Credit republika.co.id
Kamis, 24 Januari 2019
Pemberontak Irlandia Utara Bergerak Lagi
Credit cnnindonesia.com
Teror Bom Irlandia Utara dan Memori Kelam The Troubles
Ilustrasi pemain bagpipe di Irlandia Utara. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Gina tersentak ketika mendengar sebuah suara dentuman. Dia tidak menyangka ternyata itu adalah sebuah bom mobil.
"Semua orang berhamburan ke jalanan. Saya lihat sebuah mobil terbakar. Apinya sangat besar dan saya mengatakan, 'Ya Tuhan'," kata Gina seperti dilansir CNN, Senin (21/1).
Terlanjur berdandan dan berjanji akan datang, Gina tidak punya pilihan lain. Dia tetap pergi ke pesta ulang tahun keponakannya.
"Sudah lama sekali tidak ada bom di Derry. Itu memang mengejutkan. Hal itu enggak membuat saya takut. Saya berasal dari Derry, dan kami pernah mengalami hal ini sebelumnya, tetapi ini membuat saya marah. Saya enggak mau kembali ke saat itu," ujar Gina.
Kenangan akan masa-masa kelam konflik Irlandia Utara, atau diistilahkan The Troubles, kembali mencuat selepas teror bom mobil pada akhir pekan lalu. Gina mungkin adalah satu dari sekian penduduk di Irlandia Utara yang terdampak pertikaian berdarah selama hampir tiga dasawarsa itu.
Masa konflik Irlandia Utara terekam dalam berbagai karya seni, seperti lagu 'Sunday Bloody Sunday' yang dilantunkan grup musik U2. Bahkan juga dalam sejumlah film.
Selama itu pula penduduk Irlandia Utara terbelah, antara mereka yang mendukung kemerdekaan atau bergabung dengan Republik Irlandia, dengan warga yang pro kekuasaan Inggris. Lingkungan perumahan dan pedesaan yang tenang mendadak menjadi medan perang. Antar tetangga kiri dan kanan saling curiga bahkan bermusuhan karena keberpihakan dan ideologi.
Kelompok gerakan pro kemerdekaan atau penggabungan dengan Republik Irlandia yang awalnya berjuang melalui jalan politik akhirnya angkat senjata. Mereka membentuk Tentara Republik Irlandia (IRA). Sedangkan yang mendukung kekuasaan Inggris juga mempersenjatai diri. Perang gerilya pun dimulai.
Pemerintah Inggris juga menerjunkan pasukan untuk memerangi kelompok pro Republik. Malah mereka juga menerjunkan pasukan elite Special Air Service (SAS) guna mengimbangi taktik gerilya IRA.
Karena lelah berperang, kedua belah pihak lantas menggelar perundingan damai pada 10 April 1998. Hari itu dikenal sebagai Kesepakatan Jumat Baik (Good Friday Agreement).
Korban dari konflik itu diperkirakan sekitar 50 ribu orang. Rinciannya 3,532 orang meninggal dan 47,500 terluka. Meski sudah berdamai, pertikaian tetap berjalan hingga 2002.
Kekuatan para pihak yang bertikai lantas diakomodasi melalui partai politik. Kelompok pro Republik lantas mendirikan Partai Sinn Fein dan Partai Sosial Demokrat dan Buruh (SDLP).
Sementara mereka yang pro Inggris membentuk Partai Persatuan Ulster dan Partai Persatuan Progresif (PUP).
Meski sudah berdamai, ada faksi di dalam IRA yang menyempal. Mereka tetap berkeras melanjutkan perlawanan bersenjata dengan menamakan diri Real IRA (RIRA) atau New IRA (NIRA). Kelompok ini lah yang dianggap mengancam stabilitas di Irlandia Utara. Apalagi dengan gonjang-ganjing Brexit yang hingga saat ini belum menemukan titik terang. Mereka memanfaatkan celah itu untuk memantik kembali bara pertikaian yang sudah meredup dan yang diharapkan bisa kembali mengoyak ketenangan warga Irlandia Utara.
Credit cnnindonesia.com
WikiLeaks: Langkah AS Bisa Picu Perang Saudara di Venezuela
LONDON
- Organisasi antikerahasiaan WikiLeaks memperingatkan bahaya dari
keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui
pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden interim. Menurut
WikiLeaks langkah Trump bisa memicu perang saudara di negara kaya
minyak itu.
Guaido telah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim. Namun, beberapa hari sebelumnya Nicolas Maduro sudah diambil sumpah sebagai presiden negara itu setelah menang pemilu. Dengan demikian ada dua presiden di negara warisan Hugo Chavez ini.
"Langkah Donald Trump untuk mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezuela mungkin terbukti menjadi bencana bagi negara itu, yang telah mengalami ketidakstabilan selama bertahun-tahun, dan memicu konflik terbuka total," tulis WikiLeaks di akun Twitter-nya, Kamis (24/1/2019).
Guaido telah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim. Namun, beberapa hari sebelumnya Nicolas Maduro sudah diambil sumpah sebagai presiden negara itu setelah menang pemilu. Dengan demikian ada dua presiden di negara warisan Hugo Chavez ini.
"Langkah Donald Trump untuk mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezuela mungkin terbukti menjadi bencana bagi negara itu, yang telah mengalami ketidakstabilan selama bertahun-tahun, dan memicu konflik terbuka total," tulis WikiLeaks di akun Twitter-nya, Kamis (24/1/2019).
"Ini bisa mengarah pada kemungkinan perang saudara di negara dengan cadangan minyak terbesar itu," lanjut organisasi yang didirikan Julian Assange tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, Trump membuat pernyataan dengan mencaci-maki pemerintah Nicolas Maduro sebagai rezim tidak sah.
"Hari ini, saya secara resmi mengakui Presiden Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido, sebagai presiden interim Venezuela," kata Trump. Selain AS, Brasil juga membuat pengakuan yang sama untuk Guaido.
Dualisme kepemimpinan ini telah direspons militer setempat. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino mengatakan militer negaranya akan terus mempertahankan konstitusi dan kedaulatan nasional. Dia menegaskan bahwa militer tidak akan menerima "presiden yang dipaksakan".
"Walaupun
keputusasaan dan intoleransi terus mengancam perdamaian negara, militer
tidak akan menerima seorang presiden yang diberlakukan dalam
bayang-bayang kepentingan gelap atau memproklamirkan diri di luar hukum.
Tentara akan membela konstitusi dan bertindak sebagai penjamin
kedaulatan nasional," tulis Menhan Padrino di Twitter via akun resminya,
@vladimirpadrino.
Credit sindonews.com
Ada 2 Presiden di Venezuela, Ini Sikap Militer
CARACAS
- Pemimpin oposisi Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden
interim atau sementara Venezeula. Dengan demikian, negara warisan Hugo
Chavez ini memiliki dua presiden karena Nicolas Maduro sudah lebih dulu
dilantik sebagai presiden yang sah berdasarkan konstitusi di negara
tersebut.
Krisis politik di negara Amerika Latin ini jadi sorotan masyarakat internasional setelah Amerika Serikat (AS) dan Brasil mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezuela dan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin negara tersebut.
Dualisme kepemimpinan ini telah direspons militer setempat. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino mengatakan militer negaranya akan terus mempertahankan konstitusi dan kedaulatan nasional. Dia menegaskan bahwa militer tidak akan menerima "presiden yang dipaksakan".
Krisis politik di negara Amerika Latin ini jadi sorotan masyarakat internasional setelah Amerika Serikat (AS) dan Brasil mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezuela dan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin negara tersebut.
Dualisme kepemimpinan ini telah direspons militer setempat. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino mengatakan militer negaranya akan terus mempertahankan konstitusi dan kedaulatan nasional. Dia menegaskan bahwa militer tidak akan menerima "presiden yang dipaksakan".
"Walaupun
keputusasaan dan intoleransi terus mengancam perdamaian negara, militer
tidak akan menerima seorang presiden yang diberlakukan dalam
bayang-bayang kepentingan gelap atau memproklamirkan diri di luar hukum.
Tentara akan membela konstitusi dan bertindak sebagai penjamin
kedaulatan nasional," tulis Menhan Padrino di Twitter via akun resminya,
@vladimirpadrino, yang dikutip Kamis (24/1/2019).
Sikap AS yang dianggap ikut campur urusan dalam negeri Venezuela membuat Presiden Maduro memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang dipimpin Presiden Donald Trump itu.
Dia juga mengusir para diplomat Washington, di mana para diplomat tersebut harus hengkang dari Caracas dalam waktu 72 jam.
"Di hadapan orang-orang dan bangsa-bangsa di dunia, dan sebagai presiden konstitusional saya telah mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dan politik dengan pemerintah imperialis AS," kata Maduro saat berbicara dengan para pendukungnya.
Maduro mengatakan bahwa AS membuat "kesalahan besar" dengan mengakui Guaido sebagai presiden interim. Guadio saat ini tercatat sebagai pemimpin Kongres atau Parlemen yang dikuasai kubu oposisi.
Maduro telah diambil sumpah jabatan sebagai presiden pada bulan ini setelah menang pemilu. Namun, Amerika Serikat dan negara Barat lainnya menganggap pemilu tersebut tidak sah di mana kubu oposisi memboikot.
Ribuan orang di Venezuela telah melakukan protes pada hari Rabu melawan Maduro.
Trump dalam sebuah pernyataan mengumumkan dukungan AS untuk Guaido."Rakyat Venezuela telah berani berbicara menentang Maduro dan rezimnya dan menuntut kebebasan dan aturan hukum," kata Trump.
Sikap AS yang dianggap ikut campur urusan dalam negeri Venezuela membuat Presiden Maduro memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang dipimpin Presiden Donald Trump itu.
Dia juga mengusir para diplomat Washington, di mana para diplomat tersebut harus hengkang dari Caracas dalam waktu 72 jam.
"Di hadapan orang-orang dan bangsa-bangsa di dunia, dan sebagai presiden konstitusional saya telah mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dan politik dengan pemerintah imperialis AS," kata Maduro saat berbicara dengan para pendukungnya.
Maduro mengatakan bahwa AS membuat "kesalahan besar" dengan mengakui Guaido sebagai presiden interim. Guadio saat ini tercatat sebagai pemimpin Kongres atau Parlemen yang dikuasai kubu oposisi.
Maduro telah diambil sumpah jabatan sebagai presiden pada bulan ini setelah menang pemilu. Namun, Amerika Serikat dan negara Barat lainnya menganggap pemilu tersebut tidak sah di mana kubu oposisi memboikot.
Ribuan orang di Venezuela telah melakukan protes pada hari Rabu melawan Maduro.
Trump dalam sebuah pernyataan mengumumkan dukungan AS untuk Guaido."Rakyat Venezuela telah berani berbicara menentang Maduro dan rezimnya dan menuntut kebebasan dan aturan hukum," kata Trump.
Saat
berbicara dengan wartawan, Trump memberikan tanggapan yang tidak jelas
ketika ditanya apakah AS mempertimbangkan opsi militer atau tidak di
Venezuela.
"Kami tidak mempertimbangkan apa pun, tetapi semua opsi ada di atas meja," katanya.
Keputusan Maduro untuk memutuskan hubungan diplomatik itu juga dipicu tindakan Wakil Presiden AS Mike Pence. Wakil Trump itu mengirim rekaman video dirinya kepada orang-orang Venezuela yang menyebut Maduro sebagai seorang diktator tanpa klaim sah atas kekuasaan.
"Dia tidak pernah memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilu yang bebas dan adil, dan telah mempertahankan cengkeramannya dengan memenjarakan siapa pun yang berani menentangnya," kata Pence dalam video itu, seperti dikutip Fox News.
"Kami tidak mempertimbangkan apa pun, tetapi semua opsi ada di atas meja," katanya.
Keputusan Maduro untuk memutuskan hubungan diplomatik itu juga dipicu tindakan Wakil Presiden AS Mike Pence. Wakil Trump itu mengirim rekaman video dirinya kepada orang-orang Venezuela yang menyebut Maduro sebagai seorang diktator tanpa klaim sah atas kekuasaan.
"Dia tidak pernah memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilu yang bebas dan adil, dan telah mempertahankan cengkeramannya dengan memenjarakan siapa pun yang berani menentangnya," kata Pence dalam video itu, seperti dikutip Fox News.
Credit sindonews.com
Amerika Peringatkan Maduro untuk Tidak Gunakan Kekerasan
![Foto yang diambil dari video yang dirilis Venezolana de Television, Presiden Nicolas Maduro (tengah) tengah menyampaikan pidato saat istrinya Cilia Flores mendongak setelah terkejut melihat ledakan di langit, di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[Venezolana de Television melalui AP]](https://statik.tempo.co/data/2018/08/05/id_723932/723932_720.jpg)
CB, Washington – Pemerintah Amerika
Serikat memperingatkan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, bahwa semua
opsi terbuka jika dia menggunakan cara kekerasan untuk melawan pemimpin
oposisi Juan Guaido.
Guaido baru saja menobatkan diri sebagai Presiden interim saat berunjuk rasa di hadapan ratusan ribu pendukungnya di Caracas pada Rabu, 23 Januari 2019.
“Jika Maduro dan kroninya merespon dengan cara kekerasan, jika memilih untuk melukai anggota dari Majelis Nasional… semua opsi ada di atas meja terkait tindakan yang akan diambil AS,” kata seorang pejabat senior pemerintahan AS seperti dilansir Channel News Asia pada 234 Januari 2019.
Pejabat ini mengatakan AS akan fokus pada sanksi ekonomi kuat kepada Maduro dan kroninya. “Kami punya sejumlah opsi. Kami mempertimbangkan setiap opsi ini secara serius,” kata pejabat ini.
Menurut pejabat yang enggan diungkap identitasnya ini, tekanan ekonomi AS akan membuat jelas bagi pemerintah Venezuela bahwa mereka tidak memiliki masa depan. “Mereka tinggal menghitung hari,” kata pejabat ini.
Venezuela, seperti dilansir Reuters, dilanda upaya kudeta, yang didukung AS, pada Senin, 21 Januari 2019. Sekelompok tentara kelas bawah, yang berjumlah 25 orang, menyerang pos penjagaan Garda Nasional, yang terletak sekitar 0.6 kilometer dari istana Presiden Venezuela.
Maduro dan pimpinan pemerintahan Venezuela menuding upaya kudeta ini mendapat dukungan AS. Militer Venezuela mengatakan ke 25 tentara telah ditangkap dan akan menjalani proses hukum.
Dua hari pasca kudeta militer yang gagal itu, tokoh oposisi Juan Guaido, yang juga Presiden Majelis Nasional, memimpin unjuk rasa menuntut Maduro, yang baru saja dilantik pada 10 Januari 2019 untuk masa kepresidenan kedua selama enam tahun, untuk mundur.
Guaido juga menobatkan dirinya sebagai Presiden interim dan menguasai semua kekuasaan kepresidenan. Maduro mengecam Guaido dan menyebutnya sebagai boneka Washington untuk memerintah Venezuela.
Guaido baru saja menobatkan diri sebagai Presiden interim saat berunjuk rasa di hadapan ratusan ribu pendukungnya di Caracas pada Rabu, 23 Januari 2019.
“Jika Maduro dan kroninya merespon dengan cara kekerasan, jika memilih untuk melukai anggota dari Majelis Nasional… semua opsi ada di atas meja terkait tindakan yang akan diambil AS,” kata seorang pejabat senior pemerintahan AS seperti dilansir Channel News Asia pada 234 Januari 2019.
Pejabat ini mengatakan AS akan fokus pada sanksi ekonomi kuat kepada Maduro dan kroninya. “Kami punya sejumlah opsi. Kami mempertimbangkan setiap opsi ini secara serius,” kata pejabat ini.
Menurut pejabat yang enggan diungkap identitasnya ini, tekanan ekonomi AS akan membuat jelas bagi pemerintah Venezuela bahwa mereka tidak memiliki masa depan. “Mereka tinggal menghitung hari,” kata pejabat ini.
Venezuela, seperti dilansir Reuters, dilanda upaya kudeta, yang didukung AS, pada Senin, 21 Januari 2019. Sekelompok tentara kelas bawah, yang berjumlah 25 orang, menyerang pos penjagaan Garda Nasional, yang terletak sekitar 0.6 kilometer dari istana Presiden Venezuela.
Maduro dan pimpinan pemerintahan Venezuela menuding upaya kudeta ini mendapat dukungan AS. Militer Venezuela mengatakan ke 25 tentara telah ditangkap dan akan menjalani proses hukum.
Dua hari pasca kudeta militer yang gagal itu, tokoh oposisi Juan Guaido, yang juga Presiden Majelis Nasional, memimpin unjuk rasa menuntut Maduro, yang baru saja dilantik pada 10 Januari 2019 untuk masa kepresidenan kedua selama enam tahun, untuk mundur.
Guaido juga menobatkan dirinya sebagai Presiden interim dan menguasai semua kekuasaan kepresidenan. Maduro mengecam Guaido dan menyebutnya sebagai boneka Washington untuk memerintah Venezuela.
Credit tempo.co
Kudeta Venezuela, Opoisi Deklarasi sebagai Presiden, Maduro?
CB, Caracas – Pemimpin oposisi, Juan Guaido, menyatakan diri sebagai Presiden interim negara itu dalam upaya yang disebut pemerintah sebagai kudeta Venezuela. Dia mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan sejumlah negara Amerika Latin seperti Brasil.
“Saya bersumpah akan memikul semua kekuasaan kepresidenan untuk menjamin berakhirnya perebutan kekuasaan,” kata Guaido, 35 tahun, yang merupakan Presiden Majelis Nasional atau lembaga semacam kongres, kepada ratusan ribu warga Venezuela yang berunjuk rasa pada Rabu, 23 Januari 2019 waktu setempat.
“Kita sudah cukup menghadapi intervensi, kita punya harga diri, kurang ajar! Ini orang-orang yang bersedia membela Tanah Air,” kata Maduro, yang didampingi petinggi Partai Sosialis, saat berpidato dari istana kepresidenan Venezuela. Menteri Pertahanan dan sejumlah petinggi militer terlibat absen.
Perubahan pemerintahan Venezuela bisa terjadi jika militer mengalihkan dukungannya. Hingga kini, mereka masih mendukung Maduro setelah terjadi dua gelombang protes jalanan dan semakin melemahnya institusi demokrasi.
Konstitusi Venezuela mengatur jika posisi Presiden ditetapkan kosong, maka pemilu harus digelar dalam waktu 30 hari dan kepala kongres mengambil posisi sebagai Presiden interim.
Namun, Mahkamah Agung pro pemerintah Venezuela telah menyatakan semua tindakan kongres atau Majelis Nasional dianggap batal. Pemerintahan Maduro telah menuding Guaido melakukan kudeta dan mengancam akan menangkap serta memenjarakannya.
Media Express melansir unjuk rasa meluas setelah sekitar 25 tentara level bawah menyerang pos penjagaan Garda Nasional, yang terletak 0.6 kilometer dari istana kepresidenan Venezuela. Militer Venezuel mengatakan tentara pelaku kudeta telah ditangkap dan akan diproses secara hukum.
Credit tempo.co
Oposisi Galang Momentum Perubahan, Presiden Maduro Terancam
CARACAS
- Demonstran Venezuela akan turun ke jalan saat oposisi berupaya
menggalang momentum dan kekuatan perubahan dalam pemerintahan. Saat ini
Venezuela yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro mengalami krisis ekonomi
dan demokrasi.
Unjuk rasa di Caracas pada awal pekan ini membuka harapan bahwa pemimpin baru kongres, Juan Guaido, dapat menyatukan oposisi dan menggulingkan Maduro yang bulan ini memulai periode kedua pemerintahannya.
Guaido menyatakan, dia ingin menggantikan Maduro sebagai presiden sementara dengan dukungan militer untuk menggelar pemilu yang bebas. Kongres yang kini dikontrol oposisi dianggap oleh dunia internasional sebagai benteng terakhir demokrasi.
Unjuk rasa di Caracas pada awal pekan ini membuka harapan bahwa pemimpin baru kongres, Juan Guaido, dapat menyatukan oposisi dan menggulingkan Maduro yang bulan ini memulai periode kedua pemerintahannya.
Guaido menyatakan, dia ingin menggantikan Maduro sebagai presiden sementara dengan dukungan militer untuk menggelar pemilu yang bebas. Kongres yang kini dikontrol oposisi dianggap oleh dunia internasional sebagai benteng terakhir demokrasi.
Unjuk
rasa menarik ratusan ribu orang itu dapat memperkuat dukungan pada
Guaido dan beberapa pendukung memintanya memproklamasikan diri sebagai
presiden yang sah. Oposisi Venezuela sejak lama tak memiliki pemimpin
setelah mentor Guaido, Leopoldo Lopez ditahan pada 2014 saat unjuk rasa
jalanan.
Guaido, 35, mendesak militer melawan Maduro dan menjanjikan amnesti di masa depan bagi siapa saja membantu mengembalikan demokrasi di negara itu. Saat berpidato di depan anggota militer pada Senin (21/1), Guaido menjelaskan, “Kami tidak meminta anda meluncurkan kudeta, kami tidak meminta anda menembak. Kami meminta anda tidak menembak kami.”
Guaido saat wawancara dengan Reuters ada Selasa (22/1) menyatakan, jika dia menjadi presiden, dia akan memberi perlindungan hukum kepada para tentara dan pejabat yang membelot. Meski demikian, dia menekankan keadilan tetap akan diterapkan pada mereka yang melakukan berbagai tindakan buruk.
“Kegelisahan itu alami. Kita telah menghabiskan 20 tahun mengalami berbagai serangan. Mereka telah membunuh para pemimpin politik, mereka telah memenjarakan sejumlah orang, saya telah diculik beberapa jam, mereka membunuh teman-teman saya,” ujar Guaido.
Dia menegaskan, “Saya tidak bertujuan menyembuhkan luka-luka 20 tahun dan saya tidak bertujuan menyembunyikannya. Saya mengakui mereka yang ada di sana.”
Partai Sosialis yang berkuasa saat ini juga menggelar pawai tandingan kemarin dan para pejabat telah mengancam Guaido akan dipenjara. Mahkamah Agung (MA) yang mendukung pemerintah mencabut berbagai wewenang kongres pada 2017 dan menetapkan pada Selasa (22/1) bahwa MA tidak mengakui Guaido sebagai ketua kongres serta meminta kantor kejaksaan menentukan apakah dia melakukan kejahatan.
Maduro dilantik pada 10 Januari setelah pemilu 2018. Pemerintahan Maduro diwarnai krisis ekonomi kian memburuk dan proyeksi inflasi mencapai 10 juta persen tahun ini. Pemerintahan Maduro telah memenjarakan puluhan aktivis dan pemimpin oposisi yang berupaya menggulingkannya melalui unjuk rasa pada 2014 dan 2017. Demonstrasi 2017 mengakibatkan 125 orang tewas saat bentrok melawan aparat kepolisian.
Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence merilis pesan dukungan pada oposisi Venezuela dengan menyebut Maduro sebagai diktator tanpa legitimasi untuk berkuasa. Sebagai respons, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan, “Yankee pulang ke rumah.” Rodriguez mengecam berbagai rencana sayap kanan ekstrem di Venezuela yang membahayakan stabilitas dan perdamaian.
Guaido, 35, mendesak militer melawan Maduro dan menjanjikan amnesti di masa depan bagi siapa saja membantu mengembalikan demokrasi di negara itu. Saat berpidato di depan anggota militer pada Senin (21/1), Guaido menjelaskan, “Kami tidak meminta anda meluncurkan kudeta, kami tidak meminta anda menembak. Kami meminta anda tidak menembak kami.”
Guaido saat wawancara dengan Reuters ada Selasa (22/1) menyatakan, jika dia menjadi presiden, dia akan memberi perlindungan hukum kepada para tentara dan pejabat yang membelot. Meski demikian, dia menekankan keadilan tetap akan diterapkan pada mereka yang melakukan berbagai tindakan buruk.
“Kegelisahan itu alami. Kita telah menghabiskan 20 tahun mengalami berbagai serangan. Mereka telah membunuh para pemimpin politik, mereka telah memenjarakan sejumlah orang, saya telah diculik beberapa jam, mereka membunuh teman-teman saya,” ujar Guaido.
Dia menegaskan, “Saya tidak bertujuan menyembuhkan luka-luka 20 tahun dan saya tidak bertujuan menyembunyikannya. Saya mengakui mereka yang ada di sana.”
Partai Sosialis yang berkuasa saat ini juga menggelar pawai tandingan kemarin dan para pejabat telah mengancam Guaido akan dipenjara. Mahkamah Agung (MA) yang mendukung pemerintah mencabut berbagai wewenang kongres pada 2017 dan menetapkan pada Selasa (22/1) bahwa MA tidak mengakui Guaido sebagai ketua kongres serta meminta kantor kejaksaan menentukan apakah dia melakukan kejahatan.
Maduro dilantik pada 10 Januari setelah pemilu 2018. Pemerintahan Maduro diwarnai krisis ekonomi kian memburuk dan proyeksi inflasi mencapai 10 juta persen tahun ini. Pemerintahan Maduro telah memenjarakan puluhan aktivis dan pemimpin oposisi yang berupaya menggulingkannya melalui unjuk rasa pada 2014 dan 2017. Demonstrasi 2017 mengakibatkan 125 orang tewas saat bentrok melawan aparat kepolisian.
Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence merilis pesan dukungan pada oposisi Venezuela dengan menyebut Maduro sebagai diktator tanpa legitimasi untuk berkuasa. Sebagai respons, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan, “Yankee pulang ke rumah.” Rodriguez mengecam berbagai rencana sayap kanan ekstrem di Venezuela yang membahayakan stabilitas dan perdamaian.
Sementara
itu, Pemerintah Venezuela menawarkan penerbangan untuk mengangkut para
migran yang tinggal di Ekuador agar pulang ke negara asalnya. Tawaran
itu muncul setelah pembunuhan seorang wanita Ekuador oleh pria asal
Venezuela memicu pengetatan kontrol dan sejumlah aksi kekerasan.
Pembunuhan itu terjadi di Kota Ibarra pada Sabtu (19/1) malam dan memicu berbagai serangan pada imigran asal Venezuela sehingga menciptakan ketegangan di Ekuador. Selain Ekuador, negara-negara di Amerika Selatan lainnya telah menerima ribuan migran dari total 3 juta warga Venezuela yang mengungsi sejak 2015.
“Banyak warga Venezuela di Ibarra ingin kembali pulang,” ujar Pedro Sassone, diplomat di Kedutaan Besar (Kedubes) Venezuela di Ekuador. Sassone menjelaskan, ada lima penerbangan komersial direncanakan pekan ini untuk membawa pulang para migran. “Warga Venezuela di Ibarra dipecat dari pekerjaan mereka, itu xenophobia, itu diskriminasi,” ujarnya.
Pembunuhan itu terjadi di Kota Ibarra pada Sabtu (19/1) malam dan memicu berbagai serangan pada imigran asal Venezuela sehingga menciptakan ketegangan di Ekuador. Selain Ekuador, negara-negara di Amerika Selatan lainnya telah menerima ribuan migran dari total 3 juta warga Venezuela yang mengungsi sejak 2015.
“Banyak warga Venezuela di Ibarra ingin kembali pulang,” ujar Pedro Sassone, diplomat di Kedutaan Besar (Kedubes) Venezuela di Ekuador. Sassone menjelaskan, ada lima penerbangan komersial direncanakan pekan ini untuk membawa pulang para migran. “Warga Venezuela di Ibarra dipecat dari pekerjaan mereka, itu xenophobia, itu diskriminasi,” ujarnya.
Credit sindonews.com
Venezuela-AS Putus Hubungan, Maduro Usir Diplomat Washington
CARACAS
- Presiden Nicolas Maduro mengatakan Venezuela memutuskan semua
hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat (AS). Dia juga mengusir para
diplomat Washington dalam waktu 72 jam.
"Di hadapan orang-orang dan bangsa-bangsa di dunia, dan sebagai presiden konstitusional saya telah mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dan politik dengan pemerintah imperialis AS," kata Maduro saat berbicara dengan para pendukungnya hari Rabu waktu Caracas atau Kamis (24/1/2019) WIB.
Langkah itu diambil Maduro setelah pemerintahan Presiden Donald Trump mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden interim negara itu. Pengakuan Trump itu membuat ketegangan kedua negara memanas.
"Di hadapan orang-orang dan bangsa-bangsa di dunia, dan sebagai presiden konstitusional saya telah mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dan politik dengan pemerintah imperialis AS," kata Maduro saat berbicara dengan para pendukungnya hari Rabu waktu Caracas atau Kamis (24/1/2019) WIB.
Langkah itu diambil Maduro setelah pemerintahan Presiden Donald Trump mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden interim negara itu. Pengakuan Trump itu membuat ketegangan kedua negara memanas.
Maduro mengatakan bahwa AS membuat "kesalahan besar" dengan mengakui Guaido sebagai presiden interim.
Maduro telah diambil sumpah jabatan sebagai presiden pada bulan ini setelah menang pemilu. Namun, Amerika Serikat dan negara Barat lainnya menganggap pemilu tersebut tidak sah di mana kubu oposisi memboikot.
Ribuan orang di Venezuela telah melakukan protes pada hari Rabu melawan Maduro.
Trump dalam sebuah pernyataan mengumumkan dukungan AS untuk Guaido."Rakyat Venezuela telah berani berbicara menentang Maduro dan rezimnya dan menuntut kebebasan dan aturan hukum," kata Trump.
Saat berbicara dengan wartawan, Trump memberikan tanggapan yang tidak jelas ketika ditanya apakah AS mempertimbangkan opsi militer atau tidak di Venezuela.
"Kami tidak mempertimbangkan apa pun, tetapi semua opsi ada di atas meja," katanya.
Maduro telah diambil sumpah jabatan sebagai presiden pada bulan ini setelah menang pemilu. Namun, Amerika Serikat dan negara Barat lainnya menganggap pemilu tersebut tidak sah di mana kubu oposisi memboikot.
Ribuan orang di Venezuela telah melakukan protes pada hari Rabu melawan Maduro.
Trump dalam sebuah pernyataan mengumumkan dukungan AS untuk Guaido."Rakyat Venezuela telah berani berbicara menentang Maduro dan rezimnya dan menuntut kebebasan dan aturan hukum," kata Trump.
Saat berbicara dengan wartawan, Trump memberikan tanggapan yang tidak jelas ketika ditanya apakah AS mempertimbangkan opsi militer atau tidak di Venezuela.
"Kami tidak mempertimbangkan apa pun, tetapi semua opsi ada di atas meja," katanya.
Keputusan
Maduro untuk memutuskan hubungan diplomatik itu juga dipicu tindakan
Wakil Presiden AS Mike Pence. Wakil Trump itu mengirim rekaman video
dirinya kepada orang-orang Venezuela yang menyebut Maduro sebagai
seorang diktator tanpa klaim sah atas kekuasaan.
"Dia tidak pernah memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilu yang bebas dan adil, dan telah mempertahankan cengkeramannya dengan memenjarakan siapa pun yang berani menentangnya," kata Pence dalam video itu, seperti dikutip Fox News.
"Dia tidak pernah memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilu yang bebas dan adil, dan telah mempertahankan cengkeramannya dengan memenjarakan siapa pun yang berani menentangnya," kata Pence dalam video itu, seperti dikutip Fox News.
Credit sindonews.com
Kudeta Venezuela, Wakil Presiden AS Pence Sebut Maduro Diktator
CB, Jakarta - Wakil
presiden Amerika Serikat Mike Pence melalui video rekaman berbahasa
Inggris bercampur bahasa Spanyol, menyatakan seluruh rakyat Amerika
mendukung unjuk rasa rakyat Venezuela terhadap diktator Nicolas Maduro
Pence menyebut Maduro sebagai diktator dengan memenangkan pemilu yang berlangsung secara tidak adil dan tidak bebas.
"Atas nama Presiden Donald Trump dan seluruh rakyat Amerika, saya menyampaikan dukungan tak tergoyahkan AS karena anda, rakyat Venezuela, angkat suara menyerukan kebebasan," kata Pence seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu, 23 Januari 2019.
"Dia mengendalikan kekuasaan dengan memenjarakan siapa saja yang berani menentangnya," kata Pence.
Oposisi Venezuela yang mendapat dukungan dari AS berencana menggelar unjuk rasa di seluruh negara pada hari Rabu ini. Unjuk rasa sebagai bagian dari acara tahunan menandai jatuhnya pemerintahan junta militer Venezuela pada tahun 1958. Para pendukung pemerintah Maduro juga diperkirakan turun ke jalan untuk memperingati acara tersebut.
Unjuk rasa rakyat Venezuela dipicu krisis ekonomi yang sudah sangat parah dan inflasi tak terkendali, tingginya angka pengangguran, dan kekurangan makanan yang parah.
Nicolas Maduro diangkat sumpah sebagai presiden pada 10 Januari lalu. Ia untuk kedua kali terpilih sebagai presiden untuk 6 tahun lamanya. Terpilihnya Maduro diwarnai dengan boikot pemilu oleh kelompok oposisi Venezuela karena diduga terjadi berbagai kecurangan.
Pence menyebut Maduro sebagai diktator dengan memenangkan pemilu yang berlangsung secara tidak adil dan tidak bebas.
"Atas nama Presiden Donald Trump dan seluruh rakyat Amerika, saya menyampaikan dukungan tak tergoyahkan AS karena anda, rakyat Venezuela, angkat suara menyerukan kebebasan," kata Pence seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu, 23 Januari 2019.
"Dia mengendalikan kekuasaan dengan memenjarakan siapa saja yang berani menentangnya," kata Pence.
Oposisi Venezuela yang mendapat dukungan dari AS berencana menggelar unjuk rasa di seluruh negara pada hari Rabu ini. Unjuk rasa sebagai bagian dari acara tahunan menandai jatuhnya pemerintahan junta militer Venezuela pada tahun 1958. Para pendukung pemerintah Maduro juga diperkirakan turun ke jalan untuk memperingati acara tersebut.
Unjuk rasa rakyat Venezuela dipicu krisis ekonomi yang sudah sangat parah dan inflasi tak terkendali, tingginya angka pengangguran, dan kekurangan makanan yang parah.
Nicolas Maduro diangkat sumpah sebagai presiden pada 10 Januari lalu. Ia untuk kedua kali terpilih sebagai presiden untuk 6 tahun lamanya. Terpilihnya Maduro diwarnai dengan boikot pemilu oleh kelompok oposisi Venezuela karena diduga terjadi berbagai kecurangan.
Credit tempo.co
Pemerintah Venezuela Sebut Gagalkan Upaya Kudeta Militer
CB, Caracas - Pemerintah Venezuela
mengatakan telah menggagalkan upaya kudeta militer oleh sekelompok
perwira yang mencuri senjata dan menculik pejabat untuk menjatuhkan
Presiden Nicolas Maduro, yang baru saja terpilih untuk masa jabatan
kedua.
Sekitar 25 tentara melakukan penyerangan pada Senin subuh, 22 Januari 2019. Serangan ditujukan kepada sebuah pos penjagaan Garda Nasional di ibu kota Caracas, yang terletak sekitar 0.6 kilometer dari istana.
“Saksi mata mendengar bunyi letusan senjata pada sekitar pukul 3 pagi pada Senin waktu setempat,” begitu dilansir media Express pada Selasa, 22 Januari 2019 waktu setempat. “Serangan itu mendapat perlawanan gigih dari pasukan Garda Nasional.”
Ini meluas menjadi kerusuhan di sekitar ibu kota saat sejumlah pengunjuk rasa mencoba menghalangi pasukan pemerintah yang menyerang tentara pelaku kudeta, yang bersembunyi di pos penjagaan.
Sebuah video beredar berisi pesan tentara pelaku kudea yang meminta warga membela konstitusi melawan Presiden Maduro. Kudeta ini terjadi di tengah merebaknya ketidak-puasan atas pelantikan Maduro untuk periode enam tahun kedua, yang dipertanyakan legitimasinya.
Presiden Cina, Xi Jinping, dan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, sebelum pertemuan mereka di Aula Besar Rakyat di Beijing, Cina, 1 September 2015.[REUTERS]
Sebagian pengritik menyalahkan Maduro atas pelemahan ekonomi negara di Amerika Selatan itu, yang memicu terjadinya inflasi tinggi, pengangguran, dan kekurangan makanan serta obat-obatan di banyak wilayah.
Pemimpin tentara pelaku kudeta mengaku bernama Luis Bandres, yang berpangkat sersan. Dia meminta rakyat membantu perlawanan terhadap pemerintah. “Kalian semua meminta kami turun ke jalan untuk membela konstitusi. Kami di sini. Di sini kami ada pasukan,” kata Bandres. “Ini hari rakyat keluar membantu kami.”
Saat pasukan pemerintah mencoba mengepung pos pasukan nasional yang dikuasai pemberontak, sebagian warga mencoba menghalangi dengan membuat barikade. Mereka berteriak agar tentara pemberontak tidak menyerah.
“Tentara ini bertindak benar telah melawan. Kami butuh perubahan politik karena saat ini tidak ada air dan listrik,” kata Angel Rivas, 49 tahun.
Secara terpisah, Reuters melansir pemerintah Venezuela
mengatakan sekelompok perwira militer menyerahkan senjata curian yang
digunakan untuk pemberontakan gagal ke partai oposisi yaitu Partai
Popular Will. Namun, pengurus partai membantah ini dan mengatakan
tuduhan itu sebagai upaya pemerintah untuk mengalihkan kesalahan.
Sekitar 25 tentara melakukan penyerangan pada Senin subuh, 22 Januari 2019. Serangan ditujukan kepada sebuah pos penjagaan Garda Nasional di ibu kota Caracas, yang terletak sekitar 0.6 kilometer dari istana.
“Saksi mata mendengar bunyi letusan senjata pada sekitar pukul 3 pagi pada Senin waktu setempat,” begitu dilansir media Express pada Selasa, 22 Januari 2019 waktu setempat. “Serangan itu mendapat perlawanan gigih dari pasukan Garda Nasional.”
Ini meluas menjadi kerusuhan di sekitar ibu kota saat sejumlah pengunjuk rasa mencoba menghalangi pasukan pemerintah yang menyerang tentara pelaku kudeta, yang bersembunyi di pos penjagaan.
Sebuah video beredar berisi pesan tentara pelaku kudea yang meminta warga membela konstitusi melawan Presiden Maduro. Kudeta ini terjadi di tengah merebaknya ketidak-puasan atas pelantikan Maduro untuk periode enam tahun kedua, yang dipertanyakan legitimasinya.
Presiden Cina, Xi Jinping, dan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, sebelum pertemuan mereka di Aula Besar Rakyat di Beijing, Cina, 1 September 2015.[REUTERS]
Sebagian pengritik menyalahkan Maduro atas pelemahan ekonomi negara di Amerika Selatan itu, yang memicu terjadinya inflasi tinggi, pengangguran, dan kekurangan makanan serta obat-obatan di banyak wilayah.
Pemimpin tentara pelaku kudeta mengaku bernama Luis Bandres, yang berpangkat sersan. Dia meminta rakyat membantu perlawanan terhadap pemerintah. “Kalian semua meminta kami turun ke jalan untuk membela konstitusi. Kami di sini. Di sini kami ada pasukan,” kata Bandres. “Ini hari rakyat keluar membantu kami.”
Saat pasukan pemerintah mencoba mengepung pos pasukan nasional yang dikuasai pemberontak, sebagian warga mencoba menghalangi dengan membuat barikade. Mereka berteriak agar tentara pemberontak tidak menyerah.
“Tentara ini bertindak benar telah melawan. Kami butuh perubahan politik karena saat ini tidak ada air dan listrik,” kata Angel Rivas, 49 tahun.
Credit tempo.co
Palestina Akan Tolak Semua Bantuan dari AS
Ilustrasi. (AFP PHOTO/MAHMUD HAMS)
"Pemerintah mengirimkan surat resmi ke pemerintah AS untuk meminta mereka menghentikan semua bantuan ke Otoritas Palestina, termasuk bantuan untuk layanan keamanan Palestina," ujar pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, kepada AFP, Selasa (22/1).
Erekat menjelaskan bahwa Palestina mengambil keputusan ini karena khawatir mereka dapat menjadi target tuntutan di bawah Undang-Undang Klarifikasi Anti-Terorisme (ATCA) yang akan disahkan pemerintah AS dalam waktu dekat.
Regulasi itu menargetkan organisasi internasional penerima bantuan tertentu AS yang dapat menjadi subjek hukum kontra-terorisme.
Selama ini, sejumlah warga AS yang menjadi korban serangan Palestina dalam konflik dengan Israel mendesak pemerintahnya agar mengajukan tuntutan atas otoritas pimpinan Mahmoud Abbas tersebut.
Selama ini, AS menuding Palestina mendukung tindak kekerasan dengan memberikan bantuan bagi keluarga atau tahanan yang tewas saat melancarkan serangan ke Israel.
Palestina berdalih bahwa mereka memberikan dana itu untuk membantu warganya yang kehilangan tulang punggung, bukan berarti mendukung kekerasan.
Warga Palestina sendiri menganggap orang-orang yang tewas saat melakukan perlawanan terhadap Israel sebagai pahlawan.
Di tengah kisruh ini, hubungan Palestina dengan AS memanas, terutama setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selama ini, Israel dan Palestina memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.
Ketegangan kian panas setelah AS memutuskan menghentikan serangkaian bantuan untuk Palestina. Walau kelimpungan, sejumlah pejabat Palestina mengaku bahwa kini pihaknya sedang mencari sumber dana bantuan baru dari Eropa.
Credit cnnindonesia.com
Israel dan AS Uji Coba Sistem Pencegat Rudal Balistik
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu,
mengatakan bahwa uji coba Arrow 3 berhasil dan memperingatkan musuh
negaranya untuk berhati-hati. (Tomer Appelbaum/Pool via Reuters)
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa uji coba itu berhasil dan memperingatkan musuh negaranya untuk berhati-hati.
"Musuh kami yang ingin menghancurkan kami harus mengetahui bahwa kepalan tinju Israel akan menyasar mereka yang ingin kami sakit dan kami akan membuat perhitungan dengan mereka," kata Netanyahu.
Melanjutkan pernyataannya, Netanyahu berkata, "Kami akan terus mengembangkan sistem senjata paling mutakhir di dunia untuk memastikan keamanan warga Israel."
Kementerian Pertahanan Israel kemudian menjabarkan lebih lanjut mengenai keberhasilan uji coba sistem pertahanan rudal tersebut.
Melalui sebuah pernyataan, mereka mengklaim bahwa sistem radar Arrow 3 berhasil mendeteksi targetnya, yaitu replika rudal yang diluncurkan dari pusat Israel.
"Pada saat yang tepat, alat intersepsi Arrow 3 meluncur ke arah target dan menyelesaikan misinya dengan sukses," demikian pernyataan Kemhan Israel sebagaimana dikutip AFP.
Uji coba ini dilakukan setelah musuh bebuyutan Israel, Iran, mengklaim berhasil menguji coba peluncuran rudal pada Desember lalu.
Israel sedang berupaya membendung pengaruh Iran di kawasan, salah satunya dengan menggempur basis militer musuhnya tersebut di Suriah. Dalam beberapa hari belakangan, Israel meningkatkan serangan rudal ke negara tetangganya tersebut.
Arrow 3 ini diproduksi oleh Industri Dirgantara Israel bekerja sama dengan Boeing menggunakan biaya yang sebagian dikucurkan dari AS.
Sistem ini sebenarnya sudah dikerahkan pada 2017 lalu setelah melewati sejumlah uji coba. Kemhan Israel tak menjelaskan lebih lanjut tujuan dari uji coba pada Selasa ini.
Dalam penutup pernyataannya, Kemhan AS hanya menuliskan, "Kesuksesan uji coba ini adalah pencapaian besar dalam kapabilitas operasional Israel dan kemampuannya untuk mempertahankan diri dari ancaman masa kini dan masa depan di kawasan."
Credit cnnindonesia.com
Netanyahu Ledek Jenderal Iran: Lihat Kondisi Pangkalanmu di Suriah
TEL AVIV
- Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meledek jenderal top
Iran, Qassem Soleimani, dengan memintanya untuk memeriksa keadaan
pangkalan militer Teheran yang dicoba dibangun di Suriah. Fasilitas
militer itu diserang secara besar-besaran oleh militer Tel Aviv beberapa
hari lalu.
Netanyahu mengatakan alih-alih akan ikut campur pemilu Israel, Soleimani lebih baik melihat fasilitas militer Iran di Suriah yang hancur.
Ledekan pemimpin rezim Zionis itu diduga untuk menanggapi laporan media Kuwait; al-Jarida, yang menyebut kepala Pasukan Quds Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Qasem Soleimani telah mengatakan kepada para pemimpin Iran bahwa serangan jauh ke dalam wilayah Israel dapat menjatuhkan Netanyahu dalam pemilu di negara tersebut, 9 April mendatang.
Menurut
laporan al-Jarida, selama pertemuan dengan Dewan Keamanan Nasional
Tertinggi di Teheran hari Senin, Soleimani mengatakan bahwa Netanyahu
kemungkinan hanya akan berusaha untuk meningkatkan ketegangan di
sepanjang perbatasan Israel-Suriah guna meningkatkan popularitasnya
dalam pemilu.
Dia juga diduga menyerukan kebijakan menembakkan tiga rudal dalam menanggapi serangan udara Israel di Suriah.
"Alih-alih ikut campur dalam pemilu, Soleimani harus melihat keadaan pangkalan Iran yang dia coba bangun di Suriah," tulis Netanyahu di Twitter, yang dilansir Times of Israel, Kamis (24/1/2019).
Netanyahu juga bersumpah untuk terus berperang melawan Iran selama dia menjadi perdana menteri.
"Kebijakan kami jelas dan tidak akan berubah; Kami bertekad untuk mencegah Iran secara militer membudidayakan dirinya sendiri di Suriah melawan Israel," lanjut Netanyahu.
Al-Jarida telah dikenal untuk menerbitkan cerita-cerita yang terdengar mustahil tentang Israel, yang dengan cepat ditolak oleh pihak-pihak yang terlibat.
Dia juga diduga menyerukan kebijakan menembakkan tiga rudal dalam menanggapi serangan udara Israel di Suriah.
"Alih-alih ikut campur dalam pemilu, Soleimani harus melihat keadaan pangkalan Iran yang dia coba bangun di Suriah," tulis Netanyahu di Twitter, yang dilansir Times of Israel, Kamis (24/1/2019).
Netanyahu juga bersumpah untuk terus berperang melawan Iran selama dia menjadi perdana menteri.
"Kebijakan kami jelas dan tidak akan berubah; Kami bertekad untuk mencegah Iran secara militer membudidayakan dirinya sendiri di Suriah melawan Israel," lanjut Netanyahu.
Al-Jarida telah dikenal untuk menerbitkan cerita-cerita yang terdengar mustahil tentang Israel, yang dengan cepat ditolak oleh pihak-pihak yang terlibat.
Pada
hari Minggu, Israel dilaporkan melakukan serangan rudal siang hari yang
jarang terjadi pada sasaran-sasaran Iran di Suriah. Sebagai tanggapan,
Iran menembakkan rudal dari Suriah di Dataran Tinggi Golan utara, yang
dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome di atas resor ski Gunung
Hermon, menurut Pasukan Pertahanan Israel.
Beberapa jam kemudian, pada jam-jam subuh Senin pagi, Angkatan Udara Israel melancarkan serangan balasan ke sasaran Iran di dekat Damaskus dan terhadap baterai sistem pertahanan udara Suriah yang menembaki jet tempur Israel.
Sebanyak 21 orang tewas dalam serangan Israel di Suriah pada Senin pagi, di mana 12 di antaranya adalah pejuang Iran. Angka kematian korban serangan militer Zionis itu dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Ingris.
Beberapa jam kemudian, pada jam-jam subuh Senin pagi, Angkatan Udara Israel melancarkan serangan balasan ke sasaran Iran di dekat Damaskus dan terhadap baterai sistem pertahanan udara Suriah yang menembaki jet tempur Israel.
Sebanyak 21 orang tewas dalam serangan Israel di Suriah pada Senin pagi, di mana 12 di antaranya adalah pejuang Iran. Angka kematian korban serangan militer Zionis itu dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Ingris.
Credit sindonews.com
Rusia Peringatkan Israel: Berhenti Serang Suriah!
MOSKOW
- Pemerintah Rusia pada hari Rabu menyampaikan peringataan kepada
Israel untuk berhenti melakukan serangan udara sewenang-wenang di
Suriah. Peringatan muncul beberapa hari setelah militer Tel Aviv
melakukan serangan besar di sekitar Damaskus yang diklaim menargetkan
pasukan Iran.
Israel telah berulang kali menyerang apa yang digambarkannya sebagai target Iran di Suriah dan milisi sekutu Teheran, termasuk Hizbullah Lebanon. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggambarkan upaya itu sebagai kampanye terbuka untuk memukul mundur Teheran, musuh bebuyutan Tel Aviv.
Serangan itu telah lama menyebabkan gesekan antara Israel dan Rusia, sebab Moskow merupakan sekutu utama rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Israel telah berulang kali menyerang apa yang digambarkannya sebagai target Iran di Suriah dan milisi sekutu Teheran, termasuk Hizbullah Lebanon. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggambarkan upaya itu sebagai kampanye terbuka untuk memukul mundur Teheran, musuh bebuyutan Tel Aviv.
Serangan itu telah lama menyebabkan gesekan antara Israel dan Rusia, sebab Moskow merupakan sekutu utama rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Di
masa lalu, para pejabat Israel telah membuat perjanjian dengan Moskow
di mana mereka telah menjelaskan bahwa serangan mereka terhadap Suriah
tidak akan mengancam Assad. Sedangkan Moskow berjanji untuk membantu
membatasi pengaruh Iran di dekat perbatasan Israel. Sebuah hotline telah didirikan sejak 2015 untuk memastikan pasukan Rusia di Suriah tidak terkejut dengan serangan Israel.
"Praktik serangan sewenang-wenang di wilayah negara berdaulat, dalam hal ini, kita berbicara tentang Suriah, harus dikesampingkan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, saat menjawab pertanyaan dari kantor berita Rusia, TASS, tentang serangan udara Israel ke Suriah baru-baru ini.
Dia mengatakan serangan semacam itu menambah ketegangan di kawasan tersebut, yang dia sebut bukan untuk kepentingan jangka panjang negara mana pun di sana, termasuk Israel.
"Kita seharusnya tidak pernah membiarkan Suriah, yang telah bertahun-tahun menderita konflik bersenjata, untuk berubah menjadi arena di mana skor geopolitik diselesaikan," katanya, yang dilansir Reuters, Kamis (24/1/2019).
"Praktik serangan sewenang-wenang di wilayah negara berdaulat, dalam hal ini, kita berbicara tentang Suriah, harus dikesampingkan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, saat menjawab pertanyaan dari kantor berita Rusia, TASS, tentang serangan udara Israel ke Suriah baru-baru ini.
Dia mengatakan serangan semacam itu menambah ketegangan di kawasan tersebut, yang dia sebut bukan untuk kepentingan jangka panjang negara mana pun di sana, termasuk Israel.
"Kita seharusnya tidak pernah membiarkan Suriah, yang telah bertahun-tahun menderita konflik bersenjata, untuk berubah menjadi arena di mana skor geopolitik diselesaikan," katanya, yang dilansir Reuters, Kamis (24/1/2019).
Pemerintah Israel belum menanggapi peringatan dari Rusia.
Sebelumnya pada hari Rabu, Netanyahu mengisyaratkan bahwa serangan militer Suriah akan berlanjut.
"IDF (Pasukan Pertahanan Israel) adalah satu-satunya militer yang memerangi tentara Iran di Suriah," katanya saat berkunjung ke pangkalan militer Israel. "Saya yakin pada kemampuan kita untuk mengalahkan musuh."
Sebelumnya pada hari Rabu, Netanyahu mengisyaratkan bahwa serangan militer Suriah akan berlanjut.
"IDF (Pasukan Pertahanan Israel) adalah satu-satunya militer yang memerangi tentara Iran di Suriah," katanya saat berkunjung ke pangkalan militer Israel. "Saya yakin pada kemampuan kita untuk mengalahkan musuh."
Credit sindonews.com
Kesal dengan DK PBB, Suriah Ancam Serang Bandara Tel Aviv
NEW YORK
- Suriah mengancam akan menggunakan haknya untuk membela diri melawan
agresi Israel. Mereka pun mengancam akan menyerang bandara Tel Aviv
sebagai respon balasan, kecuali Dewan Keamanan (DK) PBB mengakhiri
infiltrasi IDF ke wilayah udara Suriah.
Damaskus tampaknya sudah jengah dengan impunitas Israel selama bertahun-tahun di langit Suriah dan serangan rutin yang dilakukan di sekitar Bandara Internasional Damaskus. Suriah pun mengeluarkan ancaman untuk membalas secara eksplisit.
"Bukankah sekarang waktunya bagi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresi berulang Israel di wilayah Republik Arab Suriah?" kata Perwakilan tetap Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari.
Damaskus tampaknya sudah jengah dengan impunitas Israel selama bertahun-tahun di langit Suriah dan serangan rutin yang dilakukan di sekitar Bandara Internasional Damaskus. Suriah pun mengeluarkan ancaman untuk membalas secara eksplisit.
"Bukankah sekarang waktunya bagi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresi berulang Israel di wilayah Republik Arab Suriah?" kata Perwakilan tetap Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari.
"Atau
apakah diperlukan untuk menarik perhatian pembuat perang di Dewan ini
dengan menggunakan hak kami yang sah untuk membela diri dan menanggapi
agresi Israel di Bandara Sipil Internasional Damaskus dengan cara yang
sama di Bandara Tel Aviv?" imbuhnya seperti dikutip dari RT, Rabu (23/1/2019).
Dalam kesempatan itu, Jaafari juga menuduh Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) mendukung agresi Israel dalam pelanggaran tanggung jawab mereka untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan hukum internasional.
Diplomat top Suriah itu pun mencatat bahwa Suriah berencana untuk mengembalikan kedaulatan penuh atas wilayah yang hilang, termasuk Dataran Tinggi Golan, yang terus diduduki Israel.
"Kedaulatan restorasi Golan Suriah yang diduduki adalah hak permanen Suriah yang tidak tunduk pada negosiasi," Jafari menekankan.
Awal pekan ini, sistem pertahanan udara Suriah menangkis rentetan serangan empat pesawat jet tempur F-16 Israel. Menurut militer Rusia, sebanyak tujuh rudal dari jet-jet tempur rezim Zionis ditembak jatuh.
Tidak ada kerusakan atau pun korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serbuan Israel terjadi sekitar pukul 13.32 siang waktu setempat pada hari Minggu waktu Damaskus.
Dalam kesempatan itu, Jaafari juga menuduh Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) mendukung agresi Israel dalam pelanggaran tanggung jawab mereka untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan hukum internasional.
Diplomat top Suriah itu pun mencatat bahwa Suriah berencana untuk mengembalikan kedaulatan penuh atas wilayah yang hilang, termasuk Dataran Tinggi Golan, yang terus diduduki Israel.
"Kedaulatan restorasi Golan Suriah yang diduduki adalah hak permanen Suriah yang tidak tunduk pada negosiasi," Jafari menekankan.
Awal pekan ini, sistem pertahanan udara Suriah menangkis rentetan serangan empat pesawat jet tempur F-16 Israel. Menurut militer Rusia, sebanyak tujuh rudal dari jet-jet tempur rezim Zionis ditembak jatuh.
Tidak ada kerusakan atau pun korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serbuan Israel terjadi sekitar pukul 13.32 siang waktu setempat pada hari Minggu waktu Damaskus.
Menanggapi
hal itu, Kementerian Luar Negeri Suriah memberi tahu PBB bahwa serangan
udara Israel terhadap Suriah hanya mungkin dilakukan dengan dukungan
Amerika Serikat (AS). Selain itu, lanjut Kemlu Suriah, serangan ini juga
bisa dilakukan karena adanya kekebalan yang diam-diam disetujui oleh
beberapa anggota Dewan Keamanan (DK) PBB lainnya.
"Serangan semacam itu hanya mungkin terjadi berkat dukungan tak terbatas yang diberikan oleh pemerintah AS," kata Kemlu Suriah dalam sebuah surat yang dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden DK PBB.
"Serangan semacam itu hanya mungkin terjadi berkat dukungan tak terbatas yang diberikan oleh pemerintah AS," kata Kemlu Suriah dalam sebuah surat yang dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden DK PBB.
Credit sindonews.com
Mahathir Samakan Blokade Atlet Israel dan Tembok Meksiko-AS
Mahathir Mohamad menganggap kebijakannya
melarang atlet Israel berpartisipasi di acara Malaysia sama seperti
gagasan Donald Trump membangun tembok Meksiko. (Reuters/Lai Seng Sin)
"Setiap negara memiliki hak untuk menerima dan menolak masuk siapa saja. Kalian bisa lihat saat ini Amerika sedang mendirikan sebuah tembok yang sangat tinggi untuk mencegah orang Meksiko masuk ke negaranya," ucap Mahathir dalam jumpa pers di Wina, Austria, pada Selasa (22/1).
"Kami (AS-Malaysia) punya gagasan yang sama, bahwa orang-orang yang tidak diinginkan negara kami akan kami cegah dari negara kami."
Pernyataan itu diutarakan Mahathir membela pemerintahnya yang baru-baru ini melarang warga Israel ikut serta dalam setiap acara dan turnamen apa pun yang digelar Malaysia.
Keputusan itu diambil setelah Malaysia melarang atlet Negeri Zionis mengikuti kejuaraan renang dunia bagi penyandang difabel pada Juli 2018 lalu.
Langkah itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina yang hingga saat ini wilayahnya masih diduduki Israel.
Dalam kesempatan yang sama, Mahathir melabeli Israel sebagai negara kriminal dan suka membangun permukiman di wilayah orang lain serta mengucilkan warga asli di wilayah itu.
"Mereka (negara Israel) telah menyerang kapal kami yang membawa bantuan untuk orang-orang Gaza, ada banyak hal lain yang dilakukan Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan moralitas," kata Mahathir.
"Jika orang-orang mereka (Israel) ingin bersaing dalam turnamen olahraga, mereka dapat pergi ke negara lain."
Dikutip Channel NewsAsia, pekan lalu Israel mengecam larangan tersebut dan meminta Komite Paralimpik Internasional (IPC) untuk membujuk Malaysia mencabut larangan terhadap para atletnya.
Pemerintahan PM Benjamin Netanyahu bahkan menganggap larangan itu diterapkan Malaysia karena terinspirasi dari "fanatisme anti-semitisme" Mahathir.
Namun, Mahathir membantah tudingan tersebut.
"Itu adalah hak saya untuk memberitahu mereka bahwa mereka telah melakukan banyak kesalahan. Mengapa kami tidak bisa mengatakan apa pun terhadap Israel atau terhadap kaum Yahudi?" kata Mahathir.
Credit cnnindonesia.com
Pesawat Pengebom Supersonik Rusia Jatuh
Ilustrasi pesawat pengebom Rusia, Tupolev Tu-22M3. (MAXIM SHEMETOV / Reuters)
Seperti dilansir CNN, Rabu (23/1), kecelakaan terjadi pada pukul 01.40 waktu setempat saat pesawat pengebom jarak jauh itu mencoba mendarat.
Jet tempur itu mengangkut empat awak terdiri dari pilot, ko-pilot, ahli navigasi dan seorang operator.
Menurut petugas penyelamat, dua awak pesawat tewas dan dua selamat.
Belum jelas apa yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat.
Tupolev Tu-22M3 merupakan pesawat pengebom jarak jauh supersonik yang mulai digunakan Rusia sejak 1980-an.
Pesawat ini mampu melakukan membawa hulu ledak nuklir maupun konvensional. Selain itu juga mampu melakukan misi penyerangan anti-kapal.
Presiden Vladimir Putin mengklaim tahun lalu Rusia akan segera mengungkapkan persenjataan baru yang dapat menembus sistem pertahanan NATO. Termasuk didalamnya perangkat rudal hipersonik baru.
Setelah uji coba, Putin menyatakan senjata itu tidak bakal tersaingi dalam beberapa dasawarsa. Sistem rudal hipersonik berjuluk Avangard diuji dari pangkalan udara militer Dombarovsky.
Credit cnnindonesia.com
Langganan:
Postingan (Atom)