Kamis, 12 Oktober 2017

Trump Tantang Menlu AS Lakukan Tes IQ

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara mengejutkan menantang Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson untuk melakukan tes IQ. Ini dilakukan untuk menguji siapa yang lebih cerdas diantara keduanya.

Berbicara saat melakukan wawancara dengan Forbes, Trump mengomentari berita yang dibuat oleh NBC pada Minggu lalu. Dalam laporanya, NBC menyatakan bahwa Tillerson telah menyebut atasanya, yakni Trump sebagai orang bodoh.

Dalam wawancara itu Trump menyatakan, dia yakin berita yang dibuat oleh NBC tersebut adalah berita bohong. Namun, jika Tillerson benar-benar menaggap Trump sebagai orang bodoh, pemimpin AS itu mengatakan, dia dan Tillerson harus membandingkan kecerdasan melalui tes IQ.

"Dan saya dapat memberitahu Anda siapa yang akan menang," ungkapnya dalam wawancara tersebut, merujuk pada dirinya sendiri, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (11/10).

Sempat beredar kabar hubungan Trump dan Tillerson jauh dari kata baik. Keduanya dikabarkan kerap memiliki pandangan yang berbeda mengenai sejumlah isu interansional, salah satunya adalah mengenai kesepakatan nuklir Iran.

Namun, Trump membantah adanya ketegangan antara dia dan Tillerson. Trump menyatakan, dia dan Tillerson memiliki hubungan yang sangat baik. "Kami tidak setuju dengan beberapa hal, terkadang saya ingin dia menjadi sedikit lebih tangguh. Tapi selain itu kami memiliki hubungan yang sangat baik," ujar Trump.

Credit sindonews.com

2 Pejabat Top Urusan Senjata Nuklir Korea Utara Menghilang

CB, Jakarta - Dua pejabat top yang berperan penting dalam pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara absen dalam perayaan ulang tahun Partai Buruh Korea Utara ke 72 kemarin, 10 Oktober 2017 dan rapat umum di Pyongyang pekan lalu.
Absennya 2 pejabat pengawas pengembangan senjata dan rudal nuklir, Ri Man-gon dan Kepala Komando Roket Korea Utara Kim Rak-gyom dalam dua acara tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Korea Utara sedang bersiap melakukan peluncuran rudal terbaru dalam waktu dekat.

Menurut seorang Pejabat Pemerintah Korea Selatan, Ri Man-gon dan Kim Rak-gyom tidak terlihat dalam dokumentasi acara yang diunggah oleh media Korea Utara karena kemungkinan besar mereka sedang melaksanakan sebuah tugas yang penting.

"Ri dan Kim tidak terlihat dalam footage dan gambar acara pertemuan partai Sabtu lalu yang diunggah oleh Media Korea Utara," terang seorang pejabat pemerintah Korea Selatan.

"Sangat kecil kemungkinan mereka dilenyapkan mengingat pujian yang mereka dapatkan atas pencapaian besar belum lama ini. Hal ini lebih seperti mereka tidak hadir karena sedang ditugaskan dalam sebuah tugas penting."
Sebelumnya Korea Selatan memprediksi bahwa Korea Utara akan melakukan aksi provokatif pada pertengahan bulan ini bertepatan dengan hari jadi Partai Buruh dan kongres Partai Komunis di Korea tanggal 18 Oktober mendatang. Untuk itu banyak pihak waspada dan terus mengamati pergerakan Korea Utara.

Credit tempo.co

Curi Strategi Perang AS-Korsel, Kehebatan Hacker Korut di Luar Imajinasi

SEOUL - Mantan ahli komputer Korea Utara (Korut), Jang Se-yul, yang membelot ke Korea Selatan (Korsel) pada tahun 2004 menyebut kehebatan para peretas atau hacker di negaranya sudah di luar imajinasi.

Komentarnya muncul untuk menanggapi aksi para hacker Pyongyang yang mencuri ratusan data rahasia militer dari Korea Selatan (Korsel), termasuk data rencana atau strategi perang masa depan Korsel-Amerika Serikat (AS).

Kemampuan para hacker di negeri Kim Jong-un itu dianggap sudah berada di level “sangat merusak”.

”Ini diluar imajinasi yang telah mereka lakukan di Korea Selatan,” kata Jang kepada ABC News, Kamis (12/10/2017).”Korut telah mempersiapkan serangan siber besar sejak awal tahun 1990-an. Mereka lebih dari siap untuk menghancurkan infrastruktur Korea Selatan kapan saja Kim Jong-un memberi lampu hijau.”

Jang, yang kini mengelola sebuah LSM untuk membantu para pembelot, mengklaim bahwa dia telah berhubungan dengan mantan koleganya di Korut yang bekerja di luar Shenyang, Ibu Kota Provinsi Liaoning di China utara, baru-baru ini.

Menurutnya, para peretas Korea Utara adalah bagian dari unit serangan siber yang dikirim dari Pyongyang untuk beroperasi di luar China. Mereka menyamar sebagai programmer lepas, namun dengan tujuan untuk membongkar informasi terkait keamanan nasional dari Seoul dan Washington.

”Teman-teman kuliah lama saya yang sekarang memimpin tim maya di sana menertawakan keamanan siber di Korea Selatan. Mereka mengatakan bahwa membobol institusi Korea Selatan seperti (memotong) sepotong kue,” kata Jang.

”Mereka terdengar percaya diri, dan mereka siap. Bagi mereka, menyerang Korea Selatan dengan rudal dan senjata nuklir hanya pemborosan sumber daya. Semua yang mereka butuhkan untuk menjatuhkan Korea Selatan untuk menyelesaikan kekacauan adalah dengan mengaktifkan virus malware ini yang telah mereka siapkan.”

Informasi pencurian massal data rahasia militer Korea Selatan oleh hacker Korea Utara ini awalnya diungkap anggota parlemen Partai Demokratik Korea Selatan, Lee Cheol-hee.

Total data yang dicuri sekitar 235 gigabyte atau setara dengan 15 juta halaman dokumen. Sekitar 80 persen dari bahan curian belum diidentifikasi. Namun di antaranya, kata Lee, adalah rencana perang masa depan AS-Korea Selatan untuk melenyapkan Kim Jong-un.

”Cara hack itu tidak masuk akal,” kata Lee kepada ABC News. ”Bukan karena Korea Utara memiliki kemampuan hacking yang canggih, namun karena kelalaian di pihak Korea Selatan,” katanya lagi.

Korea Utara sebelumnya telah dituduh melakukan hacking ke badan pemerintah, bank, dan media Korea Selatan lainnya, namun Pyongyang menolak tuduhan kejahatan siber.

”Saya memberitahukan hal ini untuk mendorong pemerintah baru dan Kementerian Pertahanan segera menemukan solusi agar kerugian semacam ini tidak terjadi lagi,” kata Lee.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan tidak bersedia berkomentar dengan alasan keamanan nasional. Sedangkan Pentagon mengatakan bahwa pihaknya bekerja erat dengan mitra internasional untuk mengidentifikasi, melacak dan melawan ancaman siber.

”Meskipun saya tidak akan berkomentar mengenai masalah intelijen atau insiden spesifik terkait dengan cyber-intrusion, saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami yakin dengan keamanan rencana operasi dan kemampuan kami untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara,” kata Kolonel Rob. Manning, juru bicara Pentagon.

Credit sindonews.com

Pebisnis AS Tuduh Cina Curi Ide Pengembangan Teknologi

Bendera Cina-Amerika

CB, WASHINGTON -- Kelompok bisnis dan perdagangan Amerika Serikat (AS) mendesak agar pemerintah berhati-hati terhadap adanya pencurian kekayaan hak intelektual oleh Cina. Hal ini disampaikan dalam sidang Komisi Perdagangan Internasional. Dalam sidang tersebut disebutkan bahwa ratusan miliar dolar AS di bidang teknologi dan jutaan pekerjaan telah pergi ke Cina.

Dalam sidang tersebut, kelompok bisnis dan perdagangan AS menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan Cina telah mencuri ide dan perangkat lunak. Pemerintahan Trump telah meluncurkan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual Cina, dan presiden dapat mengenakan pembatasan tarif untuk melindungi perusahaan AS dari praktik perdagangan yang tidak adil.

Wakil Presiden Dewan Bisnis AS-Cina Erin Ennis mengatakan, berdasarkan survei dari 200 perusahaan AS yang melakukan bisnis di Cina, hanya sepertiga yang melakukan transfer teknologi. Sedangkan sangat minim sekali perusahaan AS yang dipaksa untuk mentransfer teknologi dan tidak diberi kompensasi.

"Pemerintah memiliki kesempatan untuk mendorong Cina mengatasi masalah ini daripada mengambil langkah sepihak yang dapat mengancam pertumbuhan perdagangan antarnegara," ujar Ennis dilansir Reuters, Rabu (11/10).

Perwakilan dari beberapa kelompok bisnis Cina dalam persidangan tersebut mengatakan, Cina semestinya mendapatkan apresiasi atas kemajuan teknologi dan menjadi bagian dari kemajuan perekonomian dunia. Tuduhan bahwa perusahaan Cina telah mencuri hak kekayaan intelektual tengah menjadi sorotan.

Dalam beberapa tahun terakhir, AS bersaing dengan Cina dalam pembuatan semikonduktor, pesawat komersial, dan produk dengan teknologi tinggi lainnya. Panel yang melakukan penyelidikan akan mengajukan rekomendasi ke Kantor Perwakilan Perdagangan AS.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Selain Hizbullah, Israel Juga Anggap Militer Libanon sebagai Musuh

TEL AVIV - Israel mengatakan, Hizbullah telah menguasai militer Libanon, yang mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat (AS). Tel Aviv secara tersirat menunjukan akan turut menanggap tentara Libanon sebagai musuh mereka.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman menuturkan, pihaknya saat ini tidak hanya melihat Hizbullah sebagai musuh tunggal di Libanon. "Kami tidak lagi berbicara tentang Hizbullah sendiri," ucap Lieberman, seperti dilansir Reuters pada Rabu (11/10).

"Kami berbicara tentang Hizbullah dan tentara Libanon, dan untuk penyesalan saya ini adalah kenyataannya. Tentara Leibanon telah berubah menjadi bagian integral dari struktur komando Hizbullah. Tentara Libanon telah kehilangan kemerdekaannya, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari aparat Hizbullah," sambungnya.

Tidak ada tanggapan langsung dari Libanon, yang secara formal masih dalam keadaan perang dengan Israel. Kedutaan besar AS di Beirut dan Tel Aviv juga sejauh ini belum memberikann tanggapan apapun.

Sebelumnya, militer Libanon mengatakan, bahwa mereka beroperasi secara independen dan terpisah dari Hizbullah, yang terakhir melakukan operasi melawan ISIS di perbatasan Libanon-Suriah. Militer Libanon juga mengatakan, sama sekali tidak ada koordinasi dengan Hizbullah yang menyerang ISIS dari sisi Suriah.

Hizbullah sendiri merupakan salah satu musuh utama Israel di kawasan. Keduanya sempat terlibat peperangan beberapa tahun lalu, yang berakhir dengan gencatan senjata yang masih bertahan hingga saat ini.

Credit sindonews.com

Aksi Bom Bunuh Diri Terjadi Lagi di Damaskus

Bom mengguncang Damaskus, Sabtu (11/3).

CB, DAMASKUS -- Aksi bom bunuh diri kembali terjadi di dekat markas besar polisi di Ibu Kota Suriah, Damaskus, Rabu (11/10). Dilaporkan sedikitnya satu warga tewas akibat aksi yang dilakukan oleh tiga pembom bunuh diri ini.

Kementerian Dalam Negeri Suriah mengatakan dua pembom bunuh diri meledakkan bahan peledak di depan markas besar polisi di Jalan Khaled Bin al-Walid di Damaskus. Satu pelaku beraksi dari sisi gedung yang berbeda.
"Penyerang mencoba menyerbu markas komando polisi. Para penjaga melepaskan tembakan ke arah mereka, memaksa mereka meledakkan diri sebelum memasuki gedung dan mencapai tujuan mereka," kata petugas polisi seperti dikutip dari Al-Arabiya, Kamis (12/10).

Polisi mengepung penyerang ketiga di belakang gedung yang juga meledakkan dirinya. Kementerian dalam negeri
mengatakan satu orang telah terbunuh dan enam terluka dalam serangan tersebut.

Ini menjadi peristiwa kali kedua selama bulan ini di mana penyerang bunuh diri menargetkan polisi di Damaskus. Setidaknya 17 orang tewas dalam serangan 2 Oktober 2017 di sebuah kantor polisi di selatan Distrik Midan.

Serangan itu diklaim oleh kelompok militan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), yang mengatakan bahwa tiga dari pejuangnya yang bersenjata, granat dan bahan peledak telah menargetkan tempat tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Spanyol Beri Pemimpin Catalan 8 Hari untuk Ralat Kemerdekaan

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy

CB, MADRID -- Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pada Rabu (11/10) memberi pemerintah Catalan delapan hari untuk membatalkan keinginan merdeka dan memerintah wilayah tersebut secara langsung. Langkahnya, bisa memperdalam konfrontasi antara Madrid dan wilayah timur laut. Rajoy mungkin akan mengadakan pemilihan regional yang cepat setelah mengaktifkan Pasal 155 konstitusi yang memungkinkan dia memecat pemerintah daerah Catalan.

Pemimpin Catalan Carles Puigdemont mengeluarkan deklarasi simbolis kemerdekaan dari Spanyol pada Selasa (10/10) malam, namun kemudian segera menangguhkannya dan meminta perundingan dengan pemerintah Madrid. "Kabinet telah sepakat pagi ini untuk secara resmi meminta pemerintah Catalan untuk mengkonfirmasi apakah telah menyatakan kemerdekaan Catalonia, terlepas dari kebingungan yang disengaja mengenai pelaksanaannya," kata Rajoy dalam pidatonya setelah rapat kabinet.

Dia kemudian mengatakan kepada parlemen Spanyol bahwa pemerintah Catalan memiliki waktu sampai Senin, 16 Oktober 2017 untuk menjawabnya. Jika Puigdemont memastikan bahwa dia mengumumkan kemerdekaan, dia diberi tiga hari tambahan untuk meralatnya sampai Kamis, 19 Oktober 2017.

Analis mengatakan, belum jelas apakah pemerintah Catalan akan menjawab persyaratan tersebut namun sekarang menghadapi teka-teki. "Rajoy memiliki dua tujuan jika Puigdemont tetap ambigu, gerakan pro-kemerdekaan akan semakin terfragmentasi. Jika Puigdemont berkeras mempertahankan kemerdekaan, maka Rajoy akan dapat menerapkan Pasal 155," kata wakil direktur firma riset Teneo Intelligence yang berbasis di London, Antonio Barroso.

"Bagaimanapun, tujuan Rajoy adalah mengembalikan peraturan hukum di Catalonia dan ini pada awalnya dapat menyebabkan pemilihan awal di wilayah ini."

Taruhannya adalah Catalonia yang memiliki bahasa dan budayanya sendiri, akan menyingkirkan Spanyol seperlima dari output ekonominya dan menguasai lebih dari seperempat ekspor.

Credit republika.co.id

PM Spanyol Tolak Mediasi Atasi Krisis di Catalonia

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy

CB, MADRID -- Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pada hari Rabu (11/10) menolak mediasi untuk menyelesaikan krisis mengenai kemerdekaan Catalonia. "Tidak ada mediasi antara hukum demokrasi dan ketidaktaatan, ilegalitas," katanya kepada parlemen seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (11/10).

Para pemimpin separatis Catalonia pada Selasa (11/10) menandatangani sebuah deklarasi kemerdekaan namun mengatakan bahwa mereka menangguhkannya dengan harapan Madrid akan bernegosiasi. Rajoy juga menolak rencana kemerdekaan pemimpin Catalan Carles Puigdemont.

Dia mengacu, pada beberapa perusahaan besar yang telah memindahkan kantor pusat mereka di luar Catalonia dalam beberapa hari terakhir. Puigdemont berulang kali meminta mediasi sejak dia maju pada 1 Oktober dengan referendum kemerdekaan di Catalonia yang dianggap ilegal oleh Madrid dan pengadilan Spanyol.

Sebelumnya, dia mengusulkan, dalam sebuah wawancara dengan CNN bahwa seorang mediator ditunjuk untuk menyelesaikan krisis tersebut. "Mungkin, bisa membantu (kita) untuk berbicara jika dua orang yang mewakili pemerintah Spanyol dan dua orang yang mewakili pemerintah Catalan menyetujui satu hal, misalnya, menunjuk seorang mediator," katanya.

Puigdemont mengumumkan di parlemen daerah pada Selasa bahwa dia telah menerima mandat "Catalonia untuk menjadi negara merdeka" setelah referendum.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Indonesia dan Belgia Komitmen Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Sektor

BRUSSELS - Keberagaman sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Keberagaman justru mempersatukan bangsa Indonesia. Demikian yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi pada pertemuan bilateral dengan Menlu Didier Reynders di Brussels, Belgia.

Menlu Retno menyebutkan bahwa dipilihnya Indonesia sebagai guest country di Europalia Art and Cultural Festival merupakan kehormatan sekaligus kesempatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Eropa tentang Indonesia.

Kedua Menlu juga membahas berbagai isu bilateral, serta saling tukar pikiran mengenai isu-isu penting di kawasan masing-masing.

Secara khusus Menlu Reynders mengapresiasi diplomasi aktif Indonesia dalam upaya penyelesaian isu kemanusiaan di negara bagian Rakhine.

Di bidang ekonomi kedua Menlu menyambut baik kemajuan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif RI-Uni Eropa (RI-UE CEPA).

Kedua Menlu menyambut baik meningkatnya perdagangan kedua negara di semester pertama tahun 2017 sebesar hampir 16,86 persen. Momentum kenaikan ini harus terus dijaga.

Di bidang perdagangan, Menlu RI juga kembali mengangkat isu kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit Indonesia di Eropa.

“Indonesia meminta agar CPO Indonesia mendapatkan fair treatment," demikian ditekankan oleh Menlu Retno seperti tertuang dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (12/10/2017).

Kedua Menlu juga sepakat untuk tingkatkan kerjasama dalam hadapi ancaman terorisme, radikalisme dan violent extremism.

Selain melakukan pertemuan bilateral baik dengan HRVP Komisi Eropa dan Menlu Belgia, Menlu Retno Marsudi juga mendampingi Wakil Presiden RI membuka Europalia Art and Cultural Festival dimana Indonesia menjadi "guest country". Raja dan Ratu Belgia juga hadir dalam acara pembukaan tersebut.

Pameran seni dan budaya Europhalia akan berlangsung 4 selama bulan. Selain Belgia, pameran seni dan budaya Indonesia Europhalia ini juga akan digelar di Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Polandia dan Austria.

Selain itu Menlu RI juga hadir pada pertemuan Federation of Enterprises in Belgium dimana hadir para CEO perusahaan besar Belgia dan negara sekitarnya. Wakil Presiden RI telah menyampaikan paparan mengenai pembangunan dan kesempatan berbisnis dengan Indonesia.

Pada kesempatan tersebut telah ditanda tangani 3 MoU di bidang infrastruktur, energi dan pertanian serta 2 MoU Sister City Cooperation antara Bandung dan Namur serta Jawa Barat dan Wallonia.

Credit sindonews.com

Erdogan tak Akui Dubes AS untuk Negaranya

Presiden AS Donald Trump bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Roosevelt Room Gedung Putih, Selasa, 16 Mei 2017 di Washington.

CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tak mengakui John Bass sebagai duta besar Amerika Serikat (AS) untuk negaranya. Pernyataan ini dikeluarkan di tengah-tengah memanasnya hubungan antara Ankara dan Washington akibat aksi saling membekukan layanan visa non-imigran.

Pekan lalu, AS memutuskan untuk menangguhkan layanan visa non-imigran bagi warga Turki. Keputusan tersebut diambil setelah otoritas keamanan Turki menangkap seorang staf konsulat AS di Istanbul karena diyakini memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen. Gulen adalah tokoh yang dituding sebagai aktor di balik aksi percobaan kudeta Turki tahun lalu.

Hanya berselang beberapa jam setelah keputusan AS tersebut, Kedutaan Besar Turki di Washington mengumumkan hal serupa. Turki memutuskan untuk turut menangguhkan layanan visa non-imigran bagi warga AS sebagai respons terhadap tindakan Washington.

Ketika polemik ini tengah berlangsung, AS memutuskan menarik dan memindahkan duta besar untuk Turki John Bass ke Afghanistan. Bass diperkirakan akan meninggalkan Ankara dalam beberapa hari mendatang. Ia juga dijadwalkan melakukan kunjungan perpisahan kepada para pejabat pemerintahan di Turki, termasuk dengan Erdogan.

Namun Erdogan menolak rencana acara perpisahan tersebut. "Kami belum sepakat dan tidak menyetujui duta besar (AS) ini untuk melakukan kunjungan perpisahan dengan para menteri, ketua parlemen, dan saya sendiri," ujar Erdogan, seperti dilaporkan laman Al Araby, Selasa (11/10).

Dengan tegas ia menyatakan bahwa dia tak mengakui Bass sebagai representatif AS di negaranya. "Kami tidak melihat dia (Bass) sebagai wakil AS di Turki," katanya.

Erdogan mengatakan bahwa penangkapan staf konsulat AS dilakukan berdasarkan bukti yang telah dihimpun oleh kepolisian Turki. Oleh karena itu ia menyayangkan dan mengkritik AS yang merespons penangkapan tersebut dengan membekukan layanan visa bagi warganya.

"AS harus mengevaluasi satu hal, yakni bagaimana agen-agen tersebut bocor ke konsulat? Jika mereka tidak (menempatkan agen di sana), lalu siapa yang menempatkannya di sana? Tidak ada negara yang mengizinkan agen tersebut menimbulkan ancaman semacam itu," kata Erdogan.

Sepanjang sejarah hubungan diplomatik Turki dan AS, barukali ini seorang duta besar tak diakui keberadaannya oleh salah satu negara. Hal ini menunjukkan adanya keretakan hubungan diplomatik antara Washington dan Ankara.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Turki Salahkan Utusan AS untuk Krisis Diplomatik

Recep Tayyip Erdogan

CB, ANKARA -- Presiden Turki Tayyip Erdogan menyalahkan duta besar Amerika Serikat untuk Turki karena krisis diplomatik antara kedua negara. Ia mengatakan Ankara tidak lagi menganggapnya sebagai utusan Washington. Dalam sebuah serangan pribadi terhadap Duta Besar John Bass, Erdogan mengatakan Bass bertindak secara sepihak dalam menangguhkan layanan visa di Turki setelah penangkapan seorang pekerja konsulat AS.

Departemen Luar Negeri AS membela Bass dengan mengatakan bahwa dia mendapat dukungan penuh dari pemerintah AS dan tindakannya dikoordinasikan dengan Departemen Luar Negeri, Gedung Putih dan Dewan Keamanan Nasional.

"Duta besar kami cenderung tidak melakukan hal-hal sepihak. Kami memiliki koordinasi dan kerjasama yang sangat erat dengan duta besar kami. Bass telah melakukan pekerjaan hebat di Turki," Kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert dalam sebuah briefing.

Perselisihan tersebut telah membuat hubungan antara kedua sekutu NATO tersebut semakin terpuruk setelah berbulan-bulan ketegangan terkait dengan konflik di Suriah, kudeta militer tahun lalu yang gagal di Turki, dan kasus pengadilan AS terhadap pejabat Turki.

Kedubes AS mengatakan pihaknya menangguhkan layanan visa sementara dan menilai komitmen Turki terhadap keselamatan misi dan stafnya. Kedubes tersebut mengatakan tuduhan bahwa karyawan yang ditangkap tersebut memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen merupakan tuduhan yang tidak berdasar.

Nauert mengatakan Turki, yang telah menahan dua anggota staf kedutaan AS setempat tahun ini, memanggil seorang anggota staf lokal ketiga untuk diinterogasi selama akhir pekan, sebuah langkah yang sangat mengganggu.

"Mampu memiliki kerjasama keamanan yang ketat, terutama dengan mitra NATO, sangat penting. Dan ketika mereka mulai menangkap, menahan orang-orang kita, orang-orang kita yang bertanggung jawab untuk koordinasi penegakan hukum, itu adalah perhatian utama kita. Jadi itulah sebabnya kami mengambil langkah-langkah ini," katanya.

Credit republika.co.id

Jenderal Iran Sebut Trump Kembaran Pemimpin ISIS Al-Baghdadi

TEHERAN - Seorang jenderal senior Iran telah menyebut Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, sebagai kembaran Amerika pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Komentar itu muncul menanggapi rumor bahwa pemerintahan Trump mempertimbangkan untuk menunjuk Garda Revolusi Iran sebagai teroris.

"Trump dan al-Baghdadi menampilkan kurangnya kepercayaan terhadap semua prinsip dan peraturan diplomasi dan kedaulatan di dunia sekarang ini," ujar Brigadir Jenderal Rasoul Sanayee Rad, wakil komandan urusan politik Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), dalam sebuah opini dikutip oleh media IRGC Basirat.

Menurut jenderal Iran tersebut yang satu sedang membangun kekhalifahan dan yang lainnya menyerang negara lain.

Rad mengatakan dengan keduanya menggunakan logika ancaman dan kekuatan untuk memajukan tujuan mereka, dan bergantung pada temperamen bullying dan tirani mereka.

"Salah satunya disangga oleh teroris, dan yang lainnya oleh elang ekstremis, dan keduanya digunakan sebagai instrumen untuk memicu kekacauan dan ketidakstabilan," kata jenderal tersebut melanjutkan seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (12/10/2017).

Rad juga membandingkan pertimbangan Trump untuk menunjuk IRGC sebagai organisasi teroris dengan labelisasi Baghdadi terhadap orang Iran sebagai orang kafir dan orang yang tidak bisa dipercaya.

"Kesalahan bersejarah Trump juga telah mendorong komandan IRGC untuk mengatakan bahwa dia akan menganggap AS sebagai pengikut ISIS di wilayah tersebut jika Washington menempatkan IRGC dalam daftar terornya," tegas Rad.

Pemerintahan Trump belum menunjuk IRGC sebagai organisasi teroris namun dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah tersebut. IRGC adalah bagian dari angkatan bersenjata Iran, dan Washington telah menyebut Iran sebagai sponsor utama terorisme.

Credit sindonews.com

Jerman: Iran Coba Beli Sejumlah Item untuk Pengembangan Rudal

BERLIN - Badan intelijen Jerman memperingatkan perusahaan Jerman bahwa Iran masih berusaha untuk menghindari pembatasan penjualan barang ganda untuk program teknologi roket dan rudal. Demikian bunyi dokumen yang sampat dilihat oleh Reuters.

Badan intelijen domestik Jerman, BfV, dalam dokumen itu mengingatkan perusahaan Jerman bahwa penjualan teknologi tertentu tetap ilegal meski ada pembebasan sanksi yang dipicu oleh kesepakatan nuklir Iran akhir tahun 2015.

"Penting untuk dicatat bahwa Iran terus mengejar program teknologi roket dan rudal ambisius yang tidak terpengaruh oleh sanksi," bunyi dokumen tersebut seperti dikutip dari Reuters, Kamis (12/10/2017).

Dikatakan pengingat itu dipicu oleh "kejadian terkini" namun tidak memberikan rincian yang dimaksu dengan kejadian terkini tersebut.

Dokumen BfV mengatakan badan intelijen Jerman terus menyelidiki "secara intensif" apakah Iran berusaha untuk menghindari peraturan yang ada untuk memperoleh produk atau pengetahuan di Jerman.

Laporan tersebut telah melaporkan bahwa pada bulan Juni Iran telah secara tajam mengurangi upaya untuk membeli barang-barang untuk program nuklirnya. Namun laporan itu juga mengatakan bahwa usaha untuk membeli barang untuk program pengembangannya tetap tidak berubah. Laporan ini tidak memberikan rincian tentang jumlah usaha tersebut.

Negara bagian terpadat di Jerman dan jantung industrinya, Rhine-Westphalia Utara, memberikan rincian dalam laporan intelijennya sendiri untuk tahun 2016 yang dirilis pada hari Selasa.

Dikatakan telah mendeteksi 32 upaya untuk membeli peralatan yang mungkin atau pasti berkaitan dengan proliferasi pada tahun 2016, turun dari rekor 141 usaha yang dilihat setahun sebelumnya.

"Sebagian besar upaya tersebut terkait dengan program rudal Iran, meskipun beberapa juga terkait dengan Pakistan," katanya.

Bagian terbesar dari kasus tersebut tidak menghasilkan pengiriman peralatan apapun karena pejabat intelijen negara dapat memperingatkan perusahaan pada waktunya, atau perusahaan menyadari ada hal yang mencurigakan.

Dikatakan Iran telah menggunakan berbagai perusahaan untuk mendapatkan barang. Mereka sering mengirim barang melalui Turki, Uni Emirat Arab dan China.

Credit sindonews.com

Bendera Konsulat Hilang, Rusia Layangkan Protes ke AS

MOSKOW - Rusia melayangkan protes ke Amerika Serikat (AS) setelah mengatakan bahwa bendera Rusia telah dicuri dari konsulatnya di San Francisco. Tuduhan ini langsung dimentahkan oleh Washington.

Staf Rusia meninggalkan konsulat bulan lalu setelah Washington memerintahkan Moskow untuk mengosongkan beberapa properti diplomatiknya. Perintah ini bagian dari serangkaian tindakan tit-for-tat sebagai hubungan yang saling tidak menguntungkan antara kedua negara.

Pejabat AS sejak itu menduduki bagian administratif kompleks tersebut. Rusia mengatakan pekan lalu bahwa mereka telah memasuki daerah perumahan dan mengancam pembalasan atas apa yang disebut tindakan ilegal tersebut.

"Kejadian memalukan terbaru. Di San Francisco bendera Rusia telah dicuri dari gedung @ConsulRussiaSF," kata kedutaan Rusia ke Amerika Serikat di akun Twitter berbahasa Rusia-nya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (12/10/2017).

"Kami meminta pemerintah Amerika mengembalikan simbol negara kami," katanya di samping gambar tiang bendera telanjang di atas gedung konsulat.

Kantor berita Rusia mengutip kedutaan Rusia tersebut mengatakan bahwa mereka mengajukan sebuah protes resmi atas insiden tersebut.

"Sebuah protes kuat dikirim ke pihak Amerika sehubungan dengan bendera Rusia yang diturunkan di properti diplomatik kami di San Francisco, yang berada di bawah kendali otoritas AS," kata kantor berita Interfax mengutip kedutaan tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Kami menganggap ini sebagai langkah yang sangat tidak bersahabat," kata kedutaan tersebut.

Namun, Departemen Luar Negeri AS memberikan gambaran kejadian yang berbeda.

"Bendera di bekas properti konsuler Rusia di San Francisco diturunkan dengan hormat dan disimpan dengan aman di dalam setiap bangunan," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri dalam sebuah email.

Kedutaan Rusia di Washington tidak segera tersedia untuk dimintai komentar.

Credit sindonews.com

Rusia Bakal Kembali Pangkas Staf Diplomatik AS

MOSKOW - Rusia tidak menutup kemungkinan memerintahkan Amerika Serikat (AS) untuk memotong staf diplomatiknya di Rusia menjadi 300 orang atau kurang. Demikian laporan kantor berita RIA mengutip pejabat senior Kementerian Luar Negeri Rusia, Georgy Borisenko.

Pada bulan Juli, Moskow mengatakan kepada AS untuk memangkas jumlah staf diplomatik dan teknis yang bekerja di Rusia sekitar 60 persen, menjadi 455. Pemangkasan tersebut adalah tanda lebih lanjut dari hubungan yang memburuk kedua negara.

"Angka 455 ini dimaksudkan untuk mencerminkan jumlah total diplomat Rusia yang bekerja di AS, namun juga melibatkan warga Rusia yang bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York," terang Borisenko, kepala Departemen Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, mengatakan kepada RIA.

"Fakta bahwa di musim panas kami mempertimbangkan orang-orang yang bekerja untuk misi Rusia di PBB, ini adalah niat baik," kata Borisenko seperti dikutip dari Reuters, Kamis (12/10/2017).

"Jika mereka tidak menghargai ini, kami memiliki hak penuh untuk mengurangi jumlah diplomat AS," ujarnya, menambahkan bahwa Moskow dapat menghentikan jumlah staf PBB Rusia saat menghitung paritas apa yang dimaksud antara kedua negara.

"Dalam kasus ini, jumlah personil Amerika di Rusia harus turun ke level 300 atau di bawahnya," tegasnya.

Seorang juru bicara untuk Kedutaan Besar AS di Moskow mengatakan Washington berharap bahwa mematuhi persyaratan Rusia akan berarti kedua negara dapat menghentikan tindakan pembalasan, RIA kemudian melaporkan.

"Kemunduran hubungan tidak melayani kepentingan kedua belah pihak. Kami berharap bahwa tren penurunan hubungan telah berakhir," kata juru bicara kedutaan besar AS Maria Olson.

Credit sindonews.com

AS Bantah Hanya Pura-pura Melawan ISIS

WASHINGTON - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon membantah tudingan yang disampaikan oleh Rusia. Moskow menuding AS dan koalisinya hanya berpura-pura melawan ISIS, khususnya di Irak.

Juru bicara Pentagon, Kolonel Robert Manning menyatakan, tudingan yang disampaikan oleh Rusia tersebut benar-benar salah dan tidak berdasar. Manning menegaskan, AS memiliki komitmen kuat dalam upaya memberantas terorisme.

"Kami tetap berkomitmen untuk menghancurkan ISIS dan menolak mereka untuk mendapatkan tempat yang aman, serta memiliki kemampuan untuk melakukan serangan baik di wilayah ini atau secara global," ucap Manning, seperti dilansir Radiofarda pada Rabu (11/10).

Manning menambahkan, koalisi pimpinan AS setiap saat selalu menyediakan data mengenai jumlah dan hasil setiap serangan yang mereka lakukan, agar publik dapat melihat efektifas operasi mereka.

Sebelumnya diwartakan, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut AS bersama dengan koalisinya selama ini berpura-pura melakukan serangan terhadap ISIS di Irak. Namun, nyatanya mereka melakukan serangan terhadap ISIS di Suriah dengan alasan tertentu.

"Semua orang melihat bahwa koalisi yang dipimpin AS berpura-pura berperang melawan ISIS, terutama di Irak, namun terus melakukan pertarungan melawan ISIS di Suriah secara aktif karena alasan tertentu," kata juru bicara kemhan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov.

Hasilnya, lanjut Konashekov, adalah bahwa militan telah bergerak dalam jumlah besar dari daerah perbatasan Irak ke Deir al-Zor, di mana mereka mencoba menggali di tepi kiri Sungai Efrat.

Credit sindonews.com

Buru 2 Petinggi Hizbullah, Amerika Sediakan Hadiah Rp 162 Miliar

CB, Jakarta -Pemerintah Amerika Serikat akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang berhasil menangkap atau memberi informasi mengenai keberadaan 2 petinggi kelompok teroris internasional Hizbullah, yaitu Talal Hamiyah dan Fuad Shukr. Kedua milisi kelompok teroris internasional dihargai dengan nilai $12 juta atau sekitar Rp 162 miliar, dengan perincian $7 juta untuk Talal Hamiyah dan $ 5 juta untuk Fuad Shukr.
Talal Hamiyah menurut Pemerintah AS merupakan Pemimpin Organisasi Keamanan Eksternal Hizbullah yang wilayah kerjanya di luar Lebanon. Perannya di Hizbullah sangatlah penting mengingat dirinyalah yang membuat rencana, koordinasi hingga eksekusi di setiap pelaksanaan aksi terorisme.

Sedangkan Fuad Shukr merupakan pemain inti dalam pembuatan rencana hingga eksekusi. Salah satu kasus yang membuatnya buron hingga kini adalah kasus peledakan barak marinir AS yang menewaskan 241 personel marinir pada tahun 1983.

Dilansir melalui situs pemerintahan Amerika Serikat, www. state. gov., keduanya juga memiliki hubungan kerjasama yang kuat dengan organisasi teroris internasional lainnya di luar Hizbullah.

Selain hadiah senilai $12 juta Pemerintah Amerika Serikat di bawah Departemen Keamanan Diplomatik AS dengan nilai $145 juta untuk lebih dari 90 orang yang mampu menangkap ataupun memberi informasi penangkapan terhadap kedua teroris tersebut.

Credit tempo.co

Buru Dua Pentolan Hizbullah, AS Siapkan Hadiah Besar

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah menyiapkan hadiah besar bagi siapapun yang memiliki informasi atas lokasi dua pentolan Hizbullah. AS meyakini keduanya sedang mempersiapkan rencana serangan di dalam negeri AS.

"Saya mengumumkan adanya hadiah bagi informasi untuk dua pemimpin senior Hizbullah di bawah Program Hadiah untuk Keadilan Departemen Luar Negeri. Pertama, departemen tersebut menawarkan hadiah hingga USD 7 juta untuk informasi yang mengarah ke lokasi, penangkapan atau hukuman di negara manapun bagi Talal Hammiyeh," kata Koordinator Negara untuk Kontra Terorisme AS, Nathan Sales.

"Kami juga menawarkan hadiah hingga USD 5 juta untuk informasi yang mengarah ke lokasi, penangkapan, atau hukuman di negara manapun atas Fouad Shukr," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (11/10).

Direktur Pusat Kontra Terorisme AS, Nicholas Rasmussen mengklaim bahwa kelompok militan Lebanon Hizbullah bertekad untuk melakukan sebuah serangan di AS. Rasmussen menuturkan, pihaknya melihat adanya peningkatan aktifitas Hibzullah di dalam negeri AS.

"Kami di komunitas intelijen terus melihat aktivitas atas nama Hizbullah di sini di dalam negeri. Ini penilaian kami bahwa Hizbullah bertekad untuk menjdikan AS sebagai komponen penting dalam buku pedoman terorisme mereka," ungkap Rasmussen.

Credit sindonews.com

Trump Ingin Peningkatan Senjata Nuklir Milik AS 10 Kali Lipat

Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin meningkatan persenjataan nuklir AS sepuluh kali lipat. Namun Sekretaris Pertahanan membantah laporan tersebut. (Reuters).

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan modernisasi persenjataan nuklir negaranya secara signifikan. Trump bahkan hendak meningkatan persenjataan nuklir AS sepuluh kali lipat.

"Saya ingin modernisasi dan rehabilitasi total," kata Trump pada Rabu dalam sebuah acara bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dikutip dari CNN, Kamis (12/10).

Namun Sekretaris Pertahanan James Mattis membantah laporan tersebut. James mengatakan, bahwa laporan sebagaimana dikabarkan tidak benar.

"Laporan terbaru bahwa Presiden meminta peningkatan senjata nuklir AS benar-benar salah. Pelaporan yang salah ini tidak bertanggung jawab," ujar James.

Adapun peningkatan persenjataan senjata nuklir Amerika Serikat secara signifikan akan menjadi tidak masuk akal dan tidak mungkin.

"Ini seperti 'Saya ingin basis di bulan, mohon," kata Dr. Jeffrey Lewis, penerbit blog 'Arms Control Wonk' sekaligus Direktur Program Nonproliferasi Asia Timur.

Lewis mengatakan kepada CNN bahwa ada beberapa alasan AS telah mengurangi cadangan nuklirnya dari kira-kira 30.000 hulu ledak yang dimilikinya pada puncak Perang Dingin.

"Salah satu faktornya adalah banyak hulu ledak ada untuk hal-hal yang sekarang kita lakukan dengan senjata konvensional," kata Lewis.

"Kemudian di atas itu, saat angka Uni Soviet turun dan Uni Soviet hancur, ada sedikit target strategis yang bisa kita tabrak. Jadi, ini menjadi sistem warisan yang sangat mahal," katanya.

Credit cnnindonesia.com

5 Kecanggihan F-15K, Andalan Korea Selatan Hadapi Korea Utara

Rudal jelajah Taurus KEPD-350K akan menjadi senjata andalan pesawat tempur F-15K Slam Eagle Angkatan Udara Korea Selatan. Negara ini akan menjadi negara pertama di Asia yang mengoperasikan pesawat tempur bersenjata rudal jelajah canggih buatan Jerman. Taurus.

CB, Jakarta - Korea Selatan ikut mengirimkan pesawat tempur F-15K, andalannya dalam iringan pesawat pengebom kelas berat milik Amerika Serikat yaitu B-1B Lancer, yang terbang melintasi Semenanjung Korea kemarin, 10 Oktober 2017.

Iring-iringan pesawat pengebom ini merupakan bagian dari unjuk kekuatan pasukan koalisi gabungan Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang dalam menghadapi kemungkinan serangan rudal balistik dan nuklir dari Korea Utara.

Pada 13 September 2017, Angkatan Udara Korsel meluncurkan rudal penjelajah Taurus sebagai respon atas peluncuran rudal balistik Korea Utara. Peluncuran rudal jelajah ini dilakukan dari pesawat tempur F-15K, yang tepat mengenai target sasaran berupa bunker dan menghancurkannya.

"Ini adalah bagian dari latihan yang telah digelar selama bertahun-tahun untuk bersiap menghadapi serangan militer Korea Utara, misalnya, mengamankan ibu kota Seoul," begitu tulis media National Interest, 29 September 2017.

Banyak informasi yang belum diketahui publik mengenai senjata andalan militer Korea Selatan yang bernama lengkap F-15K Slam Eagle. Berikut 5 poin menarik mengenai pesawat tempur ini:
1. Ini merupakan pesawat tempur yang khusus dibuat perusahaan manufaktur pesawat dan perlengkapan militer Boeing untuk militer Korea Selatan. Pesawat ini dilengkapi sensor canggih dan sistem perang elektronik (electronic warfare system) serta rudal penghancur bunker untuk menghajar tempat-tempat peluncuran rudal balistik Korea Utara dengan mudah.
2. Ini merupakan jenis pesawat multi-role supercanggih, yang bisa melakukan pertempuran udara dengan pesawat tempur lain dan menggempur titik-titik target musuh baik di darat dan laut.
3. Ini merupakan pengembangan canggih dari pesawat F-15E Strike Eagle. Ini membuatnya mampu melakukan misi jarak jauh pada malam dan siang hari dalam semua kondisi cuaca.
4. Pemerintah Korea Selatan memutuskan F-15K ini sebagai pesawat andalan untuk kategori Next Generation Fighter Programme pada April 2002. Pesawat ini mulai terbang pada Maret 2005.
5. Pemesanan I untuk 40 unit pesawat dan pemesanan II untuk 21 unit. Saat ini, Korea Selatan bersama Indonesia bekerja sama merancang pesawat tempur yang bakal mulai digunakan sekitar 2030.

Credit TEMPO.CO

Rudal Taurus Korea Selatan Diklaim Ideal Hadapi Korea Utara

Media militer terkenal, IHS Janes edisi 5 Oktober menulis bahwa militer Korea Selatan berencana membeli tambahan 90 rudal jelajah Taurus KEPD 350K (Kinetic Energy Penetration Destroyer) karena meningkatnya ancaman dari Korea Utara.

CB, Jakarta - Sebuah pesawat tempur tanpa dilengkapi peluru kendali andalan membuatnya terlihat kurang gahar. Ini dipahami betul oleh militer Korea Selatan, yang mengirimkan pesawat tempur F-15K buatan Boeing untuk mengawal konvoi pesawat pengebom B-1B Lancer milik Amerika Serikat pada Selasa malam, 10 Oktober 2017.

Pesawat tempur F-15K ini memiliki rudal andalan yang dirancang khusus untuk menghancurkan bunker dan silos peluncuran rudal balistik, khususnya milik Korea Utara.

Pada 13 September 2017, Angkatan Udara Korea Selatan meluncurkan rudal Taurus untuk menghancurkan sebuah bunker buatan di pesisir barat negara itu. Rudal ini diluncurkan dari F-15K yang terbang rendah untuk menghindari deteksi radar.

Berikut ini 5 hal mengenai rudal Taurus andalan Korea Selatan:
1. Rudal Taurus ini dibuat oleh perusahaan Jerman yaitu Taurus System. Kecepatan terbangnya cukup fantastis yaitu sekitar 1200 kilometer per jam.
2. Rudal ini berbentuk kotak dan dicat berwarna hijau tua sebagai kamuflase.
3. Daya tempuhnya mencapai sekitar 500 kilometer. Ini membuatnya menjadi rudal ideal untuk menyasar semua target militer Korea Utara dari dalam wilayah udara Korea Selatan dengan mudah.

4. Daya hancurnya cukup mumpuni yaitu bisa menembus dinding beton hingga sekitar 4 meter sebelum meledakkan amunisi yang dibawanya hingga maksimal 500 kilogram.
5. Rudal Taurus milik Angkatan Udara Korea Selatan ini dilengkapi dengan berbagai sistem elektronik dan sensor canggih. Ini membuat rudal ini antijam alias sistem elektroniknya tidak bisa dibuat macet sehingga tidak bisa dijatuhkan di udara.

Credit tempo.co