Jumat, 21 Juli 2017

Israel larang pria di bawah 50 tahun salat di Aqsa

Arsip Foto. Masjid Al Aqsa di kompleks Masjid Al Aqsa atau Haram al Sharif di Kota Lama Yerusalem pada 3 Februari 2017. (ANTARA News/Maryati)

Yerusalem (CB) - Kepolisian Israel menyatakan mereka melarang pria berusia di bawah 50 tahun memasuki Kota Tua Yerusalem untuk menunaikan salat Jumat di Masjid al-Aqsa di tengah memanasnya ketegangan terkait pengetatan pengamanan di kompleks Haram al-Syarif.

"Izin masuk ke Kota Tua dan Temple Mount (Haram al-Syarif) akan dibatasi bagi pria berusia 50 tahun ke atas. Perempuan semua usia akan diizinkan masuk," demikian pernyataan kepolisian Israel yang dikutip kantor berita AFP.

Ketegangan meningkat setelah kepolisian Israel memasang detektor logam di pintu masuk Haram al-Syarif, yang dikenal dengan nama Temple Mount oleh orang Yahudi, menyusul penyerangan yang menewaskan dua polisi di dekat tempat itu.

Tindakan itu membuat berang warga Palestina dan umat Islam yang menganggapnya sebagai upaya Israel untuk memperbesar kendali atas Haram al-Syarif.

Warga Palestina menolak masuk ke kompleks tersebut jika harus melewati detektor logam, dan ratusan jemaah menunaikan salat di luar, dan bentrokan dengan aparat kepolisian Israel kadang terjadi.

Ibadah Shalat Jumat selalu diikuti jamaah dalam jumlah besar dan spekulasi beredar bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin memerintahkan pelepasan detektor logam itu sebelum shalat Jumat.

Namun setelah konsultasi-konsultasi dengan kepala keamanan dan anggota kabinet keamanan, Netanyahu memutuskan tidak melepasnya.

Seorang pejabat Israel mengatakan kabinet keamanan "sudah memberi kepolisian otoritas untuk mengambil keputusan apa pun guna menjamin akses bebas ke tempat suci sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum."

Credit antaranews.com

Israel tingkatkan penjagaan di kompleks Aqsa

Arsip Foto. Warga Palestina berjalan melalui pos pemeriksaan Israel Qalandia untuk mengikuti solat Jumat di bulan puasa Ramadhan di mesjid al-Aqsa Yerusalem, di dekat kota Ramallah Tepi Barat, Jumat (2/6/2017). (REUTERS/Mohamad Torokman)

Yerusalem (CB) - Militer Israel meningkatkan penjagaan di kompleks Masjid al-Aqsa menurut juru bicara militernya pada Kamis (20/7), memicu kemarahan umat Islam dan pemimpin Palestina.

Warga Palestina menolak masuk ke Haram al-Syarif di wilayah pendudukan Yerusalem timur sejak Minggu pekan lalu setelah Israel memasang detektor logam di pintu masuk kompleks tempat suci itu menyusul penembakan yang menewaskan dua polisi.

Para pemimpin Palestina dan ulama menyeru para jemaah tidak memasuki kompleks tersebut melewati detektor logam, dan ratusan orang beribadah di luar tempat suci itu. Bentrokan sudah berulang kali terjadi di lokasi tersebut.

Salat Jumat menarik banyak orang ke tempat suci itu dan spekulasi kian santer terdengar mengenai apakah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan memerintahkan pencopotan detektor logam.

Pada Kamis, militer Israel menyatakan mengerahkan lima batalion tambahan untuk berjaga-jaga, termasuk di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Juru bicara militer Israel mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa militer akan memutuskan apakah akan mengerahkan pasukan sepanjang akhir pekan.

Menteri Keamanan Publik Israel menyatakan Netanyahu akan mengambil keputusan mengenai kebijakan di Haram al-Syarif, tetapi ia "berharap detektor logam" tetap dipasang sepanjang akhir pekan.

Pada 14 Juli, tiga orang Arab Israel melepaskan tembakan dan menewaskan dua polisi Israel sebelum lari ke kompleks tempat suci dan ditembak mati oleh pasukan keamanan.

Setelah serangan itu Israel menutup Haram al-Sharif, menyatakan penutupan diperlukan untuk pemeriksaan keamanan.

Kompleks tempat suci itu dibuka kembali pada Minggu, namun dengan pendeteksi logam dipasang di pintu-pintu masuk, memicu boikot dari warga Palestina yang menganggap Israel berupaya memperluas kontrol mereka atas tempat suci yang disebut Temple Mount oleh orang Yahudi itu.

Credit antaranews.com

Situasi al-Aqsa Memanas, Polisi Israel Tangkapi Tokoh Palestina

Para warga muslim Palestina saat salat di kompleks Masjid al-Aqsa dengan pantauan pasukan keamanan Israel. Foto/REUTERS/Ronen Zvulun

YERUSALEM - Situasi di kompleks Masjid al-Aqsa kembali memanas pada Jumat (21/7/2017) setelah Kepolisian Israel melarang pria muslim di bawah usia 50 tahun untuk memasuki kompleks masjid. Sementara itu, sejumlah tokoh Palestina dari faksi Fatah ditangkap aparat keamanan Israel.

Larangan oleh polisi Israel itu diumumkan menjelang demonstrasi besar di situs suci umat Islam dan Yahudi tersebut.

Para warga Palestina sudah merencanakan demonstrasi untuk memprotes tindakan pengamanan baru di kompleks Masjid al-Aqsa setelah serangan tiga pria bersenjata yang menewaskan dua polisi Israel sepekan sebelumnya. Langkah pengamanan baru itu termasuk pemasangan detektor logam dan CCTV yang diprotes warga muslim.

”Masuk ke Kota Tua dan Temple Mount akan terbatas pada pria berusia 50 dan di atasnya. Wanita dari segala usia akan diizinkan,” kata Kepolisian Israel dalam sebuah pernyataan yang dilansir Al Jazeera.

Para polisi Israel sudah mengepung kawasan situs suci itu sejak pagi hari. Menurut kepolisian, sekitar 3.000 unit polisi Israel dan polisi perbatasan telah dikirim ke area tersebut.

Kabinet Keamanan Israel mengatakan bahwa polisi Israel yang akan memutuskan kapan detektor logam akan dilepas atau tidak.

Pada hari Kamis, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menerima rekomendasi dari berbagai sektor layanan keamanan Israel mengenai detektor logam tersebut.

Layanan keamanan internal Israel, Shin Bet, mengatakan bahwa penghalang itu harus dilepaskan. Namun, polisi Yerusalem bersikeras piranti itu harus tetap dipasang.

Sebuah kelompok advokasi Palestina, seperti dikutip The Associated Press, melaporkan bahwa 10 aktivis Palestina terkemuka telah ditangkap di Yerusalem.

Kelompok bernama The Palestinian Prisoners Club (Klub Tahanan Palestina) sepuluh pejabat Fatah di Yerusalem yang ditangkap termasuk Hatem Abd Al-Qader, penanggung jawab Yerusalem untuk pemerintah Palestina dan Adnan Gaith, Kepala Tanzim, sayap Fatah di Yerusalem. Mereka dituduh melakukan hasutan kekerasan.

Kelompok Yahudi sayap kanan juga melaporkan Mufti Yerusalem, Mohammed Hussein, atas tuduhan serupa. Namun, baik pemerintah Palestina maupun Israel belum mengonfirmasi laporan penangkapan tersebut.

Seruan demo besar pada hari ini disuarakan kelompok Hamas pada Rabu lalu. Pemimpin Hamas, Ismail Haniya, telah memperingatkan Israel agar tidak melintasi "garis merah" di kompleks Masjid al-Aqsa.

”Bagi musuh Zionis, saya katakan secara terbuka dan jelas: Masjid al-Aqsa dan Yerusalem adalah garis merah. Sesungguhnya itu adalah garis merah,” katanya.

”Kepada musuh saya katakan, kebijakan penutupan dan pengenaan hukuman kolektif terhadap penduduk Yerusalem dan tempat suci kami tidak akan ditolerir.”

Persatuan ilmuwan Muslim Internasional yang bermarkas di Doha juga meminta semua umat Islam untuk menunjukkan solidaritas dengan para jemaah di al-Aqsa dalam demo "hari kemarahan", hari ini.

"Kami menyerukan kepada semua umat Islam untuk membuat hari Jumat ini sebagai sebuah hari kemarahan melawan tindakan Zionis di Yerusalem dan orang-orang yang tinggal di sana,” bunyi pernuyataan kelompok tersebut.

Credit sindonews.com

Irak Tolak Rencana AS Bangun Kembali Pangkalan Militer

BAGHDAD - Irak menegaskan menolak rencana Amerika Serikat (AS) untuk membangun kembali pangkalan militer di wilayahnya. Baghdad menyatakan, masyarakat Irak menentang pembangunan pangkalan asing di wilayah Irak, termasuk pangkalan AS.

"Kami tidak menginginkan sebuah pangkalan militer di al-Waleed, masyarakat Irak menentang pangkalan-pangkalan asing di wilayah negara tersebut. Saya mengatakan kepada pihak AS, bahwa mereka tidak dapat kembali ke Irak untuk mendirikan pangkalan militer lagi," kata Wakil Presiden Irak Nouri Maliki.

Maliki kemudian mengatakan, Irak tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai strategi pemerintahan Presiden AS Donald Trump di Timur Tengah. Di mana Washington mengatakan pihaknya belum merampungkan strategi tersbeut.

"Saya masih belum memiliki gambaran yang jelas mengenai strategi administrasi Trump di Timur Tengah. Mereka mengatakan bahwa pihaknya belum sepenuhnya siap," ucapnya, seperti dilansir Sputnik pada Jumat (21/7).

"Namun, administrasi Trump lebih serius dalam mengejar teroris dan kelompokn teroris. Dalam aspek ini, pemerintahan baru berbeda dengan yang sebelumnya, ini memiliki sikap garis keras melawan terorisme," tukasnya.

Credit sindonews.com

Rusia-AS Berduel di PBB Soal Jenis Rudal Korut

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) dan Rusia terlibat persaingan di Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai jenis rudal balistik yang ditembakkan Korea Utara (Korut) pada awal bulan ini. AS saat ini tengah berupaya untuk memberlakukan sanksi yang lebih kuat terhadap Pyongyang.

"Duta Besar AS, Nikki Haley, mengadakan briefing intelijen untuk rekan-rekan dewan pada hari Senin kemarin untuk memperdebatkan bahwa Pyongyang melepaskan rudal balistik antar benua (ICBM)," kata para diplomat, yang dihadiri oleh sekutu Rusia dan Korea Utara China seperti dikutip dari Reuters, Jumat (21/7/2017).

Diplomat PBB mengatakan bahwa Rusia telah menyarankan agar pakar militer Moskow dan Washington bertukar informasi mengenai peluncuran tersebut.

Pengarahan AS terjadi setelah Rusia mengirimkan sebuah surat dan diagram singkat pada 8 Juli ke 15 anggota DK PBB. Rusia menyatakan bahwa radarnya menyebut bahwa rudal yang diluncurkan oleh Pyongyang pada 4 Juli adalah rudal jarak menengah.

Pendapat Rusia bahwa Korut tidak menembakkan ICBM menghalangi dorongan Washington untuk Dewan Keamanan agar menjatuhkan sanksi yang lebih kuat kepada Korut. AS, Rusia, Cina, Inggris dan Prancis adalah anggota dewan yang memiliki hak veto.

Biasanya dewan tersebut mengecam rudal balistik jarak menengah yang diluncurkan oleh Korut dengan sebuah pernyataan. Diplomat mengatakan China dan Rusia hanya melihat uji coba rudal jarak jauh atau uji senjata nuklir sebagai pemicu untuk sanksi PBB lebih lanjut.

Pemimpin Korut, Kim Jong-un, telah menggambarkan peluncuran rudal tersebut sebagai tes ICBM, yang melengkapi kemampuan senjata strategis negaranya yang mencakup bom atom dan hidrogen. Demikian laporan kantor berita Korut, KCNA.

Korut telah mendapatkan sanksi PBB sejak tahun 2006 karena rudal balistik dan program nuklirnya. DK PBB juga telah menaikkan langkah-langkah tersebut dalam menanggapi lima uji coba senjata nuklir dan dua rudal jarak jauh.

Credit sindonews.com

Latihan Perang Rusia Bikin AS dan Sekutunya Khawatir

BERLIN - Sekutu Amerika Serikat (AS) di Eropa Timur dan Ukraina khawatir jika latihan perang Rusia hanya "kuda Trojan" untuk meninggalkan peralatan militernya di Belarus. Begitu yang dikatakan oleh jendral Angkatan Darat AS.

Rusia telah berusaha meyakinkan NATO bahwa latihan militer akan menghormati batas-batas internasional berdasarkan ukuran, namun pejabat NATO dan A.S. tetap waspada terhadap skala dan cakupan yang mereka.

Letnan Jenderal Ben Hodges, yang mengepalai pasukan Angkatan Bersenjata AS di Eropa, mengatakan bahwa pejabat sekutu akan terus mengawasi peralatan militer yang dibawa Rusia ke Belarus untuk latihan Zapad 2017, dan apakah itu akan di bawa kembali kemudian.

"Orang-orang khawatir, ini adalah kuda Trojan. Mereka berkata, 'Kami hanya melakukan latihan,' dan tiba-tiba mereka telah memindahkan semua orang dan kemampuan ini ke suatu tempat," katanya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (21/7/2017).

Hodges mengatakan bahwa dia tidak memiliki indikasi bahwa Rusia memiliki rencana semacam itu. Namun ia mengatakan keterbukaan yang lebih besar oleh Moskow tentang tingkat permainan perangnya akan membantu meyakinkan negara-negara di Eropa timur.

Sekutu NATO merasa gugup karena latihan Rusia skala besar sebelumnya menggunakan pelatihan pasukan khusus, rudal jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak.

Taktik semacam itu kemudian digunakan dalam aneksasi Crimea di Rusia pada tahun 2014, dukungannya untuk separatis di Ukraina timur dan dalam intervensinya di Suriah, kata beberapa diplomat NATO.

Hodges mengatakan AS dan sekutu-sekutunya sangat terbuka tentang sejumlah latihan militer yang terjadi di Eropa timur musim panas ini yang melibatkan hingga 40.000 tentara. Namun tetap tidak jelas apakah Moskow akan mematuhi sebuah perjanjian era Perang Dingin yang dikenal sebagai the Vienna Dokumen, yang mengharuskan adanya seorang pengamat untuk latihan skala besar yang melibatkan lebih dari 13.000 tentara.

Beberapa sekutu NATO percaya bahwa latihan Rusia bisa berjumlah lebih dari 100.000 tentara dan melibatkan pelatihan senjata nuklir, latihan terbesar sejak 2013.

Rusia mengatakan akan mengundang pengamat jika latihan tersebut melebihi 13.000 pasukan.

Hodges mengatakan NATO akan mempertahankan rotasi normal selama latihan perang Rusia, saat melakukan latihan yang dijadwalkan sebelumnya di Swedia, Polandia dan Ukraina.

Hodges mengatakan satu-satunya tindakan tambahan yang direncanakan selama periode tersebut adalah enam minggu penyebaran tiga kompi dari 120 pasukan payung masing-masing ke Estonia, Latvia dan Lithuania untuk latihan tingkat rendah.

"Kami ingin menghindari sesuatu yang tampak seperti sebuah provokasi, ini tidak akan menjadi 'Hiu' dan 'Jets' di jalanan," kata Hodges dalam sebuah referensi mengenai perkelahian geng yang ditunjukkan dalam film West Side yang dirilis tahun 1961.

Credit sindonews.com

Doktrin Baru AL Moskow: Konsep Serangan Global AS Ancaman bagi Rusia

MOSKOW - Pencarian untuk dominasi global di lautan dunia serta konsep serangan global Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya menempatkan stabilitas dunia pada risiko dan merupakan ancaman militer langsung terhadap Rusia. Hal itu tertuang dalam doktrin baru Angkatan Laut (AL) Rusia.

“Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Rusia adalah perlawanan sejumlah negara, terutama AS dan sekutu-sekutunya, untuk dominasi di laut dunia, termasuk wilayah Arktik, dan juga untuk membangun superioritas kekuatan angkatan laut mereka yang luar biasa,” bunyi dasar-dasar kebijakan negara Federasi Rusia untuk Angkatan Laut periode mendatang hingga 2030.

Doktrin anyar ini telah diratifikasi oleh sebuah Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis.

Berbeda dengan doktrin AL Rusia saat ini yang berlaku hingga 2020, dokumen baru tersebut secara terbuka menyebutkan negara yang merupakan ancaman militer langsung terhadap Rusia.

Tantangan lain yang tercantum dalam dokumen ini meliputi lonjakan pembajakan, terorisme, perburuan liar dan kegiatan ilegal lainnya di lautan di dunia.

Banyaknya negara yang memiliki armada tempur cakap, pengembangan rudal dan senjata nuklir, dan keinginan negara-negara tertentu untuk membatasi akses Rusia ke sumber daya vital dan rute angkatan laut juga masuk dalam daftar tantangan.

”Perubahan negatif dalam situasi internasional, misi beberapa negara untuk mengendalikan sumber daya fosil, pembajakan, mengeksploitasi situasi yang mudah berubah di Suriah, Irak, Afghanistan; serta sejumlah negara Asia Selatan dan Afrika, merupakan kebutuhan akan kehadiran Angkatan Laut Rusia di wilayah penting yang menentukan di lautan dunia,” lanjut dokumen baru tersebut, yang dikutip Russia Today, Jumat (21/7/2017).

Doktrin baru Rusia menyoroti meningkatnya peran angkatan laut di abad 21, karena armada dapat mengubah jalannya konfrontasi militer dan sebuah hasil perang.

”Ini dibuktikan dengan konsep AS tentang ‘serangan global’, yang merupakan tantangan baru bagi keamanan internasional dan secara langsung mengancam keamanan militer Federasi Rusia. Peran penting dalam pelaksanaan konsep ini diberikan kepada angkatan laut,” imbuh bunyi dokumen tersebut.

Pasukan angkatan laut, menurut doktrin terbaru, menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk pencegahan serangan strategis baik nuklir maupun konvensional.

Credit sindonews.com

Tak Ada Kata Damai, Duterte Buru Pemberontak Komunis Filipina

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengaku tidak lagi tertarik dalam perundingan damai dengan gerilyawan pimpinan Maois. Dia menuturkan akan memerintahkan tentara Filipina memburu kelompok itu setelah pertempuran di Marawi usai.

"Saya tidak ingin berbicara damai," kata Duterte saat melakukan kunjungan ke basis tentara FIlipian di dekat Marawi, seperi dilansir Channel News Asia pada Jumat (20/7).

"Ada kebangkitan dalam kegiatan komunis, dan setelah selesai di sini, kami akan mengarahkan kembali dan mengejar mereka. Pemberontak komunis telah mengambil keuntungan dari krisis di Marawi untuk menyerang pasukan pemerintah di Mindan," sambungnya.

Proses perdamaian dengan pemberontak komunis, sebuah inisiatif penting bagi Duterte, telah penuh dengan gangguan, dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan yang diluncurkan saat pembicaraan berlangsung

Penasihat perdamaian Duterte, Jesus Dureza, membatalkan pembicaraan informal dengan Front Demokratik Nasional, kelompok politik pemberontak, yang rencananya digelar pada akhir pekan di Belanda. Pembicaraan ini dibatalkan setelah adanya sejumlah serangan yang dilancarakan pemberontak Maois.

Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengatakan bahwa dia mendukung pembatalan pembicaraan tersebut, sampai pemberontak dapat memegang janji mereka untuk berhenti melakukan serangan.

Credit sindonews.com

Mobil Listrik RI Bisa Bersaing di Pasar? Ini Kata Jonan

Foto: Pool

Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan bahwa mobil listrik bisa dijual dengan harga kompetitif dan bersaing dengan mobil konvensional berbahan bakar minyak kalau diberi insentif pajak.

Dengan aturan seperti sekarang, harga mobil listrik akan lebih mahal dibanding mobil konvensional, tentu masyarakat enggan membelinya. Karena itulah, pemerintah menyiapkan aturan baru untuk memberi keringanan pajak pada mobil listrik.

"(Isi aturan baru) Salah satunya dalam masalah perpajakan. Kalau mobil listrik kayak Tesla, masuk Indonesia dengan kebijakan fiskal sama kayak sekarang harganya Rp 2 miliar, ya enggak ada yang beli. Ini coba kita bahas," kata Jonan saat ditemui dalam sela-sela acara GE: Powering Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Menurut Jonan, mobil listrik layak diberi pajak lebih ringan karena tak menghasilkan emisi karbon, tidak mencemari lingkungan seperti mobil konvensional.

"Jika pemerintah menghilangkan import duty maka mobil listrik bisa berkompetisi dengan mobil biasa. Semua pihak peduli lingkungan bersih," ucapnya.

Ia menambahkan, perkembangan mobil listrik jauh lebih cepat dibanding perkiraan banyak orang. Sebagai contoh, para praktisi migas memperkirakan mobil listrik baru bisa diproduksi massal pada 2050.

Ternyata sekarang sudah banyak pabrikan yang bisa memproduksinya secara massal, misalnya Tesla. Dengan semakin besarnya perhatian semua negara pada kelestarian lingkungan, pengembangan mobil listrik mendapat dukungan kuat. Indonesia tak boleh ketinggalan, harus ada antisipasi dari sekarang.

"Perubahan akan datang sangat cepat. Orang di migas berpikir bahwa ini baru bisa komersial di 2050. Saya pikir tidak begitu. Kita bisa kerjakan lebih cepat. Ini isu besar sekarang, semua negara berlomba membuat lingkungan yang lebih hijau," papar Jonan.

Jonan pun mendorong PLN untuk melakukan antisipasi juga. Pasokan listrik harus tercukupi, stasiun-stasiun pengisian listrik perlu disiapkan.

"Masa depan kelistrikan di Indonesia akan sangat besar. PLN tidak hanya menyediakan listrik untuk rumah tangga, bisnis, industri, tapi juga dynamic consumer di sektor transportasi. PLN harus bangun stasiun untuk charging. Kalau itu terjadi, kita butuh lebih banyak listrik di masa mendatang," tutupnya.

Credit finance.detik.com

Dukung Mobil Listrik, PLN: Sumber Daya Cukup

Foto: Jhoni Hutapea

Jakarta - Pemerintah berencana mengembangkan mobil listrik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah meminta semua kementerian dan lembaga mendukung pengembangan mobil listrik.

Rencana tersebut ternyata juga disambut PT PLN (Persero). Perusahaan listrik pelat merah itu mengatakan pasokan listrik yang ada saat ini mencukupi untuk mendukung rencana pengembangan mobil listrik dapat terealisasi.

"Kami bersyukur sekali kalau (mobil listrik) dikembangkan di Indonesia, karena bisa menyerap listrik. (Pasokan) Sangat cukup. Di Jawa Timur saja masih 40% surplusnya. Kita tidak perlu khawatir terhadap pasokan listrik. Tidak perlu khawatir," kata Direktur Utama PLN, Sofyan Basir ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Sementara untuk infrastruktur pendukungnya, seperti stasiun pengisian energi listrik, Sofyan mengatakan bukan hal yang sulit untuk menyediakannya. Sebab, saat ini jalur listrik sudah banyak tersedia dan mudah diakses.

"Untuk mobil listrik charge-nya nanti di tempat umum kita pasang. Jangan panik karena jalur listrik di pinggir jalan. Kan sekarang juga sudah dilaksanakan ada SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum). Tinggal masukan token colok," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menilai pengembangan mobil listrik di dalam negeri merupakan hal yang mendesak karena kemajuan teknologinya juga sangat pesat.

Senada dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian juga menilai pengembangan industri mobil listrik perlu dilakukan. Untuk mewujudkan hal itu, saat ini pemerintah tengah mengkaji skema perpajakan kendaraan agar dapat menarik minat industri.

Credit finance.detik.com

Apa Bedanya Pengembangan Mobil Listrik Zaman Dahlan dan Sekarang?

Foto: Pool

Jakarta - Pemerintah sempat membuat wacana untuk mengembangkan mobil listrik dalam negeri. Salah satu wacana itu muncul saat Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan menggaungkan ide mobil listrik beberapa tahun lalu.

Saat ini, rencana pengembangan mobil listrik kembali mencuat. Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sama-sama berencana melakukan hal tersebut.

Lantas apa bedanya rencana pengembangan mobil listrik terdahulu dengan saat ini?

"Kalau (zaman) Pak Dahlan Iskan, kan dia berusaha membuat pabrik kendaraan. Kalau kita dari Kemenperin itu kan lebih untuk mendorong supaya industri yang ada ini mau juga menginvestasikan, kemudian memproduksi kendaraan yang menggunakan listrik," kata Dirjen ILMATE Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan kepada detikFinance, pekan lalu.

Putu menjelaskan, saat ini pemerintah tidak perlu repot-repot untuk membuat mobil listrik yang baru. Rencana pengembangan mobil listrik di Kemenperin ialah untuk memfasilitasi dan mendorong agar industri kendaraan bermotor yang sudah ada saat ini untuk menghasilkan mobil listrik.

"Kami dari Kemenperin tidak ada program membuat kendaraan listrik, yang ada adalah program bagaimana mendorong industri yang ada sekarang mau masuk ke dalam produksi kendaraan listrik. Kan sudah ada industrinya, kita enggak usah repot-repot bikin sendiri, bikin dulu pabrik segala macam, iya kalau laku dijual, iya kalau kompetititif, kalau enggak bagaimana? Itu kan bisa salah langkah nanti," kata Putu.

"Perlu diingat, membuat dengan memproduksi itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan dibayangkan kita mampu membuat, lalu mampu memproduksi juga, belum tentu. Kalau membuat satu dua mobil untuk dipajang untuk prakarya ya bisa saja. Tapi untuk melayani pasar Indonesia yang sekian ratus juta ini belum tentu," sambungnya.

Oleh sebab itu untuk menarik minat industri kendaraan yang telah ada saat ini, Putu mengatakan, pemerintah perlu mengkaji kembali struktur perpajakan kendaraan yang saat ini berlaku. Agar hal tersebut bisa menjadi insentif bagi pelaku industri.

"Lebih baik sekarang adalah bagaimana industri yang ada ini kita fasilitasi, kita dorong supaya mereka mau menginvestasikan industrinya mau memproduksi kendaraan listrik. Nah supaya investor tertarik untuk mengembangkan kendaraan yang rendah emisi, termasuk mobil listrik, maka struktur perpajakan kendaraan bermotor ini musti dirubah, musti disesuaikan," jelasnya.

Credit finance.detik.com

Mobil Listrik Dapat Lampu Hijau dari Jokowi

Colokan listrik di bodi mobil listrik Mitsubishi i-MiEV (Foto: Rengga Sancaya)

Jakarta - Mobil listrik mendapatkan lampu hijau dari pemerintah. Presiden Joko Widodo membuat instruksi tertulis yang isinya memerintahkan semua kementerian dan lembaga negara untuk mendukung pengembangan mobil listrik.

Sekarang pemerintah sedang menyiapkan aturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendorong pengembangan mobil listrik.

"Pemerintah sekarang sedang merancang aturan untuk mobil listrik di Indonesia. Mungkin pakai Peraturan Presiden. Sudah ada instruksi tertulis dari Bapak Presiden bahwa pemerintah akan mendukung pengembangan mobil listrik," kata Jonan saat ditemui di sela-sela acara GE: Powering Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Draft Perpres pengembangan mobil listrik itu sedang dibahas Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.

"Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) juga beberapa kali diskusi dengan saya bagaimana menunjang lingkungan yang lebih hijau. Kita lagi buat draft, sedang dibicarakan di tim yang terdiri dari Kemenperin, Kemenkeu, dan ESDM," papar Jonan.

Perpres ditargetkan bisa segera keluar tahun ini. "Ini lagi di-draft, kita susun dulu, sudah hampir final, nanti kami konsultasikan ke Pak Presiden. Bisa tahun ini," ucapnya.

Pengembangan mobil listrik dinilai mendesak oleh Jonan karena kemajuan teknologinya begitu pesat. Dalam waktu tak lama lagi, mobil listrik akan menguasai jalan raya menggantikan mobil-mobil konvensional.

Indonesia harus mengantisipasi ini agar tak tertinggal."Perubahan akan datang cepat. Ini isu besar sekarang, semua negara berlomba membuat mobil listrik," ujarnya.

Aturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) disiapkan supaya pengembangan mobil listrik tidak hanya jadi wacana. Bagaimana isi Perpres yang akan diterbitkan? Jonan membeberkan, Perpres akan memberikan berbagai dukungan untuk pengembangan mobil listrik, salah satunya dari sisi perpajakan.

"Salah satunya dalam masalah perpajakan," kata Jonan.

Ia menjelaskan, pajak untuk mobil listrik akan dibuat rendah supaya harganya kompetitif, bisa bersaing dengan mobil-mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

Kalau mobil listrik tak diberi insentif pajak, Jonan melanjutkan, harganya akan lebih mahal dibanding mobil konvensional, tentu masyarakat enggan membelinya.

"Kalau mobil listrik kayak Tesla, masuk Indonesia dengan kebijakan fiskal sama kayak sekarang harganya Rp 2 miliar, ya enggak ada yang beli. Ini coba kita bahas," tukas dia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga pernah mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun insentif pajak bagi kendaraan rendah emisi (Low Cost Emission Vehicle/LCEV), termasuk mobil listrik. Semakin rendah emisinya, makin kecil pajaknya.

"Ini kami sedang membahas insentifnya dengan BKF. Dengan insentif, kita dorong industrinya. Pelaku industri berharap yang paling tinggi insentifnya adalah yang paling rendah emisinya," kata Dirjen ILMATE Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan.

Sekarang pajak kendaraan ditentukan berdasarkan cc (kapasitas mesin) dan klasifikasi kendaraan (untuk penumpang, niaga, dan lain-lain). "Ini perlu kita restrukturisasi jadi berdasarkan emisi supaya mencerminkan perkembangan teknologi," ujar Putu.

Mobil listrik yang tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan tidak menghasilkan asap karbon dioksida akan mendapat insentif paling tinggi.

"Sebagai gambaran, mobil listrik akan mendapat insentif paling besar," Putu membeberkan.

Dengan adanya insentif ini, Putu berharap investor mau masuk dan memproduksi mobil listrik di dalam negeri. "Tanpa insentif, enggak ada yang mau. Investor banyak yang berminat (bikin mobil listrik), tapi mereka pasti tanya, insentifnya apa kalau mereka bangun pabrik di sini," ia menuturkan.

Menurut Putu, mobil listrik bisa cepat berkembang, industri otomotif yang sudah ada di Indonesia tinggal menambah 1 line produksi saja untuk mesin listrik. Asalkan insentif cukup menarik, industri otomotif di Indonesia pasti mau memproduksi mobil listrik.

"Target kita bisa berkembang secepatnya. Industri yang sudah ada tinggal menambah 1 line produksi untuk mesin listrik, sekarang kan pakainya motor bakar. Bodi, ban, transmisi, suku cadangnya hampir sama saja (antara mobil listrik dan konvensional)," tutupnya.

Credit oto.detik.com

RI Ingin Kembangkan Mobil Listrik, Struktur Perpajakan Kendaraan Dibenahi

Jakarta - Rencana pengembangan mobil listrik kembali mencuat setelah Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait hal itu. Sama dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian (kemenperin) juga berencana untuk melakukan pengembangan industri mobil listrik.

Kemenperin menyatakan, untuk dapat mengembangkan industri mobil listrik maka pemerintah perlu mengkaji kembali struktur perpajakan kendaraan yang saat ini berlaku.

"Kalau pakai perpajakan yang sekarang kan kendaraan itu jadi mahal. Karena struktur perpajakan kendaraan sekarang itu mengacu pada jenis, kalau sedan beda pajaknya dengan MPV, kalau penggerak 2 roda sama 4 roda pajaknya beda sama yang lain," kata Dirjen ILMATE Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan kepada detikFinance, Sabtu (15/7/2017).

Dengan struktur perpajakan kendaraan yang ada saat ini, kata Putu, industri-industri kendaraan kurang tertarik untuk memproduksi mobil listrik.

Putu mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan pengkajian terhadap struktur perpajakan yang baru, untuk dapat menarik minat industri kendaraan mengembangkan mobil listrik, atau kendaraan beremisi rendah. Hal itu pun juga tengah dibahas bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

"Supaya investor tertarik untuk mengembangkan kendaraan yang rendah emisi, termasuk mobil listrik, maka struktur perpajakan kendaraan bermotor ini musti dirubah, musti disesuaikan. Jadi sekarang kami sedang membahas ini bersama BKF dari Kemenkeu, supaya bisa disahlan oleh Kemenkeu dengan struktur perpajakan yang berbeda.

"Jadi Struktur perpajakan itu merupakan insentif, jadi kendaraan yang emisinya rendah, pajaknya lebih rendah. Sehingga nanti yang paling rendah pajaknya kan mobil listrik, karena mobil listrik kan ada emisi," tukasnya.

Credit finance.detik.com

Kuwait Usir Diplomat Iran terkait Teror

Ilustrasi. Kuwait mengusir diplomat Iran setelah pengadilan menghukum sel teror yang diduga terkait dengan Teheran. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Kuwait memerintahkan pengusiran 15 diplomat Iran setelah pengadilan tertinggi kerajaan tersebut menjatuhkan hukuman untuk sel teror yang disebut terkait dengan Teheran.

Hal itu disampaikan seorang sumber yang juga mengatakan Kuwait memerintahkan penutupan misi "militer, budaya dan perdagangan" di negara tersebut. Demikian dilaporkan AFP, Kamis (20/7).

Mahkamah Agung negara Teluk itu memvonis pemimpin sel "teror" tersebut seumur hidup dan menjebloskan 20 orang lainnya ke penjara karena diduga terkait dengan Hizbullah Iran dan Lebanon serta merencanakan serangan teror di Kuwait.

Menteri Kabinet Sheikh Mohammad Abdullah al-Sabah yang juga menjabat sebagai Menteri Informasi mengonfirmasi bahwa Kuwait telah mengambil langkah diplomatik terhadap Iran, tapi enggan menjelaskan lebih lanjut langkah apa yang dimaksud.

"Menyusul putusan Mahkamah Agung terkait kasus itu ... pemerintah Kuwai telah memutuskan untuk mengambil langkah, sesuai dengan norma diplomatik konvensi Wina, terhadap hubungannya dengan Republik Islam Iran," kata Sheikh kepada AFP.

Dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai langkah itu.

Perselisihan ini terjadi ketika Kuwait mencoba menengahi kisruh diplomatik antara negara-negara Teluk dengan Qatar yang disebut terlalu dekat dengan Iran dan diyakini mendanai organisasi teroris.

Surat kabar Kuwait, Al-Seyassah, melaporkan awal pekan ini bahwa 14 dari 26 anggota sel tersebut sempat melarikan diri ke Iran melalui jalur laut.

Mereka dihukum oleh pengadilan lebih dulu, tahun lalu, tapi dibebaskan setelah mengajukan banding.

Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap menolak banding mereka pada 18 Juni dan menjatuhkan hukuman 5 hingga 15 tahun penjara.

Kementerian Dalam Negeri Kuwait mengonfirmasi bahwa 14 orang itu sempat melarikan diri. Namun, menurut institusi tersebut, mereka tidak keluar negeri melalui titik-titik resmi yang ditentukan.

Sel itu dibongkar pada Agustus 2015 lalu beserta persenjataan dalam jumlah besar, termasuk amunisi dan bahan peledak.

Pengadilan Kuwait menyatakan mereka bekerja untuk Garda Revolusi Iran dan Hizbullah. Mereka juga dinyatakan bersalah karena menyelundupkan bahan peledak dari Iran.

Credit cnnindonesia.com

RI Desak Yordania Turun Tangan Selesaikan Kisruh Al-Aqsa

RI meminta Yordania ikut turun tangan menangani kisruh Al-Aqsa. (AFP PHOTO / Ahmad GHARABLI)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta Raja Yordania, Abdullah II, turun tangan menyelesaikan kisruh di Bukit Bait Suci, yang merupakan kompleks Masjid Al-Aqsa.

Menteri Retno meminta Yordania bisa terus menekan Israel agar segera mengembalikan stabilitas keamanan di kompleks Masjid Al-Aqsa, menyusul pembatasan akses masuk menuju masjid oleh aparat Israel yang memicu bentrok serta amarah umat Muslim setempat.

Permintaan ini diutarakan Retno saat menelepon Menlu Yordania Ayman Al Safadi pada Rabu (19/7) malam.

“Bu Menlu semalam telepon Menlu Yordania dan menyampaikan concern kita soal situasi di Al-Aqsa kepada Raja Abdullah II yang merupakan pelindung situs suci masjid tersebut,” tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (20/7).

“Bu Menlu juga meminta Yordania bersama negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya di kawasan untuk terus memberikan tekanan kepada Israel supaya segera kembalikan stabilitas di kompleks Al-Aqsa,” ucap Arrmanatha menambahkan.

Bentrokan antara umat Muslim setempat dan aparat di kompleks Al-Aqsa mencuat sejak polisi Israel disebut membatasi akses masuk ke tempat ibadah itu.

Pembatasan akses masuk dilakukan otoritas Israel menyusul penembakan terhadap dua polisinya oleh tiga orang yang diduga warga Palestina pada Jumat pekan lalu.

Indonesia, melalui Kemlu RI, mengecam pembatasan akses bagi para umat Muslim menuju Masjid Al-Aqsa. Kementerian itu menganggap, langkah aparat keamanan Israel itu “tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan Ibadah.”

Sejak itu, pengamanan kompleks Al-Aqsa kian diperketat. Aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina.

Warga Muslim Palestina pun melakukan boikot dengan beribadah di luar masjid, di depan Lions Gate.

Bentrokan di depan tempat ibadah bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi itu pun tak terhindari. Hingga Selasa (18/7) lalu, 50 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang imam masjid bernama Ikrima Sabri.

Sabri dilaporkan tertembak peluru karet usai memimpin salat di depan Lions Gate, ketika polisi Israel hendak membubarkan kerumunan hingga menimbulkan kericuhan. Indonesia turut mengecam peristiwa ini.

"Indonesia prihatin dan sekaligus mengecam memburuknya situasi di kompleks Al-Aqsa dan penembakan terhadap Sheikh Ikrima Sabri, Imam Mesjid Al-Aqsa di Jerusalem Timur," tulis Kemlu RI melalui pernyataan resmi.

Credit CNN Indonesia

MUI Minta RI Tekan PBB Adakan Sidang Darurat soal Al-Aqsa

MUI minta Kemlu RI mendesak PBB mengadakan rapat darurat soal kisruh Al-Aqsa. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam pembatasan akses masuk ke Masjid Al-Aqsa oleh pemerintah Israel, menyusul insiden penyerangan yang diduga dilakukan oleh tiga warga Palestina terhadap dua polisi Israel pada pekan lalu.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi, meminta pemerintah Indonesia berinisiatif menekan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar sidang darurat membahas situasi di Al-Aqsa ini.

"Kebijakan Israel ini bentuk pelanggaran terhadap Piagam PBB tentang kebebasan beribadah. Kami meminta Pemerintah Indonesia mau menekan DK PBB supaya mengadakan sidang khusus terkait isu sensitif ini," tutur Muhyiddin dalam Jumpa Pers di Gedung MUI, Kamis (20/7).

Menurut Muhyiddin, pembatasan akses masuk ke Al-Aqsa ini semakin menunjukan arogansi Israel di kawasan, khususnya terhadap kaum Muslim.

Sejak lama, tutur Muhyiddin, Israel nampak memanfaatkan situasi dan konflik di Timur Tengah untuk bisa menguasai sepenuhnya kompleks Al-Aqsa dan bahkan kota Yerusalem secara keseluruhan, yang selama ini menjadi akar konflik antara Israel-Palestina.

Sebanyak 220 resolusi dikeluarkan DK PBB terhadap Israel sejauh ini. Sekitar 88 resolusi PBB tersebut, tutur Muhyiddin, terkait permasalahan Al-Aqsa.

"Dan seluruh 88 resolusi itu selama ini tidak pernah dipatuhi Israel. Ini menunjukan arogansi negara itu semakin nyata di kawasan," katanya.

Tak hanya pemerintah Indonesia, MUI juga mendesak Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI) untuk juga segera mengadakan pertemuan khusus guna menyelesaikan permasalahan di Al-Aqsa ini.

Muhyiddin mengatakan, lembaganya berharap Indonesia dan seluruh negara OKI mampu menekan Israel supaya segera membuka kembali Al-Aqsa dan menjamin hak beribadah kaum Muslim di sekitar masjid, maupun di seluruh dunia untuk bisa beribadah secara bebas, aman, dan nyaman di tempat itu.

"Kami juga mendesak OKI untuk mengambil langkah permasalahan Al-Aqsa ini dengan segera mengadakan pertemuan khsusus. Kami juga mendesak Israel segera membuka kembali Al Quds Al Syarif bagi warga Pelstina yang ingin beribadah di sana. Apalagi hari Jumat besok, warga Palestina sepakat beribadah Jumat di masjid itu," paparnya.

"Kami juga telah berkomunikasi dengan Wakil Menlu RI, menyampaikan sikap dan gagasan kami soal permasalahan Al-Aqsa ini," kata Muhyiddin menambahkan.

Akses menuju Al-Aqsa dibatasi sejak Jumat pekan lalu, setelah dua tentara Israel ditembak oleh tiga orang yang diduga merupakan warga Palestina.

Sejak itu, aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina.

Bentrokan di depan tempat suci bagi tiga agama yakni Islam, Kristen, dan Yahudi itu pun tak terhindarkan. Hingga Selasa (18/7) lalu, 50 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang imam bernama Ikrima Sabri.

Menanggapi sikap ini, Pemerintah RI melalui Kemlu RI mengecam pembatasan akses beribadah umat Muslim yang hingga menimbulkan kericuhan dan jatuhnya korban terluka.

Melalui pernyataan resmi, Kemlu RI menganggap langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses ke Kompleks Al-Aqsa tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan kegiatan ibadah.

Meski begitu, Kemlu RI meminta seluruh pihak untuk bisa menahan diri dan mencegah situasi tidak memburuk.

Credit CNN Indonesia

Diprotes China, RI Daftarkan Nama Laut Natuna Utara ke PBB

Indonesia tetap mendaftarkan penamaan Laut Natuna Utara ke PBB meski diprotes oleh pemerintah China. (CNN Indonesia/Ranny Virginia Utami)

Jakarta, CB -- Di tengah protes China, pemerintah Indonesia tetap mendaftarkan perubahan nama laut Natuna Utara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Organisasi Hidrografik Internasional.

“Proses [pendaftaran] resmi dilakukan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman. [Pendaftaran] sedang berlangsung di sana,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, Kamis (20/7).

Indonesia melalui Kemenko Maritim mengubah peta dan nama wilayah zona ekonomi eksklusif di utara Kepulauan Riau menjadi Laut Natuna Utara.

Penamaan Laut Natuna Utara disebut tumpang tindih dengan perairan Laut China Selatan yang diklaim pemerintah Beijing sebagi perairan tradisionalnya.

Langkah RI ini pun lantas memicu protes keras dari China. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menyebut tindakan Indonesia mengubah nama LCS menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan standar internasional.

Ketika ditanyai soal urgensi perubahan nama perairan ini, Kemlu RI hanya merujuk pada pernyataan yang telah dilontarkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjdjaitan beberapa waktu lalu.

Luhut saat itu memastikan perubahan peta dan nama wilayah Natuna itu hanya terjadi di teritorial kedaulatan RI dan tidak menyentuh wilayah negara lain, apalagi Laut China Selatan.

“Kan sudah disampaikan Menko Maritim. Mereka yang jadi focal point dalam masalah ini. Jadi segala proses dan langkah-langkah detailnya [Kemko Maritim] yang lebih bisa menjelaskan,” kata Arrmanatha.

Lebih lanjut, Kemlu RI berharap, kisruh antara RI dan China soal nama Laut Natuna Utara ini tak akan mempengaruhi proses negosiasi antara China dan Asean soal kode etik atau Code Of Conduct (CoC) sengketa Laut China Selatan.

“Kerangka CoC sudah selesai. Kita harap negosiasi masih bisa terus berlangsung sampai selesai dan diimplementasikan,” kata Arrmanatha.

Setelah 15 tahun bernegosiasi, kerangka CoC LCS berhasil disepakati China dan Asean pada Mei 2017 lalu. Kode Etik ini dibentuk sebagai pedoman negara-negara di kawasan dalam menyikapi perairan LCS sehingga terhindar dari konflik.

Para menlu ASEAN dan China akan bertemu sekitar 8-9 Agustus mendatang di Manila, Filipina, untuk mengadopsi kerangka CoC dan membahas negosiasi pelaksanaan kode etik tersebut lebih lanjut lagi.

Credit CNN Indonesia

Luhut: Pendaftaran Laut Natuna Utara ke PBB Butuh Waktu

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyebut proses pendaftaran nama baru Lut Natuna Utara ke PBB membutuhkan waktu yang panjang. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)

Jakarta, CB -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut proses pendaftaran nama bau Laut Natuna Utara ke PBB dan International Hydrographic Organization (IHO) membutuhkan waktu yang panjang.

"Prosesnya lama itu, bukan pekerjaan yang bisa selesai overnight (dalam waktu semalam)," kata Luhut di kantornya, Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Kamis malam (20/7).

Saat ini, kata Luhut, proses itu sudah berjalan. Namun, hal itu tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu dua atau tiga hari saja.

Hal sama juga diungkapkan oleh Deputi I bidang Kedaulatan Maritim, Arif havas Oegroseno. Dia menyebut, hingga saat ini, belum ada perkembangan terkait proses pelaporan nama Laut Natuna Utara tersebut.

"Belum yah, masih dalam proses," kata Havas saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Nama Laut Natuna Utara yang kini muncul dalam peta terbaru Indonesia cukup menarik perhatian. Bukan hanya masyarakat Indonesia, bahkan pemerintah China pun sempat bereaksi atas munculnya nama Laut Natuna Utara di kawasan Laut China Selatan itu.

Pemerintah China melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang menyebut tindakan Indonesia mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah yang tidak masuk akal.

Kendati demikian, Pemerintah Indonesia berkeras menyebut pergantian nama itu tidak menyalahi aturan. Sebab, wilayah yang diganti namanya tersebut masih merupakan wilayah kedaulatan RI.

"Perubahan peta kita masih tetap yang di daerah kita, tidak sampai ke South China, masih di zona 200 km, itu kawasan kita," kata Luhut di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa lalu.

Credit CNN Indonesia

Luhut Angkat Suara Sikapi Protes China soal Laut Natuna Utara

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan peta baru yang dikeluarkan pihaknya tidak menyentuk teritori negara lain. (CNN Indonesia/Gautama Padmacinta)

Jakarta, CB -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan perubahan peta dan nama wilayah hanya terjadi di wilayah kedaulatan RI dan tidak menyentuh teritorial negara lain.

Hal itu diutarakan oleh Luhut terkait protes China atas kebijakan pemerintah Indonesia mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

"Perubahan peta kita masih tetap yang di daerah kita, tidak sampai ke South China, masih di zona 200 km, itu kawasan kita," kata Luhut di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (17/7).

Sebelumnya, seperti dikutip dari laman CNN, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuan menyebut tindakan Indonesia yang telah mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah yang tidak masuk akal.

"Pergantian nama tidak sesuai dengan standar penyebutan nama wilayah imternasional," kata Geng Shui saat melakukan jumpa pers.

Perubahan nama itu merupakan bagian dari perubahan peta dari Kemenko bidang Kemaritiman.

Luhut mengatakan, pihaknya akan terus mengkaji jika memang ada kawasan luar yang secara tidak sengaja masuk ke kawasan peta Indonesia. Namun, sejauh ini menurut Luhut peta yang baru saja diluncurkan pada Jumat lalu telah sesuai dengan kawasan strategis dan teritorial Indonesia.

"Ya kita kaji saja terus, tapi semuanya sudah aman kok, kalau ada gugatan ya kita lihat nanti," kata Luhut.

Hal serupa disampaikan Deputi I Bidang Kedaulatan Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno.

Arif menyebut tak ada tanggapan khusus terkait protes yang dilayangkan China soal pengubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

"Sudah baca statment yang disampaikan (Cina), biasa saja tuh. Ya kita juga biasa saja, tidak tanggapi," katanya.

Arief menyatakan Indonesia memiliki kewenangan memberikan nama di wilayah teritorialnya. Nama baru yang telah ditetapkan itu nantinya dicatat secara resmi melalui forum khusus pencatatan nama laut, International Hydrographic Organization (IHO).

"Memang kita perlu update terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita update juga batas yang sudah disepakati," kata dia.

Havas menjelaskan, penamaan Laut Natuna Utara disesuaikan dengan berbagai kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah tersebut.

Misalnya, kata Havas, selama ini telah banyak kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas yang menggunakan nama-nama seperti Natuna Utara dan Natuna Selatan.

"Jadi supaya ada satu kejelasan atau kesamaan antara landas kontinen dengan kolom air di atasnya, tim nasional sepakat agar kolom air itu disebutkan sebagai Laut Natuna Utara," kata dia.

Credit CNN Indonesia

Kamis, 20 Juli 2017

Indonesia Kecam Pembatasan Akses Masjid Al-Aqsa

Aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina. (Reuters/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam pembatasan akses menuju Al-Aqsa yang memicu sejumlah bentrokan lanjutan pada pekan ini.

"Indonesia juga mengecam langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses ke Kompleks Al-Aqsa yang tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan Ibadah," demikian bunyi pernyataan Kemlu RI, Rabu (19/7).

Akses menuju Al Aqsa dibatasi sejak Jumat pekan lalu, setelah dua tentara Israel ditembak oleh tiga orang yang diduga merupakan warga Palestina.

Sejak saat itu, aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina. Warga Muslim Palestina pun melakukan boikot dengan beribadah di luar masjid, di depan Lions Gate.

Bentrokan di depan tempat ibadah bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi itu pun tak terhindarkan. Hingga Selasa (18/7) lalu, 50 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang imam bernama Ikrima Sabri.

Euronews melaporkan, Sabri tertembak peluru karet usai memimpin salat di depan Lions Gate, ketika polisi Israel mendadak membubarkan kerumunan hingga menimbulkan kericuhan. Indonesia turut mengecam peristiwa ini.

"Indonesia prihatin dan sekaligus mengecam memburuknya situasi di kompleks Al-Aqsa dan penembakan terhadap Sheikh Ikrima Sabri, Imam Mesjid Al-Aqsa di Jerusalem Timur," tulis Kemlu RI.

Pada Rabu (18/7), Israel akhirnya melarang umat Yahudi dan pengunjung lainnya untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Langkah ini diambil setelah sekelompok Yahudi melanggar peraturan di wilayah suci tersebut.

Menanggapi segala perkembangan situasi di Masjid Al-Aqsa ini, Indonesia meminta seluruh pihak untuk menahan diri agar situasi tidak memburuk.

Credit CNN Indonesia

Turki: Penutupan Tempat Suci Yerusalem Kejahatan Kemanusiaan

Ratusan massa melakukan aksi solidaritas untuk Masjid Al Aqsa (Ilustrasi)

CB, ISTANBUL -- Turki mengecam penutupan tempat suci Yerusalem selama dua hari oleh Israel setelah serangan yang menewaskan dua polisi dan pelakunya. Turki menyebut, tindakan itu sebagai 'kejahatan terhadap kemanusiaan'.

Kompleks Haram al-Sharif yang dikenal orang Yahudi sebagai Temple Mount, antara lain meliputi Dome of the Rock atau Masjid Kubah Batu dan Masjid Al-Aqsa. Tempat itu dihormati umat Islam sebagai tempat tersuci ketiga dan orang Yahudi menganggapnya sebagai tempat paling suci dalam Yudaisme.

Israel menutup kompleks yang sangat sensitif tersebut pada Jumat dan Sabtu setelah serangan Jumat, pekan lalu. Ketika tiga orang Arab Israel melepaskan tembakan ke polisi Israel dan menewaskan keduanya sebelum lari ke kompleks Al Aqsa, tempat mereka ditembak oleh pasukan keamanan.

"Keputusan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang dilakukan terhadap kebebasan beragama. Dari sudut pandang hak asasi manusia, ini sangat tidak dapat diterima," kata juru bicara pemerintah Turki Numan Kurtulmus, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri.

"Itu benar-benar keputusan yang tidak dapat diterima dan sangat menyinggung," imbuh Kurtulmus, yang berbicara dalam konferensi pers di Ankara setelah rapat kabinet.

Presiden Recep Tayyip Erdogan, pendukung kuat Palestina, memulihkan hubungan dengan Israel pada Juni tahun lalu setelah hubungan bilateral memburuk akibat serangan Israel pada 2010 yang menyasar kapal tujuan Gaza yang menewaskan 10 aktivis Turki. Namun, hubungan kedua negara itu masih rapuh, menurut warta kantor berita AFP.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Turki Kecam Keras Penembakan Imam Al-Aqsha oleh Israel

Seorang polisi perbatasan Israel menembakkan peluru karet di pengunjuk rasa Palestina (ilustrasi).

CB, YERUSALEM -- Imam Masjid Al-Aqsha, Shekh Ikrima Sabri terluka akibat tembakan peluru plastik oleh polisi Israel usai shalat di luar gerbang Masjid Al-Aqsha pada Selasa (18/7) malam.

Menteri Agama Turki Mehmet Gormez mengecam keras serangan polisi Israel terhadap Imam Masjid Al-Aqsha tersebut melalui Twitter-nya seperti dilansir Anadolu, Rabu, (19/7). Insiden yang terjadi di Masjid Al-Aqsha dan sekitarnya telah membuat orang-orang bijak sangat khawatir.

"Saya percaya bahwa mereka tidak akan membiarkan Al-Aqsha memiliki takdir yang sama dengan Masjid Al-Khalil," kicaunya merujuk pembantaian tahun 1994 di tempat suci yang juga dikenal dengan nama Masjid Ibrahim itu di Hebron. Saat itu 30 Muslim dibunuh oleh seorang teroris Yahudi kelahiran AS.
Sebelumnya, pemimpin spiritual Masjid Al-Aqsha, Shekh Ikrima Sabri, terluka akibat tembakan peluru plastik setelah berdoa usai shalat di luar gerbang masjid tersebut pada Selasa, (18/7).

Anggota Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan, Imam Masjid Al-Aqsha baru saja selesai memimpin shalat Isya ketika polisi Israel berusaha untuk membubarkan warga yang beribadah dengan paksa. Peristiwa ini menyebabkan banyak korban luka, beberapa di antaranya dikatakan mengalami luka serius.

Sabri dibawa ke Rumah Sakit Al Maqassid di Yerusalem Timur dan kondisinya belum diketahui. Penembakan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Rafaat al-Herbawi (30) tewas dalam demonstrasi di Masjid Al-Aqsha saat ketegangan meningkat di Tepi Barat yang diduduki secara ilegal oleh Israel.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Imam Al-Aqsha: Kami Berdoa Sampai Detektor Logam Dilepas

Imam Masjid Al Aqsha Palestina Syeikh Ikrimah Shabri membentangkan syal berkunjung ke Museum Konferensi Asia Afrika (KAA), di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Ahad (12/6). (Republika/Edi Yusuf)

CB, YERUSALEM -- Masjid Al-Aqsha, Shekh Ikrema Sabri, telah dipulangkan dari rumah sakit pada Rabu (19/7), setelah terluka oleh peluru karet polisi Israel. Sabri berjanji akan terus melakukan demonstrasi untuk menentang tindakan keamanan Israel di situs suci tersebut.

"Kami akan berdoa di jalan-jalan di sekitar masjid Al-Aqsha sampai detektor logam Israel dilepas," kata Sabri kepada kantor berita Anadolu.

Sabri berada di antara puluhan warga Palestina yang terluka dalam bentrokan dengan pasukan Israel di Yerusalem timur, pada Selasa (18/7). Mantan mufti agung Yerusalem itu mengatakan, tentara Israel menembakkan granat setrum ke jamaah selepas melaksanakan shalat.

"Kami menjadi sasaran peluru karet, yang menyebabkan luka-luka. Saya adalah salah satu yang terkena peluru karet dan dibawa ke rumah sakit," ungkapnya.

Ketegangan semakin meningkat di Yerusalem timur sejak Israel menutup kompleks masjid Al-Aqsha pada Jumat (14/7). Penutupan itu dilakukan setelah terjadi baku tembak mematikan yang menewaskan dua polisi Israel dan tiga warga Palestina.

Pihak berwenang Israel membuka kembali masjid tersebut pada Ahad (16/7) bersamaan dengan pemasangan detektor logam di pintu masuknya. Langkah ini menurut warga Palestina bertujuan untuk mengubah status quo dari situs suci itu.

Sejak saat itu, jamaah Palestina berkumpul di gerbang masjid dan menolak memasuki situs tersebut melalui detektor logam Israel. "Detektor ini adalah serangan ke Masjid Al-Aqsha dan campur tangan dalam urusan Muslim," kata Sabri.

Dia menekankan Masjid Al-Aqsha adalah milik Muslim dan harus dijaga oleh umat Islam juga. "Masjid Al-Aqsha bukan milik orang-orang Palestina, sebaliknya, ini milik umat Islam di seluruh dunia. Muslim yang peduli dengan masjid Al-Aqsha harus maju dan bereaksi terhadap kejadian ini," kata dia.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Militer Gaza: Kami tak akan Biarkan Israel Invasi Al-Aqsha

Masjid Al Aqsa

CB, GAZA CITY -- Sayap militer dari berbagai faksi politik di Jalur Gaza memperingatkan Israel yang melanjutkan kebijakan pelarangan warga Palestina memasuki kompleks Masjid Al-Aqsha. Sikap keras kepala Israel hanya akan memicu 'ledakan' di sana.

''Pernyataan kami tegas bila Zionis terus melanjutkan aksinya terhadap Al-Aqsha. Kami tak akan membiarkan musuh kami menginvasi Al-Aqsha, salah satu masjid suci umat Islam, dan warga Yerusalem,'' kata salah seorang perwakilan sayap militer Gaza itu dalam konferensi pers seperti dikutip Maan News, Selasa (18/7).

Perwakilan sayap militer memberi hormat bagi warga Jerusalem dan mengajak seluruh warga Palestina mendukung Al-Aqsha.
Otoritas Israel melarang warga Palestina memasuki kompleks Al-Aqsha menyusul serangan yang dua polisi Israel. Tiga orang penyerang polisi yang juga tewas di tempat itu merupakan warga Palestina yang tinggal di wilayah Israel.

Jamaah yang hendak shalat hanya boleh shalat di sekitar Lion Gate. Israel juga memasang pintu pendeteksi logam dan kamera pengaman di pintu masuk kompleks Al-Aqsha.

Kompleks Al-Aqsha juga tertutup bagi jamaah Muslim selama lebih dari dua hari pascakejadian penembakan itu. Penutupan Al-Aqsha oleh Israel juga pernah terjadi pada 2014 dan 1967 lalu.

Para pemimpin Palestina di Yerusalem juga terus mengajak warga Palestina melawan kebijakan Israel itu. Mereka juga menegaskan, warga Palestina tetap tidak mau melewati pendeteksi logam, meski harus shalat di luar.

Warga Palestina juga khawatir bila kebijakan Israel itu tetap berlanjut, nasib Al-Aqsha akan sama seperti Masjid Ibrahmi di Hebron. Masji Ibrahimi kini terbagi dua, sebagian jadi sinagog bagi warga Israel dan sebagian jadi masjid bagi warga Palestina sejak 1999. Hingga hari ini, warga Palestina di Hebron harus melalui pendeteksi logam milik Israel untuk bisa masuk ke Masjid Ibrahimi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Polisi Israel Tembak Imam Masjid Al-Aqsha Usai Shalat

Polisi Israel mengambil posisi di atap al-Aqsa selama bentrokan dengan warga Palestina di Kota Tua Yerusalem.

CB, YERUSALEM -- Pemimpin spiritual Masjid Al-Aqsha, Shekh Ikrima Sabri, terluka akibat tembakan peluru plastik setelah berdoa usai shalat di luar gerbang masjid tersebut pada Selasa, (18/7).

Anggota Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan, Imam Masjid Al-Aqsha baru saja selesai memimpin shalat Isya ketika polisi Israel berusaha untuk membubarkan warga yang beribadah dengan paksa. Peristiwa ini menyebabkan banyak korban luka, beberapa di antaranya dikatakan mengalami luka serius.

Sabri dibawa ke Rumah Sakit Al Maqassid di Yerusalem Timur dan kondisinya belum diketahui. Penembakan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Rafaat al-Herbawi (30) tewas dalam demonstrasi di Masjid Al-Aqsha saat ketegangan meningkat di Tepi Barat yang diduduki secara ilegal setelah Israel.

Bahkan, Israel memasang detektor logam di pintu masuk Al-Aqsha setelah baku tembak pada Jumat. Seperti dilansir Daily Sabah, lebih dari 300 warga Palestina telah terbunuh sejak bentrokan dengan pasukan Israel sejak Oktober 2015.

Otoritas Israel mengatakan, hampir 50 orang Israel terbunuh dalam serangan oleh orang-orang Palestina pada periode yang sama. Masjid Al-Aqsha adalah situs tersuci ketiga dalam Islam setelah kota suci Mekah dan Madinah.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ditembak Usai Shalat, Imam Al-Aqsha tak Gentar Lawan Israel

Rep: Kamran Dikarma/Fira Nursya'bani/ Red: Teguh Firmansyah

REUTERS / Mussa Qawasma

Seorang polisi perbatasan Israel menembakkan peluru karet (ilustrasi).

CB, YERUSALEM -- Imam Masjid Al-Aqsha Shekh Ikrema Sabri telah pulang dari rumah sakit pada Rabu (19/7). Sebelumnya Sabri mengalami cedera akibat tertembak peluru karet polisi Israel seusai menunaikan shalat di luar gerbang Masjid Al-Aqsha pada Selasa (18/7) malam waktu setempat.

Kendati telah mengalami kebrutalan polisi Israel, Sabri menegaskan, dirinya akan tetap melakukan demonstrasi untuk menentang tindakan aparat keamanan Israel baru-baru ini di dekat kompleks Masjid Al-Aqsha.
"Kami akan berdoa di jalan-jalan di sekitar Masjid Al-Aqsha hingga detektor logam Israel dilepas," ujar Sabri seperti dilaporkan laman Anadolu Agency.

Ia menilai detektor logam Israel tidak patut dipasang dan dioperasi di Masjid Al-Aqsha. "Detektor ini adalah serangan ke Masjid Al-Aqsha dan intervensi terhadap urusan (peribadahan) umat Muslim," ucapnya.

Sabri menegaskan, Masjid Al-Aqsha adalah milik umat Muslim. Oleh sebab itu, pengaturan dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya harus diadministrasikan oleh umat Muslim pula.

Ia menyerukan kepada dunia Arab dan Muslim untuk berpartisipasi dalam membela Masjid Al-Aqsha. "Masjid Al-Aqsha bukan milik orang-orang Palestina. Sebaliknya, ini milik umat Islam di seluruh dunia," ujar Sabri.

"Muslim yang peduli dengan Masjid Al-Aqsha harus maju dan bereaksi terhadap kejadian baru-baru ini," katanya menambahkan.

Sabri, yang juga mantan mufti agung Yerusalem mengatakan, dalam bentrokan pada Selasa malam, aparat keamanan Israel memang bertindak brutal. "Kami adalah sasaran peluru karet yang menyebabkan luka-luka dan banyak orang terinjak-injak," katanya.

"Saya adalah salah satu yang terkena peluru karet dan dibawa ke rumah sakit. Tapi, saya sehat sekarang," ungkap Sabri menerangkan.

Israel diketahui telah menutup Masjid Al-Aqsha pada akhir pekan lalu dan memasang detektor logam untuk memeriksa semua Muslim yang hendak beribadah di situs suci umat Islam tersebut.

Hal itu dilakukan menyusul insiden penyerangan terhadap polisi Israel oleh tiga warga Palestina pada Jumat (14/7) . Dua polisi Israel dan tiga warga Palestina tewas pascainsiden tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Remehkan AS, Pemimpin Chechnya Sebut Rusia Miliki Perangkat 'Kiamat' Nuklir

GROZNY - Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov membuat komentar mengejutkan tentang senjata nuklir negaranya, Rusia. Dia mengatakan, Amerika Serikat (AS) bukanlah lawan sepadan Rusia yang dia sebut pemilik senjata nuklir yang secara harfiah bisa menyebabkan “kiamat”.

Kadyrov, pemimpin muslim wilayah otonomi Chechnya, pada Selasa lalu melayani wawancara langka dengan HBO, di mana dia menyangkal bahwa pria gay adalah manusia. Dia meyakinkan dunia bahwa tidak ada pria gay di wilayahnya, apalagi kamp penyiksaan khusus pria gay seperti yang dilaporkan sejumlah media.

Dengan gaya bicaranya yang tegas, Kadyrov mengklaim senjata nuklir Rusia tidak ada tandingannya.

“Amerika bukanlah negara yang cukup kuat bagi kita untuk menganggapnya sebagai musuh Rusia. Kami memiliki pemerintahan yang kuat dan merupakan negara nuklir,” kata Kadyrov.

”Bahkan jika pemerintah kita benar-benar hancur, rudal nuklir kita akan dikerahkan secara otomatis. Kami akan meletakkan seluruh dunia di atas lutut dan mengacungkannya dari belakang,” lanjut dia, seperti dilansir dari Business Insider, Kamis (20/7/2017).

New York Times melaporkan bahwa Rusia membangun sebuah sistem pembalasan serangan nuklir yang dikenal sebagai “Parimeter System” pada tahun 1980-an. Sistem ini juga disampaikan Kadyrov.

Pada dasarnya, jika ada serangan nuklir untuk menghancurkan pemerintah Rusia, sistem otomatis itu akan meluncurkan rudal nuklir dalam sebuah serangan balik.

Bruce Blair, mantan perwira nuklir AS yang mengungkap laporan “Perimeter System for The Times” pada tahun 1993, mengatakan kepada Business Insider bahwa sistem tersebut bekerja saat mendeteksi ledakan nuklir. Menurutnya, hanya kru kecil, jauh di dalam bungker, yang memiliki tangan dalam sistem otomatis itu.

”Satu kekhawatiran adalah bahwa hal itu sangat otomatis, dan serangan cyber, misalnya, atau fenomena lain, alami atau buatan manusia, dapat menghentikannya,” kata Blair. ”Ini menimbulkan risiko serangan nuklir yang tidak disengaja oleh Rusia.”

”Ini dirancang untuk membalas secara besar-besaran melawan AS. Apa target spesifik dalam rencana ini tidak ada yang benar-benar tahu, tapi dapat diasumsikan itu skala besar,” ujar Blair, yang menambahkan bahwa hal itu akan menghancurkan kebanyakan orang Amerika dan sebagian besar kota besar di AS.

Credit sindonews.com

Rusia Desak AS Kembalikan Kantor Perwakilan Tanpa Syarat

Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa kantor perwakilan negaranya di AS harus dikembalikan tanpa syarat. (AFP Photo/Maxim Shemetov)

Jakarta, CB -- Rusia mendesak Amerika Serikat untuk mengembalikan tanpa syarat akses ke dua kantor perwakilan diplomatik mereka di New York dan Maryland yang ditutup sejak Desember lalu.

"Kami menilai, adanya syarat untuk mengembalikan properti diplomatik itu sangat tidak bisa diterima. Kami menilai, semuanya harus dikembalikan tanpa syarat dan perundingan," ujar juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, sebagaimana dilansir Reuters.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Peskov tak lama setelah Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Politik, Thomas Shannon, bertemu dengan Wakil Menlu Rusia, Sergei Ryabkov, untuk membicarakan isu ini pada Senin (17/7).

Ketika ditanya mengenai perkembangan pembicaraan ini setelah pertemuan tersebut, Ryabkov hanya berkata, "Hampir, hampir."

Pertemuan itu sendiri diduga merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden AS, Donald Trump, di sela konferensi G20.

Dalam pertemuan tersebut, Putin dilaporkan membahas masalah diplomatik yang bermula di akhir masa jabatan Barack Obama pada Desember lalu ini.

Obama menjatuhkan serangkaian sanksi berupa penutupan kantor perwakilan Rusia dan mengusir 35 diplomat Kremlin yang dituding menjadi mata-mata.

Putin sendiri memang menaruh harapan pada pemerintahan Trump yang dianggap lebih bersahabat dengan Rusia. Namun hingga saat ini, Trump tak kunjung mengembalikan kompleks perwakilan tersebut.

Juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova, bahkan mengatakan bahwa AS menolak visa para diplomat Rusia pengganti perwakilan yang diusir pada Desember lalu.

Zakharova pun berkata, "Jika Washington memutuskan untuk tidak menyelesaikan masalah ini, kami akan mengambil langkah perlawanan."

Credit CNN Indonesia

Obamacare Dicabut Tanpa Ganti, 32 Juta Warga Tak Berasuransi

Pemimpin Mayoritas Senat AS, Mitch McConnell, mendesak agar pemungutan suara untuk menentukan pembahasan pengganti Obamacare dilakukan pada Senin (24/7) mendatang. (Reuters/Aaron P. Bernstein)

Jakarta, CB -- Tiga puluh dua juta warga Amerika Serikat terancam kehilangan asuransi kesehatannya pada 2026 jika Obamacare dihapus oleh pemerintahan Donald Trump tanpa program pengganti.

Kantor Bujet Kongres AS (CBO) melaporkan, angka ini ditarik dari perkiraan bahwa sekitar 17 juta warga akan kehilangan asuransi kesehatannya pada 2018, meningkat 25 persen setahun kemudian, dan berlipat ganda pada 2026.

Pemimpin Mayoritas Senat AS, Mitch McConnell, pun mendesak agar pemungutan suara untuk menentukan pembahasan pengganti Obamacare dilakukan pada Senin (24/7) mendatang.

Namun, rancangan undang-undang untuk mengatur pengganti program asuransi kesehatan gagasan Barack Obama itu di ambang kegagalan karena terbelahnya Partai Republik sebagai mayoritas dalam Senat.

Untuk meloloskan rancangan program ini ke tahap pembahasan, dibutuhkan suara 50 persen lebih dari 100 kursi yang ada di Senat. Partai Republik sendiri sebenarnya sudah menduduki 52 kursi dalam Senat, tapi empat senator sudah menyatakan penolakan.

Trump pun mengancam, para senator tidak dapat masuk ke dalam masa reses pada Agustus mendatang jika pembahasan mengenai program kesehatan ini belum rampung.

"Sudah hampir selesai. Kami bisa menghapus, tapi kami harus menghapus dan mencari gantinya," ujar Trump setelah santap siang bersama para senator Partai Republik, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (19/7).

Meski Trump sudah mendesak, sejumlah senator Partai Republik, seperti Susan Collins, Lisa Murkowski, dan Shelley Moore Capito, tetap tidak setuju Obamacare dicabut.

Pasalnya, proses itu membutuhkan waktu dua tahun karena Kongres perlu waktu untuk menggodok penggantinya.

Credit CNN Indonesia

Partai Republik Terbelah, RUU Pengganti Obamacare Tak Lolos

Jerry Moran, salah satu senator Partai Republik yang menolak pembahasan RUU program kesehatan pengganti Obamacare. (AFP Photo/Zach Gibson)

Jakarta, CB -- Upaya Donald Trump untuk mengganti Obamacare dengan rancangan undang-undang program kesehatan gagasan pemerintahannya dipastikan gagal setelah dua senator Partai Republik, Mike Lee dan Jerry Moran, mengumumkan penolakan mereka.

Dengan pengumuman ini, Partai Republik kehilangan suara untuk meloloskan rancangan undang-undang itu masuk ke tahap pembahasan. Pasalnya, Partai Republik tidak meraup suara mayoritas Senat.

Untuk dapat meloloskan undang-undang tersebut, Partai Republik membutuhkan lebih 50 persen lebih suara dari 100 kursi dalam Senat. Partai Republik sendiri sebenarnya menduduki 52 kursi di Senat.

Namun pada pekan lalu, dua senator Partai Republik, Susan Collins dan Rand Paul, menyatakan penolakannya, membuat posisi partainya imbang dengan Demokrat. Ketika Lee dan Moran menyusul, upaya Partai Republik otomatis kandas.

Sebagaimana dilansir AFP, penolakan terhadap rancangan undang-undang ini sendiri memang sudah lama menjadi desas-desus dalam tubuh Partai Republik.

Sejumlah senator khawatir rancangan tersebut dapat memangkas dana untuk Medicaid, undang-undang asuransi kesehatan bagi warga kurang sejahtera dan penyandang disabilitas.

Sejumlah senator Partai Republik juga khawatir, rancangan tersebut tidak dapat memangkas pajak besar yang sebelumnya berlaku dalam Obamacare.

Kisruh ini menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Sebuah jajak pendapat pada Minggu lalu menunjukkan, warga 50 persen warga AS lebih memilih Obamacare. Program baru ini sendiri hanya diinginkan oleh 24 responden.

Melihat segala aspek tersebut, seorang senator dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, mengatakan bahwa, "Kegagalan ini merupakan pangkal dari kegagalan rancangan ini."

Credit CNN Indonesia

AS Jatuhi Sanksi Baru, Iran Janji Akan Balas Dendam

AS menerapkan sanksi baru bagi Iran yang dirasa masih mengancam keamanan negaranya, meski Teheran dianggap patuh pada perjanjian nuklir 2015 lalu. (Reuters/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menerapkan serangkaian sanksi baru bagi Iran dengan alasan pengembangan program rudal Teheran dan "aktivitas jahat" di Timur Tengah yang melemahkan kontribusi positif negara itu dalam kesepakatan nuklir 2015 lalu.

"AS tetap merasa sangat prihatin dengan kegiatan-kegiatan jahat Iran di Timur Tengah yang menggerogoti stabilitas, keamanan, dan kemakmuran kawasan," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri AS, Rabu (19/7).

Melanjutkan pernyataannya, Kemlu AS menulis, "Aktivitas-aktivitas jahat itu melemahkan kontribusi positif apapun terhadap perdamaian dan keamanan kawasan serta internasional sesuai dengan tujuan dalam kesepakatan nuklir."

Dalam sanksi baru ini, AS memasukkan 18 entitas dan individu asal Iran dalam daftar hitam kementerian keuangannya.

Belasan entitas itu ditengarai mendukung aktivitas kriminal transnasional, seperti mendukung serta mendanai militer Iran untuk membangun teknologi pesawat nirawak dan memproduksi alat-alat militer lain.

"Sementara beberapa entitas lainnya ikut mengatur dan merencanakan pencurian program peranti lunak sensitif AS dan negara Barat lain untuk dijual kepada pemerintah Iran," bunyi keterangan Kementerian Keuangan AS.

Pemerintahan Presiden Donald Trump sebenarnya menganggap Iran sejauh ini mematuhi perjanjian nuklir dengan tak mengembangkan produksi uraniumnya. Namun, Gedung Putih masih khawatir dengan dukungan Teheran terhadap sejumlah kelompok pemberontak dan teroris.

AS menganggap Iran masih mendukung kelompok-kelompok berbahaya seperti Hizbullah, gerakan Hamas di Palestina, serta pemberontak Houthi di Yaman. AS juga tak setuju jika Teheran masih mendukung pemerintah Suriah di bawah Presiden Bashar al-Assad yang selama ini ingin digulingkan oleh Washington.

"Bahkan saat kami berupaya mencegah Iran mengembangkan senjata nuklirnya, kami masih melihat ancaman Iran terhadap AS dan sekutu di luar ancaman nuklir mereka," kata juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders.

Sementara itu, Iran mengecam sanksi baru yang diterapkan Negeri Paman Sam ini dengan menganggapnya sebagai langkah yang "hina dan tidak berharga."

"Iran akan melakukan tindakan balasan dengan menjatuhkan sanksi kepada warga asli Amerika yang telah melawan rakyat Iran dan negara Muslim lainnya di kawasan," bunyi pernyataan Kemlu Iran.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, juga mengatakan bahwa sanksi tersebut melanggar serta meracuni atmosfer dan semangat perjanjian nuklir yang selama ini telah disepakati negaranya bersama AS dan lima negara besar lainnya.

"Kami akan melihat apakah ini melanggar kesepakatan. Kami akan bertindak sesuai dengan perjanjian itu," papar Zarif seperti dikutip Reuters.

Credit CNN Indonesia