Presiden Rodrigo Duterte mengincar target
'mangsa besar' dalam kampanye perang narkoba kontroversial yang sudah
digencarkan sejak tahun lalu. (Reuters/Erik De Castro)
"Kini, kami menargetkan eselon lebih tinggi dari sindikat itu, juga orang yang melindungi mereka di lingkungan pemerintahan," ujar juru bicara kepresidenan Filipina, Ernesto Abella, Kamis (12/10).
Namun menurut Abella, Duterte memerintahkan agar operasi ini diserahkan sepenuhnya ke badan pengawasan narkoba, tak lagi melibatkan kepolisian demi menghindari tuduhan liar.
Selama ini, Duterte dikecam karena sekitar 3.900 pengedar narkoba diduga tewas di tangan polisi tanpa proses peradilan yang jelas.
Kepolisian sendiri menampik bahwa mereka mengeksekusi para tersangka tersebut. Mereka juga menekankan, 2.300 orang yang tewas tersebut merupakan korban persaingan kartel narkoba.
Meski menampik, kepolisian mengklaim tetap akan melakukan penyelidikan internal terkait tudingan tersebut.
Dengan absennya kepolisian dari kampanye perang narkoba ini, personel yang dapat diandalkan oleh Duterte untuk menjalankan operasi ini pun berkurang.
Juru biara Badan Penanganan Narkoba Filipina (PDEA), Derreck Carreon, mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya hanya dapat mengerahkan 2.000 personel tahun ini.
Pada tahun anggaran selanjutnya, PDEA juga hanya dapat membiayai 200 agen baru pada 2018. Meski demikian, Carreon menyatakan bahwa pihaknya tetap siap melaksanakan tugasnya.
Namun, banyak pihak meragukan PDEA dapat menjalankan tugasnya sesuai prosedur demi menghindari korban nyawa tanpa proses hukum yang jelas.
Menanggapi keraguan ini, Carreon berkata, "Kami akan mematuhi prosedur. Kami tidak mau melawan, tapi kami juga harus melindungi diri sendiri jika tersangka melawan."
Credit cnnindonesia.com
