CUPUMA

Selasa, 07 Agustus 2018

Jepang Protes Pengerahan Jet Tempur Rusia di Kuril

TOKYO - Jepang memprotes Rusia yang dilaporkan telah mengerahkan sejumlah pesawat jet tempur Su-35 di pulau-pulau Kuril selatan. Kawasan itu sudah lama menjadi sengketa kedua negara.

Protes Tokyo itu disampaikan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, Senin (6/8/2018). Menurut Suga, catatan protes dikirim ke Kementerian Luar Negeri Rusia melalui Kedutaan Besar Jepang di Moskow pada 3 Agustus lalu.

Media Jepang melaporkan jet-jet tempur Su-35 Rusia dikerahkan untuk tugas penjagaan ke pulau Iturup, bagian dari kepulauan Kuril.

Pekan lalu, Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera pada pembicaraan 2+2 meminta Moskow untuk mengambil langkah-langkah sehubungan dengan dugaan penumpukan kekuatan militer di Kepulauan Kuril selatan untuk menghindari insiden dan ketegangan.

"Kami telah meminta pihak Rusia untuk mengambil langkah-langkah tertentu sehubungan dengan fakta bahwa Rusia meningkatkan kehadiran militernya di empat pulau yang disengketakan, dengan peralatan militer Rusia juga sangat aktif (di wilayah)," ujarnya.

"Rusia adalah tetangga penting kami, dan kami berharap bahwa pemeliharaan dialog dan kerja sama akan mencegah situasi ad hoc dan ketegangan yang tidak perlu," ujar Menteri Onodera, seperti dikutip Sputnik News.

Pada bulan Februari, pemerintah Rusia mengeluarkan dekrit yang menetapkan bahwa jet tempur Angkatan Udara Rusia dan pesawat sipil akan bersama-sama berbasis di Iturup, salah satu Kepulauan Kuril yang disengketakan.

Pemerintah Jepang telah memprotes dekrit itu. Tokyo menekankan bahwa penempatan pasukan Rusia di pulau-pulau itu tidak sesuai dengan sikap negara di kawasan.

Hubungan Rusia-Jepang telah lama diperumit oleh fakta bahwa kedua negara tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian permanen setelah berakhirnya Perang Dunia II. Kesepakatan itu tidak pernah tercapai karena ketidaksepakatan atas empat pulau yang diklaim oleh kedua negara, yakni Iturup, Kunashir, Shikotan dan Habomai.

Credit sindonews.com

Rusia Usir Diplomat Yunani

Yunani

Foto: VOA

Kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov ke Yunani terancam batal.

CB, MOSKOW -- Rusia mengusir diplomat Yunani sebagai bentuk pembalasan atas tindakan Yunani yang mengusir dua diplomat Rusia. Seorang pejabat senior dari Kementerian Luar Negeri Yunani juga telah dilarang memasuki Rusia.

Pada Senin (6/8), pemerintah Rusia telah memanggil duta besar Yunani untuk Moskow Andreas Friganas untuk menyampaikan sikap Rusia atas keputusan tidak bersahabat Yunani. Dalam panggilan itu, Kementerian Luar Negeri Rusia menyerahkan kepada Friganas sebuah catatan yang memberitahukan tindakan tit-for-tat yang diambil oleh pihak Rusia.

Kementerian itu, dalam pernyataannya, tidak menyebutkan nama diplomat Yunani yang diusir. Namun, kantor berita RIA mengatakan Moskow telah mengusir perwakilan perdagangan Yunani serta seorang karyawan diplomatik Yunani yang bertanggung jawab atas kebijakan komunikasi negara itu di Rusia.

Yunani pada Juli mengusir dua diplomat Rusia dan melarang dua orang lainnya memasuki negara itu. Mereka diduga berusaha menyuap para pejabat dan memicu demonstrasi untuk menggagalkan kesepakatan yang mengizinkan Makedonia bergabung dengan NATO. Rusia dengan tegas membantah tuduhan tersebut.

Masalah Makedonia sangat sensitif di Yunani, di mana stabilitas politik sangat penting saat negara mengalami krisis utang besar. Koalisi kiri-kanan Perdana Menteri Alexis Tsipras baru-baru ini kehilangan dua anggota parlemen yang mengundurkan diri setelah kesepakatan antara Athena dan Skopje untuk mengganti nama Makedonia. Ini membawa mayoritas parlemennya menjadi 152 dari total 300 kursi.

Keputusan Yunani untuk mengusir para diplomat Rusia membuat hubungan kedua negara menjadi tidak harmonis. Duta besar Rusia untuk Yunani menyebut tuduhan terhadap para diplomat Rusia "omong kosong". Ia menuduh Athena bertindak tanpa bukti. Kementerian Luar Negeri Rusia juga memperingatkan Yuani akan konsekuensi yang akan mereka hadapi.

Walapupun telah mengusir dilomat Rusia, Yunani masih berharap hubungan yang baik dengan Rusia. Namun, pada kenyataannya hubungan kedua negara semakin memburuk. Kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang direncanakan ke Yunani pada September dijadwalkan batal.

Credit republika.co.id

Dimediasi Swiss, Arab Saudi Setuju Menerima Kembali Dubes Iran

Gedung Kementerian Luar Negeri Iran di Teheran.[Press TV]

CB, Jakarta - Arab Saudi dilaporkan setuju untuk menerima duta besar Iran untuk Arab Saudi setelah kedua negara memutuskan hubungan diplomatik pada 2016.
"Sumber informasi diplomatik mengatakan, pada Minggu 5 Agustus, bahwa Arab Saudi telah setuju untuk memberikan visa kepada kepala perwakilan dari bagian kepentingan Iran," IRNA melaporkan, seperti dilansir dari New York Times, 6 Agustus 2018.

Kedutaan Besar Iran di Arab Saudi rencananya akan dibentuk dalam misi diplomatik Swiss di Arab Saudi, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada 2017. Namun belum ada tanggapan resmi dari kerajaan Arab Saudi atas informasi ini.
Setelah pemutusan hubungan diplomatik, kedua negara sepakat memindahkan kantor perwakilan ke Swiss untuk melanjutkan fungsi saluran diplomatik antara kedua negara.

Asap terlihat ketika para pengunjuk rasa Iran yang marah atas eksekusi seorang ulama Syiah di Arab Saudi, membakar kedutaan besar Arab Saudi di Tehran, Minggu, 3 Januari 2016.[Mohammadreza Nadimi / ISNA via AP]
Dilansir dari Almanar, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada awal 2016 menyusul insiden pengunjuk rasa yang menyerang kedutaan besar Arab Saudi di ibukota Teheran, menentang eksekusi tokoh ulama senior Syiah, Sheikh Nimr al-Nimr.
Swiss telah mewakili kepentingan Iran di Arab Saudi berdasarkan kesepakatan yang dicapai dengan Bern delapan bulan lalu.

Kantor di Swiss untuk menangani urusan Haji dari Iran, yang telah menjadi titik pertikaian antara kedua negara selama bertahun-tahun.
"Kami telah menyatakan bahwa kami siap untuk bernegosiasi dengan negara-negara regional, bahkan Arab Saudi," ujar Qasemim juru bicara kemenlu Iran.

Asap terlihat dari kedutaan Arab Saudi selama demonstrasi di Teheran, Iran, pada 2 Januari 2016 ini.[Reuters]
Dalam wawancara yang dipublikasikan di situs web Kementerian Luar Negeri Iran, juru bicara kementerian mengatakan ada ini adalah kemajuan dalam hubungan dua negara.

"Hingga dua minggu yang lalu, tidak ada visa yang dikeluarkan untuk nama-nama yang kami ajukan sejak lama," kata juru bicara Iran, Bahram Qasemi."Tetapi dalam satu atau dua minggu terakhir, telah ada terobosan, dan saya pikir ada indikasi bahwa kantor untuk perwakilan diplomatik akan dibuka," tambahnya.

Credit tempo.co

PM Rusia: Aksesi Georgia ke NATO Bisa Picu Konflik Mengerikan

MOSKOW - Perdana Menteri (PM) Rusia Dmitry Medvedev pada Senin (6/8/2018) memperingatkan Georgia untuk tidak masuk dalam keanggotaan NATO. Menurutnya, jika aksesi Georgia ke NATO terjadi, maka konflik mengerikan yang mengarah pada konsekuensi bencana tak bisa terelakkan.

Peringatan PM Medvedev itu muncul dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio Kommersant FM, yang dikutip kantor berita TASS.

Dia menunjukkan bahwa konflik bersenjata tahun 2008 antara Georgia dan Ossetia Selatan, yang juga melibatkan Rusia, dapat dicegah.

"Itu tidak bisa dihindari," ucap Medvedev mengacu pada konsekuensi jika Georgia bergabung dalam keanggotaan NATO.

Pada 12 Juli lalu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengulangi niat aliansi untuk memberikan keanggotaan pada Georgia. Namun, dia tidak mengatakan kapan itu bisa terjadi.

Pada KTT NATO 2008 yang diadakan di Ibu Kota Rumania, Bucharest, negara-negara anggota NATO berjanji bahwa Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan aliansi itu pada masa depan.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Moskow akan melihat ekspansi lebih lanjut dari NATO termasuk aksesi Georgia dan Ukraina, sebagai hal yang sangat negatif.

Credit sindonews.com

Gara-gara Aplikasi Kencan, Rahasia Jet Tempur F-35 Inggris Bocor

LONDON - Rahasia pesawat jet tempur F-35 Inggris dilaporkan bocor setelah seorang hacker meretas akun aplikasi kencan Tinder milik staf perempuan Angkatan Udara Kerajaan (RAF) Inggris. Si peretas, melalui akun itu, merayu staf pria untuk memberikan informasi jet tempur siluman canggih kebangaan NATO tersebut.

Trik peretas itu mirip dengan aksi "perangkap madu" yang kerap digunakan para agen mata-mata untuk memperdaya target dengan rayuan.

RAF mengonfirmasi kepada Mail Online perihal bocornya beberapa informasi rahasia tentang pesawat F-35 ke pihak ketiga. Menurut RAF, peretas mengambil alih akun Tinder staf perempuan RAF dan digunakan untuk kontak online dengan staf pria RAF.

Setelah insiden itu, RAF memperingatkan kemungkinan serangan online lebih lanjut.

"Dalam minggu terakhir, seorang anggota RAF yang melayani memiliki akun kencan online diretas. Setelah itu terungkap, pelaku kemudian mencoba untuk berteman dengan anggota lain RAF untuk mendapatkan komentar dan rincian tentang F-35," bunyi memo internal RAF.

"Untungnya, sedikit informasi yang diungkapkan dan individu yang akunnya diretas melaporkan masalah ini dengan segera, yang memungkinkan tindak lanjut dan penyelidikan secara cepat," lanjut memo RAF.

"Kendati demikian, insiden ini berfungsi untuk menyoroti risiko rekayasa sosial (SE) dan pengintaian online terhadap profil media sosial yang mengungkapkan tautan ke Pasukan HM (Pasukan Inggris)."

Tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab atas peretasan akun kencan Tinder staf perempuan RAF. Namun, memo RAF menyiratkan bahwa kekuatan asing mungkin bertanggung jawab atas aksi itu.

“Perlu dicatat bahwa postur militer Inggris, kebijakan dan kemampuannya terus menjadi target penting yang menarik bagi negara yang bermusuhan dan aktor non-negara,” imbuh memo RAF, yang dilansir Senin (6/8/2018).

Insiden itu terjadi hanya beberapa minggu setelah Inggris menerima pengiriman empat jet tempur F-35 pertamanya pada 7 Juni. Inggris sepakat akan membeli 138 pesawat jet tempur siluman generasi kelima Amerika Serikat (AS) tersebut.

Credit sindonews.com

Israel, Mesir Saling Lempar Tanggung Jawab atas Gaza

Israel mengatakan Mesir bertanggung jawab atas Gaza karena telah meninggalkan wilayah itu pada 2005 setelah merebutnya pada 1967. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)

Jakarta, CB -- Seorang anggota kabinet Israel mengatakan Mesir memiliki tanggung jawab yang sama terhadap Gaza seperti negara itu karena Israel telah meninggalkan wilayah kantung ini pada 2005 setelah merebutnya dari Mesir pada perang 1967.

Pernyataan ini diperkirakan akan membuat Kairo marah karena Mesir tidak ingin dibawa ke dalam masalah terkait wilayah kantung Palestina ini ketika mencoba menengahi satu perundingan damai.

Zeev Elkin, anggota kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan Mesir memerlukan keamanan yang artinya negara adidaya Arab ini "mengerti mereka tidak bisa menghindari masalah Gaza".

"Menurut pandangan kami, setelah Israel meninggalkan Gaza, tanggung jawabnya bukan lagi di tangan kami. Jadi tidak berarti Mesir tidak memiliki tanggung jawab," ujar Elkin dalam wawancara dengan stasiun televisi Ynet.

"Kami telah meninggalkan Gaza. Jika seseorang menyerang kami dari Gaza, mereka akan mendapat balasan. Dunia Arab harus menyelesaikan masalah kemanusiaan, masalah internal di Jalur Gaza. Jadi kenapa kami yang harus memikul tanggung jawab?"

Mesir menguasai Gaza sebelum kalah dalam perang dengan Israel pada 1967.

Israel telah menarik mundur tentara dan pemukim Yahudi dari Gaza pada 2005 meski masih mengendalikan wilayah pantai dan udara di sana.

Seorang pejabat Israel yang dekat dengan perdana menteri menolak berkomentar ketika ditanya apakah pernyataan Elkin ini merupakan kebijakan pemerintah Netanyahu. Sementara, Kairo belum memberi tanggapan.

Pernyataan itu dikemukakan ketika Elkin ditanya mengenai peran Kairo dalam perundingan damai di Palestina.

Bersamaan dengan mediasi PBB, Mesir memanfaatkan kontaknya di Israel dan Hamas untuk membicarakan upaya menenangkan pertikaian di sepanjang perbatasan Gaza-Israel yang telah berjalan lebih dari tiga bulan.

Namun sejumlah pejabat Mesir mengatakan akan menolak upaya Israel atau Amerika Serikat untuk memindahkan tanggung jawab Kairo ke upaya pemebnahan tata kelola Gaza atau masalah ekonomi wilayah itu dalam jangka panjang.

Mesir membantu Israel mengisolasi Hamas meski bersikeras bahwa Israel masih menjadi penguasa di Gaza sehingga bertanggung jawab atas wilayah itu.

Tentara Hamas melakukan parade di Gaza yang dikuasai oleh kelompok Palestina garis keras dan pesaing kelompok Fatah Palestina. (Reuters/Suhaib Salem)

Para pejabat Mesir diam-diam menyatakan kekhawatiran akan permintaan Israel agar lebih terlibat dalam masalah Gaza. Mereka menganggap usul ini sejalan dengan upaya pemerintah Trump untuk membawa masalah Palestina ke pan-Arab.

Seorang pejabat Mesir mengatakan, kementerian luar negeri telah memerintahkan para diplomat negara itu untuk menekankanbahwa Mesir tidak akan berubah pandangan bahwa Israel adalah negara yang memiliki tanggung jawab eksklusif soal Gaza.

Pejabat Mesir yang menolak disebutkan namanya itu menjelaskan isi telegram tersebut sebagai: "Kami akan berusaha sekuat tenaga menenangkan situasi di Gaza atau mewujudkan rekonsiliasi di Palestina. Tetapi kami tidak akan mengambil alih Gaza dari Israel. Itu tanggung jawab Israel."

Pihak Palestina dan PBB sama-sama mempertanyakan pandangan Israel bahwa negara itu telah mengakhiri pendudukan tahun 2005.

Credit cnnindonesia.com

Pemerintah Sudan Selatan dan pemberontak capai perjanjian perdamaian

Dokumen foto rakyat Sudan Selatan mencari ikan di sungai. Organisasi Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mencatat negara kaya minyak di Afrika itu selama enam tahun ini rawan pangan akibat konflik elit politik berkepanjangan. (fao.org/south-sudan)

Kairo (CB) - Presiden Sudan Selatan dan kepala kelompok pemberontak utama negara itu menandatangani perjanjian gencatan senjata akhir dan pembagian kekuasaan pada Minggu serta memuji masa perdamaian baru, yang dirindukan di negara tersebut.

"Saya mengimbau siapa saja, sebagai pemimpin Sudan Selatan, bahwa persetujuan yang kita tandatangani hari ini hendaknya akhir dari perang dan pertikaian di negara kita," kata Presiden Salva Kiir.

Mantan Wakil Presiden Sudan Selatan dan pemimpin pemberontak Riek Machar mengatakan setelah penandatangan itu, "Hari ini kita rayakan, bukan hanya di Sudan Selatan, tetapi di seluruh dunia."

Sudan Selatan merdeka dari Sudan pada 2011, tetapi perang saudara pecah dua tahun kemudian antara pemerintah, yang dipimpin Kiir, dan gerakan pemberontak pimpinan Machar.

Perang itu, yang disulut persaingan pribadi dan suku, membunuh puluhan ribu orang, mengakibatkan sekitar seperempat penduduk Sudan Selatan, yang berjumlah 12 juta jiwa, mengungsi dan menghancurkan ekonominya, yang sangat bergantung pada produksi minyak mentah.

"Sebuah perjanjian mengenai isu-isu menonjol telah ditandatangani dan perjanjian ini menunjukkan komitmen dari semua pihak kepada gencatan senjata," kata Menteri Luar Negeri Sudan Al-Dirdiri Mohamed di televisi negara Sudan.

Sudan membantu menjadi penengah bagi kedua pihak untuk mencapai perjanjian tersebut.

Presiden Sudan Omar al-Bashir mengatakan pada Minggu, minyak akan dipompa dari kawasan Wahda di Sudan Selatan ke Sudan mulai 1 September.

"Akan ada keuntungan saudara Salva ... salah satu tujuan kita ialah kebutuhan menyelamatkan ekonomi Sudan Selatan karena telah mencapai level keruntuhan," kata dia di TV negara Sudan.

Perjanjian-perjanjian perdamaian yang diadakan sebelumnya hanya berlangsung selama beberapa bulan sebelum pertempuran para pihak yang konflik mulai kembali. Kiir telah menyalahkan pengaruh asing di balik konflik tersebut.

"Pemerintah saya dan saya tahu konflik di Sudan Selatan telah mengakibatkan beban keuangan dan politik," ujar Kiir yang dikutip Reuters.

"Kita harus menerima bahwa perang di dalam negeri tak punya arti apa-apa dan mengakibatkan penderitaan atas kita dan keluarga kita serta telah membunuh ratusan anak-anak muda, menghancurkan ekonomi kami dan membuat kita terpecah-pecah."

Machar mengatakan, "Tidak ada pilihan selain perdamaian. Kita harus fokus setelah tahap ini mengenai pelaksanaan perjanjian, bahwa jika kita semua tidak melaksanakan, kita akan mengalami kegagalan."

Credit antaranews.com

Soal Pengusiran Dubes Kanada, UEA Dukung Sikap Saudi

ABU DHABI - Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan dukungan penuh atas keputusan Arab Saudi mengusir diplomat Kanada. UEA menyatakan, mereka menolak apa yang disebut sebagai campur tangan Ottawa dalam urusan internal Riyadh.

Saudi mengusir Duta Besar (Dubes) Kanada dan membekukan semua transaksi perdagangan dan investasi baru dengan Kanada, setelah penangkapan aktivis HAM di Saudi dikritik. Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan, Dubes Kanada Dennis Horak berstatus persona non-grata dan diberi waktu 24 jam untuk hengkang dari negara Muslim tersebut

“Kita akan selalu berdiri bersama Arab Saudi dalam membela kedaulatan dan hukumnya dan mengambil prosedur yang diperlukan," kata Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (6/8).

"Kami juga tidak dapat menerima hukum dan kedaulatan kami untuk ditawar atau mengalami tekanan. Kepercayaan beberapa negara bahwa gaya dan pengalaman mereka memungkinkan mereka untuk campur tangan dalam urusan kami tidak dapat diterima," sambungnya.

Sebelumnya, dukungan serupa juga disampaikan oleh Bahraian. Manama menegaskan bahwa mereka menegaskan solidaritas penuh dengan Saudi, terhadap siapa pun yang berusaha merusak kedaulatannya.

Sementara itu, Kanada menyatakan mereka akan mencoba meminta penjelasan dari Saudi mengenai pengusiran Duta Besar dan juga pembekukan semua transaksi perdagangan dan investasi baru Kanada disana.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kanada, Marie-Pier Baril menyatakan mereka akan mencoba mencari kejelasan mengenai situasi ini. Namun, dia juga menegaskan bahwa Kanada akan selalu mendukung perlindungan HAM dan membela hak untuk menyampaikan pendapat.

"Kanada akan selalu membela perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, dan kebebasan berekspresi di seluruh dunia. Kami akan mencoba menjadi penjelasan dari pemerintah Saudi," ucap Baril.

Credit sindonews.com

Kanada Minta Penjelasan Saudi Soal Pengusiran Dubes

OTTAWA - Pemerintah Kanada mengaku akan mencoba meminta penjelasan dari Arab Saudi mengenai pengusiran Duta Besar dan juga pembekuan semua transaksi perdagangan dan investasi baru Kanada di sana.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kanada, Marie-Pier Baril menyatakan, mereka akan mencoba mencari kejelasan mengenai situasi ini. Namun, dia juga menegaskan, bahwa Kanada akan selalu mendukung perlindungan HAM dan membela hak untuk menyampaikan pendapat.

"Kanada akan selalu membela perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan dan kebebasan berekspresi di seluruh dunia. Kami akan mencoba mencari penjelasan dari pemerintah Saudi," ucap Baril, seperti dilansir Reuters pada Senin (6/8).

Seperti diketahui, Saudi mengusir dubes Kanada dan membekukan semua transaksi perdagangan dan investasi baru dengan Kanada, setelah penangkapan aktivis HAM di Saudi dikritik.

Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan, Dubes Kanada Dennis Horak berstatus persona non-grata dan diberi waktu 24 jam untuk hengkang dari negara Muslim tersebut.

Kanada Minta Penjelasan Saudi Soal Pengusiran Dubes

Riyadh juga telah menarik pulang Dubes-nya yang bertugas di Ottawa. Awalnya, pemerintah Kanada menyampaikan keprihatinan atas penangkapan para aktivis perempuan yang menyuarakan HAM di Saudi.

Riyadh menyatakan kritik Kanada tentang penangkapan para aktivis masyarakat sipil negatif dan tidak adil terhadap kebenaran.

Credit sindonews.com

Berdamai, Ini Kronologi Proses Negosiasi Filipina dan MILF

Presiden Benigno S. Aquino III (dua kanan baris kedua ), PM Malaysia Najib Razak (dua kiri baris kedua), Pemimpin MILF, dan Al Haj Murad Ebrahim (kiri baris kedua) saat menyaksikan proses penandatangan Perjanjian Bangsamoro di Istana Malacanang, Manila, Filipina (27/3). (AP Photo/Malacanang Photo Bureau, Benhur Arcayan)

CB, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dan Kongres baru saja menandatangani pengesahan Undang-Undang Organik Bangsamoro atau Bangsamoro Organic Law pada 27 Juli 2018.

Pengesahan ini, seperti dilansir ABS-CBN, menyusul kesepakatan damai yang dicapai Presiden Benigno Aquino III dengan pemimpin Moro Islamic Liberation Front pada 2014.

Pengesahan UU ini sempat tertunda pada 2015 menyusul terjadinya insiden serangan komando polisi terhadap markas kelompok separatis, yang malah menewaskan 44 orang anggota pasukan komando polisi Filipina.

Setelah terpilih menjadi Presiden pada 30 Juni 2016, Duterte mengaktifkan kembali Komisi Transisi Bangsamoro dan membahas sejumlah poin di dalam rancangan kesepakatan itu untuk menjadi UU.
Kongres Filipiina mengesahkan UU Bangsamoro ini pada Juli 2018. Agar UU ini berlaku penuh, pemerintah akan menggelar pemungutan suara atau plebisit dari warga yang tinggal di area selatan Pulau Mindanao. Rencananya, ini akan digelar menjelang akhir tahun.

Presiden Filipina Rodridgo Duterte menggelar upacara penandatanganan UU Bangsamoro Organic Law di Istana Malacanang pada Senin, 6 Agustus 2018.
Berikut perjalanan singkat konflik ini, seperti dirangkum media Inquirer, hingga berujung pada kesepakatan damai pemerintah dan MILF untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung beberapa dekade ini:
27 Maret 2014

Pemerintah Filipina dan pemimpin MILF menandatangani kesepakatan Comprehensive Agreement on the Bangsamoro untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsun selama beberapa dekade.

6 Desember 2013

Ketua negosiator MILF, Mohagher Iqbal, mengatakan draf final Bangsamoro Basic Law akan menjadi kunci kesepakatan damai dengan pemerintah Filipina.

11 Februari 2013

Presiden dan Ketua MILF, Al Haj Murad Ebrahim meluncurkan program Sajahatra Bangsamoro di Institut Manajemen dan Kepemimpinan Bangsamoro di Sulta Kudarat, Maguindanao

7 Oktober 2012

Presiden Corazon Aquino mengatakan kerangka kesepakatan tercapai dengan MILF untuk mendirikan entitas otonom baru yang bernama Bangsamoro dan pemerintahan dijalankan warga Muslim.

4 Agustus 2011

Presiden Corazon Aquino menggelar pertemuan rahasia dengan pimpinan MILF, Murad Ebrahim, di Tokyo, Jepang, untuk mempercepat proses pembahasan kesepakatan damai. Ini pertemuan pertama sejak pertemuan sebelumnya pada 1997.

18 Oktober 2011

Pasukan MILF dan militer Filipina bentrok di Al Barka, Basilan, yang menewaskan 19 tentara dan 6 separatis.

15 Juli 2010

Presiden Corazon Aquino membentuk panel juru runding untuk memulai pembicaraan damai dengan MILF. Aquino juga mengumumkan Malaysia tetap berperan sebagai fasilitator.

Juli 2008

Pemerintah dan MILF mengumumkan perluasan kewenangan dan wilayah Bangsamoro di Pulau Mindanao.

14 Oktober 2008

Mahkamah Agung menyatakan draf perjanjian damai dengan MILF tidak konstitusional sehingga bisa tidak berlaku.

1997

Pembicaraan damai dengan MILF dimulai setelah pemerintah Filipina mencapai kata sepakat dengan Moro National Liberation Front, yang dipimpin Nur Misuari. MILF merupakan pecahan dari MNLF.

Credit tempo.co

'Kado' Duterte untuk Muslim Bangsamoro

Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Foto: AP Photo/Aaron Favila

Duterte berharap UU baru ini akan mengakhiri konflik yang berlangsung puluhan tahun.

CB, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan undang-undang yang memberi otonomi lebih besar kepada kelompok Muslim di Filipina, Senin (6/8). Pengumuman UU tentang Hukum Organik untuk Daerah Otonomi Bangsamoro Muslim Mindanao ke Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dilakukan di Istana Malacanang di Manila.

Seperti dilansir di Channel News Asia pada Senin (6/8), Presiden Duterte meyakini regulasi itu mampu mengakhiri konflik separatis berdarah.

“Saya berharap (undang-undang) akhirnya akan mengakhiri konflik puluhan tahun yang berakar dalam perjuangan Bangsamoro untuk menentukan nasib sendiri dan pengakuan identitas unik mereka,” kata Duterte merujuk wilayah di mana banyak konflik telah berkecamuk.

Dia menandatangani regulasi itu pada bulan lalu dan menyerahkan salinan simbolis pada pemimpin kelompok pemberontak Muslim terbesar di negara itu, Senin. Konflik puluhan tahun yang terjadi di wilayah Mindanao telah menewaskan sekitar 150 ribu jiwa sejak 1970an.
"Semoga ini berfungsi sebagai lintasan akhir untuk mencapai perdamaian sejati, stabilitas (dan) pemerintahan yang baik di Mindanao Muslim," ujar dia.

Ia mengajak semua pihak dapat bekerja sama menyelesaikan konflik berdarah tersebut. “Mari kita bekerja bersama melanjutkan proses penyembuhan dan rekonsiliasi,” ujar dia.

Undang-undang itu menegakkan perjanjian damai pada 2014. Dalam perjanjian ini MILF bersumpah tak lagi berupaya mencari kemerdekaan. Perjanjian perdamaian awal ditandatangani pendahulu Duterte, Benigno Aquino. Namun, Kongres sempat menolak mengesahkan undang-undang pendukung perjanjian itu. Fraksi pemberontak dan gerilyawan mulai berjanji setia kepada kelompok militan ISIS

Tahun lalu mereka menyerang kota selatan Marawi yang menyebabkan pertempuran selama lima bulan dan menewaskan 1.200 orang. Pemberontak menganggap sepertiga kepulauan Mindanao bagian selatan sebagai tanah air leluhurnya yang berasal dari pedagang Arab yang tiba pada abad ke-13.

Pada 1996, kelompok pemberontak besar lainnya dari Front Pembebasan Nasional Moro, menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah yang menciptakan wilayah otonomi Muslim di selatan. Namun, mereka disebut gagal mewujudkan perdamaian dan pembangunan.

Di bawah hukum Duterte, sebuah entitas politik baru yang dikenal sebagai Bangsamoro akan menggantikan daerah otonom saat ini. Entitas itu akan mendapat 75 persen dari pajak yang dikumpulkan, serta menerima alokasi dana tahunan senilai lima persen dari pendapatan nasional, atau sekitar 60 miliar peso (1,12 juta dolar AS).

Entitas itu juga memiliki parlemen dan pengadilan syariah Islam khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan umat Islam. Berdasarkan perjanjian damai pada 2014, undang-undang harus disetujui dalam referendum regional.

Credit republika.co.id

Kepolisian Filipina Pecat 2.000 Polisi Nakal

Presiden Duterte

Foto: ABC News

Pemerintahan Duterte bertekad untuk terus menegakkan disiplin di kepolisian.

CB, MANILA -- Kepolisian Nasional Filipina (PNP) memberhentikan 2.181 perwira kepolisian nakal dari kesatuan sejak Rodrigo Duterte mulai menjabat sebagai presiden pada Juni 2016. Demikian disampaikan juru bicara kepresidenan Harry Roque, Senin (7/8).

"PNP akan selalu tegas dalam membersihkan jajarannya," kata Roque dalam acara jumpa pers.

Ia mengungkapkan, sebanyak 2.181 polisi yang dibebastugaskan terhitung dari Juli 2016 hingga Juli 2018. Jumlah itu termasuk 1.828 personel yang melakukan pelanggaran berat serta 353 lainnya yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang.

"(Jumlah) ini merupakan bagian dari 6.401 perwira kepolisian, yang kasus administratifnya sudah diselesaikan terkait berbagai pelanggaran, termasuk keterlibatan dalam kejahatan, kesalahan berat, kelalaian tugas, pelanggaran serius, penyelewangan jabatan, ketidakjujuran dan korupsi," kata jubir.

Roque mengatakan, pemerintahan Duterte bertekad untuk terus menegakkan disiplin di organisasi kepolisian. Ketika mulai menjalankan jabatan pada Juni 2016, Duterte menyatakan tekad untuk mereformasi kepolisian Filipina beranggotakan 190 ribu personel, membersihkan korupsi serta menumpas kejahatan.

Berbagai laporan menyangkut keterkaitan polisi dengan kasus penculikan, perdagangan narkoba, perampokan, penyiksaan dan kejahatan-kejahatan lainnya terus merongrong kepolisian. Keadaan itu mengacaukan kampanye pemerintahan Duterte untuk menumpas perdagangan narkoba dan kejahatan.

Duterte telah berkali-kali memperingatkan para polisi untuk bekerja secara profesional dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merusak citra dan kredibilitas kepolisian.

Pada 1 Agustus, Duterte sekali lagi memperingatkan bahwa ia akan mengakhiri polisi-polisi yang terlibat dalam kejahatan. "Ini janji saya pada kalian, termasuk para personel berseragam, jangan terlibat narkoba atau menjadi pembunuh bayaran, karena saya akan membuat kalian menjadi proyek saya," tegas Duterte.

Pernyataan itu ia sampaikan saat berpidato pada perayaan ke-68 tahun pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan ke-69 tahun Badan Koordinasi Intelijen Nasional di Pasay City.

Credit republika.co.id

Serahkan Superyacht Buruan FBI, Mahathir: Terima Kasih Indonesia

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menyatakan ucapan terima kasih kepada Indonesia atas penyerahan superyacht Equanimity buruan FBI Amerika Serikat (AS). Kapal pesiar senilai USD250 juta itu disebut-sebut terkait skandal korupsi 1MDB.

Kapal pesiar Equanimity diduga milik pengusaha Low Taek Jho. Kapal itu telah meninggalkan pelabuhan Tanjung Benoa, Bali, pada Sabtu lalu menuju Batam.

Media Malaysia, The Star, mengutip sumber terkait melaporkan bahwa superyacht Equanimity akan tiba di pelabuhan Batu Ampar, Batam, pada hari ini, sebelum akhirnya diserahkan kepada Pemerintah Malaysia.

"Kami senang karena kapal pesiar Equanimity telah diserahkan kepada kami oleh Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Indonesia Joko Widodo atas kerjasamanya," kata Mahatir dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin (6/8).

Kapal itu sendiri disita pada Februari lalu atas permintaan pihak berwenang AS, sebagai bagian dari investigasi korupsi multi-miliar dolar yang diluncurkan oleh Departemen Kehakiman (DoJ) terkait dengan skandal korupsi 1MDB.

Namun, putusan pengadilan di Jakarta pada bulan April lalu menyatakan bahwa kapal pesiar itu disita secara tidak sah dan harus diserahkan kepada pemiliknya.

Menurut laporan Reuters, keputusan untuk menyerahkan kapal pesiar kepada Malaysia disepakati Indonesia setelah ada permintaan pribadi dari Mahathir Mohamad yang mengunjungi Indonesia pada bulan Juni lalu.

Credit sindonews.com

Kasus Korupsi 1MDB, Indonesia Kembalikan Yacht Mewah ke Malaysia

Kapal pesiar mewah bernama Equanimity. AP Photo

CB, Jakarta - Indonesia mengembalikan sebuah Yacht, kapal pesiar mewah, ke Malaysia karena diduga terkait dengan skandal keuangan 1MDB trilunan rupiah melibatkan mantan Perdana Menteri Najib Razak.
Yacht dengan nama lambung Equanimity yang terdaftar di Kepulauan Cayman itu diperkirakan seharga US$ 250 juta atau setara dengan Rp 3,6 triliun (kurs Rp 14.473 per dolar Amerika Serikat).

Kapal pesiar mewah bernama Equanimity. AP Photo

"Yacht punya seorang pengusaha buron asal Malaysia memiliki kaitan dengan skandal keuangan melibatkan Najib disita di Pulau Bali, Indonesia, pada Februari 2018," Channel News Asia melaporkan.
Otoritas Indonesia menahan Yacht supermewah menyusul permintaan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat yang sedang menginvestigasi skandal keuangan perusahaan negara 1MDB.
"Kami sangat senang Yacht mewah Equanimity telah diserahkan otoritas Indonesia kepada kami," kata Perdana Menteri Mahathir Mohamad melalui laman Facebook. Di laman Facebook, Mahathir tak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Joko widodo karena bersedia bekerja sama.

Kapal pesiar mewah bernama Equanimity. thestar.com.my
Salah seorang juru bicara kantor Perdana Menteri mengatakan, Yacht tersebut akan tiba di Pelabuhan Port Klang, sebelah barat Ibu Kota Kuala Lumpur, dalam waktu 48 jam.

Najib, Perdana Menteri Malaysia yang ditumbangkan Mahathir Mohamad, membangun perusahaan milik negara 1MDB pada 2009. Di perusahaan tersebut, Najib menjadi penasihat dan dituduh melakukan skandal keuangan di depan pengadilan pada Juli 2018. Dia menolak segala tudingan tersebut dan bebas dari tahanan setelah menyerahkan uang jaminan.

Credit tempo.co

Singapura Uji Coba Pemindai Mata di Pintu Imigrasi

Uji coba pemindai mata hanya untuk warga singapura dan penduduk tetap negara itu sementara bandara Changi mempertimbangkan uji coba teknologi pengenalam wajah. (AFP/Toh Ting Wei)

Jakarta, CB -- Singapura mulai melakukan uji coba memindai mata pengunjung ke negara itu di sejumlah pintu masuk imigrasi yang akan menggantikan verifikasi sidik jari, Senin (6/8).

Uji coba dengan teknologi mahal ini merupakan salah satu inisiatif teknologi tinggi di Singapura yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan keamanan di tengah peningkatan militansi di kawasan.

Namun, upaya ini menimbulkan kekhawatiran terkait privasi warga di kalangan pegiat hak asasi manusia.

Para pakar mengatakan teknologi pemindaian mata, yang telah digunakan di Amerika Serikat dan Inggris dengan tingkat keberhasilan berbeda, ini lima kali lebih mahal dari teknologi pemindaian sidik jari yang sudah umum diterapkan.

"Uji coba ini akan membantu kami mempertimbangkan apakah teknologi ini akan bisa diterapkan di pintu masuk imigrasi," ujar juru bicara Otoritas Pemeriksaan, ICA, seperti dikutip koran Straits Times.

Langkah ini akan diterapkan di dua pintu masuk imigrasi di perbatasan dengan Malaysia dan satu di terminal kapal feri yang merupakan pintu masuk dari Pulau Batam.

Uji coba ini hanya akan dikenakan pada warga negara Singapura dan pemegang izin tinggal tetap dan ICA telah mengumpulkan data mata sejak Januari tahun lalu ketika warga membuat kartu tanda identifikasi atau paspor.

Ketika dihubungi oleh kantor berita Reuters, ICA membenarkan laporan media ini namun tidak memberi komenter terkait rincian skema tersebut.

Bandar udara Changi juga mempertimbangkan pengunaan teknologi sistem pengenalan wajah untuk menemukan penumpang yang terlambat. Singapura juga berencana menggunakan teknologi tersebut dalam proyek penempatan kamera dan sensor di 100 ribu tiang lampu jalan.

Pemerintah Singapura mengatakan langkah-langkah ini merupakan upaya pragmatis untuk meningkatkan keamanan masyarakat dan berjanji akan memperhatikan privasi warga.

Singapura mengatakan negeri itu telah menjadi sasaran serangan militan dalam beberapa tahun terakhir. Disebutkan bahwa sebagian dari ancaman terorisme itu berasal dari negara-negara tetangga sehingga serangan militan tinggal menunggu waktu saja.

Credit cnnindonesia.com

Iran Tolak Tawaran Berunding karena AS Kerap Ingkar

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani.

Foto: AP

Rouhani meminta warga untuk bersatu menghadapi masa-masa yang sulit.

CB, ANKARA -- Presiden Iran Hassan Rouhani menolak tawaran berunding dari Amerika Serikat pada Senin (6/8) atau beberapa jam sebelum Washington mulai memberlakukan sanksi baru untuk Teheran. Sanksi tersebut merupakan lanjutan dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menarik diri dari perjanjian nuklir internasional Iran tahun 2015.

Washington mengatakan, satu-satunya cara bagi Iran untuk menghindari sanksi baru itu adalah dengan maju ke meja perundingan dan menghentikan program pengembangan senjata nuklir serta rudal mereka.

Namun dalam pidato yang disiarkan televisi, Rouhani menegaskan, Teheran tidak sudi duduk satu meja dengan Washington yang sudah terbukti banyak mengingkari kesepakatan di masa lalu.

"Jika Anda menusuk orang dari belakang dengan pisau lalu mengaku ingin berunding, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menjatuhkan pisau itu," kata Rouhani. "Kami tentu saja selalu mengutamakan diplomasi dan perundingan. Namun perundingan memerlukan kejujuran," kata dia.

Seruan Trump soal perundingan langsung, kata Rouhani, ditujukan hanya untuk keperluan di dalam negeri menjelang pemilu. Kebijakan Trump hanya ingin menciptakan kekacauan di Iran.

Sejumlah negara Eropa yang turut menandatangani perjanjian nuklir tahun 2015 sudah berupaya meminta Trump untuk tidak mundur. Dalam perjanjian itu, Iran sepakat untuk mengurangi aktivitas nuklir mereka dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.
Rouhani mengatakan Washington akan menyesali kebijakan yang sudah ditolak oleh negara-neara lain. "Amerika akan menyesal memberlakukan sanksi untuk Iran, dan mereka telah menjadi negara yang terkucil," kata dia.

Meski belum diterapkan, sanksi dari Amerika Serikat sudah mulai memukul perekonomian Iran dengan mengakibatkan jatuhnya mata uang rial dan inflasi. Sebagian warga sudah mulai turun ke jalan untuk memprotes kenaikan harga-harga.

Rouhani meminta warga untuk bersatu menghadapi masa-masa yang sulit. "Akan ada tekanan karena sanksi baru ini, tapi kita akan melaluinya dengan persatuan," kata dia.

Pada bulan lalu, Trump mengaku bersedia bertemu langsung dengan Rouhani tanpa prasyarat apa pun untuk mendiskusikan cara menormalisasi hubungan kedua negara.

Namun, para pejabat Iran dan komandan militer menolak tawaran Trump tersebut dengan menyebutnya sebagai "sebuah mimpi."

Sementara itu seperti dilaporkan Xinhua, Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan Senin (6/8) bahwa Amerika Serikat akan mengaktifkan kembali sejumlah sanksi terhadap sektor keuangan dan industri Iran mulai Selasa (7/8).

Credit republika.co.id

Beda dengan AS, Eropa akan Tetap Berhubungan dengan iran

Tuntutan baru AS atas kesepakatan nuklir Iran

Foto: republika

Eropa menghormati perjanjian internasional yang telah disepakati.

CB, BRUSSELS -- Sejumlah diplomat Eropa menyatakan, negara di kawasan akan melanjutkan kesepakatan nuklir multinasional dengan Iran. Hal itu bertolak belakang dari langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menandatangani perintah eksekutif terhadap Tehran beberapa waktu lalu.

Seperti dilansir di Aljazirah pada Senin (6/8), dalam pernyataan bersama, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini dan Menteri Luar Negeri Prancis, Jerman, dan Inggris menyatakan akan mempertahankan hubungan dengan Iran. Mereka juga memastikan ekspor minyak dan gas negara tersebut terus berlanjut.

“Kami sangat menyesalkan pengenaan sanksi oleh AS, karena penarikan terakhir dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA),” kata Mogherini.

Ia menjelaskan Eropa berangapan mempertahankan kesepakatan nuklir dengan Iran adalah bagian dari upaya menghormati perjanjian dan masalah keamanan internasional. Dalam pernyataan pada Senin (6/8), Gedung Putih mengatakan sanksi pertama terhadap Iran akan diberlakukan pada 7 Agustus. Kemudian, sanksi kedua berlaku pada 5 November 2018.

“Presiden Trump akan terus bertahan terhadap agresi rezim Iran. Amerika Serikat akan sepenuhnya menegakkan sanksi,” tulis pernyataan Gedung Putih.

Selain itu, Gedung Putih juga memperingatkan terhadap negara yang tidak sependapat dengan sanksi AS, berisiko mendapat konsekuensi berat.
Presiden Iran Hassan Rouhani diperkirakan segara menyampaikan pidato pada Senin malam menanggapi keputusan Trump. Di bawah kesepakatan terobosan 2015 di Wina, Pemerintah Iran sepakat mengurangi persediaan uranium dan program pengayaannya jauh di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk membangun senjata nuklir. Iran juga setuju selalu menginformasikan pada PBB terait perkembangan membangun fasilitas nuklir baru.

Sebagai gantinya, PBB mencabut sanksinya pada Januari 2016 lalu. PBB juga mengizinkan Tehran melanjutkan perdagangan minyak dan gas di pasar internasional. Sebanyak 100 miliar dolar AS dalam aset Iran yang dibekukan juga telah "bebas."

Credit republika.co.id

Kembali Jatuhkan Sanksi kepada Iran, Rouhani: AS Akan Menyesal

TEHERAN - Iran akan membuat Amerika Serikat (AS) menyesal karena kembali menerapkan sanksi kepada negara Mullah itu. Hal itu ditegaskan oleh Presiden Iran Hassan Rouhani.

"Melalui persatuan dan solidaritas, Iran akan mengusir kembalinya sanksi," kata Rouhani seperti dikutip dari Xinhua, Selasa (7/8/2018).

"Trump akan belajar bahwa tekanan semacam ini tidak akan membuat Iran menyerah di masa lalu dan tidak akan pernah melakukannya di masa depan," tegasnya.

Rouhani juga mengatakan bahwa pemerintah AS tidak dapat dipercaya untuk bernegosiasi setelah penarikannya dari kesepakatan nuklir Iran.

"Pembicaraan perlu kejujuran," kata Presiden Iran itu dalam pidato di televisi, mendesak AS untuk membuktikan kemauannya memecahkan masalah melalui negosiasi.

"Negosiasi dengan sanksi tidak masuk akal," ia menekankan, mencatat bahwa seruan Trump baru-baru ini untuk pembicaraan langsung dengan Iran hanya bertujuan menciptakan perpecahan di negara itu.

Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan bahwa Amerika Serikat pada hari Selasa waktu setempat akan mengaktifkan banyak sanksi terhadap sektor keuangan dan industri Iran.

Tindakan ini akan membawa sanksi AS terhadap Iran ke level yang setara dengan yang terjadi sebelum kesepakatan multilateral yang dicapai pada tahun 2015.

Presiden AS Donald Trump menarik AS dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada 8 Mei lalu sementara para penandatangan lainnya bersumpah untuk tetap berkomitmen terhadapnya.

Sanksi pertama, yang akan berlaku pada jam 12:01 Selasa waktu setempat, menargetkan pembelian uang kertas AS, perdagangan emas dan logam mulia lainnya, serta penggunaan grafit, batu bara, aluminium, dan baja pada proses industri Teheran.

Mereka juga mempengaruhi transaksi terkait dengan Rial Iran, penerbitan utang negara, dan sektor otomotif negara itu.

Putaran sanksi lainnya, yang akan diberlakukan ulang pada bulan November, berlaku di sektor pelabuhan Iran, sektor energi dan pengiriman, transaksi terkait perminyakan, dan transaksi asing dengan Bank Sentral Iran, menurut pernyataan itu.

Credit sindonews.com

Masa Tenggang 90 Hari Habis, AS Berlakukan Lagi Sanksi Iran

WASHINGTON - Pemerintah Donald Trump memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran setelah masa tenggang 90 hari sejak Amerika Serikat (AS) keluar dari perjanjian nuklir Iran berakhir. Washington menegaskan, sanksi diberlakukan sampai Iran menjadi "negara normal".

Trump menarik AS keluar dari perjanjian dengan nama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015 pada pekan terakhir Mei 2018 lalu. Sejak itu, Washington memberi masa tenggang 90 hari bagi perusahaan-perusahaan berbagai negara untuk mengakhiri bisnis dengan Teheran atau akan mendapat sanksi sekunder dari AS.

"Untuk kontrak yang sudah ada, ada periode penghentian untuk memungkinkan penghentian kontrak secara tertib, sehingga orang-orang yang dengan itikad baik yang bergantung pada pengabaian sanksi, yang telah terlibat dalam bisnis, tidak benar-benar terkejut," kata Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton pada awal pengumuman masa tenggang.

JCPOA 2015 diteken Iran dengan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Dalam perjanjian itu, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo internasional.

Namun, sejak dipimpin Trump, AS nekat "mengkhianati" perjanjian itu. Tindakan Trump dikecam negara-negara penandatangan JCPOA 2015, terutama Iran.

Menteri Luar Negeri AS Michael "Mike" Pompeo berjanji bahwa Washington akan terus memberlakukan sanksi terhadap Teheran sampai Iran menjadi "negara normal".

Pompeo mengatakan kepada para wartawan bahwa menumpuk tekanan pada Teheran dimaksudkan untuk menekan kembali aktivitas Iran yang dia sebut memfitnah.

"Orang Iran tidak senang dengan kegagalan kepemimpinan mereka sendiri untuk menepati janji-janji ekonomi yang dijanjikan oleh kepemimpinan mereka," kata Pompeo, seperti dikutip AP, Senin (6/8/2018).

Pompeo mengatakan kepada wartawan dalam perjalanan pulang dari perjalanan tiga negara Asia Tenggara bahwa administrasi Trump terbuka untuk mencari jalan di luar sanksi. Namun, itu membutuhkan "perubahan besar" dari Teheran.

Credit sindonews.com

Wabah Ebola diduga tewaskan 33 orang di Kongo

Petugas Kementerian Kesehatan Kongo mengatur vaksin Ebola eksperimen angkatan pertama di Kinshasa, Republik Demokratk Kongo, Rabu (16/5/2018). (REUTERS/Kenny Katombe)

Dakar (CB) - Wabah virus Ebola di kawasan timur Republik Demokratik Kongo dipercaya telah menewaskan 33 orang, kata Kementerian Kesehatan setempat pada Sabtu.

Sebanyak 13 kasus demam disertai pendarahan dipastikan terjadi. Tiga di antara kasus itu telah menyebabkan kematian, demikian siaran tertulis Kementerian Kesehatan yang dikutip Reuters. Pernyataan itu menambahkan bahwa kasus Ebola juga diduga terdeteksi di Provinsi North Kivu dan Ituri.

Tiga kasus telah dipastikan positif terjadi di Beni, sebuah kota pusat perdagangan dengan populasi ratusan ribu yang terletak 30 km dari pusat wabah di Kota Mabaloko. Beni juga hanya berjarak 70 km dari perbatasan Uganda.

Menyebarnya wabah Ebola terbaru ini terjadi hanya satu pekan setelah pemerintahan Kongo menyatakan bahwa wabah di kawasan lain telah berhasil dikendalikan. Wabah Ebola di kawasan timur laut Kongo itu juga menewaskan 33 orang.

Otoritas kesehatan setempat mengaku tidak punya bukti adanya keterkaitan antara dua wabah Ebola tersebut.

Hingga sejauh ini, sebanyak 879 orang yang menjalin kontak dengan pasien Ebola telah berhasil diidentifikasi, kata Kementerian Kesehatan. Pelacakan terhadap orang-orang tersebut adalah pekerjaan yang sulit mengingat padatnya populasi dan situasi pergolakan keamanan di kawasan timur di mana banyak terdapat kelompok milisi bersenjata.

Credit antaranews.com