Jumat, 13 Oktober 2017

Ini Penjelasan AS Soal Hilangnya Bendera di Kantor Perwakilan Rusia

WASHINGTON - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) angkat bicara perihal hilangnya bendera Rusia di kantor konsulat Rusia di AS. Kemlu AS menyatakan, bendera tersebut tidak hilang atau dicuri, melainkan memang sengaja dipindahkan.

"Bendera di bekas properti konsuler Rusia di San Francisco diturunkan dengan hormat, dan disimpan dengan aman di dalam masing-masing bangunan. Bendera di bekas properti Rusia Washington DC juga diturunkan dan disimpan dengan aman di dalam gedung," kata kemlu AS.

"Sebuah properti pemerintah Rusia ketiga di New York adalah sebuah suite di gedung komersial dan tidak memiliki bendera," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (12/10).

Sebelumnya diwartakan, Rusia melayangkan protes ke Amerika Serikat (AS) setelah mengatakan bahwa bendera Rusia telah dicuri dari konsulatnya di San Francisco. "Kami meminta pemerintah Amerika mengembalikan simbol negara kami," kata Kedutaan Besar Rusia di Washington.

kedubes Rusia kemudian mengatakan bahwa mereka telah mengajukan sebuah protes resmi atas insiden tersebut. Kedubes Rusia di Washington menilai hal ini sebagai tindakan yang tidak bersahabat.

Credit sindonews.com

Israel Akan Ikuti Jejak AS Keluar dari UNESCO

TEL AVIV - Amerika Serikat (AS) menarik diri dari organisasi sosial budaya UNESCO, setelah pejabatnya menyebut organisasi itu bias anti Israel. Keputusan AS ini mendapat pujian dari Perdana Menteri Israel dan menyatakan negaranya akan mengkuti langkah sekutunya itu.

Dalam sebuah pernyataan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji keputusan AS tersebut sebagai keputusan berani dan bermoral.

Lewat akun Twitternya, Netanyahu mengaku telah menginstruksikan kementerian luar negerinya untuk mempersiapkan penarikan Israel sejalan dengan AS seperti dikutip dari BBC, Jumat (13/10/2017).

Keputusan tersebut menyusul serangkaian keputusan Unesco yang telah mendapat kritik dari AS dan Israel. Pada tahun 2011, AS mengurangi pendanaannya ke agensi tersebut untuk memprotes keputusannya memberikan keanggotaan penuh kepada orang-orang Palestina.

Dan tahun lalu, Israel menghentikan kerja sama dengan UNESCO setelah badan tersebut mengadopsi sebuah resolusi kontroversial yang tidak menyebut-nyebut hubungan Yahudi dengan sebuah situs suci di Yerusalem.

Resolusi tersebut juga mengkritik kegiatan Israel di tempat-tempat suci di Yerusalem dan Tepi Barat yang diduduki.

Kemudian awal tahun ini, Netanyahu mengutuk UNESCO karena telah mengumumkan Kota Tua Hebron di Tepi Barat sebuah situs Warisan Dunia Palestina.

Dia menuduh UNESCO mengabaikan koneksi kuno Yudaisme ke kota, yang mencakup ruang bawah tanah di mana para matriark dan bapa leluhur dimakamkan.

Pemimpin Unesco Irina Bokova mengatakan penarikan diri tersebut merupakan kerugian bagi keluarga PBB dan multilateralisme pada umumnya.

Tapi dia mengakui bahwa politisasi telah "mengambil korban" pada organisasi tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Bokova mengatakan bahwa dia telah memberi tahu anggota Kongres berulang kali bahwa pembayaran langsung tunggakan AS ke UNESCO tidak menjadi masalah, dan keterlibatan Amerika dalam organisasi menjadi prioritas.

Tapi dia mempertanyakan waktu pengumuman tersebut, yaitu saat UNESCO memilih pemimpin baru.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan bahwa dia sangat menyesalkan keputusan AS tersebut. Namun PBB akan terus berinteraksi dengan AS dengan sangat produktif dalam berbagai isu melalui berbagai organisasi".

Komite Urusan Publik Israel Amerika (Aipac) bertepuk tangan, mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, UNESCO tersebut telah mengkhianati misi aslinya dan memilih untuk secara tidak adil menargetkan negara demokrasi satu-satunya di Timur Tengah, Israel.

Rusia mengatakan bahwa mereka menyesalkan keputusan tersebut, namun setuju UNESCO terlalu dipolitisasi. Ajudan Presiden Vladimir Putin untuk budaya Vladimir Tolstoy dilaporkan menyebut berita tersebut sangat mengherankan.

Credit sindonews.com

Duterte Ancam Usir Diplomat Uni Eropa

MANILA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memperingatkan Uni Eropa (UE) dan negara-negara lain bahwa ia dapat mengusir diplomatnya. UE disebut telah melarang Filipina untuk menjadi anggota PBB karena kebijakan perang anti narkobanya. Namun UE membantah telah menyerukan hal tersebut.

"Anda berpikir bahwa kita adalah sekelompok orang bodoh di sini. Kita bisa memotong saluran diplomatik besok. Anda meninggalkan negara saya dalam 24 jam, kalian semua," kata Duterte seperti disitat dari Russia Today, Jumat (13/10/2017).

"Anda pasti sudah menganggap Filipina sebagai tidak biasa, dengan mengatakan bahwa kita dapat dikecualikan. Apakah keputusan Anda, Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melakukannya? Apa menurutmu Rusia dan China mengizinkannya?" sambungnya.

Kata-kata Duterte menanggapi tujuh anggota delegasi politisi dari Aliansi Progresif Internasional dan Partai Sosialis Eropa yang mengutuk perang obat bius selama kunjungan pada 8-9 Oktober lalu. Delegasi tersebut termasuk anggota dari Swedia, Jerman, Italia, Australia dan Amerika Serikat (AS).

UE telah menolak untuk dihubungkan dengan kunjungan tersebut atau bahwa delegasi tujuh anggota tersebut mewakili kebijakan UE.

"Uni Eropa bukan bagian dari organisasi atau perencanaan kunjungan tersebut - baik Delegasi Uni Eropa di Filipina maupun lembaga Uni Eropa di Brussels," kata kantor UE di Manila dalam sebuah pernyataan.

"Pernyataan yang dibuat oleh Aliansi Progresif selama kunjungannya ke Filipina dibuat semata-mata atas nama Aliansi Progresif dan tidak mewakili posisi Uni Eropa," tegas organisasi itu.

Aliansi Progresif memperingatkan bahwa Filipina berisiko kehilangan kesepakatan perdagangan eksklusif dengan UE jika tidak menghentikan pembunuhan ekstra-yudisial. Namun mereka tidak meminta negara itu dikeluarkan dari badan internasional manapun.

Sejak menjabat pada bulan Juni tahun lalu, Presiden Duterte telah menangani masalah narkoba di Filipina sebagai prioritas utamanya.

Kampanye tersebut mendapat kecaman keras dari badan-badan hak asasi manusia karena ribuan orang telah ditembak mati dalam pembunuhan terkait narkoba. Tidak jelas berapa banyak yang terjadi selama operasi polisi yang sah dan berapa banyak yang telah terjadi di tangan kelompok-kelompok narkoba dan warga negara.

Credit sindonews.com

Duterte Incar 'Mangsa Besar' dalam Perang Narkoba Filipina

Presiden Rodrigo Duterte mengincar target 'mangsa besar' dalam kampanye perang narkoba kontroversial yang sudah digencarkan sejak tahun lalu. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte mengincar target "mangsa besar" dalam kampanye perang narkoba kontroversial yang sudah digencarkan sejak tahun lalu.

"Kini, kami menargetkan eselon lebih tinggi dari sindikat itu, juga orang yang melindungi mereka di lingkungan pemerintahan," ujar juru bicara kepresidenan Filipina, Ernesto Abella, Kamis (12/10).

Namun menurut Abella, Duterte memerintahkan agar operasi ini diserahkan sepenuhnya ke badan pengawasan narkoba, tak lagi melibatkan kepolisian demi menghindari tuduhan liar.

Selama ini, Duterte dikecam karena sekitar 3.900 pengedar narkoba diduga tewas di tangan polisi tanpa proses peradilan yang jelas.

Kepolisian sendiri menampik bahwa mereka mengeksekusi para tersangka tersebut. Mereka juga menekankan, 2.300 orang yang tewas tersebut merupakan korban persaingan kartel narkoba.

Meski menampik, kepolisian mengklaim tetap akan melakukan penyelidikan internal terkait tudingan tersebut.

Dengan absennya kepolisian dari kampanye perang narkoba ini, personel yang dapat diandalkan oleh Duterte untuk menjalankan operasi ini pun berkurang.

Juru biara Badan Penanganan Narkoba Filipina (PDEA), Derreck Carreon, mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya hanya dapat mengerahkan 2.000 personel tahun ini.

Pada tahun anggaran selanjutnya, PDEA juga hanya dapat membiayai 200 agen baru pada 2018. Meski demikian, Carreon menyatakan bahwa pihaknya tetap siap melaksanakan tugasnya.

Namun, banyak pihak meragukan PDEA dapat menjalankan tugasnya sesuai prosedur demi menghindari korban nyawa tanpa proses hukum yang jelas.

Menanggapi keraguan ini, Carreon berkata, "Kami akan mematuhi prosedur. Kami tidak mau melawan, tapi kami juga harus melindungi diri sendiri jika tersangka melawan."

Credit cnnindonesia.com

Indonesia, Filipina, dan Malaysia Sepakat Bentuk Patroli Maritim

JAKARTA - Indonesia bersama Malaysia dan Filipina melaunching Trilateral Air Patrol yang merupakan kerja sama trilateral antara tiga negara tersebut dalam area yang menjadi perhatian bersama di Laut Sulu.

Pada akhirnya dicapai sebuah kesepakatan untuk memulai kerja sama patroli maritim ketiga negara. Kesepakatan tersebut diawali dengan peresmian penggunaan MCC (MARITIME Command Control) dan Launching TMP lndomalphi di Tarakan pada 19 Juni 2017.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, bentuk kerja sama ini nantinya juga akan diintegrasikan dengan patroli dan latihan darat menggunakan mekanisme yang sudah dikoordinasikan serta disusun sebelumnya.

"Kerja sama ini juga pada awalnya meniru konsep yang telah lebih dahulu berhasil mengurangi tindakan kejahatan laut secara dratis di Selat Malaka, yang didukung oleh tiga negara pantai lndonesia, Malaysia, dan Singapura," ujar Menhan dalam siaran pers, Kamis (12/10/2017).

Kegiatan ini kata Menhan, juga akan menjadi satu role model yang komprehensif guna memberikan jaminan keamanan bagi pengguna lalu lintas seperti nelayan, transportasi serta eksplorasi kekayaan perairan di kawasan Laut Sulu.

Upaya tersebut jelas Menhan, juga sangat terbukti efektif dalam memberikan jaminan keamanan terhadap pengguna jalur pelayaran Selat Malaka serta mencegah adanya upaya internasionalisasi wilayah yang menjadi kepentingan bersama.

"Bagi Indonesia, permasalahan yang terjadi di wilayah teritorial harus diatasi oleh negara-negara yang berbatasan langsung. Diharapkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam sub regional maupun regional Asia Tenggara dapat menjadi modalitas yang memberikan arti positif bagi terciptanya rasa aman bagi rakyat dan pengguna lintas laut yang berada dikawasan tersebut," tandas Menhan.

Credit sindonews.com

Malaysia-Indonesia-Filipina luncurkan patroli udara trilateral

Kuala Lumpur (CB) - Malaysia, Indonesia dan Filipina meluncurkan patroli udara trilateral (Trilateral Air Patrol/TAP) di Pangkalan Udara Subang, Malaysia, Rabu.

Menteri Pertahanan Malaysia Dato' Seri Hishammuddin Hussein, Sekertaris Pertahanan Nasional Filipina Delfin N. Lorenzana, dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu yang didampingi Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo menghadiri acara peluncuran itu.

Para pejabat militer Malaysia dan perwakilan dari Kementerian Pertahanan Brunei Darussalam dan Singapura juga hadir dalam peluncuran TAP, yang merupakan tindak lanjut dari Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) antara Malaysia, Indonesia dan Filipina.

TAP akan melengkapi kegiatan patroli laut bersama Trilateral Maritime Patrol (TMP) yang telah diluncurkan Juni 2017 di Tarakan.

Patroli TAP juga akan meliputi kawasan perairan menjadi kepentingan bersama ketiga negara, termasuk perairan timur Sabah

"Implementasi TAP mengikuti peluncuran Patroli Maritim Trilateral Indomalphi (TMP) untuk memerangi kekerasan. TMP ditujukan untuk memastikan militan termasuk Negara Islam (ISIS) tidak akan menggunakan Laut Sulu untuk mengganggu ketiga negara dan juga untuk mengatasi pembajakan, penculikan dan perampokan bersenjata," kata Hishamuddin.

Credit antaranews.com

Bertemu Menhan Vietnam, Wiranto Dorong Pembicaraan Batas ZEE

Menkopolhukam Wiranto membahas sejumlah isu saat bertemu dengan Menhan Vietnam Ngo Xuan Lich, termasuk dorongan untuk membicarakan masalah batas ZEE. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)

Jakarta, CB -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membahas sejumlah isu saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Vietnam Ngo Xuan Lich, termasuk dorongan untuk membicarakan sengketa batas zona ekonomi eksklusif.

Wiranto mengatakan, kedua negara akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan masalah ZEE ini pada November mendatang di Jakarta.

"Nanti tunggu tanggal 16-17 (November), tunggu saja. Saya kan hanya mendorong supaya pertemuan itu bisa sangat konstruktif dan menghasilkan sesuatu yang menyelesaikan masalah ZEE," ujar Wiranto usai pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (12/10).

Selama ini, Vietnam tak mengakui Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merujuk pada Konvensi PBB mengenai Hukum Kelautan (UNCLOS) 1982. Karena masalah ini, sering terjadi insiden di ZEE Indonesia.

Isu batas ZEE ini pun menjadi pokok bahasan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vitenam, Nguyen Phu Trong, pada Agustus lalu.

Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Nguyen meneken Letter of Intent (LoI) antara Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) dan Vietnam Coast Guards.

Selain isu perbatasan, Wiranto dan Ngo Xuan Lich juga membahas sejumlah isu lain di bidang pertahanan, terutama kerja sama kedua negara setelah menyepakati nota kesepahaman pada 2010 silam.

Menurut Wiranto, Indonesia dan Vietnam memiliki kepentingan yang sama dalam sejumlah isu, salah satunya tentang keamanan kawasan.

Wiranto juga menyampaikan ada keinginan dari Vietnam untuk meningkatkan hubungan terkait industri pertahanan kedua negara.

"Mereka juga berkeinginan melihat produksi Indonesia apa yang bisa dipakai oleh Vietnam," ujarnya.

Wiranto pun menyarankan agar Menteri Pertahanan Vietnam juga melakukan pertemuan lebih instens dengan Menteri Pertahanan Indonesia maupun dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Harapannya, lanjut Wiranto, agar ada satu pemahaman yang sama antar kedua negara untuk mempertahankan keamanan di kawasan ASEAN.

"Kita mempunyai satu kepentingan yang sama, harapan yang sama, dan semangat yang sama untuk bersama-sama mempertahankan ASEAN menjadi kawasan yang damai yang sejuk yang kondusif," tutur mantan Panglima ABRI itu.

Credit cnnindonesia.com

RI dan Laos Fokus Kerja Sama Investasi Pertahanan dan Keamanan

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Rakyat Laos, Thongloun Sisoulith telah membahas kerja sama bilateral kedua negara.

Jokowi mengaku kedua negara fokus membahas kerja sama di berbagai bidang prioritas. "Yaitu investasi, pertahanan keamanan, serta sosial budaya," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10/2017).

Jokowi menuturkan, dirinya menyambut baik kerja sama bisnis yang dibawa PM Thongloun. Dia yakin, kerja sama ini akan meningkatkan investasi dan perdagangan kedua negara.

Menurutnya, bidang investasi dan perdagangan yang akan terus didorong antara lain di sektor energi, perpangkalan dan pertanian.

"Investor Indonesia sangat tertarik menamkan modal di bidang pupuk dan pertambangan dan saya mengharapkan kiranya rencana ini dapat segera direalisasikan," ujar dia.

"Selain itu, industri statis Indonesia siap menyediakan produk-produk berkualitas seperti pesawat dan alutsista sesuai dengan yang diperlukan Laos," tandasnya.

Credit sindonews.com

RI-Laos Sepakati Kerja Sama Pemberantasan Perdagangan Narkoba

Presiden Joko Widodo dan PM Laos Thongloun Sisoulith sepakat untuk memerangi penyalahgunaan obat-obatan dan perdagangan ilegal narkotika. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos Thongloun Sisoulith sepakat untuk memerangi penyalahgunaan obat-obatan dan perdagangan ilegal narkotika.

Kesepakatan ini tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Budi Waseso, dan perwakilan dari Laos dalam rangka pertemuan bilateral kepala negara untuk merayakan 60 tahun relasi RI-Laos.

"Saya berharap MoU kerja sama pengawasan dan obat-obatan dapat segera ditindaklanjuti," ujar Jokowi di Istana Bogor, Kamis (12/10).

Selain itu, kedua negara juga sepakat meningkatkan kerja sama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan pendidikan tinggi. Jokowi menyatakan, ia berkomitmen terus mendukung laos dalam meningkatkan kapasitas pelajar yang akan datang ke Indonesia.

Jokowi juga menyambut baik kehadiran PM Sisoulith bersama delegasi bisnis Laos. Kehadiran itu diyakini meningkatkan kerja sama kedua negara dalam sektor perdagangan dan investasi. PM Sisoulith bahkan menghadiri Trade Expo Indonesia di ICE BSD City, kemarin.

Indonesia disebut tertarik menanamkan modal kepada Laos dalam bidang pupuk dan pertambangan. Sementara itu, Laos akan berinvestasi untuk pesawat dan alat utama sistem pertahanan.

"Saya mengharapkan kiranya rencana ini dapat segera direalisasikan. Kami akan terus meningkatkan kerja sama demi kemakmuran masyarakat kedua negara," tutur Jokowi.

PM Sisoulith berterima kasih kepada pemerintahan Jokowi atas dukungan dalam berbagai bidang, termasuk kontribusi untuk meningkatkan sosial dan ekonomi Laos. Ia juga mengapresiasi penyambutan yang dilakukan pagi tadi.

"Terima kasih banyak atas sambutan sangat hangat Pak Presiden yang diberikan kepada seluruh delegasi. Saya sangat merasa nyaman dan merasa di rumah," ucap Sisoulith.

Credit cnnindonesia.com

Panglima militer Myanmar terang-terangan tak akui Rohingya

Panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing (REUTERS/Soe Zeya Tun )

Yangon, Myanmar (CB) - Muslim Rohingya bukan warga asli Myanmar, kata panglima militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing kepada duta besar Amerika Serikat dalam pertemuan di mana dia sama sekali tidak menanggapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan orang-orangnya.

Dalam halaman Facebook-nya, Min Aung Hlaing menuduh media telah melebih-lebihkan jumlah pengungsi yang melarikan diri. Sebaliknya Kantor HAM PBB menyebut pasukan Myanmar secara brutal mengusir setengah juta orang Rohingya dari negara bagian Rakhine di bagian utara Myanmar ke Bangladesh dalam beberapa pekan belakangan, membakar rumah-rumah, hasil panen dan desa-desa untuk mencegah mereka kembali.

Ribuan orang Rohingya meninggalkan negara bagian itu, Kamis, menuju Bangladesh menggunakana perahu. Mereka mengaku kekurangan makanan dan takut terhadap aksi represif.

Menurut seorang pejabat Myanmar, orang-orang pergi tetapi bukan karena kelaparan dan intimidasi.

Min Aung Hlaing memberikan laporannya tentang krisis pengungsi Rohingya, kepada delegasi berbagai negara dalam pertemuan dengan Dubes AS Scot Marciel.

Jenderal ini adalah orang paling kuat di Myanmar yang mayoritas penduduknya menganut Buddha dan sikapnya yang tak mengenal kompromi mengindikasi dia kurang sensitif terhadap citra militer dalam krisis yang menarik kutukan dunia dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai transisi demokrasi di bawah Peraih Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi.

Min Aung Hlaing yang menyebut Rohingya dengan "Bengali" mengatakan kolonialis Inggris bertanggung jawab atas masalah itu.

"Orang-orang Bengali tidak dibawa ke negeri ini oleh Myanmar, tetapi oleh kaum kolonialis," kata dia kepada Marciel. "Mereka bukan pribumi."

Serangan terkordinasi oleh pemberontak Rohingya ke 30 pos keamanan pada 25 Agustus memicu balasan brutal militer.

Kantor HAM PBB mengatakan, berdasarkan 65 wawancara dengan orang-orang Rohingya yang tiba di Bangladesh, operasi tak berperikemanusiaan oleh militer itu sudah berlangsung sebelum peristiwa 25 Agustus, yang mencakup pembunuhan, penyiksaan dan perkosaan anak-anak, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Panglima Myanmar Sebut Rohingya Bukan Warga Asli

Pemimpin tertinggi militer Myanmar menyebut warga Rohingya bukan warga asli negara itu karena dibawa oleh penjajah Inggris. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Panglima Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan bahwa warga Rohingya bukan penduduk asli negara itu.

Pernyataan ini dikemukakan Jenderal Min Aung Hlaing ketika bertemu dengan Duta Besar Amerika serikat untuk Myanmar Scot Marciel.

“Suku Bengali tidak dibawa masuk ke negara ini oleh Myanmar, tetapi oleh penjajah,” kata Jenderal Ming Aung Hlaing seperti dikutip oleh kantor berita Reuters dari laman Facebook Marciel.

“Mereka bukan penduduk asli.”

Jenderal ini mempergunakan istilah Bengali untuk menyebut warga Rohingya, istilah yang digunakan oleh warga Myanmar untuk merendahkan suku ini.

Myanmar adalah bekas negara jajahan Inggris.

Ucapan Jenderal Min Aung Hlaing ini adalah pernyataan paling lengkap yang pernah dikemukakannya terkait krisis pengungsi Rohingya, dan ditujukan untuk dunia internasional.

Min Aung Hlaing adalah tokoh paling berkuasa di Myanmar dan pandangannya yang tidak berkompromi ini menunjukkan bahwa dia tidak begitu peduli dengan citra militer akibat krisis yang dikutuk dunia internasional tersebut.

Ribuan warga Rohingya melarikan diri dari tempat tinggal mereka di negara bagian Rakhine, Myanmar, untuk menghindari aksi militer.

Operasi militer ini dipicu oleh serangan kelompok bersenjata kelompok Rohingya ke 30 pos keamanan Myanmar pada 25 Agustus.

Kantor hak asasi manusia PBB pada Rabu (10/9) menytakan bahwa pasukan Myanmar mengusir hampir 500 ribu warga Rohingya, membakar rumah, kebun dan desa-desa mereka agar tidak kembali.

Krisis ini juga menimbulkan pertanyaan dari dunia internasional mengenai transisi ke demokrasi di bawah kepemimpinan pemenang hadiah Nobel Aung San Suu Kyi.

Aksi militer di Myanmar didukung luas di negara yang sebagian besar penduduknya tidak bersimpati kepada Rohingya. Myanmar sendiri dilanda kebangkitan kelompok nasionalis Buddha.

Kantor hak asasi manusia PBB melaporkan bahwa dari wawancara dengan 65 warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh ditemukan, aksi kekerasan terhadap mereka sudah terjadi sebelum serangan kelompok bersenjata Rohingya tersebut.

Laporan ini menyebut aksi kekerasan meliputi pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan anak-anak.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengecam aksi “brutal, terus menerus untuk mengusir satu etnis minoritas dari negara itu.”

Haley juga meminta negara-negara dunia menghentikan penjualan senjata ke Myanmar hingga militer negara itu membuat langkah-langkah dengan akuntabilitas tinggi.

Pemimpin de fakto Myanmar Aung San Suu Kyi mendapat kecaman luas karena tidak bertindak soal krisis Rohingya. (Reuters/Soe Zeya Tun)

Uni Eropa dan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan sanksi terukur terhadap para pemimpin militer Myanmar.

Aung San Suu Kyi yang kini menjadi pemimpin de fakto Myanmar sendiri akan berpidato pada Kamis (12/10).

Pemenang Nobel perdamaian ini menjadi tokoh berpengaruh di pemerintah setelah partainya memenangkan pemilu, namun militer tetap memegang kekuasaan yang besar termasuk keputusan terkait keamanan.

Credit cnnindonesia.com

PBB akan dengar penjelasan Kofi Annan tentang Myanmar

Arsip Foto. Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan berbicara kepada wartawan sebagai Ketua Komisi Penasihat Negara Bagian Rakhine yang ditunjuk pemerintah Myanmar dalam konferensi pers di kediaman tamu negara di Rakhine, Myanmar, Jumat (2/12/2016). (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (CB) - Dewan Keamanan PBB pada Jumat akan mengadakan pertemuan informal mengenai Myanmar untuk mendengar penjelasan rinci mantan sekretaris jenderal PBB Kofi Annan tentang kondisi muslim Rohingya menurut beberapa diplomat.

Lebih dari 500.000 orang, kebanyakan warga Rohingya, sejak akhir Agustus lalu melarikan diri ke Bangladesh dari operasi tentara di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang disebut PBB sebagai pembersihan etnis.

Pada akhir Agustus pula, Annan memaparkan laporan akhir komisi penasihat mengenai negara bagian Rakhine yang dia pimpin atas permintaan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi.

Laporan itu meminta otoritas Myanmar segera bertindak mengatasi masalah Rohingya, yang tidak memiliki kewarganegaraan dan sudah lama menghadapi diskriminasi di negara mayoritas Buddha tersebut.

Prancis dan Inggris mengajukan permohonan pertemuan dengan Annan saat Dewan Keamanan menimbang langkah selanjutnya untuk mengatasi krisis itu terkait eksodus massal Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan penghentian operasi militer tersebut dan meminta akses untuk memungkinkan kelompok bantuan mencapai desa-desa yang dibakar di negara bagian Rakhine.

Satu laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada Rabu menyebutkan bahwa operasi-operasi militer itu ditujukan untuk secara permanen mengusir minoritas muslim dari Rakhine.

Inggris sedang mengerjakan resolusi Dewan Keamanan yang akan menyeru pemulangan Rohingya, namun perundingan dengan China, pendukung bekas penguasa junta Myanmar, berjalan laman menurut para diplomat.

Dalam pertemuan tertutup Jumat, semua anggota Dewan Keamanan diundang untuk hadir bersama dengan beberapa negara di kawasan serta organisasi kawasan menurut para diplomat yang dikutip kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Putra Raja Salman Janji Balaskan Kematian 2 Tentara yang Dibunuh di Istana

RIYADH - Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman berjanji membalaskan kematian dua tentara penjaga Istana Al Salam, Jeddah, yang dibunuh dalam serangan teroris Sabtu lalu. Janji putra Raja Salman itu disampaikan kepada ayah dari dua korban melalui telepon.

“Kami telah belajar dari kejadian ini, namun dengan kehendak Tuhan, mereka (telah berjuang dan meninggal) demi Tuhan,” kata Pangeran Mohammed. Pembicaraan telepon dengan itu berlangsung pada Selasa malam.

Orang yang bicara via telepon dengan pewaris takhta Saudi itu adalah Faisal al-Sbei. Dia ayah dari Abdullah al-Sbei yang meninggal dalam serangan teroris di gerbang Istana Al Salam.

Dalam aksinya, penyerang bersenjata menargetkan pos penjaga luar Istana Al Salam di Jeddah. Selain menewaskan dua tentara penjaga, tiga tentara lainnya terluka.

Mendengar respons Pangeran Mohammed, Faisal mengatakan bahwa dia dan anak-anaknya setia kepada kerajaan, agama dan rajanya.

“Semoga Tuhan memberkatimu, dan mereka (yang jatuh) telah memperkuat kehendak kita,” kata Pangeran Mohammed.

”Saya ingin Anda tahu dua hal; Saya akan membalas kematian putra Anda. Saya akan membalas dendamnya dari setiap ekstremis dan teroris di negeri ini. Kedua, saya ingin Anda menganggap saya sebagai salah satu putra Anda,” imbuh Mohammed, seperti dikutip Al Arabiya, Rabu (11/10/2017).

Credit sindonews.com

Pesan Jengkel Erdogan pada AS: Kami Tak Butuh Anda!

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh Washington mengorbankan hubungan dengan Ankara terkait perseteruan diplomatik yang berujung pada penangguhan layanan visa paspor oleh Amerika Serikat (AS). Pemimpin Ankara ini pun menyampaikan pesan jengkelnya, bahwa negaranya tidak membutuhkan Washington.

Erdogan menyalahkan Duta Besar AS untuk Turki John Bass sebagai orang yang mengorbankan hubungan kedua negara.

”Biarkan saya menjadi sangat jelas, orang yang menyebabkan ini adalah duta besar di sini. Tidak dapat diterima bahwa Amerika Serikat untuk mengorbankan mitra strategis pada duta besar yang tidak tahu tempatnya,” kata Erdogan saat berbicara di Ankara pada hari Kamis, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (13/10/2017).

Menurut Erdogan, Duta Besar John Bass telah bertindak sendiri dalam mengambil keputusan untuk menangguhhkan layanan penerbitan visa kepada warga Turki. Tindakan diplomat itu, kata dia, bukan atas nama pemerintah Amerika Serikat.

”Sayang sekali jika Amerika Serikat yang besar diperintah oleh seorang duta besar di Ankara. Karena inilah posisi yang mereka pegang. Mereka seharusnya mengatakan, 'Anda tidak bisa memperlakukan sekutu strategis saya dengan cara ini, Anda tidak bisa bertindak seperti ini.' Tapi mereka tidak bisa mengatakan ini,” ujar Erdogan yang dilansir Anadolu.
Departemen Luar Negeri AS menolak klaim tersebut. Menurut departemen itu, Bass memiliki dukungan penuh dari Washington, dan bahwa tindakannya dikoordinasikan dengan departemen, Gedung Putih, dan Dewan Keamanan Nasional.

Tapi, Erdogan mengabaikan bantahan Departemen Luar Negeri AS. Dia justru gencar menyampaikan pesan jengkelnya kepada Washington.

”Kami bukan negara kesukuan. Kami adalah negara Republik Turki dan Anda akan menerimanya. Kalau tidak, mohon maaf, tapi kami tidak butuh Anda!,” katanya.

Perseteruan kedua negara yang sama-sama anggota NATO ini masih dipicu oleh polemik kudeta Turki yang gagal pada tahun lalu. Erdogan menuduh AS menyembunyikan seorang tersangka yang diduga terkait dengan ulama Fethullah Gulen, tokoh yang dianggap sebagai dalang kudeta yang gagal.

”Pegawai konsulat yang dicari oleh polisi Turki bersembunyi di konsulat AS,” kata Erdogan.

Karyawan konsulat AS itu ditangkap polisi Turki pekan lalu. Dia adalah warga Turki bernama Metin Topuz. Media setempat melaporkan bahwa Topuz memfasilitasi pelarian dari para ”Gulenis” yang dikenal" Turki.

Penangkapan Topuz inilah yang mendorong kedutaan AS di Turki menangguhkan semua layanan visa non-imigran di semua fasilitas diplomatik AS. Ankara melalui kedutaannya di Washington membalas dengan melakukan hal serupa.

Credit sindonews.com

Iran Sebut AS Cemburu pada Popularitas Garda Revolusi

TEHERAN - Abolfazl Hassanbeigi, seorang anggota Parlemen Iran menyatakan, salah satu alasan kenapa Amerika Serikat (AS) bersikeras memasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) ke dalam daftar terorisme, adalah karena AS cemburu pada popularitas IRGC di kawasan.

"Status Iran dan IRGC di Asia Barat, khususnya di antara poros negara-negara perlawanan, meningkat dari hari ke hari," kata pria yang merupakan anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran.

Hassanbeigi, sepeti dilansir Tasnim menunjuk peran IRGC dalam pembentukan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut, dan menekankan bahwa pihaknya selalu menjadi pelopor pemberantasan terorisme.

Dia kemudian mengatakan, langkah AS mencoba memasukkan IRGC ke dalam daftar hitam adalah bagian dari perang psikologis AS terhadap Iran. "IRGC cukup kuat untuk melawan sanksi yang mungkin dijatuhkan AS," ungkapnya.

Iran sendiri sebelumnya telah memperingatkan tentang recana AS itu. Presiden Iran Hassan Rouhani memperingatkan ada dampak yang tidak terduga jika AS tetap memutuskan untuk memasukan IRGC ke dalam daftar hitam. Ia mengatakan, IRGC tidak hanya populer di Iran, tapi juga di negara-negara regional.

"Jika pemerintah AS membuat kesalahan dengan mengambil tindakan terhadap IRGC, itu akan menjadi kesalahan ganda," kata Raouhani dalam sebuah pernyataan beberapa waktu lalu.

Credit sindonews.com

Trump soal kesepakatan nuklir Iran: Kami tidak dapat apa-apa

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Carlos Barria )

Kita akan segera melihat apa yang akan terjadi."

Washington (CB) - Presiden Donald Trump kembali menyebut kesepakatan nuklir Iran merugikan Amerika, saat dia bersiap mengumumkan keputusan penting apakah akan menyertifikasi atau tidak terkait kepatuhan Iran terhadap perjanjian itu.

"Ini kesepakatan terburuk. Kami tidak mendapat apa-apa," kata Trump kepada Fox News merujuk kepada kesepakatan 2015 yang dinegosiasikan dengan Iran oleh Amerika Serikat dan lima negara adidaya lainnya, seperti dilansir dari Kantor Berita AFP.

Perjanjian itu mencabut sanksi Iran dengan imbalan penghentian program nuklir guna mencegahnya mengembangkan senjata nuklir.

"Kita menyetujuinya karena kita lemah padahal sebenarnya kita memiliki kekuatan besar," ucap Trump.

"Kita akan segera melihat apa yang akan terjadi," kata Trump, yang harus mengumumkan keputusannya apakah akan menyertifikasi kepatuhan Iran akhir pekan ini.

Setiap 90 hari, presiden harus memberi tahu Kongres apakah dia yakin Iran mematuhi kesepakatan tersebut dan apakah pencabutan sanksi sesuai dengan kepentingan rakyat Amerika.

Sejauh ini, Trump mengakui kepatuhan Iran, namun mengatakan bahwa tenggat waktu berikutnya pada Minggu adalah hal yang sangat penting.

Beberapa pejabat AS mengatakan Trump kali ini mungkin memilih tidak menyertifikasi kesepakatan itu.

Jika dia memilih untuk tidak mengesahkan, Trump akan menentang pendapat beberapa penasihat puncaknya, negara-negara Eropa dan Badan Tenaga Atom Internasional.

Credit antaranews.com

Kurdi tawarkan perundingan dengan Irak

Dokumen foto kamp pengungsian di Kota Arbil, kawasan Kurdistan Irak, Selasa (20/8/2017). Pemerintah Kurdistan dan Pemerintah Pusat Irak sedang bersitegang terkait penyelenggaraan referendum kemerdekaan Kurdi pada akhir September 2017. (REUTERS/Thaier al-Sudani)

... kami siap untuk apa pun keputusan dari pembicaraan dan perundingan yang sesuai dengan hukum Irak."

Baghdad (CB) - Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) menawarkan perundingan dengan pihak berwenang Irak terkait dengan kedudukan bandar udara Kurdi, pos perbatasan dan sejumlah bank, yang dikenai pembatasan setelah referendum kemerdekaan.

Pemerintah Irak di Baghdad mengambil tindakan tersebut dalam upaya mengucilkan KRG setelah referendum didominasi keinginan Kurdi Merdeka pada bulan lalu.

Bahkan, pihak Baghdad menyatakan pemungutan suara itu sebagai tindakan melanggar hukum, memberlakukan larangan penerbangan internasional langsung ke wilayah utaranya itu, serta memerintahkan penangkapan terhadap panitia penyelenggara referendum.

Mereka juga menuntut KRG menyerahkan kendalinya atas pos perbatasan dan menghentikan penjualan dolar Amerika Serikat (AS) ke empat bank, yang berkegiatan di wilayah Kurdi.

"Untuk menghindari hukuman ini, kami mengundang Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi, sekali lagi, bahwa kami siap untuk apa pun keputusan dari pembicaraan dan perundingan yang sesuai dengan hukum Irak," kata KRG dalam pernyataannya, Rabu malam (11/10), layaknya dikutip kantor berita Reuters.

Pernyataan tersebut menawarkan perundingan terkait penyeberangan, perdagangan kawasan, pemberian pelayanan kepada warga, bank dan bandar udara.

Isi pernyataan itu menandai perubahan taktik pihak berwenang Kurdi, yang pada Rabu kemarin menuduh pasukan Irak dan paramiliter dukungan Iran menyiapkan serangan besar di wilayah Kirkuk dan dekat Mosul di Irak utara.

Juru bicara militer Irak membantah rencana serangan apapun terhadap pasukan Kurdi, dengan mengatakan bahwa pasukan pemerintah sedang bersiap untuk mengusir kelompok pemberontak IS dari daerah dekat perbatasan Suriah.

Dewan Yudisial Irak mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Rabu kepada ketua komisi referendum Kurdi dan dua orang ajudannya atas pelanggaran putusan pengadilan (Irak) yang sah, yang melarang penyelenggaraan pemungutan suara kemerdekaan karena bertentangan dengan undang-undang.

Negara tetangga Irak, Iran dan Turki, menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap referendum itu. Mereka mengkhawatirkan referendum kemerdekaan Kurdi di Irak memicu semangat memberontak bagi masyarakat Kurdi di wilayah mereka.

Pasukan Irak dan paramiliter Syiah, dikenal dengan Mobilisasi Popular, dikerahkan ke wilayah selatan dan barat Kirkuk, di daerah-daerah yang sebelumnya berada di bawah kendali kelompok ISIS.

Daerah sekitar pos perbatasan al-Qaim, Irak barat, adalah wilayah terakhir di Irak, yang masih berada di bawah kendali kelompok pemberontak tersebut. Kelompok Itu pernah menguasai sepertiga wilayah Irak pada 2014.

Credit antaranews.com

Jordania kutuk pelanggaran berulangkali Israel terhadap Masjid Al Aqsha

Amman, Jordania, (CB) - Jordania pada Kamis (12/10) mengutuk apa yang dikatakannya sebagai pelanggaran yang berulangkali dilakukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsha di Jerusalem Timur, demikian laporan kantor berita resmi Jordania, Petra.

Menteri Negara Urusan Medua Mohammad Momani mengatakan pelanggaran semacam itu, termasuk penyerbuan belum lama ini ke dalam halaman Masjid Al-Aqsha oleh pemukim Yahudi, meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

"Jordania menolak dan mengutuk tindakan yang tak bertanggung-jawab dan provokatif semacam itu oleh penguasa Yahudi. Tindakan ini menyulut perasaan umat Muslim di mana pun juga dan melanggar semua norma serta hukum internasional yang menyerukan dihormatinya semua tempat suci," kata Momani, sebagaimana dikutip Xinhua.

Jordania, yang menandatangani kesepakatan perdamaian dengan Israel pada 1994, mengawasi tempat suci agama Islam dan Kristen di Jerusalem Timur --yang dirancang sebagai ibu kota oleh rakyat Palestina.

Momani menambahkan tindakan semacam itu oleh Israel merusak upaya internasional untuk melanjutkan pembicaraan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Menteri tersebut menyeru Pemerintah Israel agar segera menghentikan pelanggaran semacam itu dan menghormati peran Jordania dalam melindungi semua tempat suci di Jerusalem.

Credit antaranews.com

Sikap Israel setelah Palestina bersatu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (REUTERS/Gali Tibbon )

Gaza/Kairo (CB) - Israel hati-hati menanggapi kesepakatan rekonsiliasi Hamas dan Fatah di Palestina dengan menyatakan Palestina mesti mematuhi kesepakatan-kesepakaan internasional sebelumnya.

Israel juga menyatakan Palestina harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan Kuartet Timur Tengah untuk perdamaian Israel-Palestina, termasuk pengakuan keberadaan Israel dan pelucutan Hamas.

"Israel akan mencermati perkembangan-perkembangan di lapangan dan bertindak sesuai itu," kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Para analis menyebut kesepakatan rujuk Palestina itu menandai pengakuan Hamas terhadap kesulitan akibat isolasi internasional yang terus menyudutkannya dan pengakuan bahwa Hamas kesulitan mengelola dan membangun Gaza yang terus-terusan diblokade dan diperangi Israel.

Kamis kemarin Hamas sepakat menyerahkan kendali pemerintahan Gaza kepada pemerintahan Mahmoud Abbas dan Partai Fatah yang selama ini hanya menguasai Tepi Barat.

"Kami di Hamas kali ini serius seperti waktu-waktu sebelumnya. Kami telah membubarkan komisi pemerintahan (pemerintahan bayangan). Kami membuka pintu untuk mencapai rekonsiliasi ini," kata Saleh Arouri, juru runding Hamas di Kairo setelah kesepakatan rekonsiliasi Palestina ditandatangani.

Sepanjang pekan ini Hamas dan Fatah berada di Kairo untuk mengurusi detail pemindahan kekuasaan di Gaza yang termasuk perbatasan-perbatasan Gaza yang krusial, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Israel Respons Rekonsiliasi Hamas-Fatah

Seorang pejabat Israel yang tak menyebutkan nama mengatakan, Hamas dan Fatah harus patuh pada kesepakatan internasional dan mengakui Israel. (AFP PHOTO / SAID KHATIB).

Jakarta, CB -- Israel memberi respons mengenai rekonsiliasi faksi-faksi Palestina, Hamas dan Fatah yang bersepakat demi persatuan Palestina. Kedua faksi itu menyepakati rekonsiliasi di Kairo Mesir, Kamis (12/10).

Dikutip AFP, seorang pejabat Israel yang tak menyebutkan nama mengatakan, rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah harus patuh pada kesepakatan internasional yang sudah ditetapkan. Pejabat ini juga menyebut, Hamas harus mengakui keberadaan Israel.

"Setiap rekonsiliasi antara Otoritas Palestina dan Hamas harus mencakup komitmen terhadap kesepakatan internasional. Pertama-tama mengakui Israel," kata pejabat tersebut dalam reaksi pertama pemerintah Israel terhadap kesepakatan yang ditandatangani Hamas dan Fatah.

Pejabat tersebut mengacu pada Kuartet Diplomatik mengenai perdamaian Timur Tengah, yang mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan hal yang sama. Kesepakatan rekonsiliasi Palestina harus mematuhi kesepakatan internasional dan persyaratan yang ditetapkan oleh Kuartet Timur Tengah, termasuk pengakuan Israel dan pelucutan senjata Hamas.

"Israel akan memeriksa perkembangan di lapangan dan bertindak sesuai perkembangan di lapangan," kata sebuah pernyataan resmi dari kantor Netanyahu dilansir dari Reuters.

Hamas dan Fatah memulai melakukan perundingan di Kairo, Mesir pada Selasa (10/10) sebelum akhirnya terjadi kesepakatan untuk rekonsiliasi demi persatuan Palestina. Faksi-faksi Palestina yang bertikai sejak satu dekade terakhir ini menandatangani kesepakatan pada hari Kamis (12/10) untuk mengakhiri perpecahan setelah perundingan yang dimediasi oleh Mesir.

Mesir sudah berulang kali menjadi penengah untuk mendamaikan kedua faksi ini guna membentuk pemerintahan bersatu di Gaza dan Tepi Barat.

Bulan lalu pun kelompok Hamas, yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Barat dan Israel, setuju untuk menyerahkan kekuasaan di Gaza pada Pemerintahan Otoritas Palestina yang dipimpin Mahmoud Abbas dan didukung Fatah.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat akan melanjutkan kontrol penuh atas Jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada 1 Desember.

Credit cnnindonesia.com

Otoritas Palestina Sambut Baik Rekonsiliasi Hamas dan Fatah

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik kesepakatan antara Hamas dan Fatah untuk persatuan Palestina. (REUTERS/Denis Balibouse).

Jakarta, CB -- Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik kesepakatan antara Hamas dan Fatah, dua faksi di Palestina yang sejak lama bertikai. Rekonsiliasi kedua faksi yang disepakati di Kairp, Mesir itu disebut Abbas telah mengakhiri perpecahan di Palestina selama ini.

"Ini kesepakatan akhir untuk mengakhiri perpecahan. Meskipun masih banyak rincian yang harus diselesaikan dan upaya rekonsiliasi sebelumnya yang telah berulang kali gagal," kata Abbas seperti dilansir AFP, Kamis (12/10).

Rekonsiliasi itu ditandatangani oleh wakil ketua Hamas yang baru, Salah al-Aruri dan kepala delegasi Fatah, Azzam al-Ahmad. Kesepakatan ini terjadi setelah dilakukannya perundingan oleh kedua faksi sejak Selasa (10/10) dengan dimediasi Mesir.

Adapun, masyarakat Palestina merayakan rekonsiliasi ini di Jalur Gaza. Mereka menyambut gembira kesepakatan itu serta mengibarkan bendera Mesir, Palestina, Fatah, dan Hamas.

Usai rekonsiliasi ini, diperkirakan kedua faksi akan melakukan perundingan untuk membentuk sebuah pemerintahan bersatu Palestina. Perundingan akan dilakukan di Kairo pada tanggal 21 November mendatang.

Seorang pejabat dari gerakan Fatah mengatakan bahwa Presiden Abbas berencana untuk segera melakukan perjalanan ke Jalur Gaza sebagai bagian dari upaya persatuan dan akan menjadi kunjungan pertamanya dalam satu dekade.

"Sanksi yang diambil oleh Abbas terhadap Gaza yang dikuasai Hamas selama ini juga akan segera dicabut," kata pejabat tersebut.

Selain itu, dalam rekonsiliasi juga disepakati sejumlah pin, di antaranya mencakup 3.000 anggota pasukan polisi Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat akan pindah ke Gaza.

Namun, angka tersebut hanyalah sebagian kecil dari lebih dari 20.000 petugas polisi yang dipekerjakan secara terpisah oleh Hamas.

Credit cnnindonesia.com

Hamas dan Fatah rujuk, Palestina pun bersatu

Seorang anak Palestina dengan busana tradisional mengibarkan bendera Palestina di Ramallah, Tepi Barat, Palestina, Kamis (29/11). (REUTERS/Marko Djurica)

Gaza/Kairo (CB) - Dua faksi Palestina yang selama ini bermusuhan --Hamas dan Fatah-- menandatangani pakta rekonsiliasi, Kamis waktu setempat, setelah Hamas sepakat menyerahkan kendali pemerintahan Gaza kepada Fatah, termasuk penyeberangan perbatasan Fatah yang dianggap sangat penting. Kesepakatan dicapai sepuluh tahun setelah kantong itu dikuasai Hamas melalui perang saudara.

Kesepakatan yang ditengahi oleh Mesir itu menjembatani perbedaan besar antara Partai Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas yang didukung Barat dengan Hamas yang dilabeli teroris oleh Barat dan Israel.

Kesatuan Palestina itu juga menguatkan posisi Abbas dalam setiap perundingan Palestina di daerah-daerah Palestina yang diduduki Israel.

Perpecahan di dalam Palestina selama ini telah menjadi hambatan terbesar dalam proses perdamaian di mana Hamas telah tiga kali berperang melawan Israel sejak 2008 dan sampai sekarang tetap menyerukan penghancuran Israel.

Kesepakatan Hamas untuk mengalihkan kendali kekuasaan di Gaza kepada Fatah telah menandai pembalikan besar-besaran dalam Hamas yang khawatir diisolasi bantuan keuangan dan politik oleh Arab Saudi cs sebagai tindak lanjut dari aksi isolasi Saudi cs kepada Qatar. Saudi cs menuduh Qatar menyokong militan-militan Islamis, termasuk Hamas.

Ribuan rakyat Palestina turun ke jalan-jalan di Gaza demi merayakan pakta persatuan itu. Pengeras suara-pengeras suara tak henti memutarkan lagu-lagu nasional, sedangkan para pemuda menari dan berpelukan sembari melambaikan bendera Palestina dan Mesir.

Mesir membantu memediasi beberapa upaya rekonsiliasi sebelumnya di antara dua pergerakan Palestina itu dan membentuk pemerintahan persatuan di Gaza dan Tepi Barat di mana Abbas dan Fatah berbasis.

Pada 2014, Hamas dan Fatah telah sepakat membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional, tapi kesepakatan itu buyar akibat saling tuduh di mana Hamas terus mendominasi Gaza.

"Pemerintahan legislatif, pemerintahan konsensus, akan kembali berdasarkan tanggung jawab dan hukum," kata ketua delegasi Fatah Azzam Al-Ahmed di Kairo.

Dia mengatakan pemerintahan persatuan akan mengendalikan semua lembaga tanpa kecuali, termasuk semua penyeberangan perbatasan dengan Israel dan di Rafah yang merupakan satu-satunya akses Gaza ke Mesir.

Kesepakatan itu menyebutkan pasukan kepresidenan Abbas bertanggung jawab menjaga penyeberangan Rafah pada 1 November dan kendali pemerintahan sepenuhnya di Gaza kepada pemerintah persatuan pada 1 Desember, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Hamas dan Fatah capai kesepakatan soal rekonsiliasi

Warga berkumpul saat rombongan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah tiba di utara Jalur Gaza, Senin (2/10/2017),untuk mengambil alih pemerintahan di Gaza dari kelompok Hamas. (REUTERS/Suhaib Salem/cfo/17)

Kairo/Gaza (CB) - Faksi-faksi yang bersaing di Palestina, Hamas dan Fatah, telah mencapai kesepakatan mengenai rekonsiliasi politik menurut pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dalam satu pernyataan, Kamis, tanpa merinci kesepakatan yang dicapai dengan perantara Mesir itu.

Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa rincian mengenai kesepakatan itu akan disampaikan dalam jumpa pers di Kairo, tempat perundingan antara kedua faksi yang bersaing tersebut dimulai pada Selasa.

Fatah yang didukung Barat kehilangan kendali atas Gaza, yang kemudian dikendalikan Hamas, yang dianggap teroris oleh Barat dan Israel, dalam pertempuran 2007.

Namun bulan lalu Hamas setuju menyerahkan kekuasaannya di Gaza kepada pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas yang didukung Fatah.

"Fatah dan Hamas telah mencapai kesepakatan dini hari ini dalam perundingan yang diperantarai Mesir," kata Haniyeh dalam satu pernyataan.

Mesir membantu memediasi beberapa upaya untuk mendamaikan dua gerakan tersebut dan membentuk pemerintahan persatuan dengan pembagian kekuasaan di Gaza dan Tepi Barat.

Hamas dan Fatah sepakat pada 2014 untuk membentuk sebuah pemerintah rekonsiliasi nasional, namun terlepas dari kesepakatan itu pemerintahan bayangan Hamas terus menguasai Jalur Gaza.

"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh warga Palestina atas tercapainya kesepakatan rekonsiliasi di Kairo. Kami melakukan segala upaya untuk memulai babak baru dalam sejarah," kata juru bicara Hamas Hazem Qassem kepada Reuters.

Hamas setuju menyerahkan kekuasaan administratifnya di Gaza kepada pemerintah yang didukung Fatah bulan lalu. Langkah itu merupakan pembalikan besar bagi Hamas, antara lain didorong oleh ketakutan kelompok mengenai potensi pengucilan keuangan dan politik setelah pendonor utamanya, Qatar, menghadapi krisis diplomatik dengan sekutu kunci mereka.

Delegasi dari kedua faksi yang bersaing tersebut melakukan pembicaraan di Kairo pekan ini untuk membahas rincian lebih lanjut mengenai serah terima pemerintahan, termasuk pengamanan di Gaza dan perlintasan batas.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, 3.000 petugas keamanan Fatah akan bergabung dengan pasukan kepolisian Gaza. Namun Hamas tetap memiliki unsur bersenjata terkuat di Palestina, dengan 25.000 anggota yang telah bertempur dalam tiga perang melawan Israel sejak 2008.

Kedua rival tersebut berharap kesepakatan pengerahan pasukan keamanan dari pemerintah Palestina dukungan Fatah ke perbatasan Gaza akan mendorong Mesir dan Israel mencabut pembatasan ketat di penyeberangan perbatasan. Pencabutan tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu Gaza menghidupkan kembali perekonomiannya.

Credit antaranews.com

AS Nyatakan Keluar dari UNESCO

Amerika Serikat menyatakan menarik diri dari UNESCO. Keputusan keluar dari UNESCO itu akan efektif pada akhir tahun 2017 ini. (Reuters).

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menyatakan menarik diri dari UNESCO, badan budaya dan pendidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negeri Paman Sam efektif akan keluar dari UNESCO pada tanggal 31 Desember, kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

"Keputusan ini bukan perkara mudah, dan mencerminkan kekhawatiran AS akan meningkatnya tunggakan di UNESCO, kebutuhan akan reformasi mendasar dalam organisasi tersebut, dan melanjutkan bias anti-Israel di UNESCO," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert dikutip, Reuters, Jumat (13/10).

Meski begitu, AS tetap akan terlibat sebagai non-anggota. Terutama untuk memberikan pandangan, perspektif, dan keahlian yang dipunya. AS merupakan penyumbang seperlima pendanaan UNESCO dengan sumbangan 80 juta dolar setiap tahunnya.

Keputusan menarik diri AS ini menjadi pukulan telak bagi organisasi yang bermarkas di Paris itu.

Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova menyatakan kecewa atas keputusan AS itu. Pada saat berbagai konflik terus mengoyak masyarakat di seluruh dunia, "sangat disayangkan bahwa Amerika Serikat mengundurkan diri dari badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang mendorong pendidikan untuk perdamaian dan melindungi kebudayaan yang terancam."

Irina mengatakan, keputusan AS mundur dari UNESCO ini merupakan kehilangan bagi keanggotaan PBB. Apalagi UNESCO sedang berada dalam proses untuk memilih kepala baru, yang prioritasnya akan berupa menghidupkan kembali berbagai kekayaan organisasi itu.

Langkah AS tersebut menggarisbawahi ketidakpercayaan yang dinyatakan Presiden Donald Trump bahwa AS tetap perlu mengikatkan diri dengan badan-badan multilateral. Trump disebut menjalankan pemerintah dengan mendahulukan kepentingan ekonomi dan nasional AS dibanding komitmen internasional.

Para diplomat mengemukakan kekhawatiran soal mundurnya AS dari UNESCO. Ketidakhadiran AS atau negara manapun yang memiliki banyak kekuatan adalah suatu kehilangan.

"Ini bukan hanya masalah uang, tapi juga soal memajukan kondisi ideal yang penting bagi negara-negara seperti Amerika Serikat, seperti pendidikan dan kebudayaan," kata seorang diplomat yang tak disebutkan namanya.

Credit CNN Indonesia

AS nyatakan keluar dari UNESCO

Lambang UNESCO (UNESCO)

Paris (CB) - Amerika Serikat pada Kamis mengumumkan bahwa negara itu keluar dari keanggotaan Badan PBB untuk Kebudayaan dan Pendidikan (UNESCO).

AS mengeluhkan cara organisasi itu dijalankan serta sikap, yang digambarkan AS sebagai bias terhadap Israel.

"Tidak mudah untuk mengambil keputusan ini. (Keputusan ini) menggambarkan keprihatinan AS terhadap tunggakan pembayaran yang menggunung di UNESCO, perlunya reformasi mendasar di dalam organisasi ini, serta bias anti-Israel yang terus berlanjut," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert dalam pernyataan.

AS merupakan penyumbang seperlima pendanaan UNESCO. Setiap tahun, AS memberikan 80 juta dolar (sekitar Rp1,08 triliun).

Pencabutan keanggotaan AS merupakan pukulan keras bagi organisasi yang bermarkas di Paris itu.

UNESCO mulai menjalankan kegiatan pada 1946 dan selama ini dikenal sebagai lembaga yang menetapkan situs-situs Warisan Dunia, seperti kota kuno Palmyra di Suriah dan Taman Nasional Grand Canyon di AS.

Menurut peraturan UNESCO, pengunduran diri itu mulai berlaku pada akhir Desember 2018. Hingga tiba saatnya nanti, Amerika masih terikat sebagai anggota penuh.

Organisasi dunia, yang mempekerjakan sekitar 2.000 orang di seluruh dunia dan sebagian besar di antaranya di Paris, itu telah sekian lama menjadi sasaran kecaman soal penggunaan sumber dayanya serta resolusi-resolusi yang dianggap Israel dan sejumlah negara lainnya sebagai sikap yang bias.

Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova menyatakan kecewa atas keputusan AS itu.

"Pada saat berbagai konflik terus mengoyak masyarakat di seluruh duni, sangat disayangkan bahwa Amerika Serikat mengundurkan diri dari badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang mendorong pendidikan untuk perdamaian dan melindungi kebudayaan yang terancam," katanya.

"(Keputusan AS mundur dari UNESCO) ini merupakan kehilangan bagi keluarga Perserikatan Bangsa-bangsa. (Keputusan) ini adalah kerugian bagi multilateralisme."

UNESCO sedang berada dalam proses untuk memilih kepala baru, yang prioritasnya akan berupa menghidupkan kembali berbagai kekayaan organisasi itu.

Langkah AS tersebut menggarisbawahi ketidakpercayaan yang dinyatakan Presiden Donald Trump bahwa Amerika Serikat tetap perlu mengikatkan diri dengan badan-badan multilateral.

Donald Trump telah menggaungkan kebijakan "Amerika Terlebih Dahulu", yang lebih mendahulukan kepentingan ekonomi dan nasional AS dibandingkan komitmen internasional.

Sejak Trump menjabat sebagai presiden, Amerika Serikat telah meninggalkan perundingan perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik, menarik diri dari kesepakatan Paris soal iklim serta membuka upaya merundingkan kembali kesepakatan perdagangan dengan Kanada dan Meksiko (NAFTA), yang telah berlangsung puluhan tahun.

Para diplomat mengemukakan kekhawatiran soal mundurnya AS dari UNESCO.

"Ketidakhadiran Amerika Serikat atau negara manapun yang memiliki banyak kekuatan adalah suatu kehilangan. Ini bukan hanya masalah uang, tapi juga soal memajukan kondisi ideal yang penting bagi negara-negara seperti Amerika Serikat, seperti pendidikan dan kebudayaan," kata seorang diplomat.

Dengan alasan berbeda, Inggris, Jepang dan Brazil merupakan tiga dari sejumlah negara yang belum membayar iuran mereka untuk 2017, demikian Reuters melaporkan.

Credit antaranews.com