TNI Siap Diturunkan di Poso

Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya.

Advertisement

CB, JAKARTA -- Mabes TNI menyatakannya pasukannya siap jika pemerintah menghendaki TNI turun tangan dalam memburu kelompok teroris jaringan Santoso dan Daeng Koro, yang selama ini diduga berada di sekitar wilayah pegunungan Poso.

Saat ini TNI sedang melakukan persiapan terakhir latihan perang Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Rencananya latihan perang PPRC ini akan melibatkan semua pasukan khusus di tiga angkatan, yaitu Kopassus dan Kostrad (TNI AD), Marinir dan Kopaska (TNI AL), serta Kopaskhas (TNI AU).

Latihan PPRC, kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen TNI Fuad Basya, memang menjadi agenda tahunan dari TNI. Lokasinya pun bisa dipilih di seluruh wilayah Indonesia. "Untuk tahun ini, kebetulan latihan PPRC itu akan digelar di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah," kata perwira tinggi bintang dua TNI AD tersebut saat dihubungi Republika Online (ROL), Senin (16/3).

Namun, Fuad membantah, jika latihan perang ini disiapkan secara khusus untuk bisa membasmi kelompok teroris di Poso, terutama jaringan Santoso atau Abu Wardah dan jaringan Daeng Koro. Kendati begitu, Fuad tidak menutup kemungkinan jika nanti TNI bisa turun tangan dalam membantu kepolisian dalam menangani masalah teroris tersebut.

''Jika memang dikehendaki (oleh Pemerintah), kami bisa turun tangan. Ini membuktikan kami dapat ikut mengatasi berbagai pemasalahan di seluruh wilayah Indonesia,'' ujar Fuad.

Tidak hanya itu, dengan digelarnya latihan perang PPRC ini dapat muncul efek gentar detterence effect terhadap kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Fuad pun menyebutkan, jika diminta untuk turun, prajurit TNI akan selalu siap dalam membantu tugas-tugas kepolisian.

Terkait keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, Fuad mengungkapkan, untuk saat ini ancaman terorisme di Indonesia skalanya masih kecil atau low intensity . Karena itu, upaya pemberantasan dan penanggulangan terorisme itu masih menjadi ranah dari pihak kepolisian. ''Namun jika sudah mengganggu kedaulatan dan pertahanan negara, kami akan langsung turun tangan. Itu juga sudah menjadi tugas pokok kami,'' ujarnya.

Sementara terkait operasi di Poso, lanjut Fuad, saat ini pihak kepolisian tengah melakukan operasi-operasi kecil pemberantasan terorisme. TNI masih dalam proses menunggu dan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Panglima TNI: Kekhawatiran Penguatan TNI Upaya Kotak-kotakkan Permasalahan Bangsa

puspen TNI/wahyu aji

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjadi Inspektur Upacara pada pembukaan Pendidikan Reguler (Dikreg) XLII Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI tahun 2015 di Aula Sesko TNI Jl. R.A.A. Martanegara No. 11 Bandung, Jawa Barat, Senin (16/03/2015). 

 

CB, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjadi Inspektur Upacara pada pembukaan Pendidikan Reguler (Dikreg) XLII Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI tahun 2015 di Aula Sesko TNI Jl. R.A.A. Martanegara No. 11 Bandung, Jawa Barat, Senin (16/03/2015).
Panglima TNI dalam pengarahannya mengatakan bahwa, kerja sama antarnegara dapat dilakukan untuk kepentingan negara dan juga untuk mengumpulkan kekuatan dengan tujuan utama guna mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta terciptanya stabilitas dan keseimbangan dunia internasional.
Dalam kaitan perkembangan neorealisme tersebut, diharapkan agar para siswa Sesko TNI memiliki pemikiran cerdas dalam mencerna perkembangan lingkungan, dan memiliki pemikiran strategis dalam menghadapi realisme perkembangan nasional, karena realisme yang terjadi adalah pelemahan terhadap kekuatan negara.
Adanya kekhawatiran penguatan militerisme dari satu atau dua elemen masyarakat terhadap banyaknya MoU TNI dengan Kementerian atau Lembaga, merupakan realisme adanya upaya pemikiran untuk mengkotak-kotakan dalam menangani permasalahan bangsa.
Menurut Panglima TNI kecurigaan elemen yang hanya melihat hitam putih dengan tendensius untuk memisahkan TNI dari pemerintah dan rakyat, tanpa melihat realisme yang berkembang, sedangkan permasalahan bangsa tidak bisa dilihat hanya pada satu sisi dan tidak dapat diatasi oleh hanya satu komponen bangsa.
Jenderal Moeldoko mengatakan, tugas mengatasi aksi terorisme; mengamankan wilayah perbatasan; mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis, membantu tugas pemerintahan di daerah; membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan, adalah tugas yang realismenya telah ditetapkan oleh undang-undang.

"TNI memiliki perspektif realisme bahwa negara masih merupakan satu-satunya aktor utama dalam hubungan internasional, dan negara adalah sebagai kekuatan yang paling tinggi," kata Jenderal TNI Moeldoko dalam keterangan yang diterima.
Dalam kaitan tersebut, Panglima TNI mengingatkan kepada para siswa untuk tidak terpengaruh oleh pemikiran kontra realisme dan isu kondisionalitas, yang mencoba lagi memisahkan TNI dan rakyat.
"TNI akan melanjutkan tugas sesuai yang digariskan oleh undang-undang dan kebijakan pemerintah. TNI dan para Perwira dalamnya tidak boleh berpolitik praktis, tetapi manakala dalam membangun bangsa ini ada komponen yang meminta bantuan, TNI tabu untuk menolaknya, karena tugas bantuan itupun adalah amanah undang-undang," kata Jenderal Moeldoko.
Lebih lanjut Panglima TNI menekankan kepada para siswa untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas diri siswa, yang dijiwai prinsip dan semangat membangun interoperabilitas TNI dengan mengeliminasi ego sektoral.
"Karena tantangan ke depan menuntut kompetensi individu dalam konteks Interoperability Triservice atau Trimatra Terpadu dengan mengeliminasi ego sektoral, karena dengan ketiga hal tersebut TNI dapat melaksanakan tugas yang diembankan negara dan pemerintah," katanya.
Sementara itu, dalam konteks akademis, Panglima TNI berharap kajian-kajian strategis terhadap kondisi faktual saat ini dan kecenderungannya, harus menjadi atensi dengan porsi yang memadai, karena setelah para Perwira selesai dari pendidikan ini akan menghadapi realisme tugas yang sesungguhnya.


Credit  TRIBUNNEWS.COM

Kristania Miss Indonesia 2006 Kini Bergabung Dengan US Army

TRIBUN MANADO/Dok Pribadi

Miss Indonesia 2006 asal Manado Kristania Virginia Besouw (pertama dari kanan) jadi tentara di Amerika Serikat. 

 

CB,MANADO - Kabar yang menyebutkan wanita asal Indonesia menjadi tentara di Amerika Serikat sungguh menghebohkan.
Wanita itu adalah Kristania Virginia Besouw. Wanita cantik yang menyandang gelar Nona Manado 2004 dan Miss Indonesia 2006 itu lahir di Manado pada 7 Mei 1985.
Kini dia resmi berkebangsaan Amerika Serikat sebagai bagian dari US Army. Di balik seragamnya yang khas itu, ternyata dia sangat kangen Manado.
Dia sangat ingin pulang kampung untuk bertemu keluarganya. Dia masuk US Army pun karena ingin mencari jalan untuk pulang kampung.
Keinginan pulang kampung itu disampaikan kepada Tribun Manado dalam wawancara khusus melalui facebook.
Saat David Kusuma yang memperkenalkan diri sebagai wartawan Tribun Manado menyampaikan pesan ingin wawancara melalui situs jejaring sosial paling populer di dunia itu, Kamis (12/3/2015) lalu, dia menjawab menggunakan campuran bahasa Indonesia dan Manado yang fasih sekali.
"Boleh skali David. Tunggu neh qt baru bangun, mo ba siap dulu. Untuk sekarang ini kalo ada pertanyaan lain silakan," tulis Kristania di pesan FB mengiyakan ajakan wawancara.

Credit  TRIBUNNEWS.COM

Kim Jong-un Masih Menyingkirkan Jenderal Tertinggi

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melambaikan tangan kepada kerumunan selama parade militer di Lapangan Kim Il-Sung di Pyongyang pada tahun 2013. Menandakan ketiadaan rasa percaya dari dirinya, Kim Jong-un telah berulang kali mengganti pemimpin tertinggi militer. [Ed Jones/AFP]

Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara yang sering berubah pikiran dan tak terduga, sedang memindahkan lagi pejabat.
Dia telah mengangkat kepala politbiro militernya, Hwang Pyong-so, menggantikan sekretaris Partai Buruh Choe Ryong-hae sebagai letnan yang paling senior.
"Kepala politbiro militer Korea Utara Hwang Pyong-so tampaknya telah menggantikan sekretaris Partai Pekerja Choe Ryong-hae sebagai orang nomor dua pemerintahan ini, menurut para pakar," menurut surat kabar terpercaya Chosun Ilbo dari Korea Selatan pada 2 Maret.
"Surat kabar negara Korea Utara yang peka status mengutip Hwang lebih dahulu daripada Choe ketika melaporkan kunjungan Kim Jong-un ke Museum Perang Kemenangan di Pyongyang pada 28 Februari."
"Sejak ... Oktober tahun lalu, Choe selalu lebih dulu dikutip sebelum Hwang," menurut surat kabar itu.
Surat kabar itu menambahkan, "Hwang telah lebih sering menemani Kim daripada Choe sejak eksekusi mantan pembuat keputusan tersohor Jang Sung-taek pada bulan Desember 2013."
Chosun Ilbo mengatakan pembalikan status antara kedua pria ini tampaknya mencerminkan tekad Kim Jong-un untuk terus memastikan bahwa tidak ada seorang pun akan dianggap sebagai penerusnya yang jelas dan berpotensi menjadi saingan, seperti pandangan terdahulu terhadap pamannya, Jang Sung-taek. Setelah dua tahun berkuasa, Kim Jong-un menyingkirkan dan mengeksekusi pamannya di bulan Desember 2013.
"... Juga ada teori bahwa Kim tidak akan mengizinkan seorang pun menjadi sekuat pamannya yang dieksekusi dan memindahkan jabatan orang-orang yang dia sukai,” kata surat kabar itu. "Hal ini akan memungkinkannya untuk mengadu domba kesetiaan partai dan militer. Hwang adalah komisaris militer tinggi dan Choe seorang pejabat senior partai."
Bloomberg News menyebutkan bahwa pengaturan Kim Jong-un yang hati-hati atas para letnan atasnya terjadi persis setelah dia membunuh seorang komandan senior militer, mencerminkan kegelisahan yang terus-menerus dan rasa tidak percaya diri dalam menjaga kesetiaan para pejabat utamanya.
"Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengeksekusi seorang jenderal AD bulan lalu, yang merupakan penyingkiran pejabat senior terbaru,” menurut media ini. "Jenderal Pyon In-son, kepala operasi Pasukan Rakyat Korea, dibunuh karena mengekspresikan pendapat yang berbeda dengan Kim, menurut seorang pejabat Korea Selatan kepada wartawan di Seoul pada 4 Februari."
Chosun Ilbo melaporkan tanggal 1 Februari bahwa Jenderal Pyon dipecat dan dihukum mati karena menolak perintah Kim Jong-un untuk memecat beberapa pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan militer dengan Tiongkok.
"Keterlibatan Pyon dalam perundingan militer dengan Tiongkok membuatnya sebagai anggota yang berharga, karena Beijing dan Pyongyang adalah sekutu dekat. Tetapi karena Korea Utara mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dan lebih condong ke arah Rusia, Pyon menerima makin banyak tekanan dari Kim untuk mengubah staf," International Business Times melaporkan pada 4 Februari.
Eksekusi terbaru ini menegaskan bahwa Kim Jong-un masih tidak mempercayai militer, kata seorang pejabat pemerintah Korea Selatan kepada wartawan. Dia mengatakan para perwira senior Korea Utara semakin gelisah, menurut IBT.
"Pyon, seorang jenderal bintang empat, digantikan oleh Letjen Kim Chun-sam yang berbintang dua pada awal Januari sebagai direktur biro operasional Staf Umum (kepala staf)," Yonhap News Agency, kantor berita resmi Korsel melaporkan.
Jatuhnya Jenderal Pyon terjadi secara mendadak dan cepat seperti kenaikannya. Kim Jong-un melejitkannya ke peringkat jenderal bintang empat pada bulan Maret 2014. Tapi dia dicopot dari posisinya pada bulan November, blog North Korea Leadership Watch melaporkan.
Wakil Presiden Eurasian Business Coalition Ralph Winnie mengatakan kepada Asia Pacific Defense Forum bahwa perombakan terus menerus ini menandakan rasa tidak percaya Kim Jong-un yang berkelanjutan.
"Setelah lebih dari tiga tahun berkuasa penuh, ia seharusnya sudah menetapkan staf komandan militer tinggi yang stabil. Tapi, sebaliknya, kita melihat ketidakpastian yang berkelanjutan ini dan gerakan lebih banyak untuk mengurangi pengaruh Tiongkok dan pengetahuan akan pengambilan keputusan di Pyongyang, " kata Winnie. "Langkah-langkah ini akan terus meningkatkan ketidakpastian dan kekhawatiran di Beijing, seperti juga di jajaran senior angkatan bersenjata."
Kenaikan dan kejatuhan Jenderal Pyon bernasib sama dengan Jenderal AU Ri Pyong-chol.
"Ri ditunjuk menjadi pembuat keputusan teratas di Komisi Pertahanan Nasional di sesi reguler Majelis Rakyat Tertinggi di Pyongyang," Chosun Ilbo melaporkan pada bulan September.
Namun, tidak sampai tiga bulan kemudian, dia jatuh. Korea Herald melaporkan pada bulan Desember bahwa Jenderal Ri telah digantikan oleh Jenderal Choe. Komando Angkatan Udara Korea Utara biasanya dipegang jenderal berbintang tiga, tapi Jenderal Choe hanya berbintang dua pada saat itu.
Namun, Jenderal Ri tetap berada di Komisi Militer Pusat yang mengawasi angkatan bersenjata dan menghadiri pertemuan terakhirnya, yang dipimpin oleh Kim Jong-un, pada tanggal 23 Februari, North Korea Leadership Watch melaporkan.
"Para ahli berspekulasi bahwa Kim berayun secara cepat antara Pengawal Lama dan Turki muda untuk memperketat cengkeramannya pada militer dan membuat seorang pun merasa tidak aman dalam jabatan mereka. Spekulasi lain adalah bahwa Hwang Pyong-so, yang naik menjadi kepala politbiro militer menggantikan Choe Ryong-hae (pada Mei 2014) memanfaatkan koneksi," Chosun Ilbo melaporkan pada Juni 2014.
Hwang tetap disukai dan memegang kuasa.
"Hwang, yang dulu bekerja di Departemen Organisasi dan Pembinaan Partai Buruh, membantu Kim menggantikan ayahnya. Ia juga disebut telah memainkan peran utama dalam eksekusi mantan pembuat keputusan tersohor Jang SJang Sung-taek (pada Desember 2013)," menurut laporan Chosun Ilbo edisi bulan Juni.


Credit  APDForum

Para jenderal top PLA dipenjara sehubungan dengan penyelidikan korupsi oleh Xi

Para utusan Tentara Kebebasan Rakyat (PLA) tiba untuk menghadiri pembukaan Sesi ke-3 Kongres Rakyat Nasional yang ke-12 di Balairung Rakyat di Beijing, tanggal 5 Maret. Para jenderal top PLA, telah dijebloskan ke penjara tatkala Presiden Xi Jinping berupaya memberantas korupsi. [Goh Chai Hin/AFP]

Partai Komunis Tiongkok telah meluncurkan penyelidikan anti-korupsi secara besar-besaran kepada para jenderal top Tentara Pembebasan Rakyat [PLA].
Pada tanggal 2 Maret, "pihak berwenang militerTiongkok merilis… daftar 14 jenderal yang sudah diinvestigasi atau dinyatakan bersalah belum lama ini," demikian yang dilaporkan kantor berita resmi Xinhua.
"Daftar tersebut juga mencantumkan nama Guo Zhenggang, wakil komisaris politik komando militer provinsi Zhejiang, serta perwira jajaran tinggi lainnya dari unit militer utama," kata Xinhua.
Menurut kantor berita, "Investigasi menjadi bukti tak terbantahkan bahwa upaya kontra-korupsi 'tidak memiliki batasan atau jenjang tertinggi' dan 'tidak seorang pun kebal hukum,' mengutip ucapan Lyu Xinhua, juru bicara untuk sesi ketiga Komite Nasional ke-12 pada Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok."
Global Times mencatat bahwa Jenderal bintang dua Guo Zhenggang adalah putra dari Guo Boxiong, yang bertugas sebagai wakil ketua Komisi Militer Pusat (CMC) dari 2003 hingga 2012.
"Memang jarang, atau bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya, untuk mempublikasikan nama pemimpin senior perihal kasus pidana kerabat mereka jika mereka tidak secara pribadi terkait dengan hal itu," menurut wartawan Cary Huang dalam South China Morning Postpada tanggal 3 Maret.
Huang melanjutkan: "Komentar yang tertera pada WeChat milik People's Daily juga mengemukakan bahwa Guo senior mungkin bermasalah, mengatakan bahwa kemungkinan ada berita yang lebih besar setelah penangkapan Guo yunior. 'Drama yang lebih besar akan terjadi di perlawanan anti-korupsi militer,' katanya."
"Menurut desas-desus, sang ayah dan anak yang juga diinvestigasi untuk perbuatan korupsi telah beredar di media luar negeri selama berbulan-bulan," komentar Huang.
Guo bukan satu-satunya tokoh utama yang dipaparkan secara publik dalam gerakan baru anti-korupsi.
"Xu Caihou, mantan wakil ketua Komisi Militer Pusat yang sudah diinvestigasi, sekarang dan sejauh ini merupakan perwira militer jajaran tertinggi yang pernah disidangkan," kata Xinhua.
"Ia maupun Guo senior merupakan dua wakil ketua CMC ketika mantan presiden Hu Jintao menjadi ketuanya," menurut South China Morning Post.
Xinhua menekankan bahwa tindakan keras anti-korupsi "menjadi saksi cetak biru sekretaris umum partai dan Ketua CMC Xi Jinping untuk masa depan Tiongkok, yang meliputi 'pelaksanaan komprehensif aturan hukum' dan 'penguatan komprehensif disiplin partai'."
Sasaran kampanye "toleransi nol" Presiden Xi adalah membentuk "iklim di mana para pejabat, baik sipil maupun militer, 'tidak berani, tidak dapat dan tidak berharap melakukan korupsi'," Xinhua mengutip yang dikatakan presiden.
Melalui tulisannya di South China Morning Post, Huang memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai penyelidikan yang mendalam terhadap keluarga Guo, yang dulu begitu kuat di bawah Presiden Hu.
"Laporan yang disampaikan oleh majalah Caijing mengatakan bahwa kasus Guo yunior melibatkan bisnis pengembangan lahan yang sekarang tidak berfungsi milik istrinya, Wu Fangfang," ia menulis.
Selain itu, "Ketua dinas intelijen militer Tiongkok sedang diselidiki atas tuduhan korupsi …Mayor Jenderal Xing Yunming, mantan kepala kantor perhubungan Departemen Politik Umum Tentara Pembebasan, telah diciduk oleh pengawas anti-korupsi angkatan darat pada 17 Februari," diungkapkan wartawan Minnie Chan di South China Morning Post tanggal 4 Maret.
Mayor Jenderal Xing "bertanggung jawab atas espionase di luar negeri", tulis Chan.
Selain itu, juga ditahan Ma Jian, mantan wakil menteri eksekutif Kementerian Keamanan Negara.
"Ma adalah pejabat keamanan nasional jenjang tertinggi yang diinvestigasi sejak kejatuhan Zhou Yongkang, mantan tsar keamanan yang ditahan bulan Juli atas tuduhan korupsi," tulis Chan. "Pengamat mengatakan, penahanan ini merupakan tanda perombakan sayap intelijen Partai Komunis pasca penangkapan Zhou."
The Economistmembeberkan keterangan yang jelas mengenai korupsi dalam terbitannya tanggal 14 Februari.
"Begitu banyak simpanannya yang terdiri atas batu giok, emas dan uang tunai yang ditemukan di ruang bawah tanah rumah mewah Jenderal Xu Caihou di Beijing, hingga diperlukan setidaknya sepuluh truk untuk mengangkutnya, menurut pers Tiongkok Oktober lalu," majalah tersebut melaporkan.
"Mengingat pensiunnya Jenderal Xu baru-baru ini sebagai pejabat pada jenjang tertinggi di angkatan bersenjata, ini adalah berita mengejutkan," kata laporan itu. "Menurut media, Jenderal Xu telah menerima suap dalam 'jumlah yang sangat besar', dan akibatnya ia sekarang menghadapi pengadilan. Ini akan menjadi yang pertama terjadi kepada tokoh militer yang begitu terhormat sejak Partai Komunis berkuasa pada 1949."
The Economist mengatakan, Presiden Xi "telah melancarkan kampanye anti-korupsi yang menyapu ke dalam jantung PLA".
Majalah yang berkedudukan di London ini mengaitkan penyelidikan anti-korupsi dengan tekad Presiden Xi, bahwa PLA harus siap untuk melawan dan memenangkan perang di luar Tiongkok untuk memperluas kekuatan regional bangsa.
"Pak Xi ingin mengembangkan kekuatan tempur yang ramping, dapat dikerahkan secara cepat, yang lebih mampu untuk melancarkan kekuatan di luar negeri dan mempertahankan perbatasan negara yang dianggap oleh Tiongkok meliputi daerah maritim yang luas serta kepulauan yang dikontrol Taiwan dan Jepang di Laut Tiongkok Timur. Seperti Luo Yuan, seorang jenderal, menulis di bulan Desember: 'Tanpa pemberantasan korupsi, kita akan kalah dalam perang apa pun sebelum pertempuran dimulai.' … Peringatan seperti yang dikeluarkan oleh Jenderal Luo ditanggapi secara serius oleh Pak Xi," menurut media itu.
Namun demikian, budaya korupsi, dan pengembangan sumber daya angkatan bersenjata ke dalam bisnis, sekarang telah secara mendalam berakar di PLA selama beberapa generasi.
"Jenderal korup di dalam Tentara Pembebasan Rakyat? Sulit dibayangkan bahwa ada yang lain dari ini. Seluruh budaya dari korps perwira PLA mendorong dan memberikan imbalan atas perilaku tersebut," kata penulis Gordon G. Chang, seorang ahli keamanan Asia Timur, kepada Asia Pacific Defense Forum.
Ia menambahkan bahwa "PLA telah sepenuhnya serupa dengan asal muasal Leninisnya." Militer Tiongkok belum pernah dimintai pertanggungjawaban atau transparan secara publik, dan selalu kurang dalam hal pengawasan efektif apa pun mengenai praktik internalnya selama mereka mengikuti garis partai.
"Oleh karena itu, hasilnya tidak terelakkan," kata Chang.
"Korupsi militer, walaupun jarang dibicarakan secara publik sebelumnya, sudah lama menjadi masalah. Pada tahun 1990-an, PLA, pada awalnya mendapatkan restu partai, masuk ke dalam bidang komersial," The Economist melaporkan. "'Hasilnya adalah PT PLA,' kata Tai Ming Cheung dari University of California, San Diego. Angkatan bersenjata mendirikan 20.000-30.000 bisnis di seluruh Tiongkok, kata Pak Cheung; termasuk hotel, jasa keuangan dan kelab malam. Banyak yang menjadi benih korupsi yang merajalela."
"Korupsi lebih buruk lagi di departemen yang berhubungan dengan logistik, pengadaan senjata dan masalah politik (yang terakhir ini bertugas menjaga loyalitas partai dan pengangkatan)," majalah tersebut melanjutkan.
"Tetapi, dengan wewenang yang sangat besar sekalipun, Pak Xi akan sulit untuk mengubah lembaga rahasia dan picik tersebut," disimpulkan The Economist.


Credit  APDForum

Tank Rusia T-90SM, Mimpi Buruk Kompleks Antitank Terbaik AS

inShare

Tank Rusia T-90SM dipersenjatai dengan amunisi tambahan berupa senapan berdaya ledak tinggi terbaru ZVOF77V dengan peluru ZOF54. Foto: Wikipedia

CB - Tank tempur utama Rusia T-90SM dan Armata, yang akan dipamerkan dalam Parade Kemenangan Rusia pada Mei mendatang, dilengkapi dengan sistem pemantau khusus dan amunisi canggih yang dapat membuat kompleks antitank AS kehilangan taringnya, demikian diberitakan surat kabar Herald of Mordovia. 

Di medan tempur, tank berhadapan dengan banyak musuh. Namun, yang paling berbahaya bagi tank di antaranya adalah peluncur roket, helikopter pembombardir, serta artileri ATRA. Untuk meningkatkan perlindungan dari ancaman-ancaman tersebut, tank Rusia T-90SM dipersenjatai dengan amunisi tambahan berupa senapan berdaya ledak tinggi terbaru ZVOF77V dengan peluru ZOF54, dan senapan ZVSH7 dengan proyektil mematikan ZSH7 Voron (Gagak).

Peluru yang dikembangkan oleh lembaga penelitian Poisk ini dilengkapi dengan pengontrol jarak jauh elektonik CWED, sekering ZVM17 (untuk pecahan peluru), dan ZVM18 (untuk serpihan ledakan tingkat tinggi).

Agar dapat meluncurkan amunisinya, tank akan dilengkapi dengan sistem detonasi jarak jauh Aniet. Sistem ini akan mencurahkan ‘hujan baja’ sungguhan bagi kompleks antitank milik musuh.

Ainet dilengkapi dengan pelacak laser. Penembak senjata menggunakan pelacak tersebut untuk memperkirakan jarak senjata ke target tembakan. Informasi mengenai jarak tersebut kemudian dikirim ke sekering elektronik yang dapat diprogram, dan proyektil tak akan meledak pada target, melainkan di jarak tertentu dari target. Metode penembakan ini meningkatkan konsentrasi tembakan. Karakteristik fragmentasi radius kerusakan yang dihasilkan serta konsentrasi jangkauan tembak akan meningkat tiga kali lipat, serta mengurangi konsumsi rata-rata proyektil per target hingga separuhnya. Semua peluru berkaliber 125 mm yang ada saat ini cocok dengan sistem Ainet, hanya perlu menggantikan sekering reguler dengan CWED elektronik.

Ainet juga dapat menghancurkan pesawat, kendaraan pertahanan ringan, serta pasukan yang berada di area terbuka dan parit, pada jarak empat kilometer atau lebih.

Berdasarkan laporan Herald of Mordovia, dalam kasus pertempuran langsung antara tank Rusia yang dilengkapi dengan amunisi terbaru dengan ATGM Amerika Javelin (yang kemungkinan akan dikirim oleh pemerintah AS ke Ukraina), Javelin tak akan mampu menghadapi, apalagi mengalahkan Ainet.



Credit RBTH Indonesia

Empat Juta Warga Myanmar Kantongi KTP Arab Saudi

Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Salman saat menghadiri acara Dewan Syura. Putra Mahkota Salman bin Abdulaziz Al Saud menggantikan Raja Abdullah yang meninggal pada usia 90 tahun. AP/Saudi Press Agency, File

CB, Riyadh - Empat juta warga Myanmar yang tinggal di Arab Saudi kini boleh hidup aman karena mereka telah mengantongi iqama atau kartu tanda penduduk Kerajaan. Mimpi panjang itu kini terwujud.

Pejabat urusan komunitas Myanmar di Mekah, Abu Alshamaa Abdulmajeed, mengatakan sebagian besar warga Myanmar tinggal di Kerajaan lebih dari 70 tahun. "Mereka tiba di Kerajaan akibat ketidakadilan dan siksaan oleh pemerintah dan kelompok ekstrem," ucapnya.

Persoalan tersebut menjadi pertimbangan Kerajaan memberikan kesempatan kepada mereka tinggal di Saudi. Dia mengatakan mereka kini mendapatkan berbagai fasilitas, boleh bergerak bebas, dan menjadi penduduk tetap.

"Selain itu, karena keputusan ini baru dikeluarkan oleh pemerintahan baru, murid yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah milik organisasi amal sekarang ini boleh sekolah di tingkat SD hingga SMP," ujarnya.

Abdulmajeed menambahkan, "Mereka sudah tidak memiliki mimpi lagi untuk kembali ke Myanmar karena persoalan paspor. Kedutaan besar Pakistan dan Bangladesh tidak menolak memberikan jaminan paspor kepada mereka. Ketakutan siksaan terhadap kaum muslim membuat mimpi mereka untuk kembali saat ini tidak memungkinan."

Kerajaan Arab Saudi sejauh ini baru mengeluarkan 170 ribu KTP bagi warga Myanmar.



Credit TEMPO.CO

Indonesia Akan Bebaskan Visa Bagi 21 Negara Ini, Apa Saja?

Menteri Pariwisata, Arief Yahya di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti


CB, Jakarta - Pemerintah berencana menambah jumlah negara yang bebas visa untuk kunjungan singkat ke Indonesia. Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong peningkatan penerimaan devisa bagi negara.

"Dari empat negara yang bebas visa ke Indonesia akan ditambah menjadi 25 negara," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin, 16 Maret 2015.

Menurut Arief, langkah ini menjadi konsep yang disepakati pemerintah untuk menggenjot devisa dari negara lain. Nantinya ke-21 negara yang bebas visa ini akan mencakup semua negara Eropa dan sebagian Amerika. "Eropa, Prancis, Inggris, Jerman, Norwegia itu masuk," katanya.

Arief mengatakan pembukaan visa bagi sejumlah negara tersebut akan memberi keuntungan bagi Indonesia. Ia menghitung rata-rata peningkatan wisatawan mancanegara mencapai 15 persen dengan nominal tambahan US$ 1 miliar. "Dari satu negara biasanya 1 juta, maka akan ada tambahan 150 ribu wisman," ujarnya.

Ia menuturkan dalam waktu dekat rencana ini akan dibicarakan dengan masing-masing duta besar setiap negara. Rencananya konsep ini akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas siang ini di Istana Kepresidenan.

Dengan penerapan bebas visa ke Indonesia ini, total ada 40 negara yang gratis masuk ke Indonesia. Sebelumnya pemerintah sepakat menambah bebas visa lima negara, yakni Cina, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Australia. Saat ini sudah ada 15 negara yang bebas visa



Credit  TEMPO.CO

Pangeran Faisal: Jika Iran Punya Nuklir, Saudi Juga

Pangeran Faisal mengatakan, jika Iran memiliki nuklir, Saudi dan negara-negara lain juga akan punya. Foto: BBC.

 

RIYADH  (CB) - Pangeran Kerajaan Arab Saudi, Turki al-Faisal pada Senin (16/3/2015), memperingatkan, jika negosiasi membuat Iran berhasil memiliki nuklir, maka Arab Saudi dan negara-negara lain akan memiliki hak yang sama.

”Saya selalu mengatakan apa pun hasil dari pembicaraan tersebut (negosiasi nuklir Teheran), kita akan menginginkan hal yang sama,” kata Pangeran Faisal dalam wawancaranya dengan BBC.

”Jadi, jika Iran memiliki kemampuan untuk memperkaya uranium ke level apapun, bukan hanya Arab Saudi yang akan meminta untuk itu,” katanya lagi.

Negosiasi antara Iran dan enam negara kekuatan dunia sejatinya bertujuan untuk mengamankan garis besar kesepakatan, yakni membatasi aktivitas nuklir Iran dan berusaha untuk meredakan kekhawatiran bahwa pengayaan uranium oleh Iran akan dimanfaatkan untuk mengembangkan senjata nuklir.

Arab Saudi memandang Iran sebagai saingan regional. Saudi selama ini khawatir kesepakatan nuklir Iran dengan enam negara kekuatan dunia itu akan membuka pintu bagi Teheran untuk mendapatkan senjata nuklir.

Teheran sendiri sejak awal menyangkal bahwa mereka sedang mengembangkan  senjata nuklir. Untuk itu, Iran bersedia trasnparan soal program nuklirnya dan minta sanksi ekonomi terhadap Teheran dicabut oleh negara-negara Barat.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, telah terbang ke Riyadh awal bulan ini untuk meyakinkan Arab Saudi bahwa Amerika tidak akan menerima kesepakatan yang akan memungkinkan Iran untuk membangun senjata nuklir.


Credit  SINDOnews

Presiden Ukraina Berharap UE Perpanjang Sanksi untuk Rusia

Poroshenko menyatakan sanksi itu harus diperpanjang karena Rusia tidak melakukan apapun untuk memastikan kaum separatis menghormati dan menjalankan perjanjian Minsk. Foto: Reuters

 

BERLIN  (CB) - Presiden Ukraina, Petro Poroshenko nampaknya belum rela jika Uni Eropa (AS) menghentikan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Ini terlihat dalam pernyataan terbarunya yang meminta UE untuk memperpanjang masa berlaku sanksi terhadap Negeri Beruang Merah itu.

Berbicara saat melakukan pernyataan bersama Kanselir Jerman Angela Merkel di Berlin, Poroshenko menyatakan sanksi itu diperpanjang karena Rusia tidak melakukan apapun untuk memastikan kaum separatis menghormati dan menjalankan perjanjian Minsk.

Bukan hanya meminta diperpanjang, raja coklat Ukraina itu juga meminta UE untuk menjatuhkan sanksi tambahan kepada Rusia. Permintaan ini disampaikan Poroshenko tiga hari menjelang pertemuan puncak negara-negara UE di Brussels.

"Semua harus dibuat jelas, bahwa komitemen (Minsk) tidak dipenuhi. Oleh karena itu saya berharap dalam pertemuan puncak UE yang akan digelar 19 Maret mendatang, mereka (negara-negara UE) akan menyampaikan pesan yang sama jelasnya dan sanksi akan kembali dijatuhkan dan juga ditingkatkan," ucap Poroshenko, seperti dilansir Reuters, Senin (16/3/2015).

Rusia setidaknya sudah tiga kali dihantam sanksi oleh UE karena dinilai terlibat dalam konflik di Ukraina timur, yang telah membuat ekonomi negara pecahan Soviet itu terus mengalami pelemahan. Sementara itu, Sanksi untuk Rusia sendiri sejatinya akan berakhir pada pertengahan tahun 2015 mendatang.


Credit SINDOnews

Assad Tanggapi Dingin Ajakan Negosiasi AS

Presiden Suriah, Bashar al-Assad dirinya tidak butuh omongan, tapi bukti. Foto: al arabiya

 

DAMASCUS  (CB) - Presiden Suriah, Bashar al-Assad menanggapi dengan dingin pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), John Kerry, yang menyatakan siap melakukan negosiasi dengan pihaknya. Assad menyatakan, dirinya tidak butuh omongan, tapi bukti.

Assad mengatakan, sampai kini ia belum mempersiapkan apapun untuk melakukan negosiasi lanjutan dengan pemerintah AS. Pemimpin Suriah itu menyebut, dirinya baru akan memutuskan apakah akan melakukan negosiasi atau tidak, jika sudah ada penawaran resmi dari pemerintah AS.
 
"Kami memang telah mendengar pernyataan tersebut dan kita harus menunggu tindakan nyata mengenai hal ini, baru kita akan memutuskan langkah apa yang akan diambil," ucap Assad dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (16/3/2015).

AS setidaknya sudah dua kali mencoba untuk memimpin upaya internasional untuk menjembatani dialog damai antara pemerintah dan pemeberontak Suriah. Namun, sampai saat ini tidak ada satupun dari kedua negosiasi tersebut yang membuahkan hasil.

Keputusan AS ini sendiri mendapat kecaman dari negara-negara Barat, seperti Inggri dan Prancis. Dalam pandangan mereka, Assad seharusnya dilengserkan karena dinilai sebagai biang kehancurkan di Suriah, dan bukan diajak bernegosiasi.


Credit SINDOnews

Kritik Keputusan Pengadilan, Putri Anwar Ibrahim Ditahan

 

Kepolisian Malaysia menahan putri sulung Anwar Ibrahim, Nurul Izzah atas tuduhan penghasutan. (dok. Reuters TV)

 

Jakarta, CB -- Kepolisian Malaysia menahan putri sulung Anwar Ibrahim, Nurul Izzah atas tuduhan pelanggaran Undang-undang Penghasutan (Sedition Act), pada Senin (16/3), sehubungan dengan pidatonya yang dikemukakan di hadapan Parlemen Malaysia.

Diberitakan The Malaysian Insider, Nurul, yang menjabat sebagai anggota parlemen untuk wilayah Lembah Pantai, ditahan atas tuduhan penghasutan karena meluncurkan kritik terhadap keputusan Pengadilan Federal, yang memvonis ayahnya bersalah dan harus menjalani hukuman lima tahun penjara atas kasus sodomi.

Nurul, yang juga menjabat sebagai wakil presiden partai oposisi PKR, juga dimintai keterangan di kantor polisi Dang Wangi, sehubungan dengan #KitaLawan diselenggarakan di ibukota, Kuala Lumpur, pada 7 Maret.

Nurul diperkirakan akan bermalam di dalam tahanan di kantor polisi Jinjang, sementara sidang penahanan dirinya akan berlangsung pada Selasa (17/3), 10 pagi.

"Saya menuju ke balai polis Jinjiang. Ditahan," bunyi pesan singkat yang dikirimkan Nurul kepada CNN Indonesia, Senin (16/3).

Kepada para wartawan di Malaysia, Nurul menyatakan bahwa dirinya tengah diselidiki dengan tuduhan pelanggaran Pasal 4 (1) Majelis Damai Act 2012.

Nurul mengetahui kabar itu dari Asisten Komisaris Polisi Muniandy yang mendatangi rumahnya pada Jumat (13/3).

Saat itu, Nurul mengaku terkejut didatangi aparat kepolisian di rumahnya karena sebelumnya dia telah menyatakan bersedia memberikan keterangan ke kantor polisi pada Senin (16/3).

"Yang mengejutkan adalah ASP Muniandy tiba dengan dua mobil polisi pada Jumat lalu di rumah ayah saya di Segambut," kata Nurul, dikutip dari The Malaysian Insider, Senin (16/3).

"Saya tidak tahu berapa lama saya akan di kantor polisi untuk memberika pernyataan," ujar Nurul melanjutkan.

Anggota parlemen untuk wilayah Subang, Sivarasa Rasiah sependapat dengan Nurul dan mempertanyakan tindakan polisi untuk mendatangi rumahnya. Pasalnya, tindakan tersebut dinilai memberikan impresi seola-olah Nurul seorang kriminal.

"Pertanyaan yang kita harus minta kepada polisi adalah mengapa mereka sampai mendatangi rumah Nurul Izzah? Ini bagaikan dia seorang pencuri atau penjahat yang akan melarikan diri," kata Sivarasa.

"Ini adalah bentuk ancaman, empat polisi menunggu di depan rumah. Sikap seperti ini tidak bisa diterima, sangat tidak profesional dan bermuatan politik," kata Sivarasa melanjutkan,

Sehari sebelum polisi mendatangi rumahnya, mantan wakil presiden Perkasa, Datuk Zulkifli Noordin mengajukan tuntutan terhadap Nurul Izzah atas pidatonya yang disampaikan di hadapan Parlemen pada 10 Maret.

Dalam sambutannya tersebut, Nurul membacakan bagian teks pidato Anwar, karena ayahnya tersebut tengah menjalani masa tahanan di penjara Sungai Buloh.

Nurul menegaskan klaim Anwar bahwa dakwaan sodomi dan sidang pengadilan terhadapnya hanyalah bentuk konspirasi politik.

Nurul juga menyebutkan bahwa hakim yang memvonis ayahnya "tunduk kepada atasan politik" dan "mitra dalam kejahatan yang berkontribusi pada kematian sistem peradilan yang bebas" di Malaysia.

Zulkifli, yang pernah menjadi anggota PKR, menyatakan dia mengajukan tuntutan karena Nurul telah menghina pengadilan.


Credit  CNN Indonesia

Lima Operator Klaim Bebas dari Penyadapan NSA

 

Kartu SIM milik operator seluler Indonesia diduga telah disadap oleh badan intelijen Amerika Serikat dan Inggris. (CNN Indonesia)

 

Jakarta, CB -- Lima operator seluler di Indonesia telah mengirim laporan investigas internal kepada Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia (BRTI) terkait dugaan penyadapan kartu SIM yang dilakukan oleh badan intelijen Amerika Serikat, National Security Agency (NSA) dan Inggris, Government Communications Headquarters (GCHQ).

Lima operator yang telah menyerahkan laporan itu adalah Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Tri, dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia yang mengelola merek Ceria.



Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Ismail Cawidu mengatakan, dari laporan yang diberikan operator itu dinyatakan "tidak menemukan adanya kebocoran pada SIM card mereka."

"Para operator juga menjamin bahwa penyedia SIM card yang mereka gunakan telah memenuhi GSM Security Standard." tulis siaran pers yang diterima CNN Indonesia pada Senin (16/3).

Isu penyadapan kartu SIM muncul setelah program enkripsi produsen Gemalto asal Belanda disebut berhasil dibobol oleh NSA dan GCHQ. Kabar ini datang dari dokumen terbaru yang dirilis pembocor rahasia Edward Snowden yang merupakan mantan karyawan NSA.

Dengan membobol sistem keamanan, maka peretas dapat memantau aktivitas panggilan telepon, pesan singkat, bahkan email para pengguna kartu SIM seluler.

Selain kartu SIM untuk telepon seluler, Gemalto juga membuat cip untuk kartu kredit.

Dua operator seluler besar di Indonesia, yaitu Telkomsel dan Indosat, mengaku memakai kartu SIM dari Gemalto. XL Axiata mengaku memakai kartu SIM buatan Bluefish Singapore, CSL dan Pura.

Perusahaan Gemalto sendiri, yang berbasis di Amsterdam, Belanda, secara terbuka mengaku bahwa sistem mereka mungkin telah diretas oleh NSA dan GHCQ. Walau demikian, Chief Executive Gemalto Oliver Piou, mengklaim aksi mata-mata itu berdampak kecil pada privasi miliar pengguna ponsel di dunia.



Credit  CNN Indonesia

Pemimpin Ikhwanul Muslimin diganjar hukuman mati

Mohamed Badie sudah pernah dijatuhi hukuman mati dalam kasus lain namun diubah menjadi hukuman seumur hidup


CB - Pengadilan Mesir menjatuhkan hukuman mati terhadap pemimpin Ikhwanul Muslimin, Mohamed Badie, dan 13 anggota penting lain dari organisasi terlarang itu.
Seluruh terpidana itu dinyatakan bersalah merencanakan serangan atas negara.
Badie menghadapi sejumlah pengadilan dan sudah dijatuhi hukuman mati dalam kasus lain namun kemudian diringankan menjadi hukuman seumur hidup.
Dia ditangkap pada bulan Agustus 2013, setelah militer -di bawah Abdel Fattah al-Sisi, yang kini menjabat presiden- menggulingkan Presiden Mohammed Morsi yang didukung Ikhwanul Muslimin.
Kantor berita MENA melaporkan pengadilan menyerahkan keputusan kepada Al-Azhar, sebagai otoritas tertinggi umat Islam Sunni di negara itu, untuk meminta saran sebelum mengesahkan hukuman mati atas Badie dan 13 terpidana lainnya.

 
 Mesir mengadili ratusan pendukung maupun anggota Ikhwanul Muslimin yang dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Bagaimanapun keputusan Al-Azhar tidak mengikat dan para terpidana masih bisa mengajukan banding.
Pengadilan Mesir sudah menjatuhkan hukuman mati atas ratusan anggota maupun pendukung Ikhwanul Muslimin dalam pengadilan kilat yang dkritik oleh kelompok pegiat hak asasi maupun dunia internasional.
Pemerintah Mesir pasca-Presiden Morsi sudah menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris pada tahun 2013.


Credit BBC