Malaysia dan Oman Larang Boeing 737 MAX 8 Mengudara

Ilustrasi pesawat Boeing 737-8 MAX. (Chinatopix via AP)

Jakarta, CB -- Perintah larangan dan pengoperasian Boeing 737 MAX 8 terus bermunculan. Saat ini pemerintah Malaysia dan Oman menyatakan mereka melarang penggunaan dan penerbangan pesawat tipe itu dari dan menuju kedua negara itu.

Seperti dilansir AFP, Selasa (12/3), keputusan itu disampaikan oleh Badan Penerbangan Sipil Malaysia dan Oman. Hal ini sebagai dampak kecelakaan maut dari dua pesawat itu yang terjadi di Indonesia dan Ethiopia.

"Otoritas Penerbangan Sipil Malaysia menghentikan sementara operasional Boeing 737 MAX 8 dari dan menuju atau singgah di Malaysia, berlaku secepatnya sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata Kepala Badan Penerbangan Sipil Malaysia, Ahmad Nizar Zolfakar.


"Kami menghentikan sementara operasional Boeing 737 MAX dari dan menuju seluruh bandara di Oman," demikian pernyataan Badan Penerbangan Sipil Oman melalui akun Twitter.

#PACA is temporarily suspending operations of Boeing 737 MAX aircraft into and out of all Omani airports until further notice.

— الهيئة العامة للطّيران المدني (@PACAOMAN) March 12, 2019

Maskapai Malaysia Airlines dilaporkan memesan beberapa pesawat 737 MAX 8. Pemerintah Negeri Jiran pada Senin kemarin dilaporkan meminta proses pembelian itu ditinjau ulang.

Kedua negara itu mengikuti langkah beberapa negara lain. Yakni Australia, China, Singapura, Indonesia, Korea Selatan, dan Ethiopia.

Australia melarang pengoperasian pesawat 737 MAX 8 walau maskapai mereka tidak ada yang menggunakan tipe itu. Bahkan, mereka memutuskan melarang penggunaan seluruh generasi 737 MAX dari dan menuju Negeri Kanguru.

Keputusan itu membuat penerbangan maskapai Silk Air, yang merupakan anak perusahaan Singapore Airlines, dan Fiji Airways dari dan menuju Australia terganggu karena menggunakan pesawat tipe itu.

Terpisah, salah satu maskapai terbesar Brasil, GOL, memutuskan mengistirahatkan sementara tujuh armada 737 MAX 8 mereka. Sedangkan maskapai asal Meksiko, Aeromexico, juga melakukan hal yang sama terhadap enam armada mereka dari tipe yang serupa.

Keputusan serupa juga diambil oleh maskapai Cayman Airways, dan Comair dari Afrika.

Kecelakaan pesawat maskapai Ethiopian Airlines pada 10 Maret lalu kembali membuat Boeing dan produk tipe 7373 MAX 8 dipertanyakan. Sebab, kejadian itu berselang kurang dari lima bulan pasca insiden yang sama yang terjadi pada Lion Air JT610.

Boeing meluncurkan 737-8 MAX sebagai pemutakhiran seri 737 yang sudah bertahan selama 50 tahun. Pesawat itu diklaim mempunyai mesin yang lebih irit dalam konsumsi bahan bakar, dan menjadi salah satu produk terlaris mereka. Tipe itu mempunyai pesaing berat, yakni A320neo buatan pabrikan pesawat asal Prancis, Airbus.

Kecelakaan maut pertama seri 737-8 MAX terjadi pada 29 Oktober 2018. Saat itu, pesawat yang dioperasikan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 jatuh di perairan Tanjung, Karawang, menewaskan seluruh 189 penumpang dan awak.

Sedangkan kecelakaan kedua terjadi pada 10 Maret 2019. Insiden itu terjadi saat pesawat yang dioperasikan Ethiopian Airlines bernomor penerbangan ET302 dari Addis Ababa menuju Nairobi, Kenya, jatuh sekitar pukul 08.44 waktu setempat. Sebanyak 157 penumpang dan awak dipastikan meninggal.

Penyebab kedua kecelakaan pesawat itu masih diselidiki melalui data perangkat perekam data penerbangan dan percakapan kokpit.

Credit  cnnindonesia.com

Inggris Turut Larang Operasional Boeing 737 MAX 8

Ilustrasi Boeing 737 MAX 8. (Stephen Brashear/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Badan Penerbangan Inggris (CAA) turut melarang operasional pesawat Boeing tipe 737 MAX 8 di seluruh wilayah mereka. Hal itu sebagai langkah waspada terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi pada seri burung besi itu yang dioperasikan oleh Ethiopian Airlines dan Lion Air.

"Otoritas Penerbangan Sipil Inggris terus memantau situasi, tetapi, karena kami tidak mempunyai cukup informasi dari perekam data penerbangan, sebagai langkah pencegahan kami menerbitkan perintah supaya seluruh penerbangan komersil 737 MAX 8 dari, menuju, yang singgah dan melintas di ruang udara Inggris dihentikan sementara," demikian pernyataan CAA, seperti dilansir Reuters, Selasa (12/3).

CAA menyatakan perintah larangan ini berlaku segera. Hal itu menyebabkan sejumlah pesawat 737 MAX 8 milik beberapa maskapai yang berada di Inggris dilarang dioperasikan.


"Arahan keselamatan dari CAA akan diberlakukan sampai pemberitahuan selanjutnya," lanjut pernyataan itu.

Dua maskapai, TUI dan Norwegian Air, yang memiliki armada 737 MAX 8 yang terparkir di Inggris menyatakan menaati perintah itu.

Maskapai Norwegian Air menyatakan akan mengikuti seluruh perintah dari badan penerbangan sipil Eropa. Sebab, mereka saat ini mengoperasikan lebih dari 110 Boeing 737 MAX 8.

Di samping itu, maskapai Norwegian Air Shuttle juga menghentikan sementara penerbangan 18 armada 737 MAX 8 milik mereka.

Keputusan Inggris melarang operasional 737 MAX 8 menyusul sejumlah negara. Yakni Australia, Singapura, Malaysia, Oman, China, Indonesia, Korea Selatan, dan Ethiopia.

Kecelakaan pesawat maskapai Ethiopian Airlines pada 10 Maret lalu kembali membuat Boeing dan keamanan produk tipe 737 MAX 8 dipertanyakan. Sebab, kejadian itu berselang kurang dari lima bulan pasca insiden yang sama yang terjadi pada Lion Air JT610.

Kecelakaan maut pertama seri 737-8 MAX terjadi pada 29 Oktober 2018. Saat itu, pesawat yang dioperasikan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 jatuh di perairan Tanjung, Karawang, menewaskan seluruh 189 penumpang dan awak.

Sedangkan kecelakaan kedua terjadi pada 10 Maret 2019. Insiden itu terjadi saat pesawat yang dioperasikan Ethiopian Airlines bernomor penerbangan ET302 dari Addis Ababa menuju Nairobi, Kenya, jatuh sekitar pukul 08.44 waktu setempat. Sebanyak 157 penumpang dan awak dipastikan meninggal.

Penyebab kedua kecelakaan pesawat itu masih diselidiki melalui data perangkat perekam data penerbangan dan percakapan kokpit. 

Credit  cnnindonesia.com

Wakil PM baru Aljazair puji keputusan untuk tunda pemungutan suara

Sejumlah pelajar ikut serta dalam protes mengecam keinginan Presiden Abdelaziz Bouteflika untuk mencalonkan diri pada pemilu bulan depan tetapi tidak melayani masa jabatan penuh bila terpilih kembali, di Algiers, Aljazair, Selasa (5/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Zohra Bensemra/djo

Aljier (CB) - Wakil perdana menteri baru Aljazair telah memuji keputusan Presiden Abdelaziz Bouteflika untuk menahan diri dari upaya untuk memperoleh masa jabatan kelima, dan menggambarkannya sebagai "bersejarah".

Ketika berbicara dengan stasiun radio Monte Carlo Doualiya pada Selasa, Ramtan Lamamra mengatakan, "Presiden Bouteflika telah membuat keputusan yang bersejarah. Saya berharap rakyat Alajzair akan nyaman dengan itu."

Pada Senin malam, Bouteflika mengumumkan pemilihan presiden, yang dijadwalkan berlangsung pada April, akan ditunda sampai tanggal yang akan diputuskan kemudian.

Ia juga mengumumkan keputusannya untuk menarik pencalonan dirinya dari pemilihan umum tersebut.

Pengumuman tersebut dikeluarkan setelah beberapa pekan demonstrasi rakyat guna menentang keinginan yang disampaikan oleh presiden itu untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima.

"Ini adalah perkembangan yang paling penting sejak Aljazair memperoleh kemerdekaan pada 1962," kata Lamamra mengenai keputusan Bouteflika, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.

Lamara, yang juga memangku jabatan Menteri Luar Negeri, menambahkan, "Pemilihan umum itu akan menjadi bebas; proses tersebut akan diawasi oleh satu komite independen, yang anggotanya akan ditunjuk kemudian."

Ia menyatakan, "Segera setelah pemerintah baru siap, kami akan membuka dialog dengan pemuda Aljazair --dan kekuatan politik lain-- dalam satu konferensi nasional, tempat kita dapat memutuskan tanggal bagi pemilihan umum."

Menurut Lamamra, peserta dalam konferensi yang direncanakan tersebut "kemudian akan membantu merancang undang-undang dasar baru buat republik kedua dan sistem politik baru".

Partai oposisi Aljazair, katanya, juga akan memiliki suara dalam koferensi itu "sebab negara memerlukan umpan balik dari setiap orang".

Pada Februari, Front Pembebasan Nasional --yang memerintah di Aljazair -- mencalonkan Bouteflika (82), yang telah memerintah Aljazair sejak 1999, untuk mencalonkan diri buat masa jabatan kelima.

Tindakan tersebut menyulut protes tiga pekan di beberapa bagian negeri itu, termasuk di Ibu Kotanya, Aljier, guna menentang keinginan Bouteflika untuk meraih masa jabatan kelima.

Tokoh oposisi terus mendesak presiden yang sudah berusia lanjut tersebut, yang pada 2013 menjalani pengobatan pembekuan darah di otak, agar menahan diri dari pencalonan diri pada pemungutan suara April.

Credit  antaranews.com

Kelompok bersenjata di Nigeria culik pekerja asal Lebanon

Pendukung Presiden Nigeria Muhammadu Buhari melakukan selebrasi di Kano, Nigeria, setelah ia menang untuk periode kedua, Selasa (26/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Afolabi Sotunde/cfo

Jakarta (CB) - Kelompok bersenjata di Nigeria menculik seorang pekerja bangunan asal Lebanon dan menewaskan satu pria lainnya di Kota Kano pada Selasa pagi, demikian informasi petugas polisi.

Penyerangan dan penculikan di kota terbesar kedua Nigeria tersebut terjadi di tengah keamanan yang lebih ketat dari biasanya saat Nigeria berada di pertengahan musim pemilu.

"Satu warga asal Lebanon yang bekerja pada perusahaan bangunan Triacta diserang," ungkap juru bicara kepolisian, Haruna Abdullahi.

Kelompok bersenjata yang tidak diketahui identitasnya itu juga menembak satu orang lainnya, Alphonsus Ahmed, yang meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Seorang lagi, Abdullahi Mohammed mengalami luka akibat tembakan, kata juru bicara.

Ia menambahkan bahwa kepolisan sedang melakukan penyisiran di lokasi kejadian guna memburu tersangka.

Pejabat dari pihak Triacta menolak berkomentar.

Penculikan merajalela di Nigeria, tempat baik warga lokal maupun warga asing menjadi sasaran - kebanyakan untuk tebusan.

Lesunya perekonomian menandakan rata-rata orang Nigeria semakin miskin sedangkan infrastruktur keamanan nasional hancur.

Kano merupakan jantung ekonomi Nigeria utara lantaran banyak warga asing yang tinggal dan bekerja di sana.

Nigeria akan mengakhiri pemilihan gubernur, yang digelar Sabtu, meski hasilnya belum diumumkan. Februari lalu, Muhammadu Buhari kembali terpilih sebagai presiden untuk periode kedua.

Dalam kampanyenya, Buhari berjanji akan melawan korupsi dan memperbaharui infrastruktur. Ia juga akan memulihkan perekonomian serta menumpas kekerasan termasuk pemberontakan ekstremis selama satu dekade di wilayah timur laut.

Pasukan keamanan melakukan penjagaan ketat selama pemilihan berlangsung.

Credit  antaranews.com

Utusan PBB: situasi di Myanmar harus diserahkan ke ICC

Anak Rohingya berada di kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh, Kamis (7/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammad Ponir Hossain/djo

Jenewa (CB) - Pelapor Khusus PBB mengenai Myanmar pada Senin (11/3) menyatakan situasi di Myanmar harus diserahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) oleh Dewan Keamanan, atau satu pihak negara atau kelompok pihak negara.

Ketika berbicara pada Sidang Ke-40 Dewan Hak Asasi Manusia, Yanghee Lee mengatakan, "Semua korban tak boleh dipaksa menunggu api penyucian kebungkaman internasional; Jika tidak mungkin untuk merujuk situasi ke ICC, maka masyarakat internasional mesti mempertimbangkan pembentukan pengadilan mandiri."

Lee mengatakan ia "khawatir dengan peningkatan situasi Rohingya, dengan pendeportasian dari India dan Arab Saudi baru-baru ini, serta kedatangan satu perahu di Malaysia baru pekan lalu".

"Saya terganggu saat mendengar laporan dari para pejabat Pemerintah Bangladesh bahwa pada April mereka berencana memindahkan 23.000 pengungsi Rohingya dari berbagai kamp di Cox's Bazar ke Bhashan Char, pulau yang muncul belum lama ini di Teluk Benggala," katanya.

"Relokasi yang tak terencana dengan baik dan pemindahan tanpa keinginan pengungsi memiliki potensi akan menciptakan krisis baru," demikian peringatan pelapor PBB itu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa.

"Pemerintah Bangladesh berkewajiban menjamin bahwa ini takkan dilaksanakan," katanya.

Konflik

Utusan PBB tersebut juga menyuarakan keprihatinan mengenai konflik antara organisasi etnik yang bersenjata di Negara Bagian Shan, Myanmar Utara.

"Meskipun ada gencatan senjata sepihak selama empat bulan oleh militer pada Desember di bagian utara dan timur negeri tersebut, saya makin prihatin mengenai konflik antara organisasi etnik yang bersenjata di Negara Bagian Shan," kata wanita pejabat itu.

"Ada laporan baru-baru ini mengenai kematian warga sipil dan ribuan orang telah kehilangan tempat tinggal untuk sementara selama beberapa bulan belakangan ini. Sebanyak 1.700 orang menyelamatkan diri dari Namtu dan Hispaw sejak 27 Februari," katanya.

"Pelanggaran yang berulangkali terjadi hanya membuat trauma atau kembali membuat trauma orang dewasa dan anak-anak, mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, pendidikan mereka dan kehidupan mereka, serta mempengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh akses ke perawatan kesehatan dan layanan dasar. Ini harus berlanjut," katanya.

Ia kembali menyeru "semua pihak dalam konflik tersebut di seluruh dunia agar melindungi warga sipil dan melakukan pencegahan serta mengakhiri permusuhan".

Credit  antaranews.com

Menlu Thailand berkunjung ke Indonesia bahas ASEAN

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyampaikan pernyataan pers terkait sejumlah isu terkini di Jakarta, Selasa (12/3/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta, Rabu (13/3), untuk membicarakan beberapa isu terkait perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

“Ini merupakan pertemuan ketiga dalam tiga bulan terakhir sehingga menunjukkan intensitas hubungan dua menlu. Kebetulan juga pada tahun ini Thailand merupakan Ketua ASEAN sehingga isu yang menjadi fokus perhatian untuk pertemuan bilateral mereka adalah mengenai ASEAN,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam press briefing di Jakarta, Selasa.

Kedua menlu antara lain akan membahas beberapa program kerja, yang telah ditetapkan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Chiang Mai pada Januari lalu, sesuai dengan tema ASEAN tahun ini yakni “Memajukan Kemitraan untuk Keberlanjutan” (Advancing Partnership for Sustainability).

Indo-Pasifik juga akan menjadi bahan pembahasan menlu Indonesia dan Thailand, mengingat para pejabat tinggi negara-negara ASEAN telah ditugaskan oleh menlu masing-masing untuk menyelesaikan rancangan pandangan umum ASEAN mengenai konsep Indo-Pasifik.

Selain itu, kedua menlu akan membahas Rakhine. Negara bagian di Myanmar itu menjadi tempat Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Manajemen Bencana (AHA Centre) menjalankan mandat untuk membantu proses repatriasi pengungsi Rohingya dari Cox’s Bazar, Bangladesh, ke Myanmar.

“Fokus kita saat ini adalah memberi dukungan bagi AHA Centre untuk membantu proses repatriasi yang aman dan bermartabat, sesuai kesepakatan para menlu ASEAN dalam pertemuan di Chiang Mai,” ujar Arrmanatha.

Selain isu ASEAN, Menlu Retno dan Menlu Pramudwinai akan membicarakan upaya penguatan kerja sama ekonomi kedua negara.

Isu yang menjadi perhatian utama Indonesia dan Thailand, sebagai produsen karet terbesar dunia, adalah penurunan harga karet.

“Kedua negara akan mendiskusikan upaya bersama untuk mencoba menstabilkan harga karet yang dalam beberapa bulan terakhir terus menurun,” tutur Arrmanatha.

Dari segi ekonomi, menurut Arrmanatha, nilai perdagangan Indonesia dan Thailand menunjukkan angka yang cukup baik.

Pada 2018, nilai perdagangan kedua negara mencapai 17,77 miliar dolar AS. Produk ekspor utama Indonesia ke Thailand antara lain berupa mesin, peralatan listrik, makanan, produk kertas, dan aksesoris kendaraan.

Sementara produk yang diimpor Indonesia dari Thailand didominasi kendaraan bermotor, produk metal dan baja, tekstil, serta makanan. 

Credit  antaranews.com

Penerbangan Boeing 737 MAX Dilarang Keluar-Masuk Singapura

Ilustrasi. (AFP Photo/Fyrol Mohd)

Jakarta, CB -- Singapura melarang semua penerbangan yang menggunakan pesawat Boeing 737 MAX keluar atau masuk negaranya setelah dua kecelakaan mematikan melibatkan armada jenis tersebut.

"Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS) menghentikan sementara operasi semua jenis pesawat Boeing 737 MAX ke dan dari Singapura setelah dua kecelakaan fatal melibatkan Boeing 737 MAX dalam waktu kurang dari lima bulan," demikian pernyataan dari Singapura.

CAAS menyatakan bahwa larangan ini mulai berlaku terhitung mulai Selasa (12/3) pukul 14.00 waktu setempat.


Aturan ini akan berdampak pada sejumlah penerbangan maskapai Singapura, SilkAir, yang memiliki enam pesawat Boeing 737 MAX.

Selain itu, maskapai lain yang mengoperasikan Boeing 737 MAX menuju Singapura adalah China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines, dan Thai Lion Air.

CAAS mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Bandara Changi untuk meminimalkan dampak pada para penumpang.

Larangan ini dikeluarkan setelah dua kecelakaan yang melibatkan pesawat Boeing 737 MAX 8 terjadi dalam kurun waktu kurang dari lima bulan.

Kecelakaan terbaru terjadi di pada Minggu (10/3), ketika pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa, menewaskan 157 orang di dalamnya.

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama yang digunakan dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 189 penumpang dan awak yang dibawa.

"CAAS akan memantau situasi dan berkomunikasi dengan Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat dan penyelenggara penerbangan lainnya, termasuk Boeing," tulis CAAS sebagaimana dikutip Channel NewsAsia. 

Credit  cnnindonesia.com

Simulasi PD III: AS Dikalahkan Rusia dan China, Banyak F-35 'Terbunuh'

Pasukan Amerika Serikat menembakkan peluru utama ke target dalam latihan di Fort Stewart. Foto/US Army/Handout via REUTERS

WASHINGTON - Analis dan organisasi riset nirlaba, RAND Corporation, mensimulasikan Perang Dunia (PD) III antara Amerika Serikat melawan Rusia dan China. Dalam simulasi itu, Washington kalah telak dari Moskow dan Beijing dan parahnya banyak pesawat jet tempur siluman F-35 AS "terbunuh" di darat.

RAND Coporation menggambarkan Amerika Serikat dengan warna biru di peta. Sedangkan China dan Rusia digambarkan sebagai agresor imajiner dengan warna merah.

Skenario simulasi PD III ini terjadi di kawasan Baltik maupun Taiwan, dan segalanya tidak berjalan baik bagi Amerika Serikat. Hasil simulasi itu dipaparkan dalam diskusi panel di Center for New American Security, hari Kamis pekan lalu.

Salah satu adegan simulasi adalah AS menerbangkan pesawat pembom B-52 di atas perairan yang dipersengketakan di dekat China.

"Kami kehilangan banyak orang. Kami kehilangan banyak peralatan. Kami gagal mencapai tujuan kami untuk mencegah agresi oleh musuh," kata analis RAND, David Ochmanek, yang dikutip Sputnik, Selasa (12/3/2019). "Dalam kompetisi kami, ketika kami melawan Rusia dan China, biru diserahkan," lanjut dia.

Militer AS selama ini dengan mudah mengirim apa pun yang bisa dilemparkan pasukan reguler dalam Perang Irak 1990-an, dan lagi pada 2003. Demikian juga, pasukan AS menikmati keunggulan konvensional atas pasukan Taliban di Afghanistan. Namun, studi RAND memperingatkan bahwa perang dengan Rusia dan China akan melihat bahwa keuntungan AS runtuh.

Menurut RAND, darat, laut, udara, ruang angkasa, dan ruang maya, semuanya akan siap menjadi ajang pertikaian dalam konflik semacam itu. Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS bisa menjadi korban rudal hipersonik, seperti peluncur hipersonik Avangard yang diuji oleh Rusia pada bulan Desember.

Pensiunan Jenderal AS Howard "Dallas" Thompson memperingatkan bahwa pertahanan AS saat ini tidak mampu melawan rudal hipersonik, yang terbang dengan kecepatan 20 kali dari kecepatan suara.

Serangan cepat di landasan pacu dan pangkalan udara bisa dibuat oleh F-35 Joint Strike Fighter baru AS. Namun, jet tempur siluman F-35 yang idak tertandingi di langit dapat dihentikan oleh serangan rudal ketika pesawat-pesawat itu meninggalkan landasan. 

“Dalam setiap kasus yang saya ketahui, F-35 mengatur langit ketika ada di langit," kata Robert Work, mantan wakil menteri pertahanan AS, dalam diskusi panel tersebut."Tapi itu 'terbunuh' di tanah dalam jumlah besar."

RAND dalam laporannya membeberkan keunggulan militer Rusia dan China. "Kedua negara ini (Rusia dan China) memiliki kemampuan serangan presisi, pertahanan udara terintegrasi, rudal jelajah dan balistik, kemampuan perang dunia maya dan anti-satelit, kekuatan udara dan angkatan laut yang signifikan, dan senjata nuklir—serangkaian kemampuan canggih yang sebelumnya hanya dimiliki oleh Amerika Serikat," imbuh laporan RAND.

"Militer AS akan menghadapi tantangan yang menakutkan dalam membangun superioritas udara atau kontrol laut dan merebut kembali wilayah yang hilang pada awal konflik," lanjut laporan tersebut.

Ancaman tambahan lainnya adalah perang siber China. "Jika satelit komunikasi dan jaringan nirkabel Amerika dikeluarkan, otak dan sistem saraf yang menghubungkan semua bagian ini ditekan, jika tidak hancur," kata Ochmanek. "Di pihak kita, setiap kali kita melakukan latihan, ketika kekuatan merah benar-benar menghancurkan komando dan kontrol kita, kita menghentikan latihan dan berkata, 'mari kita mulai lagi'," ujarnya.

Adapun solusinya, para peneliti di RAND menyerukan kenaikan belanja pertahanan. "USD24 miliar setahun untuk lima tahun ke depan akan menjadi pengeluaran yang baik," saran Work.

Presiden Trump mengumumkan anggaran militer sebesar USD750 miliar pada hari Senin (11/3/2019), dan prediksi malapetaka seperti itu selalu mendahului pengumuman tahunan. Pekan lalu, Jenderal Curtis Scaparotti, jenderal top AS di Eropa, berbicara tentang ancaman yang dirasakan dari Rusia untuk menuntut lebih banyak pasukan, jet tempur, rudal, dan kapal untuk meningkatkan kehadiran AS di Eropa.



Credit  sindonews.com

AS Bersiap Produksi Suku Cadang Rudal yang Dilarang Perjanjian INF

Peluncuran rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang USS Shoup dalam latihan Valiant Shield 2018 di Laut Filipina, 18 September 2018. Foto/REUTERS/US Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class William Collins III

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) bersiap memproduksi suku cadang untuk sistem rudal jelajah yang diluncurkan di darat. Sistem rudal jenis ini masuk kategori yang dilarang dalam Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) antara Washington dan Moskow.

Persiapan itu diumumkan Pentagon pada hari Senin waktu Washington. Produksi suku cadang rudal terlarang itu dilakukan setelah AS menarik diri dari Perjanjian INF.

Bulan lalu, Amerika Serikat mengumumkan akan menarik diri dari Perjanjian INF dalam enam bulan kecuali Moskow mengakhiri apa yang dikatakan Washington sebagai pelanggaran pakta tahun 1987 itu.

Rusia juga mengumumkan akan menangguhkan perjanjian itu. Moskow membantah melanggar perjanjian tersebut dan menuduh balik Washington yang melanggarnya.

"Kami akan memulai kegiatan fabrikasi pada komponen untuk mendukung pengujian pengembangan sistem ini, kegiatan yang hingga 2 Februari tidak akan konsisten dengan kewajiban kami berdasarkan Perjanjian (INF)," kata Letnan Kolonel Michelle Baldanza, seorang juru bicara Pentagon, dikutip Reuters, Selasa (12/3/2019).

"Penelitian dan pengembangan ini dirancang untuk dapat dibalik, jika Rusia kembali pada kepatuhan penuh dan dapat diverifikasi sebelum kami menarik diri dari Perjanjian (INF) pada Agustus 2019," lanjut Baldanza.

Pentagon mengatakan upaya pengembangan sistem rudal jelajah yang diluncurkan dari darat itu untuk senjata konvensional dan bukan nuklir.

Perjanjian INF mengharuskan para pihak untuk menghancurkan rudal balistik dan jelajah berbasis darat yang memiliki jangkauan antara 500 dan 5.500 km (310 hingga 3.420 mil).

Amerika Serikat menuduh rudal jelajah Rusia baru melanggar pakta tersebut. Rudal yang dimaksud adalah Novator 9M729. Senjata itu oleh NATO dikenal sebagai SSC-8. 

Berbicara di sebuah konferensi di Washington, Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov menolak tuduhan bahwa rudal Moskow itu melanggar Perjanjian INF. Dia menyebut tuduhan itu sebagai "dongeng".

Pada bulan Januari, kepala pasukan rudal dan artileri militer Rusia mengatakan jarak maksimum rudal itu jauh dari batas bawah Perjanjian INF.

Frank Rose, mantan asisten menteri luar negeri AS untuk kendali senjata, yang sekarang aktif di lembaga think tank Brookings Washington, mengatakan pengumuman Pentagon mungkin dirancang untuk menekan Rusia agar kembali mematuhi Perjanjian INF.

"Dugaan terbaik saya adalah sinyal politik yang dimaksudkan untuk memperjelas bahwa Amerika Serikat serius untuk bergerak maju dengan pengembangan GLCM (rudal jelajah yang diluncurkan di darat) baru kecuali Rusia kembali mematuhi perjanjian," kata Rose.

PBB telah mendesak Amerika Serikat dan Rusia untuk mempertahankan perjanjian pencegah perang nuklir itu, dengan mengatakan kerugiannya akan membuat dunia lebih tidak aman dan tidak stabil.




Credit  sindonews.com

Kedubes AS di Berlin Peringatkan Bahaya 5G Cina

Jaringan internet 5G. Ilustrasi

Foto: BBC

Penggunaan vendor teknologi tak terpercaya dari Cina bisa merusak kerahasiaan.

CB, BERLIN – Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Berlin memperingatkan negara-negara sekutunya berpeluang merusak pertukaran informasi intelijen. Penyebabnya penggunaan teknologi tak terpercaya, salah satunya jaringan 5G.


Juru bicara kedutaan yang tak disebut namanya menolak mengomentari laporan Wall Street Journal tentang peringatan pemerintah AS pada Jerman.

AS mengkhawatirkan penanaman teknologi dari Tiongkok pada gawai di Jerman.


Ia juga mengatakan penggunaan vendor teknologi tak terpercaya dari Cina bisa merusak kerahasiaan pertukaran data sensitif antar negara.


"Hal ini bisa merusak kerjasama dan pertukaran informasi di masa depan. Kami berusaha mengontak negara sekutu untuk mengamankan jalur komunikasi," katanya seperti dilansir dari Reuters, Selasa (12/3).


Sebelumnya, Duta Besar AS untuk Berlin Richard Grenell menerbitkan surat peringatan pada Menteri Ekonomi Jerman Peter Altmaier pada Jumat lalu terkait apa yang mereka sebut dengan ancaman teknologi 5G yang dibenamkan di sejumlah ponsel teranyar besutan Cina. 

Credit  republika.co.id

Upaya Terakhir Brexit, PM Inggris Temui Pimpinan Uni Eropa

Perdana Menteri Inggris Theresa May (REUTERS/Henry Nicholls)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris, Theresa May bakal melakukan upaya 11 jam terakhir untuk bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa di Strasbourg pada Senin (11/3) malam waktu setempat. Upaya itu dilakukan untuk menyelesaikan kesepakatan sebelum pemungutan suara pada Selasa (12/3) terkait perjanjian Brexit.

May dikabarkan bakal bertemu dengan Jean-Claude Juncker dalam upaya terakhir untuk menemukan kompromi Brexit. "Perdana menteri baru saja berangkat ke Strasbourg untuk mengadakan pembicaraan dengan Jean-Claude Juncker," ujar Juru Bicara Theresa May, melansir AFP.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Irlandia, Simon Coveney mengatakan bahwa negosiasi sedang berlangsung. "Banyak yang berharap kami akan memiliki kejelasan pada tahap ini, terutama sebelum pemungutan suara besok. Kita belum melakukannya," kata dia.


Keberangkatan May ditemani oleh Sekretaris Brexit Stephen Barclay dan Jaksa Agung Geoffrey Cox.

Sejumlah pejabat memperingatkan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengubah apapun. Hanya saja, May merasa kemajuan akan dicapai melalui pembicaraan tatap muka.

Uni Eropa telah menolak banyak tuntutan May yang berkaitan dengan rencana backstop kontroversial untuk perbatasan Irlandia. Namun, Kanselir Jerman, Angela Merkel mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan tawaran anyar pada akhir pekan lalu.

Anggota parlemen akan memberikan suaranya pada Selasa (12/3) malam untuk kedua kalinya mengenai kesepakatan Brexit.

Pada 15 Januari lalu, mereka telah lebih dulu memberikan suara 432-202 melawan kesepakatannya. Hal itu menjadi kekalahan terburuk pemerintah dalam sejarah parlementer Inggris modern.

Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret.

Credit  cnnindonesia.com

Turki Sebut Kritik AS Soal S-400 Sudah Keterlaluan

Juru bicara Partai AK, Omar Celik menyebut kritikan dan kecaman dari AS terhadap pembelian S-400 Rusia sudah keterlaluan dan telah jauh melewati batas. Foto/Istimewa

ANKARA - Partai yang berkuasa di Turki, Partai AK menyebut kritikan dan kecaman dari pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap pembelian S-400 dari Rusia sudah keterlaluan dan telah jauh melewati batas.

"Pernyataan itu sudah terlalu jauh melewati batas," kata juru bicara Partai AK, Omar Celik dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (12/3).

"Mereka telah mencapai titik "tidak masuk akal" dengan menyarankan AS mungkin membatalkan kesepakatannya untuk menjual jet tempur Turki F-35, sesuatu yang tidak layak dari sekutu NATO. Sekutu dapat menyelesaikan masalah dengan berbicara," sambungnya.

Celik kemudian menegaskan bahwa tidak ada satupun negara, termasuk di dalamnya AS yang dapat mengacam Turki.

Sebelumnya, Presiden Turki, Tayyip Erdogan mengatakan, Amerika Serikat (AS) marah pada Turki bukan karena masalah pembelian S-400 dari Rusia. Namun, papar Erdogan, AS marah karena Turki menolak menjadi "boneka" mereka.

Berbicara di depan pendukungnya di kota Diyarbakir, Erdogan menuturkan bahwa Turki selalu membuat keputusannya sendiri dalam berbagai hal dan ini kadang bersebrangan dengan AS. Erdogan menyebut Washington tidak senang dan berusaha menenkan Ankara agar menyelaraskan kebijakan dengan mereka, namun hal itu tidak berhasil, yang pada akhirnya membuat AS kesal.

“Masalahnya bukan tentang (sistem pertahanan Rusia) S-400. Itu karena Turki mengambil tindakan atas keinginannya sendiri mengenai perkembangan regional, khususnya di Suriah. S-400 yang kami beli tidak terhubung dengan keamanan NATO, AS, atau F-35 dengan cara apa pun. Alasan kami membeli sistem ini sudah jelas," kata Erdogan 

Credit  sindonews.com

Presiden Aljazair Kembali ke Negaranya, Disambut Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa menolak kekuasaan Abdelaziz Bouteflika pun dilakukan komunitas diaspora negara itu di Montreal, Kanada, 10 Maret 2019. (AFP/ MARTIN OUELLET-DIOTTE)

Jakarta, CB -- Presiden Aljazair, Abdelaziz Bouteflika, telah kembali ke negaranya selepas sejak Februari menjalani perawatan medis di Swiss. Namun, kepulangannya disambut unjuk rasa besar-besaran menolak dia niatnya untuk terus berkuasa pada periode kelima.

Seperti dikutip dari AFP, Istana Kepresidenan Aljazair menyatakan presiden berusia 82 tahun itu pergi ke Jenewa, Swiss, untuk menjalani pengobatan rutin pada 24 Februari 2019 dan baru kembali lagi pada Minggu (10/3).

Kepresidenan pun mengonfirmasi pesawat yang membawa Bouteflika dari Swiss itu mendarat di pangkalan militer Boufarik, wilayah selatan negeri tersebut.


Di satu sisi, kembalinya Bouteflika itu disambut aksi unjuk rasa dari para pelajar dan pekerja transportasi. Mereka menolak keinginan Bouteflika untuk memimpin kembali negara tersebut untuk periode yang kelima. Keinginan Bouteflika yang telah 20 tahun lebih berkuasa itu pun memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di Aljazair sejak bulan lalu.

Di satu sisi, Boutefika yang disebutkan kini duduk di kursi roda itu sudah sangat jarang terlihat di depan rakyatnya, terutama sejak stroke pada 2013 silam.

Pemilu Aljazair sendiri rencananya digelar pada 18 April mendatang.

Pada aksi unjuk rasa yang berlangsung kemarin, setidaknya sekitar seribuan pelajar sekolah menengah atas dan mahasiswa berkumpul di ibu kota negara tersebut. Aksi serupa pun terjadi sejumlah kota-kota lain, termasuk di luar negeri seperti di Paris, Prancis.

Seperti dilansir AFP, sekitar 10.000 warga keturunan Aljazair pun turun ke jalan di Paris untuk melakukan unjuk rasa menolak Bouteflika.

Itu adalah pekan kedua beruntun para demonstran asal Aljazair itu berkumpul di Alun-Alun Republique, di pusat kota Paris. Tak hanya itu, aksi dalam jumlah yang lebih kecil pun terjadi di beberapa kota di Prancis lainnya seperti Marseille dan Bordeaux

Setidaknya saat ini diaspora Aljazair yang berada di Prancis mencapai 1,7 juta jiwa. Beberapa dari anggota kelompok diaspora itu pun sudah ada yang melobi Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk berdiri mendukung mereka menolak Bouteflika. Namun, pemerintahan Paris belum mau mengeluarkan pernyataan keras itu. 

Credit  cnnindonesia.com

Netanyahu: Israel Milik Orang Yahudi

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Hal ini dilontarkan untuk memenangkan dukungan ekstremis anti-Arab jelang pemilu.

CB, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut, Israel bukan negara untuk semua warganya, melainkan hanya untuk orang-orang yahudi. Hal ini dilontarkan sebagai upaya memenangkan dukungan ekstremis anti-Arab menjelang pemilihan umum.

"Israel bukan negara untuk semua warganya, menurut hukum kewarganegaraan dasar, Israel adalah negara orang-orang yahudi," ujar Netanyahu dilansir di The Independent, Senin (11/3).

Netanyahu tidak mempermasalahkan warga Arab Israel yang tinggal di negara tersebut. Mereka memiliki hak yang sama. Orang Arab yang tinggal di Israel sebanyak 1,6 juta atau hampir seperlima dari total populasi.

Pernyataan Netanyahu ini dinilai sebagai upaya menunjukkan sikap nasionalis dan ekstremis sayap kanan. Jajak pendapat menunjukkan, Netanyahu berada dalam posisi yang cukup berbahaya oleh koalisi sayap tengah. Apalagi, Netanyahu sedang menghadapi dakwaan korupsi dan secara konsisten mempertajam kampanye bahwa penantangnya, Benny Gantz akan membangun koalisi yang berkuasa dengan bantuan partai-partai parlemen Arab di Israel.

Direktur Anti-Defamation League's Israel, Carol Nuriel mengkritik pernyataan Netanyahu. Menurutnya, retorika anti-Arab akan meresahkan jika terus menerus berlanjut. Selain itu, retorika tersebut juga dapat merusak demokrasi Israel yang dinamis.

"Representasi orang Arab Israel di Knesset secara historis menjadi sumber kebanggaan bagi Israel, hal ini menyoroti karakter demokratisnya," kata Nuriel.

Sebelumnya, Jaksa Agung Israel akan menuntut Netanyahu atas dakwaan korupsi, enam pekan sebelum pemilu Israel. Ini pertama kalinya perdana menteri Israel yang menjabat masuk dalam daftar gugatan hukum dan membuat Netanyahu, pemimpin partai sayap kanan, semakin tersudut bersaing dengan koalisi sayap tengah.

Menurut laporan Reuters, 1 Maret 2019, Kementerian Kehakiman Israel mengatakan dakwaan yang dilayangkan terkait pasal suap, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan, namun proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Persidangan perdana kemungkin digelar setelah pemilihan 9 April, dan memberikan Netanyahu untuk membujuk Jaksa Agung Avichai Mandelblit, untuk tidak menuntutnya.

Netanyahu diduga secara ilegal menerima hadiah senilai 264 ribu dolar AS, yang menurut jaksa penuntut termasuk cerutu dan sampanye, dari para pengusaha. Dia juga diduga berkolusi dengan pemimpin telekomunikasi agar media Israel memberitakan laporan yang positif terhadapnya untuk pencitraan. Netanyahu terancam 10 tahun penjara jika terbukti melakukan suap, dan hukuman maksimum tiga tahun untuk penipuan dan penyalahgunaan wewenang. 

Credit  republika.co.id

Iran: Bukan Kami, Tapi Saudi yang Cari Masalah

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan tidak seperti Riyadh, Teheran tidak mencari ketegangan dengan negara di kawasan, termasuk dengan Saudi. Foto/Reuters

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan tidak seperti Riyadh, Teheran tidak mencari ketegangan dengan negara mana pun di kawasan itu, termasuk dengan Arab Saudi.

Berbicara saat melakukan konferensi pers di Baghdad, Irak, Zarif ditanya apakah dia memiliki rencana untuk berkunjung ke Saudi. Zarif menuturkan, dia tidak memiliki rencana, tapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kunjungan itu dimasa depan.

"Saya tidak masalah dengan itu (melakukan kunjungan ke Saudi), karena itu adalah Arab Saudi, yang berusaha untuk menciptakan ketegangan dalam wilayah bukan Iran," kata Zarif, seperti dilansir PressTV pada Senin (11/3).

Dia kemudian ditanya tentang sanksi sepihak Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Di mana, Zarif mengatakan ini adalah pertama kalinya sebuah negara dihukum, karena telah mematuhi hukum internasional dan peraturan PBB.

"Ini adalah fenomena berbahaya, pendekatan AS untuk melanggar hukum internasional dan menghukum negara-negara lain karena komitmen mereka terhadap peraturan internasional," ungkapnya.

Zarif sendiri datang ke Baghdad untuk menemani Presiden Iran, Hassan Rouhani yang akan melakukan pertemuan dengan Presiden Irak, Barham Salih. Ini adalah kunjungan pertama Rouhani ke Irak dalam kurun waktu enam tahun terakhir.  

Credit  sindonews.com

Irak-Iran Sepakati Perjanjian Dagang di Tengah Sanksi AS

Presiden Iran Hassan Rouhani

Foto: Iranian Presidency Office via AP

Irak dan Iran pernah terlibat perang beberapa dekade lalu.

CB, BAGHDAD – Irak dan Iran menyepakati sejumlah perjanjian awal tentang perdagangan pada Senin, (11/3). Kesepakatan muncul usai Presiden Iran Hassan Rouhani memulai kunjungan pertamanya ke Iran.


Langkah itu dipandang perlu mengingat adanya sanksi perdagangan dari Amerika Serikat terhadap negeri para mullah itu.

Salah satu kesepakatan kedua negara tersebut meliputi pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan kedua negara itu. Sebelumnya, Iran dan Irak pernah terlibat perang pada 1980-1988.


"Hubungan kami tidak bisa dibandingkan dengan Amerika yang dibenci di sini. Kami tidak lupa akan bom yang Amerika jatuhkan di Irak, Suriah," kata Rouhani.


Bentuk kerjasama kedua negara juga mencakup minyak, perdagangan, dan kesehatan. Rel yang menghubungkan kedua negara secara khusus melintasi kota kaya minyak, Basra di Irak dan Shalamcheh di Iran.


"Perjanjian membicarakan kemudahan pebisnis dan investor untuk mendapat visa. Bahkan visa harus gratis," ucap pejabat Irak Abdul Mahdi.


Rencananya, Rouhani akan mengunjungi kota suci di Iran yaitu Karbala dan Najaf pada Selasa dan Rabu ini. Dia bakal menemui pemuka agama Iran Imam Besar Ayatollah Ali al-Sistani di Najaf.


"Pertemuan ini jadi langkah Iran untuk menembus sanksi Amerika yang tak adil. Kunjungan ini bakal jadi peluang buat ekonomi Iran," ucap pejabat senior Iran.

Credit  republika.co.id

Pemilu India, PM Modi Diuntungkan dari Konflik India - Pakistan

Perdana Menteri India Narendra Modi saat berbicara dalam pembukaan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 23 Januari 2018. REUTERS

CB, Jakarta - Inkumben Perdana Menteri Narendra Modi diperkirakan meraup keuntungan dari ketegangan antara India dengan Pakistan soal Kashmir dalam pemilu tahun ini. Pemilu India yang dimulai pada 11 April mendatang akan menjadi pesta demokrasi terbesar di dunia karena 900 juta warga India akan menggunakan hak pilih. Selain itu. 15 juta di antaranya berusia 18 dan 19 tahun akan memberikan hak pilihnya untuk pertama kali.

"Untuk pertama kalinya saya akan memilih Narendra Modi, karena saya menyukai apa yang telah ia lakukan terhadap Pakistan," kata Anjali Tivari ketika ia menjemput putranya dari sekolah di Mumbai.
"Saya terkesan. Dia memberikan jawaban yang tepat untuk Pakistan," dikutip dari Reuters, Senin, 11 Maret 2019.

Ketua KPU Sunil Pemilu kepada wartawan mengatakan, pemilu akan digelar selama satu bulan lebih karena ini merupakan pemilu terbesar.
Sampai beberapa minggu lalu, lapangan pekerjaan langka dan turunnya harga pertanian membuat popularitas Modi menjadi kurang baik. Namun dari hasil jajak pendapat menunjukkan Partai BJP yang saat ini berkuasa memiliki keuntungan yang jelas setelah kontak senjata terjadi antara angkatan bersenjata India dengan Pakistan. Hal tersebut dikatakan memicu semangat patriotik India.
Inkumben Perdana Menteri Narendra Modi diperkirakan meraup keuntungan dari ketegangan India dengan Pakistan soal Kashmir dalam pemilu kali ini

Alhasil, sebanyak 543 kursi parlemen yang diperebutkan, 241 kursi di antaranya bisa beralih ke aliansi yang berkuasa yakni Modi, dibandingkan dengan 141 kursi aliansi oposisi yang dipimpin partai Kongres.
Pada survey yang dirilis pada Januari lalu sebelum ketegangan terjadi dengan Pakistan menunjukkan, BJP tidak mampu meraup jumlah suara mayoritas.
Pada pemilu 2014, BJP memenangkan 282 dari 543 kursi yang diperebutkan.Ini merupakan pertunjukan terkuat dalam tiga dekade pemilu parpol.

Partai oposisi utama, Kongres pada akhir tahun lalu mampu mengalahkan BJP di tiga daerah pedesaan dan sedang mencoba untuk menyatukan partai-partai tingkat regional dan berbasis kasta untuk menggulingkan Modi.
Partai Kongres yang dikendalikan oleh dinasti Nehru-Gandhi, mengandalkan kebencian pemilih untuk mendorong aliansi oposisi untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilu India April mendatang.

Credit  tempo.co

Pakistan: MiG-21 Tembak Jatuh Jet F-16, Klaim India Menyesatkan

Pesawat jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat. Foto/REUTERS

ISLAMABAD - Pemerintah Pakistan secara resmi telah menolak klaim India bahwa pesawat jet tempur MiG-21 Bison New Delhi menembak jatuh jet tempur F-16 Islamabad, 16 Februari lalu. Menurut Islamabad, klaim itu sudah menyesatkan demi kepentingan politik domestik.

Bantahan itu disampaikan Kantor Kementerian Luar Negeri Pakistan. Bantahan itu muncul tak lama setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri India Raveesh Kumar mengatakan pada konferensi pers di New Delhi hari Sabtu bahwa sebuah jet tempur MiG-21 Bison, yang dipiloti Komandan Sayap Abhinandan Varthaman, menembak jatuh jet tempur F-16 Pakistan. Menurut Kumar ada saksi mata serta bukti elektronik atas klaim tersebut.

"Pemerintah dan media India terus menyebarkan disinformasi untuk menyesatkan komunitas internasional, dan orang-orang India, demi keuntungan politik dalam negeri, sambil berusaha menutupi kegagalannya dan memalukan," kata Kantor Kementerian Luar Negeri Pakistan, yang dilansir New Indian Express, Senin (11/3/2019).

"Klaim palsu tentang pesawat India yang menembak jatuh pesawat F-16 Pakistan sama sekali tidak berdasar, yang dimaksudkan hanya untuk memuaskan penonton domestik India, tetapi dalam prosesnya mereka juga membongkar kebohongan mereka satu demi satu," lanjut kementerian itu.

New Delhi pada hari Sabtu juga mengatakan bahwa mereka telah meminta Amerika Serikat (AS) untuk turut memeriksa apakah penggunaan F-16 terhadap India sesuai dengan syarat dan ketentuan penjualan pesawat tempur ke Islamabad.

Kementerian Luar Negeri Pakistan juga menolak klaim India bahwa kelompok Jaish-e-Mohammed (JeM) yang berbasis di Pakistan berada di belakang serangan teror Pulwama. Serangan, lanjut kementerian tersebut, berasal dari "pribumi", termasuk penggunaan bahan peledak dan kendaraan lokal, yang jaraknya beberapa mil dari Garis Kontrol (LoC) Kashmir.

Serangan bom itu menewaskan lebih dari 40 polisi paramiliter India yang sedang konvoi.

Versi India, serangan pada 14 Feburari 2019 itu diklaim dilakukan seorang pembom bunuh diri kelompok Jaish-e-Mohammed.

Serangan itu memicu kemarahan India, di mana jet-jet tempurnya membombardir kamp-kamp pelatihan Jaish-e-Mohammed di Balakot, Pakistan, pada 26 Februari. 

Pada hari berikutnya, Angkatan Udara Pakistan membalas dan menjatuhkan MiG-21 dalam pertempuran udara dan menangkap pilot India Abhinandan Varthaman. Pilot tersebut sudah diserahkan ke India pada 1 Maret sebagai langkah nyata Pakistan untuk perdamaian.




Credit  sindonews.com

Erdogan-Modi bahas peristiwa perbatasan Pakistan-India

Presiden Turki Tayyip Erdogan. ((Bozoglu/Pool via Reuters))

Ankara (CB) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membahas perkembangan terkini di sepanjang perbatasan Pakistan-India dengan perdana menteri India melalui telepon, kata beberapa sumber Turki pada Senin.

Di dalam satu pernyataan, Direktorat Komunikasi Presiden Turki mengatakan percakapan telepon antara Edogan dan Narendra Modi tersebut juga membahas hubungan bilateral, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam.

Pada penghujung Februari, Erdogan mengadakan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan guna membahas peristiwa saat ini antara kedua negara bertetangga itu.

Pada 8 Maret, Erdogan juga membahas ketegangan Pakistan-India dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui telepon.

Credit antaranews.com

Erdogan Tegaskan Turki Akan Bersihkan Perbatasan dari Teroris

Erdogan mengatakan bahwa Turki akan membersihkan perbatasan bagian selatan mereka, yang menghubungkan Turki dan Suriah, dari kelompok teroris. Foto/Istimewa

ANKARA - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Turki akan membersihkan perbatasan bagian selatan mereka, yang menghubungkan Turki dan Suriah, dari kelompok teroris.

Berbicara di depan pendukungnya distrik Iskenderun di provinsi Hatay selatan, Erdogan mengatakan bahwa Turki akan memberi para teroris pelajaran di seluruh perbatasan selatan, mulai dari Manbij.

"Turki tidak akan membiarkan koridor kepada kelompok teroris di Suriah utara. Kita akan membangun zona aman di mana saudara-saudara Suriah kita dapat pulang dengan damai," ucapnya, seperti dilanir Anadolu Agency pada Senin (11/3).

Sejak 2016, Turki telah dua kali melakukan operasi di perbatasan dan dalam Suriah, yakni Euphrates Shield dan Olive Branch. Operasi itu sukses membebaskan wilayah tersebut dari milisi Kurdi dan ISIS, termasuk Al-Bab, Afrin dan Azaz dan memungkinkan warha Suriah yang melarikan diri dari kekerasan di sana untuk pulang ke rumah.

Menyusul dua operasi yang berhasil, Turki telah bersumpah untuk melakukan operasi kontra-teroris di Manbij dan di sebelah timur Eufrat di Suriah utara terhadap kelompok milisi Kurdi, yang dinilai Ankara memiliki koneksi dengan PKK.

Dalam 30 tahun kampanye terorisnya, PKK yang diakui sebagai kelompok teror oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Turki, telah merenggut sekitar 40 ribu jiwa, termasuk wanita dan anak-anak. 

Credit  sindonews.com