CUPUMA

Kamis, 21 Juli 2016

Presiden Filipina Setuju Berdamai Dengan Pemberontak Moro

Presiden Filipina terpilih, Rodrigo Duterte memaparkan pidato pertamanya usai pelantikan di istana Malacanang, Manila, 30 Juni 2016. Duterte bersumpah akan melawan kelompok militan Abu Sayyaf yang bermukim di Filipina Selatan. Presidential Palace/Handout via Reuters

CB, Manila - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte telah menyetujui "peta jalan bagi perdamaian" baru yang bertujuan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dengan kelompok gerakan kemerdekaan Moro dan pemberontak komunis di negeri itu.

Rencana perdamaian, yang juga dilihat sebagai jalan untuk meningkatkan pembangunan di negeri itu, disampaikan oleh Penasihat Perdamaian Presiden, Jesus Dureza selama pertemuan tertutup kabinet di Istana Malacanang pada Senin (18 Juli 2016).

Dureza mengatakan rencana perdamaian baru akan mencakup keterlibatan Bangsamoro, dimulainya kembali perundingan perdamaian dengan Partai Komunis Filipina / Tentara Rakyat Baru / Front Demokrasi Nasional (CPP / NPA / NDF), dan pelaksanaan perjanjian final dengan kelompok pemberontak lainnya.

"Kami siap menandatangani ratusan perjanjian damai. Saat ini kami tengah mempersiapkan negosiasi dengan para pemberontak," katanya kepada wartawan, seperti yang dilansir Gulf Times pada 20 Juli 2016.

Peta jalan damai yang digambarkan Dureza sebagai "inklusif," mencakup rencana untuk membentuk sebuah badan untuk menangani konflik Moro dan pemberontak lainnya. Badan ini akan bertugas untuk menyusun undang-undang yang akan diajukan dalam Kongres sebagai pengganti Hukum Dasar Bangsamoro yang tidak disahkan oleh Kongres sebelumnya.

"Akan ada inklusivitas, selanjutnya, di bawah Duterte Roadmap for Peace di mana semua faksi Bangsamoro harus datang di bawah satu atap sehingga akan ada inklusivitas dalam pelaksanaan semua kesepakatan khusus ini," kata Dureza.

Credit TEMPO.CO

Kecil Peluang Indonesia Bebaskan WNI Korban Sandera

Peluang yang terbuka hanya sekitar 0,5 persen. Sangat kecil.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. (M Nadlir)

CB – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan ada beberapa alasan yang membuat Indonesia tak bisa segera membebaskan WNI yang menjadi korban sandera Abu Sayyaf.
Menurutnya, ada empat alasan pemerintah tak menggelar operasi militer untuk membebaskan 10 sandera Warga Negara Indonesia (WNI) di Filipina.
"Karena banyak hal, pertama, konstitusi Filipina. Kedua, kita tak tahu medannya, ketiga, daerah itu medannya susah dan keempat, daerah itu mereka kompak membela si penyandera ini," kata Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Rabu 20 Juli 2016.
Karena itu, menurut Luhut, peluang operasi militer digelar sangatlah kecil. Peluang Indonesia bisa melakukan operasi militer hanya sekitar 0,5 persen.
Selain itu, pembebasan sandera tersebut juga perlu kerjasama dengan militer Filipina. Jika, gagal dalam pembebasan sandera, citra Indonesia akan tercoreng.
"Lah kalau kita tak ada back up, kita datang, keluar tak bisa, kan malu Indonesia. Kami ini sedang menghitungnya," ujar Luhut menegaskan. Luhut berujar, pasukan elite manapun pasti memperhitungkan operasi militer dalam setiap operasi pembebasan sandera. Sebab, terpenting, seluruh sandera yang dibebaskan harus selamat.
"Opsi-opsi itu benar-benar kita hitung untung ruginya, dan kita juga tak mau mereka (sandera) mati. Tapi kita juga kadang beyond our control, mana anda lihat, Amerika dengan Air Forcenya juga kadang gagal, Inggris juga begitu dengan SAS-nya kadang gagal," ungkap Luhut.
Diketahui, saat ini total 10 WNI masih berada dalam tawanan Abu Sayyaf, dan sudah empat kali WNI disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Terakhir, tiga WNI disandera kelompok Abu Sayyaf ketika melewati perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, Negara Bagian Malaysia. Ketiganya adalah ABK pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim berbendera Malaysia.

Credit VIVA.co.id

Curhatan Pencipta Mobil Listrik 'Dicampakkan' Pemerintah

Ricky Elson masih menyimpan kekecewaan.

Ricky Elson (wikipedia)

CB – Pencipta mobil listrik Selo, Ricky Elson, rupanya masih menyimpan kekecewaan terhadap pemerintah. Maklum, alih-alih ingin memberikan yang terbaik untuk negeri tercintanya, pria 36 tahun seakan justru dicampakkan di negerinya sendiri.
Ya, empat tahun lalu, Ricky yang sebelumnya bekerja di Jepang kembali ke tanah air dengan sebuah mimpi besar memajukan dunia otomotif tanah air dengan teknologi motor penggerak listrik karyanya. Serta merta, harapan memiliki mobil listrik nasional kembali bergairah di seantero Indonesia.
Benar saja, mobil listrik Selo dan Tucuxi karya Ricky akhirnya diperkenalkan pada 2012-2013 silam dan dianggap sebagai pelopor mobil listrik nasional. Namun, mimpi itu buyar karena beberapa sebab.
Mulai dari tudingan bahwa Ricky melakukan pencurian teknologi mobil listrik, gagal uji emisi dari pemerintah hingga tersangkut kasus korupsi yang ikut menyeret sosok menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan.
Yang menjadi pertanyaan, jerakah Ricky Elson? Tidak, pria asal Padang ini rupanya diam-diam kembali menciptakan mobil listrik. Bedanya, ia kini tak lagi terlalu berharap dengan pemerintah. Toh, Ricky berasumsi bahwa tugas untuk mengembangkan mobil listrik nasional adalah tugas pemerintah, bukan dirinya.
“Masih dikembangkan. Nanti saja tidak ada yang harus diberitakan dari Ricky Elson. Dari dulu saya tidak peduli dengan ada atau tidaknya panggilan dari pemerintah. Saya tidak pernah menunggu dipanggil,” kata Ricky saat berbincang dengan VIVA.co.id.
Namun Ricky tak membantah untuk mengembangkan mobil listrik nasional, diperlukan pengembangan tidak hanya dari segi teknologi, tetapi beberapa aspek lain, termasuk sumber daya manusia, waktu, uang, regulasi, berbagai riset, serta yang lainnya.
Seperti diketahui, di 2015 lalu, Ricky dipinang seseorang kenalan di negeri Jiran Malaysia untuk mengembangkan mobil Selo, yang sampat menjadi buah bibir di Tanah Air karena bentuknya yang tak kalah dengan mobil sport asal Eropa.
Selain itu, sebelumnya pada 2013 Ricky juga turut andil dalam membuat mobil listrik untuk ajang international APEC di Bali. Mobil ini dikembangkan bersama menteri BUMN yang kala itu posisinya diduduki Dahlan Iskan.
Namun sayang, saat uji emisi sebelum diproduksi, SELO bersama dengan mobil-mobil listrik yang dinyatakan tidak lolos uji emisi oleh Pemerintah Indonesia.

Credit VIVA.co.id

Apa Kabar Selo, Mobil Listrik Sport Ciptaan Anak Negeri

Ricky mengaku tidak mau pengembangan mobil baru ini terhambat.

Mobil Listrik Selo. (Dok: facebook Ricky Elson)

CB – Pertengahan 2015 lalu, nama Ricky Elson, pencipta mobil listrik Selo, kembali mendapat sorotan media. Ia dikabarkan pergi ke Malaysia karena mendapat tawaran dari seseorang untuk mengembangkan mobil listrik.
Namun kini, pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 11 Juni 1980, itu telah ada di Indonesia. Ricky mengaku tetap berencana melakukan pengembangan mobil listrik.
“Rencana (membuat mobil listrik) jalan terus. Masih pengembangan. Pengembangan tidak harus mobil Selo, tapi mobil listrik lainnya,” ungkap Ricky kepada VIVA.co.id, Rabu 20 Juli 2016.
Ricky mengaku, pengembangan yang dilakukan saat ini terus diintensifkan. Tidak hanya dari segi teknologi, tetapi beberapa aspek lain, termasuk sumber daya manusia.
Untuk pengembangan mobil listrik sendiri, kata Ricky, banyak yang dibutuhkan, mulai dari waktu, uang, regulasi, dan berbagai riset.
“Kami akan buat lagi (mobil listrik),” ujarnya.
Namun sayang, Ricky memilih bungkam mengenai mobil seperti apa yang akan dibuat. Dia juga mengaku tak mau terhambat dalam pengembangan mobil tersebut.
Sebelumnya, perancang mobil listrik Selo itu menyatakan rela kendaraan hasil risetnya diambil alih pihak Malaysia. Namun, hal ini bukan atas nama pemerintah Malaysia, melainkan individu.
Ricky pun mengungkapkan, pengembangan mobil listrik Selo kala itu disebut menggunakan dana pribadi mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, bukan uang negara.
“Semuanya uang pribadi Bang Dahlan. Saya enggak mau pakai uang negara, ya pokoknya enggak ada pakai uang negara,” ujar Ricky beberapa waktu lalu.

Credit VIVA.co.id

Majelis Ulama Arab Saudi: Pokemon haram!

Game Pokemon GO (ANTARA News/Monalisa)

... perubahan hewan dalam permainan Pokemon --untuk memperoleh kekuatan tertentu-- mengandung penyesatan karena mempromosikan teori evolusi alam...

Riyadh, Arab Saudi (CB ) - Majelis ulama tertinggi di Arab Saudi kembali memfatwakan bahwa permainan waralaba Pokemon haram untuk dimainkan, kata media setempat, Rabu.

Meski demikian, Sekretariat Jenderal Majelis Ulama Senior Arab Saudi tidak menyebutkan secara tegas permainan Pokemon GO, yang digandrungi anak muda dari berbagai penjuru dunia saat ini. Pada 15 tahun lalu, lembaga itu memutuskan bahwa permainan kartu Pokemon juga haram.

Permainan Pokemon GO dari Nintendo, yang mengharuskan pengguna berjalan kaki mencari tokoh kartun Pokemon melalui layar telepon pintar, menjadi aplikasi sangat terkenal di dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Menurut majelis ulama Arab Saudi, perubahan hewan dalam permainan Pokemon --untuk memperoleh kekuatan tertentu-- mengandung penyesatan karena mempromosikan teori evolusi alam.

"Adalah hal sangat mengejutkan bahwa kata evolusi keluar begitu banyak dari mulut anak-anak," kata fatwa majelis ulama Arab Saudi.

Mereka juga mengatakan permainan Pokemon mengandung hal lain, yang dilarang dalam Islam, di antaranya, "penyekutuan Tuhan dengan adanya dewa, perjudian --yang dilarang dalam Al Quran-- dan pemujaan berhala".

Fatwa itu menambahkan, lambang dalam permainan Pokemon juga memromosikan agama Shinto dari Jepang, Kristen, Freemansori, dan "Zionisme global".

Di Arab Saudi, negara yang mengurus dua tempat paling suci dalam agama Islam, bioskop adalah hal terlarang. Perempuan juga tidak diperkenankan mengikuti perlombaan olahraga karena dianggap berdosa.

Ulama dalam majelis di Arab Saudi menilai bahwa tokoh dalam Pokemon --yang harus dicari oleh pengguna dengan berjalan kaki-- adalah berhala baru, yang berpeluang menyekutukan Tuhan.

Mereka berpendapat permainan itu akan membawa Arab Saudi kembali ke masa jahiliyah pra-Islam yang tidak bertuhan. Beberapa ulama bahkan menyatakan patriotisme kepada negara sebagai salah satu bentuk penyembahan terhadap berhala.

Secara umum, negara-negara Timur Tengah memang dikenal khawatir oleh penggunaan media sosial oleh kalangan muda yang semakin bertambah banyak.

Pemerintah di Kuwait dan Mesir sudah memperingatkan potensi bahwa para pengguna Pokemon GO akan mengarahkan telepon pintar mereka ke lokasi-lokasi terlarang, di antaranya istana negara, masjid, fasilitas minyak, dan pangkalan militer.

Credit ANTARA News

AS dan Sekutunya Bahas Serangan Pamungkas Berangus ISIS

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Ash Carter mengatakan, AS dan sekutunya telah menyepakati strategi untuk memberangus kelompok ekstrimis ISIS. Rencananya, serangan itu akan dipusatkan di dua kota yang selama ini dikenal sebagai basis terkuat ISIS.

Carter mengatakan, AS dan sekutunya akan menyudutkan militan ISIS di benteng mereka yang ada di Raqqa, Suriah, dan yang ada di Mosul, Irak. Namun ia memperingatkan bahwa strategi ini tidak akan menghilangkan ideologi kekerasan atau kemampuan serangan musim semi di tempat lain.

"Biarkan saya memperjelas: Kontrol ISIS atas kota-kota seperti Mosul dan Raqqa berada diujung keruntuhan," kata Carter seperti dikutip dari BBC, Kamis (21/7/2016).

Pertemuan yang dilakukan di Washington ini dihadiri oleh perwakilan 30 negara sekutu AS. Selain membahas rencana untuk memberikan kekalahan abadi kepada ISIS, pertemuan ini juga difokuskan pada rencana stabilisasi wilayah yang telah dibebaskan dari ISIS.

"Kita harus memastikan bahwa mitra kami memiliki apa yang mereka butuhkan untuk memenangkan pertarungan dan kemudian mempertahankannya, membangunnya kembali, dan membangun pemerintahan di wilayah itu," tukas Carter.

Credit Sindonews

Tolak Dicap Otoriter, Erdogan Bilang Kudeta Kejahatan pada Negara

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak anggapan bahwa dia menjadi sosok otoriter. Menurutnya, kudeta merupakan kejahatan terhadap negara dan pembersihan dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi.

Berbicara melalui seorang penerjemah dalam sebuah wawancara dengan penyiar Al Jazeera, Erdogan mengatakan bahwa demokrasi Turki berada di bawah ancaman.

”Kami akan tetap berada di dalam sistem parlementer yang demokratis, kami tidak akan pernah mundur dari itu,” katanya di istana presiden di Ankara.

”Namun, apa pun itu yang diperlukan untuk perdamaian dan stabilitas bangsa akan dilakukan,” lanjut Erdogan.

Komentar Erdogan muncul menjelang pengumuman status darurat selama tiga bulan sebagai respons Pemerintah Turki dalam menganggapi kudeta militer yang gagal.

”Saya ingin menggarisbawahi bahwa deklarasi keadaan darurat memiliki tujuan tunggal, mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi ancaman teroris yang dihadapi negara kita,” kata Erdogan, yang dikutip Kamis (21/7/2016).

Dia bersumpah untuk membersihkan “virus” di korps militer Turki. Erdogan memastikan setiap langkah yang diambil pemerintah usai upaya kudeta berada di dalam koridor hukum.

Dalam wawancara tersebut Erdogan menggambarkan kudeta sebagai "kejahatan terhadap negara Turki". Data terbaru, target “pembersihan” oleh Pemerintah Erdogan usai upaya kudeta mencapai sekitar 60 ribu orang, dari kalangan militer hingga akademisi.

Erdogan melawan kritik soal banyaknya penangkapan yang dilakukan pemerintahnya usai kudeta gagal. Menurutnya, negara-negara lain juga melakukan hal serupa ketika negara berada dalam bahaya.

”Sebagai contoh, dalam menghadapi aksi terorisme, Prancis mengambil banyak langkah,” ujar Erdogan.

”Apakah mereka tidak menahan orang-orang secara massal? Apakah mereka tidak menangkap orang-orang dalam jumlah yang sangat tinggi? Kita tidak dapat menyangkal situasi tersebut.”

Credit Sindonews

Eropa Kritik Rencana Hukuman Mati, Erdogan Minta Tengok Amerika

ANKARA - Uni Eropa mengkritik keras rencana Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan untuk menghidupkan kembali hukuman mati usai kudeta militer Turki yang berakhir dengan kegagalan. Erdogan membalas kritik dengan meminta untuk menengok penerapan serupa di negara maju seperti Amerika Serikat (AS).

Kendati demikian, Presiden Erdogan bersikeras bahwa keputusan Turki untuk menghidupkan kembali hukuman mati tidak akan mempengaruhi hubungan dengan Uni Eropa.

”Jika Uni Eropa menghormati demokrasi, itu akan menerima kehendak rakyat,” katanya. "Dunia ini tidak hanya Uni Eropa. Apakah Anda memiliki hukuman mati di AS, Rusia, China dan di banyak negara lain? Ya,” katanya lagi dalam wawancaranya dengan penyiar Al Jazeera yang dikutip Kamis (21/7/2016).

Keputusan untuk menghidupkan kembali hukuman mati di Turki, menurut Erdogan, tergantung keputusan parlemen.

“Jika parlemen membuat keputusan, maka tugas pemerintah yang berkuasa adalah untuk membuka jalan bagi hukuman ini diperkenalkan kembali. Orang-orang telah menyuarakan tuntutan ini. Mereka turun ke jalan dan terus berkata 'hukuman mati, hukuman mati’,” imbuh Erdogan.

Presiden Erdogan juga menolak anggapan bahwa dia menjadi sosok otoriter. Menurutnya, kudeta merupakan kejahatan terhadap negara dan pembersihan dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi.

Erdogan mengatakan bahwa demokrasi Turki berada di bawah ancaman. ”Kami akan tetap berada di dalam sistem parlementer yang demokratis, kami tidak akan pernah mundur dari itu,” katanya.

”Namun, apa pun itu yang diperlukan untuk perdamaian dan stabilitas bangsa akan dilakukan,” lanjut Erdogan.

Komentar Erdogan muncul menjelang pengumuman status darurat selama tiga bulan sebagai respons Pemerintah Turki dalam menganggapi kudeta militer yang gagal.

Credit Sindonews

Erdogan akan Diseret ke Pengadilan Jika Kudeta Berhasil

Recep Tayyip Erdogan (Ilustrasi)

CB, ISTANBUL -- Aparat kepolisian menemukan dokumen hukum yang dianggap telah disusun untuk mengajukan tuntutan terhadap tokoh-tokoh senior pemerintah Turki, apabila kudeta militer pekan lalu berhasil.

Dokumen itu ditemukan selama proses penggeladahan di kantor Jaksa Penuntut Umum, Mehmet Sel, di Istanbul, beberapa saat setelah penangkapannya. Dalam dokumen itu, nama Presiden Recep Tayyip Erdogan ada di antara mereka yang akan menghadapi tuntutan atas 'proses penyelesaian' untuk mengakhiri konflik Kurdi.

Seperti dilansir dari Anadolu Agency, Kamis (21/7), Mehmet Sel adalah satu di antara 71 hakim dan 39 jaksa dari Anadolu Palace of Justice yang diberhentikan pada Sabtu (16/7). Ia diberhentikan atas dugaan terlibat dalam upaya kudeta yang gagal pada hari sebelumnya. Ia telah ditangkap oleh pihak keamanan.

Dokumen itu ditujukan ke kantor kepala jaksa penuntut umum di Inegol, Provinsi Bursa. Selain Erdogan, tersebut pula nama Menteri Dalam Negeri Efkan Ala, Kepala Organisasi Intelijen Nasional Hakan Fikan, mantan Perdana Menteri Ahmet Davutoglu, dan mantan wakil PM Besir Atalay, serta Yalcin Akdogan.

Mereka dituduh telah mendukung kelompok-kelompok teroris antara kurun 2009 sampai 2015 menyusul pembicaraan damai dengan pemimpin PKK. Hal itu memungkinkan PKK mempunyai persediaan senjata dan bahan peledak di kota-kota di seluruh Turki.

Para pejabat senior Turki itu menjadi subjek penyelidikan karena dianggap telah 'melakukan tindak pidana membantu organisasi teror bersenjata'. Dokumen itu tidak ditandatangani, serta tidak memiliki tanggal kecuali tertera angka tahun 2016.

Menurut salah satu sumber, hal itu menunjukkan bahwa dokumen disiapkan dengan kemungkinan apabila kudeta berhasil. Pascakudeta, ribuang anggota dari sistem peradilan maupun tentara telah didakwa mempunyai hubungan dengan kudeta militer yang gagal tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Menhan Sebut Pengadaan Alutsista Tak Lagi Libatkan Broker

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebutkan tak ada pelibatan pihak ketiga dalam pengadaan alutsista di Indonesia.(CNN Indonesia/Prima Gumilang)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebutkan, tidak ada pelibatan broker (pihak ketiga) dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia.

"Enggak ada. Zaman saya G to G (antara dua pemerintah). Saya kan yang mengubah. Langsung," kata Ryamizard di Kantor Presiden, Rabu (20/7).

Dalam pembukaan rapat terbatas sore tadi, Presiden Joko Widodo memerintahkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan memastikan pengadaan tidak melibatkan perantara atau broker.

Menurutnya, keterlibatan perantara dalam pembelian alutsista berpotensi memunculkan permainan harga dan bertentangan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di badan negara.

Instruksi itu sesuai dengan tujuh prinsip pengadaan alutsista berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014, yakni efisien, efektif, transparan dalam pengelolaan anggaran, menjamin kerahasiaan, bersaing, akuntabel dan tidak diskriminatif.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim berpendapat, pelibatan perantara dalam pengadaan alutsista merupakan hal wajar. Imbauan Jokowi untuk menghindari broker, kata dia, didasari langkah Indonesia yang sedang membangun industri pertahanan dalam negeri.

"Batas kelaziman pelibatan broker bagaimana? Jangan sampai broker bermain sehingga mempengaruhi national interest. Menurut Jokowi broker fee tinggi," kata Silmy.

Credit CNN Indonesia

Jokowi Larang Pengadaan Senjata TNI Lewat Broker

Tank-tank merupakan salah satu alat utama sistem senjata TNI. Alutsista, kata Jokowi, harus dibeli dengan efisien dan transparan. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo memerintahkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan memastikan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak melibatkan perantara atau broker. Hal itu disampaikan Jokowi pada rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/7).

"Proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, government to government, untuk memangkas broker," ucap Jokowi.

Jokowi menilai, pelibatan perantara pada pembelian alutsista berpotensi memunculkan permainan harga. Hal itu bertentangan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di badan negara.

"Proses G to G akan memperkuat pakta integritas untuk membentuk zona nol toleransi terhadap praktik korupsi yang ada di Indonesia," kata Jokowi.

Proses pengadaan alutsista di TNI diatur pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014. Peraturan itu menyebut tujuh prinsip yang harus dipatuhi pejabat yang melaksanakan pengadaan alutsista, yakni efisien, efektif, transparan dalam pengelolaan anggaran, menjamin kerahasiaan, bersaing, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Pengadaan senjata juga harus memenuhi sejumlah etika, antara lain tidak saling memengaruhi yang dapat berakibat pada persaingan tidak sehat, dan tidak menerima atau menawarkan komisi kepada siapapun yang berkaitan dengan proses pengadaan persenjataan.

Jokowi mengatakan, KKIP harus menjamin pemenuhan postur kekuatan pokok minimum TNI pada periode 2019 hingga 2024 dilakukan secara transparan.

"Dengarkan masukan dari seluruh matra sehingga alutsista yang dibeli betul-betul sebuah kebutuhan, bukan sekedar keinginan-keinginan," ujarnya.

Dalam rapat terbatas tersebut, Jokowi menyebut sejumlah alutsista yang sepatutnya dimiliki masing-masing matra di TNI. Angkatan Darat, kata dia, harus memiliki alutsista berat seperti tank medium, helikopter serbu, dan persenjataan infanteri khusus.

Sementara Angkatan Laut harus diperkuat alutsista seperti kapal selam, kapal perang permukaan, serta sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi yang berpotensi menjadi lahan konflik.

Angkatan Udara, ujar Jokowi, sepatutnya memiliki alutsista strategis seperti jet tempur, pesawat angkut berat, sistem pertahanan rudal, dan sistem radar.

Credit CNN Indonesia

Inggris Masukkan Kelompok Separatis China ke Daftar Teroris

Ratusan orang tewas dalam kekerasan selama beberapa tahun terakhir di Xinjiang, rumah bagi warga Muslim Uighur. (Guang Niu/Getty Images)

Jakarta, CB -- Inggris memasukkan Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM) sebagai “organisasi teroris Islam” yang mencoba untuk mendirikan “kalifah merdeka” di Xinjiang, China.

ETIM juga disebut sebagai Partai Islam Turkestan (TIP), dan sebelumnya sudah dimasukkan oleh Amerika Serikat dan PBB sebagai kelompok teroris.

Negara-negara Barat sebelumnya disebut enggan berbagi informasi intelijen dengan China atau bekerja sama soal melawan terorisme di Xinjiang. Alasannya, terutama karena China hanya memberi sedikit bukti untuk membuktikan keberadaan ETIM, selain juga kekhawatiran soal kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Penambahan ETIM ke daftar organisasi terlarang terjadi saat pemimpin China dan Inggris menyebut hubungan kedua negara sedang berada dalam "masa keemasan.”

Kementerian dalam negeri Inggris mengatakan ETIM berbasis di wilayah suku-suku Pakistan, telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan di China, serta terlibat dalam perang Suriah.

"Kami bersedia untuk bekerja dengan Inggris dan pihak lain untuk meningkatkan kerja sama kontraterorisme dan tegas menindak kelompok teroris internasional," kata kementerian dalam negeri China dalam sebuah pernyataan.

Ratusan orang tewas dalam gelombang kekerasan selama beberapa tahun terakhir di Xinjiang, rumah bagi warga Muslim Uighur. Beijing menyalahkan militan Islam dan kelompok separatis, meski kelompok hak asasi manusia menyebut kerusuhan di Xinjiang lebih merupakan reaksi terhadap kebijakan China yang represif.

Credit CNN Indonesia

Panama Selidiki Invasi AS ke Negaranya pada 1989

Mantan jenderal Panama Manuel Noriega didorong oleh polisi di atas kursi rodanya di penjara El Renacer di pinggiran Panama City, Panama pada 11 Desember 2011.

CB, PANAMA CITY -- Pemerintah Panama meluncurkan penyelidikan terhadap invasi AS ke negaranya pada 1989 yang menggulingkan Jenderal Manuel Noriega.

Dilansir dari BBC, Rabu (20/7), sebuah komisi akan menentukan berapa banyak orang yang tewas selama operasi tersebut, dan mengidentifikasi mereka.

Komisi tersebut juga akan memutuskan apakah kerabat korban berhak menerima kompensasi.

Secara resmi, 514 prajurit Panama dan warga sipil tewas. Namun, lembaga setempat mengatakan korban sebenarnya mendekati seribu orang. Sebanyak 23 personel militer AS tewas.

"Panama sedang mencari cara mengobati lukanya. Tidak bisa ada rekonsiliasi jika kebenaran tidak terungkap," ujar Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri Panama Isabel de Saint Malo.

Manuel Noriega (83 tahun) kini berada di penjara Panama. Dia dipenjara karena memerintahkan penghilangan para pembangkang saat ia berkuasa pada 1983-1989. Dia telah menjalani hukuman di AS dan Prancis.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Erdogan Tetapkan Negara dalam Keadaan Darurat

Recep Tayyip Erdogan (Ilustrasi)

CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberlakukan negara dalam keadaan darurat selama tiga bulan, Rabu. Kebijakan itu diambil untuk 'membersihkan' mereka yang terlibat dalam kudeta militer.

Menurut Erdogan, langkah tersebut sejalan dengan konstitusi Turki serta tak bertentangan aturan hukum dan kebebasan warga Turki. Dengan status darurat, presiden dan kabinet dapat membuat aturan hukum tanpa persetujuan parlemen.

Pengumuman tersebut disampaikan Erdogan melalui siaran televisi langsung di depan menteri pemerintahan. Sebelumnya Erdogan terlebih dahulu bertemu dengan Dewan Keamanan Nasional.

Sinyal penetapan keadaan darurat sudah disampaikan sebelumnya oleh sekutu Erdogan. Salah satu tokoh paling senior di Turki, Mustafa Sentop mengatakan, penetapan negara dalam keadaan darurat ini memang telah diperbolehkan oleh konstitusi.

Setiap keadaan darurat biasanya akan bertahan sampai enam bulan dan tidak akan mempengaruhi kehidupan warga. Dia juga menyerukan pemulihan hukuman mati terhadap tindakan kejahatan yang ditujukan untuk mengubah tatanan konstitusional.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

India Kerahkan Hampir 100 Tank ke Perbatasan China

NEW DELHI - Ketegangan diantara dua negara, China dan India, semakin memanas. Terbaru, New Delhi mengerahkan hampir 100 tank ke wilayah yang berbatasan dengan China.

Dalam upaya untuk meningkatkan kehadiran militer di daerah, India telah mengirimkan tank T-72 buatan Rusia ke wilayah Ladakh yang berbatasan dengan China. "Lembah-lembah datar yang luar dai sepanjang pegunungan memingkinkan pergerakan lapis baja, selain itu, telah terjadi peningkatan tingkat kekuatan di perbatasan," ujar seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya kepada NDTV.

Tank-tank yang dikirimkan telah mengalami peningkatan signifikan yang lebih baik untuk menghadapi iklim di wilayah itu. "Kami telah membeli aditif khusus dan pelumas untuk medang dengan ketinggian tinggi seperti diesel khusus musim dingin dan aditif untuk sistem pelumasan yang mencegah pembekuan," kata Kolonel Vijay Dalal.

Seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (21/7/2016), ini menandai resimen ketiga yang ditempatkan di Ladakh oleh India sejak 2014. Ketegangan diantara ke dua negara tetangga ini terjadi baru-baru ini. Awal bulan ini, Angkatan Laut India mengerahkan tiga kapal perang ke Laut China Selatan.

"Kapal-kapal tersebut tengah melakukan kunjungan untuk melakukan latihan dengan Angkatan Laut Malaysia dengan tujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dalam komunikasi serta prosedur SAR," bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan India.

Malaysia saat ini bertentangan dengan China atas klaim teritorial di Selat Malaka. Sedangkan Beijing dan New Delhi bersaing dalam mendapatkan kerjasama dengan Nepal. Perdana Menteri Nepal Khadga Prasad Sharma Oli telah menyatakan minat dalam bekerjasama lebih erat dengan pemerintah Cina, namun India tidak mungkin menyerahkan pengaruhnya atas Kathmandu.

Credit Sindonews

Di Depan China, AS Tegaskan Akan Tetap Beroperasi di LCS

BEIJING - Komandan operasi Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) di perairan China, John Richardson menegaskan, pihaknya akan terus melakukan operasi di kawasan Laut China Selatan. Hal itu disampaikan Richardson saat mengunjungi markas Angkatan Laut China.

Berbicara paska melakukan pertemuan dengan Komandan armada utara China Yuan Yubai, Richardson mengatakan, AS akan melakukan operasi di seluruh dunia, selama itu masih sesuai dengan hukum laut interinasional. Itu berarti termasuk melalukan operasi di kawasan Laut China Selatan.

"Angkatan Laut AS akan terus melakukan operasi rutin di seluruh dunia, termasuk di Laut China Selatan, untuk melindungi hak-hak, kebebasan dan penggunaan yang sah dari laut dan udara. Ini tidak akan berubah," ucap Richardson, seperti dilansir Reuters pada Rabu (20/7).

Dalam pertemuan itu, Richardson juga mengatakan, Angkatan Laut China harus memiliki sikap yang profesional, khususnya saat bertindak di kawasan Laut China Selatan.

"Tapi saya akan terus menilai kembali dukungan saya pada lanjutan interaksi yang aman dan profesional di laut. Di daerah ini kita harus menilai satu sama lain dengan perbuatan dan tindakan kita, tidak hanya dengan kata-kata kita," tambahnya.

AS telah beberapa kali mengeluhkan tindakan yang dilakukan oleh pesawat dan kapal China dikawasan sengeketa itu. AS menyebut apa yang dilakukan kapal dan pesawat China adalah manuver yang yang sangat berbahaya.

Credit Sindonews

Kamboja Luncurkan Penyelidikan Terkait Kabar Upaya Kudeta

PHNOM PENH - Militer Kamboja dilaporkan telah meluncurkan penyelidikan terkait adanya kabar upaya kudeta terhadap Perdana Menteri Hun Sen. Kabar adanya upaya itu muncul di tengah belum stabilnya situasi politik di negara tersebut.

"Penyelidikan militer berpusat pada seorang pria yang mengumumkan rencana untuk menggulingkan Hun Sen di Facebook dan YouTube dan meminta orang lain untuk bergabung dengannya," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Chhum Sucheat.

"Pihak berwenang sedang menyelidiki dan mencari dia. Pria itu diidentifikasi sebagai Vichea Som," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Rabu (20/7).

Vichea Som dalam video yang diunggah ke Youtube menuduh pemerintah Hun Sen berada di balik perampasan tanah besar di salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. Dia juga menuduh pemerintah melakukan pembunuhan profil tinggi dan pelanggaran hak asasi manusia.

"Dalam waktu dekat, silakan bagi semua kekuatan yang ada untuk bersatu dan melawan rezim diktaktor," ucap Vichea Som dalam video itu.

Berita upaya kudeta itu juga datang sehari setelah seorang pejabat senior Amerika Serikat (AS) yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia mendesak rival politik Kamboja untuk kembali ke perundingan, di tengah memburuknya situasi di negara tersebut.

Credit Sindonews

Rabu, 20 Juli 2016

Korut Klaim Tes Rudal sebagai Simulasi Serangan ke Korsel

Hanya ada sedikit bukti yang kuat untuk memastikan apakah Korea Utara telah berhasil mengembangkan hulu ledak nuklir untuk rudal. (Reuters/KCNA)

Jakarta, CB -- Korea Utara menyatakan telah melakukan uji coba rudal balistik yang merupakan simulasi serangan pencegahan menargetkan pelabuhan Korea Selatan dan pangkalan udara yang digunakan oleh militer Amerika Serikat. Pernyataan Korut ini diduga merujuk pada peluncuran tiga rudal balistik pada awal pekan ini.

Menurut laporan kantor berita resmi Korut, KCNA, pada Rabu (20/7) pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mengawasi sendiri uji coba yang berhasil menguji simulasi ledakan dari hulu ledak nuklir yang dipasang di rudal.

Laporan KCNA itu tidak memberikan rincian soal tanggal uji coba rudal, seperti umumnya laporan di media ini. Surat kabar resmi Partai Pekerja Korea yang berkuasa, Rodong Sinmun, memuat foto Kim dengan ajudan militernya, nampaknya tengah mengamati uji coba rudal balistik.

Korea Utara menembakkan tiga rudal balistik yang terbang setinggi 500 km hingga 600 km ke arah laut lepas pantai timur, menurut laporan militer Korea Selatan.

Uji coba itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan merupakan aksi provokatif terbaru yang dilakukan oleh negara yang terisolasi setelah serangkaian uji coba senjata nuklir.

"Latihan ini dilakukan dengan membatasi lapangan tembak di bawah kondisi simulasi serangan pencegahan terhadap pelabuhan dan lapangan udara di panggung operasional Korea Selatan, di mana peralatan perang nuklir kaum imperialis AS akan diluncurkan," bunyi laporan KCNA.

"Dan sekali lagi, [uji coba ini] memeriksa fitur operasional dari hulu ledak nuklir yang dipasang di roket balistik di ketinggian yang ditunjuk di atas area target," tulis KCNA.

Yang Uk, seorang peneliti senior di Forum Pertahanan dan Keamanan Forum dan penasihat kebijakan untuk angkatan laut Korea Selatan, menyatakan hanya ada sedikit bukti yang kuat untuk memastikan apakah Korea Utara telah berhasil mengembangkan hulu ledak nuklir untuk rudal.

"Tapi ini menjadi pengingat bahwa mereka terus melakukan pengembangan hulu ledak nuklir, dan hal itu sendiri merupakan peningkatan risiko bagi kami," kata Yang menambahkan.

Peluncuran rudal Korut pada Selasa dipandang sebagai salah satu upaya Korut unjuk kekuatan, sepekan setelah Korsel dan AS memilih lokasi pengerahan sistem pertahanan anti-rudal Terminal High Altitude Area Defence untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara.

Korea Utara bersumpah akan melakukan "respon fisik" terkait tindakan Korsel dan AS itu.

Korut dan Korsel secara teknis hingga kini masih berperang, karena Perang Korea tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Credit CNN Indonesia

Mantan Presiden Filipina Macapagal Arroyo Dibebaskan

Meskipun ditahan di rumah sakit Veterans Memorial Medical Center sejak 2012 dan menderita penyakit tulang belakang, Arroyo tetap merupakan tokoh berpengaruh dalam politik dalam negeri Filipina. (Carlos Alvarez/Getty Images)

Jakarta, CB -- Mahkamah Agung Filipina menolak kasus korupsi terhadap mantan presiden Gloria Macapagal Arroyo dan memerintahkannya untuk segera dibebaskan setelah lima tahun tak diperbolehkan keluar dari rumah sakit.

Arroyo, 69, memimpin Filipina dari 2001 hingga 2010, namun periode kepresidenannya terganggu oleh sejumlah tuduhan korupsi dan konflik kepentingan.

Menurut laporan Philippine Star‎, juru bicara pengadilan Theodore Te menyatakan dalam konferensi pers bahwa keputusan ini dicapai setelah Pemungutan suara hakim menunjukkan 11 hakim setuju untuk menolak kasus korupsi terhadap Arroyo karena kurangnya bukti. Hanya empat hakim yang menyetujui kasus ini dilanjutkan.

"Terima kasih Tuhan. Kami sangat bahagia. Mereka merenggut enam tahun dari hidupnya, seorang wanita yang tak bersalah," kata suaminya, Jose Miguel Arroyo.

Arroyo awalnya ditahan karena dugaan kecurangan pemilu, namun kemudian didakwa dengan kasus korupsi penyalahgunaan dana lotre negara sebesar 366 juta peso, atau sekitar Rp102 miliar. Sebagian dana itu di antaranya dialokasikan untuk pengumpulan informasi intelijen.

Meskipun ditahan di rumah sakit Veterans Memorial Medical Center sejak 2012 dan menderita penyakit tulang belakang, Arroyo tetap merupakan tokoh berpengaruh dalam politik dalam negeri Filipina. Dia terpilih kembali untuk kongres pada Mei lalu untuk ketiga kalinya, meskipun tidak menghadiri setiap sesi kongres.

Keputusan pengadilan ini hampir pasti akan disambut oleh Presiden Rodrigo Duterte, yang sudah berjanji akan berupaya membebaskannya.

Arroyo masih harus menjalani penyelidikan atas sejumlah dugaan suap soal kesepakatan internet dengan perusahaan China, ZTE Corp pada 2007 sebesar US$329 juta, atau setara Rp4,3 triliun. Ia menampik semua tuduhan dan mengajukan jaminan.

Credit CNN Indonesia

Mengenang Kejatuhan Konstantinopel

Muhammad Al Fatih

CB, Syahdan, Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat. ''Ya Rasul, mana yang lebih dahulu jatuh ke tangan kaum Muslimin, Konstantinopel atau Romawi?'' Nabi menjawab,''Kota Heraklius (Konstantinopel). (Hadits riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim).

Menjelang waktu Ashar pada 29 Mei 1453, atau tujuh abad kemudian, ramalan Nabi terbukti. Dengan kekuatan tak kurang 100 ribu pasukan, pasukan kekalifahan Utsmani dibawah komando Mehmed II, dikenal dengan panggilan Muhamad Al-Fatih, berhasil menaklukkan jantung peradaban Kristen terbesar saat itu.

Mirip Tembok Besar di Cina, kota Konstantinopel dinaungi benteng yang terbentang sejauh total 20 kilometer guna menghindari serangan musuh. Serangan pasukan Al-Fatih sudah dimulai sejak 6 April atau lebih dari sebulan sebelumnya tanpa hasil memuaskan. Tak mudah menundukkan Konstantinopel. Upaya penaklukan bahkan sudah dilakukan sejak tahun 44 Hijriah pada era Muawiyah bin Abu Sofian.

Pasukan artileri Al-Fatih gagal menusuk dari sayap barat lantaran dihadang dua lapis benteng kukuh setinggi 10 meter. Mencoba mendobrak dari selatan Laut Marmara, pasukan laut Al-Fatih terganjal militansi tentara laut Genoa pimpinan Giustiniani. Sadarlah Al-Fatih, titik lemah Konstantinopel adalah sisi timur yakni selat sempit Golden Horn.

Selat ini dibentang rantai besar, memusykilkan armada kecil sekali pun untuk melewatinya. Tapi Al-Fatih saat itu usianya 23 tahun tak kehabisan akal. Ia menggusur kapal-kapalnya dari laut ke darat, demi menghindari rantai besar. Sebanyak 70 kapal digotong ramai-ramai ke sisi selat dalam waktu singkat pada malam hari. Inilah awal dari kejatuhan Konstantinopel yang fenomenal.

Jatuhnya Konstantinopel menjadi pintu gerbang bagi kekalifahan Utsmani untuk melebarkan sayap kekuasaanya ke Mediterania Timur hingga ke semenanjung Balkan. Peristiwa ini kelak menjadi titik krusial bagi stabilitas politik Utsmani sebagai kekuatan adikuasa kala itu, jika bukan satu-satunya di dunia. Tanggal 29 Mei 1453 juga ditandai sebagai era berakhirnya Abad Pertengahan.

Nama Konstantinopel kemudian diubah menjadi Istanbul yang berarti kota Islam. Istanbul, kerap dilafalkan Istambul, kemudian sebagai ibu kota kekalifahan Utsmani hingga kejatuhannya pada 1923. Kota pelabuhan laut ini menjadi pusat perdagangan utama Turki moderen saat ini. Secara geografis, wilayah Istanbul 'terbelah' dua dan masing-masing terletak di Asia dan Eropa. Berpenduduk hingga 16 juta jiwa, Istanbul adalah salah satu kota terpadat di Eropa.

Credit REPUBLIKA.CO.ID