Selasa, 19 September 2017

Rusia dan China Latihan Tempur, Belasan Kapal Militer Dikerahkan

Kapal korvet Sovershenny Rusia yang ikut dilibatkan dalam latihan tempur gabungan dengan China mulai Senin (18/9/2017). Foto/Sputnik/Alexander Vilf

MOSKOW - Pasukan Angkatan Laut gabungan Rusia-China mengerahkan belasan kapal militer, termasuk beberapa kapal selam, dalam latihan tempur gabungan di kawasan Pasifik yang dimulai hari Senin (18/9/2017). Latihan akan berlangsung di Laut Jepang dan Okhotsk.

Juru bicara Armada Pasifik Rusia, Vladimir Matveev, mengatakan, latihan ini merupakan tahap kedua dan akan berlangsung selama seminggu.

”Tahap kedua dari latihan Angkatan Laut Rusia-China ‘Joint Sea-2017’ akan melibatkan 11 kapal permukaan, dua kapal selam, empat kendaraan penyelamatan selam, empat pesawat anti-kapal selam dan empat helikopter dek,” kata Matveev kepada wartawan, seperti dilansir Russia Today.

Armada Pasifik Rusia diwakili oleh kapal anti-kapal selam andalannya Admiral Tributs, korvet modern termutakhir Sovershenny, kapal penyelamatan Igor Belousov, dua kapal selam diesel dan sejumlah kapal perang pendukung.

Sedangkan China mengerahkan kapal perang jenis perusak Shijiazhuang, kapal selam Daqing, kapal pendukung kapal selam Changdao dan kapal penyelamatan selam Elar-7.

Latihan akan terdiri dari dua bagian, di darat dan laut. Marinir Rusia dan China akan berlatih bersama di lapangan Gornostay di dekat Kota Vladivostok. Bagian kedua berlangsung di perairan Laut Jepang dan Okhotsk.

Tahap pertama dari latihan tersebut bertujuan untuk melanjutkan kerja sama antara dua armada dalam melawan ancaman keamanan di laut, yang sebelumnya terjadi pada bulan Juli di Baltik.

Credit sindonews.com

Stanislav Petrov, Sosok Pencegah Perang Nuklir AS-Uni Soviet

MOSKOW - Stanislav Petrov, perwira Uni Soviet yang mencegah perang nuklir antara negaranya dengan Amerika Serikat (AS) pada tahun 1980-an, telah meninggal dunia di usia 77 tahun, 19 Mei lalu.. Semasa hidupnya dia menolak disebut sebagai pahlawan meski jasanya telah mencegah Perang Dunia III dan menyelamatkan dunia.

Peran Petrov yang menghentikan Perang Dingin beralih ke armageddon nuklir, sebagian besar juga dibantu Karl Schumacher, seorang aktivis politik dari Jerman yang membantu berita kepahlawanannya dilihat khalayak Barat. Setelah Soviet runtuh tahun 1990-an dan menjadi Rusia kini berseteru lagi dengan AS.

Pada tanggal 7 September, Schumacher, yang terus berhubungan dengan Petrov, meneleponnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun.

Pada tanggal 26 September 1983, Petrov bertugas untuk sistem radar peringatan dini di sebuah bunker dekat Moskow. Pada satu kesempatan di tengah malam, dia melihat layar radar menunjukkan satu rudal dari AS menuju ke Uni Soviet.

”Saat pertama kali melihat pesan waspada, saya bangkit dari kursi saya. Semua bawahan saya bingung, jadi saya mulai meneriakkkan perintah agar tidak panik. Saya tahu keputusan saya akan memiliki banyak konsekuensi,” kata Petrov mengingat peristiwa menegangkan itu dalam wawancaranya tahun 2010 yang dirilis ulang Russia Today, semalam (17/9/2017).

”Sirene meledak untuk kedua kalinya. Huruf merah darah raksasa muncul di layar utama kami, dengan mengatakan START. Dikatakan bahwa empat lagi rudal telah diluncurkan,” lanjut Petrov.

Dari saat hulu ledak telah lepas landas, hanya ada waktu setengah jam bagi Kremlin untuk memutuskan apakah akan menekan tombol merah sebagai pembalasan dan hanya ada waktu 15 menit bagi Petrov untuk menentukan apakah ancaman itu nyata dan melapor kepada komandannya.

”Kursi nyaman saya terasa seperti wajan panas dan kaki saya lemas. Saya merasa tidak bisa berdiri. Begitulah rasa gugup saat saya mengambil keputusan ini,” ujarnya. Semua ancaman itu rudal AS kala itu bisa diatasi, tapi dia merahasiakannya.

Petrov telah didoktrin bahwa jika terjadi serangan nyata dari AS, maka negaranya akan melakukan serangan habis-habisan. Tapi, kala itu dia mengatakan pada atasannya bahwa alarm tersebut pasti disebabkan oleh kerusakan sistem. ”Saya akui itu, saya takut. Saya tahu tingkat tanggung jawab di ujung jari saya,” katanya.

Dia kala itu berkelit bahwa peluncuran rudal dari AS adalah sinar matahari yang dipantulkan dari awan. Tindakan Petrov tidak mendapat pujian. Dia dimarahi karena tidak menjalankan pelayanan. Atasannya juga disalahkan atas masalah sistem. ”Atasan saya mendapatkan kesalahan dan mereka tidak ingin mengakui bahwa ada orang yang berbuat baik, tapi malah memilih untuk menyebarkannya,” ujarnya.

Selama lebih dari 10 tahun, kejadian itu dirahasiakan. Bahkan istri Petrov, Raisa, yang meninggal pada 1997, tidak tahu apa-apa tentang peran yang dimainkan suaminya dalam mencegah perang nuklir AS dan Uni Soviet.

Rahasia itu bertahan sampai tahun 1998, ketika inspektur Petrov, Kolonel Jenderal Yury Votintsev, berbicara tentang tindakan tenang petugasnya tersebut di tabloid Jerman, Bild.

”Setelah membaca laporan ini, saya seolah tersambar petir,” tulis Karl Schumacher di blog-nya.

”Saya tidak bisa menyingkirkan gagasan bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk orang yang mencegah perang atom dan dengan demikian menyelamatkan dunia,” ujar Schumacher. ”Ancaman nuklir begitu nyata selama beberapa dekade.”

Schumacher terbang ke Rusia untuk menemukan orang yang menyelamatkan dunia tersebut. Dia menemukan Petrov di sebuah flat di Fryazino, timur laut Moskow. Schumacher mengundang Petrov ke Kota Oberhausen di Jerman, sehingga penduduk setempat akan tahu tentang jasanya saat dunia tertatih-tatih di ujung bencana nuklir.

Selama berada di Jerman, Petrov muncul di stasiun televisi dan melayani wawancara ke beberapa surat kabar. Pengakuan Petrov membuat dirinya diberi penghargaan utama dari Asosiasi Warga Dunia pada tahun 2006. Menurut asosiasi itu, penghargaan di berikan di markas besar PBB di New York kepada orang yang mencegah perang nuklir.

Pada tahun 2012, Petrov dihormati dengan German Media Prize, sebuah penghargaan bergengsi yang juga diberikan kepada Nelson Mandela, Dalai Lama dan Kofi Annan. Tahun depan dia menerima penghargaan lain, Dresden Peace Prize, penghargaan yang diberikan oleh seorang penduduk Dresden, yang termasuk generasi yang tidak akan bertahan hidup jika Petrov tak mencegah perang nuklir.

Credit sindonews.com

Rusia Tidak Akan Biarkan AS Berperang dengan Korut

MOSKOW - Rusia menyatakan tidak akan membiarkan adanya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara (Korut). Salah satu alasanya adalah karena Rusia berbatasan langsung dengan Korut.

Ketua hubungan internasional di Majelis Rendah Rusia, Konstantin Kosachev menyatakan, AS bisa terus menantang Korut karena mereka tidak berbatasan langsung dengan Korut, sehingga perang tidak akan berdampak langsung pada mereka. Sedangkan pada Rusia, lanjut Kosachev, perang itu akan berdampak langsung karena berbatasan langsung dengan Korut.

"AS berada dalam posisi yang lebih nyaman, karena wilayahnya berada pada jarak yang jauh dari Korut dan mereka mampu, permisi karena menggunakan ungkapan ini, kemewahan eksperimen. Dan kita, sebagai negara yang memiliki perbatasan yang sama dengan Korut, tidak ingin menjadi lelucon," kata Kosachev.

"Kami tidak dapat membiarkan AS atau negara lain mengadakan eksperimen semacam ini dengan Korut," sambungnya saat melakukan wawancara dengan media setempat, seperti dilansir Russia Today pada Senin (18/9).

Dia juga mencatat bahwa Korut akan melakukan apapun untuk melindungi diri dari ancaman eksternal dan karena itu, Pyongyang tidak akan menghentikan program nuklirnya dan AS serta sekutunya memungkinkan adanya skenario intervensi asing dan pemindahan paksa rezim Pyongyang.

"Perkembangan skenario ini dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat mengerikan karena pihak berwenang Korut akan menyadari semua kemungkinan yang mereka miliki," tukasnya.

Credit sindonews.com

RI dan Norwegia Pimpin Pertemuan Kerja Sama Perdamaian

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Norwegia memimpin pertemuan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular mengenai perdamaian. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Norwegia memimpin pertemuan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular mengenai perdamaian. Pertemuan yang merupakan inisiatif Indonesia dan Norwegia itu mengawali rangakain kegiatan Menlu RI di Sidang Majelis Umum PBB ke-72.

"Mencapai perdamaian itu sulit, memelihara perdamaian jauh lebih sulit," kata Retno dalam sambutan pembukaan pertemuan Tingkat Menteri mengenai Bina Perdamaian di Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, seperti dikutip dari Antara, Senin (18/9).

Indonesia dan Norwegia adalah titik fokus untuk isu pendanaan di bawah Komisi Bina Perdamaian PBB, yang selama ini sangat aktif dalam upaya mendukung pembangunan di negara berkembang pasca konflik.

Lebih lanjut, Retno menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini dalam upaya mendukung pembangunan di negara-negara pasca konflik adalah memastikan adanya pendanaan yang cepat dan memadai. Oleh karena itu, menurut Retno, dibutuhkan adanya kerja sama global yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pendaan guna mendukung pembangunan negara-negara pasca konflik.

"Guna memastikan pendanaan yang memadai, kita semua harus berkontribusi. Negara maju harus memehuni komitmennya dan kita juga harus dapat menarik sektor swasta untuk membantu pendanaan dan pembangunan di negara-negara pascakonflik," ujar dia.

Dengan mengangkat tema Peran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular untuk Meningkatkan Kapasitas dalam Mendukung pembangunan pasca Perdamaian, Indonesia telah memberi contoh sumber pendanaan inovatif dalam bantuan bagi negara-negara pascakonflik.

"Indonesia senantiasa siap untuk memberikan bantuan melalui kerja sama selatan-selatan dan triangular, khususnya untuk program-program unggulan yang selama ini telah berhasil mendukung pembangunan di negara-negara pascakonflik," ucap Menlu Retno.

Selama 2016, Indonesia telah memberikan bantuan pembangunan kapasitas kepada lebih dari 40 orang dari sejumlah negara. Sementara dalam kerangka kerja sama Triangular, Indonesia telah melaksanakan program pembangunan kapasitas untuk lebih dari 30 negara sejak 2011.

Selain itu, Pemerintah RI pada 2018 telah merencanakan sejumlah program bantuan untuk lebih dari 20 negara dan penguatan kemitraan dengan Afrika melalui Forum Indonesia-Afrika pada April 2018.

Credit cnnindonesia.com

PBB Didesak Embargo Senjata ke Myanmar atas Krisis Rohingya

Ilustrasi sidang Majelis Umum PBB. (Reuters/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Human Rights Watch (HRW) mendesak negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjatuhkan sanksi kepada militer Myanmar atas kampanye "pembersihan etnis" Rohingya yang digencarkan.

"Dewan Keamanan PBB dan negara lainnya harus menjatuhkan sanksi dan embargo senjata atas militer Myanmar agar kampanye pembersihan etnis Muslim Rohingya yang mereka lakukan dihentikan," demikian pernyataan HRW, Senin (18/9).

Sebagaimana dilansir AFP, militer Myanmar sempat dijatuhi sanksi dari negara-negara barat karena kesewenangan mereka selama 50 tahun memimpin negara tersebut.

Namun, perlahan Myanmar mulai membuka diri menuju demokrasi. Sejumlah negara barat pun mencabut sebagian sanksi mereka terhadap militer Myanmar.

"Komandan militer senior Myanmar sekarang ini seharusnya mendengarkan seruan dari masyarakat internasional jika mereka tidak mau menderita konsekuensi ekonomi lagi," ujar direktur advokasi HRW Asia, John Sifton.

Seruan ini disampaikan HRW menjelang sidang Majelis Umum PBB di New York pada pekan ini. Rohingya memang merupakan salah satu isu yang diperkirakan bakal menjadi sorotan utama dalam rapat itu.

Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, meminta diadakan pertemuan untuk membahas masalah Rohingya di sela sidang umum PBB itu. Ia mendesak pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk bersuara membela Rohingya.

"Seperti yang saya katakan berulang kali, tidak ada yang ingin pengembalian kekuasaan militer, jadi sangat penting bagi Aung San Suu Kyi dan pemerintah sipil untuk menegaskan penganiayaan ini harus dihentikan," ujar Johnson.

Belakangan ini, masyarakat internasional menyiratkan kekecewaan mereka atas Suu Kyi. Penerima Nobel Perdamaian ini awalnya menjadi harapan pembawa keadilan bagi berbagai etnis minoritas yang menjadi korban diskriminasi di Myanmar, termasuk Rohingya.

Awalnya, Suu Kyi menunjukkan iktikad baik dengan membentuk komisi hak asasi manusia untuk masalah Rakhine, tempat di mana kekerasa terhadap Rohingya terus terjadi. Komisi itu dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan.

Namun ternyata, kekerasan terhadap Rohingya masih terus terjadi. Gelombang kekerasan terakhir pecah sejak 25 Agustus lalu, ketika kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyerbu sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine.

Hingga kini, konflik itu sudah merenggut sekitar 1.000 nyawa dan membuat ratusan ribu Rohingya kabur ke Bangladesh.

Suu Kyi awalnya bungkam, tapi akhirnya bersuara. Namun dalam kesempatan itu, ia malah menyebut ARSA sebagai teroris, padahal kelompok itu mengklaim hanya ingin memperjuangkan hak Rohingya.

Setelah ditekan oleh masyarakat internasional, Suu Kyi akhirnya dijadwalkan untuk berbicara mengenai Rohingya pada Selasa (19/9).

Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengatakan bahwa ini merupakan "kesempatan terakhir" Suu Kyi untuk menghentikan bencana kemanusiaan ini.

Credit cnnindonesia.com

Duterte Undang PBB Ikut Perang Narkoba di Filipina

Presiden Rodrigo Duterte mengundang PBB untuk mendirikan kantor dan mengikuti semua operasi anti-narkoba di Filipina, di tengah kritik dunia atas kampanye berdarah itu. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte mengundang komisi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendirikan kantor dan mengikuti semua operasi anti-narkoba di Filipina, di tengah kritik dunia atas kampanye "berdarah" tersebut.

"Saya akan mengatakan kepada komandan kepolisian untuk tidak beroperasi tanpa perwakilan dari komisi HAM PBB dan harus memakai kamera sehingga semuanya transparan," ujar Duterte, Senin (19/9).

Duterte melontarkan pernyataan ini untuk menanggapi tuduhan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh kepolisian Filipina terhadap para pengedar narkoba.

Sejak kampanye ini digalakkan Duterte tahun lalu, lebih dari 3.800 terduga pengedar narkoba tewas tanpa proses hukum yang jelas. Sementara itu, muncul sekitar 2.100 kasus pembunuhan lain yang diduga terkait dengan narkoba.

Komisi Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) beberapa kali menyampaikan kekhawatiran mereka atas kampanye ini.

Biasanya, Duterte menanggapi sikap PBB dengan nada negatif dan mengatakan bahwa publik internasional tidak paham masalah di negaranya.

Namun kini, Duterte berkata kepada Straits Times, "Saya secara pribadi melalui jalur resmi akan mengundang komisi HAM untuk mendirikan kantor satelit di sini."

Credit cnnindonesia.com

'AS Bakal Bayar Mahal Jika Batalkan Kesepakatan Nuklir Iran'

Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan, Amerika Serikat akan membayar mahal jika membatalkan kesepakatan nuklir Iran pada 2015 lalu. (Reuters/farsnews.com/Handout)

Jakarta, CB -- Presiden Iran Hassan Rouhani menyataka, Amerika Serikat akan membayar mahal jika Presiden AS Donald Trump melaksanakan ancamannya untuk membatalkan kesepakatan nuklir Iran pada 2015 lalu.

"Keluar dari kesepakatan semacam itu akan membawa biaya tinggi untuk Amerika Serikat, dan saya tidak yakin orang Amerika bersedia membayar biaya tinggi untuk sesuatu semacam itu. itu tidak berguna bagi mereka," ujar Rouhani seperti dikutip dari CNN.com, Senin (18/9).

Rouhani menjelaskan, pembatalan kesepakatan tersebut, tak akan menghasilkan apa-apa bagi Amerika Serikat. Sebaliknya, hal tersebut menurut dia, akan menurunkan dan memangkas kepercayaan internasional terhadap Amerika Serikat.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya memperpanjang keringanan sanksi Iran yang diserukan pada perjanjian nuklir internasional 2015. Namun, Trump menyebut, kesepakatan tersebut sebagai kesepakatan terburuk yang pernah ada.

Keputusan sesungguhnya baru akan dikeluarkan pada Oktober mendatang, ketika Trump memutuskan apakah Iran mematuhi kesepakatan tersebut atau dikenal sebagai Joint Comprehensif Plan of Action (JCPOA). Jika tidak, Kongres memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan sanksi yang dibebaskan berdasarkan kesepakatan tersebut.

Rouhani yang baru saja dipilih kembali untuk masa jabatan kedua di awal tahun ini merupakan arsitek kunci dari kesepakatan nuklir 2015 dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan mitra lainnya.

Kesepakatan tersebut menyebabkan pencabutan sebagian besar sanksi internasional terhadap Iran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirknya. Kesepakatan tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu topik yang akan menjadi pembahasan penting pada sidang umum PBB minggu ini di New York. Pasalnya, baik Trump maupun Rouhani hadir dalam agenda tahunan PBB tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Antisipasi Korut, AS Kirim Kapal Induk ke Semenanjung Korea

Ilustrasi kapal induk AS. (US Navy/Korrin Kim)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat akan mengerahkan kapal induknya ke perairan Semenanjung Korea bulan depan, di tengah ancaman nuklir Korea Utara yang semakin mengkhawatirkan.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan, pengerahan kapal perang AS ini dilakukan dalam rangka latihan militer gabungan bersama Angkatan Laut negaranya.

"Sekutu [AS] akan melakukan latihan militer besama pada Oktober mendatang yang melibatkan batalion kapal induk AS," demikian pernyataan kementerian tersebut dalam laporannya kepada Majelis Nasional, Senin (18/9).

Kemlu Korsel tak merinci armada yang akan dikerahkan AS. Namun, AS diperkirakan bakal mengirimkan pesawat pengebom strategisnya, B 1B, dari pangkalan militernya di Guam.

Pemerintah Korsel juga mengatakan, Seoul dan Washington akan menggelar latihan rudal gabungan bersama Jepang antara akhir September dan awal Oktober mendatang.

Sebelumnya, Presiden Korsel, Moon Jae-in, mengatakan pemerintahnya akan terus memperkuat tekanan kepada Korut dengan menerapkan "hukuman yang sangat kuat" hingga negara itu tak memiliki pilihan selain menghentikan program nuklirnya.

Pernyataan ini sejalan dengan resolusi terbaru PBB yang meminta negara anggota menghentikan kerja sama dan membatasi hubungan dengan Korut, serta mendorong penjatuhan sanksi untuk sejumlah entitas dari pemerintahan Pyongyang lainnya.

Secara garis besar, sanksi tersebut menyasar sektor ekonomi Korut yang mencakup pembatasan impor minyak Korut, larangan ekspor tekstil, dan pengakhiran kontrak pekerjanya di luar negeri.

Resolusi ini dikeluarkan pada 12 September, setelah Korut mengklaim berhasil menguji coba bom hidrogen, menyusul sejumlah uji coba rudal lainnya selama setahun belakangan yang membuat komunitas internasional geram.

Korut bahkan menguji coba rudal terbarunya pada Jumat pekan lalu hingga melewati wilayah udara Jepang untuk kedua kalinya dalam sebulan.

Credit cnnindonesia.com

AS Hendak Kerahkan Armada Kapal Induk ke Dekat Korut

SEOUL - Amerika Serikat (AS) akan mengerahkan armada penyerang angkatan laut yang dipimpin kapal induk ke dekat wilayah Korea Utara (Korut) untuk latihan militer dengan Korea Selatan. Rencana Washington ini diumumkan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Senin (18/9/2017).

Armada kapal induk AS diperkirakan akan tiba pada bulan Oktober. Langkah Washington ini berpotensi membuat rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut akan marah.

Ketegangan di semenanjung Korea terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir setelah rentetan uji coba peluru kendali (rudal) dan senjata nuklir Pyongyang. AS telah berulang kali memperingatkan bahwa tindakan militer akan diambil terhadap rezim Kim Jong-un, namun peringatan itu diabaikan Pyongyang.

“Angkatan Laut Seoul akan ambil bagian dalam latihan gabungan dengan armada kapal induk AS,” kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan dalam sebuah laporan kepada Majelis Nasional.

Laporan tersebut tidak merinci nama kapal induk AS. Angkatan Laut Washington juga belum merilis informasi mengenai rencana pengerahan armada kapal induknya.

Jepang—sekutu penting AS yang beberapa kali menghadapi ancaman yang meningkat dari Korut—diperkirakan juga akan ambil bagian dalam latihan gabungan dengan armada kapal induk AS.

Pada hari ini, pesawat pembom supersonik B-1B Pentagon yang berbasis di Guam bersama pesawat jet tempur siluman F-35B Pentagon yang berbasis di Jepang dilaporkan telah melakukan latihan pengeboman pura-pura dengan Angkatan Udara Korea Selatan di wilayah udara Semenanjung Korea.

Seperti diketahui, Korut telah menembakkan rudal balistik jarak menengah pada hari Jumat, 15 September 2017, yang melewati wilayah udara Hokkaido, Jepang. Hanya berselang beberapa menit, Korea Selatan juga menembakkan dua rudal balistik.

Sementara itu, AS kembali memperingatkan Korut untuk menyerahkan program rudal dan senjata nuklirnya serta berhenti mengancam Washington atau akan menghadapi kehancuran. Peringatan AS disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump, HR McMaster.

”Kim harus menyerahkan senjata nuklirnya karena presiden telah mengatakan bahwa dia tidak akan mentoleransi rezim ini, yang mengancam Amerika Serikat dan warga negara kita dengan senjata nuklir,” kata McMaster.

Ditanya apakah itu berarti Trump akan meluncurkan serangan militer, McMaster mengatakan; ”Dia sudah sangat jelas tentang itu, bahwa semua opsi ada di meja.”

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan bahwa Korut mulai merasakan keadaan darurat. Menurutnya, Dewan Keamanan PBB benar-benar kelelahan dengan semua pilihan untuk mengatasi rezim Kim Jong-un.

Haley mengaku akan dengan senang hati menyerahkan masalah ini kepada Menteri Pertahanan James Norman Mattis. ”Karena dia memiliki banyak opsi militer,” ujarnya.

Haley melanjutkan, Presiden Trump bukan mengumbar ancaman kosong. ”Jika Korut terus melakukan perilaku sembrono ini, jika AS harus membela diri atau mempertahankan sekutunya dengan cara apa pun, Korut akan hancur dan kita semua tahu itu dan tidak ada yang menginginkan hal itu,” imbuh Haley.

”Kita tidak ada yang menginginkan perang, tapi kita juga harus melihat kenyataan bahwa Anda berurusan dengan seseorang yang ceroboh, tidak bertanggung jawab dan terus memberi ancaman tidak hanya kepada Amerika Serikat, tapi juga untuk semua sekutunya, jadi ada sesuatu yang berbeda yang harus dilakukan,” papar Haley, seperti dikutip Reuters, Senin (18/9/2017).

Credit sindonews.com

Korsel: Pembangunan Rudal Antarbenua Korut Capai Tahap Final

Ilustrasi ICBM Korut. (KCNA via Reuters)

Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan Korea Selatan melaporkan bahwa pengembangan rudal antarbenua (ICBM) milik Korea Utara telah mencapai tahap akhir.

"[Korut] telah mendekati tahap akhir untuk mengamankan kemampuan teknologi ICBM-nya," kata perwakilan Kemhan Korsel dalam rapat dengar pendapat dengan Majelis Nasional pada Senin (18/9).

Perwakilan Kemhan itu pun memperingatkan kemungkinan provokasi baru dari Pyongyang terkait program senjatanya tersebut.

"[Korut] akan melanjutkan provokasinya seperti uji coba rudal dan nuklir untuk mengamankan kapabilitas program senjatanya. Situs nuklir Punggye-ri juga terlihat telah siap untuk melakukan uji coba baru," katanya.

Pertemuan Majelis Nasional dengan Kemhan Korsel ini dilakukan berselang tiga hari setelah Korut kembali menguji coba ICBM-nya, Hwasong-12, hingga melewati wilayah Jepang untuk kedua kalinya dalam sebulan, pada Jumat pekan lalu.

Diberitakan kantor berita Yonhap, Hwasong-12 meluncur sekitar 3.700 kilometer dengan ketinggian maksimal 770 kilometer.

Kemhan Korsel menduga, peluncuran ICBM itu dilakukan Korut sebagai bentuk protes atas penjatuhan sanksi baru PBB pada 12 September lalu yang semakin mengisolasi ekonomi negaranya.

Selain itu, Kemhan Korsel juga menganggap uji coba rudal itu bertujuan untuk memamerkan kemampuan program senjata Korut yang diklaim sudah mampu menyerang pangkalan militer AS.

Sejak Kim Jong-un menggantikan posisi sang ayah, Kim Jong-il, sebagai pemimpin tertinggi Korut pada 2011 silam, negara di Asia Timur itu memang terus menggencarkan pembangunan program senjata nuklir dan rudalnya.

Korsel mencatat, Korut telah menembakkan 19 rudal dalam 14 uji coba yang dilakukan rezim itu selama 2017.

Pyongyang bahkan mengklaim berhasil meledakkan bom hidrogen berkekuatan destruktif besar dalam uji coba nuklir keenamnya pada 3 September lalu.

Sejumlah pengamat meyakini, satu-satunya cara untuk membungkam ambisi senjata nuklir Korut adalah dengan menggulingkan Kim Jong-un dari kepemimpinannya.

Credit cnnindonesia.com

Patuhi Resolusi PBB, Kuwait Usir Dubes Korut

Ilustrasi. (Reuters/Denis Balibouse)

Jakarta, CB -- Pemerintah Kuwait dilaporkan memerintahkan duta besar Korea Utara, So Chang Sik, untuk meninggalkan negara itu dalam 30 hari ke depan.

Langkah ini dilakukan Kuwait sesuai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meminta seluruh negara menghentikan kerja sama dengan Korut sebagai bentuk sanksi atas uji coba nuklir keenam yang dilakukan negara paling terisolasi itu pada awal September lalu.

Seorang diplomat Korut yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan Dubes Chang Sik akan meninggalkan Kuwait seiring dengan keputusan pemerintahan Emir Sabah Ahmad al-Sabah untuk meminimalkan hubungan negaranya dengan rezim Kim Jong-un.

Namun, di sisi lain, masa jabatan Chang Sik pun memang dilaporkan berakhir pada September ini.

Sementara itu, otoritas Kuwait belum menanggapi kabar mengenai pengusiran kepala perwakilan diplomatik Korut tersebut.

Sebelumnya, Kuwait juga telah menghentikan pinjaman dana bagi negara paling terisolasi itu. Saat itu, Kemlu Kuwait menyatakan bahwa tindakan itu diambil sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan resolusi DK PBB terhadap Korut.

Sedikitnya 3.000 warga Korut tinggal di salah satu Negara Teluk itu dan Kuwait pun selama ini menjadi satu-satunya negara di kawasan yang menjalin hubungan diplomatik dengan Pyongyang.

Agustus lalu, Negara Teluk lainnya menangguhkan penerbangan langsung menuju dan dari Pyongyang. Negara-negara itu pun telah menghentikan pemberian visa masuk bagi warga Korut.

Diberitakan Reuters, pada awal bulan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga telah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Teluk Arab di Washington.

Trump meminta negara-negara tersebut mengurangi kerja sama dengan Korut sebagai bentuk tekanan agar Pyongyang mau menghentikan ambisi nuklir dan rudalnya yang dianggap semakin mengkhawatirkan.

Di Asia Tenggara, langkah keras baru-baru ini juga dilakukan Filipina. Pemerintahan Rodrigo Duterte menangguhkan hubungan dagang dengan Korut sebagai respons atas uji coba nuklir tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Abbas puas dengan keputusan rekonsiliasi Hamas

Presiden Palestina Mahmoud Abbas. (ANTARA FOTO)

Ramallah, Palestina (CB) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Ahad (18/9) mengatakan ia puas dengan keputusan gerakan Hamas untuk melakukan tindakan praktis menuju rekonsiliasi internal.

Abbas, yang tiba di New York untuk menghadiri pertemuan tahunan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan dalam satu pernyataan resmi bahwa ia puas dengan pernyataan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) di Kairo, Mesir, untuk rujuk.

Pada Ahad pagi, para pemimpin Hamas, yang telah melakukan pembicaraan dengan pejabat senior keamanan intelijen Mesir, mengatakan dalam pernyataan resmi bahwa mereka siap untuk melakukan rekonsiliasi dengan Partai Fatah pimpinan Abbas.

Hamas sebelumnya mengumumkan telah membubarkan komite administratif untuk menangani urusan sehari-hari di Jalur Gaza. Pembentukan komite itu telah membuat marah Abbas, yang berkeras bahwa komite tersebut mesti dibubarkan guna melanjutkan dialog dengan Hamas.

HAMAS, yang telah menguasai Jalur Gaza sejak merebut kendalinya pada 2007, telah menyampaikan kesediaan untuk menerima pemerintah konsensus Palestina di Jalur Gaza dan mengizinkannya bekerja secara layak.

Para pemimpin komite administratif yang dijalankan Hamas di Jalur Gaza juga mengatakan mereka siap untuk sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah konsensus dan menyerahkan urusan Jalur Gaza.

Juru Bicara Pemerintah Konsensus di Ramallah Yousef Al-Mahmoud mengatakan pemerintah sepenuhnya siap pergi ke Jalur Gaza secepatnya dan mengambil-alih daerah kantung pesisir itu.

Menurut pernyataan resmi Abbas, ia akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Palestina di Ramallah segera setelah ia pulang dari Amerika Serikat.

Hamas menyampaikan kesediaan untuk ikut dalam pemilihan umum setelah pembentukan pemerintah persatuan berkoordinasi dengan semua lembaga politik dan faksi lain Palestina

Credit antaranews.com

China tahan warga negara Jepang atas dugaan jadi mata-mata

Bendera China. (Wikimedia Commons)

Beijing (CB) - Pihak berwenang China, Senin, menahan seorang warga Jepang, yang dicurigai melakukan kegiatan mata-mata, kata media pemerintah setempat.

Penangkapan tersebut dilakukan di kota pelabuhan Dalian di provinsi Liaoning, China timurlaut, yang berbatasan dengan Korea Utara, kata laporan resmi, Dalian Daily, dalam jaringan.

Laporan itu mengatakan Ken Higuchi diselidiki Biro Keamanan Nasional Kota Dalian karena dicurigai melakukan kegiatan mata-mata terhadap China dan bahwa jaksa menyetujui penangkapannya.

Huruf untuk nama depan Higuchi juga bisa dibaca Takeshi atau Takeru.

Masih belum jelas dilaporkan apakah Higuchi menjadi perkara baru atau apakah ia ditahan sebelumnya, namun perkembangan terakhir adalah penangkapannya secara resmi.

China menahan enam warga Jepang pada Maret karena dicurigai melakukan kegiatan ilegal. Empat dari enam orang tersebut dikembalikan ke Jepang pada Juli, tiga di antaranya melakukan penelitian geologi mengenai pemandian air panas, menurut atasan mereka.

Kementerian luar negeri China juga pada Juli mengatakan seorang warga negara Jepang sedang diselidiki karena dicurigai telah membahayakan keamanan nasional China.

Hingga saat ini, kementerian luar negeri Jepang tidak dapat dihubungi, sebab Senin merupakan hari libur nasional di Jepang.

Hubungan China dengan Jepang telah tegang selama beberapa dekade karena warisan agresi masa perang Jepang, sementara perselisihan wilayah laut atas pulau kecil di Laut Cina Timur dalam beberapa tahun belakangan menambah kecurigaan di antara kedua pihak.

Pada 2010, empat warga Jepang ditahan di China karena dicurigai memasuki zona militer dan mengambil foto tanpa izin.

Dua warga Jepang ditangkap karena dicurigai melakukan kegiatan mata-mata pada 2015. Pada tahun lalu, China mengatakan menyelidiki seorang warga negara Jepang karena dicurigai membahayakan keamanan negara itu.

Credit antaranews.com

Qatar setuju beli 24 jet tempur dari Inggris

Qatar (REUTERS/Thomas White/Illustration)

Doha (CB) - Qatar menandatangani sebuah kesepakatan untuk membeli 24 jet tempur Typhoon dari Inggris pada Minggu (17/9), di tengah perselisihan diplomatik panjang dengan beberapa tetangganya.

Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed al Attiyah dan Menteri Luar Negeri Inggris Michael Fallon menandatangani "pernyataan niat" bagi Inggris untuk menjual pesawat-pesawat itu menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh London.

"Ini akan menjadi kontrak pertahanan utama pertama dengan Qatar, salah satu mitra strategis Inggris," kata Fallon sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

"Ini adalah momen penting dalam hubungan pertahanan kita dan dasar kerja sama pertahanan yang lebih dekat antara kedua negara kita," katanya.

Duta Besar Inggris untuk Doha Ajay Sharma mengumumkan kesepakatan itu melalui Twitter, menyebutnya sebagai "langkah besar" dalam hubungan pertahanan antara kedua negara.

Namun belum ada pernyataan dari Qatar mengenai kesepakahan itu.

Credit antaranews.com

Tentara Turki gelar latihan di perbatasan Irak

Bendera Turki. (REUTERS/Osman Orsal)

Ankara (CB) - Angkatan bersenjata Turki memulai latihan militer di perbatasannya dengan Irak pada Senin, sepekan menjelang referendum kemerdekaan Kurdi di utara Irak yang Turki minta dibatalkan.

Dalam pernyataannya, militer menyatakan operasi menyasar kelompok-kelompok militan di wilayah perbatasan dengan Irak akan terus berlanjut pada waktu bersamaan dengan pelatihan tersebut.

Pada Sabtu, Perdana Menteri Binali Yildirim mengatakan rencana referendum pada 25 September itu mengancam keamanan nasional dan mengingatkan bahwa Turki akan meresponsnya dengan langkah yang diperlukan.

Turki, Amerika Serikat dan negara Barat lain menyarankan otoritas di daerah semi-otonom tersebut membatalkan pemungutan suara, khawatir itu akan memicu ketegangan yang mengalihkan perhatian dari perang terhadap ISIS di Irak dan Suriah.

Dengan penduduk Kurdi terbesar di wilayah ini, Turki juga khawatir suara "Ya" akan memicu separatisme di wilayah tenggaranya, tempat gerilyawan kelompok terlarang Partai Pekerja Kurdistan (PKK) melakukan pemberontakan dalam tiga dasawarsa belakangan.

Presiden Tayyip Erdogan mengatakan pada Minggu bahwa dia akan bertemu dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi pekan ini untuk membahas kekhawatirannya terkait referendum, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

Turki kerahkan 80 kendaraan militer ke perbatasan Suriah

Arsip Foto. Tank tentara Turki mengambil posisi di perbatasan Turki-Suriah dekat kota Suruc, provinsi Sanliurfa, Senin (29/9). (REUTERS/Murad Sezer )

Ankara, Turki (CB) - Total 80 kendaraan militer pelacak dikerahkan ke perbatasan Turki-Suriah di dekat Provinsi Hatay di Turki Selatan pada Minggu menurut warta surat kabar lokal Daily Sabah.

Kendaraan-kendaraan militer tersebut, termasuk tank, yang berangkat dari distrik Luleburgaz di Provinsi Kirklareli di bagian barat-laut Turki, dibawa ke distrik Iskenderum di Provinsi Hatay melalui jalur kereta.

Setelah dipindahkan dari kereta ke truk oleh personel militer, perlengkapan militer itu dibawa menuju daerah perbatasan dengan pengamanan ketat.

Pengerahan kendaraan militer tersebut merupakan bagian dari penambahan baru bala bantuan bagi tentara yang sudah ditempatkan di sana.

Pada Sabtu larut malam, militer Turki mengirim kendaraan militer dan truk bantuan pertama ke lokasi yang sama selain perlatan berat menurut siaran kantor berita pemerintah Anadolu.

Konvoi ketiga kendaraan lapis baja akan bergerak ke Distrik Reyhanli di Provinsi Hatay menurut laporan-laporan yang dikutip kantor berita Xinhua.

Credit antaranews.com

Masyarakat Florida klaim 2 milliar dolar akibat Badai Irma

Gambar Badai Irma saat menjadi badai kategori 5 yang diambil dari satelit GOES-16 milik NOAA National Weather Service National Hurricane Center pada Selasa (5/9/2017). Hurr (Courtesy NOAA National Weather Service National Hurricane Center/Handout via REUTERS/djo/17)

Jakarta (CB) - Masyarakat Florida pemegang polis asuransi telah mengajukan klaim sebesar 2 miliar dollar AS kepada perusahaan asuransi untuk kerusakan akibat Badai Irma, demikian disampaikan regulator asuransi wilayah tersebut, Senin.

Perkiraan kerugian yang diasuransikan itu berdasarkan data awal yang diajukan perusahaan asuransi kepada Florida Office of Insurance Regulation, di mana terdapat 335.347 klaim.

Sekitar 88 persen dari jumlah klaim berasal dari pemilik properti residensial, yang hanya 3,8 persennya telah ditutup, demikian disampaikan bagian pengarsipan.

Dari klaim tersebut, 3 persennya merupakan properti komersial, sedangkan asuransi perluasan perlindungan terhadap risiko banjir mencapai 0,2 persen.

Badai Irma digolongkan sebagai salah satu badai Atlantik paling kuat yang tercatat sebelum menyerang daratan AS sebagai badai Kategori 4 pada 10 September. Badai tersebut menewaskan sedikitnya 33 orang di Florida.

Saham Asuransi Wajib berbasis Florida Heritage Insurance (HRTG.N) dan Universal Insurance (UVE.N) turun masing-masing 3,4 persen dan 3,8 persen.

Saham HCI Inc turun 2,2 persen, sementara Federated National (FNHC.O) turun 2,6 persen dan United Insurance (UIHC.O) turun 1,7 persen lebih rendah. Demikian dilansir Reuters.

Credit antaranews.com

Senin, 18 September 2017

Keras! Peringatkan Korut, Pembom Supersonik dan Jet Tempur Siluman Beraksi di Semenanjung Korea

Pesawat Pembom Supersonik. (Foto: US Air Force)

SEOUL - Pesawat pembom supersonik B-1B Amerika Serikat (AS) bersama dengan pesawat jet tempur siluman F-35B, melakukan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan (Korsel) di atas wilayah Semananjung Korea, pada hari Senin (18/9/2017).
Manuver ini diklaim sebagai peringatan terhadap Korea Utara (Korut) atas peluncuran rudal yang melewati wilayah udara Jepang pekan lalu.

“Militer AS melakukan latihan pengeboman pura-pura di atas langit Korea pada hari Senin,” kata sumber pemerintah Korsel yang dikutip kantor berita Yonhap, tanpa merinci jumlah pesawat yang dikerahkan. Setelah latihan gabungan, pesawat jet tempur F-35B dan pesawat pembom B-1B kembali ke markas mereka masing-masing, yakni di Jepang dan Guam.

Ketegangan telah meningkat di Semenanjung Korea sejak Pyongyang melakukan uji coba senjata nuklir keenam kalinya pada 3 September lalu. Korea Utara mengklaim bahwa mereka telah berhasil menguji sebuah bom hidrogen yang dapat dipasang di rudal balistik antarbenua (ICBM).

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi sanksi baru, yang melarang ekspor tekstil Korea Utara dan membatasi impor minyak negara itu sebagai respons atas uji coba senjata nuklir.

Tapi, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tak gentar. Dia justru bersumpah bahwa negaranya akan mencapai tujuan program senjata nuklirnya, yakni menyeimbangkan kekuatan militer Pyongyang dan Washington.

Rusia dan China bersikeras bahwa situasi di Semenanjung Korea harus diselesaikan hanya melalui dialog, bukan sarana militer.

Kedua negara itu telah berulang kali mengajukan rencana ”pembekuan ganda”, di mana Korea Utara akan dilarang menguji uji coba rudal dan senjata nuklirnya dengan imbalan imbalan penghentian latihan militer gabungan AS dan Korea Selatan. Tapi, proposal Moskow dan Beijing ini ditolak Washington.

Tak hanya menolak, AS justru terus melakukan latihan gabungan dengan Korea Selatan dan Jepang sambil memperkuat retorika ancaman militernya terhadap Pyongyang.

Credit okezone.com

Pindad Mulai Produksi Medium Tank di 2018, TNI Pesan 100 Unit

Foto: Dok, Pindad.

Bandung - PT Pindad (Persero) siap memproduksi secara massal medium tank di tahun depan. Perusahaan pelat merah ini sudah mendapat pesanan 100 unit untuk memenuhi kebutuhan TNI.

"Rencana TNI tahun depan sudah ada. Kurang lebih 100 unit," kata Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose saat ditemui di Kantor Pindad, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Senin (18/9/2017).

Ia mengungkapkan untuk memenuhi kebutuhan TNI sebetulnya diperlukan sebanyak 300 unit medium tank. Namun untuk tahap pertama diperkirakan, Pindad mampu menyiapkan sebanyak 100 unit saja yang dikerjakan selama dua tahun.

"Kebutuhan (sebetulnya) 300 unitan, tapi yang pertama kurang lebih 100 unit. Ini paling tidak dua tahun (untuk memproduksinya)," ucap dia.

Namun saat ini Pindad bersama NFSS Turki tengah menyelesaikan pembuatan prototype medium tank yang kedua. Prototype tersebut akan menjalani serangkaian pengujian, salah satunya tes ledak.

"Sehingga prototype itu betul-betul sempurna. Jadi ini real pembuatan oleh PT Pindad dan NFSS," katanya.

Abraham melanjutkan, karena medium tank ini sifatnya masih prototype, Pindad dan NFSS tidak bisa saling klaim bila medium tank tersebut hasil karyanya. Tapi merupakan hasil pengembangan bersama.

Namun setelah masuk tahun produksi, Pindad berhak menjual dan melakukan produksi secara massal dan NFSS tidak boleh lagi mengklaim itu karya mereka.

"Setelah itu masuk tahun produksi massal, dia (NFSS) tidak bisa klaim itu produk mereka. Indonesia punya hak memproduksi serial produk dan menjual," ujar Abraham.

Credit finance.detik.com

Ada Rencana Pabrik PTDI Hingga Pindad Dipindah ke Lampung

Foto: Pool

Bandung - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu berencana memindahkan semua industri pertahanan mulai dari PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT PAL ke Lampung. Bahkan pihaknya telah menyiapkan 10 ribu hektar lahan untuk merealisasikan rencana tersebut.

Rencana itu menurutnya melihat kebutuhan industri pertahanan yang semakin maju. Maka perlu ada satu tempat yang cukup besar sehingga bisa mengembangkan industri pertananan nasional secara maksimal.

"Industri pertahanan makin lama makin maju. Dibuat modern. (Maka) perlu tempat besar," kata Ryamizard di kantor PT Pindad, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (18/9/2017).

Dia mencontohkan ketika PT DI melakukan uji coba untuk produksi pesawatnya. Landasan pacu yang dimiliki PTDI relatif pendek hanya sekitar 2,5 kilometer. Selain itu di sekitar lokasi juga terdapat banyak pemukiman. Sehingga saat melakukan uji terbang bisa berisiko membahayakan penduduk.

"Contoh PTDI di sini. Landasan 2,5 kilometer. Pertama kali terbang, kalau (sukses) terbang enggak masalah. Tapi kalau (gagal) mendarat lagi kan mendarat di rumah orang. Jadi kita perlu membuat 5 kilometer," katanya.

Kemudian, bila terus melakukan uji coba penerbangan khawatir bisa menganggu jadwal penerbangan komersil.

"Makanya saya sudah menyiapkan di Lampung ada 10 ribu hektar (untuk memusatkan pengembangan industri pertahanan dalam negeri)," ucap Ryamizard.

Tapi dia tidak menjelaskan secara rinci lokasi pasti lahan tersebut. Hanya saja dia menegaskan lahan itu sudah ada. Rencananya tahun depan sudah memulai pekerjaan. Minimal merapikan terhadap lahan tersebut.

"Tahun depan dibereskan dulu lahannya. Karena kan bergunung-gunung," ujar Ryamizard.

Credit finance.detik.com

AS Tetap Ingin Keluar dari Kesepakatan Iklim Paris

Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian iklim Paris.

CB WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) bersikeras akan tetap meninggalkan Kesepakatan Paris. Pernyataan ini datang di tengah isu bahwa negara adidaya itu kemungkinan besar tetap akan memenuhi ketentuan dalam perjanjian mengenai iklim tersebut.

Pada Sabtu (16/9), sejumlah pejabat AS dan komisaris iklim Uni Eropa Miguel Arias Canete melakukan pertemuan untuk membahas kesepakatan itu. Menurutnya, pemerintah Negeri Paman Sam saat ini masih akan meninjau ulang ketentuan dalam perjanjian serta melunakkan sikap keras untuk menarik diri dari kesepakatan.

"AS tidak akan menarik diri dari kesepakatan Paris dan menawarkan kembali untuk terlibat dalam perjanjian ini," ujar Arias dilansir Wall Street Journal, Ahad (17/9).

Canete mengatakan AS kemungkinan akan melakukan peninjauan atas syarat yang dapat dipenuhi untuk bergabung kembali dalam. Namun, itu mungkin bukanlah sebuah bentuk negosiasi Kemungkinan besar AS akan membahas keputusan mengenai Kesepakatan paris di sela-sela Sidang Umum PBB pekan depan. Di sana, negara itu juga mengumumkan bagaimana posisi mereka sebenarnya saat ini dalam perjanjian.

"Tentu ini adalah pesan yang terkesan sangat berbeda dari apa yang kami dengar dari pernyataan AS sebelumnya mengenai posisi mereka dalam Kesepakatan Paris," kata Canete.

Kesepakatan Paris berisi sejumlah ketentuan mengenai iklim secara komprehensif untuk pertama di dunia. Perjanjian ini dibuat pada 2015 dengan tujuan utama menjaga kenaikan rata-rata suhu global.

Negara-negara yang terlibat dalam Kesepakatan Paris diharuskan mengurangi emisi karbon yang rentan membuat perubahan iklim atau pemanasan global. Saat ini, sebanyak 147 dari 197 negara telah menandatangani perjanjian itu.Hanya ada dua negara, yaitu Suriah dan Nikaragua yang memiliki abstain.

AS menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi kesepakatan yang berlaku pada November 2016 lalu. Pada September di tahun itu, mantan presiden Barack Obama menyetujui isi perjanjian.

Meski demikian, Presiden AS Donald Trump kemudian mengumumkan bahwa negaranya telah menarik diri dari Kesepakatan Paris pada 3 Juni. Ia mengatakan diperlukan negosiasi terlenih dahulu untuk mencapai bagaimana perjanjian dapat dibuat dengan lebih adil.

Trump yang mulai menjabat sejak 20 Januari lalu sebagai Presiden AS mengaku keberatan dengan kesepakatan itu. Ia menilai bahwa ketentuan yang ada dalam perjanjian Paris hanyalah tipuan yang dibuat oleh Cina.

Sepanjang kampanye presiden pada 2016, Trump berulang kali mengatakan bahwa isi kesepakatan itu berdampak sangat buruk bagi perekonomian AS. Miliarder itu melihat banyak kemungkinan bahwa birokrat asing memanfaatkan hal itu untuk mengendalikan jumlah energi yang dimiliki negara itu.

Ia mengklaim bahwa Kesepakatan Paris telah membuat indeks perekonomian AS menurun hingga 3 triliun dolar AS. Tak hanya itu, sebanyak 6,5 juta pekerjaan hilang akibat ketentuan dalam perjanjian tersebut.

"Sementara, negara saingan kami seperti Cina dan India mendapat perlakukan lebih baik. Untuk memenuhi kewajiban melindungi negara dan seluruh masyarakat, AS keluar dari Kesepakatan Paris," jelas Trump.

Menanggapi pernyataan Canete, juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan dalam posisi AS untuk Kesepakatan Paris. Ia menegaskan bahwa negara itu tetap pada pendirian bahwa isi perjanjian dapat memberikan keuntungan atau lebih adil bagi mereka.

"Seperti yang telah dikatakan oleh presiden dengan sangat jelas, AS tetap menarik diri, kecuali jika kita dapat masuk kembali dengan syarat yang lebih menguntungkan negara kita." ujar Sanders.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Irak Akan Lakukan Intervensi Militer pada Referendum Kurdi

BAGHDAD - Perdana Menteri Irak Haider el-Abadi menyatakan, pihaknya akan melakukan intervensi militer pada saat referendum kemerdekaan Kurdi. Intervensi ini akan dilakukan jika referendum itu berujung pada kerusuhan.

"Jika penduduk Irak terancam oleh penggunaan kekuatan di luar hukum, maka kita akan campur tangan secara militer," kata Abadi dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (17/9).

"Jika Anda menantang konstitusi dan jika Anda menantang perbatasan Irak dan perbatasan wilayah ini, maka ini adalah undangan publik ke negara-negara di kawasan ini untuk melanggar perbatasan Irak juga, yang merupakan eskalasi yang sangat berbahaya," sambungnya.

Para pemimpin wilayah Kurdi Irak sebelumnya mengatakan, mereka berharap referendum tersebut akan mendorong Baghdad untuk datang ke meja perundingan dan menciptakan jalan untuk kemerdekaan. Namun, Abadi mengatakan, perundingan semacam itu kemungkinan akan semakin sulit untuk terwujud dengan adanya referendum tersebut.

"Ini akan membuat lebih sulit dan lebih sulit. Namun, saya tidak akan pernah menutup pintu perundingan. Negosiasi selalu mungkin terjadi," ungkap pemimpin Irak tersebut.

Wilayah Kurdi Irak berencana mengadakan referendum mengenai dukungan untuk kemerdekaan dari Irak pada 25 September di tiga wilayah yang membentuk wilayah otonomi mereka, dan di wilayah yang dikuasai oleh pasukan Kurdi namun diklaim oleh Baghdad.

Credit sindonews.com

AS Desak Kurdi Batalkan Referendum Kemerdekaan dari Irak

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendesak pemerintah daerah semi-otonom Kurdistan Irak untuk membatalkan referendum kemerdekaannya. Washington menyatakan, waktu referendum kemerdekaan tidak tepat untuk saat ini.

Anggota parlemen Kurdi Irak pada hari Jumat menyetujui pemungutan suara referendum kemerdekaan pada tanggal 25 September 2017 mendatang. Gerakan Kurdi untuk merdeka dari Irak ini dipelopori pemimpin Kurdistan Irak Masoud Barzani, sekutu Washington.

Washington telah lama mendukung otonomi Kurdi dan telah mengandalkan kekuatan milisinya dalam perang melawan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Namun, kini AS khawatir referendum akan menganggu perang melawan ISIS.

Irak, Iran, Turki dan Suriah kompak menentang referendum kemerdekaan Kurdi karena bisa memicu guncangan di Timur Tengah. Sedangkan Israel secara terbuka mendukung referendum tersebut.

”Amerika Serikat telah berulang kali menekankan kepada para pemimpin daerah Kurdistan bahwa referendum mengganggu upaya untuk mengalahkan ISIS dan menstabilkan wilayah-wilayah yang dibebaskan,” kata Presiden Donald Trump dalam sebuah pernyataan yang disampaikan Gedung Putih.

”Memegang referendum di daerah sengketa sangat provokatif dan tidak stabil,” lanjut Trump memperingatkan dampak referendum tersebut, seperti dikutip Al Jazeera, Sabtu (16/9/2017).

Pekan ini, utusan tertinggi AS, Brett McGurk, mengunjungi Erbil dan berusaha meyakinkan pemimpin Kurdi untuk membatalkan referendum kemerdekaan. Sebagai imbalannya, AS memberikan inisiatif diplomatik baru.

Berdasarkan rencana ini, salah seorang sumber pemerintah AS mengatakan kepada AFP, bahwa masyarakat internasional akan mengawasi negosiasi pembagian pendapatan dalam anggaran minyak Irak dan pembayaran untuk pejuang milisi Kurdi.

Credit sindonews.com

Suu Kyi Punya Kesempatan Terakhir Atasi Krisis Rohingya

NEW YORK - Sekjen PBB mengatakan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, memiliki kesempatan terakhir untuk menghentikan krisis Rohingya. PBB telah menggambarkan krisis Rohingya sebagai pembersihan etnis.

Antonio Guterres mengatakan Suu Kyi masih memiliki kesempatan untuk memastikan pembantaian itu berhenti.

"Saya akan berharap bahwa pemimpin negara tersebut dapat menahannya, dan akan dapat membalikkan keadaan. Dia punya kesempatan, dia punya kesempatan terakhir, menurut pendapat saya, untuk melakukannya," kata Guterres seperi dikutip dari Independent, Senin (18/9/2017).

Jika tidak, katanya, tragedi itu akan sangat mengerikan.

Suu Kyi sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian, menghadapi tekanan yang semakin besar atas tindakan militer Myanmar terhadap kelompok etnis tersebut. Aksi militer Myanmar telah membuat ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri dari negara tersebut.

Dalam sebuah pidato pada hari Selasa, Suu Kyi diperkirakan akan berbicara mengenai situasi tersebut, kata juru bicaranya.

Dia tidak menghadiri Majelis Umum PBB, yang berlangsung saat ini. Ia sengaja memilih tinggal di Myanmar untuk mencoba dan mengendalikan situasi keamanan, kata seorang pejabat pemerintah.

Diperkirakan 410.000 anggota minoritas Muslim Rohingya telah melarikan diri dari negara bagian Rakhine barat ke Bangladesh untuk menghindari serangan militer. PBB telah mencap serangan militer Myanmar adalah contoh dari buku teks tentang pembersihan etnis.

Credit sindonews.com

Krisis Rohingya, Jendral Myanmar: Tidak Ada Kompromi!

YANGON - Jenderal tertinggi Myanmar menyalahkan orang-orang Rohingya atas krisis yang menyebabkan eksodus ratusan ribu orang ke Bangladesh. PBB menyebut lebih dari 400 ribu etnis Rohingya telah meninggalkan Myanmar dan menyebrang ke Banglangdesh.

Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan bahwa Rohingya tidak pernah menjadi kelompok etnis. Ia pun menuduh ekstrimis mencoba membangun sebuah benteng di negara bagian Rakhine utara.

Pasukan Myanmar dituduh menargetkan warga sipil dalam serangan di sana, memaksa etnis Rohingya untuk melarikan diri. Myanmar menyangkal hal ini, dan mengatakan bahwa pihaknya menanggapi serangan militan yang mematikan.

Dalam sebuah postingan di Facebook pada hari Minggu (17/9/2017), Jenderal Min Aung Hlaing mendesak masyarakat dan media di Myanmar untuk mempersatukan isu Rohingya. Dia mengatakan operasi militer dimulai setelah 93 bentrokan dengan orang bengis ekstremis - merujuk pada militan Rohingya - yang dimulai pada 25 Agustus.

Kekerasan tersebut, lanjutnya, merupakan upaya terorganisir untuk membangun benteng pertahanan di negara bagian Rakhine.

"Mereka menuntut pengakuan sebagai Rohingya, yang tidak pernah menjadi kelompok etnis di Myanmar. Masalah bahasa Bengali adalah penyebab nasional dan kita perlu bersatu dalam menegakkan kebenaran," katanya dalam postingannya seperti dilansir dari BBC.

Pembelaan terhadap aksi militer Myanmar ini dilakukan di tengah kutukan atas aksi kekerasan itu dari seluruh dunia.

Militan Rohingya menyerang pos polisi di Rakhine utara pada tanggal 25 Agustus, menewaskan 12 petugas keamanan.

Tapi Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar sejak saat itu mengatakan bahwa militer menanggapinya dengan sebuah kampanye yang brutal, membakar desa-desa dan menyerang warga sipil untuk mengusir mereka.

Bangladesh baru-baru ini mengumumkan telah membatasi pergerakan lebih dari 400 ribu Rohingya yang telah melarikan diri dari Myanmar. Bangladesh juga mengumumkan rencana untuk membangun tempat penampungan lebih besar untuk 400 ribu etnis Rohingya di dekat kota Cox's Bazar.

Rohingya, minoritas tanpa kewarganegaraan, telah lama mengalami penganiayaan di Myanmar, yang mengatakan bahwa mereka adalah imigran ilegal.

Beberapa yang melarikan diri dari negara bagian Rakhine mengatakan tentang pembunuhan, pemerkosaan dan bahkan pembantaian, sementara di dalam Rakhine, seorang awak BBC menyaksikan rumah-rumah hangus terbakar.

Credit sindonews.com

Bangladesh Ancam Myanmar Terkait Pelanggaran Wilayah

Bangladesh menuduh Myanmar melanggar wilayah udara tiga kali sejak krisis pengungsi Rohingya terjadi. (Reuters/Mohammad Ponir Hossain)

Jakarta, CB -- Bangladesh menuduh Myanmar berulangkali melanggar wilayah udaranya akibat krisis pengungsi Rohingya dan memperingatkan “aksi provokatif” baru bisa menyebabkan “konsekuensi yang tidak diinginkan”.

Pernyataan ini meningkatkan kemungkinan hubungan kedua negara semakin memburuk akibat krisis pengungsi Rohingya.

“Bangladesh menyatakan keprihatiann mendalam atas perilaku provokatif yang terus terjadi dan menuntut agar Myanmar mengambil langkah segera untuk memastikan agar pelanggaran kedaulatan seperti ini tidak terjadi lagi,” bunyi pernyataan tertulis kementerian luar negeri Bangladesh seperti dikutip kantor berita Reuters.

“Aksi provokatif ini bisa menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.”

Bangladesh mengatakan drone dan helikopter milik Myanmar telah tiga kali melanggar wilayah udaranya, pada tanggal 10, 12 dan 14 September.

Pemerintah Bangladesh telah menghubungi duta besar Myanmar di Dhaka untuk mengajukan keluhan atas insiden ini.

Seorang juru bicara pemerintah Myanmar mengatakan tidak memiliki informasi tentang insiden yang dikeluhkan oleh Bangladesh, namun dia membantah Myanmar melakukan aksi yang dituduhkan itu.

“Saat ini, kedua negara menghadapi krisis pengungsi. Kita perlu bekerjasama dengan rasa saling mengerti,” kata Zaw Htay kepada Reuters.

Hampir 400 ribu warga Rohingya dari Myanmar Barat menyebrang masuk ke Bangladesh sejak 25 Agustus. Mereka menghindari serangan pemerintah Myanmar ke kelompok bersenjata Rohingya dalam aksi yang menurut PBB merupakan “contoh jelas pembersihan etnis”.

Selama beberapa dekade Bangladesh menghadapi krisis pengungsi Rohingya yang mengalami persekusi di Myanmar yang menganggap mereka sebagai pendatang gelap dan tidak berhak mendapatkan kewarganegaraan.

Sebelum krisis yang kini terjadi, terdapat 400 ribu warga Rohingya yang mengungsi di Bangladesh.

Krisis paling baru ini terjadi setelah kelompok bersenjata Rohingya menyerang sekitar 30 pos polisi dan markas militer sehingga menewaskan selusin orang.

Pasukan keamanan Myanmar menjawab serangan itu dengan tindakan yang menurut kelompok pengamat hak asasi manusia dan pengungsi Rohingya adalah operasi kekerasan dan pembakaran yang bertujuan mengusir penduduk Rohingya.

Krisis kemanusiaan

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB mendesak Myanmar mengakhiri kekerasan yang menurutnya bisa disebut sebagai pembersihan etnis.

Myanmar membantah tuduhan itu dengan mengatakan bahwa pasukan keamanan melakukan operasi untuk membela diri dari aksi pemberontakan Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan (ARSA) yang telah menyatakan bertanggung jawab atas serangan bulan Agustus tahun ini dan Oktober tahun lalu.

Pemerintah Myanmar menyatakan ARSA satu kelompok teroris dan menuduh mereka melakukan pembakaran dan menyerang warga sipil.

Sekitar 30 ribu warga non-muslim juga kehilangan tempat tinggal akibat konflik yang menurut pemerintah Myanmar menewaskan lebih dari 430 orang.

Hampir separuh dari 471 desa di bagian utara Negara Bagian Rakhine ditinggalkan seluruh atau sebagian penduduknya.

ARSA menyangkal tudingan terkait dengan kelompok Islamis internasional dan meminta negara-negara tetangga Myanmar untuk menghalangi “teroris” asing yang berniat bergabung.

ARSA mengatakan berjuang untuk hak-hak kaum Rohingya.

Bangladesh Tuding Myanmar Langgar Wilayah Udara

Krisis pengungsi Rohingya membuat hubungan Myanmar dan Bangladesh tegang sementara dunia internasional meminta Myanmar menghentikan aksi militer di Rakhine.(Reuters/Danish Siddiqui)

Konflik di Myanmar ini menyebabkan krisis kemanusiaan di wilayah perbatasan kedua negara dan menimbulkan pertanyaan tentang transisi negara itu di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi setelah 50 tahu diperintah oleh militer.

Para jenderal militer masih mengendalikan kebijakan keamanan nasional, namun Suu Kyi dikritik karena tidak menghentikan atau mengecam kekerasan yang terjadi.

Sikap simpati bagi warga Rohingya tidak banyak muncul di negara yang setelah pemerintah militer berakhir membuat rasa benci antar masyarakat yang sudah lama ada semakin meningakt.

Warga Myanmar secara umum mendukung aksi militer di Negara Bagian Rakhine ini.

Hukum internasional tidak mengakui pembersihan etnis sebagai satu kejahatan tersendiri, namun tuduhan pembersihan etnis yang menjadi bagian dari pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis telah diajukan ke pengadilan internasional.

Credit cnnindonesia.com

Serangan Udara Koalisi Arab Tewaskan 12 Warga Yaman

Ilustrasi korban serangan udara di Yaman. (REUTERS/Khaled Abdullah)

Jakarta, CB -- Setidaknya 12 warga sipil Yaman terbunuh akibat serangan udara koalisi yang dipimpin Arab Saudi di wilayah timur laut dari Sanaa.

Seperti dilansir dari AFP, pejabat lokal mengatakan serangan udara itu menghantam sebuah kendaraan yang di dalamnya terdapat 12 warga sipil di Hareeb Al-Qarameeshm, Provinsi Marib, Sabtu (16/9).

Wilayah yang berada sekitar 70 km di timur laut Sanaa itu dikuasai kelompok milisi Houthi yang disokong Iran dalam tiga tahun terakhir.

Sejak Maret 2015 silam, koalisi negara Timur Tengah yang dipimpin Arab Saudi melakukan serangan terhadap kelompok milisi Houthi. Tak sedikit warga sipil yang menjadi korban dalam konfrontasi tersebut.

Disebutkan lebih dari 8.000 orang, sebanyak 1.500 di antaranya anak-anak terbunuh. Dan, jutaan lainnya terpaksa mengungsi untuk menghindari konflik.

Bukan hanya itu, PBB dan Palang Merah Internasional melansir ada wabah kolera yang memakan korban jiwa lebih dari 1.800 orang sejak April lalu, di mana 400 ribu kasus lain yang terjangkit di negara tersebut.

Pada Juli lalu, PBB telah melontarkan pernyataan bahwa krisis di Yaman sebagai salah satu yang terbesar di dunia.

Credit cnnindonesia.com