Senin, 25 Maret 2019

Pemilu Pertama Thailand usai Kudeta 2014



Pemilu Pertama Thailand usai Kudeta 2014
Warga Thailand memilih antara pemimpin dari junta militer atau partai pro-demokratis, Minggu (24/3). (REUTERS/Soe Zeya Tun)




Jakarta, CB -- Masyarakat Thailand berbondong-bondong menuju tempat pemilihan umum pada Minggu (24/3).

Ini merupakan Pemilu pertama mereka setelah kudeta 2014. Ada lebih dari 50 juta warga Thailand yang akan memilih antara pemimpin junta dan pemimpin dari garda demokratis.

Pemerintah menyediakan 93 ribu tempat pemilihan di 77 provinsi di Thailand. Bilik suara itu terbuka sampai pukul lima sore nanti. Kata komisi pemilihan setempat, hasil tidak resmi pemimpin terpilih dapat diketahui tiga jam setelah pemilihan.

Thailand selama ini berada di bawah kepemimpinan militer, sejak Prayuth Chan-ocha yang kemudian menjadi kepala militer, menggulingkan pemerintahan terpilih yang barkaitan dengan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Thaksin sendiri digulingkan oleh militer pada 2006.

Menurut analis, sistem pemilihan yang sekarang menguntungkan partai-partai pro-militer karena didesain mencegah partai yang berkaitan dengan Thaksin kembali ke tampuk kekuasaan.

Mengutip Reuters, partai pro-Thaksin menang setiap pemilihan umum sejak 2001.

Prayuth sebagai pemimpin junta menjanjikan keamanan dan kestabilan bagi Thailand. Dalam kampanyenya ia menyerukan, "Sebelumnya, kita selalu diselimuti krisis. Kita tidak boleh membiarkan krisis-krisis itu terjadi lagi, paham?"

Kelompok anti-Thaksin dan pro-Thaksin berulang kali bentrok di jalanan. Anti-Thaksin identik dengan kaus kuning, sementara pro-Thaksin berkaus merah. Kelompok kaus kuning menuding partai Thaksin korupsi. Sementara massa pro-Thaksin menduduki distrik bisnis di Bangkok selama berbulan-bulan pada 2010 setelah pengadilan membubarkan pemerintah.

Selain melumpuhkan perdagangan, peristiwa itu juga menewaskan sedikitnya 90 orang.





Credit  cnnindonesia.com



Italia dan China Sepakat Bangun 'Jalur Sutra'


Italia dan China Sepakat Bangun 'Jalur Sutra'
Presiden China Xi Jinping (REUTERS/Damir Sagolj)




Jakarta, CB -- Italia dan China menandatangani protokol tidak mengikat untuk membangun jalur sutra. Pembangunan ini merupakan inisiatif Beijing untuk membangun jalur transportasi dan perdagangan dari Asia ke Eropa.

Dengan penandatanganan ini, Italia menjadi negara G7 pertama yang melakukan proyek besar dengan China. Sebab, perang dagang AS-China merembet ke negara sekutu AS di Eropa.

"Kami menyadari bahwa dengan penandatangan kesepakatan ini, kami ada diambang resiko, juga kesempatan," jelas Menteri Ekonomi Michele Geraci yang telah puluhan tahun bekerja di China. 


Penandatangangan 29 butir nota kesepahaman dilakukan ini dilakukan Presiden Cina XI Jinping dan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte di Italia. Nilai investasi ini disebutkan media Italia mencapai 5-7 miliar euro (Rp80,9-11,3 triliun).

Selain kedua kepala negara, Ketua Komisi Pembangunan Nasional China, He Lifeng, dan Wakil Perdana Menteri Italia dan Menteri Pembangunan Ekonomi, Luigi Di Maio ikut menandatangani kesepakatan tersebut.

Harian ekonomi Italia, Il Sole 24 Ore mengatakan nilai investasi China bisa naik hingga 20 miliar euro. Tapi nilai investasi saat ini masih terbatas pada pembangunan pelabuhan strategis Genoa dan Trieste.


Sebelum melakukan kesepakatan dengan China, Italia telah lebih dulu meredakan kegelisahan Barat dengan menekankan manfaat timbal balik dari proyek itu.

Perusahaan-perusahaan Italia yang diuntungkan termasuk kelompok Ansaldo, yang memenangkan kontrak untuk membuat turbin, dan kelompok Danieli, yang mendapatkan kesepakatan 1,1 miliar euro untuk membangun pabrik besi dan baja di Azerbaijan.

Kesepakatan ini juga membuka pasar Cina untuk impor jeruk Italia serta kemitraan untuk raksasa pariwisata China Ctrip, terutama dengan bandara Roma.


Ikatan budaya termasuk kota kembar juga masuk dalam agenda. Beijing juga mendorong beberapa pertandingan sepak bola Serie A dimainkan di Cina, namun usulan in berpotensi melanggar peraturan badan yang mengatur permainan FIFA.

Kritikus mengangap pembangunan jalur sutra berupa jalur maritim, kereta api, dan jalanan ini adalah "predator" dan sangat menguntungkan perusahaan dan pemerintah China. Meski China mengelak anggapan tersebut dan menyebut bahwa ini adalah keuntungan untuk kedua negara.

"China ingin pertukaran komersial berjalan dua arah dan agar investasi mengalir ke dua arah," kata Xi.

Sementara Mattarella juga menekankan perlunya persaingan yang adil, menghormati hak kekayaan intelektual, dan kebijakan untuk meregulasi barang palsu. 


Namun, Wakil Perdana Menteri sayap kanan Italia Matteo Salvini tidak menghadiri jamuan makan malam hari Jumat untuk Xi di Istana Kuirinal Mattarella. Hal ini ia lakukan setelah menyatakan bahwa Italia tidak akan menjadi "koloni siapa-siapa". Beberapa menganggap sikap Salvini sebagai penghinaan bagi Xi.

Salvini sendiri secara khusus mendesak agar berhati-hati tentang penggunaan teknologi telekomunikasi 5G generasi berikutnya dari raksasa telekomunikasi China. Sedangkan mitra koalisi Luigi Di Maio lebih tertarik bermitra dengan Cina.

Amerika Serikat telah memperingatkan sekutu-sekutu Eropa bahwa Huawei dapat menggunakan teknologi 5G-nya sebagai "pintu belakang" untuk memata-matai, sebuah klaim bahwa Cina telah menolak keras, menyebut mereka serangan "tidak normal, tidak bermoral". 




Credit  cnnindonesia.com




Ratusan Tewas dalam Serangan Pemburu Dogon di Mali


Ratusan Tewas dalam Serangan Pemburu Dogon di Mali
Ilustrasi (REUTERS/Beawiharta)



Jakarta, CB -- Ratusan orang tewas dalam penyerangan yang terjadi di Desa Ogossogou, Mali, Afrika Barat, Sabtu (23/3). Aksi kekerasan yang menyerang kaum Fulani itu dilaporkan merenggut 115 nyawa di antaranya.

"Korban tewas sebanyak 115 orang ini adalah pembantaian warga sipil Fulani oleh kelompok pemburu Dogon," ujar Walikota Oenkoro, sebagai kota terdekat, Cheick Harouna Sankare, mengutip AFP.

Sankare mengatakan, jumlah korban tewas terus bertambah. Kini, seluruh jenazah warga Fulani sudah ditemukan.


Mayoritas korban tewas akibat tusukan senjata tajam dan tembakan senjata api. Beberapa sumber menyebut, penyerangan terjadi pada Sabtu dini hari. Pasukan keamanan Mali baru tiba sore hari di lokasi penyerangan.

Secara terpisah, dua saksi yang ditemui AFP menyebutkan bahwa pemburu Dogon membakar hampir seluruh pondok di desa tersebut.

Pembantaian ini terjadi saat delegasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkunjung ke wilayah Sahel. Melalui twitter resmi, PBB mengutuk serangan terhadap warga sipil dan meminta pihak berwenang di Mali menyelidiki kejadian tersebut.

Para duta besar pun langsung melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Mali Soimeylou Boubeye Maiga guna membahas gejolak yang sedang terjadi di Mali.

Penyerangan ini bukanlah yang pertama terjadi di Mali. Pembantaian ini dipicu oleh persoalan ternak di tanah Dogon serta perselisihan akses tanah dan air. Terlebih, kawasan itu juga terganggu oleh pengaruh jihadis.

Dalam empat tahun terakhir, pejuang jihadis muncul sebagai ancaman di Mali tengah. Kelompok yang dipimpin oleh pengkohtbah Islam radikal Amadou Koufa melakukan perekrutan dari komunitas Muslim Fulani.

Seiring dengan itu, bentrokan antara penggembala Fulani dan kelompok etnis Dogon terus terjadi. Tak tanggung-tanggung, bentrokan itu menewaskan 500 orang pada tahun lalu.

Pada Januari 2019, kelompok Dogon menyerang kelompok Fulani di desa lain dan menewaskan 37 orang di antaranya. Kelompok Fulani sebenarnya telah beberapa kali meminta perlindungan dari pihak berwenang.

Pemerintah setempat pun membantah bahwa mereka seakan menutup mata terhadap serangan Dogon kepada Fulani. Pada 2015 lalu, pemerintah Mali telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan beberapa kelompok bersenjata. Sayangnya, jihadis tetap aktif dan sebagian besar wilayah di negara itu tetap berjalan tanpa hukum.




Credit cnnindonesia.com



Parlemen Irak pecat gubernur lokal setelah kecelakaan ferry


Parlemen Irak pecat gubernur lokal setelah kecelakaan ferry
Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi secara resmi meminta parlemen memecat Gubernur Nineveh Nawfal Hammadi al-Sultan setelah kecelakaan kapal ferry sungai yang menewaskan sedikitnya 90 orang di Mosul, ibu kota provinsi itu..



Baghdad (CB) - Parlemen Irak memutuskan pada Ahad (24/3) untuk memecat gubernur Nineveh, setelah kapal feri yang sesak dengan penumpang terbalik, dan menewaskan sedikitnya 90 orang di Mosul, Ibu Kota provinsi itu, kata media negara.

Kapal tersebut membawa para keluarga menuju ke satu pulau tempat rekreasi di Sungai Tigris pada Kamis, ketika terbalik. Banyak di antara wanita dan anak-anak yang berada di kapal itu tak dapat berenang.

Para militan IS (Daesh) dipukul mundur dari Mosul hampir dua tahun lalu, tapi bantuan telah memberi jalan bagi orang-orang atau pejabat-pejabat diduga terlibat dalam korupsi sementara pembangunan kembali kota yang rusak itu tak berjalan sebagaimana semestinya.

Sejumlah orang mendatangi presiden Irak dan gubernur itu pada Jumat, dan memaksa mereka pergi dari tempat kejadian. Kerumunan massa melempari bebatuan dan sepatu ke arah mobil yang di dalamnya ada Gubernur Nawfal Hammadi al-Sultan. Karena dalam keadaan kecepatan relatif tinggi, mobil itu menabrak dua orang, satu di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit.

Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi pada Sabtu meminta parlemen memecat Sultan. Undang-Undang Irak memberikan hak kepada parlemen federal untuk memecat gubernur-gubernur provinsi atas dasar saran dari perdana menteri.

Parlemen juga memecat dua wakil Sultan, sesuai dengan permintaan Abdul Mahdi. Gubernur itu dapat mengajukan banding di pengadilan. Ia belum memberikan komentar mengenai hal itu.

Dalam sepucuk surat kepada parlemen, Abdul Mahdi menuding Sultan lalai dalam menjalankan tugasnya, dan mengatakan sudah ada bukti dia menyalahgunakan dana masyarakat dan kekuasaan.

Para pemerotes menyalahkan kelalaian yang dilakukan pemerintah lokal atas kecelakaan tersebut. Kapal itu berisi penumpang lebih lima kali dari kapasitasnya, demikian kata seorang pejabat lokal.





Credit  antaranews.com


Ledakan landa perayaan dan gubernur Helmand terluka


Ledakan landa perayaan dan gubernur Helmand terluka
Dua ledakan terjadi di suatu perayaan di Laskhar Gah, di bagian selatan Afghanistan, pada Sabtu, mencederai gubernur Provinsi Helmand, kata perwira keamanan..



Lashkar Gah, Afghanistan (CB) - Dua ledakan terjadi di suatu perayaan di Laskhar Gah, di bagian selatan Afghanistan, pada Sabtu, mencederai gubernur Provinsi Helmand, kata perwira keamanan.

Ledakan-ledakan tersebut terjadi saat warga masyarakat merayakan Hari Petani.

Gubernur Helmand Mohammad Yasin Khan jatuh dan terluka akibat ledakan-ledakan itu sebelum ia dengan cepat dibawa keluar dari tempat acara, kata seorang saksi mata Reuters.

Para pekerja darurat tiba untuk membantu merawat sedikitnya 15 orang yang terluka. Penyebab ledakan tersebut sejauh ini belum jelas tetapi tampaknya disebabkan oleh bahan peledak yang ditanam.

Tidak segera jelas apakah ada orang yang tewas.

Helmand merupakan salah satu provinsi di Afghanistan, tempat para pemberontak memiliki kendali dan pengaruh besar. Lashkar Gah adalah ibu kota provinsi itu.





Credit  antaranews.com



Jumat, 22 Maret 2019

PBB sebut serangan teroris di Selandia Baru Islamfobia


PBB sebut serangan teroris di Selandia Baru Islamfobia

Para ahli hak asasi manusia pada Kamis (21/3) menggambarkan serangan teroris di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, sebagai Islamfobia. .



Jenewa (CB) - Para ahli hak asasi manusia pada Kamis (21/3) menggambarkan serangan teroris di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, sebagai Islamfobia.

Tendayi Achiume, Rapporteur Khusus PBB mengenai Rasisme, dan Michal Balcerzak, Ketua Kelompok Kerja Ahli mengenai Rakyat Keturunan Afrika, mengeluarkan pernyataan bersama dalam kesempatan Hari Internasional bagi Penghapusan Dikskriminasi Rasial.

"Kurang dari sepekan lalu, seorang supremasi kulit-putih melakukan serangan teroris Islamfobi terhadap dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, dan menewaskan 50 orang serta melukai banyak orang lagi," demikian bunyi pernyataan tersebut, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadulu.

"Peristiwa tragis ini mengingatkan kita bahwa rasisme, kebencian kepada orang asing dan kebencian terhadap agama mematikan ...," kata para ahli. Mereka menyatakan kekerasan rasial dan diskriminasi berpangkal dengan idelologi supremasi dan populisme etnik-nasionalis.

Para ahli tersebut mendesak semua negara agar melakukan peran mereka secara sungguh-sungguh dan mensahkan kebijakan yang akan melindungi penduduk yang rentan dan menjamin kesetaraan rasial.

Mereka juga mendesak rakyat yang terlibat dalam keistimewaan rasial agar menghapuskan rasisme, xenofobia dan intoleransi yang berkaitan dengan semua itu.


Credit  antaranews.com



PM Ardern Diancam Keselamatannya pasca Teror di Selandia Baru



Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern berbaur bersama warga lainnya menghadiri salat Jumat di halaman Masjid Al-Noor, Christchurch, Selandia Baru, Jumat, 22 Maret 2019. Jacinda bersama ribuan warga lainnya juga menyaksikan ibadah salat Jumat di masjid yang jadi saksi bisu aksi teror yang dilakukan Brenton Tarrant. REUTERS/Edgar Su
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern berbaur bersama warga lainnya menghadiri salat Jumat di halaman Masjid Al-Noor, Christchurch, Selandia Baru, Jumat, 22 Maret 2019. Jacinda bersama ribuan warga lainnya juga menyaksikan ibadah salat Jumat di masjid yang jadi saksi bisu aksi teror yang dilakukan Brenton Tarrant. REUTERS/Edgar Su

CB, Wellington – Polisi sedang menginvestigasi ancaman keselamatan yang ditujukan kepada Perdana Menteri Jacinda Ardern pasca serangan teror di Selandia Baru.

Unggahan ancaman mati untuk Ardern itu muncul di jejaring sosial Twitter dan telah tayang selama 48 jam sebelum akun terkait ditutup sementara oleh manajemen sosial media itu sebelum pukul 16 waktu setempat hari ini.
Unggahan itu dilaporkan oleh sejumlah netizen kepada polisi.

“Unggahan lainnya yang ditujukan kepada Ardern dan polisi Selandia Baru menampilkan foto yang sama dengan tulisan ‘berikutnya Anda’,” begitu dilansir NZ Herald pada Jumat, 22 Maret 2019.

Akun bermasalah itu menampilkan isi yang menyatakan anti-Islam dan ujaran kebencian ala kelompok supremasi kulit putih.

“Polisi menyadari adanya komentar ini di Twitter dan membuat penyelidikan,” kata juru bicara polisi.
Pesan bernada mengancam itu juga ditujukan kepada kantor PM dan Twitter sendiri setelah akun resmi jejaring sosial ini mencuitkan dukungan terbuka pasca serangan teror terhadap jamaah salat Jumat di dua masjid di Kota Christchurch, yang terjadi pada 15 Maret 2019. Pelaku serangan teror di Selandia Baru, Brenton Harrison Tarrant, 28 tahun, menembaki jamaah salat Jumat baik lelaki, perempuan dan anak-anak.

Aksi brutal simpatisan supremasi kulit putih ini menewaskan 50 orang di dalam masjid. 30 orang masih menjalani perawatan medis intensif akibat luka tembak dengan delapan orang masih dalam keadaan kritis.

Pelaku serangan teror di Selandia Baru, Brenton Harrison Tarrant, 28 tahun, menggunakan senapan semiotomatis untuk menembaki jamaah dua masjid di Kota Christchurch pada Jumat, 15 Maret 2019. 50 orang tewan dan 48 orang terluka. Heavy



Akun resmis Twitter mencuitkan,”Kia Kaha. Kita berdiri bersama Selandia Baru.”
Manajemen Twitter sebelumnya mencuitkan pesan bahwa mereka,”Memonitor dan menghapus setiap pesan yang menampilkan tragedi itu. Dan akan terus melakukannya sesuai aturan Twitter.”

Sebagian netizen menilai cuitan Twitter bermakna kosong atau empty gesture karena manajemen sosial media itu tidak menghapus pesan-pesan bernada rasis dan kekerasan yang muncul di layanan situs itu pasca serangan teror di Selandia Baru.



Credit  tempo.co



Selandia Baru: Keamanan Warga Muslim Jadi Fokus Negara


Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern meninggalkan lokasi shalat Jumat di Hagley Park, Christchurch, Selandia Baru, Jumat (22/3).
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern meninggalkan lokasi shalat Jumat di Hagley Park, Christchurch, Selandia Baru, Jumat (22/3).
Foto: AP Photo/Vincent Thian

Muslim di Selandia Baru menunaikan shalat Jumat perdana sejak penembakan.




CB, ANKARA -- Pemerintah Selandia Baru akan menjamin keamanan dan kesalamatan setiap warga Muslim di negaranya pascainsiden penembakan dua masjid di Christchurch pada Jumat pekan lalu. Sebanyak 50 orang meninggal dalam insiden tersebut.

"Memastikan komunitas Muslim di Selandia Baru merasa aman adalah fokus khusus," kata Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters dalam pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Jumat (22/3), dikutip laman Sputnik.

OKI telah menggagas pertemuan darurat untuk membahas merebaknya fenomena Islamofobia, termasuk insiden penembakan di Christchurch. Pertemuan digagas oleh Turki.

Umat Muslim di Christchurch telah menunaikan shalat Jumat perdana sejak peristiwa penembakan brutal pekan lalu. Warga Selandia Baru turut menghadiri prosesi shalat yang digelar di Hagley Park sebagai bentuk solidaritas terhadap Muslim.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern juga turut hadir di sana dengan mengenakan pakaian serba hitam. Dia sempat memberi pidato dan mengawalinya dengan mengucapkan salam.

Dalam pidatonya, Ardern mengutip perkataan Nabi Muhammad SAW, yakni orang-orang yang beriman dalam kebaikan, belas kasih, dan simpati seperti satu kesatuan tubuh. "Ketika ada bagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakit. Selandia Baru berduka dengan para korban, kita adalah satu," ujarnya.

Sebanyak 50 orang meninggal dalam insiden penembakan di dua masjid di Christchurch pada Jumat pekan lalu. Peristiwa itu juga menyebabkan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Ardern menyebut insiden tersebut sebagai kejadian terkelam di negaranya. 




Credit  republika.co.id



Dua Tentara AS Tewas di Afghanistan


Dua Tentara AS Tewas di Afghanistan
Foto/Ilustrasi/Istimewa

KABUL - Dua tentara Amerika Serikat (AS) tewas di Afghanistan pada Jumat (22/3/2019) ketika melakukan operasi. Demikian pernyataan yang dikeluarkan misi dukungan NATO dalam sebuah pernyataan.

Namun pernyataan itu tidak memberikan rincian lebih lanjut dan merahasiakan identitas tentara yang tewas sampai keluarga terdekat diberitahu seperti dilansir dari Reuters.

Misi militer AS di Afghanistan difokuskan pada membimbing dan membantu pasukan Afghanistan melawan Taliban, yang digulingkan dari kekuasaan pada tahun 2001.

Kekerasan telah tiada henti di Afghanistan meskipun gerilyawan Taliban telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan dengan para pejabat AS tentang penyelesaian damai. Pembicaraan terakhir berakhir bulan ini dengan kedua belah pihak mengutip kemajuan, tetapi tidak ada kesepakatan untuk mengakhiri perang selama 17 tahun.

Misi Dukungan NATO sendiri terdiri dari 17.000 tentara di mana sekitar setengahnya berasal dari AS. Sebelumnya, Presiden Donald Trump berkeinginan untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan. Trump berencana untuk menarik lebih dari 5.000 tentara AS dari Afghanistan 



Credit  sindonews.com


Konsulat dan Kedubes Rusia di Athena Dilempari Granat


Konsulat dan Kedubes Rusia di Athena Dilempari Granat
Konsulat dan Kedubes Rusia di Athena dilempari granat. Foto/Ilustrasi/Istimewa

ATHENA - Dua orang tidak dikenal melemparkan alat peledak ke pos polisi dekan Konsulat Rusia di Athena. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Kedutaan Besar Rusia di Yunani.

"Tadi malam, dua orang asing, yang mengendarai konsulat Kedutaan Besar Rusia dengan sepeda, melemparkan sebuah alat peledak ke sebuah stan polisi yang terletak di dekat konsulat," kata Kedutaan Besar Rusia.

"Kerusakan kecil telah ditimbulkan," sambung kedutaan Rusia, menambahkan bahwa otoritas keamanan Yunani sedang memeriksa inside tersebut seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (22/3/2019).

Sebelumnya pada hari itu, saluran TV lokal, Skai, melaporkan bahwa orang tak dikenal telah melemparkan granat ke wilayah konsulat Rusia di Athena, dengan bangunan yang ditutup oleh polisi.

Granat itu tidak meledak, sementara alasan pelemparan itu belum diungkapkan oleh pihak kepolisian.

Tidak ada informasi lebih lanjut terkait insiden ini.

Serangan terhadap perwakilan diplomatik Rusia di luar negeri bukan yang pertama kalinya. Pada September 2015, sebuah mortir mendarat di areal Gedung Kedutaan Besar Rusia di Damaskus. Selang sebulan kemudian, tepatnya bulan Oktober, gedung tersebut diserang dua granat. Beruntung tidak seorangpun tewas dalam serangan tersebut, namun sejumlah orang terluka.

Serangan mortir terjadi terhadap gedung yang sama pada Oktober 2016 dan Agustus 2017. 




Credit  sindonews.com




Suriah Sebut Akan Rebut Kembali Dataran Tinggi Golan


Suriah Sebut Akan Rebut Kembali Dataran Tinggi Golan
Ilustrasi latihan pasukan Israel di Dataran Tinggi Golan. (REUTERS/Nir Elias)




Jakarta, CB -- Pemerintah Suriah mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, soal usul untuk mengakui wilayah Dataran Tinggi Golan menjadi milik Israel. Mereka berjanji bakal merebut kembali kawasan itu dengan segala cara.

"Bangsa Suriah akan berusaha membebaskan tanah yang berharga ini dengan segenap cara," demikian pernyataan yang disiarkan Kantor Berita Suriah, SANA, seperti dikutip Reuters, Jumat (22/3).

Menurut Kementerian Luar Negeri Suriah, pernyataan Trump memperlihatkan sikap bias AS terhadap Israel. Menurut mereka wilayah itu adalah milik Suriah.


Rusia dan Iran yang merupakan sekutu Suriah juga mengecam pernyataan Trump soal Dataran Tinggi Golan. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan sikap Trump sama saja melanggar keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa.


Sedangkan Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan keputusan Trump soal Dataran Tinggi Golan tidak sah dan tidak bisa diterima.

Trump, menyatakan hendak mengakui Dataran Tinggi Golan, yang merupakan wilayah sengketa, menjadi milik Israel. Kawasan itu diduduki oleh Negeri Zionis pada Perang Enam Hari 1967 dan dicaplok dari Suriah pada 1981.

"Setelah 52 tahun kini saatnya untuk Amerika Serikat mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang mana penting bagi strategi dan keamanan Israel serta kestabilan kawasan," cuit Trump melalui akun Twitter.

Dunia tidak mengakui pencaplokan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

"Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat jelas menyatakan Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah. Dan aspek paling awal dalam resolusi 2254 adalah pengakuan wilayah Suriah," kata Perwakilan Khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen.

Sebelum Trump menyampaikan pernyataan itu, Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman, dan Senator South Carolina dari Partai Republik, Lindsey Graham, berkunjung ke Dataran Tinggi Golan bersama dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.


Trump juga dilaporkan sempat berkonsultasi dengan Penasihat Keamanan Nasional, John Bolton, perwakilan untuk perundingan internasional Jason Greenblatt, dan menantunya yang juga menjadi salah satu penasihat di Gedung Putih, Jared Kushner.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyatakan mendukung keputusan Trump.

"Presiden Trump dengan berani memutuskan hal itu, yang sangat penting bagi warga Israel. Ini akan menjadi sejarah," kata Pompeo dalam kunjungan di Tel Aviv, Kamis malam waktu setempat.

Sejumlah pihak menyayangkan langkah Trump soal Dataran Tinggi Golan. Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menyatakan cemas dengan masa depan setelah sikap Trump itu.

"Apa yang akan terjadi di masa mendatang? Ketidakstabilan yang pasti dan pertumpahan darah di kawasan ini," kata Erekat.

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, menyatakan tetap mendukung Suriah mempertahankan Dataran Tinggi Golan.

"Kedaulatan wilayah adalah salah satu unsur mendasar dalam hukum internasional. Upaya AS untuk membenarkan aksi Israel melawan hukum internasional hanya akan menjurus kepada kekerasan di kawasan itu," kata Cavusoglu.


Israel menganggap Dataran Tinggi Golan sangat penting dari sisi pertahanan karena menjadi 'benteng' alami untuk menahan serangan dari wilayah Suriah. Apalagi saat ini front sudah terbuka karena Suriah merupakan sekutu Iran, yang merupakan musuh bebuyutan Negeri Zionis itu.

Mereka khawatir Iran bisa menggelar serangan terhadap Israel melalui Suriah. Apalagi Iran juga mengembangkan rudal jarak menengah dan mampu melakukan pengayaan uranium sebagai bahan utama pembuatan hulu ledak nuklir.




Credit  cnnindonesia.com



Turki kecam cuitan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan


Turki kecam cuitan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu. (Anadolu)



 
Ankara (CB) - Pejabat senior Turki pada Kamis (21/3) mengecam cuitan Presiden AS Donald Trump untuk mensahkan penyerbuan Israel ke Dataran Tinggi Golan, yang diduduki.
"Keutuhan wilayah semua negara adalah prinsip paling mendasar hukum internasional," kata Menteri Luar Negeri Turki

"Upaya AS untuk mensahkan tindakan Israel yang bertentangan dengan hukum internasional hanya akan mengarah ke kerusuhan lebih lanjut dan kepedihan di wilayah ini. Turki mendukung keutuhan wilayah Suriah," ia menambahkan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat siang.

Juru Bicara Presiden Suriah, Ibrahim Kalin, juga mengutuk pernyataan yang tak masuk akal itu.

"Keutuhan wilayah semua negara dilindungi berdasarkan hukum internasional," kata Kalin di dalam satu cuitan.

"Pemerintah AS @realDonaldTrump berusaha mensahkan tindakan tidak sah Israel mengenai Dataran Tinggi Golan tak berarti apa-apa selain mendukung kebijakan pendudukan Israel dan memperdalam konflik di wilayah ini," tambah Kalin.

Pada Kamis pagi, Trump mengatakan dalam satu cuitan "sudah tiba waktunya untuk mengakui kendali Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang diduduki.

Momentum Kongres telah terbentuk di Capitol Hill bagi perubahan, dan Departemen Luar Negeri AS pekan lalu mengubah sebutannya untuk pertama kali mengenai wilayah sengketa tersebut, dan merujuknya sebagai "yang dikuasai Israel" dan bukan istrilah sebelumnya "yang diduduki Israel".

Israel telah lama mendorong Washington agar mengakui klaimnya atas wilayah itu, yang direbutnya dari Suriah selama Perang Enam Hari 1967.

Israel menduduki dua-pertiga Dataran Tinggi Golan sebagai akibat de fakto dari konflik. Israel secara resmi mencaplok wilayah tersebut pada 1981 --tindakan yang dengan bulan ditolak pada saat itu oleh Dewan Keamanan PBB.

AS untuk pertama kali menyampaikan penentangan terhadap resolusi tahunan PBB yang mengutuk kekuasaan Israel atas Dataran Tinggi Golan pada November. Secara keseluruhan, 151 negara memberi suara dukungan, dan cuma Israel bersama AS yang memberi suara menentangnya.




Credit  antaranews.com



Sistem Rudal S-400 Rusia dan F-35 AS Sulit Rekonsiliasi di Turki



Sistem Rudal S-400 Rusia dan F-35 AS Sulit Rekonsiliasi di Turki
Pesawat jet tempur siluman F-35 produksi Lockheed Martin, Amerika Serikat. Foto/REUTERS


WASHINGTON - Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat (AS) Jenderal Joseph Dunford mengatakan sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia yang akan dioperasikan Turki sulit berekonsiliasi dengan pesawat jet tempur siluman F-35. Dia berharap dapat menemukan solusi untuk perselisihan dengan Turki atas pembelian senjata pertahanan Moskow itu.

"Posisi kami telah dibuat sangat jelas untuk Turki, dan kami berharap bahwa kami dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah sulit ini," kata Jenderal Dunford di forum Dewan Atlantik di Washington pada hari Kamis.

"Baik cabang eksekutif dan legislatif pemerintah AS akan mengalami kesulitan merekonsiliasikan kehadiran S-400 dan jet tempur tercanggih yang kita miliki, F-35," lanjut dia, dikutip Sputnik, Jumat (22/3/2019).

"Kami berharap bahwa kami dapat menemukan jalan keluar dari ini, tetapi ini adalah masalah yang sulit," imbuh Dunford.

Komentar itu muncul setelah Kamis pekan lalu Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan Ankara mengharapkan pengiriman jet tempur F-35 buatan AS pada November kendati Washington mengkritik keputusan Turki soal pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia.

Pada saat yang sama, Ankara terus menghadapi kritik keras dari Washington terkait dengan perjanjian pinjaman untuk pasokan sistem pertahanan S-400 Rusia yang ditandatangani oleh kedua negara tersebut pada Desember 2017. 




Credit  sindonews.com


Rusia Diduga akan Tes Hampir 20 Rudal yang Tak Bisa Dicegat AS


Rusia Diduga akan Tes Hampir 20 Rudal yang Tak Bisa Dicegat AS
Rudal hipersonik Kinzhal Rusia saat diuji terbang. Foto/BBC


WASHINGTON - Hampir 20 rudal Rusia yang saat ini tidak dapat dicegat atau dihalau sistem pertahanan Amerika Serikat (AS) diduga akan diuji coba. Misil-misil hipersonik itu dilaporkan sedang dipindahkan ke lokasi pengujian militer.

Aktivitas terkait misil-misil berbahaya Moskow itu diungkap sejumlah pejabat yang mengetahui laporan intelijen Amerika Serikat.

"Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki ambisi untuk mengembangkan senjata-senjata ini dan bahwa mereka telah memprioritaskan program khusus ini," kata salah satu sumber yang berbicara kepada CNBC secara anonim, Jumat (22/3/2019).

"Rusia pada dasarnya menentukan bahwa mereka merasa nyaman dengan desain dan sekarang akan fokus pada fine-tuning senjata melalui pengujian," lanjut sumber tersebut.

Rudal hipersonik air-to-surface Rusia yang dijuluki "Kinzhal," atau "Belati" telah diuji setidaknya tiga kali. Pada bulan Juli, Kremlin berhasil menguji senjata terhadap target hampir 500 mil jauhnya. 

Dalam laporan intelijen AS yang lain, kata sumber itu, rudal hipersonik dipasang dan diluncurkan 12 kali dari jet tempur MiG-31 Rusia. Selain itu, Moskow juga sedang bekerja untuk memasang senjata seperti itu pada pesawat pembom strategis.

Senjata-senjata hipersonik itu dijadwalkan untuk bergabung dengan gudang senjata Kremlin pada awal 2020. Pemerintah maupun militer Moskow belum berkomentar atas laporan intelijen Amerika tersebut. 




Credit  sindonews.com




Rusia Uji Coba Kapal Selam Nuklir Siluman Baru



Rusia Uji Coba Kapal Selam Nuklir Siluman Baru
Rusia merilis uji coba kapal selam nuklir siluman kelas Borei baru. Foto/Ilustrasi/Istimewa


MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman uji coba kapal selam nuklir kelas Borey baru. Penambahan baru untuk keluarga Proyek "siluman" 955 itu diharapkan akan bergabung dengan Angkatan Laut Rusia akhir tahun ini.

Dikutip dari RT, Kamis (21/3/2019), video yang memperlihatkan kapal selam nuklir bersenjata ultra silent misil kelas Borey generasi keempat itu dirilis bertepatan dengan Hari Kapal Selam di Rusia.

SSBN (Submarine Submersible Ballistic Nuclear) kelas Borey generasi keempat itu diharapkan menjadi komponen kunci dari pasukan nuklir strategis Rusia dalam beberapa dekade mendatang.

Semua kapal selam kelas Borey nantinya akan dipersenjatai dengan 16 rudal balistik antar benua Bulava berbahan bakar padat 8.000 km dengan hulu ledak bermanuver.

Proyek 955 SSBN juga memiliki karakteristik siluman yang lebih unggul dari kapal selam nuklir Rusia mana pun yang saat ini ada.

Kementerian Pertahanan Rusia awalnya merencanakan untuk membangun delapan kapal selam kelas Borey, tetapi jumlah itu dapat meningkat menjadi sepuluh pada tahun 2027, menurut laporan media.

Dua kapal selam kelas Borey pertama, Proyek utama 955 SSBN Yury Dolgoruky dan serial pertama SSBN Aleksandr Nevsky, telah bergabung dengan Angkatan Laut Rusia pada 2013. Sedangkan SSBN generasi ketiga, Vladimir Monomakh, mulai beroperasi pada Desember 2014. 






Credit  sindonews.com



Ledakan di Pabrik Kimia China, 47 Orang Tewas


Ledakan di Pabrik Kimia China, 47 Orang Tewas
Setidaknya 47 orang tewas akibat ledakan di kompleks pabrik kimia di Yancheng, China, pada Kamis (21/3). (Reuters/Stringer)




Jakarta, CB -- Setidaknya 47 orang tewas akibat ledakan di kompleks pabrik kimia di Yancheng, China, pada Kamis (21/3).

Pemerintah Kota Yancheng melaporkan bahwa lebih dari 600 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan lebih lanjut.

AFP melaporkan bahwa ledakan ini begitu kuat hingga menyebabkan gempa kecil, meruntuhkan sejumlah bangunan pabrik dan memecahkan jendela rumah yang terletak beberapa kilometer dari lokasi.


Seorang warga, Xiang, mengaku sudah lama khawatir akan keselamatan dan polusi dari kompleks pabrik tersebut.


"Kami tahu akan meledak pada suatu hari," kata perempuan berusia 60 tahun itu kepada AFP.

Otoritas lokal pun mengerahkan ratusan personel penyelamat dan mengevakuasi lebih dari 3.000 orang dari dekat kompleks pabrik tersebut.

Menurut laporkan aparat setempat, kobaran api akibat ledakan tersebut sudah berhasil dipadamkan oleh pasukan yang bekerja semalam suntuk.


Sementara itu, aparat penegak hukum mulai menyelidiki penyebab ledakan dan sudah menahan sejumlah orang untuk diinterogasi.

Pabrik kimia ini merupakan milik Tianjiayi Chemical, perusahaan yang didirikan pada 2007 lalu dengan pegawai 195 orang.

Berdasarkan keterangan pejabat lokal, perusahaan itu memproduksi material kimia mentah, termasuk anisol dan senyawa yang mudah terbakar.

Kecelakaan industri biasa terjadi di China. Menurut pemberitaan AFP, sebagian besar kecelakaan ini terjadi karena banyak regulasi tak ditegakkan.

November lalu, kebocoran gas di salah satu pembangkit listrik di Kota Zhangjiakou menewaskan 24 orang dan melukai 21 lainnya.

Laporan otoritas lokal bulan lalu mengungkap bahwa kecelakaan itu terjadi karena perusahaan kimia yang bertanggung jawab menutupi sejumlah informasi dan mengelabui penyelidik.

Kecelakaan industri terparah di China terjadi pada 2015, ketika ledakan kimia di Kota Tianjin menewaskan 165 orang. 



Credit  cnnindonesia.com




Disebut Bantu Korut, AS Sanksi Dua Perusahaan China


Disebut Bantu Korut, AS Sanksi Dua Perusahaan China
Ilustrasi perbatasan Panmunjom, Korea Utara. (REUTERS/Kim Hong-Ji)




Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan China karena dianggap melanggar sanksi terhadap Korea Utara. Hal ini menjadi langkah baru AS untuk menekan Korea Utara setelah pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Korut, Kim Jong-un, di Vietnam pada akhir Februari lalu gagal mencapai kesepakatan.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (22/3), sanksi baru itu dijatuhkan oleh Kementerian Keuangan AS terhadap dua perusahaan logistik asal China. Yaitu Dalian Haibo International Freight Co. Ltd., dan Liaoning Danxing International Forwarding Co. Ltd. Karena sanksi itu, perusahaan AS dilarang berhubungan dengan keduany dan seluruh aset mereka yang ada di AS, jika ada, akan dibekukan.

Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, dalam keterangannya menyatakan kedua perusahaan itu disebut membantu Korea Utara menghindari sanksi.


"Kementerian Keuangan akan terus menerapkan sanksi, dan kami menyatakan dengan jelas kedua perusahaan pelayaran itu menerapkan kedok untuk meyamarkan perdagangan dengan Korea Utara," demikian isi pernyataan Mnuchin.

Menurut Mnuchin, Dalian Haibo disebut menjalin transaksi dengan perusahaan Korea Utara, Paeksol Trading Corp, yang sudah dijatuhi sanksi oleh AS. Dia menyatakan kapal angkut Dalian Haibo yang dipasang bendera Korea Utara mengangkut barang dari China menuju gudang Paeksol di Nampo, Korut.

AS juga menyatakan perusahaan logistik pelayaran Liaoning Danxing berkali-kali memanipulasi data saat mengirim barang ke Korea Utara.

Cara yang mereka pakai adalah memanipulasi sistem identifikasi otomatis, mengubah ciri kapal, memalsukan dokumen muatan, dan memindahkan muatan ke kapal lain di tengah laut.


Menurut Kemenkeu AS, sejak 2018 ada sekitar 263 kapal tanker yang memasok minyak ke Korea Utara dengan cara pindah muatan dari kapal ke kapal.

Mnuchin menyatakan dia juga memperbarui sanksi dan larangan terhadap 67 kapal yang diduga digunakan Korea Utara mengimpor minyak bumi, atau mengekspor batu bara.

"AS dan sekutu tetap berkomitmen untuk satu tujuan, yakni denuklirisasi Korea Utara dan meyakini penerapan sanksi terhadap Korut berlandaskan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah langkah penting mencapai tujuan itu," lanjut Mnuchin.

Sayang kedua perusahaan itu tidak memberikan pernyataan apapun terkait sanksi itu.




Credit  cnnindonesia.com



Partai Sayap Kanan Belanda Menang Pemilu


Thierry Baudet (Forum for Democracy) terlihat selama malam hasil pemilu di pusat kota Amsterdam, Belanda, 21 Maret 2018. [REUTERS]
Thierry Baudet (Forum for Democracy) terlihat selama malam hasil pemilu di pusat kota Amsterdam, Belanda, 21 Maret 2018. [REUTERS]

CB, Jakarta - Partai sayap kanan anti-imigran Belanda menang pemilu dan menggeser posisi mayoritas partai berkuasa, dua hari pasca-teror di Utrecht.
Partai baru bernama Forum for Democrascy yang dipimpin oleh Thierry Baudet, 36 tahun, bangkit dari nol kursi di senat hingga memiliki 12 kursi sejak masuk dalam bursa pemilihan, seperti dikutip dari The Telegraph, 22 Maret 2019.
Partai Forum for Democracy mendukung Nexit atau Netherlands Exit, upaya untuk memisahkan Belanda dari Uni Eropa dan pandangan anti-imigrasi dan anti-Islam.

"Para pemilih di Belanda telah melebarkan sayap mereka dan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kami telah dipanggil ke garis depan karena kami harus melakukannya. Karena negara membutuhkan kita," kata Baudet.
Hasil pemilu menunjukkan kekuatan populisme sayap kanan yang bertahan lama di Belanda, yang terjadi hampir dua puluh tahun eksis setelah pembunuhan populis Pim Fortuyn pada tahun 2002.

Thierry Baudet (Forum for Democracy) terlihat selama malam hasil pemilu di pusat kota Amsterdam, Belanda, 21 Maret 2018. [REUTERS]
Kemenangan kaum populis membuat partai koalisi kanan-tengah Perdana Menteri Mark Rutte terpaksa mencari dukungan dari luar untuk memenangkan persetujuan Senat demi meloloskan undang-undang yang disahkan oleh parlemen.
Suara provinsi menentukan komposisi di Senat, di mana pemerintah Rutte telah kehilangan mayoritasnya.


Forum for Democracy, yang hanya memegang dua kursi di parlemen setelah memasuki politik pada 2016, akan memiliki jumlah kursi yang sama di Senat yang dikuasai partai VVD Mark Rutte.

"Kami berdiri di puing-puing yang dulunya peradaban paling indah di dunia," kata Baudet dalam pidato kemenangan di depan pendukung, dikutip dari Reuters.
Mengikuti pimpinan Presiden AS Donald Trump, Baudet menentang imigrasi dan menekankan tema budaya dan ekonomi "First Dutch" atau memprioritaskan orang Belanda. Dia menentang euro dan berpikir Belanda harus meninggalkan Uni Eropa.
Baudet terus berkampanye ketika partai-partai Belanda lain berhenti setelah serangan hari Senin di Utrecht, di mana seorang pria bersenjata menembak tiga orang yang mati di sebuah trem. Ketum partai sayap kanan itu menyalahkan penyebab teror pada kebijakan imigrasi pemerintah Belanda yang lemah.



Credit  tempo.co




Theresa May Salahkan Parlemen Inggris Atas Kebuntuan Brexit





CB, Jakarta - PM Inggris Theresa May menyalahkan parlemen Inggris di tengah upayanya memperoleh dukungan tory untuk proposal Brexit-nya yang semakin mendekati ambang batas waktu.
Pada Rabu petang kemarin, ketika Brexit tinggal menghitung sembilan hari lagi, May membuat pidato mengejutkan dari beranda kediamannya di Downing Street No.10.
"Dua tahun berjalan, para anggota parlemen tidak bisa menyepakati cara untuk pemisahan Inggris. Akibatnya, kita tidak akan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret. Penundaan ini adalah penyesalan besar untuk saya pribadi. Kalian sebagai warga sudah merasa cukup. Kalian ingin proses ini selesai dan berakhir. Saya setuju, saya di pihak kalian," kata May, dikutip dari New York Times, 22 Maret 2019. Dari amanat pidatonya, Theresa May menyalahkan parlemen atas mandeknya realisasi Brexit.

"Apakah mereka (parlemen) ingin meninggalkan UE dengan kesepakatan? Apakah mereka ingin meninggalkannya tanpa kesepakatan? Atau apakah mereka tidak ingin pergi sama sekali?" tanya May.
"Sejauh ini, parlemen telah melakukan segalanya untuk menghindari pilihan," lanjut May.

Dalam pidatonya soal Brexit, Perdana Menteri Theresa May mengecam Parlemen, mengatakan para anggotanya mengabaikan tugas mereka.[Chris J Ratcliffe/New York Times]



Pidato ini berisiko bagi May. Pasalnya, May membutuhkan suara dalam voting menentukan pekan depan untuk meloloskan proposal Brexitnya.
Tak lama usai pidato May, anggota parlemen breaksi. Mereka menyebut May sengaja menggiring opini publik dengan melempar kesalahan kepada parlemen.


"Demokrasi hilang ketika seorang perdana menteri yang telah menempatkan dirinya melawan House of Commons (sebutan parlemen Inggris), kemudian menyalahkan anggota parlemen karena melakukan tugas mereka," kata seorang mantan menteri Konservatif, Sam Gyimah, yang mengundurkan diri dari kabinet May pada bulan November lalu.
Dia mengatakan tidak akan mendukung perjanjian Brexit yang disusun Theresa May dan menyebut pidatonya "Beracun" di Twitter.





Credit  tempo.co





Dua Jet Tempur Su-27 Rusia Kuntit Bomber B-52 AS di Langit Baltik



Dua Jet Tempur Su-27 Rusia Kuntit Bomber B-52 AS di Langit Baltik
Pesawat pembom strategis B-52 Stratofortress Amerika Serikat. Foto/REUTERS/Ints Kalnins


MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dua pesawat jet tempur Su-27 Moskow menguntit pesawat pembom (bomber) B-52 di atas Laut Baltik. Namun, versi Washington pesawat pembomnya tak dikejar jet tempur Moskow dan misinya tak terganggu.

Interaksi jet tempur dan pesawat pembom itu berlangsung 20 Maret 2019. Kementerian Pertahanan Rusia telah merilis aksi dua pesawat Su-27 tersebut.

Menurut kementerian itu, dua jet tempur Moskow telah membuat pesawat pembom B-52 Amerika berpaling dari perbatasan Rusia di atas Laut Baltik. Pesawat bomber itu terlihat jauh di atas perairan internasional dan terus diawasi.

Sementara itu, juru bicara Angkatan Udara AS untuk Eropa dan Afrika, Renae Pittman, kepada TASS yang dikutip Jumat (22/3/2019) mengatakan dua jet tempur Sukhoi-27 Rusia tidak mengejar pembom B-52 AS dari perbatasan Rusia.

Pittman mengatakan, pembom AS itu melakukan operasi rutin di wilayah udara internasional dengan melakukan patroli kebebasan navigasi dan overflight.

"Pada 20 Maret, B-52 melakukan interaksi rutin dengan Su-27 Rusia saat melakukan operasi di atas Laut Baltik. Para pilot menggunakan transponder dan beroperasi sesuai dengan hukum internasional," ujarnya.

"Pesawat Rusia tidak mengejar B-52, dan pembom mampu menyelesaikan misinya. Operasi dan keterlibatan dengan sekutu dan mitra kami menunjukkan dan memperkuat komitmen bersama kami untuk keamanan dan stabilitas global," katanya.

Sebelumnya, Amerika Serikat telah memindahkan enam pesawat pembom strategis B-52 ke Eropa. Juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan tindakan itu meningkatkan ketegangan. 





Credit  sindonews.com