yang kewenangannya tumpang tindih dengan parlemen.
Ia
pun kembali menang dalam pemilu yang dianggap rakyat tidak sah.
Kericuhan mulai pecah setelah Maduro dilantik pada Januari lalu.
Ketika
demonstrasi anti-Maduro meluas di berbagai penjuru Venezuela, Guaido
mendeklarasikan diri sebagai presiden interim dan mendesak pemilihan
umum secepatnya.
Guaido didukung oleh sekitar 50 negara, sementara Maduro tetap mendapat dukungan dari para sekutunya, seperti Rusia dan China.