Dokumen Rahasia AS Ungkap Upaya Penggulingan Sukarno dan PKI

 

Presiden Soekarno dan periwara tinggi AD Soeharto saat berbincang, pada 1966. Kedua pihak disebut terlibat perseteruan kekuasaan melalui perstiwa 1965. (Foto: AFP PHOTO / PANASIA)

Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat disebut mengetahui rangkaian upaya Angkatan Darat (AD) untuk menghancurkan Partai Komunis negara (PKI) dan menggulingkan Sukarno mulai tahun 1965. Pengungkapan itu didasarkan oleh rangkaian kawat diplomatik kedutaan Besar AS di Jakarta.

Sebanyak 39 dokumen dengan total 30 ribu halaman tentang AD dan PKI itu dipublikasikan oleh lembaga non-profit National Security Archive (NSA), lembaga National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA), dalam situs nsarchive.gwu.edu, 17 Oktober.




Rangkaian dokumen yang berbentuk catatan harian dari tahun 1964-1968 itu menyebutkan, di antaranya, tentang upaya AD untuk menyingkirkan Sukarno dan menghancurkan gerakan kiri di Indonesia, eskekusi terhadap pemimpin PKI, serta keterlibatan pejabat Amerika dalam mendukung upaya AD itu.

Disebutkan, upaya penjatuhan Sukarno itu tak lepas dari pendekatan AD kepada sejumlah kedutaan besar negara-negara Barat. Hal itu dilakukan untuk melihat kemungkinan kesuksesan gerakan tersebut.

"Menurut pejabat di Kedutaan Besar Jerman, AD Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menjatuhkan Sukarno," seperti tertulis dalam dokumen telegram Kedubes AS di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri, tanggal 12 Oktober 1965.

Telegram dari Kedutaan AS di Jakarta pada 12 Oktober 1965. (Screenshot via nsarchive2.gwu.edu)

Kepada Kedubes Jerman, seorang utusan AD menyatakan, itu belum menjadi sebuah keputusan. Jika sudah, hal tersebut akan dilakukan dengan "gerakan yang tiba-tiba, tanpa peringatan, dan Sukarno akan digantikan oleh kombinasi junta milter dan sipil."

Utusan tersebut juga mengindikasikan bahwa AD berharap simpati dan bantuan ekonomi dari negara-negara Barat jika mereka menggulingkan Sukarno. Bentuknya, "makanan dan persediaan-persediaan yang memungkinkan lainnya, ketimbang bantuan keuangan."

Dokumen yang sama menyebut, Sukarno pernah memaki AD karena disodori dokumen yang memperlihatkan keterlibatan PKI dalam peristiwa 30 September. Dokumen itu sendiri enggan dibaca olehnya. "Para jenderal AD pergi dengan rasa frustasi mendalam."

Laporan terpisah dari Kedubes Australia menyebutkan, pendekatan itu dilakukan oleh perwira AD Nasution.

Nama Adnan A. Bujung Nasution yang disebut dalam dokumen tanggal 23 Oktober 1965 (Screenshot via nsarchive2.gwu.edu)

Gerakan untuk menggalang dukungan untuk menjatuhkan Sukarno ini juga dilakukan mantan Menetri Keuangan Sjarifuddin Prawiranegara kepada mantan pejabat USAID Edwin L. Fox. Sjarifuddin mulanya mengapresiasi upaya Amerika untuk menyingkirkan komunisme di Vietnam dan memberikan demokrasi.


"Begitu pula Indonesia. Jika rakyat bebas untuk memilih, mereka akan memilih sebuah pemerintahan yang lebih demokratis, ketimbang pemerintahan totaliter saat ini, 'demokrasi terpimpin', yang memerintah negara dengan segala penyalahgunaan, eksperimen dan petualangan yang tidak bertanggungjawab di bawah slogan 'vivere pericoloso' (hidup penuh bahaya)," tulis surat bertanggal 5 Agustus 1965 itu.

Sementara itu, Sutarto, asisten khusus Roeslan Abdulgani, mengatakan, gejolak anti-PKI sudah merebak di Medan dan Makassar, sementara Jawa Tengah sedang berada dalam situasi yang kacau. Aksi-aksi anti-PKI ini digerakan oleh AD dan muslim anti-PKI.

"Dia bagus, orang kuat," kata Sutarto, mengomentari tentang Soeharto, yang ketika itu merupakan perwira AD yang tergabung dalam gerakan tersebut, seperti tercantum dalam dokumen bertanggal 18 Oktober 1965.

Letkol Untung saat tiba di pengadilan militer untuk diadili atas dugaan keterlibatan dalam Gerakan 30 September. (Foto: AFP PHOTO)

Dalam catatan perbincangan (Memorandum of Conversation) dengan Wakil Sekretaris Kedubes AS Robert G. Rich Jr. yang dilakukan pada 15 dan 19 Oktober 1965, mendiang Adnan Buyung Nasution, saat masih menjabat asisten Jaksa Agung, disebut-sebut memiliki kontak dengan pimpinan AD dan berbicara tentang kelanjutan upaya pemberantasan komunis di jakarta.

"Nasuiton berkata bahwa AD sudah mengeksekusi banyak komunis, namun fakta ini harus benar-benar dijaga," tulis dokumen tersebut.

Kedubes AS pun mengetahui adanya pembantaian anggota PKI oleh "Ansor" di sejumlah wilayah di jawa Timur. Misionaris yang baru kembali dari Kediri, Jawa Timur, pada 21 November 1965, melihat 25 mayat di sungai. Misionaris Mojokerto melaporkan melihat 29 mayat di sungai.

"Dia mendengar pembantaian terbesar terjadi di Tulungagung, dimana 1.500 komunis dibunuh," tulis telegram Kedubes AS tanggal 24 November 1965. Pembantaian terhadap PKI juga berlanjut di perbatasan Surabaya. Korban yang cedera pun menolak untuk kembali ke rumahnya.

(Screenshot via nsarchive2.gwu.edu)

"Dilaporkan juga bahwa pembantaian di Jawa Timur ini berkorelasi dengan Perang Suci: pembunuhan kafir memberi jaminan tiket ke surga dan lebih menjamin jika darah korban diusapkan ke wajah," seperti tertulis dalam dokumen itu juga.




Pengungkapan dokumen lama itu sendiri merupakan respons atas meningkatnya minat masyarakat terhadap dokumen yang tersisa mengenai pembunuhan massal tahun 1965-1966 yang ada di AS.

Dokumen itu juga menyinggung hubungan AS-Indonesia, upaya Inggris dalam pembentukan Malaysia, dan perluasan operasi rahasia AS yang bertujuan memicu bentrokan antara Angkatan Darat dan PKI.

Selama ini, kisah tentang seputar peristiwa 1965 dinilai didominasi oleh narasi tunggal karya Orde Baru. Bahwa, Gerakan 30 September dilakukan oleh PKI demi merebut kekuasaan. Para jenderal AD pun dibunuhi. Dan Soeharto, yang kemudian menjadi Presiden, tampil sebagai penyelamat.

CNNIndonesia.com menghubungi Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto dan Kadispen TNI AD Brigjen lfret Denny Tuejeh, terkait dengan pemberitaan itu namun keduanya belum merespons.



Credit  cnnindonesia.com

Dokumen Rahasia: AS Tahu Gerakan Anti-PKI 1965

Kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

CB, WASHINGTON -- Ribuan dokumen dari Kedutaan Besar AS di Jakarta pada 1963-1966 dibuka ke publik, Selasa (17/10). Dalam dokumen itu terungkap, AS mengetahui gerakan anti-Komunis di Indonesia.

Seperti dikutip BBC, AS tahu ada pergerakan orang-orang untuk melakukan pembunuhan dalam gejolak politik tersebut.
Sedikitnya 500 ribu orang tewas antara 1965-1966 menyusul gerakan pembersihan yang disebut dokumen melibatkan militer. BBC yang mengutip dokumen juga menyebut keterlibatan milisi Muslim dalam gerakan melawan Komunis.   

Dalam dokumen staf AS menggambarkannya sebagai 'pembantaian' dan pembunuhan 'tanpa pandang bulu'.   Hal itu menunjukkan, AS telah mengerti adanya operasi untuk melakukan pembersihan terhadap Partai Komunis dan kelompok kiri.

Menurut staf Kedutaan Besar AS di Jawa Timur yang tercatat pada 28 Desember 1965, 'korban' dibawa dari permukiman sebelum akhirnya dibunuh. Jasad korban dikubur daripada dibuang ke sungai. Telegram staf AS juga mengatakan, tahanan-tahanan yang ditengarai komunis dilepaskan ke warga sipil untuk dibunuh.

Dokumen lain yang dikompilasi sekretaris pertama Kedutaan AS tercatat pada 17 Desember 1965 juga mencatat detil daftar pemimpin komunis di seluruh Indonesia, apakah mereka dibunuh atau ditangkap.

Pada Desember 1965, kabel konsulat AS di Medan di Sumatra mengatakan, keterlibatan pendakwah Muhammadiyah dalam memprovokasi warga menghakimi tersangka komunis.  Bunyi telegram lain menunjukkan keterlibatan barisan pemuda NU dalam pembunuhan orang-orang yang ternyata bukan anggota Komunis. Pembunuhan lebih dikarenakan oleh persoalan pribadi.  

Tragedi 1965-1966 tak terlepas dari persaingan politik di dunia antara AS dengan Soviet dan Cina.  Seperti dikutip the Guardian, pada 1965 Indonesia memiliki partai komunis terbesar setelah Cina dan Uni Soviet dengan pengikut yang mencapai jutaan orang.

Keluarga korban dari pembantaian 1965-1966 menuntut pemerintah meminta maaf. Namun hal itu memicu kontroversi. Beragam ormas Muslim menolak permintaan itu, mengingat kekejaman yang dilakukan oleh PKI dari mulai pemberontakan 1948.

Brad Simpson, direktur Indonesia and East Timor Documentation adalah pihak yang meminta agar dokumen-dokumen tentang peristiwa 1965-1966 dibuka.  "Dokumen ini menunjukkan bagaimana pejabat AS mengetahui tentang banyaknya orang yang dibunuh," ujarnya. Sikap AS saat itu, adalah diam. 

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Kemlu RI Siap Bantu WNI Bermasalah yang Dideportasi AS

Photo : REUTERS/Brian Snyder

WNI yang akan dideportasi dari AS            

CB– Pemerintah Indonesia masih berusaha mendapatkan data sahih soal jumlah warga negara Indonesia yang sudah tercatat masuk dalam deportation order atau perintah deportasi pemerintah AS. Seperti diketahui sejak menjabat sebagai presiden, Donald Trump berjanji akan “membersihkan” Amerika dari imigran ilegal.
"Kita tahu ada puluhan (jumlahnya) tapi saya belum bisa sebut angka karena masih kami dalami. Data dan info yang kita miliki berbeda. Ada 50 negara bagian dan masih didata," kata Jubir Kemlu, Arrmanatha Nasir di Jakarta Pusat, Rabu, 18 Agustus 2017.

Diberitakan sebelumnya oleh kantor berita Reuters, dua WNI, Meldy dan Eva Lumangkun dan anak-anaknya telah hampir dua dekade tinggal di New Hampshire, Amerika Serikat, setelah lari dari kerusuhan 1998 di Indonesia.
Status mereka yang tinggal secara ilegal telah lama ditolerir oleh Imigrasi Amerika Serikat. Namun di bawah pemerintahan Trump, mereka diharuskan kembali ke Indonesia dan harus keluar dari AS dalam waktu dua bulan.
"Kami takut pulang. Kami takut akan keselamatan anak-anak kami. Di sini, anak-anak kami bisa hidup dengan aman," kata Meldy.

Arrmanatha mengatakan, terkait hal ini, pemerintah Indonesia terus mengikuti perkembangan proses menyangkut kasus beberapa WNI yang sudah masuk data deportation order.
"Sejak ada peraturan AS border dan deportasi warga overstayer, kita sudah sampaikan beberapa kali sosialisasi. Kita juga sudah hire pengacara agar mereka bisa meminta konseling mengenai langkah hukum mereka," ujarnya.
Selain itu ia juga menegaskan, apabila ada WNI yang meminta bantuan dalam konteks travel document dan fasilitas, pemerintah akan siap membantu.
Lumangkun merupakan warga Indonesia yang berada di New Hampshire bersama dengan sejumlah WNI lainnya. Dia mengatakan masih takut akan diskriminasi dan kekerasan agama jika mereka kembali ke Indonesia.

Keluarga Lumangkun termasuk di antara sekitar 2.000 orang Tionghoa yang melarikan diri ke AS untuk menghindari kerusuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang berujung kerusuhan dan menewaskan sekitar 1.000 orang pada tahun 1998 pada puncak krisis keuangan Asia termasuk di Indonesia.





Credit  viva.co.id

RI Sewa Pengacara Bantu WNI di AS yang Terancam Dideportasi

 

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia menyatakan sudah menyewa pengacara untuk membantu warga negaranya yang terancam dideportasi dari Amerika Serikat karena aturan imigrasi Presiden Donald Trump.

“Kami sudah sewa pengacara agar para WNI itu bisa mendapatkan konseling mengenai hak-hak hukum mereka, kalau dibutuhkan. Kami juga terus ikuti perkembangan proses WNI yang sedang ajukan suaka politik ke AS,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Rabu (18/10).

Arrmantha juga mengatakan pemerintah siap memfasilitasi pemulangan para WNI yang terancam deportasi tersebut jika dimintai bantuan.

"Apabila mereka meminta bantuan dalam konteks kelengkapan dokumen travel dan fasilitas pemulangan, pemerintah siap bantu," tuturnya.



Menurut Arrmanatha, ada puluhan WNI yang dia ketahui masuk daftar perintah deportasi di AS. Namun, ia belum mendapatkan konfirmasi resmi dari otoritas AS.

“Dari segi data kami terus dalami jumlah WNI yang terancam deportasi. Namun sejauh yang kami ketahui, saat ini WNI yang sudah masuk daftar perintah deportasi di AS itu berjumlah puluhan, saya belum bisa sebutkan angka pastinya,” tutur Arrmanatha.

Pernyataan itu dilontarkan Arrmanatha setelah muncul laporan mengenai ratusan WNI yang tinggal di AS secara ilegal, di tengah upaya Trump untuk memangkas imigran tak berizin di negaranya.

Arrmanatha mengatakan, sebagian besar dari mereka masuk ke AS menggunakan visa wisata atau bisnis yang gagal atau tidak memperpanjang izin tinggal di sana.


Sejak kampanye tahun lalu, Trump memang berjanji akan membersihkan AS dari jutaan imigran ilegal melalui pengetatan keimigrasian. Sejak presiden ke-45 itu dilantik pada Januari lalu, penangkapan imigrasi pun melonjak pesat tiga kali lipat, dengan 142 kasus setiap harinya.

Sejak saat itu pun, para imigran ilegal yang selama ini mendapat penangguhan hukuman imigrasi dan diberikan izin tinggal bersyarat selama bertahun-tahun mulai diminta untuk kembali ke negara masing-masing.

Berdasarkan data dari kantor keimigrasian AS, kini setidaknya ada 41.854 imigran ilegal di Negeri Paman Sam yang terancam dideportasi akibat peraturan baru era pemerintahan Trump tersebut.






Credit  cnnindonesia.com

Ribuan WNI Korban Kerusuhan Mei 1998 Dideportasi dari Amerika

Suasana Ruko Mall Klender, tempat kejadian kerusuhan 1998 dan kebakaran Yogya Plaza (sekarang Mall Citra), 13 Mei 2016. TEMPO/Tane Hadiyantono

CB, Jakarta -Ribuan warga Indonesia, WNI,  keturunan Cina beragama Kristen yang selama ini tinggal di Amerika Serikat segera dideportasi. Mereka merupakan korban kerusuhan Mei 1998 yang melarikan diri ke Amerika Serikat karena khawatir atas keselamatan nyawanya.
Menurut Reuters, sekitar 2.000 warga Indonesia beretnis Cina yang akan dideportasi dari Amerika selama ini tinggal sebagai imigran ilegal. Mereka merupakan bagian dari puluhan ribu imigran ilegal yang segera dideportasi.
Kebijakan Presiden Donald Trump tentang imigran gelap membuat ribuan WNI terjaring dan terancam dideportasi. Namun banyak yang menolak dipulangkan karena takut akan mengalami diskriminasi rasial dan ancaman kekerasan karena kebencian etnis dan agama.

Kebanyakan warga Indonesia yang bakal dideportasi itu dulunya masuk ke Amerika Serikat secara legal, yakni menggunakan visa turis. Lalu mereka tinggal melebihi batas waktu yang tertera di visa.
Mereka tidak tahu, menurut para imigran ini, bahwa setelah tinggal melebihi batas waktu, mereka bisa mengurus pengajuan status pencari suaka untuk jangka waktu 1 tahun dari saat mereka tiba di Amerika. Dan,  mereka kemudian mencari cara untuk mendapatkan status tinggal legal di Amerika.
Jalan keluarpun muncul. Berkat bantuan senator Jeane Shaheen, terjadi negosiasi dengan kantor Imigrasi Amerika, ICE, tahun 2012 sehingga warga Indonesia ini diizinkan tetap tinggal di Amerika jika mereka mau menyerahkan paspornya dan datang untuk melapor secara reguler ke kantor ICE.
Awal Agustus, warga Indonesia diberitahu untuk kembali ke negaranya berdasarkan perintah eksekutif Trump tanggal 25 Januari 2017 yang menggantikan sejumlah kebijakan imigrasi Barack Obama.
Di bawah aturan baru ini, deportasi diprioritaskan untuk pelaku kriminal dan pelaku kriminal lainnya berpotensi untuk dideportasi.
"Perintah eksekutif Presiden Trump yang diteken pada Januari lalu mengubah segalanya," kata Shawn Neudauer, juru bicara ICE.

"Anak laki-laki saya sungguh tidak mau ke sana, dia tetap berkata 'saya Amerika'," kata Jacklyn Lele, 37 tahun mengenai anak laki-lakinya berusia 7 tahun yang diberitahu ibunya bahwa mereka harus kembali ke Indonesia.
Pendeportasian warga Indonesia ini mendapat kecaman dari warga New Hampshire. Mereka mendesak pemerintah agar tidak melakukan pendeportasian kepada para WNI itu.
"Tetangga yang telah bekerja berat dan mematuhi peraturan seharusnya tidak ditendang ke luar negara ini. Tetangga yang tidak melakukan kejahatan seharusnya tidak mendadak dihilangkan dalam tahanan ICE," kutipan berita dari harian setempat, Foster's Daily Democrat yang terbit Agustus lalu.
Menurut data ICE, berdasarkan data imigrasi tahun 2012, 69 WNI diizinkan tinggal di New Hampshire dan 45 lainnya saat ini tinggal di New Jersey. Mereka datang ke Amerika saat Kerusuhan Mei 1998 pecah di Indonesia. Namun saat ini jumlah mereka sudah ribuan dan sedang menghadapi ancaman deportasi.

Credit  tempo.co

Trump Kembali Buat Tudingan Tanpa Dasar untuk Obama

 

Presiden Barack Obama dituding tidak pernah menghubungi keluarga tentara AS yang gugur di medan perang. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump kembali membuat pernyataan tak berdasar yang diarahkan kepada para pendahulunya. Kali ini, ia menyebut Barack Obama dan lain-lain tidak pernah berbelasungkawa menghubungi keluarga tentara Amerika Serikat yang gugur saat bertugas.

Pernyataan itu diutarakan Trump pada Senin waktu setempat (16/10) saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait kematian empat tentara AS dalam penyerangan di Niger pada Rabu pekan lalu.

Trump menjawab dengan menyatakan telah menulis surat pribadi kepada keluarga korban dan berencana menghubungi mereka pekan depan.

Namun, tanggapannya tak berhenti sampai di situ. Presiden ke-45 itu kemudian membandingkan apa yang ia lakukan dengan para presiden sebelumnya dan menyebut mereka tidak pernah menghubungi keluarga para tentara yang gugur.

"Jika Anda melihat Presiden Obama dan presiden lainnya, kebanyakan dari mereka tidak pernah menelepon. Banyak dari mereka tidak melakukan itu. Saya sering menghubungi keluarga di waktu yang tepat," ujar Trump dalam jumpa pers.

"Saya merasa sangat buruk dan sedih. Telepon ini adalah hal terberat yang harus saya lakukan setiap kali terjadi. Ini sangat sulit," kata Trump.

Alhasil, komentar tersebut memicu kritikan, bahkan serangan, dari sejumlah pihak seperti pendukung dan mantan pegawai Obama.


"Komentar ini adalah kebohongan keterlaluan yang telah dilakukan Trump. Obama tidak pernah menyerang keluarga Gold Star [Trump]," tutur Benjamin J Rhodes, eks wakil penasihat keamanan nasional di era Obama seperti dikutip New York Times.

Alyssa Mastromonaco, eks anak buah Obama, bahkan menyerang Trump dengan menganggap komentar itu sebagai suatu kebohongan yang muncul dari "binatang gila".

Presiden Donald Trump. (Reuters/Carlos Barria)

Sebab, faktanya, saat menjabat sebagai presiden Obama kerap menulis surat, menelepon, hingga menemui para keluarga tentara yang gugur tersebut.

Sejumlah pejabat pemerintahan Obama juga mengatakan ia kerap mengunjungi pemakaman nasional Arlington, tempat peristirahatan terakhir tentara yang tewas dalam perang di Irak dan Afghanistan.


Obama pun disebut pernah mengunjungi Pusat Medis Militer Walter Reed untuk menghabiskan waktu berkumpul bersama para tentara yang tengah memulihkan diri dari kecelakaan saat bertugas dan berperang di luar negeri.

Di awal kepemimpinannya, Obama bahkan secara khusus melakukan perjalanan ke Pangkalan Angkatan Udara di Delaware untuk menjemput peti mati para jenazah tentara AS yang gugur di Afghanistan.

Walaupun begitu, sejumlah pejabat menganggap tidak realistis jika mengharapkan setiap presiden menghubungi seluruh keluarga tentara yang gugur di medan perang.

Sebagai contoh, pada masa George W Bush dan Omaba pun, kedua pemerintahan menghadapi ratusan tentara gugur yang menjadi korban perang dan konflik di luar negeri.


Sementara itu, hingga kini, Obama melalui juru bicara menolak untuk berkomentar mengenai pernyataan terbaru Trump yang kembali menyerang pemerintahannya dulu.






Credit  cnnindonesia.com

AS Siap Berunding Langsung dengan Korut

Foto/Ilustrasi/Sindonews/Ian

TOKYO - Amerika Serikat (AS) tidak mengesampingkan kemungkinan-kemungkinan perundangan langsung dengan Korea Utara (Korut). Demikian yang dikatakan Wakil Sekretaris Negera AS John J. Sullivan

Pembicaraan antara dua negara yang bersitegangan ini telah lama didesak oleh China. Namun, Washington dan sekutunya Jepang enggan untuk duduk di meja. Sedangkan Pyongyang terus mengejar tujuan mereka untuk mengembangkan rudal yang mampu menyerang AS.

"Akhirnya, kami tidak mengesampingkan kemungkinan jalannya pembicaraan langsung," kata Sullivan di Tokyo setelah melakukan pembicaraan dengan mitranya dari Jepang seperti dikutip dari Reuters, Selasa (17/10/2017).

"Fokus kami adalah diplomasi untuk mengatasi masalah ini yang dipresentasikan oleh DPRK. Kita harus, bagaimanapun, dengan sekutu kita, Jepang dan Korea Selatan dan tempat lain, bersiaplah untuk yang terburuk jika diplomasi gagal," katanya menggunakan nama resmi Korut.

Ketegangan melonjak antara AS dan Korut menyusul serangkaian tes senjata oleh Pyongyang. Situasi semakin memanas akibat perang kata-kata yang semakin sengit antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un.

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi terhadap Korut atas program rudal nuklir dan balistik sejak tahun 2006.

Sanksi terakhir PBB melarang ekspor batubara, bijih besi dan makanan laut, yang bertujuan untuk memotong sepertiga total ekspor tahunan Korit sebesar USD3 miliar.

Credit  sindonews.com

Rusia: AS Tak Becus Dalam Melakukan Dialog

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan, pemerintah AS saat ini tidak memiliki kemampaun untuk menyelesaikan masalah melalui jalur dialog. Foto/Reuters

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan, pemerintah Amerika Serikat (AS) saat ini tidak memiliki kemampaun untuk menyelesaikan masalah melalui jalur dialog. Dia percaya bahwa pendekatan AS untuk menekan isu nuklir, seperti kesepakatan nuklir Iran dan nuklir Korea Utara, hanya memperburuk masalah yang ada di dunia.

Lavrov menuturkan, keputusan terbaru yang diambil Presiden AS Donald Trump terkait kesepakatan nuklir Iran membuktikan hal tersebut. Menurutnya, kebijakan yang diambil AS saat ini, dalam upaya menyelesaikan yang ada di dunia justru menimbulkan kekhawatiran membuat masalah tersebut semakin rumit.

"Hilangnya saling percaya menyebabkan keprihatinan yang mendalam. Sayangnya, tren negatif ini hanya diperparah oleh keputusan AS untuk benar-benar menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dalam program nuklir Iran, dan sebagai akibat ancaman Washington untuk menyelesaikan masalah Semenanjung Korea dengan cara militer," kata Lavrov.

"Dua tahun yang lalu, sebuah kesepakatan dicapai pada program nuklir Iran, dan telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, seluruh dunia menyambutnya. Sekarang Washington menarik diri darinya, ini lagi-lagi masalah yang bisa dinegosiasikan dalam nilai kebijakan luar negeri," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (16/10).

Dia menambahkan bahwa keputusan AS mengenai Iran menunjukkan ketidakpercayaan mereka dan, karenanya, tidak ada alasan bagi Korut untuk bernegosiasi dengan AS.

Pada saat yang sama, diplomat senior Rusia itu  menyebut perilaku Pyongyang provokatif, karena negara tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. "Saya tidak membenarkan Pyongyang, Pyongyang bertindak provokatif, secara terang-terangan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Raja Saudi Perintahkan Pendirian 'Kompleks Raja Salman' untuk Hadis Nabi

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi. Foto/SPA

RIYADH - Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud darii Arab Saudi mengeluarkan sebuah Keputusan Kerajaan berupa perintah untuk mendirikan ”Kompleks Raja Salman” untuk Majelis Hadis Nabi Muhammad.

Menurut tatanan kerajaan, kompleks tersebut akan berlokasi di Kota Al-Madinah.

Majelis itu akan memiliki dewan ilmuwan elite dari seluruh dunia, presiden dan anggotanya yang ditunjuk oleh keputusan Kerajaan Arab Saudi.

Sheikh Mohammed bin Hassan Al-Sheikh telah ditunjuk sebagai anggota Dewan Agung dan Ketua Dewan Ilmiah Majelis.
Perintah Raja Salman itu dikeluarkan pada hari Selasa. Mengutip Al Arabiya, Rabu (18/10/2017), berikut Surat Keputusan Kerajaan tersebut;

Atas Nama Allah Yang Maha Penyayang

Nomor: A / 35

Tanggal: 27/1 / 1439H

Dengan pertolongan Allah,

Kami, Salman bin Abdul Aziz Al Saud

Raja Arab Saudi

Setelah mempertimbangkan Undang-Undang Dasar Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri No. (A / 90) tertanggal 27/8/1412 AH. 

Setelah mempertimbangkan Peraturan Dewan Menteri yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri No. (M / 13) tertanggal 3/3/1414 AH.

Dan setelah mempertimbangkan peraturan, perintah, keputusan kerajaan, resolusi dan instruksi terkait. Mengingat postur besar Sunnah Nabi di kalangan umat Islam, sebagai sumber kedua perundang-undangan Islam setelah Alquran, dan kelanjutan pelayanan negara ini terhadap hukum Islam dan sumber-sumbernya; serta pentingnya eksistensi suatu badan yang berkaitan dengan pelayanan Hadis Nabi, ilmu pengetahuannya, menggabungkan dan mengklasifikasi, menyelidiki dan mempelajari. Kami memerintahkan untuk yang akan datang:

Pertama: Pembentukan kompleks yang disebut (kompleks Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud untuk Hadis Nabi) yang akan berbasis di Madinah.

Kedua: Kompleks ini harus memiliki dewan ilmiah yang mencakup elite para ilmuwan Hadis di dunia. Presiden dan anggotanya akan ditunjuk oleh sebuah keputusan kerajaan.

Ketiga: Yang Mulia Sheikh Mohammed Bin Hassan Al-Sheikh, anggota Dewan Cendekiawan Senior, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Ilmiah Kompleks.

Keempat: Kami akan menginformasikan pihak yang berwenang untuk mengadopsi dan melaksanakan perintah kami.

Salman bin Abdul Aziz al-Saud






Credit  sindonews.com

Jet UEA Jatuh saat Tempur di Yaman, Dua Pilot Tewas

Pesawat jet tempur Uni Emirat Arab (UEA). Pesawat jet tempur UEA jatuh saat jalankan misi tempurdi Yaman, Selasa (17/10/2017). Foto/REUTERS

ABU DHABI - Pesawat jet tempur Uni Emirat Arab (UEA) jatuh di wilayah Yaman pada hari Selasa waktu setempat saat menjalankan operasi tempur. Dua pilot jet tempur dinyatakan tewas.

Komando Angkatan Bersenjata UEA mengumumkan Pilot Ali Saeed Saif Al Mesmari dan Bader Yahiya Mohammad Al Marashdeh menjadi martir setelah pesawat tempur jatuh karena kegagalan teknis di Yaman.

Kecelalaan tragis ini terjadi saat kedua pilot menjalankan tugas mereka sebagai bagian dari “Operation Restoring Hope” koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi di Yaman. Komando Angkatan Bersenjata UEA menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para martir.

Mengutip laporan Gulf News, Rabu (18/10/2017), Mayor Pilot Ali Saeed Saif Al Mesmari, 34, dari Fujairah telah menikah dan memiliki tiga anak.

”Kita semua ingin kematiannya sebagai martir dan satu-satunya harapannya adalah untuk mencapai kemartiran,” kata seorang kerabat korban. ”Bagi kami tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada mencapai kesyahidan di garis tugas. Kita semua hidup untuk kehormatan ini,” imbuh pihak keluarga korban.

Sementara itu, Letnan Satu Pilot Bader Yahiya Mohammad Al Marashdeh, dari Kalba di Sharjah, bertugas di Angkatan Udara UEA di Yaman selama empat bulan. Al Marashdeh, berusia 20-an tahun, sudah menikah dan memiliki satu anak.

UEA merupakan bagian dari koalisi Arab yang memerangi milisi Houthi yang berusaha menggulingkan pemerintah Yaman yang dipimpin Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi. 

Credit  sindonews.com

AI: Tentara Myanmar Bunuh Ratusan Orang Rohingya

Lembaga HAM internasional, Amnesti Internasional, merilis laporan yang menyatakan tentara Myanmar membunuh ratusan warga Rohingya. Foto/Istimewa

LONDON - Pasukan keamanan Myanmar membunuh ratusan pria, wanita dan anak-anak dalam sebuah kampanye sistematis untuk mengusir Muslim Rohingya. Hal itu dikatakan oleh Amnesty International (AI) dalam sebuah laporan terbaru. Lembaga HAM internasional ini pun menyerukan embargo senjata terhadap Myanamr dan pengadilan pidana terhadap para pelaku.

Lebih dari 580.000 pengungsi tiba di Bangladesh sejak 25 Agustus, ketika pasukan keamanan Myanmar memulai kampanye bumi hangus terhadap desa Rohingya. Pemerintah Myanmar telah mengatakan bahwa mereka menanggapi serangan oleh gerilyawan Muslim, namun PBB dan negara-negara lain mengatakan bahwa tanggapan tersebut tidak proporsional.

Eksodus yang terus berlanjut dari Muslim Rohingya telah menjadi krisis kemanusiaan yang besar. Hal ini memicu kecaman internasional terhadap Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, yang masih menyangkal kekejaman sedang terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan lebih dari 120 orang yang melarikan diri dari Rohingya, AI mengatakan setidaknya ratusan orang tewas oleh pasukan keamanan yang mengepung desa, menembak penduduk yang melarikan diri dan kemudian membakar rumah-rumah, membakar mati orang tua, orang sakit dan orang cacat yang tidak dapat melarikan diri.

"Di beberapa desa, perempuan dan anak perempuan diperkosa atau mengalami kekerasan seksual lainnya," menurut laporan tersebut seperti dikutip dari ABC News, Rabu (18/10/2017).

AI mengatakan para saksi berulang kali menggambarkan sebuah lencana pada seragam penyerang mereka sesuai dengan yang dikenakan oleh pasukan dari Komando Barat Myanmar.

"Ketika ditunjukkan berbagai lencana yang digunakan oleh tentara Myanmar, para saksi secara konsisten memilih kotak Komando Barat," katanya.

Light Infantry Division ke-33 dan polisi perbatasan, yang mengenakan seragam penyamaran biru khas, juga sering dilibatkan dalam serangan ke desa-desa, bersamaan dengan kerumunan orang-orang biksu Budha, kata saksi mata.

Matthew Wells, seorang peneliti krisis AI yang menghabiskan beberapa minggu di perbatasan Bangladesh-Myanmar, mengatakan bahwa kelompok hak asasi manusia tersebut berencana untuk mengeluarkan laporan lain dalam beberapa bulan mendatang untuk memeriksa tanggung jawab pidana individual, termasuk komandan tertentu dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam pelanggaran.

Dia mengatakan ratusan orang Rohingya telah dirawat karena luka tembak dan dokter mengatakan bahwa luka-luka tersebut konsisten dengan orang-orang yang tertembak dari belakang saat mereka melarikan diri.

Ada indikasi yang kredibel bahwa total beberapa ratus orang terbunuh di lima desa yang menjadi fokus pelaporan Amnesty. Wells mengatakan bahwa mengingat puluhan desa di wilayah Rakhine utara telah ditargetkan dengan cara yang sama, jumlah korban tewas bisa jauh lebih tinggi. 

Dia mengatakan citra satelit, yang diperkuat oleh catatan pengakuan saksi, menunjukkan bahwa rumah dan masjid telah dibakar seluruhnya di desa-desa Rohingya, sementara wilayah non-Rohingya hanya berjarak satu atau dua ratus meter tak tersentuh.

"Ini berbicara tentang bagaimana terorganisir, bagaimana kampanye mengguncang bumi yang terencana dengan baik ini oleh militer Myanmar dan betapa upaya tersebut untuk mendorong populasi Rohingya ke luar negeri," tutur Wells.

Di antara hampir dua lusin rekomendasi, kelompok hak asasi manusia meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memberlakukan embargo senjata komprehensif terhadap Myanmar. AI juga meminta sanksi keuangan terhadap pejabat senior yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang menurut Amnesty memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dikatakan DK PBB harus mencari opsi untuk membawa pelaku ke pengadilan berdasarkan hukum internasional jika otoritas Myanmar tidak bertindak cepat.

"Sudah saatnya masyarakat internasional bergerak melampaui kemarahan publik dan mengambil tindakan untuk mengakhiri kampanye kekerasan yang telah mendorong lebih dari setengah populasi Rohingya keluar dari Myanmar," kata AI.

Pada 25 Agustus, sebuah kelompok gerilyawan Rohingya yang dikenal sebagai Arakan Rohingya Salvation Army menyerang setidaknya 30 pos keamanan pada 25 Agustus, menyebabkan puluhan korban tewas, menurut pihak berwenang Myanmar. Serangan brutal terhadap Rohingya yang diikuti telah dijelaskan oleh PBB sebagai "pembersihan etnis teks book."

Eksodus Rohingya ke Bangladesh berlanjut, dengan beberapa jeda kecil, selama delapan minggu terakhir.

Pendatang baru, hampir semua ketakutan dan kelaparan, telah menggambarkan adegan kekerasan luar biasa dengan tentara dan gerilyawan Budha yang menyerang rumah etnis Rohingya.

Myanmar yang beragama Buddha telah menolak kewarganegaraan untuk Rohingya sejak 1982. Pemerintah Myanmar mengecualikan mereka dari 135 kelompok etnis yang secara resmi diakui, yang secara efektif membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Mereka telah lama menghadapi diskriminasi dan penganiayaan dengan banyak umat Budha di Myanmar yang menyebut mereka "orang Bengali" dan mengatakan bahwa mereka bermigrasi secara ilegal dari Bangladesh, meskipun mereka telah tinggal di negara ini dari generasi ke generasi.







Credit  sindonews.com

Laporan tentang Rohingya Kelaparan "Hilang" dari Situs WFP

Badan pangan PBB, WFP, menurunkan laporan tentang kelaparan etnis Rohingya dari situsnya atas permintaan pemerintah Myanmar. Foto/Istimewa

NAYPYIDAW - Laporan badan bantuan pangan PBB, WFP, tentang kelaparan etnis Rohingya dicabut dari situs badan internasional tersebut. Dokumen tersebut diturunkan dari situs WFP atas permintaan Myanmar.

Dokumen setebal enam halaman itu diganti dengan pernyataan bahwa Myanmar dan WFP berkolaborasi dalam versi yang telah direvisi.

"Proses itu akan melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian, dan akan menanggapi kebutuhan akan pendekatan bersama yang sejalan dengan kerja sama masa depan WFP dengan pemerintah," bunyi pernyataan itu.

"Laporan tersebut tidak boleh dikutip dengan cara apapun," pernyataan tersebut menambahkan seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (17/10/2017).

Pada laporan bulan Juli lalu, WFP memperingatkan bahwa lebih dari 80 ribu anak di bawah usia lima tahun yang tinggal di wilayah mayoritas Muslim kekurangan gizi, dengan kondisi penurunan berat badan yang sangat fatal.

Pengungkapan laporan tersebut akan menambah serangkaian kritik terhadap PBB yang dianggap tidak bertindak tegas untuk hak-hak 1,1 juta Rohingya di Myanmar atau menyebunyikan peringatan atas penindasan mereka.

Ketika ditanya mengapa laporan bulan Juli di negara Rakhine dihapus, WFP mengatakan bahwa mereka ditarik dari situs mengikuti permintaan pemerintah untuk melakukan review bersama.

"WFP berdiri berdasarkan penilaian awalnya, yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah di negara bagian Rakhine. Namun WFP menyadari bahwa dalam situasi yang dinamis dan terus berlanjut, penting untuk berkoordinasi erat dengan semua mitra, termasuk pemerintah," terang agensi tersebut dalam pernyataan yang dikirimkan lewat email.

"Kekerasan di bulan Agustus, bagaimanapun, menghentikan peninjauan bersama," sambung pernyataan itu.

Seorang konsultan yang telah bekerja dengan kantor PBB di PBB termasuk WFP mengatakan tim in-country lembaga tersebut sudah sangat gugup dengan laporan tersebut sehingga mendapat banyak perhatian.

Menurut konsultan itu, penilaian tersebut mengindikasikan bahwa pemotongan bantuan pangan WFP yang kontroversial terhadap pengungsi di dalam negeri selama dua tahun sebelumnya telah membuat orang-orang sangat membutuhkan. 

"Itu adalah diskusi yang terjadi di balik layar dan di tingkat senior," kata sumber tersebut yang meminta dalam kondisi anonim.

"Mereka tahu itu berpotensi merusak. Itu semua berkaitan dengan fakta bahwa secara internal, ada keyakinan bahwa keputusan yang dibuat untuk menghentikan pemberian makan pada beberapa orang (pengungsi internal) sebenarnya menyebabkan orang-orang benar-benar berbahaya, dalam hal ketahanan pangan, kelaparan dan bahkan kelaparan," sambungnya.

"Ada perasaan nyata bahwa mereka memiliki banyak hal untuk disembunyikan dalam pekerjaan mereka di Myanmar. Hal-hal yang tidak direncanakan di sana," tambah sumber tersebut.

Dikatakan oleh sumber tersebut bahwa kantor negara WFP juga telah memprioritaskan hubungannya dengan pemerintah di atas kebutuhan kemanusiaan. Itu dilakukan dalam upaya untuk menarik jutaan dana donor dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki akses yang disetujui pemerintah untuk bekerja di bagian lain negara tersebut.

"Ini hal yang lucu di PBB. Ini semua tentang berapa banyak uang yang bisa Anda tingkatkan," kata sumber tersebut. Namun akses tersebut dilakukan dengan mengorbankan minoritas Myanmar yang paling dibenci, Rohingya, topik yang tidak dapat dibicarakan dengan pemerintah, yang menyebabkannya berlapis sisi.

Lebih jauh sumber itu mengatakan WFP tahu jika pemerintah Myanmar tidak akan senang dengan laporan tersebut. Pasalnya, laporan tersebut menemukan bahwa di satu distrik, Maungdaw, sepertiga dari semua rumah mengalami kekurangan pangan yang ekstrem.

Laporan tersebut meminta bantuan kemanusiaan lebih lanjut untuk lebih dari 225.000 orang, sebuah langkah yang sejak saat itu mau tidak mau pemerintah memblokir bantuan kepada Rakhine.

Dan yang mengkhawatirkan, penilaian tersebut menunjuk pada laporan yang meluas tentang pasukan keamanan yang mencegah Rohingya dari mencapai pasar dan hasil panen mereka.

"Pembatasan gerak merupakan salah satu kendala utama bagi penduduk untuk mengakses makanan," katanya. "Warga masih belum memiliki akses penuh ke hutan, lahan pertanian dan tempat memancing karena kehadiran militer yang terus-menerus," imbuhnya

The Guardian telah menghubungi pemerintah Myanmar untuk memberikan komentar.

WFP tidak menanggapi secara langsung pertanyaan tentang apakah pemotongan bantuan pangan telah membuat orang-orang yang rentan atau apakah lembaga tersebut telah memprioritaskan hubungan baik dengan pemerintah Myanmar mengenai kebutuhan kemanusiaan Rohingya segera.

"Tujuan WFP di Myanmar adalah dan selalu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat yang rentan," tegas lembaga itu.




Credit  sindonews.com

Israel Ogah Berunding Damai jika Pemerintahan Palestina Ada Hamas

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto/REUTERS

TEL AVIV - Pemerintah Israel menyatakan bahwa mereka tidak akan mengadakan perundingan damai dengan pemerintah Palestina jika kelompok Hamas berada di dalamnya. Pernyataan Tel Aviv ini sebagai respons atas kesepakatan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas.

Faksi Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza dan faksi Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Tepi Barat mencapai kesepakatan rekonsiliasi pada pekan lalu di Kairo, Mesir. Dalam kesepakatan itu, Hamas setuju untuk menyerahkan kontrol administratif atas wilayah Gaza, termasuk perbatasan utama Rafah kepada pemerintah Abbas.

Berdasarkan kesepakatan yang diperantarai Mesir, pemerintah Perdana Menteri Rami al-Hamdallah yang didukung Fatah akan menjalankan wilayah Gaza dan Tepi Barat. Para pejabat Palestina mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk menambahkan menteri Hamas ke kabinet pemerintah.

Perundingan damai Israel-Palestina terakhir runtuh pada tahun 2014, yang salah satu sebabanya sikap Israel yang menentang upaya awal bersatunya dua faksi di Palestina tersebut. Selain itu, Israel juga nekat membangun permukiman di tanah-tanah Palestina yang mereka duduki.

Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan menteri senior Israel yang dikenal sebagai “Kabinet Keamanan”, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan kembali tuntutan Israel bahwa Hamas harus meninggalkan militansi.

”Berdasarkan keputusan sebelumnya, (Israel) tidak akan melakukan negosiasi diplomatik dengan pemerintah Palestina yang bergantung pada Hamas, sebuah organisasi teroris yang menyerukan penghancuran Israel,” bunyi pernyataan Netanyahu, seperti dikutip Reuters, Rabu (18/10/2017).

Israel juga mengajukan berbagai syarat, di antaraya; Hamas mengakui Israel, melucuti senjatanya, memutuskan hubungannya dengan Iran, mengembalikan jasad tentara Israel dan warga sipil yang diyakini Israel masih hidup dan ditahan di Gaza, dan Otoritas Palestina menjamin keamanan penuh atas daerah kantong pantai.

Berdasarkan kesepakatan rekonsiliasi, sekitar 3.000 petugas keamanan Fatah akan bergabung dengan pasukan polisi Gaza, namun Hamas akan tetap menjadi faksi bersenjata Palestina yang paling kuat di wilayah tersebut, dengan sekitar 25.000 militan memiliki peralatan lengkap.

Hamas merebut Gaza dari pasukan Fatah dalam sebuah “perang saudara” Palestina yang singkat pada 2007. Mesir sebelumnya menjadi mediator untuk mendamaikan kedua faksi itu namun gagal. Keberhasilan Mesir dalam menengahi rekonsiliasi Palestina pekan lalu telah mendapat pujian dari berbagai negara, termasuk Arab Saudi.

Credit  sindonews.com

Netanyahu: Kami Tidak akan Biarkan Iran Bangun Basis Militer di Suriah

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan Iran membangun pangkalan militer di Suriah. Foto/Reuters

TEHERAN - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan Iran membangun pangkalan militer di Suriah. Hal itu dismapaikan Netanyahu pasca melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu.

Berbicara kepada wartawan pasca pertemuan itu, Netanyahu menyatakan agenda utama pertemuan dengan Shoigu adalah membahas rencana Iran untuk membangun pangkalan militer di Suriah. Netanyahu menuturkan, dalam pertemuan itu ia menegaskan akan melakukan segala cara untuk menghalau kemungkina Iran memiliki pangkalan militer di Suriah.

"Israel akan bertindak untuk mencegah Iran membangun pangkalan militer permanen di Suriah, baik itu pangkalan untuk kekuatan udara, laut, dan darat mereka," ucap Netanyahu, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (17/10).

Netanyahu menambahkan, selain membahas mengenai kemungkinan Iran membangun pangkalan militer di Suriah, ia dan Shoigu juga membahas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk tidak meratifikasi ulang kesepakatan nuklir Iran.

Netanyahu dalam pertemuan itu menegaskan kembali bahwa Tel Aviv menolak kesepakatan itu dan memperingatkan Iran berpotensi mengakuisisi senjata nuklir jika kesepakatan tersebut tidak diubah. 

Credit  sindonews.com

Trump: AS Akan Netral Dalam Konflik Irak-Kurdi

Presiden AS Donald Trump mengatakan, pihaknya akan bersikap netral dalam konflik antara pemerintah Irak dan Pemerintah Daerah Kurdistan Irak. Foto/Reuters

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, pihaknya akan bersikap netral dalam konflik antara pemerintah Irak dan Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) Irak.

Dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (17/10), Trump menututkan AS memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang Kurdi, namun juga berada di pihak Irak selama bertahun-tahun.

"Sudah bertahun-tahun kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang Kurdi dan kita juga berada di pihak Irak, meskipun kita seharusnya tidak pernah berada di sana sejak awal. Kita seharusnya tidak pernah ke sana. Tapi, kami tidak berpihak pada pertempuran itu," kata Trump.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri AS mendesak pemerintah Irak dan pemerintah daerah Kudistan Irak atau KRG untuk menghentikan konfrontasi langsung. Kemlu AS meminta pihak berwenang Irak dan Kurdistan Irak untuk menghindari provokasi di sekitar provinsi Kirkuk dan mengkoordinasikan kegiatan militer mereka.

"Kami sangat mendesak semua pihak untuk menghindari provokasi yang dapat dieksploitasi oleh musuh-musuh Irak yang tertarik untuk memicu konflik etnis dan sektarian," kata kemlu AS.

Ketegangan terus meningkat antara Baghdad dan KRG sejak 25 September, atau sejak referendum Kurdi digelar. Referendum tersebut mendapat tentangan keras dari sebagian besar aktor regional dan internasional, termasuk AS Turki dan Iran, yang memperingatkan bahwa jajak pendapat tersebut akan mengalihkan perhatian dari perang Irak melawan terorisme, dan selanjutnya membuat kawasan tersebut tidak stabil. 

Credit  sindonews.com

Erdogan Desak Uni Eropa Blakblakan Terima Turki atau Tidak

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Foto/REUTERS

WARSAWA - Presiden Recep Tayyip Erdogan mendesak para pemimpin Uni Eropa (UE) untuk blakblakan terkait diterima atau tidaknya keanggotaan Turki di blok Eropa tersebut. Desakan Erdogan disampaikan saat berkunjung ke Polandia hari Selasa.

”Saya ingin mendengar sebuah deklarasi yang jelas,” kata Erdogan. ”Jika Anda ingin menerima Turki, lakukan saja. Jika Anda tidak mau, katakan saja,” katanya lagi, seperti dikutip ABC News, Rabu (18/10/2017).

Upaya Turki untuk bergabung dengan 28 anggota UE terhalang oleh reaksi keras pemerintah Erdogan terhadap usaha kudeta yang gagal pada tahun lalu. Puluhan ribu orang telah ditangkap atau pun dipecat dari pekerjaan mereka di Turki atas tuduhan terlibat upaya kudeta 15 Juli 2016.

Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan, negaranya mendukung usaha Turki untuk bergabung dengan UE.

”Polandia telah mendukung dan mendukung upaya Turki saat ini untuk bergabung dengan Uni Eropa,” kata Duda saat berdiri di samping Erdogan. ”Turki adalah mitra UE yang sangat penting di bidang keamanan,” ujarnya.

Erdogan mengingatkan kritiknya bahwa lebih dari tiga juta pengungsi dari Suriah dan Irak berada di kamp-kamp pengungsi di negaranya. Menurutnya, Ankara telah menghabiskan sekitar 30 miliar euro untuk menolong jutaan pengungsi.

Turki dan beberapa negara anggota UE kerap berseteru sejak pemerintah Erdogan dianggap melakukan “pembersihan” terhadap orang-orang Turki yang dituduh terlibat upaya kudeta. Ankara bahkan pernah mengancam akan membanjiri Eropa dengan pengungsi Suriah dan Irak.  

Credit  sindonews.com

Jet Tempur F-18 Spanyol Jatuh Dekat Madrid, Pilot Tewas

Sebuah jet tempur F-18 milik Angkatan Udara Spanyol dilaporkan jatuh di dekat kota Madrid. Foto/Reuters

MADRID - Sebuah jet tempur F-18 milik Angkatan Udara Spanyol dilaporkan jatuh di dekat kota Madrid. Pilot jet tempur tersebut dilaporkan tewas seketika, karena tidak sempat melontarkan diri.

"Ada kecelakaan terhadap F-18 yang melakukan manuver lepas landas di pangkalan udara Torrejon de Ardoz. Pilot pesawat meninggal akibat kecelakaan yang terjadi saat take-off," kata Kementerian Pertahanan Spanyol dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, menurut laporan kantor berita Europa Press, yang mengutip sejumlah saksi mata, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (17/10), kecelakaan itu terjadi pada pukul 11 pagi waktu setempat.

Sebelumnya pada hari itu, kantor regional Palang Merah Spanyol mengatakan dalam akun Twitter mereka bahwa asap tebal terlihat di wilayah tersebut, dengan layanan darurat hadir di tempat kejadian.

Ini adalah kali kedua sebuah jet Spanyol jatuh dalam kurun waktu satu pekan terakhir. Kementerian Pertahaan Spanyol mengatakan, pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan atas kecelakaan tersebut. 

Credit  sindonews.com

Inggris butuh 1.200 petugas pencatatan WN EU pasca-Brexit

Arsip: Pesawat penumpang. dengan latar bulan purnama, melakukan persiapan pendaratan menuju Bandara Heathrow di London, Inggris, Kamis (5/10/2017). (REUTERS/Toby Melville )

London (CB) - Inggris akan membutuhkan 1.200 petugas pemerintahan untuk membantu pencatatan data warga negara-negara anggota Uni Eropa yang tinggal di Inggris setelah negara itu memisahkan diri dari EU pada 2019 nanti, ungkap menteri dalam negeri, Selasa.

Pemerintah sejauh ini telah merekrut 700 petugas dan akan menambah jumlah tersebut sebanyak 500 orang lagi. Mereka akan dikerahkan untuk menjalankan sistem mulai akhir tahun depan, kata Menteri Dalam Negeri Amber Rudd kepada sebuah komite parlemen.

Kementerian keuangan telah menyediakan dana sebesar 50 juta pound (sekitar Rp793 miliar) untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan program tersebut, kata Rudd.

"Kami akan melakukan uji coba serta menjalankan (sistem) ini secara bertahap untuk memastikan (sistem) berjalan dengan baik," kata Rudd.

Status hukum dan hak-hak yang dimiliki warga negara-negara Uni Eropa merupakan salah satu masalah yang semakin mengganjal dalam pemisahan Inggris yang pelik dari kelompok Uni Eropa.

Ada sekitar tiga juta warga negara-negara anggota Uni Eropa yang saat ini tinggal di Kerajaan Inggris, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

Catalonia Bersikukuh Tolak Konfirmasi Kemerdekaan

 

Pemerintah Catalonia memutuskan menolak klarifikasi kemerdekaan setelah sebelumnya memberikan jawaban yang ambigu atas status wilayah tersebut. (REUTERS/Ivan Alvarado)

Jakarta, CB -- Pemerintah Catalonia, pada Selasa (17/10), memutuskan menolak mengikuti keinginan Pemerintah Spanyol soal klarifikasi status kemerdekaan wilayah tersebut.

Sebelumnya, Madrid mengancam Catalonia untuk mengambil alih wilayah tersebut bila tetap meneruskan kemerdekaan. Madrid menetapkan Kamis (19/10) sebagai tenggat waktu konfirmasi kemerdekaan Catalonia selanjutnya.

Namun Pemerintah Catalonia menolak tenggat waktu yang telah ditetapkan Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy tersebut.

“Menyerah dalam kondisi ini adalah bukan dari skenario pemerintahan ini,” kata Jordi Turull, juru bicara Pemerintah Catalonia, seperti diberitakan Reuters.

“Pada Kamis nanti, kami tidak akan memberikan apa pun yang berbeda dari yang telah kami berikan pada Senin lalu,” lanjutnya.

Sebelumnya, klarifikasi akan kemerdekaan Catalan dari Spanyol masih menimbulkan pertanyaan. Madrid memaksa kejelasan akan status Catalan untuk “Ya” atau “Tidak” untuk merdeka dari Spanyol.



Perdana Menteri Mariano Rajoy memberikan Presiden Catalonia Carles Puigdemont tenggat waktu hingga Senin (16/10) pukul 10 waktu setempat guna mengklarifikasi hal itu.

Pada Senin (16/10), Puigdemont memberikan jawaban yang membingungkan terkait status kemerdekaan Catalonia.

"Tawaran kami untuk berdialog tulus dan jujur. Dalam dua bulan ke depan, tujuan utama kami adalah berdialog dan semua pihak internasional, institusi Catalonia dan Spanyol dapat mengekspresikan kemauan membuka dialog," kata Puidgemont dalam suratnya.

Atas jawaban Puidgemont, Wakil Perdana Menteri Spanyol Saenz de Santamaria mengaku kecewa lantaran klarifikasi tak sesuai dengan yang diharapkan.



Hal ini seharusnya tidak menjadi sulit untuk dijawab [Puigdemont]. Dengan isu sepenting ini, kami hanya meminta kejelasan. Memperpanjang ketidakpastian melalui kebingungan yang disengaja hanya memberi kesempatan mereka yang ingin memecah harmoni masyarakat," ujar Santamaria.

"Tidak ada yang menolak untuk berdialog dengannya [Puigdemont]. Tapi dialog harus dilaksanakan sesuai hukum dalam kongres di mana seluruh orang Spanyol merasa terwakili," ucapnya menambahkan.

Pemerintah pusat menganggap bila jawaban Barcelona masih ambigu, maka Madrid akan menganggap sebagai konfirmasi Catalonia menyatakan kemerdekaan.

Konfirmasi kemerdekaan ini dapat berarti Madrid akan menerapkan Pasal 155 Konstitusi Spanyol yang memberikan kewenangan kepada perdana menteri untuk mencabut hak otonomi Catalonia dan mengambil daerah tersebut.




Credit  cnnindonesia.com

Catalonia: Penahanan Dua Pemimpin Separatis Aksi Provokasi

 

 

Ilustrasi tindakan tegas polisi Spanyol atas referendum Catalonia. (Reuters/Juan Medina)

Jakarta, CB -- Juru bicara pemerintahan separatis Catalonia mengecam penahanan dua tokoh berpengaruh pemimpin pro-kemerdekaan sebagai aksi provokasi pemerintah pusat Spanyol.

"Negara bermain provokasi ... tapi orang-orang tidak akan terpengaruh provokasi," kata Jordi Turull kepada TV3 sebagaimana dikutip AFP, Selasa (17/10).

Pernyataan itu mengomentari keputusan Mahkamah Agung Spanyol yang untuk pertama kalinya memenjarakan tokoh pro-kemerdekaan sejak referendum 1 Oktober lalu.

Pengadilan memerintahkan kepala Dewan Nasional Catalan (ANC) dan Omnium ditahan tanpa kesempatan penangguhan sementara penyelidikan terkait kasus penghasutan yang menjerat mereka berjalan.

Jaksa menyatakan Jordi Sanchez dari ANC dan Jordi Cuixart dari Omnium memainkan peran sentral dalam menggerakkan protes pro-kemerdekaan di mana polisi nasional diperangkap di dalam sebuah bangunan dan kendaraannya dihancurkan, bulan lalu.

Mahkamah Agung juga melarang kepala polisi Catalan, Josep Lluis Trapero, bepergian ke luar negeri dan menyita paspornya karena sedang diselidiki terkait insiden yang sama. Walau demikian, dia tidak ditahan.


Pada Selasa lalu, Puigdemont tidak jadi meminta parlemen Catalan untuk melakukan pemungutan suara soal kemerdekaan. Ia hanya membuat deklarasi simbolis dan meminta negosiasi soal masa depan daerahnya.

Dalam konfrontasi yang dipandang memicu kepanikan pasar Eropa, Puigdemont juga tidak menjawab ultimatum Madrid untuk mengklarifikasi apakah dirinya mendeklarasikan kemerdekaan secara unilateral melalui pidato pekan lalu.

Kini, ia mempunyai waktu hingga Kamis untuk memastikannya.

Dalam surat kepada Perdana Menteri Mariano Rajoy, Puigdemont tidak memberi jawaban langsung mengenai masalah kemerdekaan. Alih-alih, ia menawarkan dialog selama dua bulan ke depan.


Rajoy membalas dengan menyebut sikan Puigdemont membuat Madrid semakin dekat pada pasal 155 konstitusi, di mana kewenangan sebuah daerah otonomi seperti Catalonia bisa dicabut jika melanggar hukum.




Credit  cnnindonesia.com

Bandar Udara Tripoli, Libya, ditutup akibat bentrokan baru

Peta Libya - ilustrasi. (ANTARANEWS/Ardika)

Tripoli, Libya (CB) - Bentrokan baru terjadi di pusat Ibu Kota Libya, Tripoli, pada Selasa (17/10), sehingga mengakibatkan ditutupnya Bandar Udara Internasional di dekatnya untuk ketiga kali dalam waktu kurang dari dua hari.

"Bentrokan meletus lagi di permukiman di Daerah Ghararat setelah pasukan keamanan mengambil-alih kekuasaan. Patroli Pasukan Penangkal Khusus menghadapi serangan gencar," kata satu sumber keamanan kepada Xinhua.

"Bentrokan masih berlanjut. Penerbangan di Bandar Udara Internasional Tripoli telah dihentikan karena bentrokan terlalu dekat dengan bandar udara, dan amunisi bisa mengenai pesawat yang terbang di atas wilayah itu," tambah sumber tersebut.

Penutupan itu adalah yang ketiga dalam waktu kurang dari dua hari, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Bandar udara tersebut ditutup pada Selasa pagi selama beberapa jam, sebelum penerbangan dilanjutkan.

Pasukan Penangkal Khusus Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mengumumkan Pasukan tersebut mengambil-alih kendali atas daerah itu dan menganggapnya sebagai "zona militer".

"Banyak penjahat telah ditangkap di Daerah Ghararat. Daerah tersebut sekarang sepenuhnya diamankan," kata Pasukan itu sebelumnya.

Bentrokan Selasa menewaskan tiga orang dan melukai empat orang lagi, termasuk seorang perwira Pasukan Penangkal, kata beberapa sumbre keamanan dan medis.

Pasukan tersebut memperingatkan warga agar "tidak berkeliaran di tempat bentrokan demi keselamatan mereka".

Libya menderita kevakuman keamanan dan kerusuhan sejak aksi perlawanan yang menggulingkan pemerintah Muammar Gaddafi pada 2011. Negeri itu dirongrong oleh kerusuhan dan perpecahan politik.

Credit  antaranews.com

Israel lanjutkan pembangunan 1.292 rumah di Tepi Barat

Polisi Israel bentrok dengan sejumlah warga Palestina saat berusaha menahan mereka di kota Hebron, Tepi Barat, Rabu (26/7/2017). (REUTERS/Wisam Hashlamoun/djo/17)

Jerusalem (CB) - Komite Israel pada Selasa (17/10) menyetujui pembangunan 1.292 rumah baru buat pemukim Yahudi dalam dorongan baru oleh Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu guna memperluas permukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat Sungai Jordan.

Peace Now, satu organisasi pemantau permukiman Israel, melaporkan persetujuan tersebut diberikan oleh Komite Tinggi Perencanaan Pemerintah Sipil, badan resmi yang mengatur pembangunan permukiman.

Peace Now, yang wakilnya hadir dalam pertemuan itu, menyiarkan daftar rumah yang direncanakan dibangun, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Daftar tersebut memperlihatkan rumah akan dibangun di seluruh Tepi Barat, termasuk 146 rumah di Nokdim, permukiman di bagian selatan Tepi Barat --tempat Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman tinggal.

Komite itu direncanakan bertemu lagi pada Rabu, dengan persetujuan sebanyak 2.000 unit rumah menjadi agendanya, kata Peace Now.

Persetujuan tersebut diberikan setelah Pemerintah Israel berikrar akan meningkatkan perluasan permukiman pada 2017, setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden AS. Trump memperlihatkan lebih sedikit pendekatan kritis mengenai masalah tersebut dibandingkan dengan pendahulunya.

Tindakan itu dilakukan hanya sehari setelah komite tersebut menyetujui pembangunan 31 rumah baru buat pemukim Yahudi di Kota Al-Khalil (Hebron) --yang menjadi tempat bentrokan-- untuk pertama kali dalam 15 tahun.

Saat ini, beberapa ratus pemukim Yahudi tinggal di daerah kantung yang dijaga ketat di antara sebanyak 200.000 orang Palestina.

Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam Perang Timur Tengah 1967 dan sejak itu telah mendudukinya, meskipun mendapat kecaman luas. Permukiman Yahudi tidak sah berdasarkan hukum internasional.

Credit  antaranews.com