Amerika percepat pengiriman senjata koalisi pimpinan Saudi

Antony Blinken mengatakan Saudi sudah mengirim sinyal yang jelas kepada kelompok Houthi di Yaman. 

CB - Amerika Serikat mengatakan mereka mempercepat pengiriman senjata ke koalisi negara-negara pimpinan Arab Saudi yang tengah bertempur melawan para pejuang Houthi di Yaman.

Selain mempercepat pengiriman senjata, Washington juga meningkatkan kerja sama di bidang pertukaran informasi intelijen.
"Arab Saudi mengirim sinyal yang jelas kepada kelompok Houthi bahwa mereka tidak bisa menguasai Yaman melalui cara-cara kekerasan," kata Antony Blinken, wakil menteri luar negeri AS, kepada para wartawan di ibu kota Saudi, Riyadh, hari Selasa (07/04).
"Sebagai bagian dari upaya tersebut kami sudah mengirim persenjataan, meningkatkan pertukaran data intelijen, dan mendirikan unit perencanaan bersama," jelas Blinken.
Kelompok Syiah Houthi -yang menentang Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi- menguasai wilayah yang cukup luas di Yaman dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam serangan terbaru koalisi menggempur instalasi-instalasi militer Houthi di Provinsi Ibb, di Yaman selatan.
Banyak warga Yaman dan warga asing menyelamatkan diri ke negara tetangga, Djibouti.
Sejumlah negara, termasuk Indonesia, sudah memulai mengevakuasi warga mereka dari Yaman.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan hampir 550 orang tewas dalam pertempuran di Yaman dalam beberapa pekan terakhir.



Credit BBC Indonesia

Hacker Rusia Berhasil Bobol Sistem Gedung Putih

 

Menurut FBI, Secret Service dan CIA yang melakukan penyelidikan gabungan, serangan kali ini adalah yang paling canggih terhadap sistem pemerintah AS. (Alex Wong/Getty Images) 

 

Washington, CB -- Peretas asal Rusia dituduh telah berhasil menyusup masuk ke jaringan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk membobol dan mencuri data-data dari sistem komputer Gedung Putih.

Hal ini disampaikan oleh seorang pejabat AS yang mendapatkan informasi soal investigasi pembobolan jaringan Gedung Putih seperti diberitakan CNN, Rabu (8/3).

Pejabat itu mengatakan bahwa hacker Rusia tidak mampu menembus data-data rahasia di Gedung Putih, namun mereka berhasil mencuri data seperti rincian jadwal kunjungan Presiden Barack Obama. Walau bukan hal yang sensitif dan rahasia, rincian perjalanan yang tidak terbuka untuk publik ini diincar oleh banyak badan intelijen asing.

Gedung Putih mendeteksi penyusupan di sistem komputer mereka pada Oktober tahun lalu. Jaringan sempat dimatikan sementara untuk dilakukan peningkatan keamanan sistem.

Menurut FBI, Secret Service dan CIA yang melakukan penyelidikan gabungan, serangan kali ini adalah yang paling canggih terhadap sistem pemerintah AS.

Serangan itu terlacak dari komputer di seluruh dunia, namun berdasarkan penelusuran kode dan tanda-tanda lainnya penyidik menyimpulkan bahwa pelakunya bekerja untuk pemerintah Rusia.

Cara kerja hacker

Menurut penyidik, hacker Rusia masuk ke jaringan komputer Gedung Putih setelah berhasil membobol situs Departemen Luar Negeri AS. Padahal, sistem Deplu AS telah dilapisi dengan keamanan siber tingkat tinggi. Seorang pejabat AS mengatakan, seorang hacker Rusia bahwa telah memiliki akses ke Deplu selama berbulan-bulan.

Seperti kebanyakan peretasan, pembobolan kali ini juga dimulai dari email phishing, yaitu menyamar untuk membuat pegawai Deplu memberikan akses ke jaringan.

"Seringkali, hacker Tiongkok dan yang lainnya masuk ke sistem kami dengan hanya berpura-pura menjadi orang lain dan meminta akses, dan ada seseorang yang tertipu dan memberikannya," kata Direktur Intelijen Nasional James Clapper dalam ceramahnya di konferensi siber FBI Januari lalu.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Rusia di AS menolak mengomentari informasi tersebut.


Credit  CNN Indonesia

Kapal Selam Tenaga Nuklir Milik Rusia Terbakar

 

Ilustrasi kapal selam. (Dok. US Navy)

 

 

Jakarta,CB -- Sebuah kapal selam tenaga nuklir milik Rusia yang sedang diperbaiki di galangan kapal terbakar di dekat provinsi Arkhangelsk, Rusia Utara, Selasa (7/4), dan berhasil dipadamkan dengan cepat oleh pemadam kebakaran.

Tidak ada senjata atau amunisi di dalam kapal. Perusahaan milik negara United Shipbuilding Corporation selaku pengelola galangan kapal Zvyozdochka, mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Kapal selam yang terbakar itu adalah K-266 Oryol. Kebakaran terjadi karena pelanggaran prosedur teknis selama pengelasan kapal selam sedang berlangsung.

"Tidak ada ancaman pencemaran lingkungan atau radioaktif akibat insiden ini," kata perusahaan tersebut seperti dikutip dari Reuters.

Juru bicara galangan kapal Zvyozdochka, Yevgeny Gladyshev, mengatakan kepadan kantor berita TASS milik pemerintah Rusia, bahwa bahan bakar nuklir pada reaktor kapal selam ini telah dibongkar beberapa tahun lalu sehingga tak menimbulkan bahaya.

Oryol mulai beroperasi pada Desember 1992. Kapal selam ini berada di galangan kapal Zvyozdochka sejak November 2013.

Kebakaran serupa pernah dialami Rusia pada Desember 2011 dan menimpa kapal selam tenaga nuklir K-84 Yekaterinburg karena kesalahan dalam pengelasan.

Api besar muncul yang berlangsung selama sekitar 20 jam, menawaskan sembilan orang setelah menghirup asap beracun dan menyebabkan kerusakan parah.


Credit  CNN Indonesia

Malaysia Keluarkan UU Anti Terorisme

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak (Foto:AFP)

KUALA LUMPUR  CB) – Parlemen Malaysia menyetujui undang-undang (UU) anti terorisme khususnya untuk menekan aktivitas kelompok militan ISIS.
Namun, UU ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pasalnya pihak Kepolisian Malaysia dapat menahan seseorang yang diduga teroris selama dua tahun tanpa proses pengadilan.
Seperti dilansir Daily Mail, Selasa (7/4/2015), UU itu juga memberi keleluasaan bagi Badan anti terorisme di Malaysia untuk memperpanjang proses penahanan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
Pemerintah Malaysia beralasan UU ini sangat diperlukan oleh negeranya mengingat sepak terjang ISIS sudah sangat meresahkan rakyat di negerinya. Kepolisian Malaysia telah menahan 120 orang yang diduga berangkat ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS.
Namun, kelompok oposisi dan aktivis hak asasi manusia menilai dengan disahkan UU ini akan memperkecil kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapatnya.
Mereka menganggap UU ini akan digunakan pemerintah untuk semakin menekan perkembangan demokrasi di Malaysia.

Credit  Okezone

Hamas Janji Balas Aksi ISIS Rebut Kamp Pengungsian

Militan ISIS ketika menyerbu Kamp Yarmouk di Kota Damaskus (Foto: Daily Mail)

DAMASKUS  (CB) – Kelompok militan ISIS yang menguasai kamp pengungsian rakyat Palestina di wilayah Yarmouk, baru-baru ini menampilkan gambar eksekusi dua pemimpin Hamas. Hamas pun berjanji akan membalas aksi itu.
Seperti dilansir Daily Mail, Selasa (7/4/2015), keputusan ISIS yang memublikasikan gambar tersebut secara online sontak membuat Kelompok Hamas di Gaza, Palestina, geram.
Ratusan pendukung Hamas di Gaza dilaporkan berjanji akan membalas aksi kelompok militan ISIS yang telah membunuh pemimpin mereka, dan merebut kamp pengungsian rakyat Palestina di wilayah Yarmouk, Kota Damaskus, Suriah.
Diberitakan sebelumnya, ISIS melancarkan serangan ke Kamp Yarmouk sejak Rabu 1 April 2015. Milisi Palestina dan tentara Suriah yang berada di sana pun terus melakukan serangan balasan untuk merebut kembali kamp pengungsian tersebut.
Pada 2 April 2015, kelompok ekstremis tersebut dilaporkan telah berhasil merebut Kamp Yarmouk setelah terlibat pertempuran sengit dengan tentara Suriah dan milisi Palestina.
Suriah merupakan salah satu tempat pengungsian warga Palestina terbesar di dunia. Warga Palestina mendiami wilayah Suriah karena terusir akibat pendudukan Israel. PBB menyatakan sebanyak 18.000 pengungsi berada di Kamp Yarmouk semenjak Pendudukan Israel di tanah Palestina sejak 1947.

Credit  Okezone

Perancis Bebaskan Sandera Al-Qaidah di Mali

 

Sjaak Rijke diculik di Mali tiga tahun lalu ketika sedang berlibur dengan istrinya. (via Reuters TV)

 

Jakarta, CB -- Prajurit Prancis membebaskan seorang sandera warga negara Belanda dari kelompok al-Qaidah di Mali pada Senin (6/4), lebih dari tiga tahun setelah ia ditawan saat berlibur dengan istrinya, kata para pejabat Perancis dan Belanda.

Sjaak Rijke, masinis kereta berusia 54 tahun yang diculik di Timbuktu pada November 2011, dibebaskan dalam serangan menjelang fajar dan telah dipindahkan dengan "aman dan sehat" ke basis sementara di Tessalit, di utara-timur Mali. Istrinya telah melarikan diri kelompok bersenjata itu, yang menawan tiga sandera.

Pasukan Perancis menewaskan dua militan dan menangkap dua orang lainnya dalam operasi itu, kata Letnan Kolonel Michel Sabatier, juru bicara Barkhane, operasi kontra-terorisme Perancis di wilayah tersebut.

Meski demikian, Presiden Perancis Francois Hollande mengatakan serangan terhadap kelompok militan Islam itu tidak dirancang untuk membebaskan sandera dan mereka menemukannya secara kebetulan.

"Itu adalah kejutan bagi kami, bagi pasukan kami, dapat membebaskan sandera ini karena kita tidak memiliki informasi tentang keberadaannya,” kata Hollande. "Pertempuran kami melawan terorisme di Mali belum berakhir."

Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders, mengatakan Rijke berada dalam kondisi yang baik dan saat ini menerima perawatan medis. Dia mengatakan Rijke akan segera bertemu kembali dengan keluarganya. Di kota asalnya, Woerden, para warga mengibarkan bendera Belanda untuk menandai pembebasannya.

"Belanda telah terus-menerus bekerja dalam beberapa tahun terakhir untuk mengakhiri penyanderaan ini,” kata sebuah pernyataan dari pemerintah Belanda. "Ini adalah berita fantastis bagi Sjaak dan keluarganya."

Pada November, penculik Rijke, kelompok al-Qaidah Afrika Utara, AQIM, mengeluarkan video Rijke bersama dengan warga negara Perancis, Serge Lazarevic, yang berisi permintaan bantuan dari para sandera pada pemimpin mereka.

Lazarevic, ditahan di Sahara selama tiga tahun, dibebaskan pada bulan berikutnya dalam pertukaran untuk empat militan Islam yang memiliki hubungan dengan al-Qaeda di Afrika Utara.

Campur tangan Perancis terhadap militan al-Qaidahg di bekas koloninya, Mali, dimulai sejak Januari 2013. Perancis membentuk Barkhane, basis kekuatan yang teridiri dari 3.000 pasukan untuk melacak militan Islam di gurun Sahara yang membentang di lima negara dari Chad di timur ke Mauritania di sebelah barat.

Pasukan Belanda dikerahkan di Mali sebagai bagian dari keamanan dan perdamaian misi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.



Credit  CNN Indonesia

Delapan Tugas BUMN Khusus Hilir Migas Mirip dengan Pertamina

 

Pekerja mengecek truk tangki pembawa bahan bakar gas di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (10/12). Pertamina selain berusaha mengurangi konsumsi BBM dan mengalihkannya ke BBG, juga memiliki Program Langit Biru yaitu untuk mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

 

 

Jakarta, CB -- Wacana pembubaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali menguat dengan tidak diperhitungkannya keberadaan lembaga tersebut dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Opsi yang ditawarkan pemerintah dalam rancangan beleid tersebut antara lain membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus hilir untuk menjalankan fungsi regulator sekaligus operator di sektor migas.


Dalam salinan draf revisi UU Migas yang diterima CNN Indonesia, tepatnya pada pasal 25, disebutkan seluruh produksi minyak dan gas bumi wajib dijual kepada BUMN khusus hilir dengan harga rencana pengembangan (POD).

Selain itu, rencana pembentukan BUMN khusus hilir migas disertai dengan delapan amanat yang akan diembannya. Kedelapan tugas BUMN khusus hilir yang tertera pada Pasal 26 draf revisi UU Migas meliputi:

1. Membeli minyak dan gas bumi dari produsen kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
2. Membeli minyak dan gas bumi impor
3. Mengolah minyak bumi menjadi bahan bakar minyak (BBM)
4. Menjual BBM secara curah kepada badan usaha niaga umum (wholesale)
5. Mendapatkan penugasan untuk penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu
6. Menjamin ketersediaan BBM nasional
7. Menjamin penyediaan dan pendistribusian gas bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagai penyangga gas nasional
8. Menjual gas bumi kepada badan usaha di bidang gas bumi

Dalam rancangan UU Migas tersebut juga dijelaskan setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan wajib mengambil minyak dan gas bumi dari BUMN khusus hilir. Setelah diproses, hasil olahannya wajib dijual kembali kepada BUMN khusus hilir.

Demikian pula untuk badan usaha niaga di sektor migas, tidak bisa terlepas dari kontrol BUMN khusus hilir. Dalam draf beleid tersebut ditegaskan badan usaha niaga migas wajib mengambil BBM dan gas bumi dari BUMN hilir, dengan terlebih dahulu memperoleh izin usaha niaga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Apabila ada badan usaha yang melanggar ketentuan, pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, membekukan kegiatan, atau mencabut izin usaha.

Credit  CNN Indonesia

Pemerintah Pangkas Habis Kewenangan BPH Migas Bentuk Baru

 

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andi Noorsaman Sommeng saat mengumumkan tender pendistribusian BBM PSO tahun 2015. Dalam usulan pemerintah, kewenangan tersebut tidak akan dijalankan lagi oleh BPH Migas. (Dok. BPH Migas)

 

 

Jakarta, CB -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memangkas habis kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (Migas). Hal tersebut tertuang dalam draf rancangan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang salinannya diperoleh CNN Indonesia.

Pasal 66 ayat (1) RUU Migas tersebut menegaskan bahwa penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kegiatan Usaha Pengangkutan gas bumi melalui pipa dan Kegiatan Usaha Niaga gas bumi Melalui Pipa diatur oleh Badan Pengatur.

Fungsi Badan Pengatur tersebut bertujuan agar kegiatan usaha gas bumi melalui pipa dapat terlaksana dengan adil dan efisien sehingga bisa meningkatkan pemanfaatan gas dalam negeri.

Kemudian, ayat (3) dari pasal yang sama menetapkan tugas Badan Pengatur meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:

a. Ketersediaan fasilitas dan sarana transmisi dan distribusi gas bumi melalui pipa.
b. Pengusahaan gas bumi melalui pipa.
c. Tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Terakhir, ayat berikutnya menetapkan bahwa Badan Pengatur memiliki wewenang dalam mengawasi bidang-bidang usaha seperti yang disebutkan di atas.

Pengurangan Wewenang

Jika dibandingkan dengan Pasal 46 UU Migas yang masih berlaku, bisa dilihat bahwa pemerintah sudah tidak lagi mengizinkan BPH Migas nantinya untuk menjadi regulator bisnis minyak di Indonesia, namun hanya gas bumi yang didistribusikan melalui pipa.

Ayat (1) Pasal 46 UU Migas yang berlaku saat ini menyebutkan Badan Pengatur berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi.

Ayat (2) menegaskan fungsi tersebut dilakukan Badan Pengatur agar ketersediaan dan distribusi BBM dan gas bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Secara lebih tegas, ayat (3) UU Migas masih menyebutkan enam tugas Badan Pengatur jika dibandingkan dengan draf RUU Migas yang hanya memberikan tiga tugas bagi Badan Pengatur. Enam tugas berdasarkan UU terdahulu adalah:

a. Ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
b. Cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
c. Pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
d. Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
e. Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
f. Pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

“Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),” bunyi ayat (4) pasal yang sama dikutip Selasa (7/4).



Credit  CNN Indonesia

BPH Migas Bubar, Pertamina atau BUMN Khusus Jadi Regulator?

 

Pelaksana tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja menjelaskan pemerintah memiliki sejumlah opsi terkait BPH Migas ke depan. (CNN Indonesia/Gentur Putro Jati)

 

Jakarta, CB -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji sejumlah opsi mengenai masa depan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang akan dihapuskan instansinya oleh pemerintah sesuai draf revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Dua diantaranya adalah mengembalikan kewenangan PT Pertamina (Persero) sebagai regulator sekaligus operator, atau membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus yang akan mengurus industri hilir migas nasional.

"Tapi semua opsi sedang dikaji," ujar Wiratmaja di Jakarta, Selasa (7/4).

Dari informasi yang dikumpulkan, pemerintah diketahui telah menyusun draf revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas versi Kementerian ESDM. Di dalam draf Rancangan UU Migas tersebut, Kementerian yang dipimpin oleh Sudirman Said sudah tidak lagi mencantumkan secara spesifik keberadaan Badan Pengatur dalam hal ini BHP Migas, serta Badan Pelaksana layaknya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi alias SKK Migas.

Dengan adanya opsi perubahan bentuk BPH Migas menjadi BUMN Khusus, itu artinya nasib lembaga yang mengawasi jalannya bisnis hilir migas di Indonesia tersebut tak jauh berbeda dengan SKK Migas. Pemerintah belakangan ini juga mewacanakan membentuk BUMN Khusus untuk menggantikan peran SKK Migas.

Di tengah bergulirnya wacana tersebut, Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng mengaku akan menyerahkan sepenuhnya keputusan masa depan instansinya kepada pemerintah. Akan tetapi, Ia meminta agar pemerintah tak memberikan fungsi pengawasan yang dimiliki BPH Migas kepada Pertamina jika Kementerian ESDM benar-benar meniadakan Badan Pengatur dalam revisi UU Migas.

Ini dilakukan agar para pelaku usaha hilir migas memperoleh keadilan lantaran Badan Pengatur dan Pengawas bukanlah perusahaan yang juga merupakan kompetitor usahanya.

"Kalau (pengawasan) diberikan ke Pertamina, saya kira itu kesalahan konsepsi. Apakah Pertamina bisa menciptakan fairness dalam berusaha jika Pertamina juga akan sebagai pengatur sekaligus pelaku usaha? Kalau nantinya seperti itu, kita kembali ke monopoli," tegasnya.



Credit  CNN Indonesia

Amerika Merasa Terganggu dengan Sepak Terjang China

Kepala Pentagon, Ashton Carter, menyatakan AS terganggu dengan sepak terjang China. | (Reuters)

 

 

WASHINGTON  (CB) - Amerika Serikat merasa terganggu dan prihatin dengan sepak terjang China dalam beberapa masalah. Menurut pentagon, AS dan China memang bukan sekutu, tapi keduanya tidak harus bermusuhan.

Keprihatinan AS dengan sejumlah perilaku China itu diungkapkan Menteri Pertahanan AS atau Kepala Pentagon, Ashton Carter, saat jadi pembicara di sebuah acara di Arizona State University, Senin waktu AS.

Carter mengatakan, kebijakan Presiden AS, Barack Obama, tetap berkomitmen untuk membantu menjaga perdamaian di wilayah Asia.

Namun, kata Carter, Washington merasa terganggu oleh sepak terjang China dalam beberapa masalah, seperti kebijakan anggaran pertahanan China yang melonjak, cyber space dan sengketa wilayah regional (sengketa maritim).

”Kami dan banyak negara lain sangat prihatin tentang beberapa kegiatan yang dilakukan China,” kata Carter, seperti dikutip AFP, Selasa (7/4/2015). "Anggaran buram pertahanan, kiprahnya di dunia maya, dan perilakunya di berbagai tempat seperti di Laut China Selatan dan Laut China Timur telah memicu sejumlah pertanyaan serius.”

Masih menurut Carter, eskalasi ketegangan antara AS dan China tidak perlu terjadi dan harus dihindari. ”AS dan China bukan sekutu, tapi kita tidak harus bermusuhan. Sebuah konstruktif dari hubungan AS yang kuat, sangat penting untuk keamanan dan kemakmuran global,” imbuh Carter.


Credit  SINDOnews

Tiru ISIS, Militan Ingin Serang Markas Tentara Malaysia

Para militan lokal ingin meniru ISIS dengan berencana menyerang markas tentara Malaysia. | (Reuters)

 

 

KUALA LUMPUR  (CB) - Kepala Polisi Diraja Malaysia, Khalid Abu Bakar, mengatakan, militan lokal telah terinspirasi ISIS dan merencanakan serangan terhadap markas tentara dan kantor polisi di Malaysia untuk merebut senjata.

Jika hal itu berhasil, para militan lokal itu akan menggunakan senjata rampasan itu untuk menyerang lokasi srategis di Ibu Kota Kuala Lumpur. Rencana militan yang berhasil digagalkan polisi Malaysia itu disampaikan Abu Bakar, Selasa (7/4/2015).

Komentar Kepala Polisi Malaysia itu muncul setelah pada Minggu lalu aparat kepolisian Malaysia menangkap 17 orang yang diduga merencanakan serangan teror. 
 
”Tujuan dari kelompok ini teroris baru ini adalah untuk mendirikan Negara Islam ala ISIS di Malaysia, "kata Abu Bakar dalam sebuah pernyataan mengacu pada kelompok Islamic of State Iraq and Syria (ISIS), sebagaimana dilansir Reuters.

Pemerintah Malaysia belum melihat adanya tanda-tanda serangan militan secara signifikan. Namun, aparat Malaysia sudah menangkap 92 orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan ISIS. Pihak berwenang telah mengidentifikasi 39 warga Malaysia telah berada di Suriah dan Irak.

Sama seperti di beberapa negara lain, para militan ISIS telah menggunakan Facebook dan media sosial lainnya untuk merekrut militan asal Malaysia.

Malaysia kini hendak memperkenalkan kembali Internal Security Act atau Undang-Undang Keamanan Internal, di mana UU itu memungkinkan aparat menahan setiap orang tanpa proses pengadilan. UU itu sejatinya telah dicabut pemimpin Malaysia tahun 2012 lalu.

Phil Robertson dari Human Rights Watch mengatakan, bahwa langkah Malaysia untuk kembali memperkenalkan UU itu sebagai langkah mundur dalam penegakan HAM. ”Malaysia telah membuka Kembali ‘Kotak Pandora’ untuk motivasi politik dan tindakan kasar dari negara,” katanya dalam sebuah pernyataan.


Credit  SINDOnews

Duo Bali Nine Harus Dieksekusi, Menlu Bishop Kecewa

Gugatan duo Bali Nine ditolak PTUN, Menlu Julie Bishop kecewa. | (News.com.au)

 

 

CANBERRA  (CB) - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan dua gembong narkoba sindikat Bali Nine membuat Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia, Julie Bishop kecewa.

Putusan PTUN pada Senin kemarin menguatkan penolakan grasi oleh Presiden Joko Widodo yang diajukan duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Penolakan gugatan itu membuat duo Bali Nine harus dieksekusi di Indonesia. 
 
Meski gugatan duo Bali Nine ditolak PTUN, para pengacaranya tidak menyerah. Mereka masih mengupayakan langkah hukum lain agar dua warga Australia itu tidak dieksekusi mati.

”Kami memahami bahwa tim hukum untuk Chan dan Sukumaran sedang mempertimbangkan opsi hukum lainnya,” kata Bishop, seperti dilansir Sydney Morning Herald, Selasa (7/4/2015).

Yang membuat Bishop kecewa, PTUN dianggap mengabaikan kedua warganya yang telah menjalani rehabilitasi. ”Kedua pria ini telah menjalani rehabilitasi yang lama dan saya akan terus membuat representasi kepada rekan saya (Menlu Retno Marsudi), bahwa  Australia akan terus menggunakan semua opsi diplomatik untuk menunda eksekusi,” lanjut Bishop.

“Sekali lagi, Pemerintah Australia menghormati (hukum Indonesia) memohon Presiden (Joko Widodo) untuk meninjau permohonan grasi mereka,” imbuh Bishop. ”Kami menghormati keputusan Pemerintah Indonesia untuk menunggu hasil upaya hukum yang sedang berlangsung.”


Credit  SINDOnews

TNI Angkatan Udara berencana tambah alutsista

Atraksi pesawat TNI Angkatan Udara saat gladi bersih upacara peringatan Hari Angkatan Udara ke-66 tahun 2012 di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (7/4). (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf) 

 

 

Jakarta (CB) - TNI Angkatan Udara berencana menambah alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk mendukung pertahanan wilayah udara Indonesia.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan sampai akhir 2014 TNI Angkatan Udara sudah punya 16 unit pesawat Sukhoi SU-30 dan lima unit pesawat F-16.

"Kedepan kita punya rencana dan strategi ingin pesawat early warning (peringatan dini) yang bisa meng-cover kegiatan wilayah operasi udara," katanya usai gladi bersih persiapan peringatan ulang tahun TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa.

TNI Angkatan Udara juga berencana memperbanyak radar supaya bisa mencakup seluruh wilayah, dari Sabang sampai Marauke.

KSAU mengatakan TNI Angkatan Udara membutuhkan 32 radar namun baru memiliki 22 radar.

"Dua radar juga sudah datang tahun ini. Setiap tahun terus bertambah, sampai kita bisa meng-cover seluruh wilayah NKRI," ucapnya.

TNI Angkatan Udara juga mengusulkan pengadaan dua jenis pesawat tempur generasi kelima, Sukhoi SU-35 buatan Rusia dan pesawat tempur F-16 Block 70 buatan Amerika, untuk menggantikan pesawat jenis F-5 yang sudah tidak layak terbang.

"TNI AU sudah mengkaji Sukhoi 35 dan pesawat F-16 Block 70. Ini generasinya jelas di atas pesawat-pesawat tempur yang kita punya saat ini," ujarnya.

TNI Angkatan Udara sudah menyampaikan kajian itu ke Kementerian Pertahanan dan sekarang sedang menunggu keputusan kementerian.

"Kita tidak beli langsung satu skuadron. Secara bertahap. Kan negara luar juga bikin pesawat tempur terbatas. Semua pabrikan di dunia misalnya, mereka bikin 20 unit, nah setelah negosiasi antara pemerintah maka empat unit bisa dijual untuk Indonesia," ucapnya.

Sebelum pesawat Sukhoi SU-35 atau F-16 Block 70, TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat F-5 yang masih bisa beroperasi.

"F-5 masih bagus sampai 2020, tapi memang sudah tidak bisa combat," ucapnya.


Credit  ANTARA News

Lanud Husein Sastranegara Siap Sukseskan Peringatan HUT AU Ke-69

Dispen TNI AU

 Sebanyak 9 Pesawat TNI AU yang terdiri dari 2 Pesawat Hercules dari Skadron 31 Lanud Halim PK dan 7 Pesawat CN-295 dari Skadron 2 Lanud Halim PK, yang sudah bermalam sejak hari minggu kemarin di Appron Lanud Husein. 

 

CB - BANDUNG-Detik-detik peringatan HUT Ke-69 TNI AU sudah semakin dekat, persiapan-persiapan pun juga semakin matang.
Lanud Husein Sastranegara menurut laman Dinas Penerangan TNI AU, Senin(6/4/2015) siap mendukung penuh dalam unsur dukungan Penerbangan dan Penerjunan juga telah siap untuk mensukseskan HUT Ke-69 TNI AU pada 9 April 2015 mendatang. (6/04/2015).
Sebanyak 9 Pesawat TNI AU yang terdiri dari 2 Pesawat Hercules dari Skadron 31 Lanud Halim PK dan 7 Pesawat CN-295 dari Skadron 2 Lanud Halim PK, yang sudah bermalam sejak hari minggu kemarin di Appron Lanud Husein.
Rencananya ke sembilan pesawat tersebut akan turut memeriahkan peringatan HUT ke-69 TNI AU yang terpusat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma-Jakarta pada 9 April 2015 mendatang.
Menurut Komandan Lanud Husein Sastranegara, Kolonel Pnb Ardhi Tjahjoko yang memimpin brefing penerbangan di ruang rapat mako Lanud Husein mengatakan bahwa, pesawat TNI AU yang berangkat dari Lanud Husein rencananya akan membawa para Penerjun Free-fall sekaligus akan melakukan terbang formasi di langit Jakarta, tambahnya pula mulai hari ini pelaksanaan gladi terus dilaksanakan agar persiapan semakin matang dan berjalan sesuai rencana.

FAJARONLINE,MAKASSAR — Wilayah udara NKRI yang luas, membuat TNI Angkatan Udara, berencana membentuk Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Koopsau) III. Hal itu diungkap Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Agus Supriatna, di sela-sela serah terima jabatan Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Pangkoopsau) II, dari Marsda TNI Abdul Muis kepada Marsma TNI Bahrim, di Markas Koopsau II, Senin, 6 April.
Dalam pelantikan di bawah guyuran hujan, Agus mengatakan, pembentukan Koopsau III itu merupakan rencana panglima TNI, dan ini akan dilakukan secara bertahap. “Rencana pembentukannya, karena melihat potensi wilayah yang begitu luas, nantinya dengan pembentukan Koopsau III semuanya akan tercover,” ujar Agus.
- See more at: http://fajar.co.id/fajaronline-sulsel/2015/04/07/tni-au-akan-bentuk-koopsau-iii.html#sthash.BYSSVOSD.dpuf

Credit TRIBUNNEWS.COM