Indonesia Tidak Akui Klaim 'Nine Dash Line' di LCS

Pulau buatan China di Laut China Selatan. (Foto: Reuters)

JAKARTA  (CB) – Nine Dash Line atau sembilan garis imajiner yang meliputi klaim China di Laut China Selatan (LCS), dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir.
Arrmanatha menambahkan bahwa mengenai klaim tersebut, sikap Indonesia telah jelas dan tidak mengakui klaim tersebut.
“Nine Dash Line adalah sebuah klaim. Bagi Indonesia, kita sudah menyampaikan beberapa kali pada Pemerintah Tiongkok (China) bahwa klaim ini tidak berdasarkan hukum internasional. Kita juga menyampaikan pada (United Nation Convention on Law of the Sea/UNCLOS), jadi posisi Indonesia sudah jelas,” kata Arrmanatha dalam Press briefing mingguan di Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11/2015).
Di luar sikap mengenai Nine Dash Line, Arrmanatha juga menjelaskan bahwa Indonesia bukanlah negara claimant atau negara yang memiliki klaim di Laut China Selatan.
Meski begitu, dia kembali menegaskan kepentingan Indonesia di wilayah itu adalah memastikan adanya perdamaian dan keamanan melalui mekanisme Declaration of Conduct (DoC) dan Code of Conduct (CoC). Karena gejolak yang terjadi di wilayah tersebut akan memberikan dampak tidak hanya bagi Indonesia, China, Amerika Serikat (AS) atau negara-negara ASEAN namun juga pada dunia.
Tata, sapaan akrab Arrmanatha mengatakan, dirinya tidak mau berspekulasi mengenai pernyataan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan, akan membawa kasus LCS ke Pengadilan Arbitrase Internasional (ICC), jika masalah ini tidak dapat selesai dengan dialog.
Pengajuan sengketa ini, jika dilakukan, berpotensi mengganggu hubungan Indonesia dengan Tiongkok, seperti yang terjadi pada Filipina yang telah lebih dahulu mengajukan klaimnya.

Credit  Okezone

Indonesia Mungkin Ajukan Masalah Natuna ke Mahkamah Internasional

Seorang anak berlari di antara karang di Pulau Natuna Besar (Foto: Reuters)

BEIJING (CB) — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara kedua di kawasan itu yang menantang klaim China atas seluruh wilayah di Laut China Selatan, termasuk kepulauan Natuna milik Indonesia.
Pengajuan ini terjadi jika China dan Indonesia tidak bisa menyelesaikan perselisihan wilayah itu lewat dialog.
Luhut Panjaitan hari Rabu, 11 November mengatakan Indonesia bekerja keras menyelesaikan isu itu dan berupaya mendekati China untuk membahas keprihatinan tentang klaim wilayah China yang kontroversial di Laut China Selatan.
“Kami ingin melihat solusi masalah ini dalam masa dekat lewat dialog, atau kami akan membawanya ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC),” ujar Luhut.
Filipina telah mengadukan China ke mahkamah internasional, dan baru-baru ini mahkamah itu memutuskan akan mendengar beberapa klaim yang diajukan Filipina terhadap China.
China menolak keras arbitrase itu. China telah sejak lama mengatakan bahwa perselisihan di Laut China Selatan seharusnya diselesaikan secara bilateral dan tidak lewat intervensi internasional.
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayahnya dan menggunakan apa yang disebut sebagai “sembilan garis putus-putus” untuk menjelaskan klaimnya itu.
Namun, masalahnya adalah garis putus-putus yang digunakan China itu menyentuh zona ekonomi ekslusif beberapa negara lain. Selain Indonesia dan Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Brunei Darusalam kini memiliki klaim yang tumpang tindih dengan China.
“Kita tidak ingin melihat ada negara manapun yang memproyeksikan kekuatannya di wilayah itu. Kita menginginkan solusi damai dengan mendorong dialog,” lanjut Luhut.
“Sembilan garis putus-putus itu adalah masalah yang kita hadapi sekarang ini, dan tidak saja menjadi masalah Indonesia,” tambahnya.
Klaim sembilan garis putus-putus China itu mencakup kepulauan Natuna milik Indonesia.
Pernyataan Luhut Panjaitan itu disampaikan beberapa hari menjelang pertemuan para pemimpin dalam forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Manila, Filipina. China sudah mengatakan tidak ingin masalah Laut China Selatan menjadi agenda dalam pertemuan itu.
Presiden Xi Jinping mengatakan akan menghadiri forum APEC, meskipun perselisihan dengan Filipina masih terus berlangsung. Sebagai tuan rumah, Filipina tidak akan membawa isu ini dalam pertemuan tersebut. Namun, beberapa peserta tampaknya akan membahas perselisihan itu di sela-sela pertemuan, meskipun fokus utama adalah isu kerjasama ekonomi dan perdagangan.
Amerika baru-baru ini melaksanakan “misi navigasi pelayaran” yang bebas dalam zona 12 mil dari pulau-pulau buatan di Laut China Selatan, yang dibangun China dengan cepat dan menimbulkan keprihatinan bahwa pulau-pulau itu terutama akan digunakan oleh militer. Tapi keprihatinan itu berulangkali dibantah China.

Credit  Okezone

Mengenal Pesawat Penghancur Tank, A-10 Thunderbolt II

Pesawat pendukung serangan darat, A-10 Thunderbolt II lahir setelah angkatan udara Amerika Serikat dikritik tidak memberi dukungan penuh terhadap pasukan darat pada saat Perang Vietnam. Menjawab kritikan, angkatan udara AS memulai program A-X (Attack Experimental) dimulai pada tahun 1966 yang menghasilkan pesawat A-10. Pesawat serang A-10 mulai diproduksi pada 1975. military.wikia.com

Spesifikasi A-10 lahir dari diskusi dengan para pilot pesawat tempur A-1 Skyraider yang terlibat pada Perang Vietnam. Pilot-pilot menyebutkan bahwa mereka yang butuhkan adalah pesawat tempur yang dapat bermanuver dalam waktu lama, berkecepatan subsonik atau rendah, dipersenjatai meriam otomatis dengan daya penghancur yang besar, dan mampu bertahan dari serangan musuh di darat. military-today.com

Sebagai pesawat penghancur tank, A-10 Thunderbolt II dipersenjatai dengan meriam otomatis GAU-8/Avenger 30 mm, meriam pesawat yang paling dasyat yang pernah dibuat. Awalnya, meriam ini memuntahkan peluru dalam dua tingkatan, 2.100 putaran pertingkatan atau 4.200 putaran per menit. Kemudian diubah menjadi satu tingkatan saja, 3.900 putaran per menit. youtube.com

Pesawat A-10 Thunderbolt II diproduksi oleh Fairchild Republic. Untuk melindungi dari serangan darat, beberapa bagian lambung pesawat dilapisi baja agar pesawat tetap dapat terbang meskipun mengalami kerusakan akibat mendapat tembakan dari darat. Kokpit pesawat dilapisi dengan titanium anti peluru hingga kaliber 23 mm sehingga dapat melindungi pilot dan sistem kontrol pesawat. tankolet.ru

A-10 Thunderbolt II memiliki delapan cantelan rudal atau bom di sayap dan tiga cantelan di badan pesawat. Sebagai pesawat serang darat A-10 mampu membawa persenjataan seberat tujuh ton. Pesawat ini dipersenjatai dengan rudal udara ke darat Maverick AGM-65B/C, rudal udara ke udara AIM-9L/M Sidewinder, peluncur roket 70 mm LAU-68. Untuk mengalihkan rudal musuh, A-10 dilengkapi dengan decoy. theaviationist.com

Pesawat A-10 telah mengalami beberapa perang, seperti Perang Teluk, Balkan, Afghanistan, Irak, Libya, Suriah. Pada Oktober 2015, Amerika Serikat menempatkan 12 pesawat A-10 di Pangkalan Udara Incerlik, Turki untuk mendukung serangan terhadap ISIS di Suriah dan Irak. Amerika telah beberapa kali berusaha mempensiunkan pesawat yang telah beroperasi hampir 40 tahun ini, namun gagal karena tidak disetujui kongres. janes.com

Ctedit tempo.co

AU China dan Thailand Akan Latihan Bersama untuk Pertama Kali

 

 Ilustrasi AU China. (Reuters/Stringer)

 

 

Jakarta, CB -- Untuk pertama kalinya, pasukan angkatan udara China dan Thailand akan melakukan latihan bersama di Pangkalan Udara Angkatan Laut Kerajaan Thailand Korat pada 12-30 November mendatang.

"Tujuan dari latihan bersama ini adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan pemahaman bersama antara angkatan udara kedua negara, memperdalam praktik kerja sama Sino-Thai dan meningkatkan rasa saling percaya dan pertemanan," demikian kutipan pernyataan resmi Kementerian Pertahanan China, Rabu (11/11).

Seperti dilansir Reuters, pernyataan ini dianggap sebagai pertanda meningkatnya hubungan antara Beijing dan Thailand.

Sebelumnya, Thailand dikecam oleh negara-negara Barat akibat aksi kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan terpilih pada Mei tahun lalu. Hubungan diplomatik Thailand dengan negara-negara Barat pun mengendur.

Sejak saat itu, Thailand yang awalnya merupakan sekutu Amerika Serikat mulai mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga. Hubungan Thailand dengan China pun menguat, seiring meningkatnya pengaruh Beijing melalui pinjaman dan bantuan infrastruktur.

China sendiri sedang berseteru dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam dalam konflik sengketa di Laut China Selatan.

Keadaan di Laut China Selatan kian panas setelah Amerika Serikat mengirimkan kapal angkatan lautnya ke lahan sengketa tersebut atas nama kebebasan pelayaran di perairan internasional.

Di tengah ketegangan tersebut, para pejabat pertahanan negara-negara Asia Tenggara bersama China dan AS bertemu dalam konferensi ASEAN di Malaysia pekan lalu. Namun, konferensi tersebut tak menghasilkan pernyataan bersama lantaran China menolak pembahasan masalah Laut China Selatan.

Credit CNN Indonesia

Rusia Kembangkan Rudal Nuklir untuk Menembus Pertahanan AS

 

Menurut Putin, Amerika Serikat dan negara NATO selama ini mencoba mengantisipasi serangan nuklir Rusia dengan membangun sistem pertahanan rudal. (Reuters/Aleksei Nikolsky)

 

 

Jakarta, CB -- Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia akan mengembangkan rudal nuklir yang mampu menembus sistem pertahanan serangan udara Amerika Serikat. Menurut Putin, AS dan negara NATO selama ini mencoba mengantisipasi serangan nuklir Rusia dengan membangun sistem pertahanan rudal.

Dikutip dari kantor berita Rusia, TASS, Putin dalam pertemuan membahas pengembangan angkatan bersenjata Rusia Selasa pekan ini mengatakan bahwa kemajuan rudal nuklir akan menjadi target angkatan bersenjata mereka satu dekade ke depan demi merespon tantangan dari negara pesaing.

"Kami akan mengembangkan sistem pertahanan anti-rudal juga, tapi di tahap pertama, kami juga akan mengerakan sistem serangan yang mampu menembus semua tameng pertahanan anti-rudal," kata Putin.

Pernyataan Putin disampaikan di tengah upaya AS membangun pertahanan anti-rudal di negara-negara anggota NATO. Bulan lalu, sembilan negara NATO melakukan uji gabungan sistem anti rudal di kapal perang Aegis di perairan Skotlandia.

Beberapa hari kemudian, AS melakukan uji coba intersepsi serangan nuklir yang merogoh kocek hingga US$230 juta di Pulau Wake di Pasifik.

Rencana sistem pertahanan rudal NATO ini pertama kali digagas oleh Presiden AS Ronald Reagan dan dilanjutkan oleh George W. Bush tahun 2002. Barack Obama tahun 2008 juga melanjutkan program ini namun mengurangi biayanya.

Jika beroperasi penuh, kapal dengan sistem pertahanan Aegis akan berpatroli dari Spanyol. Di Romania dan Polandia, akan ditempatkan roket pengintersepsi, sedangkan di Turki, Jerman dan beberapa negara NATO lainnya akan ditempatkan radar.

Rencana ini tahun 2007 dikecam Rusia setelah Polandia dan Republik Ceko mengizinkan pangkalan rudal di wilayah mereka. Ceko belakangan mundur dari rencana pertahanan AS itu.

Sejauh ini, menurut Putin, protes dan keresahan Rusia diabaikan oleh AS dan sekutunya. Putin mengatakan, alasan AS yang ingin mempertahankan NATO dari serangan rudal nuklir Iran dan Korea Utara hanyalah omong kosong.

Menurut dia, tujuan utama pertahanan rudal AS di negara NATO adalah demi mengantisipasi kekuatan militer Rusia yang kian pesat.

"Tujuan sebenarnya dari AS adalah untuk menghadapi serangan dari negara pemilik senjata nuklir lainnya, kecuali AS dan sekutunya, terutama ancaman nuklir dari negara kita, Rusia. AS ingin berkuasa dengan semua konsekuensinya," kata Putin.

Dalam tiga tahun terakhir industri pertahanan Rusia telah sukses menguji persenjataan yang bisa menembus sistem pertahanan rudal berlapis, kata Putin.

Juni lalu, Putin mengumumkan Rusia akan menambah lagi 40 rudal balistik antarbenua generasi terbaru tahun ini.

"Kami telah mengatakan di banyak kesempatan bahwa Rusia akan melakukan semua langkah yang diperlukan demi memperkuat persenjataan nuklir strategis," tegas Putin.


Credit  CNN Indonesia

Diadili di Belanda, Kalla: Pemerintah Tak Sudi Minta Maaf

Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato saat acara pembukaan konferensi Indonesia Green Infrastructur Summit 2015 di Jakarta, 9 Juni 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

 

 

CB, Jakarta - Pengadilan Rakyat Hak Asasi Manusia yang diadakan hari ini di Den Haag, Belanda, terhadap pembunuhan massal dalam tragedi 1965 ternyata tak membuat pemerintah jeri. Bahkan, reaksi dari Istana cukup mengagetkan.

"Masak pemerintah minta maaf? Padahal yang terbunuh jenderal kita," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden di kompleks Istana, Jakarta, Selasa, 10 November 2015. "Silakan saja (ada pengadilan). Tapi dimulai dengan tewasnya para jenderal kita."

Jusuf Kalla memastikan pemerintah tidak akan meminta maaf atas kejadian yang terjadi pada 1965. Menurut dia, ada pengadilan HAM atau tidak, pemerintah tetap dirugikan atas peristiwa tersebut. "Justru orang pemerintah terbunuh, jenderal itu terbunuh kan? Masak pemerintah minta maaf karena para jenderal terbunuh?" ujarnya. Tapi, pemerintah akan menunggu saja hasil pengadilan sehingga belum akan melakukan langkah apa pun.

Pengadilan Rakyat Internasional atau International People's Tribunal (IPT) untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965 digelar di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Pengadilan ini secara khusus ditujukan bagi pemerintah Indonesia khususnya di bawah pemerintah Soeharto.


Credit TEMPO.CO

Pengadilan HAM Den Haag, Kalla: Kita Akan Adili Belanda!  

Wapres Jusuf Kalla berpidato di depan delegasi negara dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan 2015 di Markas PBB, New York, 26 September 2015. AP/Mary Altaffer

 

 

CB, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersoalkan penyelenggaraan sidang pengadilan HAM rakyat di Den Haag. Belanda, kata dia, tidak berhak mengadili Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM.

"Kalau ada pengadilan HAM, kami justru adili Belanda, bertindak kejam di Indonesia. Dia bayar juga," ujar Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Selasa, 10 November 2015. "Jadi, jangan mengadili Indonesia, kita adili Belanda juga kalau mereka macam-macam."

Kalla menjelaskan, terlepas ada pengadilan HAM atau tidak, pemerintah dirugikan oleh peristiwa pada 1965 itu. "Justru orang pemerintah terbunuh, jenderal itu terbunuh, kan? Masak pemerintah minta maaf karena para jenderal terbunuh," tuturnya. 



Pengadilan Rakyat Internasional atau International People's Tribunal (IPT), untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965, digelar di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Pengadilan ini secara khusus ditujukan bagi pemerintah Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan Soeharto.


Credit  TEMPO.CO

Cegah 'Agresi' Rusia, AS Kerahkan Jet-jet Tempur ke Turki

AS kerahkan jet-jet tempur ke Turki untuk mencegah "agresi" Turki. | (Sputnik/Flickr)

WASHINGTON (CB) - Pentagon Amerika Serikat (AS) telah mengerahkan armada jet tempur baru ke Turki. Alasannya untuk mencegah “agresi Rusia” terhadap wilayah udara Turki.

Rusia, seperti diketahui bahwa pesawat jet tempurnya pernah menerobos wilayah udara Turki ketika membombardir kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Turki sudah memprotes tindakan Rusia. Namun, dalam pernyataan terbaru, militer Rusia mengklaim tindakan pesawat jet tempurnya masuk ke wilayah udara Turki sejatinya untuk menghindari rudal.

AS  juga melakukan serangkaian serangan terhadap ISIS dengan menggunakan pesawat pembom B-1, pesawat A-10 dan AC-130. Sejauh ini, tidak ada laporan bahwa pesawat-pesawat AS penyerang ISIS itu mengalami bahaya nyata di lapangan.

Namun, Pentagon tiba-tiba memutuskan bahwa pesawat-pesawatnya juga perlu dikawal oleh armada F-15C milik Angkatan Udara AS.

”Atas permintaan Pemerintah Turki, pesawat F-15C milik Angkatan Udara AS yang tiba pekan lalu dan akan melakukan patroli udara tempur untuk membantu menjaga pertahanan wilayah udara Turki," kata juru bicara Pentagon, Laura Seal, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Sputnik, Rabu (11/11/2015).

Sedangkan pejabat pertahanan AS lainnya yang berbicara kepada USA Today dalam kondisi anonim, mengatakan bahwa, pesawaat-pesawat F-15C sebagian besar hadir untuk membela Turki terhadap potensi serangan pesawat jet tempur Rusia dan Suriah.

Pentagon tidak membenarkan tindakan pesawat jet tempur Rusia melanggar wilayah udara Turki beberapa waktu lalu. ”Turki terlihat ada ketidakstabilan yang meningkat di sepanjang perbatasan dengan Suriah dan Irak dan perilaku yang tidak bertanggung jawab dari tindakan di kawasan itu," kata Seal. "Ini termasuk ‘serangan Rusia’ pada Turki, yaitu di wilayah udaranya pada bulan Oktober."

Credit Sindonews

Rusia Ancam Sebar Senjata Baru Penembus Perisai Rudal AS

Rencana AS menyebar perisai rudal di Eropa akan dilawan Rusia dengan senjata canggih baru. | (groundreport)

MOSKOW (CB) - Rusia mengancam akan melawan program pertahanan rudal Amerika Serikat (AS) yang dipimpin NATO dengan mengerahkan senjata canggih baru yang mampu menembus perisai rudal. Hal itu disampaikan Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang kesal dengan rencana AS menyebar perisai rudal di Eropa.

Putin mengatakan kepada para pejabat pertahanan bahwa rencana Washington itu memiliki tujuan lain. Yaitu, untuk "menetralkan" penangkal nuklir strategis Rusia dan memperoleh predikat "superioritas militer”.

Putin bersumpah bahwa Moskow akan merespon Washington. “Dengan mengembangkan sistem senjata baru yang mampu menembus setiap pertahanan rudal,” katanya.

”Selama tiga tahun terakhir, perusahaan dari kompleks industri militer telah menciptakan dan berhasil menguji sejumlah calon sistem senjata yang mampu melakukan misi tempur di sistem pertahanan rudal berlapis. Sistem seperti ini sudah mulai masuk militer tahun ini . Dan sekarang kita berbicara tentang pengembangan jenis senjata baru,” ujar Putin.

Perseteruan Rusia dengan AS dan sekutu-sekutu NATO telah memanas setelah krisis Ukraina pecah. Perseteruan itu merupakan yang terburuk sejak Perang Dingin berakhir.

Selama bertahun-tahun, Kremlin telah memprotes perisai rudal AS. Putin khawatir, perisai rudal AS itu pada akhirnya bisa mencegat rudal balistik nuklir antarbenua Rusia, sehingga mengikis kekuatan penangkal nuklir Kremlin.

Washington berdalih, perisai rudal yang hendak disebar di Eropa bertujuan untuk menangkis ancaman rudal dari negara-negara seperti Iran dan Korea Utara. Perisai rudal itu, lanjut Washington, tidak akan mampu menangani senjata nuklir besar Rusia.

Tapi, Putin meragukan dalih Washington. Sebab, Iran yang dijadikan alasan sebagai ancaman sejatinya telah mencapai kesepakatan nuklir dengan enam negara kekuatan dunia pada Juli lalu. Dalam kesepakatan itu sudah jelas bahwa Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo terhadap Teheran.

”Jadi, referensi ke Iran dan ancaman rudal nuklir Korea Utara baru saja disajikan untuk menutupi rencana yang benar, dan tugas mereka (AS) yang sebenarnya adalah untuk menetralisir potensi nuklir kekuatan nuklir lainnya, khususnya Rusia,” kata Putin, seperti dikutip kantor berita AP, Rabu (11/11/2015).

Credit  Sindonews

SR-71 dan U-2, Pesawat Mata-mata Legendaris Amerika Serikat

Pada era perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, operasi pengintaian menjadi salah satu kegiatan paling vital. Salah satu operasi pengintaian yang dilakukan dengan memanfaatkan pesawat terbang, seperti pesawat intai supersonik SR-71 yang menjadi ikon era perang dingin. Bentuk SR-71 sangat unik dan terkesan menyeramkan, namun memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Bahkan hingga kini belum ada satupun pesawat yang mampu menyaingi ketenaranya dan kemisteriusan dari pesawat SR-71, dan juga pesawat U2 Dragon Lady. dspace.vutbr.cz

Pesawat SR-71 Black Bird dirancang oleh Lockheed Martin dari divisi Skunk Works, Clarence "Kelly" Johnson menjadi kepala perancang proyek strategic reconnaissance. Kelly juga merancang salah satu pesawat angkut paling legendaris di dunia, Hercules. SR-71 pertama kali terbang pada 22 Desember 1964, dan digunakan oleh USAF, namun sayang pesawat ini telah pensiun pada 1998 dan digantikan oleh satelit mata-mata dan drone pengintai. Tercatat USAF mengoperasikan 32 pesawat SR-71 untuk mengintai wilayah Uni Soviet. nasa.gov

Pesawat SR-71 Black Bird dipiloti oleh 2 orang yang terdiri dari pilot dan Reconnaissance Systems Officer (RSO). Pilot dan RSO diharuskan menggunakan baju seperti astronot, lantaran SR-71 beroperasi pada ketinggian 25 km dengan kecepatan terbang mencapai mach 3. SR-71 mampu memotret objek dari ketinggian 25 km berkat Operational Objective Cameras, dan Electro Magnetic Reconnaissance System yang menjadi jantung utama dalam operasi pengintaian. Sejak pertama kali beroperasi hingga masa pensiun, SR-71 mengantongi 17.300 sorti penerbangan. gizmodo.com

U-2 Dragon Lady merupakan pesawat intai warisan perang dingin. Pesawat ini tergolong dalam pesawat jet bermesin tunggal dan beroperasi di ketinggian. Dirancang oleh Lockheed Martin, yang juga merancang SR-71, dan diciptakan oleh maestro Clarence "Kelly" Johnson. Pesawat ini pernah beroperasi di wilayah Indonesia, saat operasi Trikora. Bahkan salah satu agen intel Indonesia yang beroperasi di Jepang, berhasil memperoleh hasil foto udara dari U-2 Dragon Lady. hufingtonpost.com

Keberadaan pesawat intai U-2 sangat misterius, tidak ada satu negara yang mengetahuinya hingga Uni Soviet berhasil menembak jatuh U-2 dengan rudal S-75 Divna, pada 1 Mei 1960 dan menawan pilotnya, Francis Gary Powers. Kemampuan U-2 tergolong sangat luar biasa pada zamannya, menggunakan mesin Pratt and Whitney J75, pesawat ini mampu mencapai kecepatan 0,67 mach pada ketinggian 25 km. Ditembaknya pesawat U-2 membuka mata Amerika bahwa untuk mengintai diperlukan pesawat yang tidak hanya mampu terbang tinggi tapi juga cepat, sehingga dirancanglah pembuatan SR-71. air-attack.com

Sama seperti pilot SR-71, pilot U-2 Dragon Lady menggunakan peralatan seperti astronot agar dapat tetap bertahan hidup di ketinggian ekstrim. U-2 ikut beroperasi di medan tempur Afghanistan dan Irak, tercatat USAF mengoperasikan 104 pesawat jenis ini. Pesawat ini pertama kali terbang pada 1 Agustus 1955, U-2 dilengkapi dengan kamera super besar untuk memotret di ketinggian. Raytheon ASARS-2 menjadi sistem utama ketika U-2 mengintai, didalamnya terdapat electro-optic dan radar imagery. youtube.com

Credit tempo.co

LPD-071, Kapal Multi Misi Tiongkok di Laut Cina Selatan

Kapal Landing Patform Dock atau LPD merupakan salah satu kapal penting dalam kekuatan angkatan laut. Kapal ini mampu membawa ratusan bahkan seribu lebih pasukan serta kendaraan lapis baja untuk dikirim ke zona perang atau untuk misi perdamaian. Kapal ini pun mampu membawa helikopter dalam jumlah terbatas. Tiongkok adalah satu negara yang mampu membangun LPD yang disebut Type 071 (Yuzhao). wikipedia.org

Kapal LPD Tiongkok pertama, 998 Kunlun Shan, dibangun di galangan Hudong, pada Juni 2006 dan diluncurkan pada November 2007. Kapal LPD pertama ini ditempatkan pada Armada Laut Selatan yang beroperasi di Laut Cina Selatan. Christian Bedford, analis senior pada kantor Asia Pasifik Advisor, Markas Besar Angkatan Laut Pasifik mengatakan bahwa Tiongkok menggunakan LPD Type 071 untuk menjaga klaimnya atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan. wikipedia.org

Kapal LPD-071 berbobot 18.000 ton dengan panjang 210 meter, lebar 2i8 meter, dan draft 7 meter. Kapal yang juga disebut amphibious transport dock ini mampu membawa 600 hingga 800 pasukan, dua kapal pendarat, dan 15 hingga 20 kendaraan pengangkut pasukan. Menurut Christian Bedford kemampuan LPD ini sangat diperlukan oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan. schizonet.ru

Tiga kapal LPD-071 Armada Laut Cina Selatan. Tiongkok menempatkan tiga kapal pertama pada Armada Laut Selatan dan tiga lagi akan ditempatkan pada Armada Laut Timur. Satu LPD untuk Armada Laut Timur telah selesai pada Januari 2105 dan sedang uji pelayaran, dua lagi akan dibangun. Laporan intelejen US Navy menyebutkan bahwa Tiongkok membangun kapal multimisi yang mampu merespon dengan cepat suatu krisis, baik di laut selatan atau pun timur Tiongkok. taiwanpower.ning.com

Kapal LPD type 071 menggunakan empat mesin diesel Shaanxi 16 PC2.6 V400 sehingga mampu melaju dengan kecepatan 25 knots atau 46 km/jam. Kapal ini memiliki daya jelajah hingga 10.000 mil laut atau 19.000 km pada kecepatan 18 knots atau 33 km/jam. LPD-071 dilengkapi dengan radar permukaan E/F-band Type 360 Seagull S, radar udara G-band Type 364 Seagull C, randar kontrol I band Type 344, dan radar navigator. globalsecurity.org

Kapal LPD-071 tidak dilengkapi dengan rudal yang mampu menghancurkan musuh di laut, udara, dan darat. Kapal ini hanya dilengkapi dengan senjata pertahanan diri saja, yaitu satu meriam AK-176 76 mm, empat AK-630 30 mm sebagai pertahanan jarak pendek atau CIWS, 4 × 18-tube Type 726-4 decoy/chaff launcher. almanar.com.lb

Credit Tempo.co

Indonesia Targetkan Kirim 4.000 Pasukan Perdamaian PBB

 

Indonesia menargetkan akan mengirimkan 4.000 pasukan perdamaian untuk misi-misi PBB selama periode 2015-2019. (CNN Indonesia/Resty Armenia)

 

Jakarta, CB -- Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa terbentuk pada 1945, upaya memelihara perdamaian dunia masih menjadi sorotan penting. Meningkatkan partisipasi Indonesia dalam badan itu, Indonesia berkomitmen akan mengirimkan 4.000 personel penjaga perdamaian hingga 2019.

Sejauh ini, Indonesia sudah mengirimkan sekitar 30 ribu pasukan perdamaian untuk misi PBB.

"Sejak perjuangan awal mula kemerdekaan, Indonesia selalu menjadi anggota aktif PBB, termasuk dalam upaya menjaga perdamaian. Sejak 1957, Indonesia sudah mengirimkan 30 ribu pasukan penjaga perdamaian untuk lebih dari 40 misi PBB," ujar Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, dalam pembukaan acara Peringatan Hari PBB ke-70 di Jakarta, Selasa (10/11).

Pada periode 2015-2019, Indonesia berkomitmen mengirimkan 4.000 personel penjaga perdamaian untuk misi perdamaian PBB.

Namun hingga kini, Indonesia baru mengirimkan sekitar 2.800 personel. "Kami yakin, pada 2019 sudah tercapai 4.000 personel, bahkan mungkin akan lebih," ucap Retno.

Secara keseluruhan, kini ada 125 ribu personel dari seluruh pelosok dunia yang mengemban tugas di 16 misi perdamaian PBB.

Indonesia masuk ke dalam daftar 12 besar negara penyumbang pasukan penjaga perdamaian PBB terbesar dunia, bersanding dengan Perancis dan Amerika Serikat.

Selain upaya pemeliharaan perdamaian, Indonesia, menurut Retno, aktif pula di dalam Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), dan HAM.

"Sejak 2011, kami aktif membantu menangani tingkat kemiskinan ekstrem di seluruh pelosok dunia," tutur Retno. "Kami turut membantu berbagai upaya kemanusiaan bekerja sama dengan badan-badan HAM PBB, yaitu masalah perubahan iklim, keberagaman, konflik bersenjata, radikalisme, hingga migrasi ireguler.”

Credit  CNN Indonesia

Kebijakan Penampungan Imigran Australia Merugikan Indonesia

 

Ilustrasi imigran (Antara Foto/Rahmad)

 

 

Jakarta, CB -- Indonesia sebagai salah satu negara persinggahan imigran mengkritik kebijakan "zero entry" di Australia yang menjadi tempat tujuan para pencari suaka.

Menurut Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib, di bawah kebijakan tersebut, Australia tidak bisa lagi menerima imigran. Para pencari suaka tersebut lantas ditampung di pusat-pusat penahanan tepi laut dan kerap mendapat perlakuan buruk.

Sebelumnya awal pekan ini dilaporkan kerusuhan pecah di pusat detensi pengungsi Australia di Pulau Christmas. Diduga, peristiwa ini terjadi akibat kemarahan para imigran setelah seorang kawan mereka ditemukan tewas setelah kabur dari fasilitas tersebut.

Hasan mengatakan, Indonesia menghargai kebijakan Australia sebagai hak negara yang merdeka dan berdaulat. Namun kebijakan itu membawa dampak yang merugikan pada keadaan di kawasan regional Asia Pasifik.

Menurut Hasan, sebagian imigran yang tidak tahan di pusat penampungan Australia akhirnya bergerak kembali ke negara-negara persinggahan, termasuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia sendiri masih menampung 13 ribu imigran yang belum jelas nasibnya.

"Itu juga akhirnya jadi beban di Indonesia. Mengingat kebijakannya berdampak pada kawasan, mohon kiranya jika kebijakannya juga dibicarakan, duduk bersama, dan berbagi tanggung jawab dalam masalah perbatasan," ucap Hasan.

Guna membicarakan masalah ini, Hasan mengajak Australia bersama 10 negara dan tiga lembaga kemanusiaan lainnya untuk bertemu di Jakarta pada 27-28 November mendatang.

Menurut Hasan, para peserta pertemuan tersebut merupakan perwakilan dari negara asal, persinggahan, dan tujuan. "Semua pihak ini, marilah kita bicarakan bagaimana cara mengatasi masalah ini," kata Hasan.

Selama ini, Indonesia sudah membicarakan empat cara penanganan imigran, yaitu pencegahan, deteksi dini, penuntunan, dan perlindungan korban.

Namun, Indonesia lebih akan menekankan kampanye di negara asal. "Kita kampanye bahwa penyeberangan (melalui laut) berbahaya dan belum tentu berhasil," ucap Hasan.

Selain itu, semua peserta pertemuan nanti juga akan membicarakan akar masalah di negara asal yang membuat para imigran ingin hijrah.

"Namun, negara tujuan juga tidak bisa lepas tangan. Kita juga harus membicarakan masalah pembangunan kapasitas para pencari suaka, penempatan imigran, repatriasi, dan reintegrasi," kata Hasan.

Credit  CNN Indonesia

Indonesia Optimistis Jadi Anggota DK PBB

 

Ilustrasi. (Johannes Simon/Getty Image)

 

Jakarta, CB -- Indonesia optimistis dapat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Dalam memperebutkan kursi perwakilan dari kawasan Asia Pasifik ini, Indonesia bersaing dengan Maladewa.

"Sudah ada dua calon, yaitu Indonesia dan Maladewa. Pemilihan bulan Oktober 2018, dan kami optimistis," ujar Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib, di sela acara peringatan Hari PBB di Jakarta, Senin (10/11).

Menurut Hasan, Indonesia memiliki kesempatan besar jika dilihat dari dua ranah penting, yaitu pengalaman dan dukungan dari negara-negara lain.

Hasan lantas menuturkan bahwa Indonesia sudah memiliki pengalaman cukup banyak saat menjadi anggota tidak tetap DK PBB selama tiga periode, yaitu 1973-1974, 1994-1995, dan 2007-2008.

Selain itu, Indonesia juga sudah menghimpun banyak dukungan dari negara-negara anggota PBB. Hasan menjabarkan, ada tiga bentuk dukungan untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

"Pertama, itu dukungan timbal balik dari negara yang pernah kita dukung, mereka dukung kita balik sekarang. Kedua, dukungan unilateral, mereka kasih dukungan tanpa perjanjian apapun," tutur Hasan.

DK PBB sendiri memiliki dua macam keanggotaan, yaitu tetap dan tidak tetap. Anggota tetap terdiri dari lima negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, China, Rusia, dan Perancis.

Sementara itu, anggota tidak tetap DK PBB terdiri dari sepuluh negara perwakilan lima kawasan yang memiliki masa jabatan dua tahun.

Kini, kursi anggota tidak tetap DKK PBB dari kawasan Asia Pasifik diduduki oleh Malaysia dan Jepang.

Credit  CNN Indonesia

Tutup Guantanamo, Pentagon Cari Penjara Alternatif di AS

 

Rencana penutupan makin dekat, AS mulai mencari penjara alternatif untuk memindahkan tahanan teroris yang masih mendekam di Penjara Guantanamo, Kuba. (Joe Raedle/Getty Images)

 

Jakarta, CB -- Pekan ini, Pentagon diperkirakan bakal mengungkap rencana penutupan pusat penahanan di Teluk Guantanamo, Kuba, yang telah lama ditunggu-tunggu. Menurut pejabat Amerika Serikat, hal tersebut dilakukan meski Kongres merespons negatif rencana Barack Obama untuk menutup fasilitas penahahan itu.

Rencana tersebut akan terdiri dari empat bagian. Salah satunya, menurut pejabat AS, mengenai lokasi alternatif bagi para tahanan, termasuk Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan di Kolorado.

Dilansir Reuters pada Selasa (10/11), Pentagon menuturkan bahwa sebuah tim kecil dari Departemen Pertahanan AS telah menyurvei sejumlah fasilitas, seperti Penjara Naval di Carolina Selatan, serta Kompleks Lapas Federal di Florence.

Barak disiplin Fort Leavenworth di Kansas dan Lapas Regional Midwest turut menjadi kemungkinan tempat penahanan selanjutnya.

Obama yang dahulu berjanji menutup fasilitas Guantanamo, melihatnya sebagai simbol kekerasan tahanan dan penahanan tanpa dakwaan yang diwariskan dari Presiden George W. Bush.

Pekan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat telah meloloskan RUU pertahanan yang berisi langkah-langkah demi menjegal Obama untuk menutup Guantanamo sebelum dirinya lengser tahun 2017 mendatang, sementara Senat diperkirakan akan meloloskannya paling cepat hari ini.

Senator John McCain, ketua komite militer Senat dari Partai Republik, mendukung rencana penutupan fasilitas itu, tetapi mengkritik terlambatnya rencana itu disampaikan.

Anggota parlemen dari Partai Republik geram atas kemungkinan Obama menutup penjara Guantanamo dengan perintah eksekutif dan memindahkan tahanan di dalamnya ke tanah AS. Partai itu juga hendak menjadikan isu ini salah satu bahan kampanye presiden tahun 2016.

"Rupanya mereka mencoba mengatur melalui jalur eksekutif, tanpa mengindahkan hukum yang sah untuk mencegah pemindahan para teroris ini," Senator Pat Roberts asal Kansas berujar, Senin (9/11).

Juru bicara Pentagon, Jeff Davis, menolak merinci kapan rencana itu disampaikan kepada Kongres, kecuali "secepatnya".

Sementara pejabat AS yang enggan mengungkap identitasnya menyebut hal itu akan dilakukan pekan ini, termasuk biaya terkait.

Di Guantanamo, masih ada 112 tahanan, 53 di antaranya dianggap memenuhi syarat untuk dipindahkan.

Pemerintahan Obama hendak memindahkan tahanan yang memenuhi syarat ke negara asing, mengadili, dan memindahkan tahanan yang terlalu berbahaya untuk dibebaskan ke AS, yang kini berusaha dicegah oleh hukum yang berlaku.

Aktivis pembela HAM menolak pemindahan tahanan ke AS tanpa dakwaan resmi terhadap mereka.

Credit  CNN Indonesia

Perancis Jual Kapal Perang Pesanan Rusia ke Mesir

 

Perancis membatalkan penjualan kapal kelas-Mistral ke Rusia menyusul sanksi atas pencaplokan Crime dari Ukraina, lalu menjualnya ke Mesir. (Reuters/Stephane Mahe)

 

Jakarta, CB -- Perancis akhirnya menjual kapal perang pesanan Rusia kepada Mesir dalam kesepakatan yang ditandatangani Sabtu pekan lalu. Perancis sebelumnya membatalkan penjualan kapal itu ke Rusia menyusul sanksi atas pencaplokan Crime dari Ukraina.

Diberitakan Sputnik, Selasa (10/11), penandatanganan penjualan dua kapal kelas-Mistral dilakukan oleh pejabat kedua negara dan disaksikan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Perdana Menteri Perancis Manuel Valls di Paris.

Dua kapal itu rencananya akan dijual seharga 1,163 miliar euro atau lebih dari Rp17,1 triliun kepada Rusia oleh Perancis. Pemerintah Paris membatalkan penjualan setelah Moskow dijatuhi sanksi oleh Barat.

Pemerintah Rusia menurut Sputnik mendapatkan sekitar US$1 miliar sebagai kompensasi pembatalan penjualan.

Kapal perang kelas-Mistral dengan landasan helikopter bernama Vladivostok rencananya akan dikirim ke Rusia pada 2014. Kapal lainnya, Sebastopol rencananya akan dikirim pada 2016.

Sebelumnya ada beberapa opsi untuk mengatasi masalah ini, yaitu tetap menjualnya ke Rusia, menjualnya ke negara lain, atau memusnahkannya. Ada beberapa negara yang tertarik membelinya selain Mesir, yaitu China, Singapura dan Kanada.

Pemerintah Vladimir Putin memperingatkan untuk tidak menjualnya ke negara lain karena kapal itu dibuat dengan spesifikasi khusus yang mencakup rahasia alat pertahanan negara Rusia.

Dikutip dari International Business Times, Rusia menawarkan Mesir helikopter khusus yang spesifikasinya cocok dengan kapal perang Mistral tersebut sesaat setelah mengetahui rencana kesepakatan pemerintah Kairo dengan Perancis. Selain helikopter, Rusia juga menawarkan tambahan persenjataan lainnya untuk kapal perang itu.

"Rusia akan, jika mau, menjadi subkontraktor yang memasok semua perangkat yang hilang dari kapal itu dan semua helikopternya. Tanpanya, kapal itu hanya kaleng," kata kepala staf Kremlin Sergei Ivanov Oktober lalu.

Namun hingga kini Mesir belum menghubungi Rusia untuk menjawab tawaran tersebut. Perusahaan pembuat teknologi di kapal Mistral itu, Rostec, mendesak Mesir melucuti semua sistem Rusia di kapal itu jika tidak membeli helikopter dari Moskow

Credit  CNN Indonesia

Tiongkok: APEC tidak akan bahas Laut Cina Selatan

Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut Tiongkok Selatan. (inquirer.net)

 

 

Beijing (CB) - Pertemuan puncak Forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), minggu depan, di Filipina, tidak akan membahas tentang peningkatan ketegangan di Laut Cina Selatan, kata pemerintah Tiongkok pada Selasa, setelah pertemuan para menteri pertahanan regional gagal menghasilkan komunike bersama karena adanya pertentangan terkait isu sengketa itu.

Menurut AFP, Tiongkok mengklaim hampir seluruh daerah di Laut China Selatan dan telah berupaya untuk memperkuat posisinya dengan membangun terumbu dan pulau kecil menjadi pulau-pulau buatan yang mampu menampung fasilitas militer.

Sikap pemerintah Tiongkok menempatkan negara itu dalam posisi berlawanan dengan beberapa negara anggota lain dari Forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), termasuk Amerika Serikat.

Bulan lalu Amerika Serikat menenkankan haknya untuk kebebasan navigasi dengan mengirimkan kapal perusak USS Lassen yang dipandu ke sekitar 12 mil laut dari salah satu pulau buatan di dalam rangkaian kepulauan Spratly. Hal ini memicu kemarahan Tiongkok.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC tahun ini dimulai di Filipina - yang juga salah satu negara yang terlibat sengketa Laut Cina Selatan - minggu depan, tetapi wakil menteri luar negeri Filipina Li Baodong mengatakan pada suatu pertemuan pers di Beijing bahwa: "Tidak ada rencana untuk membahas isu Laut China Selatan".

"APEC pada dasarnya adalah platform untuk membahas kerjasama ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia-Pasifik. Ada konsensus tentang hal ini," kata Li Baodong.

Minggu lalu sebuah pertemuan antar menteri pertahanan kawasan Asia-Pasifik di Malaysia berakhir dengan catatan suram karena Amerika Serikat dan Tiongkok berselisih pendapat tentang apakah pernyataan bersama pada akhir KTT APEC harus menyebutkan soal Laut Cina Selatan atau tidak.

Selain Tiongkok dan Filipina, negara-negara lain yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan adalah Malaysia, Vietnam, Brunei dan Taiwan, dengan klaim-klaim mereka yang saling tumpang tindih.
Credit  ANTARA News

Pemimpin Arab dan Amerika Selatan selenggarakan KTT di Arab Saudi

Riyadh (CB) - Para pemimpin Arab dan Amerika Selatan berkumpul pada Selasa untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi (KTT) yang bertujuan memperkuat hubungan antara kawasan itu, yang secara geografis jauh tapi kuat secara ekonomi.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon direncanakan menghadiri pembukaan KTT Ke-4 Negara Arab-Amerika Selatan di Riyadh, yang dimulai pukul 16.00 waktu setempat.

Televisi negara melaporkan kedatangan Presiden Nicolas Maduro dari Venezuela, yang negaranya masuk anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) bersama dengan Arab Saudi, eksporter minyak terbesar di dunia.

Presiden Rafael Correa dari Ekuador, negara anggota paling kecil di OPEC, juga tiba. Sejauh ini belum segera jelas apakah para kepala negara Amerika Latin lainnya akan hadir.

Para presiden Arab yang tiba termasuk Omar al-Bashir dari Sudan, Abdel Fattah as-Sisi dari Mesir dan Fuad Masum dari Irak dan juga Presiden Palestina Mahmud Abbas, demikian laporan media negara.

Para pemimpin lain mencakup raja-raja di Teluk dan Raja Abdullah II dari Jordania.

Menjelang pertemuan dua hari itu, Menteri Luar Negeri Sudan Ibrahim Ghandour mengatakan "jendela-jendala" kerja sama telah lama terjalin "tapi belum cukup terbuka untuk memanfaatkan kemampuan" yang dimiliki kedua kawasan.

Sebagai contoh, Sudan memiliki lahan dan air "yang memungkinkannya menjadi keranjang makanan Arab dan Amerika Selatan".

KTT antara 22 anggota Liga Arab dan 12 negara dari Amerika Selatan diadakan pertama kali pada 2005.

Pertemuan-pertemuan itu merupakan prakarsa Presiden Brazil waktu itu Luiz Inacio Lula da Silva, yang negaranya menjadi tuan rumah KTT pertama, demikian AFP.

Credit  ANTARA News

Cameron Serukan Uni Eropa Lakukan Sejumlah Reformasi

 

AP Perdana Menteri Inggris David Cameron menyerukan reformasi Uni Eropa dalam pidato di London, hari Selasa (10/11/2015).

LONDON, CB - Perdana Menteri Inggris David Cameron hari Selasa (10/11/2015) menyerukan Uni Eropa agar melakukan sejumlah perombakan menjelang referendum mengenai apakah Inggris akan meninggalkan blok beranggotakan 28 negara itu.

Di antara tuntutannya adalah perlindungan bagi sepertiga negara anggota Uni Eropa yang tidak menggunakan mata uang euro. Cameron mengatakan jika Uni Eropa menjadi klub mata uang tunggal, maka blok itu tidak akan sesuai bagi Inggris.

Ia membahas pembentukan suatu mekanisme yang memungkinkan sekelompok negara bersama-sama menghalangi legislasi Uni Eropa yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka, dan bagi Uni Eropa agar membuat perjanjian yang jelas dan tidak dapat diubah lagi yang mengakhiri kewajiban Inggris untuk “mengupayakan persatuan yang lebih erat lagi.”

Perdana menteri Cameron menyatakan ia mendukung perpindahan tenaga kerja secara bebas di antara negara-negara anggota Uni Eropa, tetapi ia menginginkan sistem yang lebih adil dan agar pemerintah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengontrol masalah imigrasi.

“Seperti yang kita lihat begitu spektakuler di berbagai penjuru Eropa, dengan masalah yang muncul akibat krisis migrasi, maka negara-negara perlu kontrol yang lebih besar untuk mengatasi tekanan akibat kedatangan orang-orang,” ujarnya.

Jurubicara Komisi Eropa Margarita Schinas mengatakan bahwa tuntutan-tuntutan Cameron “sangat meragukan karena menyentuh kebebasan fundamental pasar internal Eropa.” Ia menyebut beberapa isu terkait euro yang dianggapnya “sulit”, serta menyebut prospek menemukan cara untuk melibatkan parlemen nasional dengan lebih baik lagi “mungkin dicapai".

Cameron, yang mendukung Inggris tetap bergabung dengan Uni Eropa, telah berjanji akan mengadakan referendum sebelum akhir 2017. Hari Selasa ia mengatakan jika rakyat memilih untuk keluar dari Uni Eropa, keputusan itu akan bersifat final dan Inggris tidak akan membuka kemungkinan perundingan ulang atau referendum kedua.

Credit  KOMPAS.com

Gara-gara Anggur, Jamuan Makan Malam Presiden Perancis dan Iran Batal

ATTA KENARE / AFP Presiden Iran Hassan Rouhani.

PARIS, CB - Anggur, boleh jadi merupakan salah satu bahan paling penting dalam tradisi kuliner Perancis.

Anggur pula yang menjadi salah satu produk paling ternama negeri yang dipimpin Francois Hollande itu.

Sehingga, ketika Presiden Iran Hassan Rouhani meminta agar anggur ternama seperti Burgundy dan Bordeaux "disingkirkan" saat kunjungan resminya ke Paris, maka Istana Elysee dengan tegas menolak permintaan itu.

Hassan Rouhani akan menyambangi Eropa pada 14 November mendatang sebagai bagian kunjungan kerja selama empat hari ke Perancis dan Italia.

Perjalanan kerja ini menjadikan Rouhani sebagai Presiden Iran pertama yang berkunjung ke Eropa dalam satu dekade terakhir.

Rouhani dijadwalkan menghadiri jamuan makan malam kenegaraan bersama Presiden Hollande di istana kepresidenan pada 17 November mendatang.

Namun, acara jamuan makan malam itu terancam batal setelah pihak rumah tangga Istana Elysee menolak permintaan Iran terkait menu makanan halal dan tanpa anggur.

Padahal, dalam acara makan malam diplomatik itu, Rouhani dan Hollande seharusnya membicarakan masalah kesepakatan nuklir Iran yang baru saja tercapai dan perkembangan perang di Suriah.

"Jamuan makan malam sudah direncanakan namun batal," kata seorang sumber yang terlibat dalam masalah hubungan Iran-Perancis kepada situs radio RTL.

Dia menambahkan, dengan batalnya jamuan makan malam itu, maka kedua pemimpin juga kehilangan sebuah momen diplomatik yang sangat berharga.

Dalam upaya mendinginkan masalah ini, pemerintah Perancis menawarkan sebuah pertemuan di saat sarapan pagi.

Namun, tawaran ini ditolak Iran karena menganggap jamuan di saat sarapan pagi "terlalu murah".

Merasa terganggu dengan keributan terkait jamuan makan malam itu, para penasihat Presiden Hollande, seperti dikutip harian Le Monde, insiden ini sangat "tak masuk akal".

"Program ini belum final," ujar seorang sumber yang dekat dengan Presiden Hollande.

Sumber itu menambahkan, sebuah delegasi dijadwalkan terbang ke Iran untuk memastikan rincian final soal perjalanan Presiden Rouhani.

Sumber itu mengatakan, pertemuan kedua pemimpin adalah bagian dari sebuah kunjungan kerja, yang secara protokol jauh lebih "fleksibel".

"Anda tak perlu menghadiri sebuah jamuan makan malam dalam sebuah kunjungan kerja kenegaraan," tambah sumber tersebut.

Ini bukan kali pertama Iran dan Perancis direpotkan oleh masalah anggur.

Pada 1999, Mohamed Khatami, presiden Iran pertama yang mengunjungi Perancis, membatalkan kunjungannya setelah pemerintah Perancis menolak menyingkirkan minuman beralkohol dalam daftar menu jamuan kenegaraan.

Kunjungan itu dijadwalkan ulang enam bulan sesudahnya setelah Presiden Jacques Chirac mengundang Khatami untuk minum teh.

Credit  KOMPAS.com

Cadangan Emas 470 Ton Ditemukan 2 Km di Bawah Laut Shandong

THINKSTOCK Ilustrasi

SHANDONG, CB — Sebuah tambang emas raksasa dengan perkiraan 470 ton cadangan emas baru-baru ini ditemukan di lepas Pantai Shandong, 2.000 meter di bawah laut.

Institut Survei Geografis dan Mineral Nomor 3 Provinsi Shandong menyatakan, tambang tersebut berada di bawah perairan pesisir dekat Pulau Sanshan di kota Laizhou. Ini adalah tambang emas bawah tanah terbesar yang pernah ditemukan di China. Demikian menurut Sina News.

Tentu saja, penemuan tersebut bukan sebuah kebetulan. Proyek penemuan tambang emas itu melibatkan 1.000 pekerja selama tiga tahun dan menggunakan 67 alat bor yang mampu menyelesaikan pengeboran sedalam 120 kilometer.

Wakil Direktur Institut Survei Geografis dan Mineral Ding Chengjiang mengatakan, operasi tersebut sungguh sulit karena melibatkan pengaturan alat di sekitar laut, kemudian pengeboran sedalam 1.000 meter di bawah permukaan laut.

Hasil dari operasi itu setara dengan semua kerja keras yang telah dilakukan.

Credit  KOMPAS.com