Credit republika.co.id
Rabu, 20 Februari 2019
UE: Sanksi Baru pada Venezuela Bisa Dijatuhkan Kapan Saja
BRUSSELS
- Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE), Federica Mogherini memperingatkan
bahwa sanksi baru terhadap Venezuela dapat dikenakan kapan saja. UE,
sama halnya dengan Amerika Serikat (AS), mendukung pemimpin oposisi
Venezuela, Juan Guaido."Suatu keputusan yang mungkin akan diambil kapan
saja oleh UE untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Venezuela," kata
Mogherini saat konferensi pers setelah sesi Dewan Urusan Luar Negeri UE
di Brussels, Belgia.Pernyataan itu muncul setelah pemerintah Venezuela
mengusir lima anggota Parlemen Eropa ke negara itu untuk mengunjungi
Guaido. "Kami menyesal bahwa Venezuela tidak mengizinkan anggota
parlemen masuk," katanya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa
(19/2).Terkait dengan pelarangan lima anggota Parlemen Eropa, Guaido
sebelumnya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Nicolas
Maduro tersebut sangat tidak masuk akal.Anggota Parlemen Eropa yang
diusir adalah Esteban Gonzalez Pons, Jose Ignacio Salafranca, Gabriel
Mato Adrover dari Spanyol. Lalu Esther de Lange dari Belanda dan Paulo
Rangel dari Portugal.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge
Arreaza mengatakan Eropa memiliki "tujuan konspirasi" dan dikirim
kembali dari bandara utama negara itu Maiquetia.
Credit sindonews.com
Menhan Venezuela: Ingin Gulingkan Maduro, Langkahi Mayat Kami
CARACAS
- Menteri Pertahanan (Menhan) Venezuela Vladimir Padrino memerintahkan
Angkatan Bersenjata negara tersebut tetap siaga di sepanjang perbatasan
negara untuk mencegah potensi pelanggaran teritorial. Dia menantang
siapa pun yang ingin menggulingkan Presiden Nicolas Maduro untuk
melangkahi mayat para tentara.
Padrino mengatakan para perwira dan tentara Venezuela tetap patuh dan tunduk kepada Presiden Maduro, yang oleh sekitar 50 negara di seluruh dunia tidak lagi mengakuinya sebagai kepala negara yang sah. Dia menolak pemaksaan pemerintahan baru, meski ada dorongan dari asing sekalipun.
"Mereka yang berupaya menjadi presiden di sini, di Venezuela, harus melangkahi mayat kami," katanya, dalam komentar yang disiarkan di stasiun televisi pemerintah, yang dikutip Al Jazeera, Rabu (20/2/2019).
Padrino mengatakan para perwira dan tentara Venezuela tetap patuh dan tunduk kepada Presiden Maduro, yang oleh sekitar 50 negara di seluruh dunia tidak lagi mengakuinya sebagai kepala negara yang sah. Dia menolak pemaksaan pemerintahan baru, meski ada dorongan dari asing sekalipun.
"Mereka yang berupaya menjadi presiden di sini, di Venezuela, harus melangkahi mayat kami," katanya, dalam komentar yang disiarkan di stasiun televisi pemerintah, yang dikutip Al Jazeera, Rabu (20/2/2019).
Komentar
Padrino itu merujuk pada pemimpin oposisi Juan Guaido, yang telah
mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Veneuela dan mengecam
Maduro sebagai pemimpin tidak sah.
Komitmen loyalitas Menhan Padrino disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak militer Venezuela untuk menerima tawaran amnesti dan mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido atau kehilangan segalanya.
Ancaman Trump disampaikan saat berbicara kepada para pendukung dan ekspatriat Venezuela di Miami pada hari Minggu waktu setempat. Dia memiliki pesan untuk para pejabat yang membantu menjaga Maduro tetap pada kekuasaannya.
"Mata seluruh dunia tertuju pada Anda hari ini, setiap hari dan setiap hari di masa depan," katanya.
"Anda tidak bisa bersembunyi dari pilihan yang sekarang berhadapan dengan Anda. Anda dapat memilih untuk menerima tawaran amnesti murah hati dari Presiden Guaido untuk menjalani hidup Anda dengan damai bersama keluarga dan bangsa Anda," kata Trump.
"Atau Anda bisa memilih jalan kedua; terus mendukung Maduro. Jika Anda memilih jalan ini, Anda tidak akan menemukan pelabuhan yang aman, tidak ada jalan keluar yang mudah dan tidak ada jalan keluar. Anda akan kehilangan segalanya," imbuh dia.
Komitmen loyalitas Menhan Padrino disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak militer Venezuela untuk menerima tawaran amnesti dan mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido atau kehilangan segalanya.
Ancaman Trump disampaikan saat berbicara kepada para pendukung dan ekspatriat Venezuela di Miami pada hari Minggu waktu setempat. Dia memiliki pesan untuk para pejabat yang membantu menjaga Maduro tetap pada kekuasaannya.
"Mata seluruh dunia tertuju pada Anda hari ini, setiap hari dan setiap hari di masa depan," katanya.
"Anda tidak bisa bersembunyi dari pilihan yang sekarang berhadapan dengan Anda. Anda dapat memilih untuk menerima tawaran amnesti murah hati dari Presiden Guaido untuk menjalani hidup Anda dengan damai bersama keluarga dan bangsa Anda," kata Trump.
"Atau Anda bisa memilih jalan kedua; terus mendukung Maduro. Jika Anda memilih jalan ini, Anda tidak akan menemukan pelabuhan yang aman, tidak ada jalan keluar yang mudah dan tidak ada jalan keluar. Anda akan kehilangan segalanya," imbuh dia.
Pada hari Minggu Guaido menuduh pemerintah Maduro "tidak rasional" karena mengusir lima anggota parlemen Eropa yang berkunjung.
Anggota Parlemen Eropa diusir tanpa penjelasan itu termasuk Esteban Gonzalez Pons dari Spanyol, Gabriel Mato Adrover dan Esther de Lange dari Belanda dan Paulo Rangel dari Portugal.
Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza mengatakan Eropa memiliki "tujuan konspirasi" dan para anggota parlemen itu dikirim kembali dari bandara Maiquetia.
Anggota Parlemen Eropa diusir tanpa penjelasan itu termasuk Esteban Gonzalez Pons dari Spanyol, Gabriel Mato Adrover dan Esther de Lange dari Belanda dan Paulo Rangel dari Portugal.
Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza mengatakan Eropa memiliki "tujuan konspirasi" dan para anggota parlemen itu dikirim kembali dari bandara Maiquetia.
Credit sindonews.com
Militer Venezuela Tegaskan Setia pada Nicolas Maduro
Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino
menyatakan pihaknya akan tetap setia pada Presiden Nicolas Maduro.
(Foto: Reuters/Manaure Quintero)
Jakarta, CB -- Angkatan bersenjata Venezuela mengatakan mereka mewaspadai pelanggaran perbatasan, menyusul ancaman yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump yang mendesak mereka untuk mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido.
"Angkatan bersenjata akan tetap dikerahkan dan harus waspada di sepanjang perbatasan... untuk menghindari pelanggaran integritas wilayah," kata Menteri Pertahanan Vladimir Padrino saat membacakan pernyataan bersama para komandan Venezuela.
"Kami menegaskan kembali ketaatan, subordinasi dan kesetiaan kami kepada Presiden Nicolas Maduro," lanjutnya.
Maduro menghadapi tekanan tinggi untuk menghentikan keputusannya memblokade bantuan internasional yang kebanyakan datang dari Amerika. Ia memerintahkan militer untuk menutup perbatasan lantaran menganggap langkah pemberian bantuan itu sebagai bentuk intervensi Amerika.
"Angkatan bersenjata akan tetap dikerahkan dan harus waspada di sepanjang perbatasan... untuk menghindari pelanggaran integritas wilayah," kata Menteri Pertahanan Vladimir Padrino saat membacakan pernyataan bersama para komandan Venezuela.
"Kami menegaskan kembali ketaatan, subordinasi dan kesetiaan kami kepada Presiden Nicolas Maduro," lanjutnya.
Maduro menghadapi tekanan tinggi untuk menghentikan keputusannya memblokade bantuan internasional yang kebanyakan datang dari Amerika. Ia memerintahkan militer untuk menutup perbatasan lantaran menganggap langkah pemberian bantuan itu sebagai bentuk intervensi Amerika.
Guaido sebagai pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai
presiden interim Venezuela, terus berupaya melawan blokade tersebut. Ia
didukung oleh Amerika dan sekitar 50 negara lain.
Guaido disebut telah menawarkan amnesti kepada komandan militer jika mereka memilih meninggalkan Maduro.
Trump diketahui menolak mengesampingkan aksi militer AS di Venezuela. Dirinya kembali memberi tekanan dengan mengeluarkan peringatan kepada militer Venezuela.
Ia menegaskan bahwa para pendukung Maduro tidak akan menemukan tempat bersembunyi yang aman dan bahwa tidak akan ada jalan keluar yang mudah. "Anda akan kehilangan segalanya," katanya, Senin (18/2).
Guaido disebut telah menawarkan amnesti kepada komandan militer jika mereka memilih meninggalkan Maduro.
Trump diketahui menolak mengesampingkan aksi militer AS di Venezuela. Dirinya kembali memberi tekanan dengan mengeluarkan peringatan kepada militer Venezuela.
Ia menegaskan bahwa para pendukung Maduro tidak akan menemukan tempat bersembunyi yang aman dan bahwa tidak akan ada jalan keluar yang mudah. "Anda akan kehilangan segalanya," katanya, Senin (18/2).
Padrino menanggapi ancaman tersebut dengan menyebut Trump arogan.
"Jika kekuatan asing mencoba membantu pemerintahan dengan paksaan, mereka harus melakukannya di atas mayat kami," kata Padrino.
"Jika kekuatan asing mencoba membantu pemerintahan dengan paksaan, mereka harus melakukannya di atas mayat kami," kata Padrino.
Credit cnnindonesia.com
AS Kerahkan Kapal Induk dan 5 Kapal Perang di Tengah Krisis Venezuela
WASHINGTON
- Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengerahkan kapal induk dan lima
kapal perang untuk latihan militer di Samudra Altlantik dan lepas pantai
Florida. Manuver yang telah dimulai sejak 25 Januari itu digelar di
tengah krisis politik yang memanas di Venezuela.
Kapal perang Spanyol juga diundang untuk ikut latihan militer yang dinamai "COMPTUEX". Latihan dirancang untuk mempersiapkan diri sebelum penugasan militer.
Armada Tempur Kapal Induk (CSG) yang dikerahkan AS terdiri dari kapal induk bertenaga nuklir USS Abraham Lincoln (CVN-72), sebuah kapal perang dengan rudal jelajah dan empat kapal perusak. Sedangkan kapal dari Spanyol yang berpartisipasi adalah kapal fregat.
Kapal perang Spanyol juga diundang untuk ikut latihan militer yang dinamai "COMPTUEX". Latihan dirancang untuk mempersiapkan diri sebelum penugasan militer.
Armada Tempur Kapal Induk (CSG) yang dikerahkan AS terdiri dari kapal induk bertenaga nuklir USS Abraham Lincoln (CVN-72), sebuah kapal perang dengan rudal jelajah dan empat kapal perusak. Sedangkan kapal dari Spanyol yang berpartisipasi adalah kapal fregat.
"GSG memiliki kemampuan lintas platform untuk
beroperasi di mana pun dan kapan pun diperlukan, dan di samping
memiliki fleksibilitas dan keberlanjutan untuk berperang dalam skala
besar dan memastikan kebebasan laut, CSG adalah simbol yang terlihat dan
(tekad) kuat dari komitmen AS terhadap sekutu, mitra dan teman," bunyi
siaran pers Angkatan Laut AS, yang dikutip Maritim Herald, Selasa (19/2/2019).
USS Abraham Lincoln dan kapal-kapal pengawalnya meninggalkan pelabuhan Norfolk, di negara bagian Virginia, untuk memulai latihan di Samudra Atlantik, tempat pelatihan ini biasanya beroperasi.
Meskipun lokasi dan nasib pengerahan kapal-kapal tempur itu tidak diketahui, konsultan militer Stratfor and Southfront telah menemukan CSG di suatu tempat di Atlantik di lepas pantai negara bagian Florida.
Kapal induk USS Abraham Lincoln juga dilengkapi dengan jet tempur siluman F-35C Lightning II Lockheed Martin.
Kapal-kapal dan pesawat tempur tersebut berpartisipasi dalam Compound Training Exercise (COMPTUEX) yang berupaya mengintegrasikan unit-unit yang berbeda dalam kelompok yang sama dan menyatakan kemampuan mereka untuk memulai penempatan. Proses ini biasanya berlangsung sekitar satu bulan. Dalam beberapa hari terakhir dilaporkan bahwa kelompok tempur kapal induk tersebut telah mencoba melintasi selat, sebuah manuver yang diperlukan untuk memasuki Laut Karibia.
USS Abraham Lincoln dan kapal-kapal pengawalnya meninggalkan pelabuhan Norfolk, di negara bagian Virginia, untuk memulai latihan di Samudra Atlantik, tempat pelatihan ini biasanya beroperasi.
Meskipun lokasi dan nasib pengerahan kapal-kapal tempur itu tidak diketahui, konsultan militer Stratfor and Southfront telah menemukan CSG di suatu tempat di Atlantik di lepas pantai negara bagian Florida.
Kapal induk USS Abraham Lincoln juga dilengkapi dengan jet tempur siluman F-35C Lightning II Lockheed Martin.
Kapal-kapal dan pesawat tempur tersebut berpartisipasi dalam Compound Training Exercise (COMPTUEX) yang berupaya mengintegrasikan unit-unit yang berbeda dalam kelompok yang sama dan menyatakan kemampuan mereka untuk memulai penempatan. Proses ini biasanya berlangsung sekitar satu bulan. Dalam beberapa hari terakhir dilaporkan bahwa kelompok tempur kapal induk tersebut telah mencoba melintasi selat, sebuah manuver yang diperlukan untuk memasuki Laut Karibia.
Meskipun
tujuan dan misi akhir dari latihan itu tidak diketahui, manuver dan
pengerahan terjadi di tengah krisis politik yang semakin memanas di
Venezuela. Krisis politik mulai pecah setelah pemimpin oposisi Juan
Guaido menyatakan diri sebagai presiden sementara pada bulan Januari
lalu dengan tujuan untuk menggantikan presiden terpilih Nicolas Maduro
dan menyerukan pemilu baru yang bebas.
AS telah mendukung dan mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela dan tidak mengakui Maduro yang menang pemilu 2018 lalu. Dalam perkembangan terbaru, Presiden Donald Trump mengancam militer Venezuela jika tidak mendukung Guaido.
AS telah mendukung dan mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela dan tidak mengakui Maduro yang menang pemilu 2018 lalu. Dalam perkembangan terbaru, Presiden Donald Trump mengancam militer Venezuela jika tidak mendukung Guaido.
Credit sindonews.com
Perang Konser di Tengah Krisis Ekonomi Venezuela
Ilustrasi protes anti-Maduro. (Reuters/Carlos Garcia Rawlins)
Jakarta, CB -- Venezuela akan
menggelar konser di perbatasan dengan Kolombia di hari yang sama
ketika filantropis asal Inggris, Richard Branson, bakal menghelat acara
di tempat serupa untuk mendesak agar bantuan bisa masuk ke negara krisis itu.
Adu acara ini bermula ketika Branson mengumumkan bahwa ia akan menggelar konser amal di Cucuta pada 22 Februari mendatang dengan bintang tamu sejumlah musisi Latin terkemuka.
Adu acara ini bermula ketika Branson mengumumkan bahwa ia akan menggelar konser amal di Cucuta pada 22 Februari mendatang dengan bintang tamu sejumlah musisi Latin terkemuka.
Tak lama setelah itu, Menteri Kebudayaan Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan pemerintah telah menerima permintaan dari banyak musisi lokal yang ingin ambil bagian dalam "sebuah pertemuan besar, konser besar untuk perdamaian dan kehidupan."
Rodriguez mengatakan konser pro-pemerintah ini bertujuan "untuk mengakhiri agresi brutal yang menjadikan rakyat kita sebagai sasarannya."
Konser ini akan diadakan di jembatan Simon Bolivar yang menghubungkan San Antonio, Venezuela, dengan Cucuta, Kolombia. Di sana, bantuan yang dikirim AS tertahan karena Presiden Nicolas Maduro memblokade perbatasan.
Maduro tak mengizinkan bantuan itu masuk, mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi langkah awal invasi AS.
Langkah
ini ditentang Juan Guaido, pemimpin oposisi Venezuela yang
memproklamirkan diri sebagai presiden interim dan mendapatkan dukungan
dari 50 negara.
Guaido mengatakan bahwa ada sekitar 300 ribu warga Venezuela terancam meninggal akibat krisis ekonomi di negaranya yang sedang mengalami hiperinflasi.
Ia sendiri sudah memperingatkan militer, yang masih setia kepada Maduro, agar tidak memblokade bantuan kemanusiaan.
Ia menyebut pemblokiran akses bantuan kemanusiaan ini "hampir seperti genosida" dan militer kemungkinan bertanggung jawab atas kematian 40 demonstran dalam unjuk rasa anti-Maduro sejak 21 Januari lalu.
Guaido mengatakan bahwa ada sekitar 300 ribu warga Venezuela terancam meninggal akibat krisis ekonomi di negaranya yang sedang mengalami hiperinflasi.
Ia sendiri sudah memperingatkan militer, yang masih setia kepada Maduro, agar tidak memblokade bantuan kemanusiaan.
Ia menyebut pemblokiran akses bantuan kemanusiaan ini "hampir seperti genosida" dan militer kemungkinan bertanggung jawab atas kematian 40 demonstran dalam unjuk rasa anti-Maduro sejak 21 Januari lalu.
Credit cnnindonesia.com
3 Fakta Kedekatan Arab Saudi dan Pakistan
![Perdana Menteri Pakistan Imran Khan (kanan) menyambut Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Angkatan Udara Pakistan (PAF) Pangkalan Nur Khan di Rawalpindi, Pakistan 17 Februari 2019.[Departemen Informasi Pers (PID) / Handout via REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2019/02/18/id_820486/820486_720.jpg)
CB, Islamabad – Perdana Menteri Pakistan,
Imran Khan, memuji hubungan negaranya dengan Arab Saudi saat Putra
Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman berkunjung sejak 17 - 18 Februari
2019.
Khan juga mengatakan hubungan kedua negara selalu dekat selama ini. Dia lalu menyampaikan permintaan khusus kepada MBS, sapaan pangeran, mengenai kondisi 2.5 juta warga Pakistan di Arab Saudi, yang mungkin mengalami kesulitan saat bekerja.
Imran Khan berharap MBS dan pemerintah Saudi menganggap warga Paksitan yang bekerja di sana sebagai warga negaranya sendiri.
“Mereka sangat dekat dengan hati saya. Mereka meninggalkan keluarga dan anak-anak dan bersusah payah lalu pergi untuk mendapatkan penghasilan. Mereka tidak bertemu dengan keluarganya selama enam bulan hingga setahun,” kata Khan kepada MBS saat tiba di Pakistan pada Ahad, 17 Februari 2019 seperti dilansir NDTV.
Berikut ini beberapa bentuk kedekatan hubungan Arab Saudi dan Pakistan selama ini seperti dilansir Diplomat:
Dari kunjungan pertama ini, Pakistan mendapatkan bantuan tunai senilai US$3 miliar atau sekitar Rp42 triliun. Pakistan juga mendapatkan penangguhan pembayaran minyak dengan nilai yang sama. Pada 2014, Arab Saudi juga meminjamkan Pakistan uang senilai US$1.5 miliar atau sekitar Rp21 triliun.
Khan juga mengatakan hubungan kedua negara selalu dekat selama ini. Dia lalu menyampaikan permintaan khusus kepada MBS, sapaan pangeran, mengenai kondisi 2.5 juta warga Pakistan di Arab Saudi, yang mungkin mengalami kesulitan saat bekerja.
Imran Khan berharap MBS dan pemerintah Saudi menganggap warga Paksitan yang bekerja di sana sebagai warga negaranya sendiri.
“Mereka sangat dekat dengan hati saya. Mereka meninggalkan keluarga dan anak-anak dan bersusah payah lalu pergi untuk mendapatkan penghasilan. Mereka tidak bertemu dengan keluarganya selama enam bulan hingga setahun,” kata Khan kepada MBS saat tiba di Pakistan pada Ahad, 17 Februari 2019 seperti dilansir NDTV.
Berikut ini beberapa bentuk kedekatan hubungan Arab Saudi dan Pakistan selama ini seperti dilansir Diplomat:
- Pinjaman
Dari kunjungan pertama ini, Pakistan mendapatkan bantuan tunai senilai US$3 miliar atau sekitar Rp42 triliun. Pakistan juga mendapatkan penangguhan pembayaran minyak dengan nilai yang sama. Pada 2014, Arab Saudi juga meminjamkan Pakistan uang senilai US$1.5 miliar atau sekitar Rp21 triliun.
- OKI dan Dana Hibah
- Militer
Credit tempo.co
Putra Mahkota Arab Saudi Dapat Penghargaan Tertinggi Pakistan
CB, Islamabad – Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, mendapat penghargaan tertinggi dalam kunjungannya ke Pakistan pada Senin, 18 Februari 2019.
Pada kunjungan di hari kedua atau hari terakhir, MBS, begitu panggilan pangeran, bertemu dengan Presiden Pakistan Arif Alvi di ibu kota Islamabad. MBS bakal melanjutkan kunjungan ke India lalu ke Cina.
Pangeran mendapat penghargaan Nishan-e-Pakistan (Order of Pakistan) dalam sebuah upacara formal.
“Arab Saudi dan Pakistan merupakan mitra tak terpisahkan selama kurun waktu yang panjang. Kita telah bersama selama berabad-abad. Persahabatan kita terikat dalam agama dan kultur,” kata Alvi dalam sambutan pada upacara pemberian penghargaan di rumah dinas Presiden seperti dilansir News18 pada Senin, 18 Februari 2019 waktu setempat.
MBS tiba di lokasi upacara dalam rangkaian kereta kuda tradisional ditemani Perdana Menteri Imran Khan. Pasukan pengamanan Presiden menjaga arak-arakan ini.
Saat tiba di lokasi rumah dinas Presiden Pakistan, Presiden Alvi, Menteri Luar Negeri Shah Mehmood Qureshi dan Menteri Informasi Fawad Chaudhry menyambutnya.
“Meskipun ada jarak geografis yang jauh diantara kita tapi kita tetap dekat dalam hati. Kunjungan Perdana Menteri baru-baru ini dan kunjungan Anda menguatkan persahabatan diantara kita,” kata Presiden Alvi.
Menanggapi pemberian penghargaan ini, MB mengatakan,”Saya merasa terhormat bertemu dengan Presiden Pakistan. Saya berterima kasih atas penghormatan Anda kepada saya dengan penghargaan tertinggi Pakistan,” kata MBS, yang merupakan putra Raja Salman bin Abdulaziz.
MBS melanjutkan hubungan persaudaraan Arab Saudi dan Pakistan fokus pada prinsip solidaritas Islam. “Ini model yang diadopsi oleh bangsa-bangsa lain. Hubungan kedua negara berlangsung sejak 67 tahun silam, yang menyaksikan pembangunan terus menerus dan saling menguntungkan diantara kedua negara.”
MBS juga menyebut bahwa hubungan kedua negara terbangun berdasarkan prinsip kejujuran, saling pengertian, dan saling menghormati sejak awal kedua negara berdiri.
Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed Bin Salman, menerima penghargaan tertinggi Pakistan yaitu Nishan-e-Pakistan dari Presiden Pakistan, Arif Alvi, di Islamabad pada Senin, 18 Februari 2019.
Aljazeera melansir penghargaan ini diberikan sehari setelah kedua negara menandatangani kerja sama senilai sekitar US$20 miliar atau sekitar Rp282 triliun. Kerja sama ini meliputi bidang pengolahan minyak, petrokimia, pembangkit listrik, energi alternatif dan olah raga.
Arab Saudi terlibat dalam proyek pembangunan pengolahan minyak di pelabuhan Gwadar di Pakistan selatan. Saudi juga mengakuisisi pembangkit listrik milik pemerintah dan mengerjakan sejumlah proyek penambangan di Pakistan.
Kunjungan MBS ke beberapa negara Asia termasuk Pakistan ini dinilai bagian dari upaya memperbaiki citranya, yang tercoreng kasus pembunuhan keji jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Hingga kini, jasad Khashoggi belum juga ditemukan setelah tewas terbunuh di kantor Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktber 2018. Proses persidangan kasus ini masih berlangsung di Arab Saudi. Pembunuhan ini melibatkan lembaga intelijen Arab Saudi yaitu Direktorat Intelijen Umum.
Pada kunjungan di hari kedua atau hari terakhir, MBS, begitu panggilan pangeran, bertemu dengan Presiden Pakistan Arif Alvi di ibu kota Islamabad. MBS bakal melanjutkan kunjungan ke India lalu ke Cina.
Pangeran mendapat penghargaan Nishan-e-Pakistan (Order of Pakistan) dalam sebuah upacara formal.
“Arab Saudi dan Pakistan merupakan mitra tak terpisahkan selama kurun waktu yang panjang. Kita telah bersama selama berabad-abad. Persahabatan kita terikat dalam agama dan kultur,” kata Alvi dalam sambutan pada upacara pemberian penghargaan di rumah dinas Presiden seperti dilansir News18 pada Senin, 18 Februari 2019 waktu setempat.
MBS tiba di lokasi upacara dalam rangkaian kereta kuda tradisional ditemani Perdana Menteri Imran Khan. Pasukan pengamanan Presiden menjaga arak-arakan ini.
Saat tiba di lokasi rumah dinas Presiden Pakistan, Presiden Alvi, Menteri Luar Negeri Shah Mehmood Qureshi dan Menteri Informasi Fawad Chaudhry menyambutnya.
“Meskipun ada jarak geografis yang jauh diantara kita tapi kita tetap dekat dalam hati. Kunjungan Perdana Menteri baru-baru ini dan kunjungan Anda menguatkan persahabatan diantara kita,” kata Presiden Alvi.
Menanggapi pemberian penghargaan ini, MB mengatakan,”Saya merasa terhormat bertemu dengan Presiden Pakistan. Saya berterima kasih atas penghormatan Anda kepada saya dengan penghargaan tertinggi Pakistan,” kata MBS, yang merupakan putra Raja Salman bin Abdulaziz.
MBS melanjutkan hubungan persaudaraan Arab Saudi dan Pakistan fokus pada prinsip solidaritas Islam. “Ini model yang diadopsi oleh bangsa-bangsa lain. Hubungan kedua negara berlangsung sejak 67 tahun silam, yang menyaksikan pembangunan terus menerus dan saling menguntungkan diantara kedua negara.”
MBS juga menyebut bahwa hubungan kedua negara terbangun berdasarkan prinsip kejujuran, saling pengertian, dan saling menghormati sejak awal kedua negara berdiri.
Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed Bin Salman, menerima penghargaan tertinggi Pakistan yaitu Nishan-e-Pakistan dari Presiden Pakistan, Arif Alvi, di Islamabad pada Senin, 18 Februari 2019.
Aljazeera melansir penghargaan ini diberikan sehari setelah kedua negara menandatangani kerja sama senilai sekitar US$20 miliar atau sekitar Rp282 triliun. Kerja sama ini meliputi bidang pengolahan minyak, petrokimia, pembangkit listrik, energi alternatif dan olah raga.
Arab Saudi terlibat dalam proyek pembangunan pengolahan minyak di pelabuhan Gwadar di Pakistan selatan. Saudi juga mengakuisisi pembangkit listrik milik pemerintah dan mengerjakan sejumlah proyek penambangan di Pakistan.
Kunjungan MBS ke beberapa negara Asia termasuk Pakistan ini dinilai bagian dari upaya memperbaiki citranya, yang tercoreng kasus pembunuhan keji jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Hingga kini, jasad Khashoggi belum juga ditemukan setelah tewas terbunuh di kantor Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktber 2018. Proses persidangan kasus ini masih berlangsung di Arab Saudi. Pembunuhan ini melibatkan lembaga intelijen Arab Saudi yaitu Direktorat Intelijen Umum.
Credit tempo.co
200 Keluarga Terjebak di Kawasan ISIS di Suriah
ISIS bertahan di kantong terakhir mereka di Baghouz. (Foto: Fadel SENNA / AFP)
Jakarta, CB -- Sekitar 200 keluarga disebut PBB terjebak di sebuah kawasan di Suriah yang dikuasai ISIS.
Menurut Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet, pasukan ISIS
menghentikan usaha melarikan diri yang dilakukan para warga sipil.
Bachelet menyerukan agar diberikan jalan yang aman bagi keluarga-keluarga tersebut.
Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung oleh Amerika sudah berada di posisi siap mengalahkan ISIS yang masih bertahan di kantong terakhir mereka di desa Baghouz di timur Suriah. Diperkirakan ratusan anggota ISIS dan sekitar 2,000 warga sipil berada di bawah kepungan.
"Banyak keluarga terancam serangan udara dan darat yang dilakukan pasukan Koalisi pimpinan AS dan para sekutu SDF di darat," kata Bachelet dilansir dari Reuters.
Bachelet menyerukan agar diberikan jalan yang aman bagi keluarga-keluarga tersebut.
Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung oleh Amerika sudah berada di posisi siap mengalahkan ISIS yang masih bertahan di kantong terakhir mereka di desa Baghouz di timur Suriah. Diperkirakan ratusan anggota ISIS dan sekitar 2,000 warga sipil berada di bawah kepungan.
"Banyak keluarga terancam serangan udara dan darat yang dilakukan pasukan Koalisi pimpinan AS dan para sekutu SDF di darat," kata Bachelet dilansir dari Reuters.
"Kami paham bahwa ISIS tampaknya mencegah sebagian, atau kalau tidak, semuanya untuk melarikan diri. Jadi besar potensi kejahatan perang yang dilakukan ISIS," ujar Rupert Colville selaku juru bicara Bachelet.
Berdasar hukum internasional, SDF yang menyerang ISIS berkewajiban untuk mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk mencegah warga sipil bercampur dengan anggota IS.
Di barat laut Suriah, pasukan pemerintah Suriah beserta sekutu mereka telah mengintensifkan kampanya pemboman di Idlib dan daerah sekitar dalam beberapa minggu terakhir. Ditambah lagi, menurut Bachelet, terjadi serangan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang menewaskan warga sipil.
Pada Senin (18/2) dua bom meledak di pusat kota Idlib yang dikuasai oleh pemberontak. Petugas medis dan saksi mata melaporkan setidaknya 15 orang meninggal dunia, dan melukai sejumlah lainnya.
Bachelet menyebutkan, jumlah korban tewas dari insiden bom kembar itu berkembang menjadi 16 orang, sementara 70 orang lain luka-luka.
Di kesempatan yang sama, Bachelet juga mengungkapkan keprihatinan atas 20,000 orang yang meloloskan diri dari berbagai kawasan yang dikuasai ISIS belakangan ini. Mereka ditampung di kamp-kamp sementara yang masih didominasi oleh kelompok-kelompok bersenjata Kurdi, termasuk SDF, yang dilaporkan mencegah para pengungsi meninggalkan kamp.
"Perhatian khusus harus diberikan pada warga sipil, dan jika memungkinkan mereka harus diperlakukan dengan manusiawi dan diizinkan untuk meninggalkan kamp. Tidak seharusnya mereka ditahan, kecuali bila dicurigai melakukan kejahatan tertentu," ucap Colville.
Credit cnnindonesia.com
Bom Bunuh Diri Guncang Kairo, Tak Ada Korban WNI
KAIRO
- Aksi bom bunuh diri mengguncang Kairo, Mesir, Senin (18/2/2019) malam
waktu setempat. Duta Besar Indonesia untuk Mesir Helmy Fauzi memastikan
tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban.
“Tidak ada WNI yang menjadi korban dari insiden tersebut," kata Dubes Helmy di KBRI Kairo, Selasa (19/2/2019) dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com.
Aksi bom bunuh diri terjadi di Distrik Gamaleya, Darb Al-Ahmar, Kairo, pada Senin pukul 22.00 malam waktu setempat atau Selasa pukul 03.00 WIB. Lokasi kejadian berada di belakang Masjid Al-Azhar, Distrik Gamaleya, Darb Al-Ahmar, Kairo.
“Tidak ada WNI yang menjadi korban dari insiden tersebut," kata Dubes Helmy di KBRI Kairo, Selasa (19/2/2019) dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com.
Aksi bom bunuh diri terjadi di Distrik Gamaleya, Darb Al-Ahmar, Kairo, pada Senin pukul 22.00 malam waktu setempat atau Selasa pukul 03.00 WIB. Lokasi kejadian berada di belakang Masjid Al-Azhar, Distrik Gamaleya, Darb Al-Ahmar, Kairo.
Pihak
aparat keamanan mengidentifikasi pelaku bom bunuh diri adalah Al-Hasan
Abdullah, 37. Serangan itu menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan
lima orang lainnya terluka.
Tiga korban jiwa tersebut berasal dari pihak aparat kepolisian. Dua di antaranya merupakan petugas yang menyergap pelaku, sebelum akhirnya Al-Hassan menarik pemicu bom rakitan yang dibawa.
Sedangkan 5 orang korban luka terdiri dari dua aparat kepolisian dan tiga warga sipil termasuk seorang mahasiswa asal Thailand. Semua korban sipil saat ini dirawat di Rumah Sakit Husein. Sementara korban dari aparat keamanan dirawat di RS Kepolisian.
Tiga korban jiwa tersebut berasal dari pihak aparat kepolisian. Dua di antaranya merupakan petugas yang menyergap pelaku, sebelum akhirnya Al-Hassan menarik pemicu bom rakitan yang dibawa.
Sedangkan 5 orang korban luka terdiri dari dua aparat kepolisian dan tiga warga sipil termasuk seorang mahasiswa asal Thailand. Semua korban sipil saat ini dirawat di Rumah Sakit Husein. Sementara korban dari aparat keamanan dirawat di RS Kepolisian.
Sekadar
diketahui, Distrik Gamaleya Darb Al-Ahmar atau dikenal dengan Darosah
merupakan kompleks Al-Azhar yang padat penduduk. Banyak mahasiswa asing
dari berbagai negara yang sedang studi di Universitas Al-Azhar tinggal
di kawasan tersebut. Salah satu pusat perbelanjaan yang terkenal di
Kairo, Khan el Khalili juga berada di kawasan itu.
Credit sindonews.com
'Jagoan' Trump untuk Dubes AS di PBB Mengundurkan Diri
WASHINGTON
- Calon Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk PBB pilihan
Presiden Donald Trump, Heather Nauert, menarik diri karena alasan
keluarga. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri
AS.
Nauert adalah juru bicara Departemen Luar Negeri AS ketika Trump memilihnya untuk posisi itu setelah bekerja sebagai anchor bagi Fox News Channel yang berhaluan konservatif. Penunjukkannya sebagai Dubes AS untuk PBB menuai kritik dari Partai Demokrat karena pengalaman diplomatiknya dinilai kurang.
"Dua bulan terakhir telah melelahkan bagi keluarga saya dan oleh karena itu demi kepentingan keluarga saya bahwa saya menarik nama saya dari pertimbangan," kata Nauert yang tertuang dalam pernyataan Departemen Luar Negeri AS seperti dilansir dari Reuters, Minggu (17/2/2019).
Nauert adalah juru bicara Departemen Luar Negeri AS ketika Trump memilihnya untuk posisi itu setelah bekerja sebagai anchor bagi Fox News Channel yang berhaluan konservatif. Penunjukkannya sebagai Dubes AS untuk PBB menuai kritik dari Partai Demokrat karena pengalaman diplomatiknya dinilai kurang.
"Dua bulan terakhir telah melelahkan bagi keluarga saya dan oleh karena itu demi kepentingan keluarga saya bahwa saya menarik nama saya dari pertimbangan," kata Nauert yang tertuang dalam pernyataan Departemen Luar Negeri AS seperti dilansir dari Reuters, Minggu (17/2/2019).
Pernyataan
itu tidak menjelaskan kesulitan yang dihadapi keluarganya, tetapi
Washington Post mengatakan suami dan anak-anak Nauert memilih untuk
tetap tinggal di New York ketika dia bekerja di Washington.
Seseorang yang akrab dengan masalah ini mengatakan kepada Reuters Nauert menarik diri dari pertimbangan karena dia memiliki seorang pengasuh anak yang secara hukum legal di AS namun visa kerjanya tidak tepat. Nauert sendiri tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar.
Sementara pihak Gedung Putih tidak memiliki informasi tentang siapa antrean berikutnya dalam nominasi Dubes AS untuk PBB.
Trump telah mengumumkan pada 7 Desember ia akan mencalonkan Nauert untuk posisi itu menggantikan Nikki Haley, yang mengundurkan diri pada akhir 2018. Haley adalah mantan gubernur Carolina Selatan yang juga memiliki sedikit pengalaman dalam urusan diplomatik sebelum mengambil posisi duta besar.
Gedung Putih belum secara resmi mengajukan nominasi Nauert ke Senat.
Nauert bergabung dengan Departemen Luar Negeri sebagai juru bicara pada April 2017, tiga bulan pemerintahan Trump terbentuk. Ia kemudian ditunjuk sebagai wakil menteri untuk diplomasi publik dan urusan publik pada awal 2018.
Peran duta besar AS untuk PBB adalah posisi internasional yang sangat prestisius. Sementara Nauert memiliki sedikit pengalaman diplomatik, negara-negara lain dengan hak veto di Dewan Keamanan PBB diwakili oleh duta besar dengan pengalaman puluhan tahun bekerja dalam kebijakan luar negeri.
Seseorang yang akrab dengan masalah ini mengatakan kepada Reuters Nauert menarik diri dari pertimbangan karena dia memiliki seorang pengasuh anak yang secara hukum legal di AS namun visa kerjanya tidak tepat. Nauert sendiri tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar.
Sementara pihak Gedung Putih tidak memiliki informasi tentang siapa antrean berikutnya dalam nominasi Dubes AS untuk PBB.
Trump telah mengumumkan pada 7 Desember ia akan mencalonkan Nauert untuk posisi itu menggantikan Nikki Haley, yang mengundurkan diri pada akhir 2018. Haley adalah mantan gubernur Carolina Selatan yang juga memiliki sedikit pengalaman dalam urusan diplomatik sebelum mengambil posisi duta besar.
Gedung Putih belum secara resmi mengajukan nominasi Nauert ke Senat.
Nauert bergabung dengan Departemen Luar Negeri sebagai juru bicara pada April 2017, tiga bulan pemerintahan Trump terbentuk. Ia kemudian ditunjuk sebagai wakil menteri untuk diplomasi publik dan urusan publik pada awal 2018.
Peran duta besar AS untuk PBB adalah posisi internasional yang sangat prestisius. Sementara Nauert memiliki sedikit pengalaman diplomatik, negara-negara lain dengan hak veto di Dewan Keamanan PBB diwakili oleh duta besar dengan pengalaman puluhan tahun bekerja dalam kebijakan luar negeri.
"Dia
jelas tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan ini tetapi hari ini
tampaknya kualifikasi paling penting adalah Anda muncul di layar TV
Donald Trump," sindir Senator asal Partai Demokrat Chris Murphy tentang
Nauert di CNN pada bulan Desember lalu.
Duta Besar AS untuk Jerman Richard Grenell, sebelumnya juru bicara AS di PBB terlama, adalah di antara kemungkinan pengganti Nauert sebagai kandidat, seorang yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan kepada Reuters.
Grenell telah menjadi tokoh kontroversial di Jerman. Pada Juni 2018 ia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan outlet berita sayap kanan Breitbart News, "Saya benar-benar ingin memberdayakan kaum konservatif lainnya di seluruh Eropa."
Pernyataannya ini menuai kritik dari beberapa anggota parlemen Jerman sebagai tanggapan.
Duta Besar AS untuk Jerman Richard Grenell, sebelumnya juru bicara AS di PBB terlama, adalah di antara kemungkinan pengganti Nauert sebagai kandidat, seorang yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan kepada Reuters.
Grenell telah menjadi tokoh kontroversial di Jerman. Pada Juni 2018 ia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan outlet berita sayap kanan Breitbart News, "Saya benar-benar ingin memberdayakan kaum konservatif lainnya di seluruh Eropa."
Pernyataannya ini menuai kritik dari beberapa anggota parlemen Jerman sebagai tanggapan.
Credit sindonews.com
Mantan pemimpin EU: Inggris kemungkinkan tunda Brexit
Para warga penentang Brexit berunjuk
rasa di luar Gedung Parlemen di Westminster, London, Inggris, 14
Februari 2019. (REUTERS/HENRY NICHOLLS)
London (CB) - Inggris kemungkinan akan menunda Brexit dan
tidak akan meninggalkan Uni Eropa pada Maret, kata mantan Presiden
Komisi Uni Eropa Jose Manuel Barroso, Selasa.
Ia menambahkan bahwa Uni Eropa kemungkinan akan menerima permintaan perpanjangan guna menyelesaikan rincian pemisahan Inggris dari blok tersebut.
"Menurut saya, skenario yang paling mungkin muncul adalah tidak melakukannya (Inggris berpisah dari Uni Eropa, red) pada Maret tahun ini. Kita perlu lebih ... persiapan," kata Barroso kepada Sky News. Ia menjawab pertanyaan soal apakah menurut dia Brexit akan terjadi sesuai jadwal, yaitu tanggal 29 Maret.
Barroso saat ini menjabat sebagai kepala noneksekutif di Goldman Sachs.
"Bahkan kalau sekarang ada kesepakatan positif, dari sudut pandang praktis jelas bahwa segalanya belum siap. Jadi, saya kira hal yang perlu dilakukan adalah melakukan perpanjangan, dan saya yakin jika Inggris meminta perpanjangan Pasal 50, negara-negara Uni Eropa akan dengan mudah menerimanya."
Ia menambahkan bahwa Uni Eropa kemungkinan akan menerima permintaan perpanjangan guna menyelesaikan rincian pemisahan Inggris dari blok tersebut.
"Menurut saya, skenario yang paling mungkin muncul adalah tidak melakukannya (Inggris berpisah dari Uni Eropa, red) pada Maret tahun ini. Kita perlu lebih ... persiapan," kata Barroso kepada Sky News. Ia menjawab pertanyaan soal apakah menurut dia Brexit akan terjadi sesuai jadwal, yaitu tanggal 29 Maret.
Barroso saat ini menjabat sebagai kepala noneksekutif di Goldman Sachs.
"Bahkan kalau sekarang ada kesepakatan positif, dari sudut pandang praktis jelas bahwa segalanya belum siap. Jadi, saya kira hal yang perlu dilakukan adalah melakukan perpanjangan, dan saya yakin jika Inggris meminta perpanjangan Pasal 50, negara-negara Uni Eropa akan dengan mudah menerimanya."
Credit antaranews.com
Petani pemimpin penentangan Presiden Nikaragua dipenjara 216 tahun
Seorang warga dengan lukisan bendera
Nikaragua di wajahnya berdemonstrasi menentang pemerintahan Presiden
Nikaragua Daniel Ortega di San Jose, Costa Rica, 20 Januari 2019.
(REUTERS/JUAN CARLOS ULATE)
Managua (CB) - Petani yang membantu memimpin aksi protes
terhadap Presiden Nikaragua Daniel Ortega tahun lalu pada Senin (18/2)
divonis 216 tahun penjara.
Hukuman itu dijatuhkan beberapa hari setelah para pemimpin bisnis meminta pemerintah membebaskan tahanan, yang dianggap sebagai tahanan politik.
Hakim memvonis Medardo Mairena setelah petani itu dinyatakan bersalah pada Desember lalu terkait terorisme, pembunuhan dan kejahatan terorganisasi. Tuduhan tersebut dibantah oleh Medardo.
Sebelum ditahan pada Juli lalu, Medardo merupakan anggota oposisi yang berpartisipasi dalam dialog dengan pemerintah. Dialog itu pun tidak membuahkan hasil.
Lebih dari 320 orang tewas dalam aksi protes terhadap Ortega tahun lalu, setelah pendukung pemerintah dan polisi menembaki kerumunan massa. Sejak saat itu, aksi turun ke jalan meruncing dan pemerintah menekan media oposisi dan sejumlah organisasi yang dianggap mendukung aksi protes tersebut.
Selama akhir pekan, pemerintah dan kelompok pengusaha menggelar pertemuan guna memulai kembali pembicaraan untuk mengakhiri krisis yang menghancurkan perekonomian negara Amerika Tengah itu.
Kelompok pengusaha meminta pembebasan lebih dari 600 orang yang mereka anggap sebagai tahanan politik.
Mairena merupakan pemimpin gerakan yang menentang proyek pembangunan terusan yang didukung China. Terusan tersebut nantinya akan menghubungkan laut pasifik dan Atlantik, yang menyaingi Kanal Panama.
Meski mendapat vonis tersebut, konstitusi negara tidak membolehkan warga Nikaragua dipenjara lebih dari 30 tahun.
"Ini adalah vonis yang berlebihan, konyol dan bermuatan politik," kata pengacara Mairena, Julio Montenegro, saat konferensi pers. "Kami akan mengajukan banding ... dan mendatangi mahkamah internasional."
Hakim Edgard Altamirano memutuskan bahwa Mairena merupakan dalang dari tewasnya lima polisi selama protes di kotamadya selatan Nikaragua dan penculikan dua petugas lainnya.
Sejumlah organisasi termasuk Perseriatan Bangsa-bangsa, mengkritik "penggunaan kekuatan berlebihan" untuk mengendalikan protes dan menyalahkan pemerintahan Ortega atas sebagian besar kematian. Mantan gerilyawan sayap kiri tersebut mengatakan dirinya merupakan korban upaya kudeta.
Hukuman itu dijatuhkan beberapa hari setelah para pemimpin bisnis meminta pemerintah membebaskan tahanan, yang dianggap sebagai tahanan politik.
Hakim memvonis Medardo Mairena setelah petani itu dinyatakan bersalah pada Desember lalu terkait terorisme, pembunuhan dan kejahatan terorganisasi. Tuduhan tersebut dibantah oleh Medardo.
Sebelum ditahan pada Juli lalu, Medardo merupakan anggota oposisi yang berpartisipasi dalam dialog dengan pemerintah. Dialog itu pun tidak membuahkan hasil.
Lebih dari 320 orang tewas dalam aksi protes terhadap Ortega tahun lalu, setelah pendukung pemerintah dan polisi menembaki kerumunan massa. Sejak saat itu, aksi turun ke jalan meruncing dan pemerintah menekan media oposisi dan sejumlah organisasi yang dianggap mendukung aksi protes tersebut.
Selama akhir pekan, pemerintah dan kelompok pengusaha menggelar pertemuan guna memulai kembali pembicaraan untuk mengakhiri krisis yang menghancurkan perekonomian negara Amerika Tengah itu.
Kelompok pengusaha meminta pembebasan lebih dari 600 orang yang mereka anggap sebagai tahanan politik.
Mairena merupakan pemimpin gerakan yang menentang proyek pembangunan terusan yang didukung China. Terusan tersebut nantinya akan menghubungkan laut pasifik dan Atlantik, yang menyaingi Kanal Panama.
Meski mendapat vonis tersebut, konstitusi negara tidak membolehkan warga Nikaragua dipenjara lebih dari 30 tahun.
"Ini adalah vonis yang berlebihan, konyol dan bermuatan politik," kata pengacara Mairena, Julio Montenegro, saat konferensi pers. "Kami akan mengajukan banding ... dan mendatangi mahkamah internasional."
Hakim Edgard Altamirano memutuskan bahwa Mairena merupakan dalang dari tewasnya lima polisi selama protes di kotamadya selatan Nikaragua dan penculikan dua petugas lainnya.
Sejumlah organisasi termasuk Perseriatan Bangsa-bangsa, mengkritik "penggunaan kekuatan berlebihan" untuk mengendalikan protes dan menyalahkan pemerintahan Ortega atas sebagian besar kematian. Mantan gerilyawan sayap kiri tersebut mengatakan dirinya merupakan korban upaya kudeta.
Credit antaranews.com
Utusan Korut ke Vietnam Jelang KTT Trump-Kim Jong-un
Utusan Korut untuk AS, Kim Hyok Chol, bertolak
ke Vietnam guna mendiskusikan persiapan pertemuan kedua Presiden Donald
Trump dan Kim Jong-un di Hanoi. (AFP Photo/Ed Jones)
Jakarta, CB -- Utusan Korea Utara untuk Amerika Serikat, Kim Hyok Chol, dilaporkan bertolak ke Vietnam guna mendiskusikan persiapan pertemuan kedua Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un di Hanoi pada 27-28 Februari mendatang.
Kim Hyok Chol dilaporkan tiba di Beijing, China, Selasa (19/2) sekitar pukul 10.00 waktu lokal dan diperkirakan akan melanjutkan penerbangan ke Hanoi di hari yang sama.
Kim Hyok Chol dilaporkan tiba di Beijing, China, Selasa (19/2) sekitar pukul 10.00 waktu lokal dan diperkirakan akan melanjutkan penerbangan ke Hanoi di hari yang sama.
Di Hanoi, Kim Hyok Chol akan bertemu dengan utusan AS untuk Korut,
Stephen Beigun. Awal bulan ini, keduanya bertemu di Pyongyang dan
mendiskusikan "posisi masing-masing pihak mengenai denuklirisasi" jelang
KTT kedua Trump dan Kim Jong-un nanti.
Beigun mengatakan pembicaraannya dengan Kim Hyok Chol di Pyongyang produktif, tapi meminta lebih banyak dialog lagi antara kedua belah pihak.
"Untuk saat ini dan seterusnya, kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan bersama Korut," ucap Beigun.
Beigun mengatakan pembicaraannya dengan Kim Hyok Chol di Pyongyang produktif, tapi meminta lebih banyak dialog lagi antara kedua belah pihak.
"Untuk saat ini dan seterusnya, kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan bersama Korut," ucap Beigun.
Meski begitu, dia yakin bahwa kedua negara tetap berkomitmen membuat progres signifikan terkait denuklirisasi.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan pertemuan Beigun dan Kim Hyok Chol di Hanoi akan lebih jauh mengeksplorasi "komitmen Trump dan Kim Jong-un terkait perlucutan senjata nuklir di Semenanjung Korea secara menyeluruh."
Kementerian itu juga menyebut pertemuan kedua utusan itu diharapkan mampu mengeksplorasi penguatan relasi AS-Korut dan membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan pertemuan Beigun dan Kim Hyok Chol di Hanoi akan lebih jauh mengeksplorasi "komitmen Trump dan Kim Jong-un terkait perlucutan senjata nuklir di Semenanjung Korea secara menyeluruh."
Kementerian itu juga menyebut pertemuan kedua utusan itu diharapkan mampu mengeksplorasi penguatan relasi AS-Korut dan membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea.
Selain
itu, deklarasi perdamaian yang akan mengakhiri Perang Korea 1950-1953
juga diperkirakan akan diangkat Beigun dan Kim Hyok Chol. Bulan lalu,
Beigun mengatakan Trump "siap untuk mengakhiri perang."
Tiga hari sebelum kedatangan Kim Hyok Chol, Kepala Staf Pemimpin Korut, Kim Chang Son, telah lebih dulu tiba di Hanoi untuk mempersiapkan masalah protokol dan keamanan dengan pihak AS.
Sejumlah ahli berharap ada progres nyata terkait denuklirisasi dalam perjumpaan kedua Trump dan Kim nanti karena pada pertemuan perdana mereka di Singapura tahun lalu dianggap gagal meraih kemajuan signifikan.
Tiga hari sebelum kedatangan Kim Hyok Chol, Kepala Staf Pemimpin Korut, Kim Chang Son, telah lebih dulu tiba di Hanoi untuk mempersiapkan masalah protokol dan keamanan dengan pihak AS.
Sejumlah ahli berharap ada progres nyata terkait denuklirisasi dalam perjumpaan kedua Trump dan Kim nanti karena pada pertemuan perdana mereka di Singapura tahun lalu dianggap gagal meraih kemajuan signifikan.
Credit cnnindonesia.com
Selasa, 19 Februari 2019
Presiden Iran: Sanksi AS adalah 'Perang Ekonomi'
TEHERAN - Presiden Iran, Hassan Rouhani, menggambarkan sanksi Amerika Serikat
(AS) sebagai perang ekonomi yang sedang dilakukan terhadap Teheran. Ia
lantas menekankan bahwa perang ekonomi lebih sulit daripada perang
militer.
Hal itu diungkapkan Rouhani ketika meresmikan fase ketiga dan terakhir dari kilang Bintang Teluk Persia yang dibangun di kota pelabuhan Teluk Persia, Bandar Abbas. Pembangunan kilang dimulai pada 2006 dan sekarang memiliki kapasitas 400 ribu barel per hari, yang berjumlah sekitar 20 persen dari 2,1 juta barel kapasitas penyulingan harian Iran.
Rouhani memuji pembangunan tersebut, mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa pembangunan itu datang meskipun Amerika menjatuhkan sanksi paling keras terhadap Iran.
Hal itu diungkapkan Rouhani ketika meresmikan fase ketiga dan terakhir dari kilang Bintang Teluk Persia yang dibangun di kota pelabuhan Teluk Persia, Bandar Abbas. Pembangunan kilang dimulai pada 2006 dan sekarang memiliki kapasitas 400 ribu barel per hari, yang berjumlah sekitar 20 persen dari 2,1 juta barel kapasitas penyulingan harian Iran.
Rouhani memuji pembangunan tersebut, mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa pembangunan itu datang meskipun Amerika menjatuhkan sanksi paling keras terhadap Iran.
Pemerintahan
Trump tahun lalu menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran dengan
kekuatan dunia dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran, dengan menargetkan
sektor minyak yang vital.
"Kami telah meresmikan proyek-proyek nasional besar dalam situasi ini," kata Rouhani pada upacara peresmian itu seperti dikutip dari Washington Times, Selasa (19/2/2019).
Ia menambahkan bahwa pembangunan ini terjadi terlepas dari upaya AS, Israel dan sekutu mereka untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran.
"Kami telah meresmikan proyek-proyek nasional besar dalam situasi ini," kata Rouhani pada upacara peresmian itu seperti dikutip dari Washington Times, Selasa (19/2/2019).
Ia menambahkan bahwa pembangunan ini terjadi terlepas dari upaya AS, Israel dan sekutu mereka untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran.
Sementara
itu juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menepis laporan AS soal
mantan spesialis kontra-intelijen Angkatan Udara AS yang membelot ke
Iran meskipun ada peringatan dari FBI. Monica Elfriede Witt (39) telah
dituduh mengungkapkan informasi rahasia kepada pemerintah Teheran,
termasuk nama kode dan misi rahasia program Pentagon.
"Saya pikir itu tidak benar, dan itu adalah propaganda media yang ditujukan untuk Iran," kata Bahram Ghasemi tanpa menjelaskan secara spesifik.
Credit sindonews.com
Rusia Ciptakan Drone Kamikaze
ABU DHABI
- Industri militer Rusia seolah tak pernah berhenti berinovasi.
Teranyar, perusahaan perlengkapan militer asal Rusia, Kalashnikov Group,
berhasil menciptakan drone baru KYB. Hebatnya, seperti dilansir sputniknews.com, drone tersebut mampu melakukan serangan inti dengan menabrakkan dan meledakkan diri.
Drone KYB ini secara resmi diperlihatkan pada pameran senjata global IDEX 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirates Arab (UEA). Ini merupakan pertama kalinya KYB dipamerkan di luar Rusia.
Dengan demikian, kehadiran KYB merupakan lompatan baru akan fungsi pesawat tanpa awak (unmanned aerial vehicle/UAV) tersebut pertama kali dikembangkan Jerman selama Perang Dunia II. Sebelumnya, drone militer diarahkan untuk misi intelijen, pengintaian, dan pengawasan.
Drone KYB ini secara resmi diperlihatkan pada pameran senjata global IDEX 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirates Arab (UEA). Ini merupakan pertama kalinya KYB dipamerkan di luar Rusia.
Dengan demikian, kehadiran KYB merupakan lompatan baru akan fungsi pesawat tanpa awak (unmanned aerial vehicle/UAV) tersebut pertama kali dikembangkan Jerman selama Perang Dunia II. Sebelumnya, drone militer diarahkan untuk misi intelijen, pengintaian, dan pengawasan.
“Drone
ini sukses melalui berbagai uji coba dan sudah siap digunakan,” ungkap
Kalashnikov di sela-sela pameran senjata global IDEX 2019 di Abu Dhabi,
Minggu (17/2).
Dengan daya tampung hingga tiga kilogram, KYB dapat terbang selama 30 menit dan melaju dengan kecepatan 30–80 kilometer per jam.
Sejauh ini, tidak diketahui seberapa besar nilai penjualan KYB. Namun, Direktur Jenderal eksportir produk militer Rusia Rosoboronexport, Alexander Mikheev, optimistis produk-produk Rusia, termasuk KYB, banyak diburu.
Saat ini perusahaan militer Rusia lainnya, Sukhoi, juga sedang mengembangkan pesawat tempur tanpa awak Okhotnik. Drone itu sudah berhasil melalui uji penerbangan di Pangkalan Udara Fasilitas Asosiasi Produksi Pesawat Novosibirsk. Meski berukuran besar, drone itu digerakkan dengan mesin jet modern.
Okhotnik dari desainnya mirip dengan RQ-170 milik Amerika Serikat (AS), sedangkan dari spesifikasinya mirip dengan Tian Ying milik China. Pakar militer Rusia, Dmitry Safonov, mengatakan drone itu akan menjadi peralatan militer yang sangat tangguh dan efektif karena kekuatannya sama dengan sebuah jet tempur. “Bedanya, drone itu dikendalikan dari depan komputer di pangkalan militer,” kata Safonov, dilansir thedrive.com.
Okhotnik tidak dilengkapi dengan ekor dan memiliki berat selama take-off sebesar 25 ton. Pesawat tempur siluman tersebut juga mampu mengudara dengan kecepatan hingga 5.000 kilometer per jam. “Dengan kemajuan teknologi seperti saat ini dan adanya kecerdasan buatan, drone akan menjadi peralatan militer yang berbahaya,” kata Safonov. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa drone jarak menengah atau tempur akan segera diluncurkan untuk mendukung operasi militer.
Rusia sedikitnya telah meluncurkan 70 drone modern selama perang saudara di Suriah. Drone Forpost dan Orlan-10 telah berhasil menemukan lebih dari 47.000 target dari balik awan. Namun, tidak ada satu pun drone yang diluncurkan yang dilengkapi dengan armamen. Semuanya hanya beroperasi sebagai mata-mata.
Drone tempur Rusia lainnya yang siap diproduksi massal ialah Orion. Drone seberat 1.000 kilogram itu mampu melakukan penerbangan selama 24 jam dan menyerang target dengan rudal, juga bom seberat 25 dan 50 kilogram. Pakar militer Aleksey Leonkov mengatakan bahwa drone Rusia mulai bangkit.
Selama periode 1990-an atau 2000-an, Rusia sempat tertinggal dari AS dan China dalam pengembangan drone. Sebagian besar proyek UAV dan UCAV dibekukan atau ditunda. Namun dengan keterlibatan dalam perang Suriah, Rusia mencoba mengejar ketertinggalan dari AS dan menjaga citra sebagai negara adidaya.
Sejauh ini, AS masih unggul. Setelah menanamkan modal miliaran dolar AS dan uji coba ekstensif selama beberapa dekade, pengalaman AS dalam teknologi drone sulit dikalahkan, baik dalam desain maupun inovasi. AS telah menggunakan drone dalam berbagai konflik, dari Irak, Yaman, hingga Somalia.
Militer AS mengoperasikan UAV dalam skala yang amat besar. Sampai Januari 2014, rinciannya meliputi 7.362 RQ-11 Ravens; 990 AeroVironment Wasp IIIs; 1.137 AeroVironment RQ-20 Pumas; 306 RQ-16 T-Hawk; 246 Predators; MQ-1C Grey Eagles; 126 MQ-9 Reapers; 491 RQ-7 Shadow; dan 33 RQ-4 Global Hawk.
Dengan daya tampung hingga tiga kilogram, KYB dapat terbang selama 30 menit dan melaju dengan kecepatan 30–80 kilometer per jam.
Sejauh ini, tidak diketahui seberapa besar nilai penjualan KYB. Namun, Direktur Jenderal eksportir produk militer Rusia Rosoboronexport, Alexander Mikheev, optimistis produk-produk Rusia, termasuk KYB, banyak diburu.
Saat ini perusahaan militer Rusia lainnya, Sukhoi, juga sedang mengembangkan pesawat tempur tanpa awak Okhotnik. Drone itu sudah berhasil melalui uji penerbangan di Pangkalan Udara Fasilitas Asosiasi Produksi Pesawat Novosibirsk. Meski berukuran besar, drone itu digerakkan dengan mesin jet modern.
Okhotnik dari desainnya mirip dengan RQ-170 milik Amerika Serikat (AS), sedangkan dari spesifikasinya mirip dengan Tian Ying milik China. Pakar militer Rusia, Dmitry Safonov, mengatakan drone itu akan menjadi peralatan militer yang sangat tangguh dan efektif karena kekuatannya sama dengan sebuah jet tempur. “Bedanya, drone itu dikendalikan dari depan komputer di pangkalan militer,” kata Safonov, dilansir thedrive.com.
Okhotnik tidak dilengkapi dengan ekor dan memiliki berat selama take-off sebesar 25 ton. Pesawat tempur siluman tersebut juga mampu mengudara dengan kecepatan hingga 5.000 kilometer per jam. “Dengan kemajuan teknologi seperti saat ini dan adanya kecerdasan buatan, drone akan menjadi peralatan militer yang berbahaya,” kata Safonov. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa drone jarak menengah atau tempur akan segera diluncurkan untuk mendukung operasi militer.
Rusia sedikitnya telah meluncurkan 70 drone modern selama perang saudara di Suriah. Drone Forpost dan Orlan-10 telah berhasil menemukan lebih dari 47.000 target dari balik awan. Namun, tidak ada satu pun drone yang diluncurkan yang dilengkapi dengan armamen. Semuanya hanya beroperasi sebagai mata-mata.
Drone tempur Rusia lainnya yang siap diproduksi massal ialah Orion. Drone seberat 1.000 kilogram itu mampu melakukan penerbangan selama 24 jam dan menyerang target dengan rudal, juga bom seberat 25 dan 50 kilogram. Pakar militer Aleksey Leonkov mengatakan bahwa drone Rusia mulai bangkit.
Selama periode 1990-an atau 2000-an, Rusia sempat tertinggal dari AS dan China dalam pengembangan drone. Sebagian besar proyek UAV dan UCAV dibekukan atau ditunda. Namun dengan keterlibatan dalam perang Suriah, Rusia mencoba mengejar ketertinggalan dari AS dan menjaga citra sebagai negara adidaya.
Sejauh ini, AS masih unggul. Setelah menanamkan modal miliaran dolar AS dan uji coba ekstensif selama beberapa dekade, pengalaman AS dalam teknologi drone sulit dikalahkan, baik dalam desain maupun inovasi. AS telah menggunakan drone dalam berbagai konflik, dari Irak, Yaman, hingga Somalia.
Militer AS mengoperasikan UAV dalam skala yang amat besar. Sampai Januari 2014, rinciannya meliputi 7.362 RQ-11 Ravens; 990 AeroVironment Wasp IIIs; 1.137 AeroVironment RQ-20 Pumas; 306 RQ-16 T-Hawk; 246 Predators; MQ-1C Grey Eagles; 126 MQ-9 Reapers; 491 RQ-7 Shadow; dan 33 RQ-4 Global Hawk.
Tentara
Angkatan Udara (AU) AS juga melatih lebih banyak pilot drone ketimbang
pilot jet tempur atau bomber karena tiga kali lebih cepat. Sampai
Agustus 2013, jumlah pilot pesawat tanpa awak (remotely piloted
aircraft/RPA) mencapai 1.300 atau 8,5% dari total pilot Tentara AU AS,
naik dari 3,3% pada 2008.
China juga tidak mau kalah. Dengan ketatnya persaingan militer, China mulai melakukan investasi besar-besaran dalam produksi drone dan menarik banyak perusahaan, baik badan usaha milik negara maupun swasta. Penggunaan drone juga diyakini penting bagi China untuk mengakses wilayah udara di kawasan sengketa.
Pada tahun lalu, China memamerkan drone generasi baru yang dianggap sebagai UAV paling canggih. CH7 disebut lebih baik dibanding RQ-170 milik AS dan hampir sebanding dengan RQ-180. Kepala Insinyur dan Desainer CH7, Shi Wen, mengatakan bahwa CH7 memiliki daya penetrasi yang hebat dan daya jelajah yang jauh.
“CH7 memiliki tempat penyimpanan senjata, mulai senjata pelontar, misil, hingga bom,” ujar Wen, dikutipi indiatimes.com.
Dengan kecepatan tinggi dan kemampuan melakukan operasi senyap, drone itu dapat melakukan beragam misi di tengah kondisi genting. CH7 juga dapat mengganggu sinyal radar elektronik.
China juga tidak mau kalah. Dengan ketatnya persaingan militer, China mulai melakukan investasi besar-besaran dalam produksi drone dan menarik banyak perusahaan, baik badan usaha milik negara maupun swasta. Penggunaan drone juga diyakini penting bagi China untuk mengakses wilayah udara di kawasan sengketa.
Pada tahun lalu, China memamerkan drone generasi baru yang dianggap sebagai UAV paling canggih. CH7 disebut lebih baik dibanding RQ-170 milik AS dan hampir sebanding dengan RQ-180. Kepala Insinyur dan Desainer CH7, Shi Wen, mengatakan bahwa CH7 memiliki daya penetrasi yang hebat dan daya jelajah yang jauh.
“CH7 memiliki tempat penyimpanan senjata, mulai senjata pelontar, misil, hingga bom,” ujar Wen, dikutipi indiatimes.com.
Dengan kecepatan tinggi dan kemampuan melakukan operasi senyap, drone itu dapat melakukan beragam misi di tengah kondisi genting. CH7 juga dapat mengganggu sinyal radar elektronik.
Credit sindonews.com
16 Negara Bagian Gugat Deklarasi Darurat Nasional Trump
WASHINGTON - Sedikitnya 16 negara bagian Amerika Serikat (AS) telah mengajukan gugatan menentang deklarasi darurat nasional Presiden Donald Trump.
Presiden Donald Trump mengumumkan darurat nasional pada akhir pekan
lalu dalam upaya mendanai pembangunan tembok di perbatasan Meksiko yang
dijanjikannya.
Kelompok
negara bagian itu dipimpin oleh Jaksa Agung California Xavier Becerra.
Mereka mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara
California.
"Kami
akan mencoba untuk menghentikan Presiden dari melanggar Konstitusi,
pemisahan kekuasaan, mencuri uang dari Amerika dan negara-negara yang
telah dialokasikan oleh Kongres, secara sah," kata Becerra seperti
disitir dari CNN, Selasa (19/2/2019).
Becerra berpendapat bahwa negara-negara bagian telah berdiri untuk menantang Trump karena dana yang disesuaikan dengan mereka mungkin berisiko.
"Jika Presiden pada dasarnya mencuri uang yang telah dialokasikan untuk pergi ke berbagai negara guna berbagai keperluan, kita dirugikan, orang-orang kita dirugikan," ucapnya.
Jaksa agung dari Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon dan Virginia bergabung dengan California dalam gugatan itu.
Ini adalah tantangan terbaru untuk menghantam pemerintahan Trump, yang telah menghadapi serangkaian tuntutan hukum atas deklarasi darurat nasional. Selama akhir pekan, Pusat Keanekaragaman Hayati, Jaringan Perbatasan untuk Hak Asasi Manusia, berbaris bersama Beto O'Rourke di El Paso, Texas, minggu lalu, dan Serikat Kebebasan Sipil Amerika mengumumkan tuntutan hukum.
Inti dari setiap gugatan adalah argumen Trump menghindari Kongres untuk mendanai pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko dengan menyatakan keadaan darurat.
"Konstitusi memberi Kongres kekuasaan pada pendanaan, dan tidak ada presiden sebelumnya yang pernah mencoba menggunakan kekuatan darurat untuk mendanai proyek yang dipilih - khususnya proyek domestik skala besar yang permanen seperti ini - bertentangan dengan kemauan kongres. Ini jelas tidak patut," ujar Dror Ladin, staf pengacara di Proyek Keamanan Nasional ACLU.
Gelombang tuntutan hukum terhadap deklarasi darurat nasional sudah diperkirakan sebelumnya, meskipun melawan mereka di pengadilan sepertinya akan sulit.
Undang-undang Keadaan Darurat Nasional memungkinkan Presiden untuk mengumumkan keadaan darurat nasional dan membuka banyak simpanan dengan meminta otoritas hukum tertentu. Presiden memiliki keleluasaan besar atas apa yang merupakan keadaan darurat nasional. Akibatnya, para ahli hukum berpendapat bahwa memperjuangkan deklarasi berdasarkan keadaan darurat itu sendiri kemungkinan akan sulit. Pertanyaan lainnya adalah apakah undang-undang yang digunakan Trump - yang dalam hal ini, mengharuskan penggunaan angkatan bersenjata - dapat digunakan untuk mendanai pembangunan tembok.
Di bawah deklarasi tersebut, pemerintah akan mengeluarkan USD2,5 miliar dana narkotika militer dan USD3,6 miliar dalam pendanaan konstruksi militer. Penjabat Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan mengatakan dia akan mulai mempelajari proyek mana yang harus diambil dan menentukan apakah tembok perbatasan diperlukan untuk mendukung penggunaan angkatan bersenjata.
Becerra berpendapat bahwa negara-negara bagian telah berdiri untuk menantang Trump karena dana yang disesuaikan dengan mereka mungkin berisiko.
"Jika Presiden pada dasarnya mencuri uang yang telah dialokasikan untuk pergi ke berbagai negara guna berbagai keperluan, kita dirugikan, orang-orang kita dirugikan," ucapnya.
Jaksa agung dari Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon dan Virginia bergabung dengan California dalam gugatan itu.
Ini adalah tantangan terbaru untuk menghantam pemerintahan Trump, yang telah menghadapi serangkaian tuntutan hukum atas deklarasi darurat nasional. Selama akhir pekan, Pusat Keanekaragaman Hayati, Jaringan Perbatasan untuk Hak Asasi Manusia, berbaris bersama Beto O'Rourke di El Paso, Texas, minggu lalu, dan Serikat Kebebasan Sipil Amerika mengumumkan tuntutan hukum.
Inti dari setiap gugatan adalah argumen Trump menghindari Kongres untuk mendanai pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko dengan menyatakan keadaan darurat.
"Konstitusi memberi Kongres kekuasaan pada pendanaan, dan tidak ada presiden sebelumnya yang pernah mencoba menggunakan kekuatan darurat untuk mendanai proyek yang dipilih - khususnya proyek domestik skala besar yang permanen seperti ini - bertentangan dengan kemauan kongres. Ini jelas tidak patut," ujar Dror Ladin, staf pengacara di Proyek Keamanan Nasional ACLU.
Gelombang tuntutan hukum terhadap deklarasi darurat nasional sudah diperkirakan sebelumnya, meskipun melawan mereka di pengadilan sepertinya akan sulit.
Undang-undang Keadaan Darurat Nasional memungkinkan Presiden untuk mengumumkan keadaan darurat nasional dan membuka banyak simpanan dengan meminta otoritas hukum tertentu. Presiden memiliki keleluasaan besar atas apa yang merupakan keadaan darurat nasional. Akibatnya, para ahli hukum berpendapat bahwa memperjuangkan deklarasi berdasarkan keadaan darurat itu sendiri kemungkinan akan sulit. Pertanyaan lainnya adalah apakah undang-undang yang digunakan Trump - yang dalam hal ini, mengharuskan penggunaan angkatan bersenjata - dapat digunakan untuk mendanai pembangunan tembok.
Di bawah deklarasi tersebut, pemerintah akan mengeluarkan USD2,5 miliar dana narkotika militer dan USD3,6 miliar dalam pendanaan konstruksi militer. Penjabat Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan mengatakan dia akan mulai mempelajari proyek mana yang harus diambil dan menentukan apakah tembok perbatasan diperlukan untuk mendukung penggunaan angkatan bersenjata.
Bukan
hanya tuntutan hukum yang harus dihadapi pemerintah AS, tetapi juga
kemungkinan resolusi bersama yang diajukan oleh Demokrat untuk
mengakhiri deklarasi. Resolusi itu perlu disetujui oleh DPR dan kemudian
Senat, sebelum menuju ke meja Presiden.
Pada hari Minggu, penasihat Gedung Putih Stephen Miller mengindikasikan bahwa Trump akan memberikan veto pertama masa kepresidenannya jika anggota parlemen mencoba untuk mengakhiri deklarasi.
Keadaan darurat nasional dapat bertahan selama satu tahun dan kemudian berakhir, kecuali jika Presiden memperbaharui deklarasi 90 hari sebelumnya, terang Robert Chesney, yang bertugas di Departemen Kehakiman dan mengajar di Universitas Texas di Sekolah Hukum Austin. Setiap enam bulan, Kongres dapat mempertimbangkan apakah akan mengajukan resolusi bersama untuk mengakhiri keadaan darurat.
Menurut The Brennan Center, ada 58 keadaan darurat nasional antara tahun 1978 dan 2018. Dari jumlah tersebut, 31 masih berlaku hingga saat ini.
Pada hari Minggu, penasihat Gedung Putih Stephen Miller mengindikasikan bahwa Trump akan memberikan veto pertama masa kepresidenannya jika anggota parlemen mencoba untuk mengakhiri deklarasi.
Keadaan darurat nasional dapat bertahan selama satu tahun dan kemudian berakhir, kecuali jika Presiden memperbaharui deklarasi 90 hari sebelumnya, terang Robert Chesney, yang bertugas di Departemen Kehakiman dan mengajar di Universitas Texas di Sekolah Hukum Austin. Setiap enam bulan, Kongres dapat mempertimbangkan apakah akan mengajukan resolusi bersama untuk mengakhiri keadaan darurat.
Menurut The Brennan Center, ada 58 keadaan darurat nasional antara tahun 1978 dan 2018. Dari jumlah tersebut, 31 masih berlaku hingga saat ini.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)