Selasa, 22 Maret 2016

Rusia Siap Uji Jet Tempur Canggih Serbaguna MiG-35



Rusia Siap Uji Jet Tempur Canggih Serbaguna MiG 35
Pesawat jet tempur canggih serbaguna MiG-35 Rusia. | ( Flickr/ mashleymorgan)


MOSKOW - Model pertama pra-produksi dari jet tempur canggih serbaguna MiG-35 segera dikirim ke Kementerian Pertahanan Rusia untuk diuji terbang pertama kalinya.

Hal itu disampaikan pihak Aircraft-Manufacturing Corporation MiG (RSK MiG). CEO perusahaan tersebut, Sergei Korotkov, merahasiakan berapa banyak pesawat jet tempur MiG-35 yang sudah dibangun.

Dia hanya memastikan bahwa pesawat jet tempur serbaguna Rusia itu akan menjalani uji terbang perdana. ”Kami telah memenuhi tahap pertama dari pekerjaan ini pada hari ini, kata Korotkov dalam siaran persnya.

Kementerian Pertahanan Rusia telah memeriksa dan menerima desain. Jadi, kita melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kontrak,” lanjut dia, seperti dikutip Spuntiknews, Selasa (22/3/2016).

Pesawat yang tinggal di sini pada saat ini sedang menjalani semua tahapan perakitan. Tahun ini, (pesawat) itu akan dirakit dan dikirim ke pelanggan untuk uji terbang,” imbuh dia.

Dalam pernyataan sebelumnya, Korotkov menyaatakan jet tempur canggih tersebut bisa masuk layanan antara militer antara 2018 dan 2020.

MiG-35 dirancang dengan berbagai kemampuan, di antaranya mengunci 10 target secara bersamaan. Pesawat jet tempur itu juga dapat membawa muatan lebih besar dari pendahulunya, termasuk senapan 30mm, rudal permukaan udara, rudal anti-kapal, rudal anti-radar, roket, bom, dan ranjau udara.

Jet MiG-35 juga memiliki kemampuan untuk perang elektronik. Pilot pesawat itu akan menggunakan sistem helm pencitraan dan dapat melakukan operasi pengisian bahan bakar baik sebagai penerima dan pendonor.

Kecepatan MiG-35 adalah 2,23 kali kecepatan suara dan dapat melakukan perjalanan 1,5 kali lebih jauh dari MiG-29. ”Atribut pesawat kami pada generasi 4 ++, yang berarti memiliki beberapa fitur dari pesawat generasi ke-5 seperti stealthiness dan fungsi multitasking, kata Korotkov.



Credit  Sindonews



Eks Menteri Kremlin: Risiko Perang Nuklir AS dan Rusia Meningkat


Eks Menteri Kremlin Risiko Perang Nuklir AS dan Rusia Meningkat
Risiko perang nuklir AS dan Rusia di Eropa dinilai meningkat. | (Ilustrasi/YouTube)

BRUSSELS - Kebuntuan Rusia dengan Barat terutama Amerika Serikat (AS) atas krisis Ukraina telah membawa risiko perang nuklir di Eropa menjadi lebih meningkat sejak 1980-an. Demikian disampaikan mantan Menteri Luar Negeri Rusia, Igor Ivanov.

Risiko konfrontasi dengan penggunaan senjata nuklir di Eropa lebih tinggi daripada di tahun 1980-an,” kata Menlu Kremlin periode 1998-2004 itu di Brussels.

Ivanov sekarang menjabat sebagai kepala sebuah think-tank yang berbasis di Moskow, yang didirikian oleh Pemerintah Rusia.

Kekhawatiran pecahnya perang nuklir antara AS dan Rusia di Eropa itu diperkuat dengan data lembaga Stockholm International Peace Research. Di mana, pengurangan senjata nuklir kedua negara itu justru melambat.

Pada Januari 2015, AS dan Rusia masing-masing memiliki lebih dari 7 ribu hulu ledak nuklir. Jumlah itu merupakan 90 persen dari total senjata nuklir dunia.


Kami memiliki hulu ledak nuklir yang berkurang, tetapi risiko untuk digunakan menjadi tumbuh,” kata Ivanov dalam sebuah forum di Brussels yang dihadiri Menteri Luar Negeri Ukraina dan Polandia serta seorang anggota parlemen AS pada hari Sabtu, sebagaiman dilansir Reuters, Senin (21/3/2016).


Ivanov menyalahkan perisai pertahanan rudal AS yang hendak disebar di Eropa sebagai pemicu risiko perang nuklir dengan Rusia. Salah satu perisai rudal itu telah ditempatkan di Polandia dan akan beroperasi pada 2018.

AS dan NATO berdalih, perisai rudal di Polandia dipasang untuk melindungi Eropa dari ancaman serangan rudal balistik Iran. Kedua pihak juga menegaskan, bahwa perisai rudal itu tidak ditargetkan terhadap Rusia.

Ini meyakinkan, setelah AS menyebarkan sistem pertahan rudal di Polandia, Rusia akan menanggapi dengan mengerahkansistem pertahanan rudal sendiri di Kaliningrad,” ujar Ivanov, mengacu pada wilayah Rusia di kawasan Baltik.



Credit  Sindonews


TNI AL Bantah Tembaki Kapal Taiwan, Ini Buktinya

TNI AL Bantah Tembaki Kapal Taiwan, Ini Buktinya

KRI Surabaya dengan nomor lambung kapal 591 bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, 11 Juli 2015. TNI AL mengerahkan dua kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD), yaitu KRI Surabaya-591 dan KRI Banda Aceh-593 untuk membantu mudik gratis sepeda motor. TEMPO/Frannoto
 
CB, Jakarta - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Kolonel Edi Sucipto membantah kabar bahwa kapal Indonesia telah menembaki kapal Taiwan yang tengah berlayar melalui selat Malaka pada Senin pagi kemarin.

“Sampai sejauh ini tidak ada penembakan,” kata dia kepada Tempo melalui pesan singkat pada Selasa, 22 Maret 2016.

Pria yang baru saja dilantik menggantikan Laksamana Muhammad Zainuddin ini memaparkan sejumlah bukti. Edi mengatakan, nomor lambung KRI hanya tiga digit, bukan empat digit seperti yang diklaim Taiwan. “Serta tidak ada kepala 2,” ucapnya.

Pada Senin kemarin, media Taiwan menyiarkan kabar bahwa awak dua kapal nelayan Taiwan melapor telah ditembaki kapal Indonesia saat sedang berlayar melalui Selat Malaka Senin pagi, 21 Maret 2016.

Kedua kapal itu adalah "Sheng Te Tsai" dan "Lien I Hsing No.116". Keduanya terdaftar di kota Liouciou, Wilayah Pingtung. Seorang pria bermarga Lee, pemilik kapal tersebut, mengatakan bahwa dirinya menerima panggilan telepon satelit dari kapten kapal, Lin Nan sekitar pukul 5 pagi.

Lin mengatakan bahwa 20 anggota awak kedua kapal terluka dan kapal "Sheng Te Tsai" mendapatkan lebih dari 10 lubang bekas peluru. Dia berujar, tembakan ditujukan pada kokpit dua kapal, berbeda dari tembakan peringatan biasa yang menargetkan belakang kapal atau air di sekitarnya.

Awak kapal Taiwan menduga kuat kapal penembak adalah kapal milik militer Indonesia. Dugaan itu dilandasi pada kode 2804 yang ada di tubuh kapal. Kode seperti itu biasanya hanya terlihat pada kapal resmi dari negara Asia Tenggara.



Credit  TEMPO.CO






The Paras, Resimen Parasut Elit Inggris

The Paras, Resimen Parasut Elit Inggris
Parachute Regiment, biasa disebut The Paras, merupakan salah satu satu satuan tempur elit militer Inggris. Satuan ini memiliki motto Utrinque Paratus atau Siap Untuk Apapun. The Paras berperan sangat besar dalam perang-perang yang dilakukan Inggris, mulai dari Perang Dunia II hingga perang Irak dan Afganistan. Anggota Paras memiliki kualifikasi terjun payung dan pertempuran jangka panjang. ukforcesafganistan.com


The Paras, Resimen Parasut Elit Inggris
The Paras dibentuk pertama kali untuk mendukung operasi pembebasan Eropa dari NAZI Jerman. Anggota Paras memiliki karakter yang sangat khas, yaitu percaya diri dan agresi emosi di atas rata-rata militer Inggris, kondisi yang disebabkan oleh metode pelatihan yang sangat keras dan tidak kenal ampun. Hampir 60 persen personel pasukan khusus SAS berasal dari unit ini, artinya kualitas The Paras sangat tidak diragukan. wikimedia.org


The Paras, Resimen Parasut Elit Inggris
The Paras merupakan satuan elit yang kenyang dengan pengalaman pada pertempuran paling berbahaya, salah satunya adalah pertempuran merebutkan kepulauan Falkland dimana The Paras berjibaku dengan Royal Marines Commando. Dalam pertempuran di pegunungan Afganistan, personel The Paras berhasil membuktikan ketangguhannya dengan menyerbu dan menghancurkan markas taliban. wikipedia.org


The Paras, Resimen Parasut Elit Inggris
Seleksi untuk bergabung dengan The Paras tidaklah mudah, tidak sedikit calon yang gagal pada tahap seleksi. Berlari dengan beban hingga beladiri yang cenderung brutal, membuat metode seleksi The Paras terberat nomor 2, setelah seleksi masuk SAS. Seleksi berat dilakukan untuk mendapatkan personel yang mampu bertahan dalam siksaaan dan bekerja maksimal di bawah tekanan. thinkdefence.co.uk


The Paras, Resimen Parasut Elit Inggris
The Paras tergabung dalam 16 Air Assault Brigade, yang didalamnya terdapat Pathfinder Platoon. Pathfinder Platoon merupakan unit yang bertugas sebagai special reconnaissance atau pasukan pengintai bagi The Paras sebelum pasukan payung ini melakukan penerjunan massal. Selain itu terdapat kesatuan Red Devils atau Setan Merah, beranggota atlet terjun payung handal untuk mengikuti kejuaraan terjun payung tingkat dunia. defence.pk

The Paras, Resimen Parasut Elit Inggris
Identitas para personel The Paras ditandai dengan penggunaan baret merah sebagai lambang kesatuan. Secara organisasi The Paras terdiri dari 3 batalion utama dengan 1 cadangan, 1 PARA, 2 PARA, 3 PARA, dan 4 PARA. 1 PARA merupakan salah satu batalion paling elit karena tergabung dalam SFSG Special Forces Support Group, atau pendukung operasi pasukan khusus. thenorthecho.co.uk





Credit  Tempo.co




Senin, 21 Maret 2016

Setelah Diprotes Keras, China Akui Natuna Milik Indonesia


Setelah Diprotes Keras China Akui Natuna Milik Indonesia
China akui perairan Natuna milik Indonesia. | (SINDOphoto)

BEIJING - Pemerintah China pada Senin (21/3/2016), mengakui wiilayah perairan Natuna milik Indonesia. Pengakuan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno LP Marsudi memprotes keras tindakan kapal nelayan China yang masuk Natuna untuk mencuri ikan.

Semula, Kedutaan Besar China di Jakarta, memprotes penangkapan kapal dan delapan anak buah kapal (ABK) China oleh aparat keamanan Indonesia pada Sabtu pekan lalu. Kedubes China bahkan mengklaim penangkapan itu terjadi di perairan milik China.


Padahal, Indonesia berulang menegaskan, perairan Natuna, sepenuhnya milik Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, akhirnya memberi penegasan soal kepemilikan Indonesia atas perairan Natuna.

Kedaulatan Natuna milik Indonesia. China tidak memiliki keberatan dengan ini,” kata Hua dalam briefing reguler, seperti dikutip Reuters.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Menlu Retno telah memanggil dan menemui Kuasa Usaha Kedutaan Besar China di Jakarta, Sun Wei Dei. Pemanggilan ini untuk memprotes keras pelanggaran kapal China di wilayah Natuna, Indonesia.

  ”Dalam pertemuan itu, kami nyatakan protes keras dan sampaikan nota yang berisi sebagai berikut, pertama terdapat pelanggaran coast guard China terhadap hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontingen,” kata Menlu Retno pada Senin (21/3/2016).

”Protes kedua adalah pelanggaran coast guard Tiongkok (China) terhadap penegakan hukum yang dilakukan terhadap aparat Indonesia pada Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontingen,” lanjut Retno.

”Ketiga, pelanggaran juga dilakukan coast guard Tiongkok pada kedaulatan laut teritorial Indonesia. Indonesia telah minta klarifikasi pada Pemerintah Tiongkok atas kejadiaan ini,” imbuh Retno.


Retno melanjutkan, dalam pertemuan itu dia menekankan kepada pihak Chiina bahwa dalam hubungan bernegara yang baik, prinsip hukum internasional termasuk UN Clos 1982 harus dihormati.

”Terakhir saya sampaikan penekanan bahwa Indonesia bukan merupakan claim state di Laut China. Indonesia bukan claim state  Laut China Selatan,” tegas Menlu Retno.



Credit  Sindonews



Klaim Natuna, China Desak RI Bebaskan 8 ABK Pencuri Ikan



Klaim Natuna China Desak RI Bebaskan 8 ABK Pencuri Ikan
Kapal nelayan China yang ditangkap Indonesia karena mencuri ikan. | (KP Hiu 11/Twitter@humaspsdkp)

JAKARTA - Penangkapan kapal dan delapan anak buah kapal (ABK) China oleh otoritas keamanan Indonesia di perairan Natuna karena mencuri ikan diprotes Beijing. China melalui Kedutaan Besar (Kedubes)-nya di Jakarta mengklaim penangkapan itu terjadi di perairan milik China dan mendesak Indonesia membebaskan delapan ABK mereka.


Penangkapan itu terjadi Sabtu pekan lalu. Insiden itu memicu ketegangan diplomatik kedua pihak.

Pihak Indonesia memastikan delapan ABK menangkap ikan di wilayah Natuna secara ilegal.

”Pihak China sudah mengetahui laporan yang bersangkutan. Tempat kejadian berada di perairan perikanan tradisional China. Kapal ikan China dikejar oleh kapal bersenjata Indonesia saat beroperasi normal,” bunyi pernyataan Kedubes China, pada Senin (21/3/2016).

”Delapan anak buah kapal China ditangkap oleh pihak Indonesia. Segera setelah menerima informasi tersebut, pihak China langsung mendesak pihak Indonesia agar membebaskan ABK China dan menjamin keamanan mereka,” lanjut pihak Kedubes China.

China, berharap Pemerintah Indonesia serius menanggapi permasalahan ini. Karena, lanjut pihak Kedubes China, bila tidak ditanggapi dengan serius maka mungkin hubungan kedua negara bisa terpengaauh.

”Pihak China mengharapkan pihak Indonesia menangani isu terkait secara seksama mengingat hubungan bilateral yang mesra antara China dan Indonesia pada saat ini. Dalam hal beda pendapat di bidang perikanan, diharapkan kedua pihak dapat mengadakan komunikasi melalui jalur diplomatik,” imbuh pernyataan Kedubes China.


Credit  Sindonews



Kapal China Masuk Natuna, Indonesia Protes Keras


Kapal China Masuk Natuna Indonesia Protes Keras
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. | (Sindonews/Isra T)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengaku telah memanggil dan menemui Kuasa Usaha Kedutaan Besar China di Jakarta, Sun Wei Dei. Pemanggilan ini untuk memprotes keras pelanggaran kapal China di wilayah Natuna, Indonesia.


”Dalam pertemuan itu, kami nyatakan protes keras dan sampaikan nota yang berisi sebagai berikut, pertama terdapat pelanggaran coast guard China terhadap hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontingen,” kata Menlu Retno pada Senin (21/3/2016).

”Protes kedua adalah pelanggaran coast guard Tiongkok (China) terhadap penegakan hukum yang dilakukan terhadap aparat Indonesia pada Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontingen,” lanjut Retno.

”Ketiga, pelanggaran juga dilakukan coast guard Tiongkok pada kedaulatan laut teritorial Indonesia. Indonesia telah minta klarifikasi pada Pemerintah Tiongkok atas kejadiaan ini,” imbuh Retno.


Retno melanjutkan, dalam pertemuan itu dia menekankan kepada pihak Chiina bahwa dalam hubungan bernegara yang baik, prinsip hukum internasional termasuk UN Clos 1982 harus dihormati.

”Terakhir saya sampaikan penekanan bahwa Indonesia bukan merupakan claim state di Laut China. Indonesia bukan claim state  Laut China Selatan,” tegas Menlu Retno.



Credit  Sindonews

























Pentagon Akan Buka Pusat Intelijen Baru di Inggris


Pentagon Akan Buka Pusat Intelijen Baru di Inggris  
RAF Croughton. (David Luther Thomas via geograph.org.uk)
 
Jakarta, CB -- Sejumlah media Amerika Serikat melaporkan bahwa Pentagon akan mengumumkan pusat intelijen utama baru di Inggris pekan ini. Fasilitas yang dibangun dengan biaya 200 juta pound sterling (Rp3,7 miiliar) ini akan berfungsi sebagai markas untuk semua data militer Amerika di Eropa dan Afrika.

Dikenal sebagai Pusat Analisis Joint Intelijen, fasilitas tersebut akan berlokasi di RAF Croughton, pangkalan Angkatan Udara Amerika dekat Milton Keynes. Pangkalan udara itu sendiri kini telah memproses sekitar sepertiga komunikasi militer Amerika di Eropa.

Pusat keamanan data akan menjadi markas Amerika untuk komunikasi militer dengan Eropa dan Afrika. Fasilitas yang akan rampung dibangun tahun depan ini akan mempekerjakan 1.250 staf penyidik intelijen yang berasal lebih dari 50 negara.

Sejumlah fungsi dari fasilitas militer ini untuk sementara dijalankan di RAF Molesworth, pangkalan udara di Cambridgeshire di bawah kendali Angkatan Udara Amerika. RAF Molesworth akan segera ditutup akibat pemotongan biaya militer Amerika.

Keputusan untuk membangun fasilitas intelijen besar di Inggris dengan menggabungkan fasilitas Croughton dan Molesworth menjadi pembicaraan di Amerika. Pasalnya, terdapat kampanye berkepanjangan untuk mendirikan fasilitas intelijen di kepulaun Azores yang terletak di kawasan Atlantik utara dan berada di bawah otoritas Portugal.

Kampanye yang dipimpin oleh David Nunes, Ketua Komite Intelijen Terpilih di DPR AS, yang mengawasi semua aspek komunitas intelijen Amerika.

Nunes, generasi ketiga dari keluarga imigran asal Azores di Amerika, berpendapat bahwa mendirikan pusat di kepulauan Portugal akan jauh lebih murah. Nunes menginginkan fasilitas intelijen itu berada di pangkalan udara Lajes Field di kepulauan Terceira.

"Apa yang kami coba lakukan adalah mengangkat masalah ini, sehingga publik mengetahuinya dan masyarakat akan berdebat dan mempertimbangkan kembali masalah ini. Kami ingin hal ini dipertanyakan secara menyeluruh," kata Nunes kepada The Wall Street Journal, dikutip dari The Independent, Senin (21/3).

Departemen Pertahanan Amerika menolak memberikan komentar terkait masalah ini.

Namun, ketika penutupan fasilitas Molesworth diumumkan tahun lalu, juru bicara Komando Eropa AS menyatakan, "fasilitas pengganti yang direncanakan akan mengkonsolidasikan operasi intelijen yang efisien, yang akan menghemat biaya sebesar US$74 juta (Rp964 miliar) per tahun dan mengurangi resiko operasional yang signifikan, karena fasilitas saat ini berada di bawah standar dan kondisinya semakin memburuk."

Menurut perkiraan Pentagon, memindahkan fasilitas ke Lajes akan menambhkan biaya sekitar US$1,14 miliar (Rp14,8 triliun) dan biaya tambahan sebesar US$23 juta (Rp299 miliar) per tahun.

Namun, Nunes menolak perkiraan tersebut dan mengklaim Pentagon mengabaikan sejumlah faktor lain seperti biaya hidup di Inggris yang jauh lebih tinggi dan terdapatnya pasokan besar rumah di Lajes. Menurut Nunes, sejumlah faktor ini dapat memberikan penghematan sekitar US$ 1,5 miliar (Rp19,5 triliun).

RAF Croughton memiliki hubungan langsung dengan Markas Komunikasi Pemerintah (GCHQ) di Cheltenham dan berfungsi sebagai markas komunikasi agen CIA. Setelah fasilitas ini selesai dibangun, fasilitas ini akan berada di garis depan kegiatan intelijen dan akan mencakup personil dari sejumlah instansi di Inggris yang tidak disebutkan namanya, menurut dokumen dari Angkatan Udara AS.

Departemen Pertahanan dan Luar Negeri dan Persemakmuran di Inggris juga menolak untuk mengomentari pusat intelijen ini.

Tahun lalu, Angkatan Udara AS mengumumkan akan meninggalkan RAF Mildenhall di Suffolk, RAF Alconbury di Huntingdon dan RAF Molesworth sebagai bagian dari program penghematan biaya militer yang mencapai 320 juta pound sterling (Rp6 triliun) per tahun.


Credit  CNN Indonesia


Korsel Bentuk Pasukan Spartan untuk Serang Korut


Korsel Bentuk Pasukan Spartan untuk Serang Korut  
Pasukan khusus "Spartan 3.000" mampu diturunkan di setiap Semenanjung Korea dalam waktu 24 jam. (Ilustrasi/Reuters/Chung Sung-Jun/Pool)
 
Jakarta, CB -- Korea Selatan membentuk pasukan elite yang terdiri dari 3.000 pasukan marinir untuk menyerang Korea Utara dari dalam. Pasukan ini dibentuk menyusul peningkatan pertahanan Korut di laut dan ancaman Kim Jong-un terhadap Korsel.

Diberitakan Yonhap News yang mengutip pejabat Korsel, Minggu (20/3), pasukan khusus yang dinamakan "Spartan 3.000" ini mampu diturunkan di setiap Semenanjung Korea dalam waktu 24 jam. Spartan sebelumnya menjalani latihan bersama pasukan AS yang juga diikuti oleh 300 ribu tentara pada awal bulan ini.

Fungsi utama pasukan Spartan ini adalah untuk menghancurkan "fasilitas militer utama" di Korut. Pasukan ini juga bisa diturunkan untuk membantu penanganan bencana alam.

"Di masa lalu, pasukan tingkat-batalion butuh 24 jam untuk diturunkan di seluruh Semenanjung Korea, sementara pasukan tingkat-resimen memakan waktu 48 jam," kata seorang pejabat militer Korut kepada Yonhap News.

"Namun, unit baru ini mampu beroperasi dalam waktu 24 jam, bahkan dalam tingkat-resimen." dia menambahkan.

Pasukan Spartan 3.000 dibentuk menyusul latihan laut yang digelar Korut. Dalam latihan yang diawasi oleh Kim Jong-un itu, Korut mengambil skenario pertahanan laut dari serangan Korsel.

Menurut kantor berita Korut, KCNA, latihan ini untuk membuktikan bahwa pasukan Korut "mampu membunuh tanpa ampun tentara Korsel dan AS setiap kali musuh mencoba mencapai daratan."

Kim dalam latihan itu memberi perintah langsung untuk "mengubur di laut semua musuh yang menyerang pesisir."

Hubungan kedua negara di kawasan itu kian tegang terutama setelah Korut dituding melakukan provokasi militer dan uji nuklir. Jumat lalu, Korut menembakkan dua rudal balistik jarak-menengah ke laut, beberapa hari usai Kim memerintahkan uji coba nuklir.

Korut dan Korsel masih dalam status berperang setelah Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953, bukan kesepakatan damai.


Credit  CNN Indonesia


Australia Akan Buka Kantor Konsulat Jenderal di Makassar


Australia Akan Buka Kantor Konsulat Jenderal di Makassar  
Dalam pertemuan dengan Menlu RI Retno Marsudi (kanan), Menlu Australia Julie Bishop (kiri) mengungkapkan masih banyak bisnis yang dapat dijajaki antara Indonesia dan Australia, dan berharap nilai perdagangan kedua negara dapat meningkat hingga sekitar US$15 miliar. (CNN Indonesia/Hanna Azarya Samosir)
 
Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, akan meresmikan pembukaan Kantor Konsulat Jenderal di Makassar pada Selasa (22/3).

"Besok saya akan membuka Konsulat Jenderal baru di Makassar yang memahami pentingnya perekonomian," ujar Bishop setelah mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin (21/3).

Bishop lantas menjabarkan bahwa Makassar merupakan kota terbesar kelima di Indonesia. "Ini akan menjadi lokasi ekonomi dan kami ingin memastikan bahwa Indonesia dan Australia merupakan rekan dalam bisnis dan investasi dan memperdalam kesempatan ekonomi kami," ucapnya.

Nilai perdagangan antara Indonesia dan Australia sendiri tercatat menurun pada 2015 dengan angka US$8,49 miliar (Rp110 triliun) dari US$10,67 miliar (Rp139 triliun) di tahun 2014.

Menurut Bishop, masih banyak bisnis yang dapat dijajaki antara Indonesia dan Australia. Bishop berharap nilai perdagangan kedua negara dapat meningkat hingga sekitar US$15 miliar (Rp195 triliun).

Tak kalah penting, kedua menlu juga membicarakan persiapan Konferensi Bali Process yang akan diselenggarakan pada 22-23 Maret esok.

Selain itu, kedua menlu juga membahas penguatan kerja sama di bidang kontra-terorisme. "Kami memastikan bahwa Australia dan Indonesia berbagi sebanyak mungkin informasi untuk menyelamatkan masyarakat kami dari terorisme," ucap Bishop.

Tak hanya itu, kedua menlu juga membahas penguatan kerja sama di ranah pendidikan. Menurut Bishop, Indonesia merupakan negara tujuan paling favorit para mahasiswa Australia dari program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah.

"Ada tujuh negara yang dijadikan pilihan dan banyak dari mereka memilih Indonesia. Pada akhir tahun ini, akan ada 2.000 pelajar Australia akan belajar di Indonesia," tutur Bishop.

Sementara itu, Retno mengatakan bahwa kini sudah ada lebih dari 17 ribu pelajar Indonesia di Australia.

Selain itu, kedua menlu juga membahas pentingnya people to people contact. Untuk membicarakan kerja sama ini lebih lanjut, kedua negara akan melanjutkan Indonesia-Australia Dialogue yang rencananya digelar tahun ini.


Credit  CNN Indonesia




Di Kantor Susi, Menlu Retno Marsudi Sampaikan Protes Keras ke China



 
KOMPAS.com/Indra Akuntono Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi

JAKARTA, CB - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, dalam pertemuan dengan Sun Weide, Kuasa Usaha Sementara China di Indonesia, pihak Indonesia menyampaikan protes keras terhadap China atas dua hal.

Pertama, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal coastguard China terhadap kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.

"Protes kedua, kami sampaikan kepada mereka adalah pelanggaran oleh coastguard China dalam upaya penegakkan hukum oleh otoritas Indonesia di ZEE dan landas kontinen," kata Retno di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Senin (21/3/2016).

Retno menekankan bahwa Indonesia bukanlah negara yang mengklaim wilayah Laut Cina Selatan (claimant state) dalam teritorialnya.

Akan tetapi, dia bilang, dalam hubungan bernegara yang baik, seharusnya China menghormati prinsip hukum internasional, termasuk konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.

Sebagai informasi, KP Hiu 11 melakukan upaya penangkapan KM Kway Fey 10078, sebuah kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, di Perairan Natuna, pada Sabtu (19/3/2016), hingga Minggu dini hari (20/3/2016).

Proses penangkapan tidak berjalan mulus, lantaran ada campur tangan dari kapal coastguard China, yang secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078. Hal itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menarik masuk KM Kway Fey 10078.

Credit  KOMPAS.com





Litbang Alutsista Mandirikan Industri Pertahanan



Litbang Alutsista Mandirikan Industri Pertahanan

Menteri Perindustrian Saleh Husin (ketiga kanan) berfoto bersama (dari kanan) Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Didit Herdiawan , Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Sekjen Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ainun Naim seusai serah terima cendera mata dan penandantangan MoU tentang Penelitian dan Pengembangan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan Nonalutsista di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 21 Maret 2016.


CB, JAKARTA- Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan nasional semakin dipacu melalui penelitian, pengembangan dan rekayasa (litbangyasa).
Termasuk melalui kerja sama antara Kementerian Perindustrian dan Tentara Nasional Indonesia.
Langkah ini ia mengharapkan, semakin membuka peluang kerja sama antara TNI dengan lembaga litbang di lingkungan Kemenperin.
"Termasuk, pemanfaatan unit-unit Balai Besar dan unit-unit Balai Riset Standardisasi yang tersebar di berbagai propinsi, sehingga program litbang ini mendukung kemandirian pertahanan nasional," kata Menperin di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (21/3/2016).
Kemenperin sendiri telah menetapkan arah kegiatan litbangyasa yang difokuskan untuk mendukung pengembangan industri substitusi impor.
Dalam rangka mengurangi impor bahan baku dan barang modal serta mendukung akselerasi hilirisasi industri.
Menperin hadir di Mabes TNI pada rangkaian acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara TNI dengan Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perindustrian tentang Litbang Alutsista Dan Non-Alutsista.


Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi gagasan rencana kerja sama libang ini yang digulirkan oleh TNI AD dan melibatkan kementerian terkait.
Dengan sinergitas, terwujud aktivitas litbang yang terintegrasi dan pemakaian bersama fasilitas yang ada di masing-masing lembaga litbang, maupun pemberdayaan sumber daya penelitian. Pengembangan menyasar Alat Utama Sistem Persenjataan dan Non-Alat Utama Sistem Persenjataan.
Hadir mewakili Panglima TNI Gatot Nurmantyo ialah Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Didit Herdiawan yang mengungkapkan nota kesepahaman ini sebagai landasan para pihak di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja sama terkait dengan penyelenggaraan litbang alutsista maupun non-alutsista.
"Kerja sama litbang ini untuk mewujudkan pertahanan nasional yang mandiri dan mengurangi impor. Diharapkan nota kesepahaman ini memperbesar pengabdian TNI dan kementerian terkait kepada bangsa, negara dan masyakat," ujarnya.
Nota kesepahaman program litbang ini sejalan dengan tujuan Pembangunan Industri Tahun 2015-2019 yaitu terbangunnya industri yang tangguh dan berdaya saing.
Antara lain melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri, membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.






Credit  TRIBUNNEWS.COM














Perempuan Ini Jadi Perempuan Terkuat di Dunia Militer

Jenderal Lori Robinson
Jenderal Lori Robinson
CB, WASHINGTON -- Lori Robinson salah satu Jendral bintang empat di Amerika dinobatkan sebagai perempuan terkuat dalam militer dunia. Presiden Amerika, Barack Obama pada Jumat (17/3) menobatkan Lori sebagai perempuan paling kuat di Militer dan paling berpengaruh di dunia Militer.

Dilansir Washington Times, penobatan Lori menjadi salah satu sejarah di dunia militer. Ia pun ditunjuk menjadi kepala satuan Northern Command (Komando Militer Utara AS). Ia mengepalai salah satu dari enam kombatan regional yang dimiliki oleh Amerika.

"Kami telah merekomendasikan ia untuk mendapat posisi penting. Banyak petugas perempuan yang sangat hebat dan kuat," kata Menteri Pertahanan, Ash Carter, Sabtu (19/3).

Dengan penobatan Lori, Lori akan menjadi salah satu jendral paling senior dan perempuan pertama yang memiliki jabatan khusus di militer Amerika. Ia merintis karir militernya sejak 1982 sebagai militer angkatan udara Amerika. Pada 2014 lalu, ia menjadi komandan tempur perempuan pertama dengan pangkat jendral bintang empat.


Credit  REPUBLIKA.CO.ID





Wanita Ini Jadi Pemimpin Komando Militer AS

Jenderal Lori Robinson
Jenderal Lori Robinson
CB, WASHINGTON -- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) telah menunjuk Jenderal Lori Robinson untuk memimpin Komando Militer Utara AS. Robinson merupakan wanita pertama dalam sejarah militer AS yang ditunjuk untuk memimpin komando.

Menteri Pertahanan AS, Ash Carter mengatakan, pemimpin komando militer AS merupakan salah satu posisi paling senior di dunia militer AS dan jabatan ini harus dikonfirmasi oleh Senat. Robinson terdaftar di Angkatan Udara AS sejak 1982 dan menjadi komandan untuk Pacific Air Forces.

"Sekarang banyak anggota militer perempuan yang sangat kuat, dan saya pikir Lori cocok mengisi posisi tersebut," kata Carer dilansir Washington Times, Sabtu (19/3).

Carter menambahkan, pemimpin komando utara AS nantinya akan bertugas untuk mengawasi seluruh wilayah Amerika Utara. Dengan ditunjuknya Robinson, maka dia akan menggantikan Laksamana Bill Gortney yang telah menjadi pemimpin komando utara AS sejak 2014.

Pada Desember 2015 lalu, Carter membuka peluang kepada seluruh anggota militer perempuan AS untuk maju sebagai pemimpin komando. Saat ini tercatat ada sekitar 220 ribu perempuan yang menjadi anggota militer AS.

Selain itu, Carter juga mengatakan bahwa Presiden Obama juga telah menunjuk Jenderal Angkatan Darat Vincent Brooks menjadi komandan pasukan AS di Korea Selatan. Nantinya, Brooks akan menggantikan posisi Jenderla Curtis Scaparroti yang telah menjadi kepala komando Eropa-AS dan komandan tertinggi sekutu NATO. 



Credit  REPUBLIKA.CO.ID












Esemka Siapkan Mobil khusus Pedesaan

Stanly/KompasOtomotif Pikap Mobnas Esemka


Solo, CB - Rencana Esemka memproduksi mobil bermerek nasional mulai Juni 2016 semakin jelas. Dari lima model yang disiapkan, ternyata ada beberapa produk yang masuk kategori mobil pedesaan, sesuai arahan pemerintah lewat Kementerian Perindustrian.

Direktur Teknik Esemka Dwi Budi Martono mengatakan, terdapat lima produk yang terdiri dari empat tipa rencananya mau diproduksi. Masing-masing model akan menyasar ke segmen masing-masing.

"Produk baru nanti ada empat tipe yang dibuat dalam lima model.  Produknya itu Esemka minibus, pikap, double cabin, dan microbus," ucap Martono kepada KompasOtomotif, di Solo, Senin (14/3/2016).

Toto, begitu ia akrab disapa, mengatakan, untuk kategori mobil pedesaan, ada beberapa model yang tengah disiapkan.

"Sebagian akan mengisi segmen mobil pedesaan, terutama untuk yang pikap. Kita buat model untuk yang itu (pikap) ada dua jenis, jadi nanti bisa disesuaikan kebutuhan," ucap Toto.

Selain pikap, kata Toto, model mikrobus juga masuk dalam kategori mobil pedesaan, karena bisa mengangkut orang banyak sekaligus. Sedangkan ditanya mengenai kisaran harga, dirinya mengaku belum ada pembahasan yang jelas sampai hal tersebut mengingat masa produksi massal sendiri belum berjalan.



Credit  KompasOtomotif






Dilema Pemerintah Membeli 10,64% Saham Freeport

Dilema Pemerintah Membeli 10,64% Saham Freeport  
Foto: rengga sancaya
 
Jakarta -PT Freeport Indonesia telah menawarkan 10,64% saham divestasinya kepada pemerintah Indonesia. Nilai saham tersebut adalah US$ 1,7 miliar, atau sekitar Rp 22 triliun. Meski akan menawar harga saham itu, pemerintah mengaku dilema membelinya.

Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan, saat ini Freeport juga sedang mengalami ketidakpastian kelanjutan kontrak tambangnya, yang akan habis 2021. Jadi untuk apa pemerintah membeli saham divestasi bila kontrak tambang Freeport belum tentu diperpanjang. Menurut aturan, pemerintah baru bisa memastikan perpanjangan kontrak paling cepat 2 tahun sebelum kontrak habis, atau di 2019.

"Kalau memutuskan membeli saham diasumsikan kan akan diperpanjang. Sementara sebetulnya belum bisa melakukan perpanjangan kalau regulasinya belum disempurnakan. Tapi kalau tidak beli kan publik menghendaki supaya pemerintah memperbesar sahamnya, atau dibeli tapi tidak diperpanjang jadi untuk apa. Jadi dilema ini akan jadi pembahasan publik, tapi biar saja. Tugas saya dan Kementerian ESDM jaga kalender. Jaga tak ada aturan yang dilanggar," papar Sudirman di kantornya, Jakarta, Jumat (18/3/2016).

Bila memang skenarionya kontrak Freeport tidak diperpanjang di 2021 nanti, Sudirman mengatakan, kandungan tambang emas dan tembaga di wilayah Grasberg akan jadi milik pemerintah. Tapi perusahaan atas nama PT Freeport Indonesia tidak jadi milik pemerintah.

"Kalau tidak diperpanjang yang jadi milik kita itu kandungan bukan perusahaan. Antara kandungan dan perusahaan jaraknya lumayan panjang. Perusahaan itu ada uang ada teknologi ada alat-alat, ada SDM," jelas Sudirman.

Selain dilema yang dihadapi pemerintah itu, Freeport juga sedang mengalami dilema dalam membangun smelter atau pabrik pemurnian tambang. Bila tidak ada kepastian perpanjangan kontrak, smelter Freeport menjadi tidak ekonomis.

Tambang terbuka Freeport di Grasberg, Papua, sudah akan habis cadangannya pada 2017, dan Freeport akan mengembangkan tambang bawah tanah untuk menambah cadangan. Namun Freeport menginginkan kepastian perpanjangan kontrak hingga 2041, karena butuh uang besar untuk menggali tambang bawah tanah. Cadangan tambang bawah tanah ini juga untuk memasok smelter Freeport.

"Jadi smelter hanya feasible kalau tambang bawah tanah dikerjakan. Nah kalau mau dikerjakan berarti harus menggelontorkan uang. Kalau mau keluarin uang kalau ada keputusan perpanjangan (kontrak). Itu hukum dasar dari bisnis. Ini akan jadi kerumitan. Sementara pemerintah tidak bisa perpanjang sekarang jadi ya kalau tidak ada ya stuck di situ saja," tutur Sudirman.




Credit  detikfinance


Bila Kontrak Tak Diperpanjang, Akankah Freeport Jadi Milik RI?


Bila Kontrak Tak Diperpanjang, Akankah Freeport Jadi Milik RI?  
Foto: Istimewa/Puspa Perwitasari
 
Jakarta -Kontrak PT Freeport Indonesia akan habis pada 2021, dan pemerintah baru bisa memastikan perpanjangan kontrak paling cepat dua tahun sebelum kontrak habis, atau di 2019. Bila tak diperpanjang akankah Freeport jadi milik pemerintah Indonesia?

Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan, bila ada yang berpikir Freeport bakal jadi milik Indonesia bila kontraknya tak diperpanjang, itu salah.

"Jadi yang berpikir kalau tidak diperpanjang Freeport Jadi milik kita ya pandangan yang salah," jelas Sudirman di kantornya, Jakarta, Jumat (18/3/2016).

Sudirman menjelaskan, yang akan menjadi milik pemerintah Indonesia hanya kandungan mineral yang ada di wilayah tambang Grasberg, Papua.

"Kalau tidak diperpanjang yang jadi milik kita itu kandungan bukan perusahaan. Antara kandungan dan perusahaan jaraknya lumayan panjang. Perusahaan itu ada uang ada teknologi ada alat-alat, ada SDM," kata Sudirman.

Pemerintah juga sulit untuk menawarkan kontrak baru dengan porsi saham pemerintah yang lebih besar pasca 2021. Alasannya, ujar Sudirman, kondisi penawaran kontrak baru akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha, dan buruk bagi iklim investasi Indonesia.

"Kalau dari sekarang dimulai negosiasi saya kira juga itu sedang dilakukan dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan. Tapi yang begitu tidak bisa diskenariokan, itu tergantung diskusinya berjalan. Saya juga minta mereka supaya mencoba berbagai skenario," ungkap Sudirman.

Sudirman memang lebih mengedepankan pendekatan dialog yang bisa menghasilkan win-win solution.



Credit  detikfinance






Pemerintah Ditantang Bisa Produksi Mesin Kapal dalam Negeri


Pemerintah Ditantang Bisa Produksi Mesin Kapal dalam Negeri
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir.

PEKALONGAN - Menristek Muhammad Nasir ditantang Direktur PT Barokah Marine Agus Triharsito untuk memroduksi mesin kapal sendiri. Hal itu terkuak saat Menristek melakukan kunjungan ke galangan kapal yang terdapat di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu 19 Maret 2016.

Direktur Utama (Dirut) PT Barokah Marine, Agus Triharsito mengatakan, saat ini kapal buatannya itu sekitar 90 persen menggunakan bahan dari dalam negeri. Hanya saja mesin kapal tersebut masih didatangkan dari negeri tirai bambu, yakni Cina.

"Sehingga, di sini tantang pak Menteri (Menristek) untuk bisa membuat mesin kapal buatan Indonesia sendiri. Sehingga kapal-kapal produksi PT Barokah Marine, terutama kapal peralon ini, 100 persen menggunakan bahan baku Indonesia," kata Agus.

Menurut Agus, sumber daya manusia Indonesia sudah mampu untuk membuat mesin sendiri. Sehingga kedepan Indonesia bisa bersaing engan negara lain.

"Saya siap menunggu mesin kapal buatan negeri sendiri untuk kapal peralon saya, kalau pemerintah serius. Harus dimulai sekarang. Saya tunggu pak menteri dan teman-teman dari teknik Undip. Kami siap gunakan produk lokal," ujarnya.

Terkait sertifikasi kapal peralon tersebut, pihaknya mengaku saat ini prosesnya sudah berjalan. Tak hanya itu, hak paten kapal peralon tersebut juga dalam sudah dalam proses.

"Untuk sertifikasi itu dan saat ini sudah berjalan. Hak paten juga dalam proses. Kami juga sudah ke KKP Propinsi Jateng terkait perijinan," tambahnya.

Saat ini, kapal peralon produknya tersebut sudah dipesan oleh sejumlah pihak. Bahkan pemesan tak hanya berasal dari Pekalongan saja.

"Yang pesan yakni Bupati Pekalongan terpillih, orang Singkawang, Medan, Jakarta dan Banten. Rencana akan kami luncurkan April nanti. Kedepan akan kami perbaiki untuk desainnya," paparnya.

Sementara Menristek M Nasir mengapresiasi kreatifitas PT Barokah Marine tersebut. Sebab, kapal peralon tersebut merupakan yang pertama di Indonesia.

"Kapal ini memiliki sejumlah keunggulan dibanding kapal kayu konvensional. Proses pembuatannya yang lebih cepat, murah dan irit konsumsi bahan bakarnya, dibanding dengan kapal kayu konvensional. Sebab menggunakan bahan baku pembuatannya dari pabrikan," katanya.

Pihaknya meminta PT Barokah Marine melakukan sertifikasi terhadap kapal tersebut. Sehingga, selain bisa dipasarkan ke dalam negeri, juga bisa dipasarkan ke luar negeri.

"Meskipun background pak Agus perkapalan, namun tetap harus melakukan sertifikasi. Sebab penting. Nanti akan kami bantu dengan koordinasikan dengan BPPT yang biasanya melakukan sertifikasi kapal di Indonesia," ujarnya.

Pihaknya berharap kreatifitas antara PT Barokah Marine dengan Undip lainnya bisa dimanfaatkan oleh masyrakat, termasuk pembuatan mesin kapal.

"Saya sudah minta Dekan Fakultas Teknik (Undip) untuk membuat mesin itu. Dia punya jurusan teknik mesin, jadi dia harus melakukan riset terhadap teknik mesin. Kedepan harus bisa hilirisasi riset-riset lainnya," harapnya.

Pihaknya mengaku juga akan mendorong lahan milik BUMN yang tidak digunakan. Sehingga pemerintah bisa berkolaborasi dengan masyarakat untuk memanfaatkan lahan tersebut

"Ini ternyata lahan Perikanan Indonesia (Perindo), dimana berada dibawah BUMN. Jadi nanti akan saya komunikasikan agar bisa dimanfaatkan masyarakat, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya," akunya.





Credit  Sindonews





Kapal Selam Rusia Bakal Dipasangi Rudal Jelajah Kalibr



Kapal Selam Rusia Bakal Dipasangi Rudal Jelajah Kalibr
Rusia akan memasang rudal jelajah Kalibr pada kapal selam terbarunya | (Sputniknews)

MOSKOW - Rusia berencana memasang rudal jelajah Kalibr pada proyek kapal selam nuklir 971 milik mereka. Hal tersebut diungkapkan oleh komandan Angkatan Laut Rusia, Laksamana Viktor Kochemazov.

"Rudal Kalibr adalah senjata yang sangat efisien, yang telah dibuktikan dengan peluncuran terbaru dari kapal selam Rostov-on-Don. Rudal Kalibr akan dipasang pada proyek kapal selam modern 971," katanya dalam sebuat wawancara, seperti dikutip dari Sputniknews, Minggu (20/3/2016).

Proyek 971-B Shchuka atau Bar, yang disebut oleh NATO sebagai Akula, adalah codenames untuk kapal selam bertenaga nuklir multirole, yang merupakan tulang punggung penangkal nuklir maritim Rusia.

Pertama didengungkan pada akhir 1980-an, proyek kapal selam 971 diyakini dapat melaju pada kecepatan yang mengesankan, yaitu hingga 35 knot saat menyelam. Kapal selam generasi baru ini mempunyai kemampuan menyelam, saat operasional, maksimum hingga 600 meter (hampir 2.000 kaki) dan menawarkan daya tahan 100 hari.

Namun, fitur luar biasa yang ditawarkan Akula adalah tingkat kebisingan yang rendah. Versi upgrade, yang dikenal sebagai Akula II, adalah kapal selam paling tenang pada saat ditugaskan, melebihi versi upgrade dari kapal selam milik Amerika Serikat kelas Los Angeles.

Angkatan Laut Rusia telah mengoperasikan lebih dari 10 Akulas sebagai bagian dari armada Pasifik Utara. Salah satu protek kapal selam 971, saat ini dikenal sebagai INS Chakra, yang disewa selama sepuluh tahun oleh India.




Credit  Sindonews


Jepang Kirim Bahan Pembuat 50 Bom Nuklir ke AS


Jepang Kirim Bahan Pembuat 50 Bom Nuklir ke AS
Ilustrasi ledakan bom nuklir. | (Flickr/Pierre J.)

TOKYO - Jepang mengirim sekitar 730 pon plutonium yang bisa untuk membuat 50 bom nuklir ke Amerika Serikat (AS) akhir pekan ini.

Bahan senjata berbahaya itu diklaim dikembalikan ke AS setelah “dipinjam” Jepang untuk penelitian. Namun, pengiriman bahan bom nuklir itu terjadi setelah muncul keresahan dari kelompok aktivis anti-nuklir.

Ratusan pon plutonium dikirim dengan kapal bersenjata dari utara pelabuhan Tokyo menuju AS. Stockpile itu disediakan oleh AS, Inggris dan Prancis untuk Jepang satu dekade yang lalu. Hal itu meresahkan karena Jepang juga memiliki pengetahuan untuk menghasilkan senjata nuklir.

Lima kelompok anti-nuklir, termassuk Greenpeace, mengkonfirmasi persiapan pengiriman bahan pembuat bom nuklir tersebut.

”Sekitar 730 pon plutonium akan dikirim oleh sebuah kapal transportasi Inggris bersenjata nuklir di bawah pengawalan pasukan bersenjata ke AS,” bunyi pernyataan lima kelompok aktivis anti-nuklir.

Shaun Burnie, ahli nuklir senior di Greenpeace, mengatakan kapal itu berangkat hari Minggu besok (20/3/2016). ”Keberangkatan dari utara pelabuhan Tokyo, bisa terjadi Minggu dini hari,” katanya, seperti dikutip MailOnline.

Pengiriman plutonium terjadi menjelang pertemuan puncak keamanan nuklir di Washington bulan ini. Langkah Jepang itu diduga sebagai komitmen untuk perjanjian non-proliferasi nuklir.


Pejabat Pemerintah Jepang, Tsukasa Yamamura, membenarkan laporan itu.”Materi akan dibuang di Amerika Serikat,” katanya.

Kami tidak bisa mengomentari rincian seperti tanggal dan rute untuk alasan keamanan,” lanjut dia.




Credit  Sindonews



Kamp Pengungsi Timteng 'Idomeni' Lebih Buruk daripada Kamp Nazi

Kamp Pengungsi Timteng 'Idomeni' Lebih Buruk daripada Kamp Nazi   

Seorang badut menghibur anak-anak yang berada di kamp perbatasan antara Yunani -Macedonai di desa Idomeni, 9 Maret 2016. REUTERS/Stoyan Nenov
 
CBAthena - Menteri Dalam Negeri Yunani Panagiotis Kouroublis mengatakan kamp pengungsi imigran asal Timur Tengah di Idomeni lebih buruk daripada kamp konsentrasi Nazi, Dachau.

"Saya tidak ragu mengatakan ini adalah Dachau zaman modern, konsekuensi logis atas ditutupnya perbatasan," kata Kouroublis, seperti dilansir Daily Mail, pada 18 Maret 2016.

Kamp Idomeni terletak di perbatasan Yunani dengan Makedonia. Kondisi kamp Idomeni, kata Kouroublis, sangat kumuh dan tidak layak huni serta begitu menyedihkan.

Pemerintah Yunani mengatakan lebih dari 46 ribu pengungsi dan imigran kini tertahan di negara tersebut karena penutupan perbatasan dengan Makedonia dan negara-negara Balkan lain sejak pekan lalu.

Sekitar sepertiga dari mereka berkumpul di Idomeni. Kamp Idomeni awalnya direncanakan untuk 2.500 orang, tapi sekarang jumlah pengungsi lebih dari 12 ribu. Mereka sebagian besar berasal dari Suriah dan Irak. Banyak pengungsi berusia anak-anak di kamp itu.

Hujan yang mengguyur secara terus-menerus telah membuat kamp tersebut tak ubahnya seperti rawa. Ribuan orang tidur di tenda-tenda kecil di tanah berlumpur dan selokan. Mereka harus antre selama berjam-jam untuk mendapatkan makanan dari lembaga bantuan.

Puluhan anak-anak menderita pilek dan demam dan belum mendapatkan perawatan karena masih harus menunggu lembaga bantuan yang bermurah hati.

Komentar Kouroublis itu dikeluarkan bersamaan dengan pembicaraan yang dilangsungkan di Brussel di antara pemimpin Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan soal penanganan imigran dengan Turki.

Dalam pertemuan tersebut, Uni Eropa dan Turki mencapai persetujuan bersejarah dengan mengekang arus masuk pendatang ke Eropa. Kasus pengungsi ini merupakan krisis terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II.

Berdasarkan kesepakatan itu, semua pendatang yang tiba di Yunani dari Turki mulai Sabtu, 19 Maret 2016, dikirim kembali ke Turki. Namun pemimpin negara Eropa mengatakan tugas sulit adalah menunggu pelaksanaan perjanjian itu.

Turki meraih beberapa kesepakatan politik dan manfaat keuangan sebagai balasan menjadi negara yang bertindak mengekang aliran manusia yang terdesak dari Suriah dan negara lain ke Eropa.


Credit  TEMPO.CO